<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/image-40-1504325401.png" alt="Sebelum menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Hiariej terkenal sebagai profesor hukum pidana di Fakultas Hukum UGM. (Instagram/@eddyhiariej)" width="100%">
<figcaption>Sebelum menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Hiariej terkenal sebagai profesor hukum pidana di Fakultas Hukum UGM. (Instagram/@eddyhiariej)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Prof Eddy menjadi sorotan publik setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Guru besar hukum pidana UGM, Eddy Hiariej, memiliki perjalanan panjang di dunia hukum Indonesia. Dilansir dari kemenkumham.go.id, dia pernah menjadi saksi ahli dalam berbagai kasus besar sebelum menjabat sebagai Wamenkumham sejak 2020. Namun, jejak kariernya yang cemerlang seolah tercoreng dengan tudingan yang menimpanya saat ini. Profil Singkat Eddy Hiariej dilahirkan di Ambon, Maluku, pada 10 April 1973. Setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas pada 1992, dia memulai perjalanan pendidikannya di Fakultas Hukum UGM. Meskipun menghadapi kendala dalam tes masuk, ketekunan, dan kegigihannya membawanya diterima melalui jalur ujian berikutnya. Minatnya terhadap dunia hukum tumbuh sejak remaja, terinspirasi oleh saran almarhum ayahnya yang menginginkan agar Eddy menjadi seorang pengacara. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya pada 2009, dia kemudian meraih gelar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum UGM pada 2010, tepatnya ketika usianya masih 37 tahun. Sejak saat itu, namanya melekat sebagai salah satu pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia. &nbsp; Perjalanan Sebagai Saksi Ahli dalam Kasus-Kasus Besar Sebagai ahli hukum pidana, Eddy Hiariej menjadi sosok yang sering diundang dalam kasus-kasus besar di Indonesia. Beberapa di antaranya mencakup kasus kontroversial seperti: <ol> <li>Kopi Sianida Mirna Salihin</li> </ol> Eddy memberikan kesaksian yang mendukung hukuman 20 tahun penjara untuk Jessica Wongso dalam kasus pembunuhan dengan kopi sianida. <ol start="2"> <li>Proyek Hambalang</li> </ol> Eddy menjadi saksi ahli dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang menjerat Anas Urbaningrum, yang akhirnya divonis 9 tahun penjara. <ol start="3"> <li>Kasus Penistaan Agama Ahok</li> </ol> Setahun setelah kasus kopi sianida, Eddy Hiariej juga sempat menjadi saksi ahli dalam kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Eddy membela Ahok yang dinilai telah menistakan agama Islam dalam kampanye ke Pulau Seribu. <ol start="4"> <li>Sengketa Pilpres 2019</li> </ol> Eddy membela Jokowi sebagai saksi ahli dalam sengketa pemilihan presiden 2019, menilai bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah "Mahkamah Kalkulator." Kata ini dilontarkan karena menilai bahwa penasehat hukum pasangan Prabowo-Sandiaga terlalu memaksakan dalil supaya hakim mengakui kemenangan Prabowo. Dari Ahli Hukum Pidana ke Tersangka Korupsi Keberhasilan dan reputasi Eddy Hiariej kini seolah tercoreng setelah terseret dalam kasus suap dan gratifikasi yang diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan dari Indonesia Police Watch (IPW) menyebut bahwa Eddy diduga menerima gratifikasi sebesar Rp7 miliar. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Eddy belum mengetahui bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. UGM juga merespons dengan rasa prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak berwajib. &nbsp;

Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Prof Eddy menjadi sorotan publik setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Antara Reputasi dan Kontroversi, Wamenkumham Eddy Hiariej Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/unj-480502397.png" alt="DODIK HARNADI" width="100%">
<figcaption>DODIK HARNADI</figcaption>
</figure> MUNCULNYA&nbsp;tiga poros politik dalam kontestasi Pilpres 2024 sejak lama diharapkan bisa mencegah mengerasnya polarisasi. Jejak panasnya Pilpres 2019 masih menyisakan residu politik yang belum hilang. Cebong, kampret, serta simbol insinuasi lain masih belum sepenuhnya sirna. Di media sosial hari-hari ini, kosakata bernada kebencian dan permusuhan masih kerap muncul. Bahkan, aroma kebencian makin mudah ditemui di berbagai grup pertemanan. Jurus-jurus bernuansa agama kembali bangkit untuk meneguhkan kebenaran posisi politik masing-masing. Belum lagi ayat-ayat kebencian yang didalilkan kian menambah panas palagan kontestasi. Ada banyak konten yang alih-alih mengangkat prestasi calon yang dipilih, malah asyik dengan mengumbar aib pilihan yang lain. Gambaran dukung-mendukung dalam arena pilpres tersebut seolah menjustifikasi betapa masih jauhnya kita dari politik yang beradab. Keadaban politik (political civility) muncul dari kegelisahan kontestasi politik yang dipenuhi oleh berbagai bentuk perilaku tidak beradab. Kebencian dan permusuhan menjadi pemandangan yang lebih dominan dalam perbedaan politik. Presiden Barack Obama menjadi salah satu tokoh yang ikut menyuarakan keadaban politik untuk memerangi perilaku niradab akibat perbedaan politik itu. Di Indonesia, frekuensi perilaku niradab dalam politik makin mengemuka sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Meski demikian, jejak ketidakadaban politik ini sejatinya sudah muncul jauh sebelum reformasi 1998. Sebagian pihak melihat keadaban politik sebagai sebuah ilusi. Lebih tepatnya gagasan ideal yang ilusionistik (Zurn, 2013). Sebab, realitasnya, politik selalu berkaitan dengan persaingan dan permusuhan. Meski sebagian melihatnya secara pesimistis, Indonesia sejatinya memiliki modal sosial untuk mewujudkan politik yang beradab. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumber dari jati diri bangsa. Pancasila menjadi pewarna distingtif demokrasi Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia tidak asing dengan aneka nilai keadaban. Sopan santun adalah kekhasan perilaku dan sikap yang bersumber dari nilai kearifan Nusantara. Belum lagi agama menjadi sumber akhlak bangsa Indonesia yang begitu kaya. Karena itulah, untuk menjadi beradab dalam demokrasi, bangsa Indonesia telah memiliki modal sosial yang memadai. Sayangnya, beberapa kali pemilu digelar, modal sosial tersebut seolah tak berbekas. Perilaku politik kita masih jauh dari nilai-nilai keadaban. Kebencian masih menjejali ruang interaksi sosial. Kita perlu menyegarkan kembali berbagai fitur kemuliaan yang melekat pada jati diri bangsa ini. Tentu butuh pemantik untuk menyadarkan semua pihak bahwa politik harus dibangun di atas nilai-nilai keadaban. Bahwa nilai-nilai kearifan Nusantara telah menyediakan modal sosial yang berharga untuk mewujudkannya. Pemantik tersebut perlu diinisiasi oleh setidaknya dua kalangan. Pertama, para politikus yang terlibat langsung dalam kontestasi. Mereka harus mampu mencontohkan model-model berpolitik yang santun dan sejuk. Kampanye negatif boleh dilakukan, yang dibedakan dari kampanye hitam (black campaign). Selama narasi untuk menunjukkan kelemahan lawan dibangun di atas nilai-nilai kompetisi sehat dan data yang valid, dalam ruang demokrasi hal demikian sah untuk dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah narasi penuh kebencian. Apalagi dalam bentuk kampanye hitam yang menyuarakan kebohongan, fitnah, dan permusuhan. Kedua, para intelektual memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam pendidikan politik yang beradab. Intelektual memiliki tanggung jawab moral yang dituntut oleh keluhuran pengetahuan yang dimiliki untuk memastikan bahwa palagan politik tidak terkontaminasi narasi-narasi kebencian. Rakyat harus disadarkan bahwa bersuara dalam politik adalah hak. Sementara menghormati suara orang lain adalah kewajiban. Suara para intelektual harus memenuhi ruang demokrasi dengan gagasan-gagasan yang mendorong pada terciptanya demokrasi sehat. Selah satunya mengenai pentingnya membangun keadaban. Para intelektual yang melibatkan diri secara langsung dalam ruang demokrasi itu sangatlah penting. Sebab, melalui keterlibatan mereka, deliberasi dalam ruang demokrasi dapat terwujud. Ada keprihatinan bahwa demokrasi mengalami defisit deliberasi (Goldfarb, 1998). Bukan karena intelektual menarik diri dari pertukaran diskursus di ruang demokrasi. Tetapi karena informasi yang dipasok oleh gelombang media digital menenggelamkan pesan-pesan kebijaksanaan para intelektual. Bahkan, kalaupun mengemuka, arogansi publik di era &rdquo;matinya kepakaran&rdquo; tidak mengindahkan suara profetik mereka. Demokrasi Hijau Politik yang beradab adalah salah satu faktor penting yang perlu dibangun untuk menciptakan demokrasi hijau. Demokrasi hijau pada awalnya merujuk pada platform politik yang peka terhadap perubahan iklim. Meski demokrasi hijau berakar di dalam paradigma keberpihakan terhadap lingkungan alam, konsep ini juga perlu ditarik ke dalam iklim demokrasi yang sehat dari bentuk-bentuk ketidakberadaban. Sebagaimana lingkungan bumi yang membutuhkan komitmen keberpihakan terhadap kebijakan hijau, alam demokrasi juga membutuhkan komitmen politik hijau. Komitmen politik ini didasarkan atas keadaban dalam berpolitik sehingga ruang politik tidak terkontaminasi oleh polusi yang mengancam substansi demokrasi. Kebencian dan segala bentuk ketidakadaban adalah polusi demokrasi. Polusi ini mengancam terwujudnya demokrasi hijau yang sehat serta bersih dari kebencian dan permusuhan. Demokrasi hijau diharapkan tidak lagi menyisakan residu demokrasi yang baunya masih terus membekas hingga kini.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;DODIK HARNADI, Dosen Sosiologi Fisip Universitas Jember&nbsp;

Munculnya tiga poros politik dalam kontestasi Pilpres 2024 sejak lama diharapkan bisa mencegah mengerasnya polarisasi.

Keadaban Politik dan Demokrasi Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diutus-bapaknya-ke-kpu-ini-respon-ahy-soal-nomor-14_m_1518976219_189760.jpeg" alt="AHY saat bersama sang Adik Ibas di KPU," width="100%">
<figcaption>AHY saat bersama sang Adik Ibas di KPU,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dipersiapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ancang-ancang pun sudah di persiapkan partai Demokrat untuk pilpres 2024.  Karena itu, pada Kongres Demokrat yang rencananya bakal di gelar Mei nanti, AHY atau Ibas bakal dipilih untuk menggantikan ayahnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan ‎mengatakan, semua partai politik tujuan utamannya adalah menjadikan kader sebagai kepala negara. Tujuan Demokrat pun menjadikan AHY dan Ibas pemimpin bangsa.  "Saya pikir semua pimpinan partai, kader partai arahnya juga ke sana. Kalau bukan presiden dan wakil presiden, kemudian jadi menteri misalnya," ujar Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2).  Selain itu, Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan, Demokrat mendukung calon-calon kader muda untuk tampil, dan menurut Syarief, yang paling menonjol dari semuanya di Demokrat adalah dua orang itu.  Menurut Syarief, SBY bakal ikhlas jabatannya dipegang oleh AHY ataupun Ibas. Sebab menurutnya, SBY selalu mendorong kader-kader muda Demokrat untuk bisa tampil. Terlebih SBY menginginkan adanya regenerasi di Demokrat.  "Ini bukan menyangkut masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Tetapi proses regenarasi itu perlu. Apalagi Pak SBY sangat mendorong ada proses regenerasi," ungkapnya.  Diketahui, Partai Demokrat akan menyelenggarakan kongres di bulai Mei 2020 mendatang. Salah satu agendanya adalah memilih ketua umum.  ‎Partai Demokrat adalah parpol paling fenomenal di partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Demokrat pun berhasil mengantarkan kader terbaiknya yakni SBY menjadi Presiden Indonesia dua periode di 2004-2009 dan 2009-2014.  Sementara SBY me‎njabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak tahun 2013. Pria asal Pacitan, Jawa Timur ini menggantikan Anas Urbaningrum yang kala itu tersandung kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor.

