<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/WhatsApp-Image-2025-10-17-at-150343-242771739.jpeg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu, Jawa Timur, menyelamatkan aset daerah dari pengembang. Totalnya mencapai Rp 522,2 miliar. Semua itu berasal dari 12 pengembang perumahan yang merupakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang mesti diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batu.&nbsp; Kajati Jawa Timur Kuntadi mengatakan, langkah penyelamatan itu menjadi model kolaborasi yang efektif dalam memastikan hak publik terlindungi serta tata kelola aset daerah berjalan transparan dan akuntabel. &nbsp; Dia menegaskan, kejaksaan memiliki legitimasi kuat dalam mendampingi pemerintah daerah. Bukan hanya pada angka aset yang terselamatkan, tetapi juga pada tumbuhnya kesadaran hukum para pengembang serta penguatan sistem administrasi aset di daerah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/016638387/pemerintah-pastikan-kuota-kpr-subsidi-masih-tersisa-dukung-pengembang-lebih-optimal">Pemerintah Pastikan Kuota KPR Subsidi Masih Tersisa, Dukung Pengembang Lebih Optimal</a> Kuntadi berharap kolaborasi itu menjadi inspirasi nasional dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. "Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi memastikan apa yang benar dilakukan dengan benar,&rdquo; ujarnya dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Jumat (7/10).&nbsp; Adapun penyerahan aset itu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu Andy Sasongko kepada Wali Kota batu Nurochman. Penyerahan itu disaksikan oleh Kajati Jawa Timur Kuntadi.&nbsp; Berdasar data (Kejari) Batu, aset negara yang berhasil diselamatkan dan diserahkan kepada Pemkot Batu nilainya mencapai Rp 522,2 miliar. Aset senilai itu merupakan hasil PSU dari 12 pengembang perumahan.

Kejari Batu menyelamatkan aset daerah dari pengembang. Totalnya mencapai Rp 522,2 miliar. Semua itu berasal dari 12 pengembang perumahan.

Kejaksaan Selamatkan Aset Pemkot Batu Rp 522 Miliar dari 12 Pengembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/QaIiWGlusG7Hs2Ml55Z85x72uy13RffG57x7epNm-1656704819.jpg" alt="Warga perumahan Graha Bunder Asri minta developer segera menyerahkan&nbsp;Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Warga perumahan Graha Bunder Asri minta developer segera menyerahkan&nbsp;Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Warga perumahan Graha Bunder Asri (GBA) sudah tak bisa bersabar lagi. Sebab Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) belum juga diserahkan developer. Puluhan tahun mereka tak bisa merasakan pembangunan dari pemerintah. Tidak hanya itu, dari data blok plan perubahan ke lima, sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial warga banyak yang dihilangkan, seperti lahan untuk SMP, SMA, Puskesmas dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara). Lahan terbuka hijau juga berkurang drastis dari 21.952,4 meter persegi dipangkas menjadi hanya seluas 5.351,0 meter persegi. Pemangkasan lahan juga dilakukan di lahan makam dari sebelumnya 13.000 meter persegi menjadi hanya 1.070,0 meter persegi. Permasalahan juga terjadi, banyak lahan yang sudah beralih fungsi, seperti lahan fasum didirikan lembaga pendidikan SD yang dikelola swasta. Berdasar website yayasan Raudlatul Amin,&nbsp;pada 2008, PT Tulen Graha Amerta menawarkan tanah seluas 2.153 meter persegi di jalan Topaz VII no 31.&nbsp;Pada 16 Agustus 2008 disepakati mendirikan SD Irada. Saat dikonfirmasi, Kepala SD Irada Santi mengaku bahwa pihaknya tidak tahu apa-apa. Sebab hanya pelaksana. &ldquo;Saya tidak tahu apa-apa,&rdquo; ucap dia. Sementara itu, Owner PT Tulen Graha Amerta Yayuk mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan penjelasan terkait permasalahan di perumahan GBA. Termasuk lahan perumahan yang sudah berdiri SD swasta. &ldquo;Kami masih dalam taraf inventarisasi bersama dinas terkait. Jadi belum bisa memberikan penjelasan apa-apa,&rdquo; ucap Yayuk. Terpisah, Kepala Dinas CKPKP Gresik Ida Lailatus Sa'diyah menegaskan, PSU tidak boleh diperjualbelikan. Sebab developer wajib menyerahkan ke pemerintah untuk dikelola. &ldquo;Misal ada perubahan siteplan harus dirapatkan. Dan tidak boleh berkurang, tapi bisa diganti di tempat lain dengan ketentuan,&rdquo; terang Ida Lailatus Sa'diyah. Ida menyebut jika di lapangan sudah berdiri sekolah swasta perlu diperjelas. Apakah sewa atau beli lahan. Namun apapun itu developer tidak bisa lepas tangan dan harus memenuhi luasan PSU sesuai siteplan. &ldquo;Fasum fasos tidak bisa dibeli dan tidak boleh,&rdquo; tegas Ida Lailatus Sa'diyah. Sugeng Jayadi ketua Forum Warga Peduli Graha Bunder Asri meminta pengembang untuk kooperatif, sehingga hak-hak warga perumahan tidak tersandera. Sebab keresahan warga terkait PSU yang tak kunjung diserahkan ini sudah berlangsung menahun. "Perumahan ini sudah berdiri lebih dari 25 tahun. Selama itu pula, kami tidak pernah menikmati pembangunan dari pemerintah. Selama ini kami sendiri secara swadaya memperbaiki jalan, irigasi dan fasum kami, pengembang tidak pernah peduli," kata Sugeng. Sugeng menyebut plan pada lahan yang saat ini berdiri sekolah swasta itu sudah dirubah. &ldquo;Itu sejak awal fasumnya RW 06,&rdquo; imbuh dia. Dia berharap, tahapan penyerahan PSU ini akan secepatnya diselesaikan agar penantian warga selama puluhan tahun untuk bisa menikmati pembangunan dari pemerintah bisa terwujud. "Kami hanya ingin menuntut hak kami agar PSU segera diserahkan, karena selama ini kami sudah patuh membayar pajak, tapi tidak merasakan pembangunan di wilayah kami," tandas Sugeng.

