<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-12.13.57.jpeg" alt="Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama) " width="100%">
<figcaption>Foto: Logo Label Halal Indonesia (foto: Dok Kementerian Agama) </figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan pembebasan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman asal Amerika Serikat (AS). Isu tersebut sempat berkembang pasca ditandatanganinya kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS beberapa waktu lalu. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto memastikan bahwa Indonesia tetap konsisten menerapkan aturan sertifikasi halal sebagaimana ketentuan yang berlaku. &ldquo;Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu, makanan dan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri,&rdquo; ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2). Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga hak konsumen, khususnya masyarakat muslim, agar memperoleh kepastian atas produk yang dikonsumsi. Dengan begitu, tidak ada perlakuan khusus bagi produk impor, termasuk dari AS. Tak hanya sektor makanan dan minuman, pemerintah juga memastikan produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS tetap harus memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Mulai dari standar mutu dan keamanan produk, penerapan good manufacturing practice (GMP), hingga kewajiban pencantuman informasi detail terkait kandungan produk. &ldquo;Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Haryo menjelaskan bahwa Indonesia dan AS telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Melalui skema ini, sertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia. "Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS," tandasnya. Sebelumnya, Indonesia menyepakati sejumlah pelonggaran aturan halal terhadap produk pangan asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan tersebut tertuang dalam Kesepakatan Dagang antara Indonesia dan AS yang diteken pada Kamis (19/2) waktu AS. <h2>Indonesia Akui Standar Halal Negara Anggota SMIIC</h2> Dalam dokumen kesepakatan itu, Indonesia menyatakan akan menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam, atau standar negara mana pun yang merupakan anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC). Artinya, praktik pemotongan hewan yang telah memenuhi standar halal di negara anggota SMIIC dapat diakui, sehingga tidak perlu melalui proses tambahan yang berpotensi memperlambat arus perdagangan. "Indonesia akan membebaskan produk non-hewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal," bunyi kesepakatan yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART), dikutip Jumat (20/2). Lebih lanjut, pemerintah juga membebaskan wadah serta bahan lain yang digunakan untuk mengangkut makanan dan produk pertanian dari persyaratan sertifikasi dan label halal. Dalam hal ini, Indonesia akan membebaskan perusahaan pengemasan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasokan ekspor pertanian AS bersertifikat halal ke Indonesia dari persyaratan pengujian kompetensi halal dan sertifikasi bagi karyawan mereka. &nbsp;

Pemerintah tegaskan sertifikasi halal masih wajib untuk produk makanan dan minuman AS. Kebijakan ini lindungi konsumen dengan aturan.