Demokrat Siapkan AHY dan Ibas Jadi Presiden dan Wapres di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mahfud-MD-Raka-2.jpg" alt="Mahfud M.D di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mahfud M.D di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - April 2019 masyarakat Indonesia dihadapkan dengan hajatan akbar Pileg dan Pilpres yang digelar bersamaan. Publik pun lebih fokus mengamati gerak-gerik pilpres dibanding pileg.  Catatan JawaPos.com di 2019 setidaknya Pilpres kemarin banyak terjadinya gesekan. Antara pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Gesekan itu berupa cacian, umpatan dan juga sindiran antar pendukung. Jauh m‎enelisik kebelakang, Pilpres diwarnai bumbu-bumbu drama politik seperti Jokowi yang batal memilih Mahfud MD menjadi cawapresnya, dan memilih Ma'ruf Amin. Keputusan itu disampaikan oleh Jokowi di Restoran Plataran di menteng Jakarta.  "Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai koalisi, yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," kata Jokowi, Kamis (9/8). Menurut Jokowi, Ma'ruf adalah tokoh agama yang bijaksana, pernah mengemban sejumlah posisi seperti anggota DPRD, DPR, MPR, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rais 'Aam PBNU hingga sekarang menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dipilihnya Ma'ruf cukup mengejutkan, meski sebelumnya namanya masuk dalam jajaran kandidat pendamping Jokowi. Sebelumnya, nama yang diprediksi kuat menjadi pilihan Jokowi adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Namun, tiba-tiba Mahfud MD batal menjadi cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Jokowi lebih memilih Ma'ruf Amin, meski nama Mahfud yang sangat kencang sampai pada detik-detik akhir deklarasi cawapres di plataran Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8). Mahfud menyebut itu sebagai realitas politik, yang kerap berubah dalam waktu yang sangat cepat. Dia menerima ikhlas bukan namanya yang keluar dari mulut Jokowi saat deklarasi di plataran Proklamasi sore itu. "Saya sudah menyatakan sebenarnya bahwa itu realitas politik yang tidak bisa dihindarkan. Saya sudah katakan saya tidak apa-apa," ujar Mahfud dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One, Selasa (14/8). Mahfud pun membeberkan bagaimana runutan peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada perubahan nama cawapres Jokowi dari dirinya menjadi Ma'ruf. Semua terjadi begitu cepat sampai akhirnya dia harus menerima kenyataan tak jadi cawapres Jokowi. Saat itu Mahfud MD sudah diminta ke sebuah restoran yang tidak jauh tempat Jokowi akan mengumkan pendapingnya. ‎Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kemudian juga memberi tahu bahwa memang pada saat itu ada perubahan nama cawapres. Mengetahui itu, Mahfud pun pulang dan meninggalkan restoran tempatnya menunggu. "Saya kemudian diburu wartawan. Saya katakan ya sudah enggak apa-apa, saya menerima itu sebagai realitas politik," ujarnya. "Saya katakan ndak kecewa, hanya kaget saja. Karena di dalam politik itu berubah dalam tiba-tiba. Ditanya bapak sakit hati nggak? Tidak. Karena keperluan negara ini jauh lebih penting ketimbang sekadar nama Mahfud MD dan Ma'ruf Amin dan sebagainya," ujar Mahfud. Sementara untuk Prabowo Subianto akhirnya memilih Sandiaga Uno sebagai pendampingnya di Pilpres 2019. Keputusan ini pun telah disetujui oleh partai koalisi. "Telah memutusakan bahwa Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2019," ujar Prabowo (9/8). Saat itu ada nama-nama yang beredar yang bakal mendampingi Prabowo Subianto seperti, Wakil Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri, calon yang diusung oleh Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF)‎ yaknin Ustad Abdul Somad. Adapun Jokowi-Ma'ruf Amin diusung oleh PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Hanura, Partai Perindo, PKB, ‎PKPI, PPP, dan PSI. Kemudian Prabowo-Sandiaga Uno dijagokan oleh Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat. Akhir dari perjalanan panjang Pilpres 2019 ini, KPU menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang. Pasangan itu meraih 85.607.364 suara‎ (55.50 persen). Sementara sang rival Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 68.650.239 (44.50 persen). Namun Prabowo-Sandi tidak serta merta menerima kekalahan tersebut. Mereka pun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK‎ lalu memutuskan untuk menolak seluruh permohonan gugatan Pemohon, yaitu Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, terhadap Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden 2019-2024 di gedung MK, Kamis (27/6). Keputusan itu, membuat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin kemenangannya tidak bisa diganggu gugat dan akan menjadi kepala negara yang dilantik 20 Oktober 2019. Waktu berselang, Mahfud pun kemudian dipilih menjadi Menko Polhukam menggantiak Wiranto yang akhirnya ditaruh di pos Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Bahkan dari segi sorotoan media, Mahfud MD justru lebih banyak mencul di pemberiataan di banding wapres Ma'ruf Amin.

