<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/OJK-26-A-3698919193.jpg" alt="Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional (POJK SBDK BUK). Penerbitan POJK ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga (i.e.&nbsp;cost of fund, margin, dan&nbsp;overhead cost) untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian. POJK SBDK ini mengatur antara lain: 1. SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK),&nbsp;overhead cost, dan&nbsp;margin, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit. 2. Format Publikasi SBDK lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK (i.e. HPDK,&nbsp;overhead, dan&nbsp;margin) serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail (i.e. adanya publikasi kredit menengah dan kredit kecil). 3. Dalam penyusunan SBDK, BUK agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi. 4. BUK agar memperhatikan aspek pelindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam&nbsp;offering letter. 5. Penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detil dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK-BI-LPS, yang terdiri atas: a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang antara lain terdiri dari biaya dana pihak ketiga (i.e. giro, tabungan, dan deposito) dan biaya non-dana pihak ketiga. b. Biaya&nbsp;overhead&nbsp;yang mencakup antara lain biaya sumber daya manusia di BUK, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset. c.&nbsp;Margin&nbsp;yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target&nbsp;Return on Asset&nbsp;(ROA) yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan&nbsp;going concern&nbsp;kinerja BUK. 6. Pengumuman kepada masyarakat setiap adanya perubahan penetapan SBDK. 7. Penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya. 8. Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 Miliar. 9. Kewenangan tertentu bagi OJK termasuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu. 10. Pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan penyampaian Laporan Rincian SBDK mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024. 11. POJK mulai berlaku sejak di undangkan. Penerbitan POJK SBDK diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan pelindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter.

Penerbitan Peraturan OJK No13 tahun 2024 bertujuan mendorong efisiensi penetapan suku bunga Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian

Dorong Pembiayaan Ekonomi, OJK Terbitkan Peraturan Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/MIRZA-OJK-1143030860.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024). (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah. Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024. &ldquo;Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,&rdquo; kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin. Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin off UUS. Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin off terdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026. OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin off agar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026. Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah. Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait. &nbsp;

OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Sy

OJK Terbitkan Aturan Untuk Penguatan Sistem Jasa Keuangan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/Screenshot_2023-08-21-12-37-36-425-edit_comgoogleandroidgm-1448286716.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor Jasa keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya. &ldquo;Ini merupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat UU P2SK untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat,&rdquo; ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi melalui keterangan tertulis, Selasa (9/1/2024). Di sisi lain, Friderica menjelaskan, penguatan pengaturan ini mempertimbangkan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, digitalisasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis. Selain itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini juga mempertegas kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan perilaku PUJK (market conduct) dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan layanan serta melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Sehingga, pengawasan perilaku PUJK (market conduct) diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada PUJK dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan serta tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan PUJK secara adil, efisien, dan transparan. &ldquo;Saya yakin, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan menerapkan prinsip market conduct maka akan semakin mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat karena makin kuatnya kepercayaan konsumen,&rdquo; tegas Friderica. Sebagai informasi, penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini antara lain: 1. Penyesuaian cakupan PUJK dan prinsip pelindungan konsumen; 2. Larangan menerima sebagai konsumen dan/atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang; 3. Hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK; 4. Pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen pemasaran/perantara dalam perjanjian; 5. Mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan; 6. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK; 7. Pelindungan data dan/atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; 8. Pengawasan perilaku PUJK (market conduct); 9. Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI); 10. Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK; 11. serta penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata. "Dengan terbitnya POJK ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem pelindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan," pungkasnya. &nbsp;

