<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/f-akbp-didik-1495821606-2380250574.jpg" alt="Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - AKBP Didik Putra Kuncoro bukan polisi pertama terlibat kasus narkoba. Sebelum mantan kapolres Bima Kota itu, sudah ada beberapa nama lain masuk pusara kasus serupa. Atas berulangnya polisi aktif terlibat kasus narkoba, Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mendorong sanksi lebih tegas. Bambang Rukminto selaku pemerhati isu-isu kepolisian dari ISESS menyampaikan bahwa berulangnya kasus narkoba melibatkan polisi, bahkan perwira di level kapolres hingga kapolda, menunjukkan sanksi yang selama ini dijatuhkan tidak memberikan efek jera. &rdquo;Maka kapolri harus lebih tegas dengan cepat memberi keputusan pemecatan dan tak ada ampun bagi personel yang terlibat dalam peredaran narkoba,&rdquo; kata dia saat ditanyai oleh awak media. Bukan hanya yang terlibat peredaran narkoba, Bambang menilai, sanksi tegas perlu diberikan kepada polisi yang kedapatan menjadi pemakai barang haram tersebut. Sebab, polisi sebagai aparat penegak hukum sama sekali tidak diperbolehkan bersentuhan dengan narkoba. &rdquo;Itu penting untuk membuktikan statemen yang sering masyarakat dengar, bahwa memang masih banyak polisi yang baik daripada polisi yang buruk,&rdquo; ujarnya. Menurut Bambang, penting bagi Polri untuk membuktikan tidak ada impunitas bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran. Apalagi jika pelanggaran itu menyalahi aturan hukum pidana. Sanksi tegas di luar proses etik wajib dilakukan. Polisi terlibat masalah dipecat dan diseret ke peradilan umum. &rdquo;Harusnya sebagai penegak hukum, standar etik profesi Polri lebih tinggi. Kapolri sebagai pucuk pimpinan tertinggi sekaligus pemegang standar etik tertinggi tidak boleh toleransi pada perilaku buruk anggotanya. Bagi mereka yang sengaja melakukan tindak pidana seperti terlibat narkoba atau pemerasan harusnya dipastikan bandingnya ditolak,&rdquo; tegas dia. Sebelumnya, Kasus narkoba dengan tersangka AKBP Didik turut menjadi atensi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga pengawas Polri tersebut memastikan mengawal penanganan kasus tersebut sampai tuntas. Baik dalam proses hukum pidana di Bareskrim Polri maupun proses etik yang dikerjakan oleh Divisi Propam Polri. Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyampaikan bahwa atensi terhadap kasus tersebut diberikan sejak awal. Dia memastikan, instansinya sudah berkoordinasi dengan Polri. Menurut dia, proses hukum di Bareskrim Polri dan mekanisme etik oleh Divisi Propam Polri dibutuhkan untuk memastikan sanksi kepada AKBP Didik dijatuhkan sesuai dengan level pelanggaran. &rdquo;Kasus-kasus narkoba menjadi perhatian serius kami, tidak hanya kasus yang terjadi di Bima, sebelum-sebelumnya juga begitu,&rdquo; kata dia pada Rabu (18/2). Menurut Anam, upaya untuk memberantas penyalahgunaan kewenangan oleh personel Polri tidak boleh berhenti pada tindakan penghukuman, melainkan juga harus sampai membongkar jaringan di balik peredaran narkoba tersebut. Langkah itu penting dilakukan karena kejahatan narkoba selalu dilakukan oleh jejaring, mulai pengedar sampai bandar hingga kartel. &rdquo;Oleh karenanya memang kedua proses itu berjalan beriringan (proses hukum dan mekanisme etik),&rdquo; jelasnya. Dalam kasus yang menyeret mantan kapolres Bima Kota itu, polisi lain yang terlibat sudah menjadi tersangka. Bahkan sudah ada yang kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH. Kompolnas mendorong hal serupa diterapkan kepada AKBP Didik. Mengingat yang bersangkutan adalah pucuk pimpinan di Polres Bima Kota. &rdquo;Yang harus menjadi komitmen bersama soal kejahatan narkoba kalau dilakukan oleh petugas, contoh kasus oleh kepolisian, harus ada penghukuman pemberatan karena dia petugas,&rdquo; ucap Anam. &nbsp;

ISESS mendorong sanksi tegas bagi polisi aktif yang terlibat kasus narkoba. Kasus berulang terjadi di Polri, sanksi berat diperlukan.

