<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menyampaikan, membutuhkan keterangan dari pihak Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Harefa untuk menyelesaikan polemik hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Sebab, pihak Kesekjenan merupakan atasan dari Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK.  Ketua Majelis Komisioner KIP Gede Narayana mengonfirmasi hal ini kepada PPID yang diwakilkan oleh Tim Biro Hukum KPK. Gede lantas menanyakan siapa Kepala PPID KPK.  "Kepala PPID KPK siapa?" kata Gede saat mengonfirmasi kepada tim biro hukum KPK dalam sidang yang digelar secara daring, Selasa (21/9).  Mendengar penyataan tersebut, kuasa dari PPID Iskandar menyampaikan kalau Pimpinan PPID adalah Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati. "Kepala Biro Humas Ibu Yuyuk Andriati," ungkap Iskandar.  Majelis Komisioner KIP Gede Narayana juga menanyakan siapa atasan dari PPID KPK tersebut. "Atasan PPID?," tanya Gede.  "Bapak Sekretaris Jenderal Cahya Harefa," ucap Iskandar.  Gede mengaku, pihaknya bisa memanggil Sekjen KPK jika membutuhkan keterangan untuk menyelesaikan sengketa informasi hasil TWK. "Atasan PPID bisa kita panggil kalau memang membutuhkan," tegas Gede.  Gede mengutarakan, pihaknya mengonfirmasi hal ini lantaran menjadi pertanyaan dari pihak pemohon, dalam hal ini pegawai nonaktif KPK Hotman Tambunan. Sebab, Hotman ingin memastikan agar hasil sidang KIP ini dapat dipertanggung jawabkan untuk membuka hasil asesmen TWK, yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  "Kalau boleh pak ketua untuk memastikan tidak ada masalah di ke depan dengan putusannya dari majelis," pungkas Hotman.

KIP Bisa Gali Keterangan Sekjen KPK Soal Polemik Informasi Hasil TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/laporkan-pimpinan-kpk.jpg" alt="TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM), Sigit Riyanto mengkritik penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. Dia menilai kegiatan itu tidak relevan. Karena itu dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil sikap yang jelas untuk masa depan pemberantasan korupsi.  “Pelaksanaan TWK tersebut tidak relevan, tidak kredibel dan tidak adil. Bahkan, diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan itu ada pada desain serta pelaksanaan TWK yang telah dikonfirmasi oleh lembaga negara yakni Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI),” kata Sigit di Jakarta, Selasa (14/9).  Sigit juga menuturkan, alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanah Undang-undang. Dengan adanya TWK tidak memiliki kaitan dengan Undang-undang maupun fungsi para pegawai.  “Temuan kedua Lembaga negara tersebut telah mengkonfirmasi bahwa TWK dilakukan tanpa standar yang jelas, objektif dan transparan,” jelasnya.  Oleh karena itu, sikap Presiden sangat penting dalam kondisi seperti sekarang. Karena itu, Jokowi sebagai kepala negara punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.  "Harus ada sikap jelas dan tegas dari Presiden Jokowi terkait polemik TWK ini," tegas Sigit.  Diketahui, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.  Dalam SK tersebut terdapat empat poin, pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.  Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.  Kemudian keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  Pimpinan KPK  juga telah membahas nasib 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK).  Sebanyak 24 pegawai KPK akan mengikuti tes ulang atau pembinaan, sedangkan 51 pegawai lainnya tidak bisa mengikuti pembinaan.  “Hasil pemetaan asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi ASN,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (25/5).  Hal tersebut diumumkan setelah Pimpinan KPK melakukan rapat bersama BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dilakukan secara tertutup. Menurut Alex, 51 pegawai tidak lagi bisa bergabung dengan KPK. “Tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” tegas Alex.