Warga perumahan Graha Bunder Asri tak bisa bersabar lagi. Sebab Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum belum juga diserahkan developer

Fasum Diduga Dijual, Penawaran Lahan 2 Hektare oleh Developer Terjadi pada 2008

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/lodewijk-3517543007.jpg" alt="Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Beberapa daerah di Indonesia bakal menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang bulan depan. Mulai logistik, anggaran, maupun keamanan. Semua sudah disiapkan oleh Pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan semua sudah siap 100 persen.&nbsp; Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta, pada Jumat (25/7). Dia menyampaikan bahwa Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam telah menyiapkan proses PSU dan pilkada ulang. Sehingga agenda yang bakal dilaksanakan bulan depan itu bisa terlaksana sesuai jadwal.&nbsp; &rdquo;Terdapat&nbsp;lima daerah yang menjadi atensi khusus dari Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam karena melaksanakan PSU dan Pilkada ulang pada bulan Agustus,&rdquo; terang dia.&nbsp; Yakni PSU yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 untuk Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Kemudian pilkada ulang yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2025 di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Pangkal Pinang.&nbsp; &rdquo;Dari hasil rapat dan kami dengar sendiri bahwa logistik dan administrasi sudah 100 persen, saat ini sudah sampai di kabupaten dan kota masing-masing, tinggal distribusi ke TPS. Kemudian kesiapan anggaran sudah 100 persen. Kemudian kesiapan penyelenggaraan PSU sendiri oleh pihak penyelenggara sudah sangat siap. Dan kesiapan dari TPS sudah siap,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Yang tidak kalah penting, Lodewijk menyampaikan bahwa faktor keamanan. Dia memastikan bahwa keamanan penyelenggaraan PSU pada 6 Agustus mendatang sudah disiapkan dengan baik oleh aparat keamanan dari Polri dan TNI. Termasuk antisipasi kerawanan di Papua. Meski tidak ada penambahan atau penguatan personel, namun aparat keamanan sudah siap.&nbsp; &rdquo;Penambahan pasukan tidak ada, hanya mereka stand by. mana yang membutuhkan perkuatan tergantung dinamika, baru itu digerakkan. Intinya semua rutin saja, tidak ada sesuatu yang perlu kita fokus di satu titik saja,&rdquo; ucap dia.&nbsp;

Kemenko Polkam memastikan kesiapan logistik dan keamanan untuk PSU dan Pilkada ulang yang akan dilaksanakan di 5 daerah pada Agustus 2025.