Pengawasan perilaku PUJK (market conduct) diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Perkuat Perlindungan Konsumen, OJK Terbitkan Aturan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Photo.png" alt="Ilustrasi. Asuransi mobil kesayangan buat perlindungan lebih. (Istimewa). " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Asuransi mobil kesayangan buat perlindungan lebih. (Istimewa). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memastikan kinerja perbankan dan industri asuransi mendorong pemulihan ekonomi nasional. Rabu (11/1), dua peraturan baru diterbitkan untuk memperkuat dua sektor jasa keuangan tersebut. Dengan tujuan, agar industri semakin sehat, efisien, dan berintegritas.  Dua beleid itu yakni, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang perubahan atas POJK Nomor 70/POJK.05/2016.  Direktur Humas OJK Darmansyah menuturkan, POJK 27/2022 diterbitkan dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perhitungan permodalan perbankan yang sifatnya lebih sensitif terhadap risiko. Dengan penguatan dari sisi manajemen risiko yang sejalan dengan standar internasional.  "Basel III: finalising post-crisis reforms (Basel III reforms)," terangnya.  Sejumlah perubahan pada POJK kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) adalah mengenai penyesuaian teknis perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK terkait. Sedangkan, komponen modal inti dan modal pelengkap bank tidak mengalami perubahan.  Untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dengan optimalisasi fungsi dan peran lembaga central counterparty, bank juga dituntut untuk menerapkan standar internasional. Yaitu, capital requirements for bank exposures to central counterparties dan margin requirements for non-centrally cleared derivatives.  Standar itu bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik yang muncul di pasar keuangan. "Sehingga bank didorong untuk dapat melakukan transaksi melalui lembaga central counterparty," jelas Darmansyah.  Sedangkan, POJK Nomor 28 Tahun 2022 ditujukan kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Agar mengikuti praktik penyelenggaraan usaha yang terus berkembang. Seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan masyarakat.  Menurut dia, percepatan penggunaan teknologi digital dalam layanan memberikan dampak positif bagi industri perasuransian dan konsumen. Meski di sisi lain, juga menimbulkan risiko.  Sehingga dalam POJK 28/2022 diatur pengaturan dan pengawasan lebih lanjut dengan tetap memberikan ruang untuk inovasi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan OJK, dalam POJK tersebut dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan.  "Terkait frekuensi penyampaian laporan berkala serta pengenaan sanksi kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi," jelasnya.  Meski stabilitas sistem keuangan saat ini terjaga, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengingatkan untuk mencermati risiko di tengah ketidakpastian global yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Antara lain, scarring effect pandemi Covid-19, kenaikan yield surat berharga, potensi depresiasi rupiah, dan penurunan likuiditas.  "Kebijakan perbankan ke depan diarahkan pada penguatan pengaturan dan pengawasan perbankan. Serta pengembangan industri perbankan yang sehat, efisien, dan berintegritas," ucap Dian.  OJK akan terus melakukan penguatan early warning system didukung dengan teknologi informasi. Sehingga dapat lebih awal mendeteksi permasalahan keuangan maupun aspek lain. Juga melakukan tindakan pengawasan secara lebih dini sebelum permasalahan tersebut berlarut-larut dan menjadi besar.  &nbsp;  Pokok Pengaturan POJK 27/2022  -Penyesuaian dengan Standar Basel III reforms antara lain berupa pemberlakuan kewajiban perhitungan ATMR Risiko Pasar bagi seluruh Bank sejak 1 Januari 2024. -Payung pengaturan terkait kewajiban perhitungan permodalan atas eksposur Bank ke central counterparty dan penyediaan margin atas transaksi derivatif yang tidak dilakukan melalui central counterparty. -Penyelarasan dengan POJK lainnya seperti kewajiban pelaporan KPPM melalui sistem pelaporan OJK. POJK 27/2022 mulai berlaku sejak diundangkan pada 28 Desember 2022.  &nbsp;  Pokok Pengaturan POJK 28/2022  -Pengaturan mengenai layanan pialang asuransi digital. -Kewajiban perusahaan asuransi untuk memastikan tenaga ahli agar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. -Kerja sama antarperusahaan pialang asuransi/reasuransi (co-broking). -Kewajiban penyampaian laporan keuangan secara triwulanan. -Penyesuaian pengaturan mengenai sanksi administratif, termasuk denda administratif.  Sumber: OJK

