<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/Pemungutan-Suara-Ulang-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-7-1441299774.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024. Hal itu menyusul adanya gugatan kembali terhadap hasil pemungutan suara ulang (PSU) atau coblosan ulang.</p> <p>Juru Bicara MK Pan Mohamad Faiz mengatakan, ada tujuh perkara yang disidangkan pada hari ini. "Akan dimulai pukul 08.00 WIB," ujarnya dalam keterangan.</p> <p>Tujuh perkara yang akan disidangkan tersebut terdiri dari Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Kepulauan Talaud.</p> <p>Pemeriksaan perkara akan tetap dilakukan oleh tiga Panel Hakim dengan komposisi yang sama berdasarkan panel yang memeriksa sebelumnya. Yakni Panel I terdiri atas Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah; Panel II terdiri atas Saldi Isra (Ketua Panel), Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani; sementara Panel III terdiri atas Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih.</p> <p>"Panel I memeriksa 4 perkara, Panel II memeriksa 1 perkara, dan Panel III memeriksa 2 perkara," kata Faiz.</p> <p>Dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, masing-masing panel hakim akan mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon.</p> <p>Untuk diketahui, dari tujuh perkara tersebut, pada amar putusan sebelumnya MK memerintahkan KPU di daerah masing-masing untuk melakukan PSU, kecuali untuk perkara PHPU Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, MK memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara.</p> <p>Namun hasil PSU dinilai masih ada kecurangan sehingga digugat kembali oleh pasangan calon yang tidak puas dengan pelaksanaan PSU.</p>

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang PHPU Kada 2024 dengan tujuh perkara yang melibatkan beberapa kabupaten di Indonesia.

Coblosan Ulang Pilkada di 7 Daerah Digugat lagi, MK Mulai Sidang Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/pelantikan-gub-papua-1637580909.jpg" alt="Presiden Prabowo melantik pasangan John Tabo-Ones Pahabol sebagai Gub-Wagub Papua Pegunungan, serta pasangan Hidayat Arsani-Heliana sebagai Gub-Wagub Bangka Belitung. (Folly/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo melantik pasangan John Tabo-Ones Pahabol sebagai Gub-Wagub Papua Pegunungan, serta pasangan Hidayat Arsani-Heliana sebagai Gub-Wagub Bangka Belitung. (Folly/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pasangan John Tabo-Ones Pahabol sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, serta pasangan Hidayat Arsani-Heliana sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta, Kamis sore (17/4).</p> <p>Pantauan di lokasi, acara pelantikan berlangsung khidmat. Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres).</p> <p>Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 39/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.Prabowo lantas membimbing pembacaan sumpah secara serentak.&nbsp;</p> <p>"Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Prabowo diikuti para kepala daerah.</p> <p>Usai pembacaan sumpah, Prabowo terlihat memberikan Surat Keputusan (SK) dan menyematkan Tanda Pangkat Jabatan kepala daerah kepada mereka. Juga menyalami dan foto bersama.&nbsp;</p>

Presiden Prabowo Subianto melantik pasangan gubernur baru di Papua Pegunungan dan Bangka Belitung, menandai awal masa jabatan 2025-2030.

Resmi, Prabowo Lantik Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung

<div id="m#msg-f:1825562438696900710" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/JKT-1-KPU-UPDATE-PILKADA-SERENTAK-2024-FED-1JPG-4016219036.jpg" alt="ILUSTRASI. Komisioner KPU melakukan pamantauan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional pada Pilkada Serentak 2024, Jakarta, Jumat (29/11/2024).  (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Komisioner KPU melakukan pamantauan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional pada Pilkada Serentak 2024, Jakarta, Jumat (29/11/2024).  (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825562438696900710-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Periode 2025 - 2030, Spei Yan Birdana dan Arnold Nam, Frederika Korain menegaskan kemenangan kliennya bukti tidak ada pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Spei Yan Birdana dan Arnold Nam telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama 960 Kepala Daerah lainnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2) lalu. Frederika Korain mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bukti tidak adanya pelanggaran dalam kontestasi Pilkada di Pengunungan Bintang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terimakasih atas kepercayaan kepada kami, kantor Advokat dan Konsultan Hukum&nbsp; Veritas Law Office karena telah ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk membela dan mempertahankan kemenangan yang telah diraih pak Spei Yan Birdana dan pak Arnold Nam dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 di MK,&rdquo; kata Frederika Korain dalam keterangan tertulis, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mewakili tim penasehat hukum Veritas Law Office mengucapkan selamat kepada bapak Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang terpilih Periode 2025 - 2030,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara asal Papua itu menjelaskan, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 di MK, terdapat dua gugatan hukum yang mempersoalkan kemenangan Spei Yan Birdana dan Arnold Nam. Keduanya teregister dengan Perkara No. 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan No. 244/PHPU.BUP-XXIII/2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dua perkara itu sekaligus, Pak Spei Yan Birdana dan Arnold Nam, telah menujuk kami sebagai kuasa hukum dan MK sudah menjatuhkan putusan pada 5 Februari 2024, yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,&rdquo; ucap Frederika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Frederika menyatakan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang menetapkan Spei Yan Birdana dan Arnold Nam sebagai peraih suara terbanyak adalah sah dan mengikat secara hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, siap mengawal kebijakan-kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang terpilih Periode 2025-2030. Ia pun berharap, Spei Yan Birdana dan Arnold Nam dapat memegang amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Veritas Law Office senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan pak Spei Yan Birdana dan Arnold Nam dalam menjalankan amanah rakyat dengan senantiasa menjujung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku demi terciptanya kesejahteraan rakyat banyak di Kabupaten Pegunungan Bintang,&rdquo; pungkas Frederika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Ia memastikan, siap mengawal kebijakan-kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang terpilih Periode 2025-2030.

