<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/Ahok-Dery-Ridwansah-1JPG-367024030.jpg" alt="Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat hadir kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat hadir kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PDI Perjuangan (PDIP) juga masih terus menggodok nama Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Wasekjen DPP PDIP Utut Adianto mengatakan, pihaknya masih menimbang-nimbang popularitas dan elektabilitas Anies. "Yang jelas, pilkada itu tujuannya untuk menang," ucapnya. PDIP juga menimbang apakah seorang tokoh akan merepotkan ideologi partai. Utut mengatakan, ideologi Anies tidak perlu dipersoalkan lagi. Merah putihnya Anies juga tidak usah diragukan lagi. Anies pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. &rsquo;&rsquo;Kalau bahasa saya, merah putihnya Anies enggak diragukan,&rsquo;&rsquo; ungkap ketua Fraksi PDIP DPR RI itu. Terkait rekomendasi calon kepala daerah, kata Utut, hal itu menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia belum mengetahui siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur Jakarta. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/JKT_1000-Ojol-Deklarasi-Dukung-Ganjar-Mahfud_Salman-Toyibi4-517999466.jpg" alt="Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberikan sambutan saat deklarasi dukungan dari Ganjar Bersama Driver Online di Sekretariat TPD Ganjar-Mahfud DKI Jakarta, Sabtu (20/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberikan sambutan saat deklarasi dukungan dari Ganjar Bersama Driver Online di Sekretariat TPD Ganjar-Mahfud DKI Jakarta, Sabtu (20/1/2024).</figcaption>
</figure> Sementara itu, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta telah mengirimkan surat rekomendasi bakal calon gubernur (bacagub) kepada DPP PDIP. Dalam surat tersebut, Anies menjadi salah satu sosok yang diajukan. Selain Anies, ada sembilan nama lain yang diusulkan. Antara lain, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mantan anggota DPRD DKI Jakarta Djafar Badjeber, anggota DPRD DKI Jakarta Rasyidi, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan sejumlah nama lain. &rsquo;&rsquo;Sudah disampaikan semua nama yang terjaring, termasuk Anies. Sudah lama malah ya, sebelum rakernas, puncaknya disampaikan secara massal waktu rakernas partai yang kemarin,&rdquo; kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan kemarin (12/6). Pantas menyebut masih terlalu dini jika dianggap PDIP secara utuh mendukung Anies Baswedan. &rsquo;&rsquo;Masih ada tahap berikutnya di DPP, tinggal di DPP-nya digodok. Kan tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung calon sendiri di DKI Jakarta. Jadi, tidak bisa juga ngotot-ngototan,&rdquo; jelas Pantas. (tyo/lum/gi/c6/oni)

PDIP masih menggodok nama Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Selain itu ada nama Ahok, Prasetio Edi Marsudi, Andika Perkasa.

Anies Baswedan, Ahok, Prasetyo Edi, dan Andika Perkasa Masuk dalam 9 Nama Rekomendasi untuk Bakal Cagub Jakarta dari PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-2.png" alt="Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pilkada serentak Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Nama politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi masuk radar Calon Gubernur (Cagub) pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada DKI) 2024. Selain politikus PDIP itu ada juga tokoh Betawi yakni, Dailami Firdaus dan Imam Besar FBR KH Lutfi Hakim, sebagai putra daerah. &rdquo;Pras, memang layak karena sudah berpengalaman. Ketua DPRD DKI dua periode pastinya paham Jakarta. Lalu, ada putra Betawi, Dailami Firdaus dan KH Lutfi,&rdquo; kata pengurus Kaukus Muda Betawi Usni Hasanudin dalam keterangannya, Senin (11/3). Belum lagi, lanjut dia, beberapa tokoh Betawi yang menjabat sebagai pimpinan partai politik yang patut dihitung untuk memeriahkan bursa cagub Jakarta. Ada juga tokoh misalnya Mardani Ali Sera dan Khirudin (PKS), Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar, dan Hasbiallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI). Usni menerangkan, sudah lama Jakarta tidak dipimpin tokoh Betawi. Terakhir kali adalah Fauzi Bowo (Foke), Gubernur Jakarta periode 2007-2012. &rdquo;Nah, Pilgub Jakarta 2024 harusnya kembali menjadi momentum untuk tokoh Betawi. Bisa berpasangan antara tokoh Betawi dan pemain naturalisasi,&rdquo; jelas Usni Hasanudin, Kepala Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu. Menurut Usni, Dailami dan Lutfi Hakim layak dijagokan lantaran terbukti konsisten dan berkomitmen memajukan kebudayaan Betawi. Dia mencontohkan dengan rekam jejak Dailami selama menjadi anggota DPD RI asal Jakarta dan Lutfi Hakim selama menjabat Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR). &rdquo;Sebagai orang Betawi, kami akan konsolidasikan usul ini. Betawi memiliki potensi besar ketika terkonsolidasikan dengan baik,&rdquo; papar Usni Hasanudin. Sementara itu, lanjut dia, saat Pras jadi Ketua DPRD DKI Jakarta, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Banyak sudah berbuat Pras untuk Betawi. &rdquo;Ya, memang layak jadi gubernur. Tinggal saja dapat restu dari PDIP,&rdquo; tandas Usni Hasanudin.