Perkuat Industri Perbankan dan Asuransi, OJK Terbitkan 2 POJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPRS (POJK BPRS). "POJK BPRS ini merupakan penyempurnaan dari POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang BPRS yang menekankan pada penguatan kelembagaan untuk mendukung program konsolidasi industri perbankan syariah melalui pendirian BPRS secara efektif," kata Direktur Humas OJK Darmansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1). Selain itu, ia menjelaskan aturan tersebut dirilis untuk menciptakan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien serta menghadirkan BPRS yang lebih tertata dan kuat. Sejumlah aspek kelembagaan pengaturan utama BPRS yang disempurnakan, meliputi: pendirian BPRS; Perizinan pendirian BPRS; Kepemilikan dan perubahan modal. Lalu, direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif; Kegiatan usaha BPRS; Jaringan kantor; Sinergi BPRS; dan Cabut Izin Usaha (CIU) atas permintaan pemegang saham. Adapun penyempurnaan aturan mengenai pendirian BPRS mencakup pendirian BPRS baru, penyesuaian zona pendirian BPRS. "Penyesuaian persyaratan modal disetor minimum, dan perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPRS," jelasnya. Selanjutnya, ia mengatakan, dalam POJK diatur juga penyesuaian terhadap perizinan pendirian BPRS yang terdiri dari percepatan jangka waktu pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha. Kemudian, penempatan modal disetor, penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki oleh calon Pemegang Saham Pengendali BPRS, serta kewajiban BPRS untuk segera melakukan kegiatan usaha setelah izin diberikan. Tak hanya itu, terdapat penambahan pengaturan terkait kepemilikan, permodalan, kepengurusan dan kegiatan usaha BPRS. Hal ini dalam rangka penguatan kelembagaan, digitalisasi pelaporan, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Peningkatan cakupan jaringan kantor dan penerapan sinergi BPRS di tengah era teknologi yang semakin masif saat ini juga diatur lebih lanjut dengan harapan BPRS dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan efisien kepada masyarakat. Terutama, dalam upaya perlindungan konsumen, mekanisme pencabutan izin usaha BPRS atas pemegang saham diatur untuk memberi kepastian bagi penyelesaian kewajiban nasabah dan masyarakat. "Implementasi POJK BPRS diharapkan dapat mewujudkan peningkatan daya saing dan kontribusi BPRS bagi perekonomian di daerah dan bagi industri perbankan nasional. POJK BPRS ini sekaligus mencabut berlakunya POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Pembiayaan Rakyat Syariah," tandasnya. &nbsp;

OJK Terbitkan POJK Terbaru Dorong Konsolidasi BPR Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BANK-BJB-12-01-A.jpg" alt="Ilustrasi kantor bak bjb Bandung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor bak bjb Bandung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyempurnakan  pengelompokan perusahaan perbankan dari sebelumnnya Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti atau KBMI. Pengelompokan ini berlaku untuk seluruh bank umum, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) serta bank umum syariah.  Perubahan kategorisasi ini diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Meski terdapat perubahan, OJK menjamin bahwa kategorisasi yang baru tidak akan membebani perbankan dalam menjalankan usahanya, bahkan membuka peluang bagi perbankan untuk saling berbagi infrastruktur untuk menciptakan perbankan yang lebih kuat dan efisien.  Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, "dengan adanya POJK 12 ini dapat mempermudah perbankan dalam mengembangkan bisnisnya, baik untuk melakukan transformasi dan akselerasi digitalisasi maupun sinergi perbankan yang dapat meningkatkan efisiensi bagi operasional perbankan,".  Merespons menyempurnaan POJK baru ini,  Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Bengkulu Ikhwanul Okti beserta Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu Ridwan Nurazi telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk bersinergi dalam rangka pengembangan usaha di Jakarta, Selasa (11/1).  Kedua bank ini diketahui memiliki kinerja yang baik dimana bank bjb sampai dengan September 2021 memiliki total aset hampir Rp 160 trilliun, laba bersih sebesar Rp 1,4 trilliun  dan tingkat NPL 1,3%. Sedangkan Bank Bengkulu memiliki total aset sebesar Rp 8,6 trilliun, laba bersih sebesar Rp 73 milliar dan tingkat NPL 0,88%.  Direktur Utama bank bjb menyatakan bahwa bank bjb sangat terbuka untuk kolaborasi, tidak terbatas pada Bank Bengkulu saja, tidak menutup kemungkinan bank bjb akan bersinergi dengan BPD yang lainnya juga dalam waktu dekat, tentunya sinergi yang dilakukan haruslah memberikan manfaat yang positif bagi kedua belah pihak, jadi dalam kerangka pengembangan bisnis bersama.  Saat ini,  bank bjb merupakan BPD terbesar di Indonesia dengan infrastruktur yang mumpuni sehingga infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPD secara bersama sama. Sebagai contoh untuk infrastruktur IT saat ini bank bjb sudah memiliki produk produk digital seperti DIGI dan DigiCash bank bjb, (QRIS), bjb e-Tax, Social Fund Transfer untuk penyaluran dana Bantuan, Cash Management System, dan Loan Onboarding untuk pengajuan kredit melalui aplikasi. Lalu bjb University yang merupakan Corporate University bank bjb pun dapat dipergunakan untuk pengembangan SDM bersama. BPD yang bersinergi tentunya dapat memanfaatkan hal-hal tersebut secara bersama-sama untuk efisiensi.  Dengan dilakukannya sinergi, dari sisi kemampuan pembiayaan akan meningkat mengingat bank bjb dengan modal yang jauh lebih besar akan mampu menyerap kebutuhan kredit dengan nilai yang lebih besar misalnya untuk pembangunan infrastruktur daerah maupun project strategis yang ada di wilayah Bengkulu sejalan dengan penguatan peran BPD sebagai agen pembangunan daerah.

