<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/4F7337DC-B129-4B73-870D-6097624CCD33.jpeg" alt="Ilustrasi penerapan PPKM darurat di Malioboro Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerapan PPKM darurat di Malioboro Jogjakarta. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Penanganan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> Kota Jogjakarta menguatkan PPKM Mikro di tingkat RT. Kota <a href="https://www.jawapos.com/tag/jogjakarta/">Jogjakarta</a> dan empat kabupaten lain di DIJ masih ditetapkan bertahan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm-level-4/">PPKM level 4</a> yang berlaku hingga Senin (21/3).  ”Pada prinsipnya yang perlu dilakukan sekarang adalah mengetatkan protokol kesehatan sejak dari lingkungan terkecil. Sehingga pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm-mikro/">PPKM Mikro</a> menjadi sangat penting untuk membantu pengawasan langsung di masyarakat,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, pengawasan langsung di tingkat masyarakat penting dilakukan. Sebab, saat ini pemerintah menerapkan kebijakan untuk tidak lagi mewajibkan tes antigen/PCR bagi pelaku perjalanan.  Sebagai daerah tujuan wisata, lanjut dia, kebijakan tersebut harus diantisipasi dengan penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> ketat serta pembatasan aktivitas masyarakat. ”Jika memang tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya mengurangi interaksi terutama di tempat-tempat umum karena dimungkinkan akan bertemu dengan banyak orang dari luar daerah,” ujar Heroe.  Pengawasan protokol kesehatan di tempat umum, lanjut Heroe, tetap dilakukan guna memastikan wisatawan yang datang juga mematuhi setiap aturan yang berlaku. Dengan pembatasan aktivitas dan penerapan protokol kesehatan, diharapkan nanti saat Ramadan dan Lebaran kasus semakin turun dan terkendali.  Meskipun bertahan di PPKM level tertinggi, Heroe menyebut, kasus aktif di Kota Jogjakarta makin turun bahkan sudah melewati puncak kasus. ”Kasus menunjukkan kecenderungan turun dan saat ini dari grafik berada di sepertiga dari puncak kasus,” terang Heroe.  Dia menyebut, pasien sembuh semakin tinggi dan kasus kematian tidak sebanyak saat gelombang Delta. ”Rata-rata sudah berusia lanjut dan memiliki komorbid,” papar Heroe.  Pada Selasa (15/3), terdapat tambahan 135 kasus baru Covid-19 dengan 299 pasien dinyatakan sembuh atau selesai isolasi dan satu pasien meninggal dunia. Dengan demikian, terdapat 1.464 kasus aktif di Kota Jogjakarta atau turun dibanding Senin (14/3) dengan 1.647 kasus aktif.

Pemkot Jogjakarta Kuatkan PPKM Skala Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220210_184154.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Gedung Sultan Suriansyah, Banjarmasin. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Gedung Sultan Suriansyah, Banjarmasin. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo minta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro diaktifkan kembali. Hal itu seiring lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron.  ”Jadi petugas bhabinkamtibmas bersama unsur di desa atau kelurahan hingga tingkat RT dan RW memiliki tugas tambahan melakukan pengawasan. Misalnya warga isolasi mandiri dan sebagainya,” kata Listyo Sigit Prabowo seperti dilansir dari Antara saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Gedung Sultan Suriansyah, Banjarmasin, Kamis (10/2).  Menurut Kapolri, peningkatan kewaspadaan saat ini penting dilakukan. Salah satu upayanya dengan PPKM mikro mengingat varian Omicron begitu cepat menyebar.  Listyo Sigit membeberkan kasus harian Covid-19 per 9 Februari mencapai 46.843 orang terkonfirmasi positif atau naik 10 ribu kasus dibanding hari sebelumnya. Bahkan, dibanding gelombang kedua pada Juli 2021 akibat varian Delta, angkanya sudah hampir mendekati.  ”Untuk itu perlu menjadi kewaspadaan masyarakat. Tetapi kita juga tidak perlu panik. Upaya menghadapi lonjakan ini harus dilakukan dengan maksimal,” ujar Listyo Sigit Prabowo.  Kapolri berharap mereka yang terpapar Covid-19 dengan gejala ringan dapat menjalani isolasi secara terpusat di tempat yang sudah disiapkan pemerintah daerah. Isolasi terpusat jauh lebih baik agar mereka yang terpapar mendapat pengobatan maksimal, sekaligus mencegah penularan jika menjalani isolasi mandiri.  Kapolri juga mengingatkan protokol kesehatan tetap diterapkan, terutama pemakaian masker selama pandemi masih terjadi. ”Kuncinya disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi jika ingin selamat dari penularan Covid-19. Jika pun sampai terpapar, orang yang sudah divaksin, daya tahan tubuhnya lebih bagus dan menekan kasus fatalitas atau kematian,” papar Listyo Sigit Prabowo.  Kapolri meninjau pelaksanaan vaksinasi terhadap sekitar 3.000 anak dan lansia di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto mengatakan, percepatan vaksinasi terus dilakukan hingga mencapai 100 persen dari sasaran yang ditargetkan sebagaimana arahan Kapolri.