Pemerintah Bantah Bebaskan Sertifikasi Halal Produk AS, Tetap Berlaku untuk Produk Makanan dan Minuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/9WzERvCYIaclyrUAMWR44xjklfL4SBmQpzvC3mfg-3886462864.jpg" alt="Konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2025, yang digelar di kantor BPKN, Jakarta, Selasa (16/12). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2025, yang digelar di kantor BPKN, Jakarta, Selasa (16/12). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perkembangan digital yang melaju pesat telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, mulai dari perdagangan berbasis elektronik, layanan keuangan, transportasi, sektor pangan, hingga industri ekonomi kreatif. Sayangnya, akselerasi inovasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan regulasi, sistem pengawasan, serta penegakan hukum yang memadai. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi perlindungan konsumen sepanjang 2025.&nbsp; Melalui Catatan Akhir Tahun (CAT) 2025, BPKN menegaskan bahwa lonjakan jumlah pengaduan konsumen tidak sekadar menunjukkan statistik semata, melainkan menjadi indikator kuat meningkatnya kompleksitas risiko yang dihadapi konsumen di era digitalisasi ekonomi. Dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, BPKN mencatat total 3.582 pengaduan konsumen. Sektor jasa keuangan, perdagangan elektronik, perumahan, serta pariwisata tercatat sebagai bidang dengan pengaduan tertinggi.&nbsp; Selain itu, pola aduan juga mengalami perubahan signifikan, dari persoalan produk fisik menuju praktik-praktik sistemik seperti biaya tersembunyi (hidden cost), dark patterns, manipulasi informasi, hingga lemahnya mekanisme kompensasi bagi konsumen. Ketua BPKN, Mufti Mubarok, menilai kondisi tersebut menegaskan urgensi peran negara yang lebih tegas sekaligus adaptif dalam melindungi konsumen. &ldquo;Meningkatnya pengaduan konsumen bukan semata mencerminkan banyaknya pelanggaran, tetapi juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menuntut haknya. Ini sinyal positif, sekaligus peringatan bahwa negara harus hadir lebih kuat, lebih modern, dan lebih responsif dalam melindungi konsumen,&rdquo; ujar Mufti dalam kegiatan Catatan Akhir Tahun 2025, yang digelar di kantor BPKN, Jakarta, Selasa (16/12). Mufti menjelaskan, sepanjang 2025 BPKN telah menjalankan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi penguatan analisis data pengaduan, advokasi langsung pada kasus-kasus prioritas, penyusunan kajian berbasis data, hingga penyampaian rekomendasi kebijakan secara langsung kepada Presiden RI.&nbsp; Salah satu capaian penting adalah diterimanya program Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKN, yang menjadi tonggak penguatan posisi rekomendasi agar dapat dijalankan secara terukur oleh kementerian dan lembaga terkait. &ldquo;Meski demikian, BPKN menilai masih terdapat tantangan besar, antara lain regulasi yang belum adaptif terhadap ekonomi digital, penegakan hukum yang belum konsisten, meningkatnya transaksi lintas negara, rendahnya literasi konsumen, serta belum terintegrasinya data pengaduan secara nasional,&rdquo; tandas Mufti. Melalui CAT 2025, BPKN juga memaparkan Agenda Strategis 2026. Agenda tersebut mencakup dorongan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Konsumen, penguatan kelembagaan BPKN, pembangunan sistem pengaduan nasional terintegrasi berbasis teknologi, peningkatan pengawasan terhadap praktik digital yang merugikan konsumen, serta pelaksanaan kampanye nasional untuk meningkatkan literasi konsumen. Mufti menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional. &ldquo;Perlindungan konsumen bukan isu pinggiran. Konsumen yang terlindungi akan menciptakan pasar yang sehat, pelaku usaha yang berintegritas, dan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tahun 2026 harus menjadi momentum lompatan besar untuk memperkuat sistem dan kelembagaan perlindungan konsumen di Indonesia,&rdquo; tegas Mufti.

BPKN menilai pentingnya perlindungan konsumen di ekonomi digital, soroti pengaduan dan tantangan regulasi.

BPKN Catat Ribuan Aduan Konsumen dalam Setahun, Ancaman Semakin Kompleks di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/aqua-dari-sumur-2886416201.jpg" alt="Proses produksi dijalankan secara higienis hingga menghasilkan AQUA yang sehat dan aman dikonsumsi. (Radar Sukabumi)" width="100%">
<figcaption>Proses produksi dijalankan secara higienis hingga menghasilkan AQUA yang sehat dan aman dikonsumsi. (Radar Sukabumi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mendesak pemerintah untuk menindak tegas dugaan praktik iklan menyesatkan yang dilakukan oleh produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.&nbsp; Sorotan ini muncul setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap bahwa sumber air yang digunakan Aqua berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan seperti yang selama ini diklaim dalam berbagai materi promosi. Mafirion menilai, jika benar informasi tersebut, maka praktik pemasaran Aqua telah menyesatkan publik dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. &ldquo;Masyarakat berhak tahu kebenaran tentang apa yang mereka konsumsi. Hak atas informasi yang benar dan lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari HAM sebagaimana dijamin Pasal 28F dan 28H ayat (1) UUD 1945,&rdquo; ujar Mafirion mengutip Radar Sukabumi (Grup JawaPos). Menurutnya, label dan iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah bentuk pelanggaran serius terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha dilarang membuat pernyataan yang menyesatkan terkait asal, jenis, mutu, atau komposisi barang. &ldquo;Konsumen membeli dengan keyakinan bahwa air tersebut berasal dari pegunungan yang alami dan murni. Jika ternyata hanya sumur bor, maka perusahaan telah mengeksploitasi kepercayaan publik demi keuntungan,&rdquo; tegasnya. Politikus PKB itu juga menyoroti aspek etika bisnis dan keadilan sosial, mengingat banyak masyarakat rela membayar lebih mahal karena percaya pada citra alami produk tersebut. Lebih jauh, Mafirion menegaskan bahwa negara tidak boleh diam menghadapi praktik bisnis yang menyesatkan publik. Pemerintah, kata dia, wajib memastikan setiap produk yang beredar memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. &ldquo;Ini bukan sekadar soal air minum, tapi tentang integritas informasi, hak konsumen, dan tanggung jawab sosial korporasi. Negara harus hadir,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI mendesak pemerintah tindak tegas praktik iklan menyesatkan Aqua, soroti hak atas informasi konsumen.

