<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/WhatsApp-Image-2023-10-07-at-081057-1221619435.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada warga yang berhak menerima. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT kepada buruh pabrik rokok sebanyak 3.745 warga. Wali kota melanjutkan penyaluran BLT itu kepada keluarga miskin Surabaya di Gedung Barunawati, Kamis (5/10). Wali Kota Eri memastikan pada 2023, Pemkot Surabaya menerima DBHCT dari pemerintah pusat sekitar Rp 15 miliar. Dana itu disalurkan melalui BLT dan juga bantuan peralatan usaha. &rdquo;Jadi ada yang kita gunakan BLT, ada yang kita gunakan untuk modal usaha atau bantuan peralatan usaha. Sebenarnya kan bantuan dari Kemensos itu bentuknya bisa BLT, PKH (Program Keluarga Harapan), modal usaha dan alat. Jadi sama kita juga bentuk bantuannya seperti itu,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Dia menegaskan, BLT dan bantuan modal atau peralatan usaha diberikan kepada warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos. Sehingga, yang belum tersentuh itu diberikan bantuan dari DBHCT. Namun, dia tidak ingin yang menerima hanya selalu berharap BLT. &rdquo;Kita data dan kita berikan bantuan modal, ada yang melalui program padat karya dan ada pula yang diberikan modal usaha, sehingga kita sesuaikan dengan keinginan mereka, makanya ada yang minta jualan kopi keliling ada yang minta dibuatkan toko kelontong dan sebagainya,&rdquo; terang Eri. Setelah diberikan bantuan modal atau peralatan usaha, mereka tidak lantas ditinggal, tapi dilatih dan didampingi serta dipantau terus menerus sampai dia keluar dari garis kemiskinan. &rdquo;Kalau kita berikan BLT terus berarti kita tidak mendidik mereka dan mereka tidak akan pernah mengubah dirinya, makanya kita pantau terus,&rdquo; ujar Eri. Menurut dia, pemberian bantuan sarana usaha itu diberikan sebagaimana prinsip dan komitmen pemkot dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebabnya, DBHCT ini tidak hanya diberikan pemkot kepada masyarakat melalui BLT tapi juga sarana usaha. &rdquo;Karena kami pemerintah kota berprinsip dari dulu, tidak semuanya menerima BLT saja. Tapi bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan kehidupan warga itu apakah dengan modal usaha atau bantuan seperti mesin jahit dan lain-lain,&rdquo; jelas Eri. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan, selain warga miskin, sasaran penerima bantuan dari DBHCT adalah buruh pabrik rokok. Pada intinya, bantuan DBHCT difokuskan pemkot untuk mengentas kemiskinan. &rdquo;Jadi selain untuk buruh pabrik rokok, juga diberikan kepada masyarakat miskin. Bentuk bantuan bisa berupa BLT dan bisa berupa peralatan atau modal usaha, sesuai Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) ada dua jenis itu,&rdquo; papar Anna Fajriatin. Anna berharap warga miskin Surabaya bisa mengubah nasib dan bisa terbebas dari garis kemiskinan. Pihaknya terus mendorong warga yang masih tergolong warga miskin untuk ikut program tersebut supaya kemiskinan Surabaya semakin turun. &rdquo;Insya Allah dengan cara ini kemiskinan Surabaya semakin turun,&rdquo; ucap Anna.

Pemkot Surabaya salurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada warga yang berhak menerima berupa BLT dan bantuan modal usaha