Kapolri Minta PPKM Mikro Diaktifkan Seiring Lonjakan Varian Omicron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-17-at-19.09.27.jpg" alt="Ilustrasi pasien Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasien Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sistem lockdown tidak akan dilakukan di Kota dan Kabupaten Malang pasca ditemukannya tiga kasus Covid-19 varian Omicron.  Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan testing dan tracing. ”Ibu Gubernur (Khofifah) telah melakukan pertemuan dengan Bupati, Dandim, Kapolres, hingga Muspika Singosari atas ditemukannya warga yang terpapar Covid varian Omicron,” kata Emil pada Senin (17/1).  Menurut dia, Pemkab dan Pemkot Malang kini melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. PPKM mikro itu dilakukan di tiap kampung.  ”Jadi yang dilakukan bukan lockdown melainkan PPKM mikro skala RT. Tepatnya di RT yang bersangkutan,” ucap Emil.  Mantan Bupati Trenggalek itu memastikan, pasien kini telah dirawat dan menjalani masa isolasi. Bagi warga atau kontak erat telah melakukan tes swab PCR.  ”Warga yang terkonfirmasi positif telah melakukan isolasi di safe house Kepanjen serta yang melakukan kontak erat, tim Satgas Covid-19 Kabupaten Malang telah melakukan testing dan tracing,” terang Emil.  Pasien merupakan warga Desa Banjararum, Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Mereka terpapar Covid varian Omicron setelah melakukan kunjungan ke Kabupaten Trenggalek.  ”Saat mendengar kabar tersebut, kita harus pastikan tracing menyasar daerah yang pernah didatangi juga. Kami langsung menghubungi Bupati Trenggalek untuk memastikan,” papar Emil.  Awalnya, Emil menyebut, pasien agak keberatan untuk menginformasikan kontak erat selama di Trenggalek. Setelah dilakukan pendekatan, pasien akhirnya bersedia.  ”Saat ini sudah ditindaklanjuti Pemkab Trenggalek,” tutur Emil.  Berdasar hasil koordinasi yang dilakukan, Emil menuturkan, Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Trenggalek telah melakukan tracing. Tracing itu dilakukan untuk mengidentifikasi riwayat aktivitas pasien dan kontak erat yang dilakukan.  ”Tadi sudah sambung dengan Pak Bupati Trenggalek, dilaporkan bahwa baik tiga pilar, ketua RT, dan petugas kesehatan sudah melaksanakan tracing. Rencananya testing dan treatment dilaksanakan esok hari kepada seluruh kontak erat,” ujar Emil.