Perkuat Bisnis Dan Ekosistem, bank bjb Bersinergi Dengan Bank Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SAMPOERNA2.jpg" alt="Ilustrasi layanan nasabah Bank Sampoerna" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan nasabah Bank Sampoerna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) menyiapkan 3 opsi dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemenuhan modal inti perbankan sebesar Rp 2 triliun pada akhir 2021. Total equitas Bank Sampoerna saat ini tercatat Rp 1,76 triliun.  Direktur Keuangan &amp; Perencanaan Bisnis, Henky Suryaputra menyebutkan ketiga opsi yang disiapkan adalah mengundang investor strategis, penjajakan merger dengan bank lain, serta suntikan permodalan dari pemegang saham mayoritas.  Komposisi kepemilikan saham Bank Sampoerna saat adalah Grup Sampoerna Strategic melalui PT Sampoerna Investama (76,16%) dan Grup Alfa melalui PT Cakrawala Mulia Prima (16,92%). Sebesar 3,02%, 2,96% dan 0,94% kepemilikan dipegang berturut-turut oleh Abakus (Asia Pacific) Pte. Ltd, Sutan Agung Mulyadi dan Ekadharmajanto Kasih.  "Pilihan-pilihan ini telah disiapkan dan masih berproses. Intinya, kita siap memenuhi ketentuan modal inti yang telah ditetapkan OJK," ujar Henky Suryaputra dalam diskusi virtual dengan  media online, Kamis (18/11).  Dia menyebutkan bahwa sejumlah calon investor baik dari dalam maupun luar negeri tengah melakukan penjajakan kemungkinan untuk masuk sebagai pemegang saham di Bank Sampoerna. "Namun, semuanya masih berproses karena untuk menyamakan visi kan tidak mudah. Jadi masih butuh waktu untuk melakukan penjajakan," imbuh Surya.  Bukan itu saja, opsi merger juga tidak tertutup kemungkinan dilakukan perusahaan. "Sementara opsi ketiga adalah suntikan modal dari pemegang saham utama. Selama ini, pemegang saham komit memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan," katanya.  Dia mengungkapkan bahwa sejarah Bank Sampoerna yang merupakan hasil akuisisi dari Bank Dipo.  "Saat itu modal intinya sangat kecil, sekitar Rp 300 miliar. Sekarang sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Itu bukti komitmen pemegang saham untuk terus mengembangkan Bank Sampoerna," kata Surya.  Terkait dengan opersional perusahaan,hingga kuartal III 2021, Bank Sampoerna mencatatkan total kredit sebesar Rp 7,96 triliun, turun tipis 5,48 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 8,42 triliun. Laba yang dihimpun sepanjang sembilan bulan pertama 2021 tercatat Rp 42,13 triliun, tumbuh 9,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 yang tercatat Rp 38,51 triliun.

