<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Prananda.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Prananda Surya Paloh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Prananda Surya Paloh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politik dinasti menjadi buah bibir di sistem pemerintahan Indonesia. Banyak pihak dianggap melakukan praktik seperti ini demi melanggengkan kekuasaan yang dimiliki. Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, Prananda Surya Paloh menegaskan, partainya mengedepankan kemampuan diri dari kadernya. Dia memastikan, kemampuan yang dimilikinya bukan semata dari nama besar keluarganya yang diwarisi dari sang ayah, Surya Paloh. "Di tengah maraknya isu politik dinasti ini, saya ingin memberikan klarifikasi. Apakah memang politik dinasti itu salah atau betul? Ya, jawabannya ambigu, tidak ada yang tahu. Silakan kita balikkan ke masyarakat yang menilai," kata Prananda, Kamis (22/5). Prananda menuturkan, NasDem&nbsp;lebih mengutamakan spirit meritokrasi.&nbsp;Sehingga menempatkan hak yang sama bagi semua&nbsp;kader di internal partai. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015949175/dua-anggota-dpr-fraksi-nasdem-fauzi-amro-dan-charles-meikansyah-mangkir-lagi-dari-panggilan-kpk">Dua Anggota DPR Fraksi Nasdem Fauzi Amro dan Charles Meikansyah Mangkir Lagi dari Panggilan KPK</a> "Di dalam NasDem ini, spirit meritokrasi, spirit siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih berhak tentu diutamakan. Jadi, Partai NasDem ini mempunyai rasa mungkin dinasti, tetapi secara roda organisasi, meritokrasi dan kesempatan yang sama bagi semua," tegasnya. Selain itu, Prananda memastikan, NasDem adalah partai yang terbuka untuk semua pihak. Dia membantah adanya sistem eklusif terhadap kelompok tertentu. "Bisa dilihat dari pola perekrutmen caleg dari 2014, 2019, sampai dengan 2024&nbsp;kemarin. Kita menerima semua golongan dengan tangan terbuka,"&nbsp;tandasnya.

Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan, partainya mengedepankan kemampuan diri dari kadernya.

