<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/1000473149-301620778.jpg" alt="Terdakwa Nefri Zaldi mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (29/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Nefri Zaldi mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (29/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Nefri Zaldi, 32. Dia mencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikan. &rdquo;Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nefri Zaldi dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,&rdquo; kata Hakim Ketua Sarma Siregar seperti dilansir dari Antara di PN Medan. Majelis hakim menyatakan, terdakwa Nefri yang merupakan warga Jalan Asahan di kawasan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbukti melakukan tindak pidana pencurian. &rdquo;Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP,&rdquo; ujar Hakim Sarma. Adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Nefri karena telah merugikan korban Siwaji Raza dan meresahkan masyarakat. Sedangkan hal meringankan, terdakwa sopan selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah membacakan putusan, Hakim Ketua Sarma Siregar memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa Nefri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan menyatakan sikap atas vonis tersebut. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut sebelumnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nefri Zaldi pidana penjara dua tahun. Dalam dakwaannya, JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut menjelaskan bahwa kasus tindak pidana pencurian itu terjadi pada Sabtu, 28 Desember 2024. Saat itu, terdakwa Nefri yang sebelumnya pernah bekerja di rumah korban bernama Siwaji Raza, bersama saksi Andika Gultom mendatangi rumah korban di Kompleks Griyatur Indah, Jalan Krisan Medan. &rdquo;Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Andika melihat terdakwa mengambil sepasang sandal merek Hermes dari rak sepatu, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna cokelat,&rdquo; ujar JPU Aprilda. Terdakwa akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada Jumat (21/3) dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Akibat kejadian itu, korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta.

Majelis hakim PN Medan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada terdakwa pencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikan

Hakim Vonis 18 Bulan Penjara Pencuri Sandal Mantan Majikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/1000465642-224215606.jpg" alt="Terdakwa Nefri Zaldi ketika mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan di ruang sidang Cakra VIII, PN Medan, Selasa (22/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Nefri Zaldi ketika mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan di ruang sidang Cakra VIII, PN Medan, Selasa (22/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, menuntut terdakwa Nefri Zaldi, 32, dipidana penjara dua tahun. Sebab, dia mencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikannya. &rdquo;Meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nefri Zaldi dengan pidana penjara dua tahun,&rdquo; ujar JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Medan. JPU menyebut terdakwa Nefri merupakan warga Jalan Asahan di kawasan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbukti melakukan tindak pidana pencurian. &rdquo;Terdakwa Nefri Zaldi diyakini terbukti secara sah bersalah melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP,&rdquo; jelas Aprilda. Mendengar tuntutan tersebut, terdakwa Nefri menyampaikan pledoi atau nota pembelaan secara lisan. Dia memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Medan agar meringankan hukuman. &rdquo;Saya mengaku bersalah, menyesal, dan memiliki tanggungan keluarga. Mohon hukuman saya diringankan,&rdquo; ucap Nefri. Setelah mendengarkan tuntutan JPU Kejari Medan dan pledoi terdakwa Nefri, Hakim Ketua Sarma Siregar menunda persidangan hingga pekan depan. &rdquo;Persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa (29/7) mendatang dengan agenda pembacaan putusan,&rdquo; kata Hakim Sarma. JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa kasus tindak pidana ini terjadi pada Sabtu, 28 Desember 2024. Saat itu, terdakwa Nefri yang sebelumnya pernah bekerja di rumah korban Siwaji Raza, bersama saksi Andika Gultom mendatangi rumah korban di Kompleks Griyatur Indah, Jalan Krisan Medan. &rdquo;Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Andika melihat terdakwa mengambil sepasang sandal merek Hermes dari rak sepatu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna cokelat,&rdquo; ujar JPU Aprilda. Setelah mengambil barang tersebut, kata JPU, terdakwa Nefri meminta kepada saksi Andika untuk diantar ke Jalan Gaperta Medan. Tiga hari kemudian, saksi Andika bertemu dengan saksi Ravindra di depan D City, Jalan Melati Putih Medan. Saat itu, Ravindra menyampaikan bahwa sandal milik korban Siwaji hilang. Andika memberi tahu bahwa dia melihat terdakwa Nefri mengambil sandal dari rak sepatu. &rdquo;Terdakwa akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada Jumat (21/3), dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Akibat kejadian itu, korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta,&rdquo; tutur JPU Aprilda.