Bukan Lockdown, Malang Terapkan PPKM Mikro Per Kampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/dcafbc9c-db2b-427f-8286-4b9c1e7621cf.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri). Biro Adpim Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri). Biro Adpim Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Kebijakan itu dilakukan pasca temuan kasus konfirmasi Covid-19 varian Omicron di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.  Khofifah mengatakan, Pemprov Jawa Timur ingin memastikan penanganan Covid-19 berjalan sesuai dengan prosedur usai temuan kasus Omicron di wilayah Desa Banjararum. Tepatnya di wilayah Rukun Tetangga (RT) 02/10.  ”Informasinya ada desa di Kabupaten Malang dilakukan lockdown karena kasus konfirmasi varian Omicron. Jadi tidak ada lockdown, yang ada PPKM berbasis mikro di RT02/10 di Desa Banjararum,” kata Khofifah seperti dilansir dari Antara.  Khofifah menjelaskan, dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus korona varian Omicron tersebut, Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah telah melakukan sejumlah persiapan sejak November 2021. Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan tersebut antara lain dengan tetap menyiagakan berbagai fasilitas isolasi terpadu di seluruh wilayah Jatim termasuk menyiapkan tenaga kesehatan dan peralatan perawatan pasien Covid-19.  ”Ini kewaspadaan dengan berbagai perencanaan strategis. Satu bahwa isoter tetap harus dihidupkan dengan berbagai perangkat. Semua disiagakan,” terang Khofifah.  Menurut dia, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron tersebut saat ini telah menjalani perawatan di fasilitas isolasi terpadu milik Pemerintah Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen. Selain itu, berdasar laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, telah dilakukan tracing atau pelacakan dari kontak erat pasien terkonfirmasi.  ”Tracing dilakukan terhadap kurang lebih 20 orang. Sementara dari pasien yang konfirmasi, sekarang sedang isolasi safehouse Kepanjen dengan kontak erat berjumlah 20 orang. Itu sudah dilakukan tes PCR dan ada satu orang yang terkonfirmasi,” ujar Khofifah.  Sementara itu, Bupati Malang M. Sanusi menambahkan, pasien konfirmasi Covid-19 varian Omicron tersebut sudah ditangani sesuai protokol penanganan kesehatan. Pasien tersebut saat ini menjalani isolasi di Rusunawa Kepanjen, Kabupaten Malang.  Dari tiga orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, menurut Sanusi, satu orang terpapar varian Omicron sementara dua lainnya terpapar virus korona. Sehingga, jumlah pasien konfirmasi positif Covid-19 varian Omicron di Kabupaten Malang berjumlah satu orang.  ”Untuk yang Omicron ada satu, sementara yang dua Covid-19 biasa. Hasil itu telah keluar dari laboratorium Unair,” papar sanusi.  Secara keseluruhan, ada empat kasus konfirmasi positif Covid-19 di Desa Banjararum, Kabupaten Malang. Dari empat tersebut, satu orang terpapar Omicron, dua orang terpapar Covid-19 biasa dan satu lainnya merupakan penambahan dari hasil tracing.  Secara keseluruhan, di wilayah Kabupaten Malang ada 14.582 kasus konfirmasi positif Covid-19, dengan 20 kasus aktif. Sebanyak 13.599 orang dilaporkan sembuh dan 963 orang meninggal dunia.

Khofifah Pastikan Penerapan PPKM Mikro Pasca Temuan Omicron di Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Polisi-Larang-Demo-Saat-PPKM-Ambon-160721-FBA-3.jpg" alt="Sejumlah polisi berpakaian preman mengamankan seorang demonstran yang diduga provokator saat membubarkan unjuk rasa di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (16/7). F.B. Anggoro/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah polisi berpakaian preman mengamankan seorang demonstran yang diduga provokator saat membubarkan unjuk rasa di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (16/7). F.B. Anggoro/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap sejumlah pengunjuk rasa. Mereka diduga sebagai provokator dalam demonstrasi yang mengkritisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Kota Ambon, Maluku, Jumat (16/7).  ”Iya ada lebih dari tiga orang diamankan. Masih kita proses,” kata Kapolresta Pulau Ambon Kombespol Leo S.N. Simatupang seperti dilansir dari Antara di simpang empat Lapangan Merdeka, Ambon.  Aparat Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease didukung TNI dan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Ambon, membubarkan paksa aksi ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi pada Jumat (16/7) siang. Massa menggelar demo hingga dua tahap, dimulai pada Jumat pagi di depan kantor Wali Kota Ambon dan pada siang hari massa makin banyak setelah salat Jumat.  Leo mengatakan, sejumlah orang yang diamankan tersebut karena dinilai memprovokasi saat demonstrasi tersebut. Mereka akan diperiksa dan belum tentu dibebaskan begitu saja.  Berdasar pantuan, sejumlah demonstran ada yang diamankan ke Kantor Wali Kota Ambon dan ada yang dibawa ke Kantor Polsek Sirimau tak jauh dari simpang empat Lapangan Merdeka.  Kapolresta menyatakan mereka akan dimintai keterangan di kantor Gugus Tugas Kota Ambon. ”Karena kita melihat mereka memprovokasi orang lain dalam demo,” ujar Leo S.N. Simatupang.  Dia meminta semua pihak untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus melakukan demo. Sebab, polisi tidak akan mengizinkan unjuk rasa pada masa pandemi Covid-19, merujuk pada Instruksi Mendagri, disusul Instruksi Wali Kota Ambon, termasuk UU tentang Karantina.  ”Apalagi Pemkot Ambon sudah menetapkan PPKM mikro mulai 8 hingga 21 Juli. Jadi, selama PPKM Mikro di Kota Ambon diperketat, polisi tidak pernah menerbitkan surat pemberitahuan unjuk rasa di muka umum,” terang Kapolresta Leo S.N. Simatupang.  Selain itu, dia mengatakan demo tersebut menimbulkan kerawanan terhadap penularan virus korona. Sebab, mayoritas demonstran tidak tertib menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, saling berimpitan dan tidak menjaga jarak.  ”Sehingga mau tidak mau terpaksa dibubarkan,” tutur Leo S.N. Simatupang.  Kapolresta terlihat ikut melakukan tindakan persuasif dengan membujuk pengunjuk rasa yang tersisa untuk pulang. Massa akhirnya berangsur membubarkan diri dan arus lalu lintas yang sebelumnya macet kembali lancar.

