<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/IMG-20241224-WA0044-1243267190.jpg" alt="ILUSTRASI: Penanganan pasien DBD di salah satu rumah sakit di Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Penanganan pasien DBD di salah satu rumah sakit di Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga kasus anak meninggal akibat demam berdarah dengue (DBD) diduga telat dibawa ke rumah sakit karena belum gawat darurat. Sesampainya di rumah sakit, tak hanya gawat darurat lagi, melainkan kritis di ICU. Kasus itu hanya segelintir dari sederet rumitnya memanfaatkan layanan kesehatan gratis. Jawa Pos menerima cerita dari beberapa pasien yang terdampak sistem tersebut. Seperti RA yang dirawat pada Maret lalu dengan keluhan demam disertai kejang. Saat itu, pasien balita tersebut dibawa ke IGD rumah sakit swasta di Kota Pudak dan disarankan untuk opname. Hasil laboratorium pun menunjukkan leukosit tinggi. Namun kondisi tersebut belum bisa berobat dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN). &ldquo;Alasannya kejam demam tidak di-cover dan panasnya tidak sampai 40 derajat,&rdquo; ucap Aldi, orang tua pasien. Seorang tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas punya cerita lain. Sebut saja Bagus, dirinya pernah melakukan rujukan pasien gastritis ke rumah sakit swasta dan diterima hingga opname beberapa hari. &ldquo;Saat itu pasien sudah stabil dan pulang,&rdquo; ucapnya. Namun selang beberapa waktu penyakit lambungnya itu kambuh. Pasien sampai muntah-muntah. Bagus mengaku bahwa saat kambuh pasien datang ke puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). &ldquo;Kami periksa, lalu akan kami rujuk ke rumah sakit yang sama karena ada riwayat opname di sana. Namun ditolak, padahal pasien dan penyakitnya sama,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Bunga seorang nakes di rumah sakit swasta menyebut bahwa meski sudah sesuai alur, yakni atas rujukan FKTP lalu didiagnosa kembali oleh dokter rumah sakit, kenyataannya terdapat klaim yang tidak layak bayar. Seperti demam berdarah, demam dengan pemberatan jantung. &ldquo;Iya klaim itu dinyatakan tidak layak bayar, padahal sudah sesuai,&rdquo; katanya. Kasus meninggal tidak hanya menimpa pasien DBD, beberapa waktu lalu seorang warga berusia 60 tahun dibawa ke rumah sakit jam 12 malam. Setelah diobservasi, waktu subuh pasien tersebut disuruh pulang karena pengobatan tidak bisa dijamin. &ldquo;Besoknya itu pasien tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas. Sama puskesmas dirujuk ke rumah sakit dan meninggal,&rdquo; jelas Abdul. Tiga nyawa anak usia SD melayang akibat demam berdarah dengue (DBD) sejak awal bulan. Kamis (15/5) lalu, anak dari kecamatan Gresik kembali menjadi korban. Dia meninggal setelah dirawat di ICU semalam. Anak yang masih duduk di bangku kelas V SD itu dirujuk ke rumah sakit pada Rabu (14/5). Setelah lima hari demam akibat DBD. Datang ke rumah sakit dengan kondisi sudah dengue shock syndrome (DSS). Trombositnya sudah cukup rendah di angka 17 ribu. Kesadarannya pun sudah menurun. Lantas pihak rumah sakit langsung melakukan tindakan cepat. Pasien tersebut langsung dirawat di ICU. Namun sehari dirawat, bocah sekitar 10 tahun itu dinyatakan meninggal. &ldquo;Sempat dilakukan pijat jantung, transfusi darah, dan pemberian cairan. Meninggal di ICU,&rdquo; ucap seorang perawat rumah sakit. Meninggalnya AA itu menambah rentetan kasus meninggal DBD dalam sebulan terakhir. Sebelumnya, IA anak kelas V SD meninggal dengan kronologis yang hampir sama. Di mana IA saat itu sedang demam. Dibawa ke rumah sakit swasta di wilayah kota. Karena menjurus ke DBD, darah dilakukan uji laboratorium. Namun hasilnya belum mengarah ke DBD. IA pun lalu dibawa ke puskesmas untuk dilakukan perawatan. Setelah diberi perawatan, kondisinya mulai stabil dan pulang. Namun selang beberapa hari kondisinya kembali memburuk. IA lantas dibawa ke RSUD Ibnu Sina pada Minggu (4/5) lalu. Karena kondisinya sudah memburuk, IA lantas langsung masuk ke ICU. &ldquo;Sampai RSUD itu kondisinya sudah berat, jadi langsung masuk ke ICU,&rdquo; ucap Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Ibnu Sina dr Irma Wesprimawari SpPD. Satu anak lagi meninggal di rumah sakit. Siswa kelas III itu langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah memburuk. (son)

Tiga kasus anak meninggal akibat demam berdarah dengue (DBD) di Surabaya akibat keterlambatan penanganan medis.