Guru Besar UGM Desak Jokowi Ambil Sikap Tegas Soal Polemik TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/koalisi-guru-besar.jpg" alt="MASUKAN: Bivitri Susanti mewakili para guru besar memberikan keterangan kepada wartawan di Komnas HAM, Jakarta, kemarin (14/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MASUKAN: Bivitri Susanti mewakili para guru besar memberikan keterangan kepada wartawan di Komnas HAM, Jakarta, kemarin (14/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta untuk tidak berlindung dibalik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai, asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) konstitusional. Karena MK tidak memutus apapun terkait prosedur yang cacat dalam pelaksanaan TWK oleh KPK, Badan Kepegawaian Negara atau pihak-pihak lain terlibat menyimpangkan kewenangan dalam pelaksanaan TWK.  Anggota Themis Indonesia Bivitri Susanti menegaskan, putusan MK sama sekali tidak mengenyampingkan temuan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kedua lembaga negara itu telah menyatakan terdapat malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam proses hingga pelaksanaan TWK.  "Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Kepegawaian Nasional tidak bisa berlindung di balik putusan MK. Sebab lembaga-lembaga yang memiliki otoritas telah memiliki penilaian bahwa dalam praktik penyelenggaraan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK secara sah dan meyakinkan telah menemukan fakta adanya penyalahgunaan wewenang, cacat adminitrasi dan terbukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia," kata Bivitri dalam keterangannya, Selasa (7/9).  Bivitri menjelaskan, putusan MK yang menyatakan TWK konstitusional dalam pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 terdapat makna tidak boleh merugikan hak pegawai KPK, untuk diangkat menjadi ASN, dengan alasan apapun diluar desain yang telah ditentukan tersebut.  Menurutnya, makna tidak boleh merugikan itu berarti dalam konteks individu pegawai KPK, mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan alih status menjadi ASN, semua pegawai KPK mempunyai kesempatan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus tetap mengedepankan sumber daya manusia pegawai KPK yang bukan hanya profesional tapi juga berintegritas, netral dan bebas dari intervensi politik. Serta bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK.  "Terang benderang dalam putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XIX/2021 tidak memiliki pertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XVII/2019. Mahkamah mengakui konstitusional TWK. Tapi Mahkamah tidak pula memutus mengenai prosedur yang seperti apa yang konstitusional," tegas Bivitri.  Dia menegaskan, meskipun TWK konstitusional namun tidak dapat proses pelaksanaanya tidak menjunjung nilai-nilai konstitusi (UUD 1945) terkait perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan undang-undang lainnya, termasuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  Terlebih dalam proses pelaksanaan TWK ditemukan penyalahgunaan wewenang dan cacat adminitrasi sebagaimana tertuang dalam dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI. Sehingga meskipun TWK adalah kewenangan KPK, tetapi telah dilakukan dengan prosedur yang tidak sepatutnya dilanggar berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Ombudsman Republik Indonesia.  Bahkan dalam temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah ditemukan fakta-fakta dalam prosedur pelaksanaan TWK terjadi 11 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran konstitusi.  "Meskipun TWK adalah kewenangan KPK namun dalam penyelenggaraannya tidak diperbolehkan melanggar hak asasi manusia. Meskipun TWK adalah kewenangan KPK, namun dalam hukum administrasi negara jika kewenangan tersebut dilakukan dengan prosedur yang salah, maka hasilnya harus dianggap batal demi hukum," cetus Bivitri.  Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, sejak awal konsisten selalu menghormati hasil pemeriksaan maupun putusan terkait proses alih status pegawai menjadi ASN, dari lembaga-lembaga sesuai kewenangannya. Termasuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM yang menyebutkan adanya pelanggaran.  "Baik hasil pemeriksaan yang outputnya rekomendasi maupun putusan peradilan yang sifatnya mengikat dan memaksa untuk ditindaklanjuti para pihak," papar Ali.  Ali menuturkan, pelaksanaan asesmen TWK yang juga melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai sangat berkompeten. Menurutnya, pengajuan uji materi ke MK dinilai sebagai wujud perhatian dan kecintaan pemohon kepada pemberantasan korupsi.  "Oleh karenanya, kami berterima kasih sekaligus berharap publik terus memberikan dukungan kepada KPK agar pantang surut bekerja memberantas korupsi, demi mendukung perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahter," pungkas Ali.