Bantah Terapkan Politik Dinasti, Prananda Surya Paloh Sebut NasDem Terbuka Untuk Semua Golongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/surya-darma-2399464823.jpg" alt="Surya Darma" width="100%">
<figcaption>Surya Darma</figcaption>
</figure> DALAM&nbsp;percakapan di ruang publik, normalisasi politik dinasti di negara demokrasi seperti Indonesia telah menambah daftar panjang catatan kondisi demokrasi yang mengkhawatirkan. Mengaminkan dinasti politik yang dianggap sebagai &rdquo;Asian value&rdquo; yang harus diterima dan diadopsi pada sistem demokrasi di Indonesia adalah pengkhianatan intelektual serta cita-cita reformasi. Apalagi menggunakan argumen hak asasi manusia (HAM) untuk melanggengkan politik dinasti sebagai warisan dari kebudayaan feodalistis yang seharusnya telah kita lepaskan sebagai negara modern. Bersembunyi pada argumen HAM tidak menghilangkan substansi bahwa politik dinasti mendistorsi HAM pada masyarakat yang lebih luas. Asian Journal of Comparative Politics menguraikan beberapa definisi tentang konsep politik dinasti. Secara umum, politik dinasti dapat diartikan sebagai situasi di mana sebuah keluarga memiliki beberapa anggotanya yang menduduki posisi terpilih dan memiliki pengaruh signifikan dalam politik di tingkat lokal, regional, atau nasional. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 60 kasus politik dinasti (11 persen) selama era pilkada langsung antara 2005&ndash;2014. Jumlah itu meningkat secara signifikan menjadi 117 kasus (21,5 persen) selama periode 2015&ndash;2018 dan terus bertambah hingga mencapai 175 kasus (32 persen) pada 2020. Kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tren peningkatan kasus politik dinasti akhirnya mencapai puncaknya pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 ini. Senada dengan catatan tersebut, Yoes Kenawas dalam artikelnya yang berjudul The Irony of Indonesia&rsquo;s democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era mengungkapkan bahwa dinasti politik di Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat antara tahun 2010 dan 2018, hanya dalam satu siklus pemilihan. Studi ini berpendapat bahwa penyebab utama dari pertumbuhan pesat dinasti politik di Indonesia erat kaitannya dengan perubahan institusional bertahap setelah transisi demokrasi pada 1998. Dalam proses ini, terjadi simbiosis parasitik. Simbiosis Parasitik Simbiosis parasitik adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organisme (parasit) mendapatkan keuntungan dari organisme lain (inang) yang dirugikan oleh interaksi tersebut. Dalam konteks politik dinasti, simbiosis parasitik mengacu pada situasi di mana dinasti politik (parasit) mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kekuasaan mereka melalui eksploitasi struktur institusional dan sumber daya negara. Sementara masyarakat dan sistem demokrasi (inang) mengalami kerugian akibat praktik-praktik ini. Dinasti politik memanfaatkan kelemahan dan celah dalam sistem hukum dan demokrasi untuk memperkuat serta memperpanjang kekuasaan mereka. Sering kali dengan mengorbankan keadilan, transparansi, dan meritokrasi dalam proses politik. Politik dinasti yang oleh sebagian orang dianggap sebagai Asian value jelas memiliki konsekuensi mengganggu efektivitas pemerintahan sehingga sulit terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan menjadi salah satu sumber perusak pilar-pilar demokrasi. Kondisi ini tergambar dalam laporan The Economist, yang merilis indeks demokrasi tahun 2022 di mana Indonesia ditempatkan pada peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71 dan memiliki status &rdquo;flawed democracy&rdquo;. Skor ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia yang mendapatkan skor 7,24 dan Timor Leste dengan skor 7,06. Indeks demokrasi The Economist mengukur keadaan demokrasi di berbagai negara berdasar lima kategori: proses pemilihan dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, serta budaya politik. Ketimpangan Sosial Politik dinasti juga memperparah ketimpangan sosial. Dalam masyarakat yang sudah terbelah oleh kesenjangan ekonomi, politik dinasti hanya akan memperlebar jurang antara kelompok elite dan rakyat biasa. Mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan akan semakin terpinggirkan dan sulit mendapatkan akses terhadap peluang yang sama. Ketimpangan ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok tertentu juga akan menciptakan iklim yang tidak sehat bagi akuntabilitas dan transparansi. Nepotisme dan patronase menjadi hal yang umum karena loyalitas kepada kelompok sendiri sering kali mengalahkan kepentingan publik. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-115 yang mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan peringkat ke-110 dari 180 negara, dengan skor stagnan di angka 34. Dibandingkan dengan skor negara tetangga seperti Singapura yang memiliki skor IPK 83, diikuti Malaysia dengan skor 50 dan Timor Leste 43, kondisi Indonesia jelas mengkhawatirkan. Mengakhiri atau mempersempit ruang untuk dinasti politik perlu dilakukan dan menjadikannya sebagai satu gelombang gerakan dengan pendekatan yang komprehensif. Selain pendidikan dan perubahan budaya politik yang perlu terus dilakukan, reformasi kebijakan oleh institusi pemerintah dan partai politik juga wajib dilakukan. Pembatasan masa jabatan dan regulasi antinepotisme sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Pilkada yang telah dihapus dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi perlu kembali dihidupkan. Pasal ini melarang individu dengan hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan petahana untuk mencalonkan diri; contohnya adalah ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu. Mereka hanya diperbolehkan maju setelah melewati masa jeda satu kali masa jabatan. Korupsi yang tumbuh subur, etika meritokratik yang dikesampingkan, serta perilaku nepotisme dan patronase kekuasaan yang telah menjadi pemandangan biasa telah merusak tatanan nilai sosial yang suatu saat dapat terkapitalisasi menjadi konflik, krisis politik, dan ekonomi. Oleh karenanya, politik dinasti tak seharusnya bersemai di tengah sistem demokrasi yang menuntut transparansi dan kesetaraan. Demokrasi harus kembali pada rohnya di mana setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama, keadilan yang dapat diakses bersama, dan kebijakan yang hadir untuk semua.&nbsp;(*) <hr /> *) SURYA DARMA,&nbsp;Mahasiswa Magister Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Founder Hattamuda Institute

