<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/07/SAWIT-1-2713963314.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) menilai langkah penegakan hukum yang dijalankan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) belum berjalan adil. Terutama terkait penagihan denda kepada perusahaan sawit dan tambang yang dianggap kurang transparan. Denda administratif tersebut disebut mencapai puluhan triliun rupiah kepada 71 perusahaan. Dari jumlah itu, 49 merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ketua Umum Popsi Mansuetus Darto mengatakan, ada persoalan mendasar yang perlu diperbaiki agar kebijakan ini adil bagi semua pihak. Ia menyebut sumber utama konflik lahan adalah ketidakjelasan batas kawasan hutan yang pemerintah jadikan acuan. Popsi juga menyebut banyak wilayah kawasan hutan tidak pernah diverifikasi langsung di lapangan. Akibatnya, peta administratif sering tak sesuai dengan kondisi agraria yang terjadi di masyarakat. Ketidakakuratan batas kawasan ini melemahkan legitimasi tata ruang dan memperbesar potensi konflik. Karena itu, Popsi minta Satgas PKH lakukan verifikasi partisipatif dan buka dialog dengan petani serta industri sawit. Selain verifikasi, Darto soroti bahwa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering sifatnya top down. Ia nilai pemerintah daerah kurang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan agraria masyarakat setempat. Proses RTRW yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ini bisa memicu konflik ruang yang berkepanjangan. Popsi minta pemerintah buka ruang dialog formal dengan berbagai pihak agar RTRW mencerminkan realitas lapangan dan adil. Lebih lanjut, Darto katakan denda administratif bagian dari penegakan hukum. Namun, penerapannya jangan otoriter dan harus perhatikan kemampuan finansial perusahaan sawit. Ia mengingatkan bila perusahaan sawit bangkrut, petani plasma dan swadaya yang memasok tandan buah segar jadi pihak yang paling terdampak. Karena itu, Popsi minta Satgas PKH pertimbangkan skema pembayaran bertahap yang bisa dinegosiasikan. Darto juga tegaskan kebijakan penetapan kawasan hutan harus memperhitungkan keberadaan permukiman warga dan usaha rakyat. Termasuk kebun sawit yang beroperasi bertahun-tahun di lahan tersebut. Popsi dorong penertiban sawit adil sembari penguatan kepastian hukum untuk petani. Hal ini agar kebijakan menjaga keseimbangan antara hukum dan kehidupan petani sawit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017166719/informasi-tidak-berbasis-data-berpotensi-perkuat-persepsi-negatif-terhadap-sawit-indonesia">Informasi Tidak Berbasis Data Berpotensi Perkuat Persepsi Negatif terhadap Sawit Indonesia</a> &ldquo;Ruang dialog dan penyandingan data antara pemerintah dan masyarakat akan membantu memastikan kebijakan berjalan adil dan akuntabel,&rdquo; kata Ketua POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (2/3). Ia yakin kebijakan dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 harus berjalan optimal. Transparansi data, partisipasi publik, serta mekanisme keberatan jelas sangat krusial dalam hal ini. Darto nilai kepastian hukum kunci untuk menjaga iklim usaha sawit nasional. Pemerintah sebaiknya susun peta jalan penataan sawit komprehensif yang mudah dipahami petani dan pelaku usaha.

Popsi kritisi denda sawit puluhan triliun dari Satgas PKH. Mereka minta penertiban kawasan hutan transparan dan libatkan petani sawit.

Penegakan Hukum Denda Sawit Puluhan Triliun Dinilai Kurang Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-1-2713963314.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memang saat ini memang melakukan penertiban kebun sawit di dalam hutan atau kebun yang berada di luar ketentuan. Dalam penertiban itu, para petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta penyelesaian kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan harus ditempuh melalui mekanisme penataan kawasan hutan. Bukan melalui pendekatan penertiban, penyitaan, atau ancaman sanksi pidana, dan denda. Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menegaskan, pendekatan penertiban terhadap petani kecil bertentangan dengan semangat konstitusi dan reformasi kebijakan kehutanan nasional. Putusan MK 181/PUU-22/2024 secara tegas menegaskan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam kawasan hutan. "Artinya, negara tidak boleh serta merta menerapkan pendekatan pidana atau denda tanpa melihat subjek hukumnya dan karakter kegiatannya," tegas Mansuetus Darto kepada wartawan pada Selasa (17/2). Hal senada disampaikan oleh Kepala Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Marselinus Andry. Dia menekankan bahwa Putusan MK tersebut memiliki implikasi penting terhadap penerapan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kehutanan. Larangan dan sanksi (pidana maupun denda) dalam UU Cipta Kerja tidak berlaku bagi subjek hukum tertentu dengan dua syarat kumulatif: Pelakunya adalah masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan; dan kegiatannya tidak ditujukan untuk kepentingan komersial skala besar atau korporatif. "Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap petani kecil yang mengelola lahan secara turun-temurun untuk menopang kehidupan keluarga tidak dapat disamakan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi atau pelaku usaha skala besar," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan diperkuat secara konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-22/2024, yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang hidup dan mengelola lahan secara turun-temurun di dalam kawasan hutan. Berdasar data yang dihimpun anggota POPSI dan Serikat Petani Kelapa Sawit; ratusan petani sawit rakyat saat ini terdampak plangisasi oleh Satgas PKH, meskipun mereka menguasai lahan dalam skala kecil dan secara turun-temurun lintas generasi. Begitupun halnya terjadi di Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar). Tercatat lebih dari 230 petani dengan luas lahan rata-rata 0,5&ndash;5 hektare yang telah menguasai tanah sejak sekitar 1940 secara turun-temurun. Lahan tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan telah diplang oleh Satgas PKH . Begitu juga di di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim). Sedikitnya 80 lebih petani sawit rakyat dengan luas 1&ndash;5 hektare di kawasan Cagar Alam Teluk Adang juga mengalami plangisasi, meskipun mayoritas telah mengelola lahan tersebut selama 60&ndash;93 tahun dan belum pernah memperoleh penyelesaian melalui mekanisme resmi daerah. Dalam perspektif POPSI dan SPKS, terdapat perbedaan mendasar antara dua pendekatan kebijakan. Dengan Penertiban akan berorientasi pada penindakan, sanksi, dan penyitaan serta represif. Sementara penataan lebih berorientasi pada inventarisasi, verifikasi penguasaan, koreksi tata batas, serta pemberian kepastian hukum melalui skema yang diatur dalam PP 23/2021. PP 23/2021 sendiri membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme penataan kawasan hutan, termasuk pengakuan penguasaan, pemberian akses legal, serta penyelesaian administratif secara bertahap dan terukur. POPSI dan SPKS juga mengingatkan bahwa tindakan sepihak tanpa proses penataan yang komprehensif berpotensi memperbesar konflik sosial antara petani, aparat, dan pelaksana KSO di lapangan, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, kata Mansuetus Darto, POPSI menyampaikan sikap resmi: <ul> <li>Mendesak penghentian sementara tindakan penyitaan dan plangisasi terhadap sawit rakyat skala kecil.</li> <li>Mendorong percepatan penataan kawasan hutan sesuai PP 23 Tahun 2021 sebagai jalan penyelesaian utama.</li> <li>Menuntut implementasi penuh Putusan MK 181/PUU-22/2024 sebagai dasar perlindungan hukum masyarakat turun-temurun di dalam kawasan hutan.</li> <li>Memastikan bahwa larangan dan sanksi dalam UU Cipta Kerja tidak diterapkan terhadap masyarakat yang memenuhi dua syarat kumulatif sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi.</li> <li>Membuka ruang dialog nasional untuk mencegah eskalasi konflik sosial di daerah.</li> </ul> "Petani sawit rakyat adalah bagian dari rakyat yang dilindungi konstitusi. Penataan adalah jalan keadilan dan kepastian hukum. Penertiban tanpa diferensiasi subjek hukum hanya akan melahirkan konflik baru dan ketidakadilan,&rdquo; tutup Mansuetus Darto.