Firli Cs Diminta Tak Berlindung Dibalik Putusan MK Soal Polemik TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Gedung-KPK-Berani-Jujur-Pecat.jpg" alt="Gedung KPK. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah aktivis antikorupsi yang melakukan aksi laser ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke aparat kepolisian. Aksi laser tersebut menarik perhatian publik, lantaran menuliskan sejumlah kritik terhadap KPK.  Kritik-kritik tersebut antara lain berupa tulisan 'Berani Jujur Pecat' hingga 'Rakyat Sudah Mual'. Hal ini menyusul dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Pelakasana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan,  peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK pada 28 Juni 2021 sekitar pukul 19.05 WIB oleh pihak eksternal. KPK membenarkan melaporkan hal tersebut ke aparat kepolisian.  "KPK melaui Biro Umum telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan," kata Ali dikonfirmasi, Senin (19/7).  Ali menjelaskan, pelaporan tersebut karena menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal dimaksud.  Padahal petugas keamanan KPK dan pengamanan obyek vital Polres Jakarta Selatan yang berjaga pada saat itu, telah melakukan pelarangan dan mengingatkan kepada pihak-pihak eksternal tersebut.  "Mengingat kegiatannya dilakukan di luar waktu yang ditentukan dan tidak ada ijin dari aparat yang berwenang. Namun pihak-pihak tersebut tetap melakukannya dengan berpindah-pindah lokasi," ucap Ali.  Oleh karena itu, KPK yang merasa kinerjanya terganggu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polres Jakarta selatan untuk menindaklanjutinya.  "Kami berharap kepada semua pihak untuk senantiasa tertib dan menjaga kenyamanan lingkungan," tegas Ali. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi penolakan terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi dilakukan sekitar pukul 18.30 WIB dengan menyoroti Gedung Merah Putih KPK dengan laser projector bertuliskan ‘Berani Jujur Pecat’, ada juga tulisan lain seperti ‘Mosi Tidak Percaya’, ‘Save KPK’ dan beberapa tulisan lain.  Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Asep Komaruddin menyampaikan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja KPK. Dia menilai, KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri sangat dilemahkan.  “Sejumlah pesan terproyeksi di gedung KPK malam ini, menyuarakan perjuangan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Juga menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi ini dari cengkeraman oligarki,” kata Asep dikonfirmasi, Senin (28/6).

Tak Terima Dikritik Pakai Laser, KPK Laporkan Greenpeace ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tanggapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron atas kritik mahasiwa keliru. Seharusnya, Ghufron dinilai bisa menganulir langkah pemecatan terhadap 51 pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Mestinya dapat dijawab dengan langkah perbaikan, misalnya menganulir keputusan pemecatan pegawai KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikonfirmasi, Jumat (2/7).  Pegiat antikorupsi ini merasa heran, jika Pimpinan KPK justru kembali menanggapi kritik dari mahasiswa maupun elemen masyarakat dengan menyuruh membuat jurnal.  "Menjadi aneh jika kritik mahasiswa dibalas dengan permintaan mereka menulis di jurnal KPK," cetus Kurnia.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memastikan, pihaknya terbuka menerima kritik dan saran yang dilayangkan publik. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kritik yang diutarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap Ketua KPK Firli Bahuri melalui akun media sosial, Selasa (29/6).  "KPK terbuka terhadap kritik dan saran dari setiap elemen masyarakat. Karena kami sadari bahwa kritik adalah bagian dari perhatian dan komitmen dukungan publik pada upaya pemberantasan korupsi yang diamanatkan kepada KPK," ujar Ghufron, dalam keterangannya, Kamis (1/7).