Kasus Narkoba Melibatkan Polri Berulang Terjadi, ISESS Dorong Sanksi Lebih Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/IMG-20240311-WA0038-2717966019.jpg" alt="Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly. ANTARA/Syaiful Hakim" width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly. ANTARA/Syaiful Hakim</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Seorang anggota polisi yang diamankan karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Depok, Jawa Barat dibebaskan. Sebab, dia tidak terbukti melakukan pelanggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggota kami atas nama Dewo Nugroho tidak terlibat dalam pesta atau penggunaan narkoba karena dapat dibuktikan dengan hasil tes urine dengan hasil negatif dari unsur narkoba," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Selasa (23/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nicolas menyampaikan, anggota hanya berasa di tempat salah saat penangkapak terhajadi. Sehingga ikut diciduk bersama kandidat lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014567383/dinkes-tulungagung-periksa-pegawai-terkait-penyalahgunaan-ambulans">Dinkes Tulungagung Periksa Pegawai Terkait Penyalahgunaan Ambulans</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggota kami tersebut telah dibebaskan dari penangkapan dan sekarang telah melaksanakan tugas kembali sebagai anggota Polrestro Jaktim," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada saat periatiwa, Dewo diketahui mendapat telepon dari salah satu pelaku untuk mengantar mobil yang baru diperbaiki di bengkel. Sesampainya di rumah salah satu tersangka, terjadi penggerebegan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Dewo dinyatakan negatif narkoba usai dites urine. Dia pun dipastikan tidak melakukan penyalahgunaan narkoban. Ia juga tak memgetahui jika rekan-rekannya mengkonsumsi narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014567374/tips-membeli-suzuki-jimny-atau-katana-bekas-yang-wajib-diketahui-cek-bagian-ini-biar-nggak-boncos">Tips Membeli Suzuki Jimny atau Katana Bekas yang Wajib Diketahui, Cek Bagian Ini Biar Nggak Boncos</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sebanyak 5 anggota Polda Metro Jaya ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Mereka diamankan di wilayah Depok, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait penangkapan ini. Saat ini, kelima pelaku sedang menjalani pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar (5 anggota polisi ditangkap). Sedang diperiksa Propam Polda Metro Jaya, mohon waktu," kata Ade Ary kepada wartawan, Senin (22/4).</div>

Seorang anggota polisi yang diamankan karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Depok, akhirnya dibebaskan.

Tidak Bersalah, Anggota Polisi yang Ditangkap karena Pakai Narkoba di Depok Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/endra-zulpan-abd-rahman-jpc.jpg" alt="Jumpa pers Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan terkait dugaan KDRT dialami Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, Jumat (30/9)./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan terkait dugaan KDRT dialami Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, Jumat (30/9)./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menetapkan Kombes Pol Yulius Bambang Karyanto (YBK) sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Penetapan ini dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.  "Iya, statusnya dinaikkan jadi tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Kamis (12/1).  Selain YBK, penyidik juga menetapkan 3 orang lainnya menjadi tersangka. Ketiganya yakni Novi Prihartini alias Revi, Dedi Rusmana alias Bacing, dan Erry Wahyudi alias Bode alias Bodong.  "Sementara saudari Putri Nendi Irawan dan saudari Kania Sarungallo sebagai saksi dan dilakukan rehabilitasi," imbuh Zulpan.  Para tersangka dipersangkakan Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) subsider Pasal 116 ayat (1) subsider Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  Sebelumnya, anggota polisi terjerat narkoba kembali terulang. Kali ini seorang perwira berpangkat Komisaris Besar (Kombes) berinisial YBK diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.  "Iya benar diamankan," kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat dihubungi, Sabtu (7/1).  Mukti menuturkan, YBK ditangkap pada Jumat (6/1) di sebuah kamar hotel. "Ditangkap di hotel waktunya hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 jam 15.36 WIB di Kelapa Gading," jelas Mukti.