Pemerintah Pastikan PSU dan Pilkada Ulang Siap 100 Persen di Lima Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/IMG_20250513_213056-3312651621.jpg" alt="Mako Polres Banjarbaru di Banjarbaru. (Humas Polres Banjarbaru/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mako Polres Banjarbaru di Banjarbaru. (Humas Polres Banjarbaru/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banjarbaru jajaran Polda Kalimantan Selatan menetapkan tersangka Ketua DPD Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel) berinisial SH. Polres Banjarbaru menerbitkan surat penetapan tersangka terhadap SH Nomor: S. Tap/54 a/V/Res.1.24/2025/Reskrim pada Senin (12/5). &rdquo;Memang benar kami ada menetapkan tersangka,&rdquo; ucap Kasatreskrim Polres Banjarbaru AKP Haris Wicaksono seperti dilansir dari Antara. Haris mengatakan, penetapan tersangka kepada SH ini merupakan hasil kesimpulan dari laporan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Polres Banjarbaru. Meski demikian, SH tidak langsung dilakukan penahanan karena yang bersangkutan masih akan diperiksa sebagai tersangka. &rdquo;Berikutnya, kami akan panggil dan periksa SH sebagai tersangka. Selama yang bersangkutan tetap kooperatif, maka tidak perlu dilakukan penahanan,&rdquo; ujar Haris Wicaksono. Penetapan tersangka ini dilakukan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana terkait Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sesuai pasal 128 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kemudian, diubah menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025. Sesuai penyidikan Kasatreskrim menuturkan, pengurus dari lembaga pemantau pemilihan dinilai melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 128. Pada pasal tersebut terdapat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. &rdquo;Bukan itu saja, pasal tersebut juga terdapat adanya denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 76 juta. Apabila nanti, proses pemeriksaan dan berkas telah selesai dan lengkap atau P-21 akan langsung dikirim ke pihak kejaksaan,&rdquo; tandas Haris Wicaksono. Penetapan tersangka terhadap SH ini merupakan hasil penyelidikan atas laporan yang dibawa Bawaslu Kota Banjarbaru terhadap 20 orang terlapor sebagai pemantau pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah (PSU Pilkada) Kota Banjarbaru. Terkait laporan tersebut, SH selaku pengurus LPRI Kalsel hanya sendiri menjalani pemeriksaan penyidik Polres Banjarbaru pada Selasa (12/5) siang.

Polres Banjarbaru menetapkan tersangka Ketua DPD Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel)

Polres Banjarbaru Tetapkan Tersangka Terhadap Ketua DPD LPRI Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/WhatsApp-Image-2025-05-03-at-211946-138343477.jpg" alt="Aksi massa di depan kantor Bawaslu RI menuntut pengusutan tuntas dugaan kecurangan saat PSU Bengkulu Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi massa di depan kantor Bawaslu RI menuntut pengusutan tuntas dugaan kecurangan saat PSU Bengkulu Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Bengkulu Selatan berbuntut panjang. Pasangan calon (Paslon) 02 Suryatati - Ii Sumirat, melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan kecurangan PSU ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Jakarta, Rabu (30/4). Dugaan kecurangan tersebut berpotensi dilakukannya kembali pemungutan suara ulang di Bengkulu Selatan. Saat dikonfirmasi terkait PSU lagi di Bengkulu Selatan, Komisioner Bawaslu Totok Hariyono mengatakan, setiap laporan yang masuk Bawaslu RI akan ditindaklanjuti. &rdquo;Tentu kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; ungkap Komisioner Bawaslu Totok Hariyono, Sabtu (3/5). Totok menegaskan, paslon 02 mendesak Bawaslu RI mendiskualifikasi salah satu paslon karena kuat dugaan melakukan kejahatan pilkada. Bawaslu pusat selanjutnya akan menindaklanjuti berdasar data dan fakta. Hasil pemeriksaan nanti dituangkan dalam rekomendasi Bawaslu. &rdquo;Kalau soal rekomendasi kita akan lakukan kajian mendalam berdasar data dan fakta,&rdquo; tegas Totok. Sebelumnya, Zetriansyah kuasa hukum paslon 02 mengatakan, ada kejahatan demokrasi luar biasa pada pelaksanaan PSU di Bengkulu Selatan. Secara ilegal, Calon Wakil Bupati (Cawabup) 02 Ii Sumirat ditangkap oleh segerombolan orang dari kubu paslon lain. Menurut dia, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna karena direncanakan dengan matang. Dilakukan secara terorganisir serta di waktu atau timing yang tepat. &rdquo;Itu terjadi 9 jam sebelum waktu pencoblosan, di mana kemudian video dan narasi fitnah disebar masif ke pemilih melalui media sosial, juga dari mulut ke mulut di lokasi-lokasi TPS,&rdquo; terang Zetriansyah. &rdquo;Kami mohon kepada Bawaslu untuk segera menanggapi permohonan kami. Karena ini sebuah tindakan kejahatan demokrasi dan jelas ada dugaan pelanggaran berat,&rdquo; sambung dia. Dia meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas para pelaku kejahatan demokrasi yang dilakukan kubu paslon lain. &rdquo;Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas, agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari,&rdquo; tegas Zetriansyah. &rdquo;Diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan, rekomendasikan KPU Bengkulu Selatan untuk kembali melaksanakan PSU tanpa paslon yang melakukan kecurangan,&rdquo; imbuh dia.