Selain BLT, 1.118 Warga Miskin di Kota Surabaya Diberi Bantuan Peralatan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Imam-syafii-nasdem1.jpg" alt="Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Sosial Anna Fajriatin baru-baru ini. Anna menyampaikan bahwa ada penolakan dari belasan ribu keluarga miskin (gamis) di Surabaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan Pemkot Surabaya melalui program padat karya (PPK). Pemkot Surabaya mencatat ada 19.643 jiwa dari 19.484 gamis yang menolak tawaran pekerjaan itu. Sementara itu, di Surabaya, ada 219.427 jiwa yang masuk dalam kategori gamis dan telah diverifikasi faktual. &rdquo;Saya mempertanyakan, keluarga miskin mana yang ditawarkan? Benar-benar ditawarkankah?&rdquo; kata Imam kepada JawaPos.com. Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) itu meminta kepada Kepala Dinas Sosial Anna Fajriatin untuk memaparkan jenis pekerjaan apa saja yang ditawarkan. Apabila yang dimaksud pekerjaan tersebut adalah PPK, dirinya sangsi terhadap pernyataan Anna. Sebab, lanjut Imam, jika dihitung berdasar jumlah kecamatan sebanyak 31, per kecamatan paling tidak memiliki 600 sekian pekerjaan. Sementara, saat ini tidak semua kecamatan punya PPK. &rdquo;Ada 19 ribu gamis yang menolak lalu dibagi dengan 31 kecamatan, hasilnya 600 sekian. Benarkah itu? Lalu, kalau pun ada PPK di satu kecamatan, saya minta bagaimana laporan keuangannya?&rdquo; ujar Imam Syafi'i. Imam menyayangkan sikap dan pernyataan Anna jika memang 19 ribu pekerjaan yang ditawarkan itu belum ada. Dia menyatakan, pernyataan Anna secara tidak langsung menyiratkan bahwa masyarakat Surabaya hanya mau menerima bantuan sosial. &rdquo;Tidak mau pekerjaan, karena framing-nya diberikan pekerjaan tidak mau,&rdquo; imbuh Imam. Sementara itu, hingga berita ini selesai ditulis, Anna belum menjawab pertanyaan atau mengonfirmasi terkait 19 ribu gamis dan jenis pekerjaan tersebut.

Komisi A DPRD Surabaya pertanyakan pernyataan Dinas Sosial yang menyebut belasan ribu keluarga miskin tolak tawaran pekerjaan padat karya