JPU Kejari Medan menuntut terdakwa Nefri Zaldi, dipidana penjara dua tahun karena mencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikannya

Curi Sandal Hermes Majikan, Seorang Pembantu Dituntut Dua Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/1000299626-73902655.jpg" alt="Terdakwa Irfan Raditya membacakan pleidoi di ruang sidang Cakra VIII, Pengadilan Tipikor pada PN Medan. (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Irfan Raditya membacakan pleidoi di ruang sidang Cakra VIII, Pengadilan Tipikor pada PN Medan. (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan pemain Timnas U-20 Irfan Raditya, 36, yang didakwa korupsi atas pembangunan gapura Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), menangis ketika membacakan pleidoi atau nota pembelaan dengan meminta hukuman diringankan. &rdquo;Saya meminta belas kasih kepada majelis hakim yang mulia untuk meringankan hukuman saya,&rdquo; kata Irfan seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Irfan yang merupakan mantan pemain Timnas AFF Cup U-20 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada 5-19 Agustus 2005, mengaku sangat menyesal. Dia juga memohon maaf kepada seluruh pihak terkait akibat perbuatannya menyebabkan keuangan negara mengalami kerugian Rp 365 juta. &rdquo;Saya meminta maaf dan sangat menyesal atas semua kejadian ini. Dikarenakan tanda tangan saya diperintah oleh atasan telah menyebabkan kerugian keuangan negara di dalam pembangunan ini,&rdquo; tutur Irfan. Mantan pemain PSDS Deli Serdang, Sumatera Utara, itu juga mengaku bahwa tidak pernah mendapat keuntungan apa pun atas proyek tersebut. &rdquo;Saya tidak pernah menerima keuntungannya sedikit pun dari proyek itu. Demi Allah, saya bersumpah, semua tanda tangan yang saya lakukan atas dasar perintah atasan tanpa saya tahu konsekuensinya,&rdquo; jelas Irfan. Dia mengatakan, sangat mencintai negara ini dan dibuktikan dengan cara menjadi pemain sepak bola profesional. Mengorbankan jiwa serta raganya demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. &rdquo;Saya memohon maaf majelis hakim. Saya terlalu mencintai negara ini. Sejak usia 18 tahun, saya telah berjuang untuk negara ini. Saya teteskan air mata, keringat, dan darah, untuk negeri ini,&rdquo; ucap Irfan. Dia juga bercerita, pernah mengalami cedera patah tulang ketika bermain sepak bola membela Indonesia. Sementara akibat dipenjara, terdakwa Irfan juga mengaku sudah lama tidak bertemu dengan istri dan tiga orang anaknya di Jakarta. Sedangkan orang-orang yang menerima keuntungan atas proyek pembangunan ini bisa tidur nyenyak, tersenyum setiap hari, dan bercengkrama dengan anak serta istrinya. &rdquo;Saya tinggalkan istri, dan tiga orang anak masih kecil jauh di Jakarta. Tanpa nafkah, tanpa ada yang menjaga, dan sampai detik ini saya belum pernah bertemu dengan mereka karena jarak dan biaya,&rdquo; tutur Irfan sambil terisak-isak. &rdquo;Apakah ini adil untuk saya? Saya hanya meminta keadilan, saya hanya meminta pertolongan, dan saya hanya meminta belas kasih majelis hakim,&rdquo; ungkap Irfan. Dia menambahkan, dirinya hanyalah orang yang ditumbalkan oleh segelintir orang untuk menjalani proses hukum. &rdquo;Saya hanya korban, saya hanya tumbal oleh orang yang sekarang mungkin duduk dengan segelas kopi. Tanggungjawabnya membayar kerugian negara telah dibayarkan, sedangkan menerima hukuman badan adalah saya,&rdquo; sebut terdakwa Irfan. Setelah mendengarkan pledoi terdakwa Irfan, Hakim Ketua Sarma Siregar menunda persidangan dan dilanjutkan pada pekan depan. &rdquo;Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu (19/3), dengan agenda replik dari penuntut umum atas pledoi terdakwa,&rdquo; kata Hakim Sarma. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Pancur Batu, Sumatera Utara, sebelumnya menuntut terdakwa Irfan Raditya dengan pidana penjara 1,5 tahun. &rdquo;Terdakwa dituntut satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti atau subsider empat bulan kurungan,&rdquo; ujar Kepala Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu Yus Iman Mawardin Harefa. Perbuatan terdakwa Irfan terbukti melakukan korupsi pembangunan gapura UIN Sumut tahun anggaran 2020 yang merugikan keuangan negara Rp 365 juta. &rdquo;Terdakwa diyakini melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; jelas Yus Iman Mawardin Harefa.