POPSI meminta penyelesaian kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan harus ditempuh melalui mekanisme penataan kawasan hutan.

Petani Minta Penertiban Kebun Sawit Rakyat di Dalam Kawasan Hutan Tidak dengan Penyitaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/JKT_Proyeksi-Produksi-Sawit-Nasional_Salman-Toyibi_-2JPG-3998736172.jpg" alt="Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit sebagai tanaman ajaib. Produk turunannya memiliki manfaat yang sangat luas dan bernilai ekonomi tinggi. Kini para petani berharap "manisnya" kelapa sawit dapat memberikan perlindungan hak dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat kecil. Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto berharap pengakuan atas nilai strategis sawit harus sejalan dengan perlindungan hak dan keberlanjutan ekonomi petani dan ekosistemnya. Menurut dia, sudah banyak pidato yang memuji betapa strategisnya industri sawit. Namun, pada kenyataannya kebijakan negara terhadap para petani sawit belum sesuai dengan manisnya pidato-pidato yang disampaikan. "Jika sawit disebut &lsquo;tanaman ajaib&rsquo; dan tulang punggung energi-pangan, maka petani sawit&mdash;terutama skala kecil&mdash;harus menjadi pihak yang dilindungi, bukan justru menjadi korban kebijakan yang berujung pada penyitaan tanpa mekanisme penyelesaian yang adil dan mematikan kelapa sawit," tegas Mansuetus Darto kepada wartawan pada Selasa (3/2). Darto, begitu Mansuetus Darto disapa, menyatakan bahwa saat ini petani sawit menghadapi gelombang ketidakpastian. Situasi perkelapasawitan rakyat saat ini semakin kelam karena praktik &ldquo;sita menyita&rdquo; kebun dan hasil sawit yang kerap berlangsung tanpa dialog dan tanpa penyelesaian komprehensif. Ada sejumlah persoalan krusial: Pertama, penyitaan sawit seharusnya didahului dengan dialog dan menawarkan solusi penyelesaian. Terutama, pada kasus yang terkait klaim kawasan hutan berdasarkan penunjukan. Padahal semestinya rujukan tata ruang dan status kawasan harus jelas, tidak tumpang tindih, serta menghormati hak-hak turun-temurun masyarakat, termasuk masyarakat adat. Kedua, konflik sosial meningkat, tetapi minim mekanisme penyelesaian. Banyak terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan pihak KSO (Kerja Sama Operasi), namun tidak tersedia mekanisme resolusi konflik yang transparan, cepat, dan berpihak pada keadilan. Ketiga, kebun rakyat ikut terseret penyitaan. Kebun masyarakat yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga desa ikut terdampak. "Bagi petani kecil, penyitaan kebun ini adalah pemutusan penghidupan, mematikan roda ekonomi pedesaan. Kami mendorong penyelesaian kebun berdasarkan tipologinya masing-masing, jangan disama-ratakan alias digeneralisasi," jelas Darto. Keempat, tata kelola KSO tidak transparan dan rentan masalah akuntabilitas. POPSI mempertanyakan mulai bagaimana standar kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana KSO pada kebun sitaan hingga transparansi dana escrow. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional yang berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop atau tanaman ajaib karena manfaatnya yang luas dan bernilai ekonomi tinggi. Sawit tidak hanya berfungsi sebagai bahan baku minyak goreng, tetapi juga menjadi fondasi berbagai industri strategis. &ldquo;Kelapa sawit itu bukan hanya untuk minyak goreng,&rdquo; ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2). Produk turunan sawit digunakan dalam sektor pangan seperti roti, produk kebersihan seperti sabun, hingga industri dan energi, termasuk cat dinding, biodiesel, solar, dan avtur. Ragam pemanfaatan tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas dengan daya ungkit ekonomi terbesar di Indonesia. Bahkan permintaan internasional terhadap crude palm oil (CPO) asal Indonesia begitu tinggi. Setiap kunjungan luar negeri, Prabowo mengklaim hampir selalu menerima permintaan pasokan sawit dari para pemimpin negara.

Kelapa sawit disebut sebagai tanaman ajaib. Namun kebijakan pemerintah belum menenangkan petani sawit yang menghadapi ketidakpastian.