Anggota DPRD Surabaya Pertanyakan Belasan Ribu Gamis Menolak Tawaran Pekerjaan dari Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/eri-sidak-warga-3554228094.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengajak warga bekerja lewat padat karya di Jalan Wonokusumo Bhakti II/28, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Selasa (30/5)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengajak warga bekerja lewat padat karya di Jalan Wonokusumo Bhakti II/28, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Selasa (30/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak warga yang menganggur untuk bekerja melalui program padat karya milik pemerintah kota. &rdquo;Saya mengecek lurah untuk bertanya bagaimana cara menyelesaikan pengangguran. Seharusnya yang disampaikan itu adalah langsung mengajak bekerja mau atau tidak, dengan penghasilannya sekian. Karena padat karya adalah pekerjaan, tapi mereka dilatih dulu baru bekerja,&rdquo; kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (31/5). Hal itu di sampaikan Wali Kota Eri saat melakukan inspeksi terkait pelayanan di Balai RW pada Selasa (30/5). Di lokasi pertama, dia meninjau pengerjaan perbaikan Balai RW 11 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Di sana, Cak Eri panggilan akrab Eri Cahyadi mengajak warga yang menganggur untuk bekerja melalui program padat karya milik Pemerintah Kota Surabaya. Didampingi camat dan lurah, Cak Eri langsung mendatangi kediaman warga di Jalan Wonokusumo Bhakti II/28 Surabaya, yang masuk dalam kategori keluarga miskin (gamis) agar bekerja dan memperoleh peningkatan pendapatan. Lokasi selanjutnya, Cak Eri meninjau Balai RW 9 Tenggumung Baru, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya. Lokasi terakhir di Balai RW 4 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Melalui sidak tersebut, wali kota ingin mengetahui data mengenai keluarga miskin (gamis), pra miskin, balita stunting, anak putus sekolah, pengangguran, titik PJU (penerangan jalan umum), ibu hamil risiko tinggi, genangan, rutilahu, hingga pencocokan data jumlah penduduk (KK). Eri menyampaikan, layanan Balai RW sudah mulai berjalan. Terbukti dari adanya penanggung jawab pelayanan di masing-masing Balai RW. Selain itu, dia juga ingin memastikan progres pengerjaan perbaikan di Balai RW. &rdquo;Seperti yang RW 11 Wonokusumo dipindah sementara karena sedang ada renovasi (perbaikan), tapi RW 9 (Pegirian) dan RW 4 (Tanah Merah) sudah bagus, luar biasa Pak RW. Pelayanan juga sudah berjalan semua, tinggal kita sekarang (mendata) berapa (jumlah) keluarga miskin karena kami punya target 3 bulan selesai. Makanya tidak boleh ada stunting lagi di 3 bulan ke depan, terus warga (menganggur) sudah mulai memiliki pendapatan 3 bulan ke depan,&rdquo; ucap Eri. Sementara itu, M. Bahri Anwar, 22, beserta sang ibu Alfiah, 52, warga Jalan Wonokusumo Bhakti II/28, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir Surabaya, tidak menyangka rumah mereka dikunjungi Wali Kota Eri Cahyadi. Bahkan, tiga dari anggota keluarga langsung diajak bekerja melalui program padat karya oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Bahri Anwar beserta adik lelakinya mendapatkan ajakan untuk bekerja membuat paving, sedangkan Alfiah mendapatkan ajakan pekerjaan sebagai penjahit. &rdquo;Bahagia dan senang, saya dan ibu tidak menyangka karena mulai Rabu (31/5), saya bersama adik diajak Pak Wali Kota untuk bekerja membuat paving, terima kasih Pak Eri,&rdquo; ujar M. Bahri Anwar. Senada dengan sang putra, Alfiah juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi karena mendapatkan ajakan untuk bekerja dan menambah penghasilan. &rdquo;Saya senang dan tidak menyangka kalau Pak Wali Kota datang langsung ke rumah saya, lalu diajak bekerja. Terima kasih Pak Wali Kota semoga bermanfaat dan barokah untuk keluarga saya,&rdquo; ujar Alfiah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ajak warga yang menganggur untuk bekerja melalui program padat karya untuk meningkatkan kesejahteraan warga

Wali Kota Surabaya Ajak Warga yang Nganggur Bekerja lewat Padat Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bikin-paving.jpg" alt="PAKAI MESIN: Pekerja membuat paving di proyek padat karya. Paving tersebut nanti dibeli Pemkot Surabaya untuk memperbaiki jalan permukiman. (Galih Adi Prasetyo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PAKAI MESIN: Pekerja membuat paving di proyek padat karya. Paving tersebut nanti dibeli Pemkot Surabaya untuk memperbaiki jalan permukiman. (Galih Adi Prasetyo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya melakukan pendataan kelompok usia produktif masyarakat di wilayah Surabaya. Itu untuk menggenjot peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Sebanyak 75 ribu warga masuk dalam kategori keluarga miskin yang akan diberdayakan melalui program padat karya milik Pemkot Surabaya. Namun, 15 ribu warga di antaranya menolak tawaran tersebut. &rdquo;Orang Surabaya yang masuk dalam keluarga miskin kita berikan pekerjaan yang disinergikan dengan padat karya, karena hubungannya dengan penyerapan anggaran APBD Kota Surabaya,&rdquo; ujar Wali Kota Eri. &rdquo;Tetapi sekitar 15 ribu warga tidak mau dibantu akan kita lakukan pendekatan lagi, kalau tidak mau ya sudah. Jika tidak mau, tidak kita berikan bantuan apapun, kecuali lansia, atau memiliki balita dan dia tidak bekerja, tetapi kalau usia produktif harus bekerja,&rdquo; tegas Eri. Lebih lanjut, Eri menyatakan, warga Surabaya yang menolak tawaran tersebut telah membuat surat pernyataan. Nanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, melalui program padat karya tersebut diharapkan warga Surabaya dapat hidup sejahtera. &rdquo;Kita berikan pekerjaan tetapi mereka tidak mau, berarti tidak mau mengubah hidupnya. Mereka ini pendapatannya tidak jelas, kurang dari Rp 1 juta. Mereka kita berikan pekerjaan agar pendapatannya di atas Rp 3 juta ya tidak mau,&rdquo; terang Eri. Menurut dia, tidak mungkin pemkot mengubah orang seperti itu. Sebab, mereka tidak ingin bekerja, tetapi hanya ingin mendapatkan bantuan. &rdquo;Mereka masuk dalam usia produktif. Kita tidak bisa memberikan seperti itu,&rdquo; papar Eri.