Drama Politik Jokowi dan Mahfud MD Dari Cawapres Hingga Menko Polhukam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-daftar-nomor-urut-partai-peserta-pemilu-2019_m_1518968496_189728.jpeg" alt="Ilustrasi Parpol: pengundian nomor urut parpol Peserta Pemilu 2019 di KPU pada 2018 lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Parpol: pengundian nomor urut parpol Peserta Pemilu 2019 di KPU pada 2018 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu 2019 diikuti oleh 20 partai politik. Di hajatan politik lima tahunan itu, banyak partai baru yang akhirnya tumbang. Mereka tak berhasil melewati ambang batas parlemen. Salah satu partai lama pun jadi korbannya.  Untuk pertama kalinya Indonesia menggelar Pemilu serentak yang digelar bebarengan dengan pilpres. Tercatat ada 18 partai politik yang menjadi kontestan diantaranya, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, Partai Demokrat, PSI, Berkarya, Garuda,Perindo, PBB, dan  PKPI.  Sempat, PBB dan PKPI masih belum masuk menjadi peserta Pemilu 2019‎. Karena KPU menyatakan dua partai politik tidak memenuhi syarat verifikasi faktual sehingga PBB dan PKPI dinyatakan tidak lolos.  Namun, akhirnya PBB dan PKPI menggugat keputusan KPU tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, akhirnya PBB dan PKPI dinyatakan sebagai partai peserta Pemilu Minggu (4/3).  Dalam sidang ajudikasi yang digelar, Bawaslu memenangkan gugatan PBB dan meminta agar KPU segera menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019.  "Mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan PBB sebagai peserta pemilu," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan, saat memimpin sidang putusan di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/3).  Bawaslu menilai bahwa PBB telah memenuhi syarat. Hal itu berdasarkan pertimbangan verifikasi faktual berita acara yang menyatakan status kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, domisili kantor dan keanggotaan pada Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, memenuhi syarat.  Terkait dengan polemik verifikasi KPU di Kolaka Timur, Bawaslu juga menyatakan hal itu bersifat sah. Bawaslu melihat bahwa Kabupaten tersebut merupakan daerah otonomi baru dan verifikasi dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  Keputusan Bawaslu itu kemudian diterima KPU. pada Selasa (6/3), KPU akhirnya menetapkan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019. Dalam penetapan tersebut, PBB mendapatkan nomor urut 19. PBB mendapat nomor urut 19. Sebab, nomor 15 hingga 18 diisi oleh parpol lokal Aceh. Parpol peserta pileg 2019 yang lain memiliki nomor urut 1-14.  Sementara, KPU telah menetapkan hasil perolehan suara partai politik di Pemilu 2019 pasca sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya PDIP mendapatkan perolehan suara tertinggi.  Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan anggota DPR dan DPD terpiliih yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Arief Budiman dan didampingi oleh Komisioner KPU lainnya.  "Berdasarkan Peraturan KPU, penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih dilakukan setelah KPU menindaklanjuti dan mlaksanakan putusan MK," kata Ketua Arief dalam rapat pleno.  Arief mengatakan, bila berdasarkan hasil keseluruhan jumlah suara sah nasional pemilu tahun 2019 sebesar 139.970.810. Dimana angka ambang batas parlemen dari suara sah sebesar 5.598.832,2 suara.  Dilanjutkan dia, dari 16 parpol peserta pemilu nasional 2019 hanya sembilan parpol memenuhi ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen.  Berikut ini hasil perolehan suara parpol nasional, PKB: 13.570.097 (9,69 persen), Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen), PDIP: 27.053.961 (19,33 persen), Golkar: 17.229.789 (12,31 persen), Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen) PKS: 11.493.663 (8,21 persen), PPP: 6.323.147 (4,52 persen), PAN: 9.572.623 (6,84 persen), Demokrat: 10.876.057 (7,77 persen)  ‎Kemudian partai yang tidak lolos ambang batas parlemen adalah‎, Garuda: 702.536 (0,50 persen), Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen), Perindo: 3.738.320 (2,67 persen), PSI: 2.650.361 (1,89 persen), Hanura: 2.161.507 (1,54 persen), PBB: 1.099.848 (0,79 persen), PKPI: 312.775 (0,22 persen)‎,  Kemudian PDIP yang paling banyak menempatkan kadernya di DPR. Tercatat sebanyak 128 yang lolos ke parlemen. Selanjutnya adalah Golkar (85), Gerindra (78), Nasdem (59), PKB (58), Demokrat (54), PKS (50), PAN (44), dan PPP (19). Total keseluruhan ada 575 anggota DPR.  Kemudian untuk DPRD DKI Jakarta, PDIP paling banyak meloloskan kadernya. Sebanyak ada 25 anggota yang lolos, diikuti Gerindra (19), PKS (16), Demokrat (10), PAN (9), PSI (8),‎Nasdem (7), Golkar (6), PKB (5), dan PPP (1).  &nbsp;

