<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id=":1du" class="ii gt"> <div id=":1dt" class="a3s aiL "> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/fadjar-2269281853.jpg" alt="Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya Fadjar Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono menyampaikan rasa duka cita atas meninggalnya Fadjar Panjaitan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Fadjar Panjaitan, meninggal dunia di Jakarta pada Kamis (22/2) dini hari. Sekda di era kepemimpinan Fauzi Bowo hingga Joko Widodo itu meninggal di usianya yang mencapai 68 tahun. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini jenazah Fadjar Panjaitan disemayamkan di rumah duka Jalan Duri Utama Raya No 20, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya, almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas meninggalnya Fadjar, Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono menyampaikan rasa duka citanya. "Atas nama Pemprov DKI Jakarta dan sebagai pribadi, saya menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Bapak Fadjar Panjaitan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semasa hidupnya, Fadjar mengabdikan diri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta. Ia menapaki karier mulai dari staf kelurahan dan pensiun di posisi puncak sebagai Sekretaris Daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di antara periode tersebut, ia juga sempat menduduki berbagai posisi seperti camat, Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kepala Biro Administrasi Wilayah, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. "Selama menapaki karier, sampai di posisi tertinggi sebagai Sekda, Pak Fadjar dikenang sebagai pribadi yang baik," ungkap Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Fadjar adalah panutan bagi para penerus di birokrasi Provinsi DKI Jakarta. Fadjar menjadi Sekda pada masa Gubernur Fauzi Bowo dan Gubernur Joko Widodo. Selama 2010-2013 itu ia mengantarkan transisi kepemimpinan dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kecintaan Fadjar kepada Jakarta dan negeri ini juga tidak surut meski sudah tidak menjadi ASN.&nbsp;"Setelah purnabakti dari kedinasan, ia pun masih mengabdikan diri untuk Gerakan Pramuka di DKI Jakarta. Semoga amal ibadah dan kebaikan beliau diterima Allah SWT," pungkas Heru.</div> </div> </div> </div>

Semasa hidupnya, Fadjar mengabdikan diri bekerja sebagai ASN Pemprov DKI Jakarta. Ia menapaki karier mulai dari staf kelurahan.

Fadjar Panjaitan, Sekda DKI Jakarta Era Fauzi Bowo hingga Jokowi  Tutup Usia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/heru-di-ancol-1703761281.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara. Dengan stasiun pompa ini dapat mengurangi risiko banjir di tujuh kecamatan di Jakarta. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013472675/kementerian-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-indonesia-dan-prime-video-bekerja-sama-untuk-promosikan-cerita-indonesia-pada-dunia">Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Prime Video Bekerja sama untuk Promosikan Cerita Indonesia pada Dunia</a> Pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong ini sendiri merupakan sinergi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemprov DKI Jakarta. &ldquo;Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang telah merealisasikan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong," ujar Heru kepada wartawan, Senin (11/12). Ia menjelaskan, Stasiun Pompa Ancol Sentiong menjadi salah satu infrastruktur pengendali banjir yang dapat mengurangi risiko serta mereduksi banjir seluas 879 hektare pada tujuh kecamatan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Adapun tujuh kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Pademangan, Tanjung Priok, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Matraman, dan Kecamatan Senen. "Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berkontribusi dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR,&rdquo; tegas Heru. Kepala Sekretariat Presiden itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir bagi Kota Jakarta, seperti Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, sodetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur (KBT), serta pembangunan tanggul pantai pesisir Jakarta. (*)

Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara

Bareng Jokowi, Heru Budi Resmikan Stasiun Pompa Ancol, Bisa Reduksi Banjir di 7 Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/15/Screenshot_2023-10-15-21-19-02-122-edit_comandroidchrome-1058215195.jpg" alt="Ketua PSSI Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka pameran trofi Piala Dunia U-17" width="100%">
<figcaption>Ketua PSSI Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka pameran trofi Piala Dunia U-17</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan seluruh jajarannya akan intensif dalam membantu menyosialisasikan penyelenggaraan Piala Dunia U-17, guna meningkatkan partisipasi masyarakat lebih luas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013078671/prabowo-jadi-pihak-paling-diuntungkan-jika-mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-capres-cawapres">Prabowo Jadi Pihak Paling Diuntungkan jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres</a> &ldquo;Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang pertama (dilakukan) seperti ini car free day ini. Nanti ada maskot-maskot kita sampaikan kepada masyarakat,&rdquo; kata Heru saat menghadiri pameran trofi Piala Dunia U-17 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Minggu. Heru menyampaikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan tersebut, akan berperan aktif dalam sosialisasi Piala Dunia U-17. Menurutnya dengan melibatkan ASN, pesan tentang Piala Dunia U-17 dapat sampai ke berbagai lapisan masyarakat secara luas sehingga dengan begitu akan menciptakan antusiasme dan partisipasi yang tinggi dalam mendukung kesuksesan kejuaraan tersebut. &ldquo;Semua pejabat DKI akan menyampaikan juga bahwa akan ada agenda Piala Dunia, banyaklah ada 36 sampai 40 dinas bisa menyampaikan, pertama Dinas Olahraga, termasuk para wali kota,&rdquo; kata Heru. Heru mengaku siap mendukung penuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Bentuk dukungan lainnya adalah dengan menyiapkan fasilitas lapangan latihan di Lapangan Banteng. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan Satpol PP dan sudah berkoordinasi kepada aparat kepolisian hingga Kodam untuk memastikan keamanan penyelenggaraan Piala Dunia berjalan aman dan lancar nantinya. &ldquo;Tentunya apa kebijakan dari Pak Erick selaku Ketua PSSI saya back up dari Jajaran Pemda DKI Jakarta, semoga sukses U-17,&rdquo; kata Heru. Ia berharap dengan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara semua pihak dapat menjaga keamanan dan kelancaran turnamen tersebut sehingga Indonesia dapat sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 yang berkesan. Di tempat yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah, termasuk di antaranya Gubernur DKI. Terutama dalam urusan upaya promosi untuk mendorong kehadiran penonton ke setiap stadion. Erick mengatakan bahwa FIFA telah menargetkan ke LOC penonton piala Dunia U-17 mencapai 10-18 ribu orang setiap pertandingan. "Itu target yang harus didorong pemenuhannya sama-sama. Pak gubernur punya komitmen tinggi saya juga punya komitmen tinggi untuk mendorong target tiket paling tidak rata-rata laku sebanyak 10 ribu. Kita coba berbagai cara," kata Erick. Piala Dunia U-17 2023 akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di empat stadion meliputi Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung di Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013078542/meski-kemarau-zulhas-apresiasi-sulsel-jadi-penghasil-beras-terbesar-se-indonesia">Meski Kemarau, Zulhas Apresiasi Sulsel Jadi Penghasil Beras Terbesar se Indonesia</a> Sebanyak 24 negara peserta termasuk Indonesia yang sekaligus tuan rumah akan bersaing menjadi juara turnamen level junior tersebut. (*) &nbsp;

Heru Budi Hartono memastikan seluruh jajarannya akan intensif dalam membantu menyosialisasikan penyelenggaraan Piala Dunia U-17,

Heru Sebut Pemprov DKI Berkomitmen Penuh Dukung Penyelenggaraan Piala Dunia U-17

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/heru-budi-2080069636.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi usai mengecek LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi usai mengecek LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menilai usulan legislator terkait sistem ganjil-genap di Jakarta diberlakukan selama 24 jam untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Ibu Kota merupakan ide bagus, dikutip dari Antara (25/8). "Ya ide bagus (penerapan 24 jam ganjil-genap)," kata Heru usai meninjau Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek), dikutip dari Antara, Jumat (25/8). Menurut Heru, penerapan ganjil-genap 24 jam di Jakarta itu perlu adanya koordinasi lebih dalam dengan Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengkaji usulan tersebut dan berkomunikasi lebih dalam lagi dengan pemerintah pusat. "Mudah-mudahan, kita kaji 2-3 hari ini, saya komunikasi dulu dengan pusat, ide bagus," ujar Heru. Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah menyarankan kebijakan ganjil-genap kendaraan selama 24 jam atau sehari penuh untuk menjaga kualitas udara di Jakarta. "Pemerintah provinsi DKI perlu segera evaluasi bekerja dari rumah (work from home/ WFH), kalau evaluasinya sangat kecil untuk mengurangi polusi, segera ganjil genap ini berlaku 24 jam," kata Ida kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/8). Ida menuturkan sebaiknya jam tertentu ganjil genap yang berlaku setiap hari kerja dimulai pada pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan berlanjut sore pukul 16.00 WIB-21.00 WIB diubah menjadi 00.00 hingga 23.59 WIB. Kendati demikian, dia menegaskan saran ini bisa terus dilakukan jika terbukti betul mengurangi kemacetan serta polusi udara. (*)

Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono nilai usulan legislator terkait sistem ganjil-genap di Jakarta diberlakukan selama 24 jam ide yang bagus.

Heru: Usulan Ganjil-Genap di Jakarta 24 Jam Ide Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/IMG_20230728_152805-3171335738.jpg" alt="Kondisi terkini Hutan Kota Cawang, Jakarta Timur, yang disebut sebagai sarang LGBT (Royyan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Kondisi terkini Hutan Kota Cawang, Jakarta Timur, yang disebut sebagai sarang LGBT (Royyan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa penertiban Hutan Kota Cawang dilakukan lantaran ada pelanggaran. Hal itu diungkapkannya menanggapi komentar Komisioner Komnas HAM Anis yang menyebut penertiban LGBT untuk mengakses fasilitas umum itu menyalahi HAM. <div dir="auto">"Jika punya Pemda melalui Kasatpol PP menindak warga, artinya warga itu adalah melakukan tindakan perbuatan negatif, udah jawabannya itu," katanya kepada wartawan, Minggu (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mencontohkan, jika ada warga yang membuang sampah sembarangan, itu pun pasti akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Taman itu untuk berinteraksi yang positif. Ya sudah warga lakukan saja di taman adalah berinteraksi positif," tegas Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011806047/bantah-spekulasi-redho-tri-agustian-lgbt-presma-umy-tidak-sesuai-dengan-reputasi">Bantah Spekulasi Redho Tri Agustian LGBT, Presma UMY: Tidak Sesuai dengan Reputasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu memastikan, tindakan penertiban di Hutan Kota Cawang lantaran disebut sebagai markas LGBT melakukan tindak asusila sudah sesuai peraturan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemda DKI melakukan sesuai dengan aturan yang ada," pungkas Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011804482/redho-tri-agustian-korban-mutilasi-waliyin-di-sleman-ternyata-sedang-mendapat-beasiswa-meneliti-perilaku-lgbt">Redho Tri Agustian Korban Mutilasi Waliyin di Sleman Ternyata Sedang Mendapat Beasiswa Meneliti Perilaku LGBT</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperhatikan nilai-nilai HAM terkait penertiban kelompok LGBT di Hutan Kota UKI Cawang, Jakarta Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengingatkan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi pembatasan akses khusus untuk LGBT ke hutan itu bisa jadi mengarah pada diskriminasi dalam akses pelayanan publik. Imbasnya berarti berpotensi melanggar HAM.&nbsp;</div>