Mengaminkan dinasti politik yang dianggap sebagai ”Asian value” yang harus diterima pada sistem demokrasi di Indonesia adalah pengkhianatan.

Asian Value di Antara Demokrasi dan Politik Dinasti

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Screenshot_2024-02-14-12-02-19-575_comandroidchrome-edit-2991263054.jpg" alt="Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono menunjukkan jari kelingking yang dibubuhi tinta usai menyalurkan hak suara di di TPS 063, Apartemen Taman Rasuna, Menteng Atas, Setiabudi, Jaksel" width="100%">
<figcaption>Kaesang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono menunjukkan jari kelingking yang dibubuhi tinta usai menyalurkan hak suara di di TPS 063, Apartemen Taman Rasuna, Menteng Atas, Setiabudi, Jaksel</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Habiburokhman ikut menyoroti wacana istri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Erina Sofia Gudono yang digadang-gadang menjadi calon Bupati Sleman. Menurutnya, Partai Gerindra memiliki kebijakan politik dalam mendorong perempuan untuk mengisi jabatan publik.&nbsp; Pasalnya, wacana itu pertama kali digulirkan DPC Partai Gerindra Sleman. Nama Erina masuk ke dalam bursa Calon Bupati Sleman. "Kebetulan beliau juga perempuan, jadi nyambung dengan kebijakan politik Gerindra yang mendorong kaum perempuan untuk bisa mengisi jabatan-jabatan publik," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (12/3).&nbsp; Ia mengakui, keluraga besar Erina turut bekerja keras memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. "Yang juga penting kader menganggap keluarga beliau juga all out menangkan Pak Prabowo pada Pilpres kemarin," ungkap Habiburokhman. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR itu menilai, wacana tersebut merupakan aspirasi dari DPC Gerindra. Ia menyebut, ada banyak pertimbangan agar Erina diusung sebagai calon bupati. "Saya dengar pertimbangan teman-teman bahwa beliau sosok anak muda yang cerdas dan peduli pada soal-soal kerakyatan," ujarnya. Habiburokhman pun mengaku, belum memeriksa apakah Erina sudah secara resmi diusulkan oleh DPC Partai Gerindra Sleman. Menurut Habiburokhman, keputusan untuk mengusung calon kepala daerah ada di tangan Prabowo. "Secara resmi saya belum check apakah usulan sudah resmi diajukan. Mekanisme di Gerindra calon bupati bisa diajukan ke DPP melalui DPD tingkat Provinsi. Nanti di kevel DPP akan dibahas, dan keputusan terakhir ada di tangan Pak Prabowo selaku Ketum sekaligus Ketua Dewan Pembina," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, DPC Partai Gerindra Sleman saat ini sedang menggodok beberapa nama yang dianggap memiliki peluang untuk diusung pada Pilkada Sleman 2024. Selain dari internal partai, ada juga nama dari luar Gerindra, salah satunya Erina S Gudono yang merupakan istri Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Erina Sofia Gudono yang digadang-gadang menjadi calon Bupati Sleman. Merespons hal itu Gerindra pun setuju saja dan tetap mendukung.