Pemilu Serentak Jadi Kuburan Partai Baru, Juaranya Masih Parpol Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/20191211_135850_HDR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Google Indonesia secara resmi mengungkap pencarian paling trending atau populer sepanjang 2019. Bertempat di agenda rutin tahunan Google Year End Search, penelusuran paling populer sepanjang 2019 diduduki oleh 'Cinta Luar Biasa', yakni judul lagu yang sedang menanjak dari penyanyi solo Andmesh Kamaleng.  Head of Marketing Indonesia, Filipina, and SEA NBU Google, Veronica Utami menyampaikan, Google Year End Search adalah sesuatu yang rutin dilakukan. "Year end search adalah sesuatu yang sangat menarik bagi kami, bukan hanya soal data, tetapi lebih ke apa yang sedang dirasakan, dipikirkan, dan sedang menjadi perbincangan di masyarakat," ujarnya di acara Google Year End Search 2019 di Jakarta, Rabu (11/12).  Lebih jauh, Veronica menuturkan, Trending Search bukan hanya berdasarkan pada topik apa yang paling banyak dicari saja, melainkan yang membawa peningkatan paling signifikan. "Trending Search adalah topik dengan peningkatan penelusuran paling tinggi dalam periode berkelanjutan sepanjang tahun ini dibandingkan tahun lalu," sambungnya.  Seperti sudah disinggung di atas, puncak trending search kali ini diduduki oleh judul lagu Cinta Luar Biasa dari Andmesh Kamaleng. Berada di posisi kedua, ada pencarian terpopuler terkait 'Pilpres 2019'.  Terkait dengan Pilpres 2019 yang menjadi trending pencarian Google sepanjang 2019, Veronica menambahkan hal tersebut terkait dengan 2019 yang penuh harapan dan perubahan bagi Indonesia. "Pilpres menjadi sesuatu atau topik yang trending di Google selama 2019. Ini menjadi gambaran masyarakat terkait harapan dan perubahan bagi bangsa ini selama 2019," tandas Vero.  Selain Cinta Luar Biasa dari Andmesh Kamaleng, Pilpres 2019, berikut pencarian paling populer lainnya dari Google di Indonesia sepanjang 2019.  1. Cinta Luar Biasa, Andmesh Kamaleng 2. Pilpres 2019 3. Dua Garis Biru 4. Hidup Sehat 5. Bucin 6. KKN Desa Penari 7. Telur Gulung 8. Keluarga Cemara 9. Nadiem Makarim 10. RUU KUHP  Selain mengungkap pencarian paling populer sepanjang 2019 berdasarkan Trending, Google juga membaginya kedalam kategori seperti peristiwa. Untuk kategori peristiwa, berikut pencarian paling banyak terkait peristiwa di Indonesia yang banyak dicari.  1. Audrey 2. Cacar Monyet 3. Sidang MK 4. Tangkuban Perahu 5. Kompensasi PLN 6. BMKG Gempa 7. RUU KUHP 8. Mobil Esemka 9. Kecelakaan Tol Cipularang 10. MRT Jakarta

Google Indonesia Ungkap Penelusuran Paling Trending Sepanjang 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/debat-capres-ke-4-jokowi-diklaim-punya-kejutan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pilpres 2024" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilpres 2024</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat berharap pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Hal itu tercermin dari penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu serta upaya rekonsiliasi dalam survei nasional persepsi publik terhadap penyelenggaraan pileg dan pilpres 2019 yang dirilis Cyrus Network.  Rilis Cyrus Network itu dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Ahmad Dasco, Jumat 9 Agustus 2019 di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Selatan. Dalam survei Cyrus Network, tercatat 90 persen responden menyatakan bahwa mereka menerima hasil Pileg dan Pilpres. Sekitar 93 persen responden juga menilai bahwa Pemilu 2019 berjalan aman dan tertib.  "Ini bukti bahwa di masyarakat rasa kebangsaan kita itu di atas segala-galanya. Sikap-sikap kenegarawanan pemimpin kita untuk mengutamakan kepentingan bangsa juga berperan terhadap penilaian masyarakat ini," kata Bambang Soesatyo.  Politikus Partai Golkar ini juga menyatakan bahwa penerimaan masyarakat ini menandakan kompetisi politik harusnya sudah selesai dan fokus harus dialihkan untuk memajukan bangsa dan negara. "Sekarang tinggal bagaimana mendorong pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini bisa lebih sukses," kata Bambang.  Terkait dengan upaya rekonsiliasi melalui pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan lawannya Prabowo Subianto juga dinilai positif oleh publik. Sebesar 63 persen responden mengapresiasi dan menilai pertemuan tersebut sebagai upaya rekonsiliasi, bukan hanya sekadar bagi-bagi jabatan.  "Saya sangat mengapresiasi dukungan publik terhadap proses rekonsiliasi ini. Kalau saya sekarang Ketua Umum Golkar saya tidak akan tanya berapa jatah Golkar, tapi saya akan tanya Pak Jokowi akan bawa kemana arah bangsa ini, butuh legislasi apa, dukungan apa, Golkar akan dukung. Kita juga menyerahkan kepada presiden soal bagaimana mekanisme penentuan orang-orang yang akan dipilih untuk membantunya," kata Bambang.  Sementara itu, CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat juga melihat dukungan publik ini sebagai sinyal bahwa masyarakat lelah terhadap pemecahbelahan politik yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir. "Di sini terlihat masyarakat berharap bisa terbentuk pemerintahan yang efektif dari Pemilu yang lalu," kata Hasan.  Dia juga menilai upaya ini perlu dilakukan dengan merangkul sebanyak mungkin energi bangsa, kekuatan-kekuatan politik, supaya bisa membangun pemerintahan yang efektif. Karena pemerintahan efektif harus ada perencanaan melalui legislasi, ketika banyak yang support di parlemen semakin bagus sebenarnya.  "Eksekutif yang mengeksekusi rencana juga harus bagus dan kompeten. Ketika presiden diberikan opsi banyak orang kompeten kan bagus, tapi jangan sampai presiden dibelenggu juga," kata Hasan.  Survei Cyrus Network dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error sebesae ± 3 persen.