Polisi Tangkap Terduga Provokator di Demonstrasi Tolak PPKM Ambon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/foto-ppkm.jpeg" alt="Wali Kota Palembang Harnojoyo bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S., Kapolrestabes Palembang Kombespol Irvan Prawira Satyaputra, dan sejumlah pejabat menyosialisasikan PPKM di Kota Palembang. M. Riezko Bima E.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang Harnojoyo bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S., Kapolrestabes Palembang Kombespol Irvan Prawira Satyaputra, dan sejumlah pejabat menyosialisasikan PPKM di Kota Palembang. M. Riezko Bima E.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang membatasi operasi pusat perbelanjaan atau mal, kafe, dan restoran hingga pukul 17.00 WIB. Sejalan dengan Surat Edaran Wali Kota Palembang, pengelola pusat belanja/mal, kafe, dan restoran juga harus membatasi pengunjung yang datang maksimal 25 persen dari kapasitas ruang.  Wali Kota Palembang Harnojoyo seperti dilansir dari Antara di Palembang mengatakan, sanksi akan dikenakan kepada pelaku usaha maupun warga yang melanggar ketentuan tersebut. ”Sanksi teguran, administratif, bahkan sampai pidana akan diberlakukan,” kata Harnojoyo pada Jumat (9/7).  Apabila selama PPKM masyarakat menaati aturan, menurut dia, lonjakan penularan Covid-19 akan bisa ditekan. Sehingga Kota Palembang bisa keluar dari zona merah atau zona risiko penularan tinggi.  ”Minimal Kota Palembang masuk dalam zona kuning atau persebaran sedang,” ujar Harnojoyo.  Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudhi Setiawan mengatakan, dalam tiga pekan terakhir ada 107 kelurahan di Palembang yang berada di zona merah. Jumlah kasus penularan Covid-19 di Palembang, juga masih bertambah melebihi 100 dalam sehari.  ”Karena peningkatan aktivitas warga di luar rumah tidak diiringi dengan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan. Pengetatan aturan PPKM dan pengenaan sanksi tegas terhadap pelanggar aturan PPKM ditargetkan bisa menekan kasus penularan Covid-19,” ujar Yudhi.

Kota Palembang Batasi Operasi Mal dan Restoran Sampai Pukul 17.00

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-Penyekatan-PPKM-Darurat-Salman-Toyibi-4-1602.jpg" alt="DIHADANG PANSER: Panser dari Kodam Jaya dan Barracuda dari Brimob bersiaga di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHADANG PANSER: Panser dari Kodam Jaya dan Barracuda dari Brimob bersiaga di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan aturan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Pengaturan tersebut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021 yang menjadi acuan dan payung hukum dalam pelaksanaan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali.  Dalam Inmendagri yang terbit pada 5 Juli 2021 dan berlaku 6 Juli 2021 tersebut, termuat aturan pengetatan seperti PPKM Darurat bagi daerah yang telah diklasifikasikan sebagai wilayah yang levelnya memenuhi prasyarat diberlakukannya pembatasan secara lebih ketat.  “Dalam Inmendagri 17, selain kita tetap meneruskan PPKM Mikro di seluruh Indonesia, kita kecualikan untuk 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk diperketat yang mirip pengetatanya dengan yang 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali,” kata pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam keterangannya, Jumat (9/7).  Dia mengungkapkan, sebanyak 122 daerah di Pulau Jawa dan Bali yang ditetapkan sebagai daerah berzona merah sesuai asesmen dari Menteri Kesehatan dengan diberlakukannya PPKM Darurat.  Dalam PPKM Mikro, terdapat 43 daerah di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan pengetatan sebagaimana aturan dalam PPKM Darurat, menyusul lonjakan kasus penularan Covid-19 di wilayah tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/07/2021/pengamat-ppkm-darurat-cukup-satu-kali-saja-jangan-sampai-ada-lagi/">Pengamat: PPKM Darurat Cukup Satu Kali Saja, Jangan Sampai Ada Lagi!</a>  “Secara menyeluruh 122 (daerah di Jawa-Bali) tambah 43 (daerah) seluruh Indonesia, ada 165 kabupaten/kota, yang di Jawa-Bali disebut darurat, di luar Jawa-Bali disebut pengetatan, di luar kabupaten/kota yang 165 tadi tetap menyelenggarakan PPKM Mikro,” cetus Suhajar.