Kaesang Bakal Pimpin Solo, Istrinya Didorong Maju Pilkada Sleman, Gerindra Oke-oke ajah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/9_1-2330628957.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah), Direktur LBH DPP PSI Francine Widjojo (kanan), dan Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selas" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah), Direktur LBH DPP PSI Francine Widjojo (kanan), dan Bendahara Umum DPP PSI Suci Mayang Sari (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gugatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Kaesang tidak lolos proses dismissal dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tanggal 13 Februari 2024.&nbsp; Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa gugatan yang diajukan bukan kewenangan PTUN Jakarta karena yang digugat adalah pribadi. Selain itu, para penggugat juga belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku. "Gugatan PTUN ini tidak berdasar, melanggar prosedur, nampak mengada-ada, dan cenderung bernuansa politik yang patut diduga untuk membangun narasi negatif terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Gugatannya terhadap pribadi, tentu ini salah alamat kalau digugat di PTUN,&rdquo; tutur Direktur Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) Francine Widjojo selaku kuasa hukum Kaesang Pangarep dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, (13/2). Francine menjelaskan, Kaesang bukan pejabat pemerintahan. Beliau dipilih sebagai Ketua Umum PSI melalui mekanisme internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bukan akibat keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan sehingga juga tidak berdasar untuk dijadikan Turut Tergugat sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum PSI dalam perkara tata usaha negara. Ada 12 pihak yang dijadikan Para Tergugat di mana Tergugatnya adalah Joko Widodo, Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Bobby Afif Nasution, Prabowo Subianto, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Turut Tergugat terdiri dari Saldi Isra, Arief Hidayat, Iriana Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Perkara yang terdaftar dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 12 Januari 2024 tersebut merupakan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atas tindakan faktual pejabat pemerintah, namun yang digugat selaku pribadi dan beberapa di antaranya bukan pejabat pemerintahan. "Untungnya ada proses pemeriksaan persiapan atau dismissal di PTUN sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, mari kita sukseskan pemilu yang aman, damai, dan riang gembira pada 14 Februari 2024," pesan Francine.

Gugatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Kaesang tidak lolos proses dismissal dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim PTUN.

PTUN Jakarta Putuskan Gugatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Kaesang Tidak Lolos Proses Dismissal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/anies-119762926.jpg" alt="Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir cara Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tiket menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan saat orasi dalam Kampanye Akbar di Pasuruan, Jawa Timur. <div dir="auto">Mulanya, Anies membaca poster aspirasi yang dituliskan para pendukungnya yang meminta perubahan dan menghadirkan pemerintahan yang bersih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kita mau pemerintahan yang bersih yang bukan dinasti-dinastian, betul?" tanya Anies di hadapan puluhan ribu massa, Jumat (9/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar anak muda memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses kesempatan. Bukan dapat posisi karena koneksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kepengen anak-anak muda dapat posisi karena prestasi, bukan karena koneksi, betul?" ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun kemudian menyinggung ada seseorang yang mendapatkan posisi bagus karena ada orang dalam yang merupakan kerabatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang ini banyak yang dapat posisi karena koneksi, lah kalau tidak punya paman, gimana?" tandas Anies yang disambut sorakan dari massa.</div>

Anies pun kemudian menyinggung ada seseorang yang mendapatkan posisi bagus karena ada orang dalam yang merupakan kerabatnya.