Kaukus Muda Betawi menyebut sejumlah tokoh Betawi layak maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Di antaranya politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi

Pilgub Jakarta, Kaukus Muda Betawi dorong Pras, Dailami Firdaus, dan KH Lutfi Hakim Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dprd-dki-disebut-belum-lapor-lhkpn-prasetio-saya-sudah-melaporkan_m_.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejumlah nama layak dipertimbangkan menjadi Calon Gubernur Jakarta 2024-2029. Di Antaranya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ridwan Kamil, dan beberapa nama tokoh lain. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif berpandangan, tokoh-tokoh yang layak menjadi cagub DKI periode 2024-2029, mereka yang mempunyai rekam jejak di pemerintahan. Sebagai contoh yang sudah berpengalaman di eksekutif dan legislatif Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK, bahkan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.&nbsp; &rdquo;Ada nama yang bisa diperhitungkan dalam pertarungan cagub DKI Jakarta. Terlebih dia sudah malang melintang di legislatif Kebon Sirih, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi,&rdquo; ujar KH Samsul Ma'arif. Menurut dia, tokoh-tokoh muda perlu juga diberi ruang untuk bisa bertarung di Pilkada DKI seperti Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. &rdquo;Pras, RK, Anies dan Kaesang, layak dipertimbangkan,&rdquo; kata KH Samsul Ma'arif dalam keterangannya, Sabtu (9/3). Menurut dia, nama-nama lokal dari Jakarta tak boleh juga dilupakan karena mereka tahu betul mengenai Kota Jakarta. Kendati demikian, Prasetio harus mendapatkan persetujuan atau dukungan dari partai, terlebih mereka adalah kader. Sebabnya, ketua umum partai mempunyai andil penting dalam kontestasi pilkada.&nbsp; &rdquo;Tetapi yang penting mendapat dukungan dari partai jangan asal tampil, tapi gak ada dukungan juga percuma, konsepnya seperti apa Jakarta,&rdquo; tutu KH Samsul Ma'arif.

Sejumlah nama layak dipertimbangkan menjadi Cagub DKI Jakarta 2024-2029. Di antaranya, Prasetio Edi Marsudi, Kaesang Pangarep, Ridwan Kamil