Kemendagri Sebut 43 Daerah di Luar Jawa Bali Berlakukan PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kapolri-Jenderal-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo optimis pada akhir Agustus 2021 nanti, Provinsi Jawa Timur (Jatim) bakal segera terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus korona atau Covid-19.  Hal tersebut disampaikan Sigit saat melakukan tinjauan vaksinasi massal bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mall Grand City, Surabaya, Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh WALUBI bekerjasama dengan Perwakilan Kodam V/ Brawijaya, Jumat (9/7).  Mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan, dengan kekompakan Forkompinda Jawa Timur target 300.000 vaksinasi dalam sehari akan terwujud. Mengingat, saat ini di wilayah tersebut dalam seharinya rerata sudah melakukan vaksinasi sebanyak 165.000 per hari.  "Harapannya apabila hal tersebut bisa dipertahankan dan ditingkatkan di angka 300.000 maka di akhir Agustus akan menjadi hadiah bagi masyarakat Jawa Timur dalam mencapai Herd Immunity," ucap Sigit usai tinjauannya.  Sigit juga mengapresiasi soliditas dan kekompakan jajaran Forkompinda Jawa Timur. Pasalnya, pelaksanaan vaksinasi massal dapat melebihi target.  Dengan begitu, lanjut Sigit, target Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan Herd Immunity terhadap Covid-19 bakal segera terwujud.  "Terus semangat, jaga jarak dan pakai masker karena Covid-19 masih ada di sekitar kita. Sayangi keluarga sayangi saudara, sayangi teman-teman kita," ujar Sigit.  Dalam kesempatan tersebut, Sigit kembali mensosialisasikan kepada masyarakat soal pentingnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.  Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, PPKM Darurat merupakan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sehingga, inti dan tujuan dari kebijakan tersebut adalah keselamatan seluruh rakyat Indonesia.  "Sehingga perlu ada langkah besar. Salah satunya kami melaksanakan PPKM darurat. Ada tiga hal penting dalam pelaksanaannya yaitu, pengaturan dan pembatasan mobilitas masyarakat, perkuatan kegiatan PPKM Mikro dan vaksinasi," ucap Sigit.  Disisi lain, Sigit menyebut, bakal mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mendistribusi vaksin sesuai kebutuhan yaitu kurang lebih 23 juta masyarakat yang perlu disuntik. Saat ini 7,9 juta masyarakat telah di vaksin.  Dalam kesempatan ini, Panglima dan Kapolri sempat berdialog dengan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah melalui virtual. Warga tersebut mengaku sudah terlayani dengan baik oleh petugas terutama kebutuhan sehari-hari seperti sembako.  "Alhamdulillah saya terlayani dengan baik. Sembako juga sudah," uja warga tersebut.  Sementara Kapolri berpesan agar limbah masker yang digunakan tidak dibuang sembarangan.  "Untuk limbah maskernya tolong jangan dibuang sembarangan agar tidak menular," imbau Sigit menandaskan.