Pasien DBD Peserta BPJS Telat Ditangani di ICU, Rumah Sakit Beralasan Belum Gawat Darurat, Lalu Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BPJS-KESEHATAN-1910A.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat berbicara dalam kegiatan ISSA Internal Meeting on Sickness Benefits Organized by TC Health, Selasa (19/10). (BPJS Kesehatan for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat berbicara dalam kegiatan ISSA Internal Meeting on Sickness Benefits Organized by TC Health, Selasa (19/10). (BPJS Kesehatan for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga akhir tahun lalu mencapai 267 juta orang atau 98 persen dari penduduk Indonesia. Namun, peserta yang menunggak juga tidak sedikit. BPJS Kesehatan berupaya mengatasi hal itu melalui berbagai inovasi. Data BPJS Kesehatan mencatat, peserta yang menunggak mencapai 15 juta dan nonaktif karena mutasi 38 juta. Sehingga ada 53 juta peserta yang tidak bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan. &rdquo;Yang menunggak itu bisa langsung pakai kalau tunggakannya dibayar,&rdquo; kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Dia menyesalkan adanya masyarakat yang tidak pernah mengecek keaktifan kepesertaan. Terutama bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Ali menyatakan, dari jumlah tersebut, pihaknya menargetkan 5 juta peserta bisa aktif kembali tahun ini. Ada berbagai inovasi yang dilakukan. Salah satunya menyisir dan mengadvokasi peserta yang tidak aktif. Sehingga diharapkan dapat menjadi peserta lagi. Khusus bagi peserta PBI, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pemda untuk memberi tahu bahwa ada peserta yang sudah tidak aktif. Setiap bulan, kata Ali, pihaknya mendapat info dari Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan jumlah peserta yang sudah tidak aktif. Koordinasi itu penting agar pemda bisa membantu menjangkau mereka. Inovasi melalui teknologi juga dilakukan BPJS Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David menambahkan, transformasi digital tidak hanya akan meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. &rdquo;Inovasi yang dibangun BPJS Kesehatan senantiasa berorientasi pada customer journey sehingga akan berdampak langsung pada peserta,&rdquo; kata David dalam forum ICT 2024 di Bali. (lyn/c6/bay)

Jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga akhir tahun lalu mencapai 267 juta orang atau 98 persen dari penduduk Indonesia.

Dirut BPJS Kesehatan Targetkan 5 Juta Peserta Nonaktif Menjadi Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BPJS-KESEHATAN-0103.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Rabu (01/03)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Rabu (01/03).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembiayaan klaim BPJS Kesehatan dipastikan dalam kondisi aman. Hal itu seiring surplus Rp 56,51 triliun yang dicatatkan instansi tersebut. Jumlah itu mampu membiayai klaim hingga 5,98 bulan ke depan. Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pada 2022 jumlah peserta BPJS Kesehatan tercatat 248.771.083 jiwa. Meningkat dari 2021 sebanyak 235.719.262 jiwa. &rdquo;Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi BPJS Kesehatan karena jumlah cakupan kepesertaan ini berhasil dicapai dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun,&rdquo; kata Ghufron dalam public expose kemarin (18/7). Dia lantas membandingkan dengan negara lain. Indonesia termasuk yang cepat dengan capaian universal health coverage (UHC) kurang dari sepuluh tahun. UHC tercapai jika 98 persen penduduk Indonesia terdaftar BPJS Kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan juga meningkat. Tahun lalu BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.730 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.963 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). &rdquo;Kami juga telah menerapkan layanan antrean online di FKTP sebanyak 21.335 dan di FKRTL sebanyak 2.779,&rdquo; katanya. Keterbukaan dalam perawatan juga dilakukan. Salah satunya dengan memasang 2.631 displai tindakan operasi dan 2.558 displai tempat tidur. Hingga 31 Desember 2022, terdapat 502,9 juta kunjungan pelayanan kesehatan, termasuk kunjungan sakit dan kunjungan sehat. Jika dihitung per hari, jumlah kunjungan dalam sehari mencapai 1,4 juta. Selain itu, pemanfaatan skrining kesehatan selama 2022 mencapai 15,5 juta. Ghufron mengungkapkan, hingga 31 Desember 2022, BPJS Kesehatan mencatat total penerimaan iuran Rp 144,04 triliun. Tahun sebelumnya hanya Rp 143,32 triliun. Pembayaran klaim Rp 113,47 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN. Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu. Sementara itu, kondisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Angka itu dihitung berdasar rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan. &rdquo;Ini menunjukkan BPJS Kesehatan sehat,&rdquo; tuturnya. Untuk menjaga cash flow fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan menyediakan uang muka pelayanan kesehatan. Selama 2022, telah diberikan dukungan kepada 333 fasilitas kesehatan dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 5,4 triliun. Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa BPJS Kesehatan harus tetap hati-hati. Terutama terkait dengan jumlah kepesertaan dan iuran. Menurut data yang dimilikinya, pada 2022 peserta yang tidak aktif ada di berbagai jenis kepesertaan. Yakni, PPU PN 704.542 orang, PPU BU 8.362.471 orang, PBPU 16.375.266 orang, PBI 17.268.546 orang, BP 407.631 orang, dan jamkesda 5.473.217 orang. &rdquo;Sebanyak 248 juta ini harus diperinci berapa yang aktif dan nonaktif supaya riil berapa yang dilayani JKN,&rdquo; ungkapnya. Timboel menyatakan, peserta yang tidak aktif harus dipastikan alasannya. (lyn/c19/fal) &nbsp;