Mantan pemain Timnas U-20 didakwa korupsi atas pembangunan gapura Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut)

Mantan Pemain Timnas U-20 Menangis Bacakan Pleidoi Minta Hukuman Diringankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/1000296881-3694965535.jpg" alt="Terdakwa selebgram Ratu Entok ketika mendengarkan putusan majelis hakim di ruang sidang Cakra VIII, Pengadilan Negeri Medan, Senin (10/3). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa selebgram Ratu Entok ketika mendengarkan putusan majelis hakim di ruang sidang Cakra VIII, Pengadilan Negeri Medan, Senin (10/3). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 34 bulan penjara terhadap terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Thalisa alias selebgram Ratu Entok, 40, karena terbukti menistakan agama. &rdquo;Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Thalisa alias Ratu Entok dengan pidana penjara dua tahun 10 bulan,&rdquo; ujar Hakim Ketua Achmad Ukayat di Pengadilan Negeri Medan seperti dilansir dari Antara, Senin (10/3). Hakim menyatakan, perbuatan Ratu Entok yang merupakan warga Jalan Marelan I, Pasar IV Barat, Gang Necis, Lingkungan VII, Kelurahan Terjun, Kota Medan, telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana penistaan agama sebagaimana dakwaan alternatif pertama. &rdquo;Terdakwa terbukti melanggar pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,&rdquo; kata Achmad. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa selebgram Ratu Entok membayar denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan tiga bulan. Menurut hakim, adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa selebgram Ratu Entok karena telah meresahkan masyarakat. Kemudian, perbuatan terdakwa selebgram Ratu Entok ini dapat merusak kehidupan beragama di lingkungan masyarakat. &rdquo;Sedangkan hal meringankan, terdakwa telah meminta maaf di media sosial, terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum,&rdquo; jelas hakim Achmad Ukayat. Setelah membacakan putusan, Hakim Ketua Achmad Ukayat memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa selebgram Ratu Entok maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut. &rdquo;Diberikan waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap apakah mengajukan banding atau menerima vonis ini,&rdquo; tutur Hakim Achmad. JPU Kejati Sumut Erning Kosasih langsung menyatakan sikap mengajukan upaya hukum banding atas vonis 34 bulan penjara terhadap terdakwa selebgram Ratu Entok. &rdquo;Terima kasih, majelis hakim. Dengan ini kami menyatakan upaya hukum banding,&rdquo; kata Erning dalam persidangan tersebut. JPU Erning sebelumnya menuntut terdakwa selebgram Ratu Entok selama 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam surat dakwaan JPU Kejati Sumut menyebut, penistaan agama yang telah dilakukan terdakwa selebgram Ratu Entok terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024. Ketika itu, ungkap Erning, terdakwa selebgram Ratu Entok sedang melakukan siaran langsung di media sosial lewat akun TikTok pribadi. &rdquo;Di siaran langsung itu, terdakwa memperlihatkan foto Yesus merupakan Tuhan bagi umat Kristiani seraya menyuruhnya untuk memotong rambut supaya tidak menyerupai perempuan,&rdquo; jelas dia. Adapun kata-kata yang diucapkan terdakwa saat siaran langsung, yakni hemmmmm&hellip;..biksu kali ah! Horgggg&hellip;..eh!!!! kau cukur, hei kau cukur rambut kau ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan, kau cukur, dicukur biar jadi kayak bapak dia, dicukur, kalau laki-laki harus dicukur botak, dicukur, cepak, biar kayak ini kau, apa renaldo de capro, ya dicukur, cukur oii cukur, oi cukur. &rdquo;Atas postingan terdakwa membuat kegaduhan semua umat Kristen dan akan berdampak pada pecahnya persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama,&rdquo; tegas JPU Erning. Selain itu, seluruh masyarakat beragama Kristen merasa terdakwa Ratu Entok telah menyebarkan rasa kebencian bersifat permusuhan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. &rdquo;Sehingga sejumlah masyarakat beragama Kristen membuat laporan ke Polda Sumut pada 4 Oktober 2024 guna diproses sesuai hukum yang berlaku,&rdquo; ujar JPU Erning.