Spei Yan dan Arnold Pimpin Pegunungan Bintang, Kuasa Hukum Tegaskan Bukti Tak Ada Pelanggaran

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1824403487859117445" data-legacy-message-id="1951954e5cd38d85"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":17r" class="ii gt"> <div id=":17q" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/JKT_LIBURAN-TAHUN-BARU-DI-MONAS_HANUNG-HAMBARA_01012025-7-1321624941.jpg" alt="Sejumlah warga memadati taman di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Rabu (01/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga memadati taman di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Rabu (01/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Monumen Nasional (Monas) akan ditutup sementara pada 19-20 Februari 2025. Penutupan ini dilakukan lantaran Monas dijadikan salah satu lokasi rangkaian pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencananya, pada Rabu (19/2) sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 melakukan gladi bersih di Monas, Jakarta Pusat. Sedangkan pelantikan baru akan dilaksanakan pada Kamis (20/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala UPK Monas Muhammad Isa Sarnuri mengatakan, kawasan Monas akan dibuka kembali setelah proses pelantikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Operasional Monas ditutup sampai acara geladi dan pelantikan selesai,&rdquo; ujarnya, Selasa (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir. Monas akan kembali dibuka untuk umum setelah pelantikan selesai, yang diperkirakan pada Kamis (20/2) sekitar pukul 13.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diperkirakan sampai dengan pukul 13.00, sudah dibuka untuk umum," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya sebelumnya menjelaskan, sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik pada Kamis (20/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, ratusan kepala daerah itu akan lebih dulu berkumpul di Monas sebelum dilakukannya pelantikan di Istana Negara pukul 10.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kamis jam 10 (pagi) di Istana Negara, seluruh kepala daerah dan wakilnya bergerak dari Monas ke Istana Negara," ujar Bima Arya, Selasa (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, para kepala daerah terpilih telah menjalankan gladi kotor agar proses pelantikan kepala daerah berlangsung tertib, rapi, dan lancar. Mereka pun telah diberikan rincian mengenai rundown dan detail acara pelantikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pagi ini para kepala daerah yang akan dilantik diberikan pengarahan, (penjelasan) rundown acara, proses pelantikan seperti apa, dan mereka diharapkan bisa berlatih untuk menyesuaikan karena dari Monas akan bergeser menuju istana, harus rapi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bima Arya berhadap agar kepala daerah yang akan dilantik dapat berlatih agar tidak terjadi kesalahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka perlu berlatih karena setelah dari Monas, mereka akan bergeser menuju Istana Negara. Ini momen sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi harus dilakukan dengan baik," ujar Bima Arya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pengarahan di Monas, para kepala daerah juga akan mengikuti upacara di Istana Negara. Untuk memastikan kelancaran, mereka menjalani latihan hari ini dan besok agar terbiasa dengan rangkaian acara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus baik sekali, sekaligus latihan juga untuk bisa kompak dan kebersamaan," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bima Arya mengungkapkan, pada Rabu (18/2) besok, akan digelar gladi bersih dengan pelaksanaan yang lebih detail. Diharapkan seluruh kepala daerah terpilih dapat menjalaninya dengan tertib.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sekarang ini dibiasakan lah hari ini dan besok. Ini masih secara umum, besok agak lebih detail lagi. Besok rasanya akan bisa lebih smooth lah, lebih mulus lah," tuturnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Monas akan kembali dibuka untuk umum setelah pelantikan selesai, yang diperkirakan pada Kamis (20/2) sekitar pukul 13.00 WIB.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah 2024: Monas Tutup Sementara, ini Detailnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/gov-sum2-2476584594.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit yang digelar pada Kamis (13/2) di Dubai, secara virtual.(Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit yang digelar pada Kamis (13/2) di Dubai, secara virtual.(Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan perpres yang ditetapkan pada 11 Februari 2025 itu Prabowo akan melantik kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara serentak pada 20 Februari 2025.&nbsp;</p> <p>"Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak di ibu kota negara," sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) Perpres 13/2025, Jumat (14/2).</p> <p>Pasal 6A Ayat (2) menyatakan, "Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihadiri oleh ketua atau salah satu wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah."</p> <p>Dalam Pasal 22 Ayat (1) Perpres 13/2025 mengatur mengenai jadwal pelantikan kepala daerah. Pasal yang sama juga mengatur kriteria kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 adalah kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa di MK, serta kepala daerah yang sengketanya diputuskan MK tidak dilanjutkan.&nbsp;</p> <p>Berdasarkan Perpres 13/2025, pelantikan terhadap gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota yang dilantik tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihankepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Sementara, Pasal 22 Ayat (2) menjelaskan mengenai kriteria kepala daerah yang tidak turut dilantik pada 20 Februari 2025. Mereka yakni kepala daerah yang perkara sengketanya diputus MK pada pokok permohonan atau putusan akhir serta kepala daerah yang sengketanya diputus MK untuk melaksanakan pemilihan ulang, atau suara ulang, atau penghitungan suara ulang, yang dilaksanakan setelah seluruh rangkaian putusan MK selesai secara keseluruhan atau adanya force majeure.&nbsp;</p> <p>Perpres ini juga secara khusus mengatur pelantikan kepala daerah di Aceh. Hal ini lantaran kepala daerah di Aceh tidak turut dilantik oleh presiden bersama kepala daerah lain.&nbsp;</p> <p>"Tanggal pelantikan kepala daerah di Aceh dikecualikan dari tanggal 20 Februari 2025," bunyi Pasal 22B Ayat (2).</p> <p>&nbsp;</p>

"Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihadiri oleh ketua atau salah satu wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah."

Prabowo Terbitkan Perpres Pelantikan Kepala Daerah Serentak pada 20 Februari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/IMG-20250206-WA0060-1132894158.jpg" alt="Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa (Batik kuning), menyatakan siap untuk mengikuti retreat Kepala Daerah. (Dokumentasi Tim Khofifah-Emil)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa (Batik kuning), menyatakan siap untuk mengikuti retreat Kepala Daerah. (Dokumentasi Tim Khofifah-Emil).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap menjalani pelantikan dan retreat (pembekalan) Kepala Daerah, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu Khofifah katakan seusai menghadiri pleno terbuka penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih dalam Pilkada serentak 2024, Surabaya, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya retreat InsyaAllah kita siap, karena saya rasa dinamika antara lokal, regional, nasional, dan global penting untuk semua bisa melakukan proses penyesuaian. Kita ikut saja ya Mas Emil (Wagub Jatim terpilih)," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khofifah menilai Retreat Kepala Daerah membawa banyak dampak positif. Terutama untuk meningkatkan sinergitas dan menyamakan pemahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, saya rasa kita juga perlu melakukan koordinasi bersama antara kepala daerah, baik provinsi maupun kepentingan ibu kota," imbuh Khofifah yang juga Mantan Menteri Sosial itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015615009/khofifah-ungkap-dapat-pesan-maaf-dari-luluk-yang-absen-di-pleno-penetapan-pemenang-pilkada-jatim">Khofifah Ungkap Dapat Pesan Maaf dari Luluk yang Absen di Pleno Penetapan Pemenang Pilkada Jatim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan calon Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih untuk periode 2025-2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hasil rekapitulasi, Khofifah-Emil menang dengan perolehan 12.192.165 (12,1 juta) suara sah. Setara 58,81 persen dari total suara sah Pilgub Jatim 2024,yakni 20.732.592 (20,7 juta).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memeroleh 1.797.332 (1,7 Juta) suara sah, serta paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-Gus Hans memeroleh 6.743.095 suara sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim Risma-Gus Hans sempat mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2025 ke Mahkamah Konstitusi. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh MK melalui putusan dismissal yang dibacakan pada Selasa malam (4/2).&nbsp;&nbsp;<strong>(*)</strong></div>

Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap menjalani pelantikan dan retreat (pembekalan) Kepala Daerah, yang diinisiasi Presiden Prabowo.