Kelapa Sawit Disebut Tanaman Ajaib, tapi Petaninya Menghadapi Gelombang Ketidakpastian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/JKT_Proyeksi-Produksi-Sawit-Nasional_Salman-Toyibi_-4JPG-662972018.jpg" alt="Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petani sawit menolak wacana pengenaan pajak daerah untuk pohon kelapa sawit. Apalagi usulan nilai pajaknyaRp 1.700 per batang kelapa sawit per bulan. Dalam setahun pajak itu mencapai Rp 20.400 per batang. Ketua Umum Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto memperkirakan total beban pajak yang harus ditanggung petani rakyat mencapai sekitar Rp 393 miliar per bulan atau setara Rp 4,72 triliun per tahun. Dia sangat keberatan dengan wacana tersebut. Bahkan menolak. Alasannya, kebijakan itu sangat memberatkan petani kecil dan berpotensi menekan keberlanjutan sawit rakyat, sehingga perlu dikaji ulang dan meminta membatalkan wacana itu. &ldquo;Kebijakan ini tidak berpihak pada petani kecil, tidak transparan, dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang besar. Pajak seharusnya menyejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan,&rdquo; tegas Mansuetus Darto kepada wartawan pada Jumat (30/1). Darto membeberkan, jika dihitung secara agregat, dampak kebijakan ini sangat besar. Contohnya luas perkebunan sawit rakyat di Riau yang mencapai sekitar 1,7 juta hektare. Tingkat kepadatan rata-rata 136 pohon per hektare. Jumlah pohon sawit rakyat diperkirakan mencapai 231,2 juta batang. Jika seluruhnya dikenakan pajak Rp 1.700 per batang per bulan, total beban pajak yang harus ditanggung petani rakyat mencapai sekitar Rp 393 miliar per bulan atau setara Rp 4,72 triliun per tahun. Adapun di level petani, beban pajak ini setara Rp 231.200 per hektare per bulan atau sekitar Rp 2,77 juta per hektare per tahun. "Angka ini sangat signifikan bagi petani kecil yang menggantungkan hidup dari sawit,&rdquo; jelasnya. Dampak pajak tersebut tidak hanya berhenti pada angka nominal, tetapi juga langsung menggerus pendapatan petani dari harga tandan buah segar (TBS). Dengan asumsi harga TBS sekitar Rp 3.000 per kilogram dan produksi rata-rata 1,2 ton per hektare per bulan, pendapatan kotor petani berada di kisaran Rp 3,6 juta per hektare per bulan. Beban pajak Rp 231.200 tersebut setara dengan penurunan harga TBS sekitar Rp 190&ndash;193 per kilogram.` &ldquo;Artinya harga riil yang diterima petani turun menjadi sekitar Rp 2.800 per kilogram, atau terpangkas lebih dari enam persen. Itu belum termasuk biaya pupuk, panen, transportasi, dan potongan pabrik,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, tekanan riil bisa jauh lebih besar karena pabrik sawit juga akan terdampak kebijakan ini. &ldquo;Pabrik pasti tertekan dan ujungnya harga beli ke petani akan turun lagi. Kerugian bisa mencapai 6 sampai 10 persen per kilogram TBS,&rdquo; katanya. Untuk diketahui, daerah-daerah mulai menggodok aturan pajak Air Permukaan (PAP) pada pohon sawit. Anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Andi Darma Taufik mengatakan pihaknya sedang mengkaji potensi pendapatan baru melalui rencana pengenaan PAP pada pohon sawit untuk perusahaan sebesar Rp 1.700 per batang per bulan. Skema ini diadopsi dari kebijakan serupa yang telah diterapkan di Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Andi Darma menilai Peraturan Gubernur Riau Tahun 2012 perlu direvisi untuk membuka ruang inovasi peningkatan pendapatan daerah. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 900 ribu hektare berstatus HGU dan hampir 1,5 juta hektare ber-IUP, potensi PAP diperkirakan mencapai Rp3 hingga Rp4 triliun per tahun. Lebih lanjut, Darto menegaskan bahwa petani sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana kebijakan pajak tersebut. Padahal kebijakan seperti ini seharusnya dibahas bersama petani sebagai pihak yang paling terdampak langsung. Ia menilai pemerintah daerah kurang memahami beban yang sudah ditanggung petani akibat berbagai kebijakan di tingkat pusat, seperti pungutan ekspor, kewajiban devisa hasil ekspor (DHE), hingga dampak penyitaan lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). &ldquo;Kalau daerah menambah beban lagi, ini sama saja mematikan petani,&rdquo; tegas Darto. Menurut dia, pemda sebenarnya sudah mendapatkan dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit dari pemerintah pusat. Misalnya, pada tahun anggaran 2026, total DBH Perkebunan Kelapa Sawit yang diterima jajaran pemerintah daerah di Riau mencapai Rp 96,1 miliar. "Dari 2024 sudah mulai diberikan DBH sawit. Semestinya ini overlapping buat petani dan industri," jelasnya. Dalam kondisi saat ini, lanjut Darto, pendapatan petani sawit sudah tertekan oleh berbagai faktor. Harga TBS fluktuatif, biaya produksi meningkat, pupuk mahal, serta ketidakpastian akibat kebijakan Satgas PKH. &ldquo;Banyak petani cemas karena lahan mereka tiba-tiba dianggap masuk kawasan hutan dan disita. Konflik terjadi di banyak tempat, petani menolak disita karena itu satu-satunya sumber hidup mereka,&rdquo; ungkapnya. Dia menyoroti minimnya dialog dan mediasi dalam proses penertiban tersebut. &ldquo;Satgas datang dengan pendekatan paksa, tidak ada dialog. Daerah justru menanggung beban sosialnya, sementara petani dibiarkan sendirian menghadapi konflik,&rdquo; tambahnya. Menurut Darto, kebijakan yang berubah-ubah tanpa kajian matang seperti pajak pohon sawit berpotensi merusak iklim investasi. &ldquo;DPRD hanya melihat pendapatan daerah, tanpa melihat dampak sistemik ke sektor sawit,&rdquo; katanya. Sebagai alternatif, Darto mengusulkan agar pajak pohon sawit tidak dikenakan kepada petani rakyat, melainkan pada kebun sawit milik PT Agrinas Palma Nusantara. &ldquo;Kebun Agrinas tidak memiliki HGU dan IUP, dan asal-usulnya dari kawasan hutan. Pajak seharusnya dikenakan di situ sebagai biaya lingkungan,&rdquo; katanya. Menurutnya, hasil pajak tersebut dapat digunakan untuk perbaikan lingkungan di Riau, mengingat tidak semua kebun sitaan dikembalikan ke fungsi konservasi. &ldquo;Daripada petani yang dipalak, lebih baik pajak ini diarahkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat alih fungsi kawasan hutan,&rdquo; tandas Darto. (*)

Petani menolak rencana pengenaan pajak pohon kelapa sawit. Nilai beban pajak yang ditanggung petani mencapai Rp 4,7 triliun per tahun.