Legitimasi Hasil Pemilu Kuat, Masyarakat Harap Pemerintahan Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Mega-Prabowo.jpg" alt="Pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7)." width="100%">
<figcaption>Pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemarin (24/7) seolah menegaskan posisi Partai Gerindra pasca pemilihan umum presiden (pilpres). Berbagai kalangan menganggap pertemuan tersebut sebagai isyarat bahwa Gerindra tidak akan berada jauh dari barisan pemerintah. Seandainya menjadi oposisi pun, Gerindra diprediksi tidak akan terlalu "galak" pada kebijakan pemerintah.  Pertemuan dua pimpinan parpol itu diadakan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo tiba di rumah Megawati dengan naik mobil Toyota Alphard bernopol B 108 PSD sekitar pukul 12.30. Dia didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo. Kedatangannya disambut Megawati bersama keluarga. Puan Maharani yang pertama menyalami Prabowo, kemudian diikuti Prananda Prabowo. Selanjutnya, Prabowo menyalami Megawati.  Selain Puan dan Prananda, Megawati didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, politikus PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Prabowo dijamu dengan berbagai masakan yang dimasak sendiri oleh Megawati. Bakwan menjadi menu pembuka pertemuan tersebut.  Prabowo mengatakan, sebenarnya dirinya sudah lama ingin bertemu dengan Mega, sapaan Megawati. Sebab, dia dari dulu sudah dekat dengan istri almarhum Taufiq Kiemas itu dan keluarganya. Menurut Prabowo, dalam pertemuan tersebut, Mega memenuhi janjinya memasak nasi goreng (nasgor) untuknya. "Luar biasa nasi gorengnya. Saya sampai nambah," ungkap ketua umum Partai Gerindra itu saat memberikan keterangan pers di teras rumah Mega.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pertemuan-megapro.jpg" alt="Megawati Soekarnoputri menjamu Prabowo Subianto dan rombongan elite PDIP-Gerindra, Rabu (24/7). (dok. PDIP)" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarnoputri menjamu Prabowo Subianto dan rombongan elite PDIP-Gerindra, Rabu (24/7). (dok. PDIP)</figcaption>
</figure> Pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Mantan Danjen Kopassus tersebut merasa selalu mendapat penghormatan dan perlakuan baik dari Mega dan keluarganya sejak dulu. Memang dirinya kadang-kadang berbeda dalam sikap politik. Namun, menurut Prabowo, itu bukan hal prinsip. Yang utama adalah keduanya sama-sama patriot dan berkomitmen bahwa NKRI harga mati. "Terima kasih nasi gorengnya, Ibu. Kami juga menunggu Ibu jalan-jalan ke Hambalang (kediaman Prabowo, Red)," ucapnya.  Sementara itu, Megawati menyatakan, pertemuan tersebut seharusnya sudah terlaksana beberapa waktu lalu. Namun, karena sibuk dengan pemilu, baru saat ini pertemuan bisa diadakan. Menurut dia, Prabowo menagih terus untuk dimasakkan nasi goreng. Sebab, nasi goreng yang dia buat disebut enak sekali. "Setelah dibuktikan, beliau dan semua yang hadir bilang memang enak," seloroh Mega.  Presiden kelima RI itu menambahkan, ternyata ada sesuatu yang bisa meluluhkan hati laki-laki, yaitu politik nasi goreng. Masakan yang dibuatnya ternyata ampuh meluluhkan hati Prabowo.  Mega menyampaikan kepada Prabowo bahwa berbeda pendapat itu biasa, tapi tidak perlu diterus-teruskan. Dia mengajak Prabowo menjalin persahabatan kembali. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan bangsa. Jika nanti Prabowo ingin bertemu dengan Joko Widodo (Jokowi), Mega mengaku siap mengantarkannya. Namun, dia menyarankan agar Prabowo langsung bertemu dengan Jokowi. "Pak Jokowi pasti akan menerima beliau dengan baik," kata dia.  Namun, Mega membantah jika pertemuan tersebut dikaitkan dengan bursa menteri dan koalisi dalam pemerintahan. Dia menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Jokowi. "Itu hak prerogatif presiden, bukan saya," tutur dia.  Sementara itu, kehadiran Budi Gunawan dalam pertemuan politik tersebut memunculkan tanda tanya. Jabatannya sebagai kepala BIN dianggap tidak terlalu terkait dengan pertemuan itu. Saat Jokowi bertemu Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus pada 13 Juli lalu, pria yang akrab disapa BG tersebut juga hadir. Dia pun menjadi sorotan media.  Ditanya soal kehadiran BG, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab diplomatis. Menurut dia, badan-badan negara mempunyai tanggung jawab pascapemilu untuk membangun suasana kondusif. "Agar bisa membangun sebuah rasa ketenteraman dan optimisme," jelasnya.  Menanggapi pertemuan itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertemuan tersebut biasa dalam momen pascapemilu. "Itu pertemuan antar pimpinan partai. Itu dalam komunikasi politik," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.  Soal peluang masuknya Gerindra ke gerbong koalisi pemerintah, sosok yang juga menjabat menteri perindustrian tersebut menyatakan, masih dibutuhkan komunikasi lebih lanjut. Apalagi jika ada deal untuk memberikan jabatan seperti kursi pimpinan MPR. Sebab, Airlangga menilai partai Koalisi Indonesia Kerja tetap menjadi prioritas. "(Kursi MPR, Red) prioritas kepada anggota koalisi dulu. Anggota koalisi tentu semuanya terakomodasi dulu, plus DPD," imbuhnya.  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pertemuan Prabowo-Megawati kemarin merupakan drama lanjutan dari pertemuan Prabowo-Jokowi di MRT Lebak Lubus 13 Juli lalu. Menurut dia, Prabowo merasa sangat perlu bertemu Megawati karena menjadi tokoh kunci dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). ''Pertemuan tadi siang (kemarin, Red) menguatkan pertemuan sebelumnya," kata Ujang.  Rangkaian pertemuan tersebut adalah prasyarat untuk rekonsiliasi. Sebab, rekonsiliasi tidak bisa selesai hanya sampai Jokowi. Karena itu, Prabowo terus menjajaki pertemuan dengan tokoh kunci lainnya, termasuk Megawati.  Selain itu, sambung dia, pertemuan kemarin bisa juga dibaca bahwa Prabowo sedang kulonuwun (permisi) untuk masuk pemerintahan. Kemungkinan tersebut cukup beralasan. Selama menjadi oposisi, keuntungan politik Gerindra tidak begitu besar. Suara pileg hanya naik beberapa persen dari Pemilu 2014. Sedangkan di pilpres juga kalah. ''Hasil menjadi oposisi tidak begitu bagus," jelasnya.  Karena itu, Gerindra mencoba alternatif dengan menjadi bagian dari pemerintahan.