Khofifah Siap Ikuti Retreat Kepala Daerah Usai Menangi Pilgub Jatim 2024

<div id="m#msg-f:1823306987671739741" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/SmartSelect_20250206_181925_YouTube-3572380896.jpg" alt="Cagub Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa buka suara terkait ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto. (Tangkapan layar YouTube KPU Jatim)." width="100%">
<figcaption>Cagub Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa buka suara terkait ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto. (Tangkapan layar YouTube KPU Jatim).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823306987671739741-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa membenarkan mendapat ucapan selamat dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ucapan itu disampaikan dalam HUT ke-102 Nahdlatul Ulama (NU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh iya tadi malam. Saya hadir sebagai ketua umum PP Muslimat NU, yang kebetulan saya juga salah satu ketua PBNU," tutur Khofifah usai menghadiri pleno penetapan paslon terpilih Pilkada Jatim, Surabaya, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khofifah bercerita bahwa mulanya, Presiden Prabowo menyebut dirinya pertama sebagai ketua umum PP Muslimat NU. Baru kemudian menyampaikan selamat karena terpilih kembali menjadi orang nomor satu di Jatim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena memang proses dismissal dari Mahkamah Konstitusi kan sudah diumumkan tanggal 4 Februari, acara tadi malam tanggal 5 Februari, jadi kami menyampaikan terima kasih," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015614581/gugatan-ditolak-mk-kpu-resmi-tetapkan-khofifah-emil-sebagai-pemenang-pilgub-jatim-2024">Gugatan Ditolak MK, KPU Resmi Tetapkan Khofifah-Emil sebagai Pemenang Pilgub Jatim 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khofifah lantas mengklarifikasi bahwa ucapan selamat dari Presiden Prabowo bukan ditujukan untuk dirinya saja, tetapi juga untuk Emil sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih. Alias pendamping Khofifah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dan Mas Emil ini satu paket, tidak bisa dilihat satu-satu. Lalu ada ucapan selamat dari Pak Prabowo kepada saya karena kebetulan saya yang ada di forum. Ucapan sesungguhnya kepada Khofifah-Emil, saya rasa begitu," ucap ia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa yang resmi terpilih sebagai Gubernur Jatim. Pernyataan itu disampaikan dalam Acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya Prabowo menyapa Khofifah yang merupakan Ketua Muslimat NU. Dalam kesempatan itu, Khofifah terlihat hadir mengenakan baju kebesaran Muslimat NU berwarna hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketua Muslimat NU Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat. Selamat hadir, selamat terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur," ucap Prabowo disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pilkada Jatim 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon. Dari hasil rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menang dengan perolehan 12.192.165 (12,1 juta) suara sah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memeroleh 1.797.332 (1,7 Juta) suara sah, serta paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-Gus Hans memeroleh 6.743.095 suara sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim Risma-Gus Hans sempat mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2025 ke Mahkamah Konstitusi. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh MK, karena dalil-dalil permohonan yang disampaikan tidak beralasan hukum.&nbsp;<strong>(*)</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Khofifah Indar Parawansa membenarkan mendapat ucapan selamat dari Presiden RI Prabowo Subianto usai dinyatakan menang Pilkada Jatim.

Dapat Ucapan Selamat dari Presiden Prabowo Menang Pilkada Jatim, Khofifah Sampaikan Terima Kasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/IMG-20250206-WA0033-3966068464.jpg" alt="Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Pilkada serentak 2024 di Surabaya, Kamis (6/2). (Dipta Wahyu/ Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Pilkada serentak 2024 di Surabaya, Kamis (6/2). (Dipta Wahyu/ Jawa Pos).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka dan resmi menetapkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan tim pasangan calon nomor urut 3 Tri Rismaharini-Gus Hans di Jakarta, Selasa malam (4/2) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi mengatakan bahwa penetapan Khofifah-Emil sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, tertuang dalam berita acara nomor 18/TL.02.7-BA/35/2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan, menetapkan paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Timur dalam Pilgub Jatim 2024," ucap Aang, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015612880/dpr-dinilai-buat-intervensi-keliru-dan-akal-akalan-bisa-copot-pimpinan-kpk-hingga-hakim-mk">DPR Dinilai Buat Intervensi Keliru dan Akal-akalan Bisa Copot Pimpinan KPK hingga Hakim MK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hasil rekapitulasi, Khofifah-Emil menang dengan perolehan 12.192.165 (12,1 juta) suara sah. Setara 58,81 persen dari total suara sah Pilgub Jatim 2024,yakni 20.732.592 (20,7 juta).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memeroleh 1.797.332 (1,7 Juta) suara sah, serta paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini-Gus Hans memeroleh 6.743.095 suara sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk selanjutnya (sesuai) ketentuan yang sudah ditetapkan, sehari setelah melakukan penetapan pasangan calon terpilih, kami punya kewajiban menyampaikan usulan kepada Presiden melalui DPRD Provinsi Jawa Timur," tandas Aang.&nbsp;<strong>(*)</strong></div>

KPU menggelar rapat pleno terbuka dan resmi menetapkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai pemenang Pilgub Jatim 2024.