Dikhawatirkan Mematikan Pertanian Rakyat, Petani Tolak Usulan Pajak Pohon Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_HARGA-REFERENSI-CPO_SALMAN-TOYIBI_-6JPG-1549383491.jpg" alt="Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petani berharap ada stabilitas iklim usaha kelapa sawit nasional. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan penertiban sawit di kawasan hutan.&nbsp; Ketua Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, Pemerintah perlu memastikan setiap langkah penataan didasarkan pada kejelasan hukum, prosedur yang transparan, serta perlindungan terhadap petani sawit rakyat. Sebab, kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas iklim usaha kelapa sawit nasional.&nbsp; Menurut dia, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memang memberikan mandat kepada negara untuk menguasai sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menegaskan bahwa penguasaan oleh negara tidak selalu berarti negara menjadi pelaku usaha langsung.&nbsp; "Batas konstitusionalnya ada pada fungsi negara sebagai pengatur, pembuat kebijakan, pengawas, dan penjamin keadilan. Bukan mengambil alih usaha produktif, terlebih ketika status hukumnya belum diputus secara final,&rdquo; kata Darto dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu (28/12).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016994926/kejagung-serahkan-rp-66-triliun-kepada-pemerintah-sahroni-sikat-habis-praktik-sawit-ilegal">Kejagung Serahkan Rp 6,6 Triliun kepada Pemerintah, Sahroni: Sikat Habis Praktik Sawit Ilegal!</a> Dia menyoroti sejumlah kebun sawit yang ditertibkan saat ini masih berada dalam proses penetapan status hukum. Adanya kebijakan pemutihan menunjukkan bahwa keberadaan sawit di kawasan hutan tidak selalu serta-merta dianggap melanggar hukum. &ldquo;Kalau statusnya belum final dan masih sengketa, lalu negara langsung mengelola dan menikmati hasilnya, ini bisa menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum di lapangan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Terkait pengelolaan kebun sawit sitaan oleh BUMN seperti Agrinas Palma, Darto menilai keberlanjutan hak petani tetap harus dijaga, dengan tetap melibatkan mereka sebagai pelaku ekonomi yang sah, disertai kewajiban perizinan dan pemulihan lingkungan.&nbsp; Data 1 Oktober 2025 menyebut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita sekitar 3,4 juta hektare lahan sawit yang dinilai masuk kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta hektare lahan sawit telah diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Adapun saat ini para petani sawit menguasai 6,94 juta hektar dari total 16,38 juta sawit di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016987563/hashim-sebut-prabowo-tak-punya-satu-hektare-pun-lahan-sawit-ini-fitnah-dari-pengusaha-nakal">Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!</a> Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 sebagai instrumen penataan yang memerlukan penguatan pada aspek transparansi dan partisipasi publik. Dia menekankan pentingnya mekanisme keberatan dan banding administratif, agar data milik masyarakat dan pelaku usaha dapat disandingkan secara adil dengan data pemerintah. &ldquo;Dalam negara hukum, harus ada ruang koreksi dan dialog. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan kepastian hukum,&rdquo; katanya.&nbsp; Kepastian hukum menjadi prasyarat utama bagi petani dan pelaku usaha untuk berproduksi, mengakses pembiayaan, serta menjaga kepercayaan pasar. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun peta jalan hukum penataan sawit yang jelas dan berkeadilan.&nbsp; Untuk itu, penataan sawit dilakukan secara diferensial dengan memberikan perlindungan khusus kepada petani kecil, petani turun-temurun, masyarakat hukum adat, serta penguasaan lahan di bawah lima hektare. Untuk kebun di kawasan hutan disarankan pendekatan perhutanan sosial bagi kebun berusia di bawah 20 tahun, dan reforma agraria bagi yang telah dikelola lebih dari 20 tahun, berbasis pendataan dan verifikasi lapangan yang akurat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016986492/prabowo-ingin-tanah-papua-ditanam-sawit-dpr-ingatkan-perlu-kajian-mendalam-terutama-aspek-lingkungan">Prabowo Ingin Tanah Papua Ditanam Sawit, DPR Ingatkan Perlu Kajian Mendalam Terutama Aspek Lingkungan</a> "Dengan kepastian hukum yang jelas, penertiban sawit tidak akan menimbulkan ketakutan hukum, justru dapat memperkuat iklim usaha dan investasi nasional,&rdquo; ujar Darto.

Petani berharap ada stabilitas iklim usaha kelapa sawit nasional. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan penertiban sawit.