Pemkot Surabaya lakukan pendataan kelompok usia produktif masyarakat di wilayah Surabaya untuk memanfaatkan program padat karya

Puluhan Ribu Orang Surabaya Masuk Kategori Keluarga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GELOMBANG-PHK.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah telah menyiapkan program-program padat karya untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja di sejumlah sektor industri.  "Pertama memang pemerintah meningkatkan padat karya ya, dari berbagai proyek-proyek kita dan kemudian juga dana desa 40 persennya juga dalam rangka padat karya," kata Wapres Ma'ruf Amin di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu.  Sebelumnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan PHK marak terhadap pekerja di industri tekstil, alas kaki dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.  Menurut Muhadjir, 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa padahal saat ini di AS sedang terjadi "over stock" sedangkan ekspor ke Eropa menurun karena masyarakatnya tengah menghadapi krisis.  "(Program padat karya) sekaligus juga mengantisipasi ketahanan pangan, itu disalurkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrem," ungkap Wapres.  Selain itu juga pemerintah mendorong belanja lokal oleh pemerintah daerah dan BUMN maupun BUMD.  "Kemudian juga akses lahan, kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang banyak seperti UMKM melakukan berbagai pelatihan untuk menumbuhkan usaha-usaha lokal, dan berbagai pelatihan-pelatihan yang lain yang diadakan," tambah Wapres.  Selain program padat karya, berdasarkan pernyataan Muhadjir Effendy, pemerintah juga berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja dan pemerintah daerah dengan upaya melakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian kerja "shift", asalkan sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.  Selanjutnya pihak BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Wapres: Pemerintah Bakal Siapkan Program Padat Karya Antisipasi PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PADAT-KARYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memilih Surabaya sebagai salah satu daerah percontohan reformasi birokrasi (RB) tematik penanggulangan kemiskinan. Program padat karya buatan pemkot dinilai berhasil menyejahterakan warga tidak mampu.  Total ada sembilan daerah yang menjadi percontohan program RB tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sebagian besar APBD Surabaya difungsikan untuk program peningkatan kesejahteraan warga. Warga dilibatkan dalam program padat karya. Misalnya, pembuatan seragam sekolah serta paving untuk proyek jalan kampung. Hasilnya, angka kemiskinan turun.  Upaya pemkot itu dipantau Kemen PAN-RB. Program pada karya dinilai paling cepat dan efektif menangani kemiskinan. ”Rencananya, program padat karya direplikasi seluruh daerah,” ucap Eri.  Program padat karya itu merupakan kolaborasi antara pemkot dan perguruan tinggi. Kampus ikut andil memberikan sumbang saran. ”Lahan aset dimanfaatkan warga. Hasilnya juga untuk mereka. Ini yang membuat Kemen PAN-RB melihat langkah Surabaya bisa ditiru yang lain,” papar Eri.  Pemkot sudah meneken MoU dengan Kemen PAN-RB. Eri menambahkan, saat ini teknis penerapan padat karya di daerah lain masih disusun. ”Saya optimistis program padat karya mampu diterapkan di kota/kabupaten lain,” ucapnya.  Program padat karya mulai berjalan pertengahan tahun ini. Lewat program itu, pemkot melatih warga yang tidak mampu agar mendapatkan penghasilan tambahan. Beragam pelatihan diberikan. Salah satunya pembuatan paving.  Selain pelatihan, pemkot juga mengajak warga memanfaatkan aset daerah. Lahan tersebut diubah menjadi titik-titik perekonomian baru. Viaduct Gubeng misalnya. Bangunan milik pemkot itu disulap menjadi kafe, tempat cuci motor, serta barbershop.  Di kawasan pesisir, warga mengelola aset pemkot untuk dijadikan tambak. Hasilnya pun lumayan. Setiap panen, penjualan ikan itu mampu mencukupi kebutuhan warga.