Pembiayaan klaim BPJS Kesehatan dipastikan dalam kondisi aman. Hal itu seiring surplus Rp 56,51 triliun yang dicatatkan instansi tersebut.

Jumlah Peserta Tercatat 248 Juta Jiwa, BPJS Kesehatan Surplus Rp 56,51 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya. Namun, tujuan tersebut bisa tak tercapai setelah pengalihan pembiayaan peserta BPJS kategori peserta bukan penerima upah/bukan pekerja (PBPU/BP) kelas III. Sebab, tidak sedikit pemkot/pemkab yang tak mampu menanggung iuran peserta BPJS pasca pelimpahan dari pemprov. Akibatnya, program jaminan kesehatan nasional (JKN) tak bisa dirasakan oleh seluruh warga.  Dalam UU 40/2014, jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. JKN merupakan salah satu jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  Di Jawa Timur, ada 170.376 warga yang sebelumnya merupakan PBPU/BP kini tidak ditanggung lagi. Sebab, 25 pemerintah kota/kabupaten hanya mampu menanggung pembiayaan 250.448 orang saja. Padahal, PBPU/BP yang dilimpahkan oleh pemprov sebanyak 420.824 orang. ”Semakin banyak yang dinonaktifkan dan mereka tidak mampu jadi peserta mandiri,” ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kemarin (29/3).  Selain mendaftar sebagai peserta mandiri, peluang lainnya adalah mendaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Namun, hal ini harus dikoordinasikan dulu dengan masing-masing pemda. Waktu yang diberikan 30 hari agar tetap bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Jika tidak, bisa jadi mereka tidak mampu membayar iuran dan tidak mendapatkan manfaat JKN.  Timboel menyayangkan jika anggaran menjadi alasan pemda tidak mau mengkover PBPU/BP kelas III. Masalah anggaran ini, menurutnya, juga menjadi problem pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengeluarkan surat nomor B.517/M.PPN/D.4/PP.01.02/07/2021 yang salah satu isinya adalah usulan pengurangan peserta PBI.  Kuota PBI sebanyak 96,8 juta jiwa. Lalu, pada 2022 diusulkan turun menjadi 80 juta jiwa. Tahun depan turun lagi menjadi 60 juta jiwa dan pada 2024 menjadi 40 juta jiwa. Jika skema ini diberlakukan, menurut Timboel, akan menambah beban keluarga miskin. ”Jumlah PBI dikurangi, padahal Perpres 64 menyebut PBI APBD (PBPU/BP, Red) diserahkan ke APBN. Lha ini PBI APBN saja dikurangi,” tuturnya.  Timboel meminta pemerintah daerah bersikap transparan. Terutama dalam penentuan siapa saja warga yang akan dibantu pembiayaan jaminan kesehatannya. Dengan demikian, target penerima bantuan akan tepat.  Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas menuturkan bahwa setiap warga wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. ”Ada regulasi yang mengatur terkait kewajiban menjadi peserta JKN-KIS,” katanya. Lebih lanjut Iqbal menegaskan bahwa yang belum mendaftar harus segera daftar dan yang tidak mampu membayar iuran bisa dibayarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. ”Ini soal gotong royong untuk memastikan perlindungan jaminan pembiayaan kesehatan bagi warga negara indonesia,” imbuhnya.  Iqbal masih optimitis jika pengalihan pembiayaan PBPU/BP kelas III dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota tidak akan mengurangi jumlah peserta BPJS Kesehatan. Dia berpatokan pada kuota PBI APBN sebanyak 96,8 juta dan yang baru terdaftar sekitar 90 juta jiwa. Sehingga masih ada kuota sekitar 6,8 juta jiwa. ”Di sini verifikasi dan validasi pemda sangat penting,” ujarnya.