Petani Berharap Stabilitas Iklim Usaha Kelapa Sawit Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ribuan petani sawit skala kecil dari empat kabupaten di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur secara resmi mengajukan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 di Mahkamah Agung (MA), Jumat (28/11) siang. Gugatan ini, yang diwakili oleh beberapa orang petani terpilih, diajukan sebagai bentuk penolakan tegas terhadap ketentuan sanksi yang dinilai mencekik, berupa denda administrasi hingga Rp 45 juta per hektar, serta ancaman penyitaan lahan kebun rakyat untuk diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Agrinas Palma) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). "PP 45/2025 merupakan regulasi pemerintah yang mengatur penertiban kawasan hutan dan menjadi dasar Satgas PKH mengambil alih lahan kami," jelas Salah seorang perwakilan petani dari Kabupaten Kapuas Hulu, Edi Sabirin, seusai melayangkan gugatan. Kebijakan dari PP 45 segera menuai kontroversi dan penolakan keras dari ribuan petani sawit skala kecil di berbagai wilayah Indonesia, sebab dianggap tidak berpihak pada petani kecil dan dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria di daerah. Kekhawatiran ini diperkuat oleh laporan dari lapangan yang menunjukkan sudah adanya praktik penggusuran. Edi menyampaikan bahwa lahan kebun yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama petani yang ia wakili kini diklaim masuk kawasan hutan dan dipasangi plang penyegelan oleh Agrinas Palma/Satgas PKH dengan luas 1.600 hektar dari 600 petani. "Masyarakat kami di Kecamatan Silat Hilir sangat terganggu secara moral dan mental kami terganggu. Kami berharap negara ini untuk perhatikan masalah ini dengan serius,&rdquo; ujar Edi, yang mewakili lebih dari 600 Kepala Keluarga terancam kehilangan mata pencaharian. Hal senada disampaikan oleh Rafi, petani sawit Desa Jone di Kabupaten Paser, yang menceritakan ribuan petani pemilik kebun sawit di desanya yang ditanam sejak tahun 1995 dan merupakan penguasaan turun-temurun kini menghadapi ancaman penyegelan tanpa komunikasi yang jelas. Rafi menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan ini juga menghambat pembangunan infrastruktur dan legalitas hak kepemilikan tanah. &ldquo;Kita yang punya kebun sawit di dalam itu mohon tidak dijadikan objek denda dari Satgas PKH, apalagi kalau sampai diserahkan kepada PT Agrinas, itu yang tidak kami inginkan,&rdquo; katanya. Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin, yang turut mendampingi para petani dalam gugatan, menegaskan bahwa penerapan PP 45/2025 dan aktivitas Satgas PKH telah menimbulkan ketakutan serta potensi pemiskinan masif di kalangan ribuan petani. "Sanksi denda sebesar Rp 45 juta per hektar sangat tidak proporsional dan akan memiskinkan petani yang umumnya hanya mengelola lahan 1&ndash;5 hektar," jelas Sabarudin. Ia pun berharap Mahkamah Agung (MA) memenangkan masyarakat dalam gugatan PP 45 ini. "Kami berharap Mahkamah Agung dan Presiden Prabowo, melihat ke bawah bahwa masyarakat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sudah bergejolak dan mengalami ketakutan karena plang-plang Satgas PKH,&rdquo; tegas Sabarudin. Sementara itu, tim kuasa hukum petani, Gunawan, menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada Satgas PKH, tetapi juga mengaktifkan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang lebih komprehensif dan pro-rakyat. "Harusnya dalam konteks kawasan hutan sekarang ini yang berjalan tidak hanya Satgas penertiban kawasan hutan, ada juga mekanisme PPTKH. Harapannya, jika PPTKH dijalankan, konflik agraria bisa ditekan dan kegunaan sawit rakyat bisa dikembangkan tanpa hambatan,&rdquo; jelas Gunawan. Ia menambahkan walaupun ada pernyataan dari satgas PKH bahwa petani kecil tidak termasuk dalam objek PP No.45/2025 yang kena denda dan lahannya diambil alih negara. Namun pihaknya kini menghadapi fakta berbeda. "Faktanya petani yang kami wakili di desa-desa telah terancam diambil alih lahannya dengan pemasangan plang di lahan mereka oleh Satgas PKH maupun oknum yang mengaku-ngaku," ujar Gunawan. Dengan adanya gugatan uji materiil ini, SPKS dan para petani berharap Mahkamah Agung mengabulkan permohonan agar PP 45/2025 dibatalkan, sanksi denda dihapuskan, dan penyitaan lahan rakyat untuk korporasi dihentikan. "Dengan demikian, masyarakat petani dapat kembali mengelola lahan mereka dengan tenang dan berkelanjutan," tutur Sabarudin. (*)

Ribuan petani sawit dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur mengajukan uji materiil PP 45/2025 ke Mahkamah Agung