Penuhi Ketentuan Modal Inti OJK, Bank Sampoerna Siapkan Tiga Opsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/BANK-KALSEL1-1.jpg" alt="Bank Kalsel menggelar Seminar Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinisi Kalsel, OJK, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Kepala Daerah Kab" width="100%">
<figcaption>Bank Kalsel menggelar Seminar Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinisi Kalsel, OJK, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Kepala Daerah Kab</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kewajiban pemenuhan modal inti yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021, semakin menjadi perhatian serius oleh Bank Kalsel dan para pemegang sahamnya. Hal ini tergambar dalam kegiatan Seminar Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diselenggarakan oleh Bank Kalsel dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinisi Kalsel, OJK, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalsel serta para pejabat terkait di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru (16/11).  Acara ini diselenggarakan dengan tujuan mengumpulkan seluruh pemegang saham Bank Kalsel tidak terkecuali Gubernur Kalsel untuk menyatukan persepsi agar nantinya dapat bersama – sama membuat komitmen untuk penguatan Bank Kalsel. Dengan berkumpulnya para pemegang saham beserta para pejabat terkait di atas, seminar ini menjadi tempat diskusi yang tepat untuk menemukan solusi pemenuhan modal inti di tengah adanya refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  I G.K. Prasetya selaku Plt. Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan ada beberapa alternatif yang dapat membantu penyertaan modal inti Bank Kalsel. Dengan skenario agar keuangan daerah tidak terlalu terbebani di tengah pandemi.  “Kami menyadari bahwa jika kewajiban pemenuhan modal inti sepenuhnya dibebankan pada APBD tentunya akan sangat memberatkan keuangan daerah. Ditengah kondisi keuangan daerah yang terkonsentrasi pada penanganan covid-19 dan upaya pemulihannya, Bank Kalsel menawarkan berbagai skenario seperti pengembalian dividen, revaluasi aset, dan inbreng,”ungkap Prasetya.  Upaya peningkatan modal inti BPD tersebut telah mendapat dorongan dari Kemendagri dan OJK, sehingga dorongan tambahan dari stakeholder BPD di daerah sangat diperlukan. Hal ini disampaikan oleh Haizir Sulaiman selaku Ketua Bidang Syariah Asbanda yang mewakili Ketua Umum Asbanda saat sambutan pada pembukaan acara.  “Upaya peningkatan modal inti ini lebih khusus kepada BPD yang belum bisa memenuhi kebutuhan modal inti sebesar Rp 3 triliun pada Desember 2024, salah satunya Bank Kalsel. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini diharapkan peningkatan modal Bank Kalsel mendapat dukungan penuh dari stakeholder dan shareholder baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan,” ucap Haizir.  Lebih lanjut, Kepala Departemen Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4 OJK, Panca Hadi Suryatno menyampaikan bahwa tujuan diberlakukannya POJK No. 12/POJK.03/2021 ini adalah untuk memperkuat struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional. “Dengan kuatnya struktur, ketahanan dan daya saing BPD, bertujuan salah satunya dapat meningkatkan kemampuan BPD dalam mengarungi digitalisasi perbankan. Hal tersebut dilakukan agar Bank Kalsel tetap dapat berfungsi sebagai agen pembangunan daerah,” papar Panca. Kepala Daerah dan DPRD mesti bersama– sama berupaya penuh meningkatkan atau memenuhi modal inti Bank Kalsel, sebagaimana disampaikan Budi Santosa selaku Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/BANK-KALSEL2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bank Kalsel menggelar Seminar Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinisi Kalsel, OJK, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalsel serta para pejabat terkait di Grand Dafam Q Hotel, Banjarbaru, Selasa (16/11). (Istimewa)  “Kita harus betul – betul serius menyelamatkan Bank Kalsel ini dengan cara Pemerintah Daerah sesegeranya mengadakan rapat dengan mengundang pejabat bidang perekonomian, sekretaris daerah dan DPRD untuk membuat komitmen bersama dengan solusi yang telah dipaparkan tadi. Melihat data saat ini dimana hampir 80% dari total keuntungan BUMD di seluruh Indonesia merupakan berasal dari sektor perbankan, maka fokus terhadap penguatan modal Bank Kalsel adalah hal yang tepat,” jelas Budi.  Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin mengajak semua pihak untuk saling bersinergi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, salah satunya turut mendorong pertumbuhan badan usaha daerah, seperti Bank Kalsel.  “Pentingnya komitmen seluruh stakeholder saat ini untuk pembangunan daerah di masa depan, salah satunya penguatan modal Bank Kalsel. Pemerintah Provinsi Kalsel pada dasarnya siap memberikan dukungan dalam rangka membantu Bank Kalsel untuk pemenuhan modal inti tersebut. Namun tentunya diperlukan sinergisitas dan kerjasama seluruh pihak, agar pemenuhan modal inti ini dapat terpenuhi,” tutur Sahbirin.  Lebih lanjut, Paman Birin mengungkapkan bahwa Bank Kalsel telah berkontribusi positif melalui dividen yang diberikan sehingga konsekuensi atas ketidakmampuan dalam memenuhi modal inti menjadi perhatian seluruh pemegang saham.  “Konsekuensi Bank Kalsel apabila tidak dapat memenuhi modal inti menjadi perhatian kita semua. Bank Kalsel sebagai bank milik pemerintah daerah Kalsel telah memberikan kontribusi positif melalui dividen yang diberikan sehingga diharapkan melalui forum ini seluruh pihak memiliki satu kesatuan pandangan yang sama terhadap keberlangsungan bank kalsel yaitu banknya masyarakat Kalsel”, timpal Sahbirin.  Bank Kalsel saat ini konsisten menunjukan kinerja yang bagus dan mampu menyumbangkan kontribusi yang positif kepada setiap kabupaten/kota di Kalsel.  “Kontribusi positif Bank Kalsel kepada daerah yang terbesar yakni melalui dividen yang diberikan sehingga dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada setiap pemegang sahamnya. Hal ini dapat menjadi alasan yang kuat agar kita dapat bersama – sama merawat dan membesarkan Bank Kalsel ini agar semakin exist dan survive ke depan, terlebih saat ini Bank Kalsel telah bertransformasi dalam peningkatan layanan melalui digitalisasi” pungkas Prasetya.