Bawaslu menyatakan akan mendalami dan menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam PSU di Bengkulu Selatan

Bawaslu RI Dalami Dugaan Kecurangan PSU di Bengkulu Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/WhatsApp-Image-2025-04-30-at-140830-1864962901.jpg" alt="Sejumlah massa lakukan aksi demo di kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah massa lakukan aksi demo di kantor Bawaslu RI, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan mendatangi kantor Bawaslu RI di jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). Mereka minta Bawaslu pusat menindak tegas para pelaku kejahatan serta mendiskualifikasi salah satu paslon, karena diduga telah menodai pelaksanaan demokrasi di daerah. &rdquo;Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari. Bawaslu RI sebagai instansi yang bertugas mengawasi serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu atau pun pilkada mesti memberikan perhatian khusus,&rdquo; kata koordinator aksi Ananda Faris. Dia mengatakan, operasi penangkapan secara tidak sah terhadap seorang calon oleh kubu paslon lain. Hal itu dengan maksud memanipulasi fakta-fakta dan menyebar informasi menyesatkan ke pemilih, adalah modus kejahatan baru dalam sejarah Pilkada. Tindakan tersebut bukan saja masuk pelanggaran tindak pidana Pilkada. Bukan semata intimidasi dan persekusi, bukan pula seperti fitnah pada umumnya. &rdquo;Peristiwa di malam kelam itu adalah kejahatan besar dan luar biasa karena merupakan gabungan semua jenis pelanggaran dimaksud, direncanakan secara sistematis, terorganisir, dan masif untuk merusak reputasi, menggerus simpati pemilih, dan menurunkan partisipasi pemilih Suryatati-Ii Sumirat,&rdquo; jelas Ananda Faris. Faris menyampaikan, dalam peristiwa yang terjadi pada malam pemungutan suara ulang itu, Jumat (18/4), cawabup Ii Sumirat tidak hanya mengalami pengadangan dan penggeledahan di tiga lokasi berbeda oleh segerombolan orang. Hampir bersamaan waktunya, muncul narasi fitnah disertai gambar dan video yang disebarluaskan ke media sosial bahwa Cawabup 02 telah ditangkap polisi. Informasi tersebut bahkan terus dihembuskan secara masif di sekitar Lokasi TPS. Akibatnya, lanjut Faris, banyak masyarakat pemilih terutama pendukung paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat yang terpengaruh, mulai dari tidak jadi datang ke TPS alias memilih golput hingga pindah pilihan ke paslon lain. &rdquo;Di samping secara nyata merugikan paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat, peristiwa kejahatan tersebut telah merusak sendi-sendi pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) sebagaimana amanat konstitusi dan UU pemilu atau Pilkada,&rdquo; tegas Ananda Faris. Sebelumnya, kasus rekayasa penangkapan Ii Sumirat telah dilaporkan ke Polres dan Bawaslu Bengkulu Selatan. Namun karena kasus itu merupakan modus baru kejahatan Pilkada serta menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal, pihak paslon Suryatati-Ii Sumirat juga mengadukannya ke Bawaslu RI. &rdquo;Modus kejahatan seperti ini dapat berulang di setiap momen pilkada dan bisa menimpa siapa saja yang ingin menjadi pejabat publik,&rdquo; kata Zetriansyah, kuasa hukum Paslon 02. Menurut dia, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna karena direncanakan dengan matang, dilakukan secara terorganisir serta dijalankan di waktu yang tepat.