Cerita di Balik Politik Nasgor Mega yang Meluluhkan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/bandung-mawardi.jpg" alt="bandung mawardi" width="100%">
<figcaption>bandung mawardi</figcaption>
</figure>PADA 1989, orang-orang kasmaran terlena mendengar lirik lagu: Jangan berakhir/ aku tak ingin berakhir/ satu jam saja/ kuingin diam berdua/ mengenang yang pernah ada// Jangan berakhir/ Karena esok tak akan lagi/ satu jam saja/ hingga kurasa bahagia/ mengakhiri segalanya.  Pengharapan itu dilantunkan Asti Asmodiwati. Orang-orang kasmaran mengingat lagu itu berjudul Satu Jam Saja. Lagu belum jemu didengar dan mengenang masa lalu meski situasi masa sekarang terlalu berubah. Abad XXI seperti menampik hasrat orang bernostalgia. Ingatan gampang berjatuhan dan tercecer.  Kini ”satu jam saja” tak harus mengingatkan lagu bertema asmara. Kita mulai ingin membuat ingatan untuk peristiwa pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto 13 Juli 2019.  Pertemuan dimulai di Stasiun MRT Lebak Bulus (Jakarta) berlanjut ke Stasiun Senayan. Mereka berjalan berdua diiringi puluhan orang dan ditonton ratusan orang menuju restoran di pusat perbelanjaan. Dua tokoh tenar yang ingin makan bersama. Di restoran, mereka bersantap dan bercakap.  Peristiwa demi peristiwa menjadi ”tontonan” politik bagi publik gara-gara disiarkan langsung oleh televisi. Para pembaca berita dalam bentuk kata-kata dan foto tercetak bersabar menunggu untuk mengerti peristiwa dan tokoh.  Kita tak pernah membaca ada ”satu jam saja”. Berita ingin mengajak kita berpikir makna waktu di hitungan satu jam sanggup meredakan keriuhan politik dan mengumumkan pengharapan bersama demi Indonesia.  Satu jam itu sudah berakhir, tak seperti keinginan Asti Asmodiwati. Jokowi dan Prabowo sudah bersalaman, bercakap, dan makan bareng mengartikan ”kemesraan” politik. Berdua sedang mencipta kenangan bagi anak-cucu di masa depan. Mereka pernah bertarung di hajatan demokrasi, memiliki hak untuk bersua dan bergandengan memuliakan Indonesia dengan pelbagai sangsi dan ramalan.  Satu jam ”saja” mungkin berpamrih membuat Indonesia ”bahagia”, meniru keinginan dalam lagu Asti Asmodiwati. Hajatan demokrasi berakhir, satu jam pertemuan pun berakhir. Peristiwa-peristiwa itu menandai bakal ada gubahan ”lagu merdu” dilantunkan bersama oleh para elite politik, menempuhi rel waktu 2019–2024.  Pertemuan di stasiun. Mereka berada di Jakarta. Beruntung mereka tak menjadwalkan pertemuan di Stasiun Balapan (Solo). Mereka bisa menangis jika bertemu dan bercakap di stasiun yang telanjur terasosiasikan dengan ”kecengengan”. Stasiun yang menguak asmara picisan di lagu Didi Kempot. Lagu berjudul Stasiun Balapan masih terus dilantunkan dan menjadi lagu cengeng sepanjang masa.  Di Stasiun Lebak Bulus dan Stasiun Senayan, Jokowi dan Prabowo tak memesan lagu untuk didengarkan bersama. Lagu belum perlu pada kehangatan pertemuan yang dikepung keramaian. Lagu-lagu asmara cengeng biarlah milik kaum kasmaran memilih cuti dari politik mutakhir.  Kaum keranjingan sastra mungkin berlagak ingin mengenang peristiwa di stasiun mengacu ke novel gubahan Putu Wijaya. Pada 1979 terbit novel berjudul Stasiun. Putu Wijaya tak pernah meniatkan itu novel di peristiwa politik bakal tergelar di Indonesia abad XXI.  Dulu Stasiun menang dalam Sayembara Mengarang Roman Dewan Kesenian Jakarta (1975). Pada masa 1970-an, stasiun menjadi tempat puitis. Para pengarang menggubah puisi, cerita pendek, dan novel berlatar atau mengenai stasiun. Keranjingan itu sampai sekarang belum dikalahkan oleh terminal bus atau bandara. Stasiun terus menggerakkan sastra Indonesia, belum mau berhenti. Para pengisah stasiun adalah Putu Wijaya, Mira W., Seno Gumira Ajidarma, Joko Pinurbo, dan lain-lain.  Jokowi dan Prabowo belum mau mengaku sebagai pembaca fanatik sastra Indonesia. Mereka tak sempat memikirkan stasiun berkaitan kesusastraan. Urusan mereka adalah pertemuan berdalih demokrasi dan ”imajinasi” Indonesia masa depan. Mereka bukan pembaca novel Stasiun (Putu Wijaya) atau Masih Ada Kereta yang Akan Lewat (Mira W.).  Dulu Putu Wijaya bercerita keterasingan dan sepi. Novel berkaitan filsafat. Mira W. (1982) memilih mengisahkan jalinan asmara menegangkan dan menakjubkan. Pembaca boleh menangis.  Joko Pinurbo memilih menulis puisi berjudul Di Stasiun. Puisi jarang terbaca gara-gara tak terlalu digemari. Puisi pendek ditulis pada Maret 1985. Kita membaca: kan lebih lama lagikah kita menunggu?/ bulan (lihat!) teronggok di bangku-bangku// kereta sudah lama lalu (kata seseorang di sampingmu)/ suaranya (dengar!) gemuruh di kota impian itu. Puisi ditulis saat Joko Pinurbo berusia 23 tahun.  Prabowo datang dulu ke Stasiun Lebak Bulus menunggu kedatangan Jokowi. Di situ, para wartawan pun menunggu untuk memotret dua tokoh berbaju putih salaman. Prabowo menunggu tak seperti dalam puisi gubahan Joko Pinurbo.  Gerak kedua tokoh terus disorot kamera para wartawan. Kita belum bisa memastikan ada sastrawan turut di peristiwa mendebarkan, dari stasiun ke stasiun, berakhir di restoran. Di situ, peristiwa makan mirip pentas teater. Jokowi dan Prabowo menjadi ”aktor”. Kita belum mendapat judul untuk pentas yang berlangsung sekian menit. Di situ, ”dua aktor” besar makan berbeda menu. Makan itu teater! Para seniman teater kelak bisa mengalihkan pentas di restoran ke Taman Ismail Marzuki atau Gedung Kesenian Jakarta.  