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyampaikan, pihaknya berharap mahasiswa dapat memberikan ide, saran, serta gagasan pemberantasan korupsi secara komprehensif dan ilmiah sebagai bagian dari insan akademisi.  "Sehingga bisa mengaktualisasikan ilmu dan pengetahuannya agar memberi sumbangsih yang lebih nyata bagi perbaikan bangsa," ucapnya.  Pada kesempatan ini pula, Ghufron mengajak insan akademisi untuk menyampaikan gagasan ilmiah melalui Jurnal Integeitas. Menurutnya Jurnal Integritas merupakan kumpulan pemikiran dan penelitian ilmiah untuk saling berbagi dan belajar seputar isu pemberantasan korupsi.  "Jurnal ini dapat diakses secara free melalui https://jurnal.kpk.go.id," tegas Ghufron.  Sebagaimana diketahui, BEM UI melalui akun Twitter @BEMUI_Official melayangkan kritik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam unggahannya, BEM UI membeberkan delapan hal yang disebut 'gagasan dan prestasi' Firli selama berkiprah di lembaga antirasuah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/06/2021/putri-gus-dur-desak-jokowi-batalkan-pemecatan-51-pegawai-kpk/">Putri Gus Dur Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 51 Pegawai KPK</a>  Di antaranya, kebocoran 26 data operasi tangkap tangan (OTT) ketika Firli menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2018-2019; melakukan pertemuan dengan eks Gubernur NTB, M Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) pada 2018, padahal saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang diduga melibatkan Pemprov NTB.  Kemudian, pemberhentian penyelidikan 36 kasus; pelesiran menggunakan helikopter; tidak memberikan izin pemeriksaan dan penggeledahan terhadap dua politisi dalam kasus suap Bansos Covid-19; menjemput langsung saksi suatu kasus dugaan korupsi; unjuk kebolehan memasak nasi goreng; serta menonaktifkan 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

ICW Nilai Pimpinan KPK Nurul Ghufron Keliru Jawab Kritikan Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/bincang-KPK.jpg" alt="Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat balasan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, atas surat keberatan yang dilayangkan para pegawai KPK tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Adapun surat keberatan tersebut adalah atas keputusan tindak lanjut hasil TWK dalam rangka pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.  "Dalam surat keberatan yang kami sampaikan, kami mempertanyakan sikap Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri yang menarik-narik lembaga lain untuk memberhentikan pegawai. Sikap ini terlihat dari Berita Acara tanggal 25 Mei 2021 yang beredar, di dalamnya ada pimpinan empat lembaga KASN, LAN, KemenPANRB, Kemenkumham, dan BKN yang ikut menandatanganinya," kata perwakilan pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan dalam keterangannya, Kamis (1/7).  "Di dalam berita acara tersebut terdapat keputusan pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah Tes Wawasan Kebangsaan," sambungnya.  Tak hanya lembaga lain, sambung Hotman, Ketua KPK Firli Bahuri juga menyeret Dewan Pengawas dalam keputusan pemberhentian pegawai. Namun para pegawai telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Dewan Pengawas. Dalam surat balasan, Dewan Pengawas menyatakan tidak ikut serta dalam menyetujui Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, karena hal tersebut merupakan kewenangan Pimpinan bukan tugas Dewas sebagaimana Pasal 37B ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  "Khusus untuk poin ini, kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri yang selalu menyebut pemberhentian pegawai sudah melalui persetujuan Dewan Pengawas. Pernyataan Ketua KPK tersebut ternyata tidak jujur dan hanya bersembunyi di balik kebohongan demi keinginannya memberhentikan pegawai," ungkap Hotman.  