Anak Muda Punya Posisi Bukan Karena Koneksi, Anies: Kalau Gak Punya Paman, Gimana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Profil_Rocky-Gerung_MIFTAHUL-HAYAT-04-869841549.jpeg" alt="Pengamat Politik Rocky Gerung" width="100%">
<figcaption>Pengamat Politik Rocky Gerung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyoroti adanya aksi pemakzulan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Rocky Gerung turut berikan pandangan. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa belakangan ini terdapat ribuan aksi dari mahasiswa di sebanyak 899 kampus. Dirinya menegaskan bahwa seluruh mahasiswa tersebut sangat menolak adanya politik dinasti. Bukan hanya itu, namun Rocky Gerung juga menilai bahwa adanya aksi tersebut sebagai momentum untuk memakzulkan Presiden Jokowi. "Mahasiswa sudah memberikan sinyal moral bahwa mereka tidak akan menerima politik dinasti," kata Rocky Gerung/. Dilansir&nbsp;dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, dirinya mengungkapkan bahwa adanya aksi mahasiswa itu sebagai bentuk perlawanan. Mereka semua melawan adanya upaya yang dilakukan oleh Kepala Negara menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden RI yang melaju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut mantan dosen UI tersebut, sudah jelas bahwa Presiden Jokowi telah melanggar ketentuan dalam konstitusi dan terkesan memanfaatkan kekuasaan yang dia miliki. "Jokowi harus dimakzulkan karena telah melanggar konstitusi," ucapnya tegas. Lebih lanjut, Rocky gerung juga menilai bahwa dengan adanya aksi mahasiswa itu mampu memicu gerakan lain dalam rangka menolak politik dinasti. Baginya, berawal dari aksi mahasiswa tersebut, nanti juga akan menyusul beberapa gerakan lain dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari kalangan kelas menengah. "Ini akan menjadi gerakan terbesar di era pasca-reformasi," pungkasnya.

Rocky Gerung menyoroti aksi pemakzulan Presiden Joko Widodo dan menganggap mahasiswa tidak menerima politik dinasti

Soroti Aksi Pemakzulan Jokowi, Rocky Gerung: Mahasiswa Tidak Menerima Politik Dinasti!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/Guy-Fawkes-1379004669.jpeg" alt="Aksi menolak politik dinasti dan pelanggar HAM melalui mimbar demokrasi terus disuarakan oleh elemen mahasiswa dan rakyat di berbagai kota." width="100%">
<figcaption>Aksi menolak politik dinasti dan pelanggar HAM melalui mimbar demokrasi terus disuarakan oleh elemen mahasiswa dan rakyat di berbagai kota.</figcaption>
</figure> &nbsp; Jawapos.com - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Fathul Wahid menyatakan, Indonesia tengah mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Praktik berbangsa dan bernegara saat ini telah mempertontonkan secara telanjang kepada publik maraknya penyalahgunaan kekuasaan.&nbsp; &ldquo;Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,&rdquo; tegas Prof. Fathul dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (19/12). Menurut Fathul, kemunduran demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu.&nbsp; &ldquo;Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,&rdquo; tegas Fathul. Karena kondisi tersebut, selaku pemimpin civitas akademik UII, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara. Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu. &ldquo;Kedua, mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan,&rdquo; tegasnya. Ketiga, menuntut negara dan semua aparatnya untuk menjamin kebebasan berpendapat untuk menyampaikan aspirasi untuk mengingatkan penguasa ketika lupa dengan tugasnya atau keluar dari rel konstitusi. Pemerintah jangan sampai menjadi penjaga gerbang informasi yang mengelabui akal sehat publik. &ldquo;Mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam merespons beragam informasi yang diterima, mengedepankan tabayun, tidak gampang diadu domba, dan tidak mudah terkecoh dengan muslihat politik yang mempermainkan emosi publik sehingga melupakan berpikir kritis,&rdquo; pungkasnya.

Indonesia tengah mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Praktik berbangsa dan bernegara saat ini telah mempertontonkan ketidakadilan.

Rektor UII: Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/KAMMI-Atambua-3525079408.jpeg" alt="Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra." width="100%">
<figcaption>Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra. Sesuai pemberitaan yang tersebar di media sosial bahwa Rizki hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur, tiba-tiba ikuti dari belakang. Tidak lama kemudian mendadak Rizki langsung diterjang ketepi jalan oleh oknum TNI dan rekannya, saat itu juga pengeroyokan tidak terelakan, Rizki pun dicekek, di tendang, dipukul hingga bajunya robek.&nbsp; Sesuai persoalan di atas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua NTT melalui Agustinus Neno Ketua PMKRI, mengecam keras atas tindakan para oknum TNI AU yang di duga melakukan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Program Studi Hukum. "Tentu tidak dibenarkan dan sangat tidak etis mereka menggunakan jabatannya sebagai TNI untuk menekan masyarakat sipil," tegas Agustinus. Ia pun menegaskan jangan sampai hal ini terulang lagi seperti peristiwa 98 masa orba, oleh karena itu Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Puspomau) seger menangkap oknum-oknum tersebut dan di proses sesuai hukum yang berlaku. "Agus pun menyampaikan bahwa hari ini Indonesia diperhadapkan dengan pemilu, dan jangan sampai persoalan ini mengganggu situasi demokrasi&nbsp; yang kita jaga bersama ini," pungkasnya.&nbsp;