Majelis hakim PN Medan jatuhkan vonis 34 bulan penjara terhadap terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Entok, karena menistakan agama

Hakim Vonis Ratu Entok 34 Bulan Penjara Terbukti Menistakan Agama 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/Barang-Bukti-Dery-RidwansahJPG-4163231159.jpg" alt="ILUSTRASI Barang bukti sabu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Barang bukti sabu.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Suparman ,49, terdakwa kurir 13 kilogram sabu-sabu divonis pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara. <div>"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparman dengan hukuman penjara seumur hidup," ujar Hakim Ketua Muhammad Kasim, saat membacakan amar putusan di ruang sidang Cakra V, PN Medan, dikutip dari Antara Jumat (28/6).</div> Hakim meyakini perbuatan terdakwa merupakan warga Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan, Kota Medan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Suparman karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. "Sementara untuk hal meringankan tidak ditemukan," kata Hakim Kasim. Majelis hakim juga memberikan waktu berpikir selama tujuh hari, baik penasihat hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan. "Menerima atau banding atas vonis tersebut," tutur Hakim Ketua Muhammad Kasim. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Belawan Daniel Surya Partogi, karena sebelumnya menuntut terdakwa Suparman dengan pidana mati. JPU Daniel dalam surat dakwaan mengaku kasus ini terjadi di Belawan, Kamis, 14 Desember 2023, saat pria bernama Rasyid menghubungi Suparman untuk menjemput 13 kilogram sabu-sabu ke perairan laut lepas perbatasan Indonesia&ndash;Malaysia bersama dengan tiga orang suruhannya. Terdakwa Suparman bersama ketiga orang suruhan Rasyid berangkat dari pesisir pantai di Kelurahan Nelayan Indah untuk mengikuti titik koordinat penjemputan sabu-sabu. Hingga terdakwa bertemu perahu motor berwarna kuning dan berbendera Malaysia yang diawaki oleh tiga orang pria pada malam harinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014805038/kualitas-udara-jakarta-jumat-pagi-ini-nomor-4-terburuk-di-dunia">Kualitas udara Jakarta Jumat Pagi Ini Nomor 4 Terburuk di Dunia</a> Setelah menerima 13 kilogram sabu-sabu, kemudian Suparman dan rombongan kembali pulang ke wilayah perairan Belawan. Lalu terdakwa menghubungi istrinya menggunakan telepon seluler untuk menjemput di Pesisir Pantai Ujung Tanjung, Kelurahan Bagan Deli, Medan Belawan, Kota Medan. Istri Suparman tiba di lokasi penjemputan dengan mengendarai becak motor di Belawan, Senin, 18 Desember 2023. Namun dalam perjalanan pulang, terdakwa Suparman dan istrinya diberhentikan Tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara. Ketika dilakukan penggeledahan, petugas Ditresnarkoba Polda Sumut menemukan barang bukti 13 kilogram sabu-sabu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suparman.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparman dengan hukuman penjara seumur hidup," ujar Hakim Ketua Muhammad Kasim