Dia menganggap, Pimpinan tak mampu menjawab argumen surat keberatan dari 75 pegawai KPK. Sebab, tak ada argumen yang didasarkan analisis yang mumpuni dalam surat balasan yang kami terima.  "Surat balasan yang kami terima hanya menjabarkan kronologis dan berita rangkaian peristiwa yang selama ini sudah kami dengar melalui pernyataan-pernyataan di media massa. Bahkan, dalam salah poin dalam surat balasan tersebut, Pimpinan dengan jelas tidak memberikan tanggapan atas analisis," ucap Hotman.  Pihaknya akan terus menuntut kepada Pimpinan, Sekjen, dan PPID KPK untuk segera menindaklanjuti permintaan hasil TWK. Karena telah bersurat untuk meminta data dan informasi hasil TWK, yang telah diberikan BKN kepada KPK pada 27 April 2021.  "Kami berharap Pimpinan, Sekjen, dan PPID KPK tak lagi mencari alasan untuk mengulur waktu. Sebab, hasil-hasil tersebut kami saksikan sendiri, telah dibuka bersama-sama dalam rapat 5 Mei 2021 di lantai 15," imbuhnya menandaskan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/06/2021/75-pegawai-kpk-yang-tak-dilantik-jadi-asn-bawa-polemik-twk-ke-mk/">75 Pegawai KPK yang Tak Dilantik jadi ASN Bawa Polemik TWK ke MK</a>  Surat balasan yang diterima perwakilan 75 pegawai KPK itu dibalas oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.  “Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil keberatan yang Saudara nyatakan dalam surat Saudara, kami tidak akan memberikan tanggapan karena hal tersebut hanya hasil analisis Saudara, yang tentunya berbeda dengan hasil analisis KPK," sebagaimana surat balasan tersebut.

Tak Diberi Hasil TWK, Pegawai KPK: Pimpinan Tak Jawab Argumen Kami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Para pegawai KPK yang telah diperiksa itu merupakan mereka yang memenuhi syarat atau telah dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Kami mendalami informasi, keterangan terkait pelaksanaan, khususnya dalam konteks peserta yang memenuhi syarat dan mendalami instrument hukum secara internal," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada JawaPos.com, Rabu (24/6).  Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, para pegawai KPK itu datang secara sukarela memberikan data tambahan kepada Komnas HAM.  "Ya mereka datang secara sukarela memberikan keterangan," ucap Damanik.  Komnas HAM dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM telah memeriksa sejumlah pihak antara lain Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kepala Badan Kepegawain Negara (BKN) Bima Haria Wibisana hingga sejumlah mantan Pimpinan KPK.  Teranyar, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjalani pemeriksaan pada Selasa (22/6) kemarin. Usai menjalani pemeriksaan, Bima menegaskan asesmen TWK tidak dimunculkan oleh satu pihak.  "TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat Perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan? karena mengacu pada Undang-Undang, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK," ucap Bima.  Bima menyampaikan, pihaknya memang mempunyai asesmen TWK tetapi tidak sesuai dengan KPK. Karena itu, pelaksanaan TWK kepada para pegawai KPK memang berbeda dari tes CPNS.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/pegawai-kpk-desak-firli-cs-segera-buka-dokumen-hasil-twk/">Pegawai KPK Desak Firli Cs Segera Buka Dokumen Hasil TWK</a>  "Karena di KPK sudah senior, yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yang sudah menjabat, ini ada prosesnya sudah saya jelaskan secara detil tadi kenapa sampai pakai instrumen dinas psikologi AD," ungkap Bima.  "Kami gunakan karena ini satu-satunya alat instrmen yang valid tersedia, kami gunakan the best level of instrumen yang ada," imbuhnya menandaskan.