Tindakan penertiban di Hutan Kota Cawang lantaran disebut sebagai markas LGBT melakukan tindak asusila sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Penertiban LGBT di Hutan Kota Cawang Berpotensi Langgar HAM, Heru Budi Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/02/heru-dan-pln-3768313737.jpg" alt="Heru Budi Hartono dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo." width="100%">
<figcaption>Heru Budi Hartono dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini sedang memproses realisasi pengadaan kendaraan ramah lingkungan untuk operasional kedinasan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta, sekaligus mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). "Sedang dalam proses pengadaan sesuai rencana dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Dalam waktu dekat, realisasi kendaraan berbasis energi terbarukan akan dijalankan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat dihubungi di Jakarta, Minggu (2/7). Saat ini, kata Heru kendaraan umum seperti bus-bus di DKI Jakarta sebagian sudah menggunakan bahan bakar dan bus elektrik (listrik). Heru menyebut, penggunaan kendaraan listrik di DKI Jakarta selain untuk mendukung program nasional, juga menurunkan beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbahan dasar fosil, dan meredam emisi karbon. "Khusus anggaran belanja BBM untuk mobil dinas akan semakin hemat. Jadi, kelak hanya alat berat (backhoe) dan lain-lainnya yang masih mengonsumsi BBM," ujar Heru. Lebih lanjut, Heru mengimbau masyarakat DKI agar tidak ragu menggunakan kendaraan terelektrifikasi, baik untuk menggunakan angkutan umum maupun melakukan konversi motor bermesin konvensional ke penggerak listrik. Heru meyakini imbauan tersebut sangat baik untuk kemajuan Jakarta sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat DKI. "Saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama semua kendaraan roda dua di DKI baik milik jajaran Pemprov maupun masyarakat akan beralih ke motor listrik. Kami lagi memikirkan program insentif untuk mempercepat ke arah sana," jelas Heru. Lebih lanjut, Heru mengaku menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid sebagai kendaraan dinas. Mobil itu baru diterima Heru setelah sembilan bulan menjabat sebagai Pj Gubernur. Mobil bertenaga gabungan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik itu telah digunakan Heru dalam melakukan aktivitasnya sebagai Pj Gubernur. Heru mengaku, penggunaan kendaraan mobil dengan bahan bakar minyak ataupun mobil listrik memiliki rasa nyaman yang sama. "Baru saja satu minggu menggunankan mobil Hybrid. Saat KTT ASEAN yang lalu, kami sering memanfaatkan mobil listrik untuk transportasi delegasi. Saya merasa sama nyamannya dengan kendaraan BBM biasa," kata Heru. (*)

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang memproses realisasi pengadaan kendaraan ramah lingkungan untuk operasional kedinasan

Pj Gubernur DKI Sebut Mobil Listrik Dinas sudah Masuk Proses Pengadaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/IMG_20230619_164131-2475750636.jpg" alt="Sapi jenis Limousin Cross yang menjadi sapi kurban Presiden Joko Widodo di Sumbar." width="100%">
<figcaption>Sapi jenis Limousin Cross yang menjadi sapi kurban Presiden Joko Widodo di Sumbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masjid Istiqlal sudah menerima hewan kurban sebanyak 43 ekor sapi dan 8 ekor kambing pada momen Idul Adha 1444 H. Dari jumlah tersebut, beberapa pejabat mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, hingga Penjabat (Pj)&nbsp; Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut menyumbang hewan kurban. <div dir="auto">"Perolehan hewan kurban saat ini yang sudah konfirmasi ke kami adalah sebanyak 45 tetapi fakta di lapangan baru 38 sapi dan 8 ekor kambing," ujar Ketua Panitia Idul Adha Masjid Istiqlal Abu Hurairah kepada wartawan, Kamis (29/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sapinya Ibu Mega betul beberapa, Menteri Perhubungan, LHK, tetangga kami Jenderal Dudung, Pak PJ Gubernur, Pak Yusuf Hamka, dari Densus 88, Pak Kapolri," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Masjid Istiqlal menerima hewan kurban dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 H yang jatuh hari ini, Kamis (29/6). Adapun sapi dari Jokowi berbobot sebesar 1,2 ton dan sapi dari Ma'ruf berbobot sebesar 1,1 ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sapi Pak Presiden dan Wapres itu datangnya kemarin dan sudah serah terimakan kepada Pak PLT," ujar Ketua Panitia Kurban Masjid Istiqlal Abu Hurairah kepada wartawan, Kamis (29/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk sapi Pak Presiden itu jenisnya Simmental beratnya 1,2 ton, kemudian sapi Pak Wapres itu jenisnya Limosin Cross beratnya 1,1 ton," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abu Hurairah memastikan bahwa sapi super besar itu sudah melewati pemeriksaan yang ketat dan sudah dinyatakan sehat dari Dinas Sosial DKI Jakarta. "Sudah memeriksanya tidak ada lecet, tidak ada luka, tidak ada penyakit-penyakit lainnya," jelasnya.</div>

"Sapinya Ibu Mega betul beberapa, Menteri Perhubungan, LHK, tetangga kami Jenderal Dudung, Pak PJ Gubernur, Pak Yusuf Hamka, dari Densus 88"