Kemen PAN-RB Nilai Padat Karya Efektif Turunkan Kemiskinan di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/eri-dan-Tinjauan-Kawasan-Dolly-4.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi produksi sepatu di kawasan eks lokalisasi Dolly beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi produksi sepatu di kawasan eks lokalisasi Dolly beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya berdayakan warga eks lokalisasi Dolly yang memiliki penghasilan tiap bulan di bawah Rp 2 juta melalui program padat karya di kawasan Wisata Dolly.  Camat Sawahan Kota Surabaya Yunus mengatakan, Pemkot Surabaya melakukan penataan menyeluruh kawasan eks lokalisasi Dolly di Jalan Kupang Gunung Timur, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya. ”Artinya, seluruh objek di sepanjang Jalan Kupang Gunung Timur dikoneksikan dan dapat saling mendukung,” kata Yunus seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah menyampaikan bahwa tahun ini kawasan Dolly akan berubah. ”Jadi, satu spot satu dengan yang lain sepanjang Gang Dolly terkoneksi dan yang terpenting manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sekitar,” ujar Yunus.  Untuk itu, Yunus mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk mendata warga RW 6 dan RW 12 yang tinggal di sepanjang Gang Dolly. Nantinya, warga di sana yang memiliki penghasilan di bawah Rp 2 juta, diberdayakan pemkot melalui program padat karya di kawasan Wisata Dolly.  ”Sehingga nantinya perubahan di daerah ini warga tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelaku di kawasan wisata ini. Jadi konsep padat karya benar-benar bisa maksimal di kawasan eks lokalisasi Dolly ini,” terang Yunus.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menjelaskan, pada 2022, Wali Kota Eri menginginkan agar ada pengembangan kawasan Wisata Dolly. Terutama pengembangan atau penataan ulang eks Gedung Wisma Barbara.  ”Jadi Pak Wali ingin ada rekonstruksi untuk kawasan ini, baik dari sisi parkir maupun kebangkitan ekonomi, termasuk sejarah Dolly. Kemudian ada working space, ada semacam untuk kegiatan anak-anak muda,” ucap Irvan.  Irvan menyebut, eks Wisma Barbara yang memiliki enam lantai tersebut akan kembali ditata ulang secara menyeluruh. Bahkan rencananya, di lantai 1 gedung tersebut, dilengkapi dengan kafe atau kuliner.  ”Kemudian lantai atas untuk produksi (sandal) dan working space,” jelas Irwan.  Irvan mengakui, dalam proses pengembangan kawasan Wisata Dolly, pihaknya tidak bekerja sendiri. Namun, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah (PD) terkait.