Dalami Pelaksanaan TWK, Komnas HAM Periksa 3 Pegawai KPK yang jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga, pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan operasi intelijen untuk menyingkirkan para pegawai yang dinilai berintegritas. Terlebih kini terdapat 51 orang yang akan diberhentikan dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK, sementara 24 pegawai KPK lainnya akan mengikuti tes ulang.  "Kalau ini adalah suatu operasi intelijen," kata Novel dalam diskusi daring, Kamis (24/6).  Novel lantas mempertanyakan, pihak-pihak yang mengorder agar para pegawai yang bekerja secara profesional dipecat dari KPK. Menurut Novel, alih status pegawai KPK seharusnya hanya beralih statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan untuk baru mendapftar, apalagi untuk naik jabatan.  "Kami di KPK tidak sedang untuk naik pangkat, tidak ganggu jabatan," tegas Novel.  Novel pun mempertanyakan, pihak-pihak yang justru melakukan profiling terhadap para pegawai KPK secara mendalam. Terlebih kediaman pegawai KPK juga turut didatangi.  "Saya sering mengikuti suatu proses seleksi yang di sana ada assessment dan nggak ada namanya assessment atau atau tes apapun itu ada profile," ucap Novel.  Novel yang kerap kali menangani perkara-perkara besar di KPK ini lantas juga mempertanyakan, terkait operasi intelijen yang justru ingin menyingkirkan para pegawai KPK. Dia pun menyesalkan terjadinya hal ini.  "Saya khawatir kong kalikong yang luar biasa, kalau memang itu operasi intelijen maka apakah boleh ada operasi intelijen yang dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik, ini yang berbahaya dan saya kira ini nggak boleh dibiarkan," papar Novel.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/pegawai-kpk-desak-firli-cs-segera-buka-dokumen-hasil-twk/">Pegawai KPK Desak Firli Cs Segera Buka Dokumen Hasil TWK</a>  Dia lantas tak menginginkan, tindakan ini terjadi pada lembaga maupun kementerian lain. Pihak-pihak yang bekerja profesional justru khawatir di singkirkan.  "Kita khawatir ke depan orang-orang baik di tempat-tempat lain, di Kementerian atau lembaga lain atau situasi tertentu itu akan diperlakukan yang sama oleh orang-orang yang punya kepentingan seperti ini, ini yang berbahaya," pungkas Novel.

Novel Baswedan Sebut Penyingkiran Pegawai KPK Operasi Intelijen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kepala-BKN-Bima-Haria-Wibisana-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membeberkan terkait munculnya gagasan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bima menegaskan, asesmen TWK tidak dimunculkan oleh satu pihak.  "TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat Perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan? karena mengacu pada Undang-Undang, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK," kata Bima di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/6).  Bima menyampaikan, pihaknya memang mempunyai asesmen TWK tetapi tidak sesuai dengan KPK. Karena itu, pelaksanaan TWK kepada para pegawai KPK memang berbeda dari tes CPNS.  "Karena di KPK sudah senior, yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yang sudah menjabat, ini ada prosesnya sudah saya jelaskan secara detil tadi kenapa sampai pakai instrumen dinas psikologi AD," ungkap Bima.  "Kami gunakan karena ini satu-satunya alat instrmen yang valid tersedia, kami gunakan the best level of instrumen yang ada," imbuhnya.  Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, pihaknya menggali terkait gagasan atau ide munculnya TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini perlu didalami, lantaran Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang sudah diminta keterangan tidak bisa menjawab isu tersebut.  "Tentang siapasih sebetulnya yang punya gagasan ini. Pilihan TWK seperti ini dari siapa sebetulnya, tujuannya apa kita kan ingin tahu," ujar Damanik.  Damanik menyampaikan, keterangan KPK yang diwakilkan Nurul Ghufron dinilai belum mampu menjelaskan rinci terkait munculnya ide TWK. Sehingga hal ini perlu di dalami untuk menambah titik terang dugaan pelanggaran HAM dalam TWK.  "Apakah ini memang satu pilihan yang tepat sejalan dengan keputusan UU, keputusan MK misalnya, apakah sudah sejalan seperti itu," papar Damanik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/pegawai-kpk-desak-firli-cs-segera-buka-dokumen-hasil-twk/">Pegawai KPK Desak Firli Cs Segera Buka Dokumen Hasil TWK</a>  Berdasarkan laporan yang disampaikan pegawai KPK, sambung Damanik, pelaksanaan TWK dinilai merugikan. Terlebih banyak pegawai yang sudah lama bekerja memberantas korupsi di KPK.  "Itu yang mereka minta kepada Komnas HAM memberikan klarifikasi terhadap semua itu. Klarifikasi mereka, mereka anggap itu hak mereka," urai Damanik menandaskan.