Yusuf Hamka, Heru Budi, hingga Megawati Kurban di Masjid Istiqlal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG-20230522-WA0003-540978282.jpg" alt="- Ruko yang memakan bahu jalan di Pluit beberapa sudah terlihat membongkar kramik yang menutup jalan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>- Ruko yang memakan bahu jalan di Pluit beberapa sudah terlihat membongkar kramik yang menutup jalan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bangunan ruko di Pluit Karang Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara, yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021, tetap dibongkar meski pemilik belum membongkarnya secara mandiri. "Kan ada beberapa ruko yang sudah dibongkar. Yang belum (besok) ada penegakan hukum (pembongkaran berdasarkan peraturan daerah)," kata Heru usai meninjau sarana pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (23/5). Sejumlah penyewa bangunan ruko dan karyawan rumah toko (ruko) di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit Karang Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara, sempat menolak bangunan ruko yang mencaplok bahu jalan dan saluran air itu dibongkar. Namun protes tersebut bukan ditujukan warga kepada pemerintah, melainkan kepada Ketua RT 011/RW 03 Riang Prasetya. Para karyawan dan penyewa bangunan ruko itu menilai Ketua RT 011/RW 03 Riang Prasetya bertindak arogan dengan pernyataannya yang mau membongkar sendiri bangunan ruko yang melanggar aturan di Pluit Karang Niaga. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, pembongkaran mandiri pasti dilaksanakan oleh pemilik bangunan ruko yang melanggar aturan di Pluit Karang Niaga hingga tenggang waktu pada Selasa ini berakhir. Hal ini disampaikan Ali di sela acara Silaturahmi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan dan Dekranasda Provinsi DKI Jakarta di Aula Candi Bentar, Putri Duyung Resort Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa. "Kenapa bongkar, supaya barang-barangnya masih bagus ya. Ada yang bongkar bangunan genset, yang bongkar bangunan tembok, ada yang bongkar atapnya," katanya. Sesuai aturan saja. "Yang penting dasarnya sertifikat," kata Ali. Ali mengatakan, berdasarkan laporan sementara hingga Selasa pagi masih ada ruko yang belum dibongkar. Hal itu karena Sabtu dan Minggu sulit mendapat pekerja yang bisa membongkar saat libur akhir pekan. Kendati demikian, Ali mengatakan, tidak ada dispensasi lagi yang diberikan kepada pemilik ruko setelah masa tenggang waktu pembongkaran mandiri berakhir pada Selasa. "Enggak (ada dispensasi), besok kan kami bongkar. Bukan berarti kami yang bongkar semua. Tapi nanti mereka yang lanjutkan lagi," kata Ali. (*)

Heru Budi Hartono memastikan bangunan ruko di Pluit, Jakarta Utara,  yang melanggar Peraturan Pemerintah akan dibongkar

Heru Tegaskan, Pemprov DKI akan Bongkar Ruko di Pluit yang Langgar Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/IMG-20230514-WA0002-1654724430.jpg" alt="Ruko yang memakan bahu jalan di Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT11/03 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ruko yang memakan bahu jalan di Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT11/03 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta pemilik rumah toko (ruko) di Pluit, Jakarta Utara untuk membongkar bangunannya secara mandiri jika terbukti bersalah. "Saya harap mereka membongkar sendiri," kata Heru saat ditemui pers di Jakarta Timur, Jumat (19/5). Heru mengatakan, saat ini pihak Wali Kota Jakarta Barat dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sedang meninjau permasalahan tersebut di lapangan. Jika benar terjadi pelanggaran, pihaknya akan memberikan surat peringatan (SP) 1, 2 ,3 hingga pembongkaran bangunan. Namun demikian, dirinya tidak menyebut secara detail Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal pembongkaran bangunan. Sebelumnya, Ketua RT 011/RW 03 Pluit Riang Prasetya mempersoalkan adanya bangunan ruko karena menempati ruang Jalan Niaga, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, yang semula diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum). Total jumlah ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dipersoalkan oleh Ketua RT tersebut berjumlah 42 unit. Ruko tersebut berada di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan. Rapat koordinasi teknis secara intensif digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Utara dalam satu hingga dua hari ke depan sejak Senin (15/5) dengan agenda pengumpulan data dan dokumen. PT Jawa Barat Indah (JBI) dan PT Jakpro (Perseroda) turut dilibatkan dalam rapat dengan fasilitator dari Pemerintah Kota Jakarta Utara tersebut karena JBI merupakan pengembang ruko. Sedangkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dulunya Badan Pengelola Lahan (BPL) Pluit yang merupakan pihak yang menerima lahan yang telah diserahkan PT JBI untuk fasos-fasum. Selain merapatkan persoalan dengan pihak terkait ini, Pemerintah Kota Jakarta Utara melalui Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan juga tengah mempersiapkan rekomendasi teknis (rekomtek) sebagai dasar pemberian Surat Peringatan (SP) pembongkaran jika ternyata terjadi pendudukan fasos-fasum oleh bangunan ruko di Jalan Niaga. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta Utara Jogi Harjudanto dalam keterangannya di Jakarta Utara, Sabtu, mengatakan SP pembongkaran akan diberikan jika telah dipastikan bagian bangunan ruko menduduki fasos fasum yang berdampak penyempitan ruang milik jalan. Seperti saluran air hingga jalur pedestrian berdiri tanpa memiliki izin dan tidak memiliki alas hak (sertifikat). "Kami perkirakan rekomtek itu akan rampung dalam satu atau dua hari ke depan," katanya. Selanjutnya, ditindaklanjuti Satpol PP Kota Jakarta Utara dengan mengeluarkan SP pembongkaran bangunan yang mengambil ruang untuk fasos-fasum itu. (*)