Pembiayaan Dialihkan, Kuota PBI BPJS Kesehatan Malah Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengalihan pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja (PBPU/BP) dari provinsi ke kabupaten/kota masih tersendat. Sebab, banyak pemkab/pemkot yang tidak memiliki anggaran untuk menanggung pengalihan tersebut.  Di Jawa Timur, data BPJS Jatim mencatat, ada 420.824 <a href="https://www.jawapos.com/tag/peserta-bpjs/">peserta BPJS</a> Kesehatan PBPU/BP yang ditanggung pemprov. Selama proses pengalihan itu, per 25 Maret lalu sudah ada 25 kabupaten/kota yang siap menanggung beban iuran tersebut.  Namun, dari kabupaten/kota yang ada, tercatat baru 250.448 kepesertaan yang akan ditanggung daerah masing-masing. Artinya, masih ada 170.376 warga miskin yang belum ditanggung daerah.  BPJS Jatim mengonfirmasi, ratusan ribu peserta itu akan dinonaktifkan per 1 April. Penonaktifan tersebut sudah tersistem dalam skema BPJS. Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim saat ini telah menyiapkan tiga skema untuk memastikan ratusan ribu warga yang akan dinonaktifkan BPJS Kesehatan itu tetap mendapat jaminan layanan kesehatan.  Kepala Dinkes Jatim Erwin Astha Triyono mengatakan, skema pertama adalah mendorong daerah agar segera menanggung pembiayaan peserta lewat mekanisme penganggaran APBD. ’’Koordinasi mengenai pelimpahan kepesertaan ini sudah dilakukan pada Desember tahun lalu,’’ terangnya.  Kedua, daerah (kabupaten/kota) mendaftarkan warganya ke sistem Kementerian Sosial (Kemensos) agar bisa masuk BPJS PBIJK (<a href="https://www.jawapos.com/tag/penerima-bantuan-iuran/">penerima bantuan iuran</a> jaminan kesehatan). Saat ini, lanjut Erwin, hal tersebut sudah dilakukan kabupaten/kota di Jatim melalui dinas sosial (dinsos) masing-masing. Itu dimaksudkan untuk mengetahui kuota yang tersedia di pusat bagi wilayah Jatim. ’’Saat ini kuotanya belum dikeluarkan,’’ jelasnya.  Sambil menunggu rilis kuota tersebut, dalam rapat koordinasi Dinkes Jatim dengan kabupaten/kota disepakati menjalankan skema ketiga. Yakni, tetap menanggung biaya warga yang sebelumnya tercatat di PBPU/BP lewat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan di daerah. ’’Dan, beberapa daerah sudah punya program itu,’’ jelasnya. Misalnya di Jombang, ada kartu Jombang sehat. Pemegang kartu itu akan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Yang dibiayai langsung pemerintah kabupaten.  Lewat skema tersebut, Erwin optimistis ratusan ribu warga yang sebelumnya ditanggung Pemprov Jatim akan mendapatkan jaminan kesehatan. Sebab, skemanya sudah disiapkan secara bertahap sehingga warga yang posisinya dinonaktifkan BPJS Kesehatan untuk sementara waktu tetap mendapatkan layanan kesehatan. ’’Tentu kami tetap menunggu hasil dari kepastian daerah dan pusat mengenai pelimpahan kepesertaan,’’ katanya.  Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono yang sebelumnya membahas permasalahan pelimpahan itu menyebutkan, Pemprov Jatim telah menanggung dua bulan pembiayaan 420 ribu kepesertaan BPJS pada tahun ini. Jaminan itu diterapkan setelah per Desember lalu pembiayaan kepesertaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a> bagi ratusan ribu warga Jatim tersebut tak dialokasikan lagi. ’’Terakhir Maret ini,’’ ujarnya.  Namun, jika belum ada solusi, dia meminta Pemprov Jatim tetap membiayai kepesertaan BPJS. Terutama bagi peserta yang hingga kemarin belum terkoordinasi dan masuk tanggungan kabupaten/kota.  Pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2020. Pada pasal 34 diatur bahwa pemda membiayai sebagian iuran PBPU/BP yang mendapat ruang perawatan kelas III. Mulai 2021 hingga tahun setelahnya, peserta membayar Rp 35.000 per orang dalam sebulan. Pemda bisa membayarkan iuran itu secara keseluruhan atau sebagian. Sedangkan Rp 7.000 dibayar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Mereka yang mendapatkan bantuan PBPU/BP dari pemda adalah peserta yang didaftarkan, tapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin. Untuk warga yang tergolong tidak mampu, pemda mendaftarkannya dalam peserta penerima bantuan iuran (PBI).  Perpres 64/2020 itu diturunkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78 Tahun 2020 untuk mengatur hal yang lebih teknis. Pada pasal 24 ayat 3 disebutkan, pemerintah berhak menetapkan jumlah peserta yang didaftarkan mendapat iuran PBPU/BP.  Di Jawa Timur, pembiayaan yang dilakukan pemda tidak berjalan mulus sehingga ada warga yang berpotensi tidak terdaftar program jaminan kesehatan nasional (JKN). Menurut data BPJS Kesehatan, ada 622.000 PBPU yang dibiayai Pemprov Jatim dan sudah berakhir pada 31 Desember 2021. ”Sampai Maret masih berlanjut dan April diserahkan ke kabupaten/kota,” tutur Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf kemarin (28/3).  Iqbal menambahkan bahwa pemda bisa mendaftarkan jumlah peserta sesuai dengan kemampuan anggarannya. ”Peserta dipilih oleh pemdanya,” ujarnya. Jadi, PBPU dari provinsi yang dialihkan ke kabupaten/kota akan berpeluang tidak semua terpilih untuk mendapatkan bantuan. Sebab, kewenangan penentuan jumlah dan siapa yang mendapatkan bantuan ada di pihak pemerintah kabupaten/kota. ”Bergantung masing-masing anggaran pemda,” tegasnya.  Iqbal mengamini bahwa bisa jadi ada peserta yang tidak lagi terdaftar PBPU/BP yang dibiayai pemda. Namun, tidak serta-merta status kepesertaannya hangus. Masih ada waktu 30 hari untuk mendaftar peserta mandiri. Setelah batas waktu yang diberikan, peserta harus menunggu 14 hari lagi untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan.  Bagaimana bagi mereka yang tidak mampu? Iqbal menyatakan ada jalan lain. Yakni, lewat kepesertaan PBI yang dibiayai APBN. Langkah itu perlu koordinasi dengan pemda untuk didaftarkan ke pusat. ”Konsep PBI kan jelas. Yang tidak mampu dan miskin ditanggung dalam PBI,” ungkapnya. (elo/lyn/c7/oni/ttg)