Prabowo memilih menu sate kambing. Jokowi memesan pecel. Selera berbeda, tapi ditaruh di atas meja mengesahkan makan bersama. Restoran menjadi ruang politik.  Sejak awal abad XX, kaum elite terpelajar dan kaum pergerakan mulai masuk ke restoran-restoran untuk percakapan politik atau bergosip. Di tanah jajahan, pilihan duduk bersama makan-minum di restoran mengartikan kemodernan atau ”kemadjoean”. Restoran jadi tempat idaman dan lazim dalam arus pergerakan politik dan intelektual. Kita saja masih kesulitan membuat daftar nama restoran, alamat, menu, pemilik, dan peristiwa penting di situ di album sejarah Indonesia.  Pengisahan restoran secara tragis justru disampaikan Afrizal Malna. Pada 1991, ia menggubah puisi berjudul Restoran dari Bahasa Asing. Puisi unik dan merepotkan bagi pembaca yang ingin wajar-wajar saja. Afrizal Malna menanggapi lakon mutakhir di perkotaan pada masa Orde Baru. Kita membaca: ”Ah, ada tamu yang lain, bikin restoran dari bahasa asing. Mereka saling gosok sepatu di tiang listrik.”  Di restoran Jokowi dan Prabowo beradegan duduk di kursi. Di depan ada meja makan. Mereka tak lesehan. Afrizal Malna (1990) pernah menulis puisi berjudul Biografi di Atas Meja Makan. Kita sajikan penggalan: ”Meja makan telah disusun lagi, di antara taplak, piring, dan sendok. Riwayat hidupmu dibaca lagi, penuh kawat berduri.” Kita masih belum mengerti.  Restoran mengingatkan pada rezim Orde Baru. Afrizal Malna (2005) dalam memoar mengungkapkan nasib diri dan keluarga: ”Orde Baru kemudian mengubah semuanya. Restoran kami digusur. Ayah lalu banyak ditipu oleh teman-teman dagangnya sendiri. Dan kehidupan restoran yang sebelumnya tidak menggunakan sistem gaji, melainkan bagi hasil, mulai berubah.” Restoran teringat kekuasaan. Pada abad XXI, restoran pun kekuasaan dalam adegan makan bersama disorot kamera. Begitu. (*)  Bandung Mawardi, kuncen Bilik Literasi

Satu Jam: Stasiun dan Restoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/asfinawati-syahrul.jpg" alt="Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Syahrul Yuniar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Syahrul Yuniar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>SEPANJANG pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), banyak pihak menilai, sektor hukum dan HAM membutuhkan perbaikan.  Masalah penegakan hukum, lambatnya penuntasan kasus HAM, menjadi salah satu tolok ukur. Tidak heran, menteri serta pejabat yang bakal menduduki pos penting di sektor tersebut diharapkan mampu membawa solusi. Seperti apa sosok yang dibutuhkan? Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar dengan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.  ---  Lima tahun belakangan, sektor hukum dan HAM di Indonesia sering menjadi sorotan. Di pemerintahan berikutnya, apa saja yang harus dilakukan?  Pertama, yang harus diperbaiki adalah visi-misi presiden yang harus banyak memberikan porsi kepada hukum, HAM. Termasuk penegakan hukum dan HAM. Kalau kita dengar pidatonya, kan tidak ada kata kunci hukum, HAM, antikorupsi. Nggak ada. Lebih banyak pembangunan. Apa yang dinyatakan itu, titik beratnya adalah ekonomi, infrastruktur, pendidikan SDM untuk menyokong itu. Dan, itu sebetulnya masih sama dengan lima tahun lalu.  Apa yang dibutuhkan untuk reformasi hukum dan HAM saat ini?  Ada beberapa hal. Pertama adalah HAM. Jadi, di atas kertas HAM itu mainstream, arus utama di Indonesia. Tapi, dipenegakannya tidak ada. Yang kedua soal peradilan dan itu artinya penegakan hukum. Polisi, kejaksaan, hakim. Harus ada penegakan hukum yang berkeadilan, bukan untuk kepentingan politik. Jangan sampai menersangkakan orang itu untuk kepentingan politik, tetapi, memang demi peradilan. Dan banyak sekali orang mengadu bahwa mereka kesulitan (mendapat keadilan karena) dimintai uang dan lain-lain. Yang ketiga sebetulnya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan zaman dulu, yang sudah tidak sesuai lagi dengan HAM yang sudah menjadi arus utama itu.  Sosok ideal yang harus dipilih Jokowi - Ma’ruf mengisi posisi penting di bidang hukum dan HAM, apakah dari parpol atau profesional?  Kalau untuk kabinet, yang pasti harus orang yang memiliki rekam jejak yang baik. Dalam arti, dia kalau berpendapat bukan karena dibayar atau karena pilihan politiknya, tapi sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan hukumnya atau HAM. Dan yang kedua, jangan salah, tidak semua orang hukum mengerti HAM. Karena itu, dia perlu juga memiliki perspektif HAM. Jadi, kalau ditanya apakah dia orang politik atau bukan, menurut saya, kita harus keluar dari situ. Sebab, bisa saja orang yang tidak masuk partai politik terpenjara oleh kubu-kubu. Bisa saja kan. Dia harus punya ilmu hukum dan mengerti, paham HAM, dan terbukti dalam rekam jejaknya. Kalau dia berpendapat, bukan karena kepentingan.  Harapan dan mimpi Anda untuk perbaikan hukum dan HAM di masa yang akan datang?  Harus bersih dari kekuasaan, politik. Dia harus menjadi pegangan utama. Tidak dikangkangi politik dan kepentingan politik. Apalagi kepentingan pemerintah atau partai-partai dominan di DPR.

Direktur YLBHI: Menteri Harus Steril dari Kepentingan Parpol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pilpres 2019

Berita Terkini