Pemkot Surabaya Berdayakan Warga Eks Dolly Lewat Padat Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PADAT-KARYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, tergolong tinggi. Yakni, mencapai 29 ribu jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 878 MBR masuk dalam kategori produktif. Mereka berusia di bawah 50 tahun.  Kondisi fisik yang baik dan sehat membuat mereka mendapatkan bantuan berupa pekerjaan. Prioritas itu diberikan dibandingkan bantuan sembako atau uang tunai. Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal mengatakan, menekan angka MBR menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.  Tak terkecuali MBR berusia produktif. Guna menekan angka MBR, beberapa pelatihan diberikan. Antara lain, pelatihan pembuatan slipper atau sandal, budi daya ikan, konfeksi atau sablon, dan pembuatan tambulampot. Seiring proses pelatihan kerja, koordinasi dengan pihak perusahaan-perusahaan telah berjalan.  Karena dekat dengan pelabuhan, Rizal menjelaskan bahwa cukup banyak perusahaan yang bergerak di bidang peti kemas di wilayah kerjanya. Mereka diminta untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada warga di sekitar lingkungannya.  Terdapat lima kelurahan di Kecamatan Pabean Cantian. Yaitu, Kelurahan Nyamplungan, Krembangan Utara, Perak Timur, Perak Utara, dan Bongkaran. Semua lurah diinstruksikan untuk menciptakan inovasi di bidang padat karya. Kelurahan Nyamplungan misalnya.  Sebagai langkah pemulihan ekonomi, beberapa kampung industri diciptakan. Yaitu, Kampung Sandal, Kampung Ikan Asap, dan Kampung Hijab. Begitu pula Kelurahan Bongkaran. Terletak di kawasan kota lama, mereka cukup memperhatikan dalam pemberdayaan pokdarwis alias kelopok sadar wisata.  ”Tahun ini semua inovasi tersebut harus berjalan,’’ katanya. Rizal menargetkan, aktivitas padat karya dapat menekan angka MBR berusia produktif sebesar 25 persen. Yaitu, penurunan mencapai 219 orang dari total 878 jiwa MBR produktif.

Semua Kelurahan Diwajibkan Berinovasi pada Bidang Padat Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/peresmian-kampung-jahit4.jpg" alt="Ilustrasi salah seorang penjahit di Kampung Jahit Nusantara di RW 10 Kelurahan Manukan Kulon, Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi salah seorang penjahit di Kampung Jahit Nusantara di RW 10 Kelurahan Manukan Kulon, Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya siapkan pekerjaan untuk 35 ribu kepala keluarga penghuni rumah susun sederhana sewa. Itu dilakukan melalui program padat karya agar lepas dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah.  ”Agar masyarakat tidak salah persepsi, kami bertekad membangun pola pikir warga untuk mandiri yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dengan menggunakan aset pemkot dijadikan tempat padat karya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (2/7).  Selain itu, lanjut Eri, pemkot juga melakukan pendataan ulang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di setiap kecamatan dan kelurahan. Sehingga ketika sudah ada pembaruan data, pemkot bisa memprioritaskan warga MBR untuk tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa).  ”Jadi harus bangun mental masyarakat terlebih dulu. Kami berikan pekerjaan kepada sekitar 35 ribu KK kategori MBR yang terdata itu, sehingga ketika sudah mendapatkan pekerjaan dan punya pendapatan per kapita, kemudian penghasilannya itu bisa digunakan untuk kontrak rumah sendiri atau membeli rusunami, setelah lulus dari MBR,” ujar Eri.  Wali Kota Eri menjelaskan, rusunawa yang dibangun Pemkot Surabaya itu untuk warga dari kalangan MBR. Ketika ada yang masuk ke rusunawa itu bisa dipantau pemkot.  ”Kami punya target setiap menempati rusunawa harus lulus dari MBR dalam waktu dua tahun,” tutur Eri.  Menurut Eri, di Kota Surabaya saat ini kurang lebih ada 4.000 KK yang mengantre masuk ke rusunawa. Banyaknya permintaan masuk ke dalam rusunawa itu, karena ada warga yang mengaku MBR.  Maka dari itu, kata dia, Pemerintah Kota Surabaya melakukan seleksi terlebih dahulu melalui pendataan. Persyaratan bagi warga yang boleh menempati rusunawa yakni harus masuk dalam kategori MBR. Jika tidak sesuai dengan kategori itu, tidak akan bisa masuk ke dalam rusunawa.  Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menegaskan, apabila penghuni rusunawa sudah mempunyai penghasilan tetap dan memiliki kendaraan, harus keluar. Tujuannya, agar rusunawa itu ditempati warga MBR baru.  ”Jika tidak keluar dan menghuni puluhan tahun, artinya yang gagal kan itu pemerintahnya, tidak bisa mensejahterakan umatnya, makanya kita harus berani punya target itu,” terang Eri.  Eri menyampaikan kepada masyarakat, bagi yang sudah lolos dari kategori MBR dan tidak lagi bisa menghuni rusunawa, sebagai opsinya Pemkot Surabaya menyediakan rumah susun sederhana milik sendiri (rusunami).  Nantinya, kata dia, rusunami yang disediakan itu bisa dibeli dengan cara diangsur dan dimiliki, begitu dengan biaya operasionalnya yang juga ditanggung masing-masing penghuni rusunami. Saat ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuat rusunami yang digunakan tempat tinggal warga selain MBR. Oleh sebab itu, dia meminta warganya bersabar dan jangan sampai ada yang mengaku-aku sebagai MBR demi bisa tinggal di rusunawa.  ”Seperti tadi ada warga yang minta rusunawa, tapi bukan kategori MBR, ya jangan,” ujar dia.