Peserta BPJS Kesehatan Nonaktif Boleh Mendaftar PBI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/data_peserta_bpjs.jpg" alt="ILEGAL: Akun Kotz yang menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia di forum internet Raidforum. (capture)" width="100%">
<figcaption>ILEGAL: Akun Kotz yang menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia di forum internet Raidforum. (capture)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Data peserta BPJS Kesehatan yang dibobol hacker menjadi peringatan bagi sistem keamanan data di tanah air. Bahkan, jika diperlukan, harus ada pembaruan sistem kependudukan.  Pengamat IT sekaligus Direktur Information and Communication Technology (ICT) Insitute Heru Sutadi menuturkan, belajar dari banyaknya kasus peretasan data, pemerintah perlu memperkuat komitmen keamanan dan perlindungan data. Menurut dia, banyak lembaga pemegang data masyarakat yang sistem keamanannya perlu diaudit ulang. Di samping itu, aturan mengenai data pribadi harus lebih ketat. ”Perlindungan data pribadi, tampaknya, juga masih kurang jadi perhatian sehingga diperlukan aturan yang kuat,” ujarnya kemarin (22/5).  Karena sudah banyak kasus data identitas bocor, dia mengusulkan perlu ada upaya untuk mengganti sistem data baru oleh pemerintah. ”Perlu ada upaya mengganti data penting masyarakat seperti NIK, NPWP, KK, dan sebagainya dengan sistem penomoran baru,” katanya.  Selain penguatan komitmen regulasi, setiap instansi, baik pemerintahan maupun swasta, perlu mengkaji investasi tambahan mengenai security data. ”Peningkatan anggaran keamanan data turut meminimalkan dampak serangan-serangan siber ke depannya,” ujarnya.  Laporan Cisco Indonesia, perusahaan di Indonesia mengalami tantangan keamanan siber selama pandemi. Berdasar hasil studi, 78 persen perusahaan menyebut ada peningkatan ancaman sebesar 25 persen atau lebih sejak dimulainya pandemi. Jumlah itu terus meningkat karena sebagian besar perusahaan tidak siap mendukung sistem kerja jarak jauh secara aman.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/05/2021/heboh-data-kependudukan-bocor-dipastikan-bukan-data-dukcapil/">Heboh Data Kependudukan Bocor, Dipastikan Bukan Data Dukcapil</a>  Sebagaimana diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenarkan bahwa data peserta BPJS Kesehatan dibobol hacker. Data yang seharusnya rahasia itu dijual di forum internet RaidForum oleh akun bernama Kotz.  Sementara itu, masih terkait dengan peretasan, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan, negara harus makin bertanggung jawab untuk mengendalikan serta menghentikan seluruh tindak peretasan atau serangan digital.