Ketua PWNU DKI Sebut Pras, Kaesang, dan RK, Layak Dipertimbangkan Jadi Cagub DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/WhatsApp-Image-2023-07-18-at-141830-2572523476.jpg" alt="Ketua DPW Nasdem DKI Mohammad Ongen Sangaji menyebut keberhasilan acara Apel Siaga Perubahan salah satunya berkat kerja keras Waketum Nasdem Ahmad Ali." width="100%">
<figcaption>Ketua DPW Nasdem DKI Mohammad Ongen Sangaji menyebut keberhasilan acara Apel Siaga Perubahan salah satunya berkat kerja keras Waketum Nasdem Ahmad Ali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi didorong menjadi kandidat Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta untuk Pilkada 2024. Mereka dianggap memiliki rekam jejak yang mumpuni di pemerintahan. Bendahara Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Jakarta Selatan Harjono mengatakan, kedua figur tersebut cukup baik di pemerintahan. Mereka juga dikenal orang banyak, karena sama-sama bertugas di legislatif, baik tingkat nasional dan di DKI Jakarta. &rdquo;Untuk Ahmad Ali dan Prasetio Edi adalah orang baik yang punya pengaruh luas, serta mempunyai pengalaman mumpuni di lembaga legislatif,&rdquo; kata Harjono pada Rabu (4/10) malam. Sementara itu, untuk figur Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim, kata dia, merupakan figur yang baik. Namun jika seorang ulama atau kiai terjun langsung ke politik, akan mempunyai dampak pada persepsi masyarakat terhadap keulamaan dan ketokohan. &rdquo;Untuk Marullah dan Ariza Patria menurut saya adalah tokoh baik yang memang sudah mempunyai pengalaman pemerintah di lembaga eksekutif,&rdquo; ucap Harjono. Meski demikian, Harjono mengaku belum mendapat pernyataan resmi dari KAHMI Jaya yang mendorong lima tokoh di Jakarta menjadi kandidat Cagub DKI Jakarta. KAHMI Jaya sebagai organisasi yang mengayomi seluruh alumni HMI di DKI Jakarta, tidak akan bisa mengkooptasi kebebasan para alumni dalam langkah politik, meskipun telah menuangkan dalam keputusan resmi KAHMI Jaya. &rdquo;Secara individu masing-masing alumni pastinya memiliki jejaring ke beberapa tokoh di Jakarta,&rdquo; imbuh Harjono. Sebelumnya, KAHMI Jaya mendorong lima tokoh Jakarta menjadi kandidat Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta dalam ajang Pilkada 2024. Salah satunya adalah Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Ketua Kahmi Jaya M. Syaiful Jihad mengatakan, empat sosok lain itu adalah Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali serta Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Marullah Matali. Kemudian Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim dan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurut Syaiful, sosok Ahmad Ali layak menjadi Gubernur DKI dengan pengalaman dan juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain itu, Ali juga menjadi pengusaha sukses dan berpengalaman di pemerintahan karena anggota DPR, Ketua Fraksi Nasdem DPR, dan Komisi III DPR. &rdquo;Kanda Ahmad Ali juga dekat dengan para ulama,&rdquo; ujar Syaiful Jihad pada Senin (2/10). Sementara itu, untuk Prasetio Edi Marsudi, kata dia, adalah salah satu tokoh utama dalam perjalanan Jakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua DPRD DKI selama dua periode sehingga begitu paham penataan dan pembangunan di Jakarta. &rdquo;Pak Pras itu tokoh kunci yang populer di Jakarta. Dia banyak mewarnai dinamika pembangunan Jakarta selama 10 tahun belakangan ini,&rdquo; kata Syaiful Jihad. Tokoh lain yang dipotret Kahmi Jaya adalah Marullah Matali. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta itu dikenal luas di Jakarta, khususnya dalam komunitas Betawi. &rdquo;Sementara KH Lutfi juga anak Betawi yang memiliki ketokohan Betawi di Jakarta. Dia sangat dekat dengan masyarakat Betawi. KH Lutfi juga kader HMI Cabang Ciputat,&rdquo; papar Syaiful Jihad. Sedangkan Ahmad Riza Patria mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022, menurut Syaiful Jihad, menjadi tokoh dalam perjalanan di Jakarta, meski hanya beberapa tahun mengemban amanah sebagai wagub. &rdquo;Lima tokoh ini layak diajukan sebagai calon pemimpin Jakarta di masa Pilgub Jakarta 2024. Mereka memenuhi kriteria untuk memimpin Jakarta di masa yang akan datang,&rdquo; ucap Syaiful Jihad.

MD KAHMI Jaksel sebut Ahmad Ali dan Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi punya pengalaman untuk didorong jadi Cagub DKI Jakarta 2024

Didorong Jadi Cagub DKI, MD KAHMI Jaksel Sebut Ahmad Ali dan Prasetio Punya Pengalaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20200302_205330.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Livia Kristianti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Livia Kristianti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono fokus membantu menuntaskan tiga prioritas kerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tiga itu meliputi persoalan kemacetan, banjir, dan pertumbuhan ekonomi.  Prasetio Edi Marsudi menyebut bahwa sekda otomatis menjadi ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia berharap Joko Agus dapat memilah anggaran yang diusulkan Pemprov DKI dalam APBD Perubahan ataupun APBD 2024, agar sesuai dengan tiga isu prioritas itu.  “Kita memikirkan juga nanti itu adalah target di (APBD) perubahan yang akan kita bahas," ujar Prasetio kepada wartawan, Jumat (17/2).  "Semoga perencanaan dari tim anggarannya TAPD yang diketuai oleh pak Sekda yang baru supaya sukses,” sambungnya.  Pras sangat optimistis Joko Agus selain menguasai permasalahan Jakarta juga paham dengan keuangan. Apalagi Joko Agus lama berkarir di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekda DKI Jakarta definitif. Pelantikan itu dilakukan setelah Joko resmi dipilih Presiden Joko Widodo untuk mendampingi Heru Budi.  "Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023, saya Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Heru Budi dalam pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.  Dalam pelantikan tersebut, Heru Budi menyatakan percaya bahwa Joko Agus dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.  "Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," tandasnya.