Terbukti jadi Kurir Peredaran Sabu-sabu, Suparman Divonis  Seumur Hidup

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/Messa-Nura-3916807141.jpeg" alt="Tony Akbar Hasibuan selaku penasehat hukum Robby saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, (22/4)" width="100%">
<figcaption>Tony Akbar Hasibuan selaku penasehat hukum Robby saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, (22/4)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim penasehat hukum terdakwa Robby Messa Nura, satu dari dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 tahun 2020 yang merugikan keuangan negara Rp 24 miliar menyebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur, tidak jelas serta tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut disampaikan Tony Akbar Hasibuan selaku penasehat hukum Robby saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, (22/4)&nbsp; "Berkaitan dengan isi surat dakwaan JPU, kami menilai bahwa surat dakwaan tersebut adalah tidak lebih dari sebuah legal fiction atau fakta yang tidak jelas namun oleh JPU diterima sebagai fakta yang seakan-akan merupakan fakta yang jelas padahal masih kabur dan salah menentukan pelakunya," tegas Tony di hadapan majelis hakim diketuai M Nazir.&nbsp; Lebih lanjut Tony menjelaskan, surat dakwaan JPU baik primair serta subsidair dimana terdakwa Robby didakwa sebagai penyedia melakukan perbuatan secara bersama-sama ternyata dalam surat dakwaan tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar kedudukan terdakwa Robby sebagai pihak penyedia dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. "Sehingga surat dakwaan yang demikian adalah tidak lengkap karenanya harus dibatalkan," cetus Tony.&nbsp; Tony juga menambahkan, dalam dakwaan JPU tidak ada uraian perbuatan pendahuluan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara terdakwa Robby sebagai rekanan dengan dr Alwi Mujahit Hasibuan sebagai pengguna anggaran, dalam rangka melakukan mark up dan/atau penyelewengan.&nbsp; "JPU dalam surat dakwaannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap bahkan uraian surat dakwaan terjadi saling pertentangan satu dengan yang lainnya (inkonsitensi) dalam mengurai tentang adanya kerugian keuangan negara," sebut Tony.&nbsp; Lebih lanjut Tony juga menyinggung soal JPU hanya menggunakan patokan dari seorang dosen Fakultas Ekonomi pada Universitas Tadulako dalam melakukan audit kerugian negara dalam perkara ini. "BPK adalah lembaga yang ditunjuk Undang-Undang untuk melakukan audit kerugian negara. Sementara dalam perkara ini, JPU menggunakan audit independen dari Fakultas Ekonomi pada Universitas Tadulako," ungkap Tony.&nbsp; Atas dasar itu, Tony kemudian meminta majelis hakim menerima keberatan (eksepsi) terdakwa Robby. Kemudian surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.&nbsp; "Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut. Membebaskan terdakwa Robby dari tahanan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)," pungkasnya.

Tony juga menyinggung soal JPU hanya menggunakan patokan dari seorang dosen Fakultas Ekonomi pada Universitas Tadulako dalam melakukan audit