Ditangkap Kasus Narkoba, Kombes YBK dan 3 Orang Lainnya jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BORGOL.jpg" alt="Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi penangkapan Kombes Pol Yulius Bambang Karyanto (YBK) yang diduga menyalahgunakan penggunaan narkoba. Menurutnya, hal ini merupakan wujud komitmen Polri dalam upaya bersih-bersih di dalam tubuh Korps Bhayangkara tersebut.  Meski mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya ini, namun Sahroni menilai upaya itu masih jauh dari kata usai.  "Ini menunjukkan komitmen besar Polri untuk memberantas seluruh oknum yang tidak profesional dan semena-mena. Polda Metro Jaya, top. Kami di Komisi III DPR berharap agar tindakan Polda Metro ini bisa menjadi contoh bagi Polda-Polda lain," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (9/1).  Politikus Fraksi Partai NasDem itu juga meminta seluruh Polda mengikuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar tidak ragu menindak berbagai pelanggaran yang dilakukan personel di daerah.  Hal itu dilakukan tidak lain untuk mengembalikan citra Polri di tengah-tengah masyarakat. Tak dipungkiri, kepercayaan publik kepada Polri merosot setelah diterpa berbagai kasus.  “Kita fokus saja kepada (anggota) yang benar-benar bekerja dan berprestasi. Sudah tidak ada waktu mengurus para oknum yang melakukan berbagai pelanggaran, libas habis semua,” ujar Legislator Dapil DKI Jakarta III itu.  Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya menangkap Kombes Yulius Bambang Karyanto (Kombes YBK) saat menggunakan sabu dengan seorang wanita di salah satu hotel daerahJakarta Utara (Jakut), sekitar pukul 15.36 WIB. Polda Metro Jaya mengatakan Kombes YBK merupakan polisi aktif yang saat ini berdinas di Baharkam Mabes Polri.

Sahroni Happy, Polri Ringkus Kombes yang Masih Konsumsi Sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kombes YBK ditangkap jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena diduga menyalahgunakan narkoba. Dari tangan dia, penyidik menyita barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu.  "Barang buktinya sabu," kata Dirnakoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa saat dihubungi, Sabtu (7/1).  Sabu yang disita dibungkus dalam dua klip plastik. Sabu tersebut ditemukan di kamar hotel kawasan Kelapa Gading yang ditenpati oleh pelaku selama dua hari terakhir.  "Barbuknya (barang bukti) 0,5 gram sama O,6 gram (sabu). Jadi ada dua barbuk," jelas Mukti.  Sebelumnya, anggota polisi terjerat narkoba kembali terulang. Kali ini seorang perwira berpangkat Komisaris Besar (Kombes) berinisial YBK diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.  "Iya benar diamankan," kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat dihubungi, Sabtu (7/1).  Mukti menuturkan, YBK ditangkap pada Jumat (6/1) di sebuah kamar hotel. "Ditangkap di hotel waktunya hari Jumat tanggal 6 kemarin jam 15.36 WIB di Kelapa Gading," jelasnya.