Dugaan Air Aqua dari Sumur Bor, DPR Desak Pemerintah Tindak Praktik Iklan Menyesatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan aturan terkait besaran batas maksimal bunga pinjaman daring atau pindar dilakukan semata-mata untuk melindungi konsumen. Hal ini disampaikan Kepala Ekskutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman di tengah proses hukum terkait dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang dugaan pelanggaran kartel suku bunga pada industri pindar. Selain itu, pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Pindar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, merupakan arahan OJK pada saat itu. Tak hanya itu, batasan pemberian bunga pinjol juga dilakukan, salah satunya untuk membedakan antara pinjol legal dan ilegal. &ldquo;Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) tersebut ditujukan demi memberikan pelindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi sekaligus membedakan pinjaman online legal (Pindar) dengan yang ilegal (Pinjol),&rdquo; kata Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5). Selanjutnya, sesuai Pasal 84 POJK 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan&nbsp;Bersama Berbasis Teknologi Informasi, antara lain mengatur bahwa asosiasi (AFPI) berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan Penyelenggara serta membantu mengelola pengaduan&nbsp;konsumen/masyarakat. Dalam kaitan ini, AFPI diminta untuk turut membantu menertibkan anggotanya memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan batas maksimum manfaat ekonomi. Agusman menjelaskan, bahwa pengaturan terkait batasan maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) dimaksud merupakan hal-hal yang sangat diperlukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi dan dalam rangka menjaga integritas industri LPBBTI/Pindar. Adapun bunga pindar konsumtif yang ditetapkan maksimum sebesar 0,3 persen untuk pinjaman dengan tenor kurang dari 6 bulan. Sedangkan sebesar 0,2 persen untuk tenor pinjaman lebih dari 6 bulan. Sedangkan untuk pinjaman produktif ditetapkan sebesar 0,275 persen hingga 0,1 persen untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Sementara untuk pelaku usaha kecil dan menengah ditetapkan sebesar 0,1 persen. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan atau enforcement. "Termasuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penetapan batasan manfaat ekonomi dengan memperhatikan kondisi perekonomian, kondisi industri LPBBTI/Pindar, dan kemampuan masyarakat luas," pungkasnya.

Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) ditujukan demi memberikan pelindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi.

OJK Pastikan Atur Besaran Bunga Pindar untuk Lindungi Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Untitledq-237290534.jpg" alt="BPKN gandeng Universitas Trisakti meningkatkan perlindungan bagi konsumen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPKN gandeng Universitas Trisakti meningkatkan perlindungan bagi konsumen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) menggandeng Universitas Trisakti guna meningkatkan perlindungan bagi konsumen. Rektor Universitas Trisakti Kadarsah Suryadi menuturkan, perjanjian kerja sama itu meliputi bidang perlindungan konsumen dan perjanjian kerja sama perlindungan konsumen di bidang teknologi industri. Masyarakat saat ini sering dirugikan sebagai konsumen baik digital dan nondigital. &rdquo;Kami siap mendukung program BPKN. Semoga BPKN semakin maju,&rdquo; ujar Kadarsah Suryadi. Ketua BPKN Mufti Mubarok mengatakan, kerja sama itu membuka cakrawala luas terhadap upaya perlindungan konsumen di Tanah Air. Pihaknya saat ini terus digencarkan upaya itu di tengah masyarakat. Mufti Mubarok berharap, pihak kampus nanti dapat membuka klinik pengaduan konsumen. Masyarakat, mahasiswa, dosen, maupun akademisi lainnya, dapat terlibat dalam mendukung perlindungan konsumen. &rdquo;Akademisi dan mahasiswa menjadi bagian dari perlindungan konsumen karena tangan-tangan kami, komisioner ini tidak cukup untuk bisa menjangkau,&rdquo; ucap Mufti Mubarok. Anggota Komisi IV BPKN Akmal Budi Yulianto menambahkan, semakin hari, isu perlindungan konsumen makin berkembang di masyarakat. Untuk itu, BPKN akan terus menggandeng berbagai pihak tak terkecuali perguruan tinggi. Menurut dia, semakin banyak lapisan masyarakat yang terlibat, dapat semakin menguntungkan masyarakat selaku konsumen. &rdquo;BPKN diharapkan melakukan kerja sama dengan banyak kampus. Dengan kolaborasi ini, kita berharap mendapatkan masukan-masukan, tidak hanya kita melakukan edukasi,&rdquo; tutur Akmal Budi Yulianto.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) gandeng Universitas Trisakti guna meningkatkan perlindungan bagi konsumen