Heru Budi Hartono, meminta pemilik rumah toko (ruko) di Pluit, Jakarta Utara untuk membongkar bangunannya secara mandiri

Pj Gubernur DKI Minta Pemilik Ruko di Pluit Bongkar Bangunan secara Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/pj-gubernur-dki-heru-budi-hartono-antara-3474243425.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat bertemu para pejabat dinas pendidikan DKI di Gedung Dinas Pendidikan DKI, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat bertemu para pejabat dinas pendidikan DKI di Gedung Dinas Pendidikan DKI, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memberikan tantangan dan peluang untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan kota lebih baik. "Jakarta akan bertransformasi dengan kekhususan menjadi kota global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta berdampak langsung pada urusan sosial ekonomi global," kata Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (29/4). Sabtu ini, Heru menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2023 bertema "Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul" di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat. "Peringatan hari otonomi daerah (Otda) ini merupakan momen refleksi untuk memahami pentingnya pemerintahan yang adil dan demokratis dari bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat," ujar Heru. &nbsp;Otonomi daerah di DKI Jakarta, kata Heru, harus diupayakan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pemerintahan. Ia memberikan contoh, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta otonom dalam mengatur pajak dan retribusi untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan. "Jakarta masa depan sebagai kota global akan berkembang lebih baik dari saat ini dengan dukungan serta inovasi dari seluruh elemen masyarakat Jakarta, terutama aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta yang harus berusaha menjadi lebih profesional, kompeten dan dapat bekerja kolaboratif," jelas Heru. &nbsp;Selain itu, tujuan dari otonomi daerah yakni memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. "Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pengendalian inflasi 2023, saya meminta Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian," ucap Heru. Dalam rangka peningkatan pemulihan perekonomian dan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov DKI memastikan agar program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) harus terus digaungkan secara berkelanjutan. Jakarta telah meraih pencapaian realisasi P3DN tertinggi di tingkat nasional sebesar Rp20,45 triliun dan seluruh jajaran Pemprov DKI terus berupaya untuk tetap mempertahankan capaian ini. &nbsp;"Sejalan dengan target pemerintah menurunkan angka tengkes menjadi 17 persen secara nasional pada 2023, kita harus mengupayakan penanganannya secara komprehensif dan berkelanjutan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh jajaran Forkopimda," jelas Heru. Pada kesempatan tersebut, atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para tokoh otonomi daerah DKI Jakarta, yaitu Prof. Ryaas Rasyid, M.A., Ph.D., Letjen TNI (Purn) Dr. H. Sutiyoso, S.H., dan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. (*)

Heru Budi Hartono mengatakan bahwa perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memberikan tantangan dan peluang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pj gubernur dki heru budi hartono

Berita Terkini

Fadjar Panjaitan, Sekda DKI Jakarta Era Fauzi Bowo hingga Jokowi Tutup Usia