Kombes YBK Ditangkap di Hotel, Polisi Sita 2 Klip Sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/teddy-minahasa-antara.jpg" alt="Irjen Pol Teddy Minahasa kenakan baju tahanan setelah yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Irjen Pol Teddy Minahasa kenakan baju tahanan setelah yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta memiliki kriteria tersendiri dalam menunjuk jaksa penuntut umum (JPU) yang akan bertugas untuk sidang Irjen Pol Teddy Minahasa. Sehingga persidangan bisa berjalan maksimal.  Kajati DKI Jakarta, Reda Manthovani mengatakan, pihaknya akan menunjuk jaksa yang sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan Teddy Minahasa saat bertugas di kepolisian.  "Kami akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jadi yang menangani kasus Teddy Minahasa dan kawan-kawan adalah jaksa yang belum pernah berhubungan kerja dengan yang bersangkutan," ujar Reda kepada wartawan, Jumat (30/12).  Menurut Reda, langkah tersebut diperlukan untuk menjamin independensi jaksa dalam menangani perkara Teddy Minahasa dan 10 tersangka lainnya. Mengingat status Teddy sebagai perwira tinggi Polri.  "Supaya tidak ada hubungan emosional, dan juga jaksa yang sudah mempunyai pengalaman yang mumpuni," jelasnya.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikan status hukum para pelaku penjualan narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa. Seluruhnya kini berstatus tersangka, baik itu warga sipil maupun anggota polisi.  "Total ada 11 tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Sabtu (15/10).  Kesebelas tersangka itu adalah HE, AR, AD, KS, J, L, A, AW, DG, D, dan TM. Dari 11 tersangka ini, lima di antaranya adalah polisi. Mereka adalah Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, dan Aipda AD.  Atas perbuatannya, Teddy dikenakan Pasal 114 Ayat (3) sub Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.

Kejati DKI Tunjuk Jaksa Berkriteria Khusus untuk Sidang Teddy Minahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/teddy-minahasa-antara.jpg" alt="Irjen Pol Teddy Minahasa kenakan baju tahanan setelah yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Irjen Pol Teddy Minahasa kenakan baju tahanan setelah yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya membenarkan berkas perkara narkoba Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dan 10 tersangka lainnya sudah dinyatakan lengkap alias P-21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.  “Berkas Pak Irjen TM sudah P-21,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (22/12).  Zulpan mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini sedang menyiapkan untuk proses pelimpahan tahap dua alias menyerahkan Irjen Teddy dan 10 tersangka lain beserta barang bukti ke Kejati DKI Jakarta.  Hal itu dilakukan agar Irjen Teddy cs segera disidang. Pasalnya, kini Irjen Teddy cs sudah jadi tanggung jawab pihak Kejati DKI Jakarta.  Zulpan menambahkan, Irjen Teddy cs bakal diserahkan ke Kejati DKI Jakarta pasca perayaan tahun baru 2023. Namun tidak dirinci kapan waktu persisnya dan apa alasannya baru diserahkan tahun depan. “(Pelimpahan tahap dua) Setelah tahun baru,” pungkasnya.

Berkas Perkara Irjen Teddy Minahasa Sudah P-21, Sebentar Lagi Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660922734359.jpg" alt="Ilustrasi kasus narkoba. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus narkoba. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga tersangka kasus penjualan narkoba, yakni AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, dan Samsul Maarif telah melengkapi berkas perkara pengajuan sebagai Justice Collaborator (JC) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim kuasa hukum bahkan telah melakukan pertemuan dengan LPSK.  "Berkas itu diterima dan akan ditelaah selanjutnya oleh LPSK, " ujar Pengacara ketiganya, Adriel Viari Purba kepada wartawan, Jumat (28/10).  Pihak LPSK menyatakan kepada kuasa hukum segera menemui para tersangka dalam rangka asesmen. Oleh karena itu, kuasa hukum berharap agar permohonan sebagai JC diterima oleh LPSK. "Kami sudah memberikan alasan kuat agar Dody dan klien kami lainnya bisa diterima menjadi JC," tegas Adriel.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikan status hukum para pelaku penjualan narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa. Seluruhnya kini berstatus tersangka, baik itu warga sipil maupun anggota polisi.  "Total ada 11 tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Sabtu (15/10).  Kesebelas tersangka itu adalah HE, AR, AD, KS, J, L, A, AW, DG, D, dan TM. Dari 11 tersangka ini, lima di antaranya adalah polisi. Mereka adalah Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, dan Aipda AD.  Atas perbuatannya, Teddy dikenakan Pasal 114 Ayat (3) sub Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.