Universitas Trisakti Kerja Sama dengan BPKN Tingkatkan Perlindungan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/Screenshot_2023-08-21-12-37-36-425-edit_comgoogleandroidgm-1448286716.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor Jasa keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya. &ldquo;Ini merupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat UU P2SK untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat,&rdquo; ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi melalui keterangan tertulis, Selasa (9/1/2024). Di sisi lain, Friderica menjelaskan, penguatan pengaturan ini mempertimbangkan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, digitalisasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis. Selain itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini juga mempertegas kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan perilaku PUJK (market conduct) dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan layanan serta melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Sehingga, pengawasan perilaku PUJK (market conduct) diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada PUJK dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan serta tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan PUJK secara adil, efisien, dan transparan. &ldquo;Saya yakin, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan menerapkan prinsip market conduct maka akan semakin mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat karena makin kuatnya kepercayaan konsumen,&rdquo; tegas Friderica. Sebagai informasi, penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini antara lain: 1. Penyesuaian cakupan PUJK dan prinsip pelindungan konsumen; 2. Larangan menerima sebagai konsumen dan/atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang; 3. Hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK; 4. Pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen pemasaran/perantara dalam perjanjian; 5. Mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan; 6. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK; 7. Pelindungan data dan/atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; 8. Pengawasan perilaku PUJK (market conduct); 9. Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI); 10. Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK; 11. serta penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata. "Dengan terbitnya POJK ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pelindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan," pungkasnya. &nbsp;