Antisipasi Hacker, Perkuat Infrastruktur Security Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/data_peserta_bpjs.jpg" alt="ILEGAL: Akun Kotz yang menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia di forum internet Raidforum. (capture)" width="100%">
<figcaption>ILEGAL: Akun Kotz yang menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia di forum internet Raidforum. (capture)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenarkan bahwa data peserta BPJS Kesehatan dibobol oleh hacker. Data yang seharusnya rahasia itu dijual di forum internet RaidForum oleh akun bernama Kotz.  Akun Kotz menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia dengan tanggal posting 12 Mei 2021. Kotz juga mengklaim akan menyediakan 1 juta data yang bisa diunduh gratis sebagai sampel.  Dari link yang diunduh Jawa Pos, data yang disimpan dalam format Microsoft Excel itu memuat informasi seperti nama, nomor kepesertaan, nomor telepon, dan sebagainya.  Kabar itu sebenarnya telah mencuat pada 20 Mei. Kominfo juga melakukan investigasi beberapa hari yang lalu. Namun, baru kemarin Kominfo mengonfirmasi bahwa data peserta BPJS Kesehatan benar-benar bocor dan dimiliki Kotz. ”Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller),” kata Jubir Kominfo Dedy Permadi.  Dia menyebutkan, data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual. Yang benar hanya 100.002 data. Hal tersebut didasarkan pada data noka (nomor kartu), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.  Dedy menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas. Caranya adalah dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut. Terdapat tiga tautan yang teridentifikasi, yakni bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Hingga tadi malam baru dua tautan pertama yang bisa di-takedown.  Dedy menyebut, Kominfo telah memanggil direksi BPJS Kesehatan. Pemanggilan itu merupakan bagian dari proses investigasi secara lebih dalam sesuai amanat PP 71 Tahun 2019. Indonesia sendiri belum memiliki aturan soal perlindungan data pribadi karena draf RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan DPR. Payung hukum yang dimiliki hanya PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.  Dalam aturan tersebut, PSE atau penyelenggara sistem elektronik yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain. Selain itu, PSE wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika diketahui terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.  Sementara itu, BPJS Kesehatan masih melakukan klarifikasi atas kebocoran data pesertanya. ’’Masih diselidiki,’’ kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf kepda Jawa Pos kemarin. Dia menyatakan bahwa lembaganya mengerahkan tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim itu merupakan tim internal, belum melibatkan kepolisian. ’’Penelusuran lebih lanjut ini untuk memastikan apakah data tersebut dari BPJS Kesehatan atau bukan,’’ ujarnya.  Dalam informasi yang beredar disebutkan, ada 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang terindikasi bocor. Padahal, sampai Mei 2021, peserta BPJS Kesehatan hanya 222,4 juta jiwa. Dia menegaskan, BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta. Server yang dimiliki disimpan dalam big data yang kompleks. BPJS Kesehatan juga mengklaim memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis. ’’Di samping itu, kami berkoordonasi dengan pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal,’’ tuturnya.  Pada bagian lain, Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan bahwa Polri telah mengecek kasus kebocoran data tersebut. ”Dicek data kependudukan mana yang bocor,” terangnya. Kanit II Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim AKBP Idam Wasiadi menjelaskan, pihaknya kini memburu pembobol data tersebut. ’’Ini salah satu contoh kejahatan siber murni. Tidak akan dibiarkan,” tegasnya.  Kasus semacam itu, lanjut dia, tidak perlu menunggu laporan. Dittipid Siber akan proaktif mengusut dan memburu dalang pencurian data tersebut. ”Semua ini perlu penyidik yang andal,” paparnya. Kasus kebocoran data itu sangat bergantung pada penyidik yang menangani. Sebab, kasus tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan pencemaran nama baik atau hoax. ”Kalau pencemaran nama baik, orangnya kerap kali sudah jelas,” ujarnya.  Berbeda halnya dengan kasus pembobolan data identitas penduduk. Biasanya, pelaku menggunakan akun anonymous. Sistem pembayarannya menggunakan cryptocurrency seperti bitcoin dan lainnya. Penggunaan bitcoin sebagai pembayaran jelas untuk mempersulit pelacakan.  RaidForum  Forum-forum internet sejenis RaidForum dikenal sebagai pusat jual beli data ilegal. Forum-forum itu bahkan belum berada di wilayah dark web atau internet dalam (deep web). Artinya, masih bisa diakses dengan jaringan internet publik maupun mesin pencari biasa. ’’Tapi, rata-rata penggiat forumnya memang peselancar dark web. Karena customer mereka tidak semuanya bisa mengakses dark web,” jelas Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSRec) Pratama Persadha.  Beberapa forum besar adalah CrackingMount, Sinister, dan Cracking Portal. Namun di antara forum tersebut, RaidForum memang salah satu yang terkenal. Dalam forum-forum tersebut, beberapa akun biasanya mengumumkan bahwa mereka memiliki sejumlah data yang bisa dibeli dengan harga tertentu. Proses pembayaran dilakukan dengan alat pembayaran (currency) khusus atau dengan alat pembayaran online lainnya. ’’Dan harganya sebenarnya enggak terlalu mahal,” jelasnya.  Pratama menyebut bahwa Kotz adalah salah satu contoh akun yang telah memperoleh sejumlah besar data dan menawarkannya di dalam RaidForum. Para pelanggan sebelum membeli tetap akan mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, kredibilitas akun penjual, rating, serta masa membership sebelum membeli data atau informasi-informasi lain yang dijual. Para penjual data tersebut, kata Pratama, biasanya menampilkan link untuk mengunduh sebagian kecil data dari klaster yang dijual sebagai tester atau sampel untuk meyakinkan calon pembeli.  Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos, jika ada satu anggota forum yang tertarik membeli data tersebut, transaksi akan dilanjutkan pada komunikasi yang lebih rahasia. Biasanya melalui platform Telegram. Dalam komunikasi tersebut, dibahas soal harga dan pengiriman data.  Menurut pakar digital forensik Ruby Alamsyah, RaidForum masih bisa dikatakan forum bagi kalangan awam. ’’Masih banyak data yang jauh lebih sensitif di deep web dan dark web. Misalnya, data-data penegakan hukum, intel, dan data-data negara,” jelasnya. Pratama maupun Ruby sepakat bahwa hal yang paling penting dimiliki untuk mencegah kebocoran data-data itu adalah segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/05/2021/bareskrim-panggil-dirut-bpjs-kesehatan-usut-dugaan-kebocoran-data-wni/">Bareskrim Panggil Dirut BPJS Kesehatan Usut Dugaan Kebocoran Data WNI</a>  Menurut Pratama, jika ada kasus kebocoran data, pemilik platform pengumpul data hanya bersikap seolah sebagai korban. Padahal, seharusnya merekalah yang bertanggung jawab. ’’Anda sudah diberi kewenangan memegang sekian banyak data masyarakat, ya Anda harus tanggung jawab,” jelas Pratama.  Kondisi tanpa aturan PDP itu, kata Pratama, bakal menimbulkan banyak korban. Selain memberikan banyak info valid ribuan calon korban baru, para penipu akan semakin mudah meyakinkan calon korbannya jika memiliki berbagai nomor otentikasi. Bocornya data nomor telepon juga bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan online yang menggunakan otentikasi nomor telepon. ’’Akan banyak masyarakat yang tertipu pinjaman online-lah, iuran, belum lagi pembayaran seperti Gopay,” katanya.