PMKRI Cabang Atambua NTT melalui Agustinus Neno Ketua PMKRI, mengecam keras atas tindakan para oknum TNI AU yang di duga melakukan itu.

Jangan Sampai Pola Kekerasan Orba Terulang, PMKRI Atambua Desak Tangkap Oknum TNI Pelaku Pengeroyokan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/IMG-20231214-WA0010-3034878473.jpg" alt="Demo mahasiswa tolak politik dinasti." width="100%">
<figcaption>Demo mahasiswa tolak politik dinasti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai keberadaan &lsquo;orang dalam&rsquo; dalam sistem politik dan kehidupan bernegara ibarat benalu. &lsquo;Orang dalam&rsquo; atau biasa disingkat akan mematikan meritokrasi dengan tidak memberikan kesamaan dan kesetaraan. &ldquo;Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar. Ia tegak lurus dengan menempatkan kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan integritas sebagai standar baku untuk terbangunnya sistem dalam beragam ranahnya, terlebih dalam sistem demokrasi,&rdquo; tegas Bakir di Jakarta, Kamis (14/12). &ldquo;Meritokrasi tegak apabila demokrasi betul-betul menempatkan equality sebagai pijakannya. Orang dalam menyebabkan equality mati,&rdquo; tambahnya. Selain itu, salah satu dampak buruk dari kuatnya &lsquo;orang dalam&rsquo; dalam sistem politik adalah maraknya kasus korupsi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013476451/tak-puas-dengan-jawaban-prabowo-soal-putusan-mkmk-anies-ordal-itu-menyebalkan">Tak Puas dengan Jawaban Prabowo Soal Putusan MKMK, Anies: Ordal Itu Menyebalkan</a> &ldquo;Karena orang dalam itu bentuk deviasi dari sistem yang seharusnya, sebagaimana korupsi bentuk penyimpangan dari mekanisme yang seharusnya. Mereka adalah sisi gelap birokrasi,&rdquo; jelas Kahfi. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai nepotisme dan keberadaan &lsquo;orang dalam&rsquo; akan mengganggu demokrasi. &ldquo;Tentu dalam demokrasi semua memiliki kesempatan yang setara. Ini tentu harus jadi nilai yang dipegang tiap pejabat publik sebagai "forbearance" atau penahan nafsu dalam menjaga demokrasi. Termasuk juga nepotisme dan fenomena ordal,&rdquo; terang Kahfi. Menurutnya, kendati tidak ada peraturan rigid, jelas soal orang dalam, nilai demokrasi harus tetap dipegang teguh, terutama memegang semangat meritokrasi. Keberadaan ordal juga menjadi rintangan dalam upaya pemberantasan korupsi. &ldquo;Bila ada nepotisme dalam rekrutmen politik, apalagi sampai memperalat hukum, maka muncul tindakan favoritisme yg berujun pada tindakan nepotis. Ini juga akan jd rintangan bagi upaya pemberantasan korupsi. Sebab, tindakan korupsi mengikut dengannya juga kolusi dan nepotisme. Ini juga jadi alasan utama mengapa reformasi menghendaki hilangnya KKN,&rdquo; ungkapnya. Ordal menjadi topik pembahasan panas dalam debat calon presiden. Yakni terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres yang menjadi jalan mulus bagi Gibran Rakabuming anak Presiden Jokowi maju sebagai cawapres. Hal ini disebut sebagai fenomena ordal (orang dalam) dan hilangnya meritokrasi. Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Praswad Nugraha mengatakan praktek orang dalam sudah menjadi rahasia umum dan merusak demokrasi. "Ini faktor utama yang merusak demokrasi dan penegakan hukum, mereka kerap kali menjadi negosiator dalam tawar menawar komoditi yang bernama kewenangan dan kekuasaan,&rdquo; ujar Praswad, Kamis (14/12).&nbsp; Hal ini diperburuk dengan melemahnya lembaga pengawas hukum, HAM dan anti korupsi yaitu KPK. Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri ditangkap karena dugaan pemerasan.&nbsp; Praswad juga menilai, KPK harus diperkuat kembali. Presiden bisa mengeluarkan&nbsp; Perppu UU KPK agar kembali ke UU 30 Tahun 2002. Sehingga KPK bisa menjadi lembaga penegak hukum yang independen kembali.&nbsp; Kemudian bahasan Hukum dan Ham, serta pemberantasan korupsi hanya dianggap materi debat semata. &ldquo;Saat kampanye, isu pemberantasan&nbsp; korupsi dan penguatan KPK hanya menjadi barang dagangan dan pemanis pencitraan dari para kandidat,&rdquo; jelas Praswad.&nbsp; Namun dia masih berharap para paslon memiliki komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi.&nbsp; &ldquo;Semoga pemilu 2024 ini kita benar-benar bisa menghasilkan kandidat yang benar-benar komit dalam pemberantasan korupsi,&rdquo; pungkas Praswad.

Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar. Ini sangat membahayakan.

Kalangan Pakar Ingatkan Ulah Ordal yang Mematikan Meritokrasi dan Mendegradasi Demokrasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/JKT_Ganjar-Temui-Kelompok-Disabilitas-Di-Balikpapan_Miftahul-Hayat-06-940980287.jpeg" alt="Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut merespons polemik politisi PSI Ade Armando yang menyebut bahwa politik dinasti diterapkan justru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Atas hal itu, Ganjar mengajak semua pihak saling menghormati. <div dir="auto">"Kita belajar saja untuk kita saling menghormati," katanya kepada wartawan di Balikpapan, Selasa sore (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak mau berkomentar lebih lanjut terkait pernyataan Ade yang telah membuat banyak polemik di masyarakat tersebut.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira dia sudah minta maaf. Ngarsa dalem sudah menjelaskan," singkat Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, ramai di media sosial pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyinggung Yogyakarta mempraktikkan politik dinasti. Pernyataan Ade ini memantik protes dari sejumlah kalangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan tindakan Ade Armando terkait dengan pernyataannya soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk itu, PSI memberikan teguran keras pada kadernya tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudah kami berikan teguran keras,&rdquo; kata Dewan Pembina PSI Grace Natalie di Jember pada Senin (4/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013442676/pekan-depan-dewas-kpk-tentukan-nasib-firli-bahuri-terkait-kasus-dugaan-pelanggaran-etik">Pekan Depan Dewas KPK Tentukan Nasib Firli Bahuri Terkait Kasus Dugaan Pelanggaran Etik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, Ade sudah membuat video pernyataan maaf dan disampaikan di media sosialnya. Dia juga menegaskan bahwa pernyataan soal politik dinasti itu merupakan opini pribadi Ade Armando, bukan dari PSI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak ada koordinasi dengan kami, kami pun kaget dengan pernyataan beliau itu,&rdquo; ucap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sultan Hamengku Buwono X sempat menegaskan, soal DIY sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (Pasal) 18 b kalau nggak keliru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam," jelas Sultan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

"Kita belajar saja untuk kita saling menghormati," katanya kepada wartawan di Balikpapan, Selasa sore (5/12).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#politik dinasti

Berita Terkini

Bantah Terapkan Politik Dinasti, Prananda Surya Paloh Sebut NasDem Terbuka Untuk Semua Golongan