Kapolri Yakin Akhir Agustus Warga Jatim Terima Hadiah Herd Immunity

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-08-at-13.26.14.jpeg" alt="Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan status Kota Medan tidak termasuk kategori level empat, melainkan di level tiga dalam penilaian krisis Covid-19.  ”Setelah saya pelajari, Kota Medan sebenarnya tidak di level empat. Seharusnya di level tiga,” ucap Edy didampingi Wali Kota Medan Bobby Nasution di Medan, Kamis (8/7).  Hal itu, menurut gubernur, sesuai case fatality rate (CFR) atau jumlah kematian dan bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan pasien Covid-19 yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada awalnya Pemprov Sumut mendapat informasi bahwa BOR di Kota Medan 47 persen, namun ternyata cuma 41 persen.  ”Kita pertahankan ini, kalau bisa diturunkan,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi seperti dilansir dari Antara.  Dia menyebutkan, hal itu harus disampaikan kepada publik, karena tindakan di setiap level berbeda. ”Pemberlakuan kerja di kantor juga berbeda,” terang Gubernur Edy.  Wali Kota Medan, Bobby Nasution, membenarkan bahwa jumlah kematian maupun tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit pasien Covid-19 masih di bawah level empat yang ditetapkan WHO. ”Case Fatality Rate kita masih 3,1 persen. Sedangkan BOR kita 41 persen untuk isolasi dan 37 persen untuk ICU,” kata Bobby.  Wali Kota Medan Bobby Nasution, menyebutkan Kota Medan mengetatkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk mengendalikan kasus Covid-19. ”Saat ini Kota Medan masuk pengetatan PPKM mikro bersama 43 kabupaten/kota lain di luar Pulau Jawa dan Bali,” terang Bobby.  Oleh sebab itu, lanjut dia, beberapa kegiatan masyarakat terpaksa harus dibatasi hingga pukul 17.00 WIB, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus korona. Pengetatan mulai berlaku pada 6 hingga 20 Juli di 43 kabupaten/kota di 20 provinsi yang memiliki level asesmen empat meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.  ”Saya mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi Surat Edaran Wali Kota Medan yang sudah dikeluarkan, agar bisa keluar dari 43 kabupaten/kota,” ujar Bobby Nasution.

Gubernur Sumut Sebut Kota Medan Level Tiga Krisis Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210708_141641.jpg" alt="Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal (kanan) bersama Kepala Polda Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Rikwanto. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal (kanan) bersama Kepala Polda Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Rikwanto. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal memerintahkan agar aktivitas masyarakat dikurangi pada empat zona merah di provinsi itu. Kebijakan itu diharapkan dapat menekan penularan kasus Covid-19.  ”Tidak boleh ada kegiatan kerumunan warga dan sebagainya di zona merah. Berlakukan jam malam. Saya mohon kepada kepala polda dan komandan korem agar anggotanya di lapangan dapat mengawal ini. Tegakkan aturan setegas-tegasnya demi keselamatan rakyat,” kata Safrizal seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kamis (8/7).  Langkah tegas itu harus ditempuh agar penyebaran virus korona di sana bisa dikendalikan dan dieliminasi secara signifikan. Berdasar laporan harian PPKM mikro dan peta zonasi risiko yang dihimpun Direktorat Binmas Polda Kalimantan Selatan, ada empat zona merah pada lingkup rukun tetangga (RT) di Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian untuk zona oranye dua RT di Kota Banjarmasin. Selebihnya zona kuning 374 RT dan zona hijau 12.975.  Safrizal juga menginstruksikan dinas kesehatan dan puskesmas untuk menguji Covid-19 sebanyak-banyaknya di zona merah termasuk zona oranye.  ”Lakukan penelusuran kepada kontak erat yang terkonfirmasi positif. Semakin cepat kita dapat mendeteksi penularan semakin bagus dalam upaya menekan potensi penyebaran lebih luas. Jadi jangan justru mengurangi testing untuk menekan jumlah kasus, ini keliru,” tutur Safrizal.  Menurut Safrizal, Kalimantan Selatan saat ini dalam kewaspadaan tinggi seiring lonjakan kasus Covid-19 pada satu pekan terakhir. Berdasar data www.covid19.go.id pada 8 Juli 2021 pukul 12.15 WIB, menduduki peringkat ke-13 nasional provinsi dengan jumlah terkonfirmasi terbanyak yaitu 36.645 orang dengan 1.071 masih dirawat dan 34.500 sembuh serta 1.074 meninggal.  Bahkan pada satu hari kemarin (7/7), terjadi penambahan 111 orang terkonfirmasi positif, 71 orang pasien dalam perawatan, dan meninggal 4 orang dengan tingkat kesembuhan 36 orang.  Safrizal menambahkan, untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pemerintah daerah menyiapkan penambahan tempat tidur pada delapan rumah sakit rujukan serta tenda darurat. Sejumlah tempat karantina khusus rencananya juga diaktifkan kembali seperti di Balai Pendidikan dan Pelatihan di Jalan Ambulung Banjarbaru, Gedung BPSDM di Jalan Panglima Batur Banjarbaru, dan Asrama Haji Banjarmasin di Banjarbaru. Sementara yang masih beroperasi hingga saat ini Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Jalan Mistar Tjokrokusumo dengan pasien 50 orang.

Pemprov Kalimantan Selatan Berlakukan Jam Malam di Daerah Zona Merah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPKM Mikro

Berita Terkini