Kepala BKN Sebut Munculnya Ide TWK Pegawai KPK Tidak dari Satu Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/laporkan-pimpinan-kpk.jpg" alt="TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pimpinanannya untuk membuka hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), terkait syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab hingga kini, KPK maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum membuka hasil TWK.  "Mereka memang masih punya waktu sampai dengan besok," kata pegawai KPK Hotman Tambunan kepada JawaPos.com, Senin (21/6).  Hotman menegaskan, seharusnya Pimpinan KPK berkehendak membuka hasil dokumen TWK. KPK yang merupakan aparat penegak hukum, harus taat pada aturan hukum.  "Seharusnya dibuka ya karena UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kan mengatakan harus dibuka. Masa penegak hukum melawan hukum," papar Hotman.  Dia pun menyesalkan dalih Kepala BKN yang menyatakan dokumen hasil TWK, merupakan dokumen rahasia negara. Lantas Hotman mempertanyakan aturan hukum tersebut.  "Saya nggak tahu dasar hukumnya BKN mengatakan itu rahasia negara, ini kan hanya asesmen kepegawaian, bukan menyangkut keamanan negara," tegas Hotman.  Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan, dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersifat rahasia negara. Tetapi Bima tak menjelaskan rinci, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang jika dokumen hasil TWK itu merupakan rahasia negara.  "Semua dokumen sudah diserahkan ke KPK. Sifatnya rahasia negara, makanya semuanya bersegel," kata Bima kepada JawaPos.com, Rabu (16/6).  Bima menyatakan tindakan membocorkan rahasia negara bisa terancam pidana. Dia pun mengklaim, tidak mengetahui secara pasti hasil TWK yang menggalkan 75 pegawai beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Tindakan membocorkan rahasia negara bisa dikenakan sanksi pidana," cetus Bima.  Bima tidak menjelaskan secara rinci alasan hukum mengapa hasil TWK itu tidak bisa dibuka ke publik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 menyatakan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Serta pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.  Bima berdalih, asesmen TWK merupakan gabungan dari beberapa metodologi. Dia menyatakan metodologi itu gabungan dari hak cipta TNI AD hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  "Asesmen TWK itu gabungan dari beberapa metodologi. IMB-68, Profiling dan Wawancara. IMB-68 (Indeks Moderasi Bernegara-68) hak ciptanya ada di TNI AD. Semua alat test di TNI (metoda dan hasil) berklasifikasi rahasia. Profiling dilakukan BNPT dan juga diklasifikasikan rahasia negara," papar Bima.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/06/2021/pegawai-minta-plt-jubir-kpk-tak-bohong-terkait-dokumen-hasil-twk/">Pegawai Minta Plt Jubir KPK Tak Bohong Terkait Dokumen Hasil TWK</a>  "Wawancara juga rahasia karena menggunakan gabungan metoda IMB-68 dan Profiling. Selain itu wawancara juga memuat informasi detil data pribadi (data perorangan) yang harus disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya," imbuhnya.  Terpisah, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan, jika TWK bisa dibuka sepanjang disetujui oleh pihak yang mengajukan. Fickar memandang ancaman pidana tidak berlaku jika pihak yang bersangkutan bersedia informasi pribadinya dibuka ke publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pegawai KPK Desak Firli Cs Segera Buka Dokumen Hasil TWK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Polemik TWK

Berita Terkini