Pemkot Surabaya Siapkan Pekerjaan untuk 35 Ribu KK Penghuni Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Rumah-Padat-Karya-Prapen-4.jpg" alt="Salah satu program padat karya menyasar ibu rumah tangga. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Salah satu program padat karya menyasar ibu rumah tangga. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program padat karya yang dicanangkan Pemerintah Kota Surabaya menargetkan tidak ada lagi warga yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun program itu dinilai masih lemah.  Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael menilai program padat karya itu akan berakhir sama dengan program-program Pemkot Surabaya lainnya. Yakni tidak berlanjut dengan maksimal.  ”Program Pemkot Surabaya ini terlalu parsial tidak menyeluruh, hanya setengah-setengah,” kata Josiah Michael saat dihubungi pada Selasa (31/5).  Program padat karya diklaim Pemkot Surabaya sebagai upaya untuk memberikan lapangan pekerjaan sekaligus pelatihan kepada warga.  Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai program padat karya seharusnya tidak berakhir sama seperti program lainnya.  ”Warga harus dikawal, bagaimana menjaga kualitas hasil produksi dan mengelola keuangan mereka. Baik keuangan keluarga maupun bisnisnya,” tutur Josiah Michael.  Josiah yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu menilai, tidak semua masyarakat yang mengikuti dan mendapat fasilitas itu memiliki keuangan yang stabil. Hal itu berdampak pada bisnis.  ”Karena bila pengelolaan keuangan buruk, usaha tersebut rentan mengalami kegagalan,” papar Josiah Michael.  Dia mengusulkan program sister company. Perusahaan besar di Surabaya menjadi mentor pengusaha-pengusaha UMKM baru.  ”Nantinya, mereka benar-benar dapat menularkan ilmunya, bekerja sama menggandeng pihak swasta,” kata Josiah Michael.  Josiah optimistis cara tersebut bisa lebih baik. Dia juga meminta pemkot menyiapkan modal secara matang.  ”Kalau tidak bisa, mungkin dicari cara supaya pemodal masuk. Setelah itu, membuat produksi dan pemasarannya,” ujar Josiah Michael.  Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencanangkan program padat karya pada Maret. Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) akan dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  MBR akan diberi pelatihan di bidang usaha pertanian dan non pertanian. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, MBR diharapkan bisa memanfaatkan aset milik Pemkot Surabaya, baik dalam sektor pertanian dan non pertanian. Seperti, jenis usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, kafe, hingga sentra wisata kuliner.  ”Surabaya memiliki banyak asset. Untuk mengentaskan kemiskinan, gizi buruk, maupun stunting, harus ada pekerjaan untuk warga kami yang menganggur,” kata Eri.  Menurut dia, pemerintah sebagai fasilitator, memiliki tugas untuk menunjang kegiatan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan untuk menaikkan taraf hidup. Aset tersebut harus dimanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari kalangan MBR Kota Surabaya.

DPRD Surabaya Khawatir Program Padat Karya Tak Maksimal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program padat karya

Berita Terkini