Data Peserta BPJS Bocor, Dijual di RaidForum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/cek-bpjs-kesehatan.jpg" alt="LAKUKAN AKTIVASI: Seorang staf Kelurahan Kalijudan mendata peserta BPJS Kesehatan kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LAKUKAN AKTIVASI: Seorang staf Kelurahan Kalijudan mendata peserta BPJS Kesehatan kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari pekerja informal yang menunggak iuran cukup tinggi. Fakta itu terekam di hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Diperkirakan, jumlahnya bertambah saat berlaku tarif baru tahun depan.  Penelitian dilakukan di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi Selatan. Total sampel yang disurvei 1.800 orang. Diketahui, 35 persen kepala rumah tangga (KRT) yang merupakan pekerja sektor informal tidak memiliki jaminan kesehatan.  Hasil lainnya, KRT pekerja sektor informal yang telah bergabung dengan BPJS Kesehatan memiliki tingkat keberlanjutan kepesertaan rendah. ”(Sebanyak, Red) 61,8 persen pekerja informal mengaku menunggak iuran jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan, Red) karena aspek finansial,” kata Dewi Harfina, peneliti LIPI, kemarin (21/12).  Kemudian 11,2 persen menunggak karena tingkat kepercayaan yang rendah kepada BPJS Kesehatan. Dewi menambahkan, hasil survei juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh para pekerja informal di pedesaan lebih rendah jika dibandingkan dengan perkotaan.  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, tingkat ketidakberlanjutan membayar iuran itu berpeluang semakin tinggi ketika berlaku tarif baru iuran BPJS Kesehatan. ”Jadi, sebaiknya LIPI melakukan penelitian serupa tahun depan untuk perbandingan,” katanya.  Timboel mengungkapkan, saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan sekitar 223 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 juta peserta menunggak iuran. Karena iuran menunggak, status kepesertaan mereka tidak aktif.  Dia menuturkan, saat iuran BPJS Kesehatan naik tahun depan, jumlah peserta yang turun kelas dan menunggak iuran akan semakin banyak. Termasuk jumlah peserta BPJS Kesehatan kelompok penerima bantuan iuran (PBI) APBD yang kini sebanyak 37 juta orang, juga berkurang terganjal ketersediaan anggaran negara.