Ketua DPRD Minta Sekda DKI Tuntaskan 3 Program Prioritas Pj Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ketua-DPRD-DKI-Prasetyo-Edi-Marsudi-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Prasetio akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Prasetio akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut tidak etis apabila kepala daerah menjelang lengser dalam waktu dekat membuat kebijakan strategis dengan mengganti pejabat di bawahnya .  "Artinya secara etis, kalau bicara mengenai undang-undang, tidak seharusnya. Serahkan sajalah kepada penjabat kepala daerah yang baru," kata Prasetio ditemui di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (14/9).  Menurut dia, usulan untuk tidak membuat kebijakan strategis itu untuk menghindari munculnya kepentingan politik. "Kalau itu baik, tidak ada masalah tapi kalau tidak baik orang ditaruh sembarangan tiba-tiba diganti oleh penjabat, ini politis dipelintir lagi karena bukan apa-apa, saya menemukan ada beberapa di SKPD yang kena hukuman disiplin, dilantik, itu kan tidak bagus," ucapnya.  Ia enggan membeberkan SKPD yang disebut ada pejabat bermasalah mendapatkan posisi tersebut. "Banyaklah nanti di pansus akan kami buka," ucapnya.  Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak melantik pejabat atau kepala perangkat daerah menjelang pensiun pada 16 Oktober 2022.  Alasannya, lanjut dia, untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di DKI.  Adapun lima jabatan tinggi pratama yang akan diadakan seleksi terbuka yakni Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI,  Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI, Direktur RSKD Duren Sawit, dan Direktur RSUD Pasar Minggu.  Sementara itu, Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhana menjelaskan Gubernur DKI Anies Baswedan tetap dapat menentukan kebijakan sampai akhir masa jabatan pada 16 Oktober 2022. "Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku," katanya di Jakarta, Selasa (13/9).  Menurut Yayan, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang gubernur selama satu bulan masa jabatan berakhir. Dengan demikian, ia menyimpulkan tugas dan wewenang gubernur tetap mengacu kepada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. (*)

Ketua DPRD DKI Sebut Tak Etis Gubenur Mau Lengser Ganti Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Rapat-Paripurna-DPRD-DKI-Jakarta-Pemberhentian-Anies-Riza-Patria-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wak" width="100%">
<figcaption>Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wak</figcaption>
</figure>Tanggapi DPRD yang Minta Tak Ada Pelantikan Pejabat Baru  JawaPos.com – Tahapan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria, dimulai. Kemarin (13/9) rapat paripurna DPRD mengumumkan bahwa masa jabatan Anies-Riza akan berakhir pada 16 Oktober 2022.  Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Dia menyampaikan, pengumuman berakhirnya masa jabatan Anies-Riza itu telah sesuai dengan sejumlah aturan. Antara lain, Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017–2022 dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2017–2022.  Lalu, Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017–2022. Ada juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA tentang usulan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022.  "Berdasar ketentuan-ketentuan tersebut, Saudara Anies Rasyid Baswedan dan Ahmad Riza Patria, masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI masa jabatan 2017–2022, diusulkan pemberhentiannya," katanya.  Dia juga menyampaikan bahwa rapat paripurna kemarin adalah salah satu proses kelengkapan administrasi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022.  Dalam kesempatan itu, Prasetio juga menyinggung seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI. Ada lima jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang dibuka seleksinya. Yakni, kepala badan pembinaan badan usaha milik daerah (BP BUMD), kepala dinas komunikasi informatika dan statistik, kepala biro kepala daerah, direktur RSKD Duren Sawit, dan direktur RSUD Pasar Minggu.  Prasetio mengakui bahwa proses pengangkatan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dengan proses seleksi yang baru dimulai, nama-nama kandidat pejabat tersebut baru diperoleh pada 3 Oktober 2022. Selisih 13 hari dengan masa berakhirnya jabatan Anies-Riza.  "Untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat, kami mengusulkan agar gubernur tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama supaya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," ujarnya.  Sementara itu, dikonfirmasi mengenai usulan tersebut, Anies Baswedan mengatakan akan memperhatikannya. Namun, Anies tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah akan membatalkan pelantikan pejabat eselon II tersebut.  "Saya tidak akan mendiskusikan itu di sini. Tadi diberi usulan, usulannya itu nanti diperhatikan. Tentu diperhatikan, namanya juga usulan dari ketua DPRD, pasti diperhatikan," katanya.  Dia menegaskan bahwa UU 10/2016 yang menyebutkan bahwa gubernur yang masa jabatannya hampir berakhir tidak boleh melakukan mutasi pejabat itu tidak berlaku. "Itu kaitannya dengan pilkada. Di sini nggak ada pilkada. Kami menjalankan tugas, yang mau berdebat soal hukum silakan mendebat ke ahli hukum untuk berdiskusi ya. Saya akan menjalankan tugas sampai akhir, yakni 16 Oktober," tegasnya.  Lebih lanjut, Anies menyampaikan, setelah rapat paripurna tersebut, dirinya masih melaksanakan tugas sebagai gubernur DKI hingga 16 Oktober mendatang. "Semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Ini (paripurna pengumuman) adalah proses administrasi yang harus dikerjakan DPRD di seluruh Indonesia," jelasnya.