Ribuan Petani Sawit Skala Kecil Gugat PP No.45 ke Mahkamah Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_HARGA-REFERENSI-CPO_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-1158214781.jpg" alt="Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (Aspekpir) mengeluhkan denda Rp 25 juta per hektare per tahun sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025.&nbsp; Adapun PP Nomor 45 tahun 2025 mengatur tentang pengenaan denda administratif di bidang kehutanan. Ketua Aspekpir Setiyono meminta pemerintah meninjau ulang aturan itu, karena sangat merugikan petani sawit. Lebih parah lagi, bisa merusak masa depan industri sawit nasional.&nbsp; "PP 45/2025 ini sangat mengerikan. Mayoritas petani PIR (Perusahaan Inti Rakyat) merupakan bagian dari program resmi pemerintah pada era 1980&ndash;1990-an, khususnya program transmigrasi. Ini program pemerintah. Kalau sekarang tiba-tiba (lahannya) dimasukkan ke kawasan hutan kemudian dikenai denda dan disita, artinya pemerintah tidak konsisten dengan programnya sendiri,&rdquo; kata Setiyono kepada wartawan pada Kamis (16/7).&nbsp; Setiyono mengungkap banyak petani PIR baru mengetahui lahannya masuk kawasan hutan ketika mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sebagian lahan bahkan sudah dipasangi plang kawasan hutan, sehingga petani tidak dapat melakukan peremajaan maupun menjaminkan sertifikat ke bank untuk mendapatkan modal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016705887/pendapatan-negara-merosot-imbas-turunnya-harga-batu-bara-dan-sawit-di-global">Pendapatan Negara Merosot Imbas Turunnya Harga Batu Bara dan Sawit di Global</a> "Dari situ saja dampaknya sudah terasa. Ada rasa takut dan waswas. Kalau aturan (PP 45/2025) ini diterapkan, petani bisa jatuh miskin. Program transmigrasi yang dulu menjadi jalan keluar dari kemiskinan, sekarang malah bisa memiskinkan lagi,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dia bercerita tentang program transmigrasi pada 1989. Program itu diklaim sangat menjanjikan. Setiyono pun mempertaruhkan masa depan dengan berangkat dari desa di Kediri, Jawa Timur. Lantas merantau ke Sumatera. &nbsp; Kondisi daerah transmirasi pada awalnya begitu menyedihkan. Belum ada infrastruktur, sehingga untuk masuk ke rumah harus melewati medan yang sangat berat. Makan nasi dan garam sudah bukan hal yang biasa. Sampai akhirnya dia mengikuti program petani sawit PIR dari pemerintah. &nbsp; Setiyono mendapatkan lahan untuk ditanami sawit seluas 2 hektare yang dibeli secara mencicil. Perjuangan berat dijalani dengan sabar sampai nasibnya berubah lebih baik.&nbsp; Setiyono merupakan satu potret keras dari 400.000 anggota Aspekpir yang berjuang ke luar dari garis kemiskinan. Mereka tersebar di 20 provinsi di Indonesia mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Aspekpir mencatat, luas lahan petani sawit PIR mencapai sekitar 800.000 hektare. Sejauh ini petani PIR yang sudah melapor lahan sawitnya dimasukkan ke kawasan hutan sebanyak 20 persen atau 160.000 hektare. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016494970/pengamen-gagalkan-aksi-preman-bertato-curi-besi-scaffolding-stager-di-duren-sawit">Pengamen Gagalkan Aksi Preman Bertato Curi Besi Scaffolding Stager di Duren Sawit</a> Menurut dia, jika pemerintah menerapkan denda Rp 25 juta per hektare per tahun, maka petani PIR akan menanggung beban sangat berat. &ldquo;Bayangkan tanaman tahun 80&ndash;90-an. Kalau 30 tahun dihitung, ini dendanya sangat besar. Padahal ini (petani PIR) program pemerintah,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Dia menilai perbedaan kebijakan antar kementerian telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi petani. &ldquo;Masak antar kementerian nggak bersatu? Ini dulu program transmigrasi yang melibatkan sembilan menteri, termasuk Kehutanan. Harusnya pemerintah menyelesaikan masalah ini, bukan membebani rakyat,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Diperkuat juga dengan munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Menteri Transmigrasi).&nbsp; Sebagai informasi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali lahan ilegal seluas 3.312.022,75 hektare. Adapun PP Nomor 45 Tahun 2025 sebagai revisi dari PP 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan PNBP memunculkan keresahan serius di sektor perkebunan sawit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016437901/prabowo-heran-minyak-goreng-langka-padahal-indonesia-produsen-sawit-terbesar-di-dunia">Prabowo Heran Minyak Goreng Langka, Padahal Indonesia Produsen Sawit Terbesar di Dunia</a> Aturan baru itu dinilai membawa konsekuensi tambahan, mulai dari denda yang mencapai Rp 25 juta per hektare per tahun hingga perluasan kewenangan Satgas PKH, yang menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian hukum dan iklim investasi. Karena selain didenda, lahan sawit yang dinilai melanggar juga disita.&nbsp; Menurut Guru Besar IPB Prof Budi Mulyanto, akar persoalan sebenarnya bukan sekadar pada PP 45/2025, tetapi pada penetapan kawasan hutan yang sejak awal tidak mengikuti UU 41/1999 tentang Kehutanan. Dalam aturan itu menyebutkan, sebelum penunjukan kawasan hutan harus ada survei sosial, ekonomi, dan penguasaan tanah masyarakat. Namun, praktiknya penunjukan kawasan dilakukan tanpa survei menyeluruh. Akibatnya, tanah rakyat, desa, transmigrasi, hingga HGU lama ikut dimasukkan ke kawasan hutan. &nbsp; &ldquo;Ada 30 ribu desa, bahkan tanah transmigran yang sudah bersertifikat masuk kawasan hutan. Itu bukti penetapan kawasan dilakukan serampangan, tidak sesuai UU. Inilah akar persoalan yang membuat lahan sawit masyarakat dan perusahaan tiba-tiba dianggap melanggar,&rdquo; jelasnya. (*)

Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (Aspekpir) mengeluhkan denda Rp 25 juta per hektare.

Denda Dianggap Merugikan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Minta Kaji Ulang PP 45/2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/SAWIT-19-B-2485573573.jpg" alt="Pengembangan Kebun kelapa sawit Bangun Kebun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengembangan Kebun kelapa sawit Bangun Kebun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia menggagas pemanfaatan ekonomi lewat budi daya sapi melalui pola integrasi sawit sapi (Siska) bagi petani sawit plasma di Sulawesi Tengah. Sekitar 100 petani plasma kelapa sawit anggota Aspekpir Indonesia yang berasal dari Kabupaten Donggala, Buol, Parigi Moutong, Sigi dan Tolitoli memgikuti workshop untuk belajar budidaya sapi yang baik dan menguntungkan secara bisnis. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rudy Dewanto mengatakan budidaya sapi pola Siska belum begitu familiar bagi petani sawit, khususnya petani sawit plasma di Sulawesi Tengah. Dia mengharapkan melalui kegiatan kolaborasi BPDPKS-Aspekpir Indonesia nantinya, dapat melahirkan inisiatif dan inovasi guna memperkuat ekosistem UKMK petani sawit plasma dengan mendorong kelembagaan petani sawit plasma untuk memproduksi pupuk organic dan pakan ternak melalui budidaya sapi pola Siska. &ldquo;Harapan kami sangat besar terhadap sistem Siska ini,&rdquo; katanya sangat membuka Workshop. Di Provinsi Sulawesi Tengah, luas perkebunan kelapa sawit yang tercatat mencapai 150.000 hektare atau hampir satu persen dari luas perkebunan kelapa sawit nasional yang mencapai 16 juta hektare dan tersebar di sejumlah kabupaten dengan kemampuan produksi tandan buah segar mencapai 400.000 ton per tahun. Dr. Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian era 2011-2014 menjelaskan jika jumlah populasi sapi dalam rentang waktu 2013-2023 menurun dari 13,13 juta ekor menjadi 11,32 juta atau menurun 13,79%. Pulau Jawa masih mendominasi jumlah populasi sapi, Tahun 2023 sebesar 5,23 juta ekor (46,19%) dari total Indonesia. Sulawesi Tengah 207,3 ribu atau 1,83%. Siska menjadi komponen penting dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) sesuai Inpres No. 6 tahun 2019. Siska yang diperkenalkan tahun 2010, hingga kini kasih belum berkembang luas. Para pemilik kebun masih ragu adanya dampak negatif Siska seperti penyebaran genoderma, pemadatan tanah, walaupun banyak studi/kajian telah mematahkan keraguan ini. Anwar Sadat, Senior Analis Divisi UKMK BPDPKS menjelaskan jika BPDPKS senantiasa mendukung kegiatan budidaya sapi melalui sistem Siska melalui kegiatan kolaborasi bersama dan wujud nyata misi BPDPKS dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna secara profesional dan akuntable. Program-program tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit dan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Pada workshop tersebut, petani sawit plasma Sulawesi Tengah diajak mengikuti fieldtrip untuk melihat langsung sentra budidaya sapi dan diajarkan bagaimana membuat pupuk organik yang manfaatnya dapat meningkatkan kesuburan tanah pada tanaman kelapa sawit. Sutoyo, Bendahara Umum Aspekpir Indonesia mengatakan Workshop Penguatan UKMK Petani Sawit Plasma Melalui Pembuatan Pupuk, Pakan Ternak dan Integrasi Sawit Sapi (Siska) ini memang dirancang untuk kegiatan budidaya sapi guna mewujudkan swasemdaba daging. &ldquo;Pola Siska ini sudah berkembang di sejumlah sentra sawit pola plasma di Indonesia,&rdquo; katanya.