Bank Kalsel Gelar Seminar Pemenuhan Modal Inti BPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi memaksa industri untuk bertransformasi kepada digitalisasi. Kondisi ini turut mempengaruhi layanan perbankan dalam memberikan service pada nasabah. Sehingga menimbulkan tren digital banking yang mana menggunakan layanan perbankan berbasis digital.  Namun, peralihan pada layanan digital tersebut muncul kewaspadaan terhadap potensi serangan siber. Sehingga keamanan sektor perbankan harus dapat melindungi nasabahnya dengan meningkatkan mitigasi risiko.  Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anung Herlianto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan dua peraturan di sektor perbankan, yakni POJK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum Baru dan POJK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.  “POJK Nomor 12 Tahun 2021 memuat definisi bank digital, yakni bank berbadan hukum di Indonesia yang menyediakan layanan keuangan secara digitalisasi,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (23/9).  Anung menyebut, bank digital sendiri meliputi bank yang memiliki cangkang bank konvensional, kemudian melakukan layanan ke ranah digital. Namun ada juga bank dengan bentuk baru yang sepenuhnya digital atau tidak memiliki kantor fisik.  Pada hakikatnya, lanjutnya, OJK hingga saat ini belum menerima permohonan dari pelaku usaha yang ingin mendirikan bank digital tanpa kantor fisik. Menurutnya, kedua peraturan itu belum memuat secara rinci tentang keamanan sebuah layanan bank digital.  Ia menyebut, OJK sendiri saat ini sedang menyiapkan peraturan baru yang lebih ketat memuat pengawasan, sehingga diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan siber. “Kami memang belum punya basis hukum terkait perlindungan data nasabah. Tapi kami sudah menaruh pilar-pilar untuk itu, karena perlindungan konsumen jadi perhatian di OJK,” tuturnya.  Anung meminta masyarakat pengguna jasa layanan bank lebih cermat menilai setiap hal di dunia maya. Tidak mudah tergiur ketika seseorang mengarahkan untuk menuju link tertentu tanpa mengecek lebih dahulu kesahihannya. Selain itu, nasabah tidak sembarangan memberikan akses rahasia berupa pin, kata sandi dan lainnya. Bank patut lebih aktif mengedukasi nasabahnya terkait literasi digital.  Sementara, Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Dani Kustoni mengatakan, nasabah bukan satu-satunya tujuan edukasi digital. Aspek rentan lainnya adalah perangkat keras yang digunakan layanan digital tersebut, serta aplikasi untuk menjalankan layanan keuangan.  “Harapan kami, pertama, terkait perangkat harus di-update. Dua, aplikasi harus di-upgrade keamanannya secara berkala, dan rajin melakukan tes, kemudian IT support untuk sertifikasi keamanan digital informasi,” pungkasnya.