Anies Baswedan: Saya Masih Gubernur Jakarta sampai 16 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ketua-DPRD-DKI-Prasetyo-Edi-Marsudi-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Prasetio akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Prasetio akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta buka suara terkait Ketua DPRD DKI Jakarta <a href="https://www.jawapos.com/tag/prasetio-edi-marsudi/">Prasetio Edi Marsudi</a> yang kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi <a href="https://www.jawapos.com/tag/formula-e/">Formula E</a>.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, pemeriksaan dalam proyek Formula E diperlukan untuk mengetahui terkait mekanisme, SOP, aturan, ketentuan, tahapan-tahapan, proses penganggaran.  “Tidak ada yang luar biasa. Kalau ketua DPRD dipanggil ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>, mabes polri, kejaksaan itukan salah satunya pihak aparat ingin mengetahui pola, mekanisme, SOP, aturan, ketentuan, tahapan-tahapan, proses penganggaran program kerja dan sebagainya,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/3).  Sehingga, dalam semua proses pemanggilan tersebut tidak ada yang harus dirisaukan. Sebab, memang perlu didiskusikan dan dijelaskan untuk melakukan pendalaman.  Riza menambahkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd/">DPRD</a> sebagai lembaga legislatif sangat berperan dalam merencanakan hingga memutuskan anggaran kerja pemerintah daerah.  "Jangankan dua kali, mau berkali-kali juga kan nggak ada yang salah. Namanya juga perlu diskusi, perlu pendalaman, perlu masukan," pungkasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Dipanggil KPK, Wagub Sebut Itu Hal Wajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/zulpan-sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memastikan tidak ada kaitan perisiwa penembakan di exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Kasus ini hanya berkaitan antara pelaku dengan korban.  "Nggak ada kaitannya sama sekali, ini hanya hubungan personal Ipda OS dan saudaranya O. Nggak ada kaitanya dengan Ketua DPRD DKI, nggak ada sama sekali," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan kepada wartawan, Kamis (4/12).  O sendiri sebelumnya disebut-sebut merupakan staf dari Ketua DPRD DKI. Namun, dalam pemeriksaan tidak ada disebutkan sama sekali nama Ketua DPRD DKI baik oleh pelaku maupun korban.  "Dalam pembicaraan komunikasi juga mereka gak ada sebut nama-nama itu," jelas Zulpan.  Sebelumnya, peristiwa penembakan menimpa 2 orang di exit tol Bintaro di Jakarta Outer Ring Road (JORR) atau lingkar luar Jakarta pada Jumat (26/11) malam. Belum diketahui pasti pelaku penembakan.  "Lokasi di Exit Tol Bintaro, kejadian sekitar jam 19.00 WIB," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan saat dikonfirmasi, Sabtu (27/11).  Pelaku penembakan telah teridentifkasi sebagai anggota polisi Polda Metro Jaya. "Pelaku adalah Ipda OS," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (30/11).

Polisi Sebut Penembakan di Bintaro Tak Berkaitan Dengan Ketua DPRD DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/belum-ada-wagub-dki-ketua-dprd-dki-kasihan-pak-anies-sendirian_m_.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada Selasa (21/9) besok. Keduanya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Ranggon, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pemeriksaan terhadap kedua pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.  "Informasi yang kami terima, benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC dkk, diantaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) untuk hadir pada Selasa (21/9) bertempat di Gedung KPK Merah Putih," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/9).  Ali menyampaikan, pemanggilan terhadap Anies dan Prestyo Edi dilakukan guna kepentingan penyidikan. Hal ini untuk menambah titik terang perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.  "Pemeriksaan seseorang sebagai saksi, tentu atas dasar kebutuhan penyidikan. Sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang," ujar Ali.  Saat ini, kata Ali, tim penyidik KPK terus melengkapi berkas perkara tersangka Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan dan juga tersangka lainnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan sebagai saksi.  "KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh Tim Penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud," harap Ali.  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.  Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Besok KPK Periksa Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prasetio edi marsudi

Berita Terkini