Pengawasan perilaku PUJK (market conduct) diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Perkuat Perlindungan Konsumen, OJK Terbitkan Aturan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/harkonas-2022.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menyelenggarakan temu wicara Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2022. Acara itu digelar dengan tema “Konsumen Berdaya Beli Produk Dalam Negeri” di kantor Kementerian Perdagangan, (Kemendag).  "Dari kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan Harkonas, salah satunya untuk memasifkan arti pentingnya hak dan kewajiban kepada konsumen," Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (20/4)  Jerry menuturkan, Harkonas bertujuan untuk memasifkan arti pentingnya hak dan kewajiban kepada konsumen, mendorong peningkatan daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri, mendorong produksi dan perdagangan barang atau jasa berkualitas dan berdaya saing.  Sekaligus menempatkan konsumen sebagai agen perubahan penentu kegiatan ekonomi Indonesia, mendorong pemerintah melaksanakan tugas peningkatan perlindungan konsumen, serta mendorong jejaring komunitas perlindungan konsumen.  "Melalui Harkonas yang diperingati setiap 20 April, konsumen Indonesia diharapkan semakin sadar akan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik serta memiliki nasionalisme tinggi untuk membeli produk dalam negeri," ujarnya.  Jerry juga memaparkan, konsumen Indonesia merupakan salah satu prioritas yang dilayani dan dilindungi kepentingannya oleh Kemendag. Di samping itu, penduduk Indonesia yang berujumlah 270,2 juta jiwa memiliki peranan penting pada produk domestik bruto (PDB) nasional.  Dari total PDB 2021 yang mencapai 16,97 kuadriliun, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,42 persen atau mencapai Rp 9,24 kuadriliun, yang berarti perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga.  Sementara itu, Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia 2021 sebesar 50,39, yang berada pada level Mampu, dan masih ada dua level lagi di atasnya, yaitu Kritis dan Berdaya. Untuk itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk turut serta memberikan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjamin hak dan kewajibannya. Sehingga, nantinya dapat meningkatkan IKK, yang pada akhirnya menjadikan konsumen berdaya.  “Namun, tidak cukup hanya menjadi konsumen cerdas, kita harus cinta dengan produk dalam negeri. Produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri dan kita harus bangga menggunakannya,” imbuhnya.  Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menjelaskan, saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,47 juta (99,99 persen dari total seluruh unit usaha).  "UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia, kontribusi UMKM Industri kecil dan menengah sebagai bagian dari UMKM juga memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional," ujarnya.  Tercatat sekitar 4,4 juta unit usaha (99,77 persen dari keseluruhan jumlah industri) dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 10,36 juta (66,25 persen dari keseluruhan pekerja sektor industri). Karakteristik dari industri kecil menengah adalah sebagai produsen yang akan memberikan multiplier effect terhadap pengembangan sektor UMKM lainnya seperti perdagangan, pertanian, pariwisata, dan sebagainya.  “Kami berharap dengan dukungan semua pihak pelaku industri di Indonesia, sektor industri kecil dan menengah dapat semakin meningkat pangsa pasarnya, dimulai dari pasar dalam negeri dan kemudian kelebihannya dapat diekspor dengan skala ekonomis terbaik. Selain itu, kita ingin industri kecil dan menengah naik kelas dan UMKM juga meningkat menjadi industri kecil dan menengah,” terang Reni.  Sementara itu, Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA) Bima Laga menerangkan, saat ini idEA telah menindaklanjuti dan terus akan memproses pengaduan yang diteruskan kepada idEA yang pada 2021 lalu berjumlah 9.393 pengaduan.  “Apabila ditemukan pelanggaran pengaduan konsumen, Ditjen PKTN akan mengirimkan tautan (link) produk kepada kami, dan kami teruskan ke anggota. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tautan produk tersebut akan dihapus,” ujar Bima. ￼ Bima menambahkan, idEA juga telah banyak membuat program yang mendukung peningkatan UMKM. Salah satunya, sejak 14 Mei 2020, idEA membuat program Bangga Buatan Indonesia yang memfasilitasi UMKM untuk onboard di platform digital.  Selain platform digital, untuk menjangkau lebih banyak konsumen, idEA juga menyediakan platform fisik di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Minangkabau di Padang. Di samping itu, selain kerja sama dengan Kemendag, idEA juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.  "Program Bangga Buatan Indonesia merupakan gerakan masif yang menunjukkan bahwa pemerintah serius mendukung UMKM, ini menjadi merek dagang (trademark). Untuk itu, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan momentumnya dengan menggunakan logo BBI pada produknya,” jelas Bima.  Pendiri dan CEO Loony Store Karlina menyampaikan, kebutuhan dan kenyamanan konsumen selalu menjadi perhatian utamanya, baik dari segi kualitas maupun pelayanan dalam komplain produk.  “Semoga UMKM dapat selalu didukung dalam hal fasilitas, karena keterbatasan sumber daya. Sehingga, ke depannya UMKM dapat naik kelas ke level selanjutnya,” pungkas Karlina.