Sejumlah massa gelar aksi demo mendatangi kantor Bawaslu, minta Bawaslu menindak tegas para pelaku kejahatan PSU di Bengkulu Selatan

Aksi Demo Tuntut Bawaslu Turun Tangan, Tindak Tegas Dugaan Kejahatan pada PSU Bengkulu Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/WhatsApp-Image-2025-04-28-at-224406-79980017.jpg" alt="Paslon Bupati dan Wabup Bengkulu Selatan Suryatati dan Ii Sumirat Mersyah daftarkan gugatan sengketa hasil PSU Bengkulu Selatan ke MK pada Senin (28/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Paslon Bupati dan Wabup Bengkulu Selatan Suryatati dan Ii Sumirat Mersyah daftarkan gugatan sengketa hasil PSU Bengkulu Selatan ke MK pada Senin (28/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Suryatati dan Ii Sumirat Mersyah, resmi mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bengkulu Selatan. Pendaftaran gugatan dilakukan tim kuasa hukum Paslon 02 ke MK pada Senin (28/4). Tim Kuasa Hukun Paslon 02 Zetriansyah mengatakan, hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ditemukan banyak kecurangan dan sudah termasuk kejahatan Pilkada. &rdquo;Temuan di lapangan, kami temukan ada rekayasa penangkapan calon wakil bupati Bengkulu Selatan no urut 02 secara tidak sah dan jadi alat untuk menyebarkan berita bohong bahwa wakil 02 ditangkap aparat,&rdquo; kata Zetrianayah di Gedung MK. Dia mengatakan, kabar penangkapan itu kemudian disebarkan secara masif untuk mempengaruhi memilih agar tidak memilih pasangan nomor urut 02. Zetriansyah menyampaikan pokok-pokok permohonan gugatannya ke MK. Dia menyatakan adanya kejahatan besar baru dalam Pilkada Bengkulu Selatan yang diduga dilakukan paslon lain. &rdquo;Pertama, dengan sengaja merekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 02 yaitu li Sumirat yang dilakukan oleh tim Paslon lain, sekan-akan penangkakan itu di lakukan polisi atau KPK,&rdquo; papar Zetriansyah. &rdquo;Padahal tidak ada penangkapan, hoaks,&rdquo; imbuh dia. Kemudian rekayasa penangkapan direkam dan video drama penangkapan wakil paslon 02 itu disebarkan ke media sosial dan diputarkan di TPS agar pemilih nomor urut 02, tidak jadi memilih pasangan Suryatati-Ii Sumirat. &rdquo;Video itu disebarkan secara massif ke semua HP pemilih di Bengkulu Selatan, melalui WA dan Facebook. Dan juga massif disebarkan di TPS secara terencana dan sistematis,&rdquo; tandas Zetriansyah. Kedua, lanjut Zetriansyah, dengan penyebaran berita hoaks melalui akun-akun FB dan Whatsapp hanya 9 jam sebelum pemilihan. Banyak masyarakat yang terpengaruh dengan video rekayasa penangkapan itu sehingga banyak pemilih yang tidak jadi memilih 02 atau golput. &rdquo;Ada yang pindah ke Pasangan Calon lain,&rdquo; kata Zetriansyah. Dia mengatakan siap membuktikan di depan hakim MK bahwa telah terjadi kejahatan besar baru dalam Pilkada ulang Bengkulu Selatan. Zetriansyah menegaskan, tindakan rekayasa penangkapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) adalah&nbsp; delik baru yang sangat keji dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia. Karenanya kasus ini tidak bisa diabaikan begitu saja. &rdquo;Rekayasa penangkapan yang dialami Paslon 02 bisa terjadi pada setiap Calon pejabat publik termasuk Calon Hakim Konstitusi. Sementara esok paginya Komisi III DPR RI terjadwal melakukan pengambilan Keputusan pemilihan Calon Hakin Mahkamah Konstitusi, kemungkinan yang bersangkutan pasti tidak akan terpilih,&rdquo; papar Zetriansyah. &rdquo;Mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi setelah menjadi perbincangan publik akibat rekayasa yang diviralkan secara massif,&rdquo; sambung dia. &rdquo;Untuk itu penting bagi Mahkamah untuk membuat Putusan yang seadil-adilnya terhadap delik baru ini, agar tidak menjadi contoh bagi pihak lain," kata Zetriansyah.