Bacakan Eksepsi, Kuasa Hukum Robby Messa Nura Minta Kliennya Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Petugas-bersiap-merilis-barang-bukti-pengungkapan-kasus-narkotika-seberat-74-kilogram-di-halaman-kantor-Polrestabes-Makassar-Sulawesi-Selatan-ANTARA-Darwin-Fatir-3890709814.jpg" alt="Ilustrasi barang bukti narkoba jenis sabu-sabu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barang bukti narkoba jenis sabu-sabu.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Jaksa Penuntut Umum Kejari Medan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara,&nbsp; menuntut hukuman mati terdakwa Candra Saputra alias Carles,&nbsp; warga Deli Serdang, kurir 19 kilogram sabu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01983895/kolaborasi-its-ika-its-dan-bpjph-wujudkan-percepatan-jaminan-produk-halal-di-jawa-timur">Kolaborasi ITS-IKA, ITS, dan BPJPH, Wujudkan Percepatan Jaminan Produk Halal di Jawa Timur</a> "Sudah dibacakan Selasa (13/6) dengan tuntutan mati, dengan Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha," ujar JPU Trian Adhitya Izmail di Medan, Rabu. Ia mengatakan pasal yang ditetapkan kepada terdakwa Candra Saputra terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Hal yang memberatkan tidak mengikuti program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan merusak generasi bangsa. Sementara hal yang meringankan tidak ada," tuturnya. Setelah mendengar tuntutan jaksa, majelis hakim menunda sidang pekan depan dalam acara pembelaan (pledoi)&nbsp; terdakwa. Dalam dakwaan, berawal pada 24 Oktober 2022, terdakwa bertemu dengan A (DPO) di depan ruko simpang empat. Kemudian terdakwa ditawarkan untuk memikul sabu dengan upah Rp50 juta. Terdakwa bersama A menuju ke rumah R (DPO) di daerah Lingkungan 14 dan membicarakan pekerjaan tersebut. R mengatakan kepada terdakwa, pekerjaan itu menjadi tanggung jawab sendiri jika tertangkap. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01982971/wali-kota-eri-cahyadi-ajak-muhammadiyah-dan-aisyiyah-bersama-bangun-surabaya">Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Muhammadiyah dan Aisyiyah Bersama Bangun Surabaya</a> Keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa tiba di tempat tukang es kelapa dan menunggu R. Lalu terdakwa dan R menuju Lapangan Merdeka Medan. Kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa, sementara R menjadi DPO. (*)

Jaksa Penuntut Umum Kejari Medan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara,  menuntut hukuman mati terdakwa Candra

JPU di PN Medan Tuntut Hukuman Mati Kurir Pengeda Sabu 19 Kilogram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG-20230605-WA0041-877167815.jpg" alt="Terdakwa Apin BK mendengarkan sidang dalam agenda tuntutan melalui virtual di Pengadilan Negeri Medan, Senin (5/6)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Apin BK mendengarkan sidang dalam agenda tuntutan melalui virtual di Pengadilan Negeri Medan, Senin (5/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menunda sidang Jonni alias Apin BK dalam acara tuntutan perkara judi online. &rdquo;Kami memohon kepada majelis hakim agar menunda persidangan tuntutan perkara Jonni alias Apin BK,&rdquo; ujar JPU Frianta Felix Ginting seperti dilansir dari Antara dalam persidangan, Senin (5/6). Menurut JPU Frianta, penundaan agenda sidang Apin BK karena berkas tuntutan belum selesai. Sebab butuh pertimbangan dan kehati-hatian. Sementara itu, hakim ketua Dahlan memberikan waktu selama satu minggu atau 12 Juni untuk menyelesaikan berkas tuntutan dari JPU tersebut. Sidang virtual itu dijadwalkan pukul 10.00 WIB, namun majelis hakim sempat mengalami keterlambatan hingga pukul 12.00 WIB. Sebelumnya, dakwaan JPU menguraikan pada November 2021, terdakwa bersama Niko Prasetia, Eric Willian (keduanya dilakukan Penuntutan terpisah), serta Didi, Charles, Hartanto Sugeng alias Atung, dan Alfredo (belum tertangkap), melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa izin. Yaitu sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk permainan judi. Sebagai pemilik server judi, terdakwa juga menawarkan server judi miliknya yakni server judi zoom engine, infiny, dan sever judi plaza yang berisi permainan game judi online slot, kasino, spot, dan lain-lain, yang didapat terdakwa dari Charles (belum tertangkap) kepada saksi Niko Prasetia dan saksi Eric William. Dengan komitmen, terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20 persen dari total kekalahan pemain judi online yang dikendalikan leader, Eric William di ruangan pada lantai II dan III Kafe Warna Warni Deli Serdang. Apin BK dijerat dengan pasal berlapis yakni dakwaan pertama kesatu, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kedua, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kemudian dakwaan kedua kesatu pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Serta pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), atau ketiga, pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