Wamendag Ajak Masyarakat Sadar Pentingnya Hak dan Kewajiban Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Dirjen-PKTN-KEMENDAG-Kemendag-.jpg" alt="Dirjen PKTN menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen, salah satunya dugaan pelanggaran depot air minum (DAM). Kemendag" width="100%">
<figcaption>Dirjen PKTN menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen, salah satunya dugaan pelanggaran depot air minum (DAM). Kemendag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perlindungan konsumen menjadi perhatian serius Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan. Pengawasan yang dilakukan Kemendag menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait perlindungan konsumen. Hasil pemeriksaan di lapangan mencatat ada 31.553  Depot Air Minum (DAM) tidak layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP). Dari total 60.272 DAM yang tercatat hanya 28.719 yang dinyatakan layak.  Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono memaparkan temuan tersebut dalam diskusi panel Penyuluhan Perlindungan Konsumen yang digelar di Aston Banyuwangi Hotel and Conference Center, Banyuwangi, Jawa Timur Selasa lalu. Kegiatan ini mengusung tema Perlindungan Konsumen, Indonesia Maju.  ’’Dugaan pelanggaran DAM lainnya meliputi alat ultraviolet (UV) yang sebagian besar melewati batas maksimal pemakaian serta hanya 1.183 yang bersertifikat dan 28.719 yang Layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP) dari 60.272 DAM isi ulang yang tercatat. Banyak pula DAM menyediakan galon bermerek dan stok air minum dalam wadah siap dijual yang melanggar ketentuan dan merugikan perusahaan pemilik galon,” paparnya.  Veri juga menyebutkan temuan dugaan pelanggaran produk emas, seperti gelang yang ditambah material kabel di dalamnya untuk memanipulasi berat dan perhiasan emas yang dijual dengan kadar emas dan hasil uji kadar emas di bawah yang dijanjikan kepada konsumen. Selanjutnya dijelaskan pula temuan cincin kuningan berlapis emas yang dijual dengan kadar emas 80 persen dan penggunaan material lain (per/spiral) yang dihitung sebagai berat emas di dalam gelang.  Selain terkait isu depot air minum dan emas, Dirjen Veri juga menjelaskan terkait ketidaksesuaian (discrepancy) pengukuran pada distribusi BBM. ’’Flowmeter digunakan saat transaksi atau penyerahan BBM ke pihak SPBU. Jika flowmeter tidak ditera, akan menimbulkan kerugian bagi konsumen sekaligus negara,” terang Veri.  Veri juga memastikan akan terus menggalakkan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan usia dini, pembinaan pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan pengendalian mutu; pengawasan barang beredar; dan pengukuran dan takaran secara tepat. Tidak ketinggalan memastikan tertib niaga di semua pasar dan gerai transaksi perdagangan.  ’’Di samping pelaku usaha yang bertanggung jawab, konsumen yang cerdas, teliti, serta memahami hak dan kewajiban sangatlah dibutuhkan dalam rangka mewujudkan iklim perdagangan yang baik,” ungkap Veri.  Veri menambahkan, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia pada 2020 adalah 49,07 atau berada pada level Mampu. ’’Nilai tersebut menunjukkan bahwa konsumen telah mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya,” jelas Veri.  IKK merupakan parameter bagaimana masyarakat di sebuah negara memiliki tingkat keberanian sebagai konsumen bila merasa tidak puas terhadap produk dan pelayanan atau merasa dirugikan produsen dalam suatu aktivitas jual-beli produk barang atau jasa. IKK Indonesia berada di nilai 41,70 pada 2019 dan 40,41 pada 2018.  Penyuluhan Pelindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan edukasi kepada konsumen untuk menjadi konsumen cerdas dan berdaya. Selain itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang perlindungan konsumen serta melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.  ’’Diharapkan sosialiasi ini juga dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Kepedulian masyarakat dapat menekan aksi teror-teror yang sangat merugikan masyarakat dan negara, serta dapat menunjang kegiatan ekonomi,” tandas dia.  Bertindak sebagai panelis yaitu Veri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Halim, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono. Sebagai moderator ialah Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bayuwangi Nanin Oktaviantie.  Kegiatan tersebut diikuti 250 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, organisasi masyarakat, pemuda, serta karang taruna yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. (*)