Gugatan Ditolak MK, KPU Resmi Tetapkan Khofifah-Emil sebagai Pemenang Pilgub Jatim 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/personel-di-mk-440393599.jpg" alt="Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Condro meninjau pengamanan sidang pleno PHPU di Gedung MK pada Selasa (4/2). (Humas Polres Metro Jakpus)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Condro meninjau pengamanan sidang pleno PHPU di Gedung MK pada Selasa (4/2). (Humas Polres Metro Jakpus)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan sidang pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah. Baik gubernur, bupati, dan wali kota. Demi memastikan agenda tersebut berjalan dengan baik, Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan sidang pleno tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Secara keseluruhan ada 1.172 personel yang dikerahkan oleh Polri untuk mengamankan sidang pleno yang berlangsung hari ini, Selasa (4/2) dan besok Rabu (5/2). Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Kombes Susatyo Condro memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara ketat dan humanis.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pengamanan tersebut dilaksanakan di dalam gedung MK maupun di luar gedung MK. Utamanya di sekitar Monumen Nasional (Monas).</p> <p dir="ltr">"Kami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat dan humanis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi," kata dia kepada awak media.</p> <p dir="ltr">Selain mengerahkan ribuan personel, Polri juga bekerja sama dan bersinergi dengan instansi terkait lainnya. &rdquo;Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif,&rdquo; ungkap perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu.</p> <p dir="ltr">Kombes Condro menyampaikan bahwa, anak buahnya juga disiagakan di beberapa titik sekitar Gedung MK. Dia memastikan, tidak ada satu pun personel yang dikerahkan dalam tugas tersebut membawa senjata api. Selain pengamanan fisik, pola pengaturan lalu lintas juga diterapkan guna menghindari kemacetan.</p> <p dir="ltr">Sidang pleno dengan agenda putusan sela tersebut menjadi bagian dari proses hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada 2024. Keputusan yang diambil dalam tahap tersebut akan menentukan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan atau tidak.</p>

Pengamanan tersebut dilaksanakan di dalam gedung MK maupun di luar gedung MK. Utamanya di sekitar Monumen Nasional (Monas).

1.172 Personel Dikerahkan Jaga Pembacaan Putusan PHP Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/Pengajuan-Gugatan-Hasil-Pemilu-0519-hafiz-antarafoto-42249189.jpg" alt="Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan dismissal untuk perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP Kada) 2024, mulai hari ini Selasa (4/2). Dalam sidang putusan hari ini, MK akan memutus total 310 sengketa hasil Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang putusan dismisal akan dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 08.00 WIB, sesi kedua pada 13.30 WIB, serta sesi terakhir pada pukul 19.30 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang akan mulai pukul 08.00 WIB," kata Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz kepada wartawan, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan dismissal ini digelar setelah MK melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 310 perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 terhitung sejak 8 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan itu, MK membagi tiga panel. Dalam keseluruhan persidangan, baik saat pemeriksaan terhadap Permohonan Pemohon, maupun mendengarkan jawaban KPU dan keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, semua pihak sudah diberikan kesempatan yang adil untuk menjelaskan argumen dan menguraikan fakta yang dimiliki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2025, penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk berikutnya memasuki tahapan pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa perkara yang akan diputus MK di antaranya sengketa Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur. Tak hanya itu, MK juga akan membacakan putusan dismissal untuk sengketa pemilihan bupati (pilbup) serta pemilihan wali kota (pilwalkot).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faiz memastikan, para pihak sudah dikirimkan surat panggilan untuk hadir di dalam persidangan. Mereka diminta hadir untuk mendengarkan pembacaan putusan dismissal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MK telah mempersiapkan dengan komprehensif segala hal yang berkaitan dengan sidang pengucapan putusan (dismissal)," pungkasnya.</div>

Putusan dismissal ini digelar setelah MK melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 310 perkara perselisihan hasil pemilihan Kada 2024.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pilkada Serentak 2024

Berita Terkini