Amankan Layanan Perbankan Digital, OJK Terbitkan 2 POJK Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai upaya mendorong industri jasa keuangan khususnya perbankan lebih efisien, berdaya saing, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.  Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan ketiga POJK ini diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape dan ekosistem perbankan. Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (principle based) agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan mengantisipasi perubahan ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan.  Tiga POJK itu adalah POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.  Penerbitan POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan.  “Demikian pula penyelenggaraan produk bank umum diharapkan semakin inovatif dan dinamis memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk aspek perlindungan konsumen. Sementara POJK mengenai penilaian kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya yang ditujukan untuk menjaga agar LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan,” kata Wimboh.  POJK No. 12/POJK.03/2021 Substansi pengaturan dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum lebih dititikberatkan kepada penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional, mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan pengakhiran usaha.  “Pandemi telah mendorong transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan sebagai salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Dengan demikian, POJK ini akan mendorong percepatan transformasi digital sektor perbankan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana.  POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian Bank Digital yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking.  “Dalam aturan ini, OJK memperjelas definisi Bank Digital. Namun demikian, OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank incumbent, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (full digital bank). Bagaimanapun bank tetaplah bank, bank is bank,” kata Heru.  Heru juga menegaskan bahwa ketentuan di POJK ini sama sekali tidak memberikan tambahan beban pengaturan baru kepada bank, namun justru memberikan payung pengaturan bagi bank dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor, serta memberikan kesempatan bagi bank khususnya bank berbadan hukum Indonesia untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan efisiensi dan perluasan layanan.  Dalam mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan sesuai yang dicanangkan OJK sejak tahun lalu, ketentuan mengenai sinergi perbankan dalam POJK Bank Umum ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank (KUB). Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bank yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun.  Penguatan aturan kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar Rp10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional, ataupun pendirian bank yang full digital. Selanjutnya, untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien, dalam POJK ini telah dilakukan redefinisi pengelompokan bank.  POJK No. 13/POJK.03/2021 POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum menitikberatkan pada penguatan dalam perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari semula menggunakan pendekatan modal inti (capital-based approval) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approval).  Aturan ini juga menyasar aspek akselerasi transformasi digital yang memberikan ruang kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan digital tanpa mengabaikan aspek prudensial. Digitalisasi produk dan layanan perbankan ini selanjutnya diharapkan dapat mendukung efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan.  POJK ini mengatur mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hingga penghentian produk bank. POJK ini juga memberi ruang inovasi bagi bank umum untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi masyarakat akan produk bank sesuai dengan kebutuhannya (customer centric).  Upaya yang dilakukan OJK untuk percepatan proses perizinan produk bank, baik melalui penyederhanaan klasifikasi produk (dasar dan lanjutan) serta termasuk penyelenggaraannya antara lain melalui piloting review dan instant approval, semata untuk mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan bank.  Dengan pendekatan perizinan baru ini, menciptakan level of playing field yang sama dalam industri perbankan, membuka ruang inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung time to market produk bank yang lebih cepat, sehingga bank tetap dapat memiliki daya saing yang tinggi di tengah maraknya shadow banking berbasis IT.  Semangat penyederhanaan serta percepatan perizinan produk dan layanan bank umum telah sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bank untuk berinovasi tanpa mengesampingkan aspek manajemen risiko. Oleh karena itu, industri perbankan diharapkan dapat menjadi lebih dewasa dalam menentukan eksposur risiko dan keamanan dari produk bank yang akan diterbitkan sebagai wujud perlindungan kepada nasabahnya.  POJK No. 14/POJK.03/2021 POJK ini berlaku untuk sektor perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal, yang merupakan amandemen dari POJK existing mengenai Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.03/2018.  Amandemen tersebut dititikberatkan untuk lebih memperkuat upaya penanganan permasalahan LJK melalui penambahan cakupan permasalahan serta upaya dalam percepatan penanganan permasalahan sehingga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, antara lain mencakup aspek integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan atau kompetensi.  Sejumlah penambahan ketentuannya antara lain: a. Cakupan penilaian kembali Pihak Utama (Pengendali, Pengurus, Pejabat Eksekutif) termasuk sanksi larangan Tidak Lulus. b. Percepatan proses dalam tahapan Penilaian Kembali Pihak Utama dan permintaan tanggapan dari Pihak Utama dapat kurang dari 10 hari kerja. c. Pihak Utama yang tidak lulus dalam penilaian kembali diperlakukan sebagai pihak terkait sesuai aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Dorong Industri Jasa Keuangan, OJK Terbitkan 3 POJK Terbaru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#POJK

Berita Terkini