Dua Alasan Umum Pekerja Informal Menunggak Iuran BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor BPJS Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III berakhir. Pemerintah dan DPR sepakat memberikan subsidi untuk selisih kenaikan iuran bagi peserta mandiri kelas III tersebut.  Subsidi itu bakal diambil dari proyeksi profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran (PBI) pada tahun mendatang sebagai imbas kenaikan iuran JKN berdasar Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Diperkirakan, ada surplus Rp 13,5 triliun dari sektor tersebut.  Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan, apabila Perpres 75/2019 berlaku tahun depan, PBI dalam APBN mencapai Rp 48,7 triliun dan PBI di APBD Rp 18,9 triliun. Dari alokasi itu, klaim rasio kepesertaan JKN di segmen PBI pada 2019 sebesar 117 persen. Artinya, sudah profit dengan tambahan Rp 9,2 triliun.  Sementara itu, pada 2020, jika diasumsikan klaim rasio PBI bisa turun dari 127,7 persen ke 100 persen, ada sisa 27,7 persen. Dengan angka tersebut, klaim rasio yang terjadi mencapai Rp 13,5 triliun. Angka itulah yang bakal digunakan menutup selisih PPBU dan BP kelas III sebanyak Rp 3,9 triliun untuk 19,9 juta orang. ”Nah, bagian surplus itu yang dimanfaatkan untuk menyubsidi mandiri kelas III. Simpel saja kok,” jelas Terawan saat rapat bersama Komisi IX DPR kemarin (12/12).  Opsi tersebut merupakan alternatif kedua yang ditawarkan Terawan dalam rapat.  Kemarin dia sempat mengajukan tiga alternatif solusi atas kenaikan iuran PPBU kelas III. Alternatif pertama, memberikan subsidi dari pemerintah atas selisih kenaikan iuran JKN pada PBPU dan BP kelas III. ”(Alternatif pertama, Red) ini pernah kami ajukan dan usulan tersebut masih menunggu kepastian menteri keuangan,” ungkapnya.  Alternatif ketiga berupa pergantian peserta PBI. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperbaiki kualitas data PBI sekaligus integrasi PBI dengan data terpadu program kesejahteraan sosial. Menurut Terawan, terdapat data PBI nondata terpadu kesejahteraan sosial sejumlah 30,6 juta yang akan dinonaktifkan Mensos tahun depan. ”Nah, data nonaktif itu bisa dimanfaatkan untuk digantikan peserta PPBU dan PB kelas III yang jumlahnya 19,9 juta tadi,” katanya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, sebagai penyelenggara, pihaknya bakal mengikuti keputusan regulator, dalam hal ini Kemenkes. ”Selama regulasi memungkinkan dan bisa dijalankan, kami siap menjalankan,” ujarnya.  Fachmi mengaku sudah memprediksi angka 19,9 juta orang peserta PBPU dan BP tersebut. Dari hitung-hitungan sementara, dia optimistis bisa me-manage keuangan ke depan meski ada tambahan tanggungan. ”Tapi, setelah ini kami akan memberi tahu ke Kemenkeu dulu, kemudian memastikan regulasi yang disebutkan tadi benar-benar mampu kita jalankan,” paparnya.

Pemerintah Sepakat Subsidi Peserta BPJS Kelas III Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RSUD-Ulin-radar-banjarmasin.jpg" alt="JADI RUJUKAN: Pasien BPJS di RSUD Ulin, Banjarmasin. BPJS kewalahan membayar tunggakan. | Dok/Radar Banjarmasin" width="100%">
<figcaption>JADI RUJUKAN: Pasien BPJS di RSUD Ulin, Banjarmasin. BPJS kewalahan membayar tunggakan. | Dok/Radar Banjarmasin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan iuran BPJS dikhawatirkan bisa berdampak negatif. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) memperkirakan bisa terjadi migrasi kelas peserta akibat kebijakan ini.  Kondisi tersebut menjadi sangat mungkin terjadi karena dipengaruhi faktor kemampuan peserta membayar iuran. Sehingga yang dikhawatirkan akan ada penumpukan di kelas 3. Karena peserta kelas 1 dan 2 memilih berpindah karena tak mampu lagi membayar.  "Tapi bisa dibayangkan kenaikan iuran buat migrasi peserta dan pelayanan jadi menumpuk di kelas 3, itu yang dikhawatirkan tidak akan tertangani," ujar Anggota Persi Herman Saputra, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).  Dia menuturkan, dampak kenaikan iuran akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan rumah sakit hanya terdampam tidak langsung. "Dalam keadaan normal RS selalu dikambing hitamkan karena menolak pasien, tempat tidur penuh dan semua kasus," jelasnya.  "Jadi ini keuangan dan diterjemahkan sektor kesehatan tapi statment ini bayangkan pola berfikir moneter dimasukan ke kesehatan," tegasnya.  Sebelumnya, kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.  Pasal 29 Perpres 75/2019 menetapkan kenaikan iuran kategori PBI sebesar Rp 42.000 dari Rp 23.000 per orang per bulan. Kenaikan iuran PBI ini berlaku surut per 1 Agustus 2019 untuk 96,6 juta PBI (APBN) dan 37 juta PBI yang ditanggung (APBD).  Tidak hanya menaikan iuran peserta JKN-KIS kategori PBI, dalam Perpres 75/2019 juga ditetapkan besaran iuran bagi peserta mandiri. Namun kenaikan iuran baru akan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.  Peserta ketegori mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas 3 naik menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan. Kemudian kelas 2 naik dari semula Rp 51.000 jadi Rp 110.000, sedangkan kelas 1 naik menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.0000.  Sementara itu, untuk kategori pekerja penerima upah (PPU) seperti ASN, TNI, dan Polri besaran iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji setiap bulannya. Dengan pembagian 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dibayarkan peserta dengan batas maksimal gaji Rp 12 juta.

Iuran BPJS Naik, Persi Khawatirkan Penumpukan Peserta di Kelas 3

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peserta bpjs

Berita Terkini