JPU Kejati Sumut minta kepada majelis hakim PN Medan menunda sidang tuntutan kasus judi online dengan terdakwa Jonni alias Apin BK

Sidang Tuntutan Bos Judi Online Apin BK Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/IMG-20230418-WA0049-3030109667.jpg" alt="Sebanyak 15 operator judi online mendengarkan putusan melalui virtual di PN Medan, Selasa (18/4)." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 15 operator judi online mendengarkan putusan melalui virtual di PN Medan, Selasa (18/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan hukuman terhadap 15 operator judi online&nbsp;selama 10 bulan penjara. &rdquo;Menjatuhkan terhadap 15 terdakwa dengan hukuman 10 bulan penjara dan denda masing-masing Rp 50 juta. Jika tak dibayar, akan diganti dengan kurungan 1 bulan,&rdquo; ucap Hakim Ketua&nbsp;Dahlan&nbsp;seperti dilansir dari Antara di PN Medan, Selasa (18/4). Terdakwa tersebut, yakni&nbsp;Rudi Kurniawan, Muhammad Alamsyah, Niko Prasetya, Erik William, Hendra Als Akiet, Michael Lesmana, Fitria Dewi Adiningsih, Balqis Adiansyah, Yulia Astuti, Vahriansyah, Hamzah Zarkasyi, Sahat Pardomuan Sinurat, Farhan Fahrezi Dalimunthe, Reval Aditya, dan M. Ronaldo Millen. Majelis hakim menilai, 15 operator judi online tersebut terbukti dan secara sah bersalah melanggar pasal 27 ayat (2) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang &nbsp;Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Hal yang memberatkan terhadap terdakwa, menurut majelis hakim, bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian dan meresahkan masyarakat. &rdquo;Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya,&rdquo; ucap Dahlan. Setelah mendengarkan putusan itu, 15 terdakwa menerima vonis tersebut. Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih pikir-pikir terhadap putusan. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan JPU kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan hukuman terhadap 15 operator judi online selama 10 bulan penjara

15 Operator Judi Online Divonis 10 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Doni-Irawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Doni Irawan Malay,44, tertunduk lesu di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (4/8). Musabnya, Majelis Hakim menghukum Doni selama tiga tahun penjara. Hal ini karena hakim meyakini, warga Jalan Utama ini terbukti merobek dan membuang Al Quran Masjid Raya Al-Mashun Kota Medan.  Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong, dalam amar putusannya, menyebutkan terdakwa Doni melanggar Pasal 156a huruf a KUH Pidana, karena dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yakni Agama Islam.  Adapun hal-hal yang memberatkan, terdakwa melakukan penistaan agama dengan merobek dan menebarkan Al Quran. "Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan," kata Hakim, dilansir dari ANTARA.  Dalam kasus ini, sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun Siregar menuntut empat tahun penjara terhadap terdakwa Doni Irawan perobek dan pembuang Al Quran itu.  Peristiwa tersebut terjadi pada 13 Februari 2020, di Jalan Sisingamangaraja depan Masjid Raya Al-Mashun Medan.  JPU menyebutkan, saat itu terdakwa datang ke Masjid Raya Al- Mashun sekira pukul 06.02 WIB.Setelah berada di dalam masjid, terdakwa langsung mengambil satu buah Al Quran dari dalam rak tempat penyimpanan tanpa seizin dari Pengurus BKM Masjid Raya.  Kemudian terdakwa memasukkan Al Quran tersebut ke dalam celananya, dan pergi ke tempat pengambilan air wudhu laki-laki.Selanjutnya melepaskan sampul kitab suci Al Quran dan membuangnya ke dalam tong sampah.  ​​​​​​​JPU menjelaskan, terdakwa juga membawa lembaran Al Quran yang disobek menuju jalan umum di Jalan Sisingamangaraja depan Hotel Sri Intan. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui warga masyarakat dan mengamankan Doni. Selanjutnya personel Polsek Medan Kota melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Terbukti Robek Alquran, Doni Irawan Dihukum 3 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pn medan

Berita Terkini