Lengkapi Berkas, AKBP Dody dkk Beri Alasan Kuat ke LPSK untuk Jadi JC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-22-at-14.44.55.jpeg" alt="Adriel Viari Purba, Pengacara Dody Prawiranegara. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Adriel Viari Purba, Pengacara Dody Prawiranegara. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak AKBP Dody Prawiranegara menyebut Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai otak penjualan narkoba seberat 5 kilogram. Hal itu berdasarkan pengakuan 6 tersangka. Yakni Dody, Anita alias Linda, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Sitimorang, Samsul Maarif, dan Nasir.  "Semuanya memberikan keterangan bahwa bapak Teddy Minahasa lah yang menjadi otak atas skenario semua rentetan peristiwa ini," kata Pengacara Dody, Adriel Viari Purba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (22/10).  Kendati demikian, Adriel belum merinci seluruh peran Teddy Minahasa. Pada intinya Teddy memerintahkan Dody untuk menyisihkan barang bukti narkoba hasil sitaan.  "Pak TM ini memerintahkan memang untuk menyisihkan seperempat, dia minta seperempat dari 41,4 kg yang diungkap oleh Polres Bukit Tinggi yang pada saat itu memang Kapolresnya masih pak Dody," jelasnya.  Dody sendiri awalnya menolak. Namun, karena terus mendapat tekanan dari Teddy hasilnya bagang bukti disisihkan 5 kilogram.  "Pihak TM tetap mendesak dan akhirnya dia terima menjalankan perintahnya agar loyal, walaupun dia tidak punya niat. Makanya dia meminta Arif, tangan kanannya sampai menukar tawas dengan sabu," pungkas Adriel.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikan status hukum para pelaku penjualan narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa. Seluruh kini berstatus tersangka, baik itu warga sipil maupun anggota polisi.  "Total ada 11 tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Sabtu (15/10).  Kesebelas tersangka itu adalah HE, AR, AD, KS, J, L, A, AW, DG, D, dan TM. Dari 11 tersangka ini, lima di antaranya adalah polisi. Mereka adalah Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Sitimorang, dan Aipda AD.  Para tersanga sudah dikenakan penahan di Polda Metro Jaya. Khusus Irjen Teddy dikenakan penempatan khusus (Patsus) di Mabes Polri, sambil menjalani proses sidang kode etik.

Pengacara Sebut AKBP Dody Disuruh Irjen Teddy Soal Penjualan Sabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221022-WA0006.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Irjen (Purn) Pol Maman Supratman mengaku masih terkejut atas penangkapan kepada anaknya, AKBP Dody Prawiranegara. Maman mengatakan, saat itu anaknya pamit pergi sebentar dengan temannya. Namun, tak kunjung pulang.  "Pergi pamitnya sama temannya, 'pah mau keluar dulu sebentar'. Saya tidak tahu tidak diberi tahu anak saya mau diambil, itu yang saya jadi syok," kata Maman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (22/10).  Maman menuturkan, usai pamit ternyata Dody tak kunjung pulang sampai keesokan harinya. Beberapa hari kemudian keluarga baru tahu jika Dody diamankan oleh Polda Metro Jaya karena terlibat penjualan narkoba jaringan Irjen Pol Teddy Minahasa.  "Waktu dia keluar rumah pagi-pagi saya nanya sama ibunya 'mah si aa pulang jam berapa?' 'nggak pulang pah', 'kemana?' saya bilang gitu. Terus sehari, dua hari baru tahu saya kalau dia ditahan Polda Metro," ucap Maman.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikan status hukum para pelaku penjualan narkoba yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa. Seluruh kini berstatus tersangka, baik itu warga sipil maupun anggota polisi.  "Total ada 11 tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa kepada wartawan, Sabtu (15/10).  Kesebelas tersangka itu adalah HE, AR, AD, KS, J, L, A, AW, DG, D, dan TM. Dari 11 tersangka ini, lima di antaranya adalah polisi. Mereka adalah Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Sitimorang, dan Aipda AD.  Para tersanga sudah dikenakan penahan di Polda Metro Jaya. Khusus Irjen Teddy dikenakan penempatan khusus (Patsus) di Mabes Polri, sambil menjalani proses sidang kode etik.

AKBP Dody Pamit Pergi Sebentar, 2 Hari Tak Pulang, Ternyata Ditangkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#polisi narkoba

Berita Terkini