Workshop Penguatan UKMK Petani Sawit Plasma lewat pengembangan budi daya sapi dirancang guna membantu mewujudkan swasemdaba daging.

BPDPKS Gandeng Aspekpir Ajak Petani Plasma Kembangkan Ternak Sapi di Perkebunan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/03/JUNI-2-SAWIT-A-3351965529.jpg" alt="Pendampingan bagi petani swadaya untuk membantu meningkatkan praktik pertanian yang berkelanjutan melalui program Sawit Terampil. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pendampingan bagi petani swadaya untuk membantu meningkatkan praktik pertanian yang berkelanjutan melalui program Sawit Terampil. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sinar Mas Agribusiness and Food lewat program Sawit Terampil terus mendukung petani sawit meningkatkan produktivitasnya. Inisiatif yang diluncurkan oleh Sinar Mas Agribusiness and Food bersama mitranya MARS dan Fuji Oil pada tahun 2020 ini memberikan dukungan komprehensif kepada petani swadaya melalui pembinaan kelompok dan bimbingan individu untuk membantu petani sawit meningkatkan praktik-praktik pertanian. Saat ini lebih dari 500 petani yang memiliki lebih dari 900 hektar perkebunan kelapa sawit di Aceh Utara dan Langkat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). "Pelatihan peningkatan kapasitas dan sesi pendampingan mengajarkan petani swadaya untuk menerapkan metode budidaya yang lebih berkelanjutan dan mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan RSPO," ujar Dr. G&ouml;tz Martin, Head of Sustainability and Strategic Projects, Sinar Mas Agribusiness and Food dalam keterangannya, Senin (29/5). Program Sawit Terampil, menurutnya, merupakan komitmen Sinar Mas Agribusiness and Food untuk membantu petani swadaya dan masyarakat perdesaan berkembang melalui pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan dari pertanian. "Kami telah memanfaatkan jaringan mitra yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memungkinkan program ini berkembang. Kami berterima kasih kepada mitra kami, MARS, Fuji Oil, Neste Oil dan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), yang mendukung program Sawit Terampil, serta Smart Research Institute (SMARTRI) dan mitra pelaksana kami, KOLTIVA," imbuhnya. Sertifikasi ISPO merupakan tonggak penting bagi petani swadaya, mengikuti mandat pemerintah bahwa petani dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi setidaknya harus memenuhi standar ISPO pada tahun 2025, serta mempersiapkan mereka untuk memenuhi persyaratan RSPO. Bergerak menuju kesiapan sertifikasi Petani swadaya mengelola 41 persen area perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menjadikan mereka kontributor utama dalam meningkatkan standar keberlanjutan di industri ini. Namun, banyak petani yang tidak memiliki akses terhadap pelatihan agronomi formal, pengetahuan administratif, dan dukungan yang dapat membantu meningkatkan praktik-praktik pertanian mereka dan memenuhi persyaratan sertifikasi. Sawit Terampil telah dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Pada akhir kuartal pertama tahun 2023, proyek ini telah menjangkau sekitar 4.800 petani dengan kesempatan pelatihan dan pembinaan, yang telah melampaui target 4.500 peserta yang ditetapkan untuk akhir tahun 2023. Lebih dari 6.600 sesi pelatihan telah dilaksanakan, dengan total lebih dari 11.600 jam pelatihan sejak inisiatif ini diluncurkan. Banyak dari petani ini telah membuat kemajuan dalam persyaratan administratif untuk mencapai kesiapan sertifikasi. Sebanyak 120 petani di Langkat dan Subulusaalam yang memiliki 112 bidang tanah telah memverifikasi legalitas tanah mereka &ndash; sebuah langkah penting menuju sertifikasi. Di Aceh dan Sumatera Utara, lebih dari 2.500 petani yang memiliki lebih dari 2.700 bidang tanah telah menyelesaikan survei sertifikasi mereka, yang merupakan prasyarat untuk memverifikasi legalitas tanah mereka. Secara keseluruhan, lebih dari 3.000 petani telah mengambil langkah menuju kesiapan sertifikasi melalui partisipasi mereka dalam program Sawit Terampil. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/03/JUNI-2-SAWIT-B-2872553367.jpg" alt="Dr. G&ouml;tz Martin, Head of Sustainability and Strategic Projects Sinar Mas Agribusiness and Food berbicara pada diskusi Meningkatkan keterampilan Petani Swadaya Indonesia melalui Program Sawit Terampil." width="100%">
<figcaption>Dr. G&ouml;tz Martin, Head of Sustainability and Strategic Projects Sinar Mas Agribusiness and Food berbicara pada diskusi Meningkatkan keterampilan Petani Swadaya Indonesia melalui Program Sawit Terampil.</figcaption>
</figure> Kemajuan produksi dan produktivitas Sesi pelatihan telah memberikan hasil materi yang dapat membantu mendukung mata pencaharian petani dengan meningkatkan hasil panen petani, mengurangi biaya input dan meningkatkan efisiensi pertanian. Data Sawit Terampil menunjukkan bahwa petani yang telah mengikuti pelatihan mengalami peningkatan produktivitas perkebunan rata-rata sebesar 14 persen, dari 18,5 ton/ha/tahun menjadi 21,02 ton/ha/tahun, dengan jumlah pohon per hektar yang tetap. Kabupaten Langkat mengalami peningkatan produktivitas tertinggi sebesar 19 persen. Rata-rata produktivitas perkebunan rakyat secara nasional adalah 9,6 ton/ha/tahun. Dr. G&ouml;tz Martin, mengatakan, "Mendorong pembangunan ekonomi perdesaan merupakan inti dari pekerjaan kami dan membantu petani untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan sertifikasi merupakan bagian penting dari upaya ini. Kami sangat senang dengan kemajuan yang telah kami lihat dalam program Sawit Terampil hingga saat ini, dan berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak mitra di masa depan untuk memberikan manfaat dan memberdayakan masyarakat." Nassat Idris, Chairman of Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), mitra terbaru yang bergabung dengan inisiatif ini, mengatakan, "Dukungan IDH untuk program Sawit Terampil sejalan dengan tujuan kami untuk memfasilitasi kemitraan dan menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik, dan lingkungan yang lebih baik. Kami sangat senang dengan manfaat nyata yang telah diberikan oleh Sawit Terampil kepada petani swadaya dan masyarakat. Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam upaya memberdayakan petani dan masyarakat perdesaan, serta meningkatkan dampaknya melalui program kami." Para peserta telah melaporkan hasil yang positif dari proyek ini. "Sejak saya bergabung dengan Program Sawit Terampil, saya belajar dimana saya bisa dan tidak bisa menanam karena legalitas lahan atau area dengan karbon tinggi. Sebelumnya, kami pikir kami dapat menanam kelapa sawit di mana saja karena berada di lahan kami," ujar Ardiyanto dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Petani lain dari daerah yang sama, Sutiyem, mengatakan, "Saya telah mengatakan kepada teman-teman saya yang belum bergabung dengan Sawit Terampil bahwa saya telah melihat banyak kemajuan dalam pendapatan saya dari perkebunan kelapa sawit. Sebelum saya mengikuti program ini, hasilnya sangat jauh berbeda dengan yang saya lihat sekarang. Dulu hasilnya hanya 700-800 kg [per bulan], tapi alhamdulillah sekarang sudah mencapai lebih dari 2 ton," pungkas Sutiyem mengenai program Sawit Terampil yang diikutinya.