Ingatkan Konsumen, Kemendag: Ada 31.553 Depot Air Minum Tak Higienis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-20-at-22.09.41.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perlindungan konsumen menjadi isu sangat penting dalam perdagangan. Konsumen berdaya dapat melindungi diri dari berbagai transaksi perdagangan barang dan jasa yang bisa merugikan.  Salah satunya di bidang metrologi yang sangat terkait dengan alat-alat ukur dan timbangan yang selama ini digunakan masyarakat secara luas di pasar-pasar rakyat dan modern serta di e-dagang (e-commerce) . Masyarakat harus melek metrologi agar masyarakat terlindungi dari kecurangan.  Untuk mengedukasi masyarakat agar semakin memahami kemetrologian, Kementerian Perdagangan menggandeng media massa nasional Jawa Pos Group untuk menggelar webinar bertajuk “Melek Metrologi, Konsumen Terlindungi“.  “Selain perdagangan konvensional di pasar-pasar rakyat dan semakin berkembangnya perdagangan niaga elektronik, masyarakat harus semakin teredukasi tentang alat ukur, alat takar, dan alat timbang. Jika tidak, masyarakat akan mengalami kerugian. Kuanta barang tidak sesuai dengan yang semestinya" ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono di Jakarta, Senin (20/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-20-at-21.59.27.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kementerian Perdagangan menggandeng media massa nasional Jawa Pos Group untuk menggelar webinar bertajuk “Melek Metrologi, Konsumen Terlindungi". (Istimewa)  "Penting bagi Kemendag untuk terus-menerus menyadarkan masyarakat luas agar semakin paham dan cerdas sebelum melakukan transaksi,” imbuhnya.  Webinar akan dilaksanakan Selasa (21/9) dengan menghadirkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai pembicara utama. Pembicara lainnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansah, Dirjen PKTN Veri Anggrijono.  Sementara Ulama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. M. Maksum Mahfoedz akan memberikan pandangan dari sisi bagaimana agama mengatur alat ukur dan timbangan dalam perdagangan ini. Sedangkan Direktur Mikro BRI Supari juga akan hadir sebagai narasumber.  Kegiatan webinar ini sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat agar selalu memperhatikan alat ukur khususnya tanda tera pada alat ukur sebelum melakukan transaksi. Masyarakat yang peduli terhadap alat ukur, alat takar, dan alat timbang akan membantu kemendag dan pemerintah daerah mewujudkan pasar-pasar tertib ukur. Masyakat yang berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab akan meminimalisir kerugian bagi keduanya.  Untuk mengikuti webinar bertajuk “Melek Metrologi, Konsumen Terlindungi" bisa daftar di link: <a href="https://forms.zohopublic.com/jawapos/form/FormPendaftaranOnlineWebinarJawaPosKemendagMelekMe/formperma/ZCHw5psZSDmy0xgIUPSaU3fScRkTBNO-uElZeVDfO8w">https://bit.ly/RegistrasiWebinarJPKemendag2021</a>

Jawa Pos-Kemendag Gelar Webinar Melek Metrologi, Konsumen Terlindungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210217_200425.jpg" alt="Ilustrasi gas elpiji 3 kg. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gas elpiji 3 kg. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banjarmasin menangani kasus sebuah pangkalan gas elpiji 3 kg yang kedapatan nakal. Diduga mempermainkan harga penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).  ”Memang benar kami ada mengamankan satu orang terlapor dalam kasus ini dan sedang dalam pemeriksaan,” ucap Kasatreskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Dia mengatakan, kenakalan pelaku usaha yang memperdagangkan gas elpiji 3 kg bersubsidi yang melebihi ketentuan harga penjualan ke konsumen terbongkar pada Selasa (16/2) sekitar pukul 16.20 wita.  Untuk tempat kejadian, ucap Kasatreskrim, berada di Jalan Kapur Naga 1 RT16 RW02 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam penindakan praktik curang pangkalan itu, Satreskrim Polresta Banjarmasin mengamankan satu orang terlapor berinisial SP warga Kota Banjarmasin.  Kompol Alfian mengatakan, pangkalan elpiji 3 kg tersebut telah memperdagangkan kepada konsumen atau pengecer dengan harga Rp  20.000 per tabung. Padahal HET (harga eceran tertinggi) sesuai aturan pemerintah sebesar Rp 17.500.  Barang bukti yang diamankan petugas di antaranya 217 tabung gas elpiji 3 kg (isi/baru), empat tabung gas elpiji 3 kg kosong, Log book, surat perjanjian kerja sama, serta papan pangkalan elpiji 3 kilogram atas nama Barliyani.  ”Giat yang dilakukan Unit Tipidter Satreskrim Polresta Banjarmasin itu sebagai bentuk tindak lanjut karena saat ini gas melon tersebut sangat langka di kota ini, dan pangkalan terbukti nakal kami proses sesuai aturan hukum,” tegas Alfian  Dia menambahkan, terlapor bisa dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 10 huruf (a) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SQpM-kC6P0s

Satreskrim Banjarmasin Tangani Kasus Pangkalan Gas Elpiji Nakal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perlindungan konsumen

Berita Terkini