Dr. Götz Martin, Head of Sustainability and Strategic Projects Sinar Mas Agribusiness and Food dukung ratusan petani Indonesia.

Program Sawit Terampil Sinar Mas Agribusiness and Food Dukung 520 Petani Indonesia Raih Sertifikasi RSPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/airlangga-di-brussels-1269616934.jpg" alt="Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat berbicara di markas EU di Brussels" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat berbicara di markas EU di Brussels</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko)&nbsp; Perekonomian Airlangga Hartarto kebijakan European Union (EU) terkait Aturan Deforestasi yang dinilai merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil. Hal itu langsung disuarakan Airlangga saat datang ke markas EU di Brussels bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof. Airlangga menyampaikan penolakannya terhadap peraturan baru EU atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global. Kebijakan ini rencananya mulai berjalan tahun depan. Airlangga secara keras merespon aturan EU ini yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip fair trade, keadilan serta merugikan para petani kecil jika diterapkan. "Undang-undang ini pro bisnis, pro korporasi multinasional, pro konglomerat, tapi tidak pro-rakyat, Ini bukan untuk petani kecil," tegasnya, Kamis (1/6). &nbsp; Airlangga mengatakan, Indonesia sebagai negara pemasok industri minyak sawit terbesar dengan nilai miliaran euro merasa akan sangat dirugikan dengan hadirnya aturan baru deforestasi EU tersebut. Dimana Uni Eropa telah menetapkan aturan baru yang melarang impor komoditas, seperti kedelai, kopi, dan kelapa sawit minyak, jika bersumber dari area yang digunduli. "Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama menyumbang sekitar 80 persen dari produksi minyak sawit dunia, menilai ini tidak adil dan menghukum petani kecil. Problem deforestasi seringkali pelakunya adalah korporasi besar, yang jika terjadi kesalahan maka yang akan langsung terdampak mendapatkan rating dan imej negatif adalah negaranya secara keseluruhan, dan itu merugikan," ucapnya. "Sementara kebijakan geolokasi selain merugikan para petani kecil, tidak relevan dalam sejumlah komoditas, juga problematik dari segi keamanan data," tambah Airlangga. Dalam kesempatan itu, Airlangga dan Wakil PM Malaysia Fadillah Yusof mengingkan agar penerapan aturan tersebut dapat dinegosiasikan lagi, mengingat tidak adanya partisipasi dari negara-negara mitra atau negara produsen berbagai komoditas impor. Airlangga mengusulkan dibentuknya semacam taskforce atau consultative group untuk mencari solusi dari problem ini. Airlangga menambahkan akan menjadi sangat naif apabila wilayah-wilayah pemasok minyak sawit diklasifikasikan pada risiko deforestasi tinggi, rendah atau standar. Karena baginya tidak ada yang berhak menjadi lembaga pemeringkat antar mitra pemasok minyak sawit. "Pengawasan itu menimbulkan risiko reputasi bagi negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. UE bukanlah lembaga pemeringkat, Indonesia adalah negara yang berdaulat. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengklasifikasikan negara lain sebagai high risk, low risk atau small risk. Sebaiknya dibangun sebuah mekanisme koordinasi semacam taskforce atau consultative group antar berbagai pihak, sehingga ada keterlibatan inklusif," jelas Airlangga. Dirinya juga mengingatkan, apabila aturan tersebut dipaksa untuk diterapkan maka EU berisiko kehilangan mitra. &nbsp;&ldquo;Jangan terlalu banyak hambatan dalam perdagangan. Indonesia sendiri sudah menerbitkan bahkan telah membuat banyak aturan secara domestik, serta menjalankan secara konsisten kebijakan pembangunan berkelanjutan sesuai SDGs, perlindungan lingkungan hidup dan tenaga kerja,&rdquo; tuturnya. (*)

Menteri Koordinator (Menko)  Perekonomian Airlangga Hartarto kebijakan European Union (EU) terkait Aturan Deforestasi yang dinilai merugikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#petani sawit

Berita Terkini