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Suryatati dan Ii Sumirat Mersyah resmi mendaftarkan gugatan sengketa hasil PSU ke MK

Resmi Gugat Hasil PSU Bengkulu Selatan ke MK, Inilah Pokok-Pokok Permohonan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/WhatsApp-Image-2025-04-26-at-084244-3438094244.jpg" alt="Massa antarkan kelengkapan berkas laporan dugaan kecurangan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke Bawaslu Bengkulu Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Massa antarkan kelengkapan berkas laporan dugaan kecurangan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke Bawaslu Bengkulu Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Massa mengantarkan kelengkapan berkas laporan dugaan kecurangan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bengkulu Selatan yang digelar 19 April. Massa juga menuntut keadilan atas peristiwa persekusi dan penangkapan ilegal terhadap calon wakil bupati. &rdquo;Kami menuntut keadilan atas peristiwa penangkapan yang direkayasa itu. Kami minta Bawaslu menindaklanjuti laporan kami,&rdquo; kata Nedio Yulistio, salah satu tim sukses pasangan calon nomor urut 2 Suryatati-Ii Sumirat. Nedio mengatakan, sejumlah persoalan pada proses PSU bukan hanya dilaporkan ke Bawaslu Bengkulu Selatan, namun juga akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya tidak terima atas peristiwa penangkapan calon wakil bupati dari 02 yakni Ii Sumirat pada malam sebelum pelaksanaan pencoblosan. &rdquo;Jelas penangkapan terhadap calon wakil bupati dari 02 tidak sah. Kami menduga itu rekayasa yang di seting sedemikian rupa secara masif oleh pihak lawan agar tidak memilih Paslon 02. Ini adalah modus baru untuk menurunkan elektabilitas salah satu paslon,&rdquo; ujar Nedio Yulistio. Penangkapan Ii Sumirat lalu diviralkan melalui medsos dan diisukan ke setiap TPS saat pencoblosan. Bahwa calon wakil 02 ditangkap polisi. Salah satunya lewat Facebook. &rdquo;Inilah masyarakat Bengkulu Selatan batan ndak perhatian li La ketangkep La dijemput polisi mbibar malam ndak pencoblosan pagi li ni calon wakil bupati nomer urut 2,&rdquo; tulis akun tersebut. &rdquo;Hal ini kemudian membuat masyarakat percaya calon wakil dari 02 betul-betul sudah ditangkap polisi. Warga pun ragu dan tidak memilih paslon nomor urut 2,&rdquo; ungkap Nedio Yulistio. Nedio mengatakan, viralnya video tersebut mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih Paslon 02. Diduga video tersebut dibuat dan disebarkan serta diviralkan oleh HP yang sama. &rdquo;Peristiwa ini merupakan kecurangan modus baru yang cukup sistematis yang dilakukan pada PSU kepala daerah Bengkulu Selatan. Hal ini persis seperti penangkapan mantan Gubernur Bengkulu oleh KPK saat kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024. Kami melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Bengkulu Selatan,&rdquo; tandas Nedio Yulistio. &rdquo;Dengan penyebaran isu tersebut sehingga masyarakat pun tidak memilih 02 dan bahkan enggan datang ke TPS untuk mencoblos. Hal ini sangat merugikan pihaknya dan merusak proses demokrasi,&rdquo; ucap Nedio Yulistio.

Massa mengantarkan kelengkapan berkas laporan dugaan kecurangan saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bengkulu Selatan ke Bawaslu

Diantar Ratusan Pendukung, Tim Paslon 02 Lengkapi Berkas Kecurangan ke Bawaslu Bengkulu Selatan, PSU Akan Digugat ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/Pemungutan-Suara-Ulang-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-7-1441299774.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti PSU Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024. Hal itu menyusul adanya gugatan kembali terhadap hasil pemungutan suara ulang (PSU) atau coblosan ulang. Juru Bicara MK Pan Mohamad Faiz mengatakan, ada tujuh perkara yang disidangkan pada hari ini. "Akan dimulai pukul 08.00 WIB," ujarnya dalam keterangan. Tujuh perkara yang akan disidangkan tersebut terdiri dari Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemeriksaan perkara akan tetap dilakukan oleh tiga Panel Hakim dengan komposisi yang sama berdasarkan panel yang memeriksa sebelumnya. Yakni Panel I terdiri atas Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah; Panel II terdiri atas Saldi Isra (Ketua Panel), Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani; sementara Panel III terdiri atas Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih. "Panel I memeriksa 4 perkara, Panel II memeriksa 1 perkara, dan Panel III memeriksa 2 perkara," kata Faiz. Dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, masing-masing panel hakim akan mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon. Untuk diketahui, dari tujuh perkara tersebut, pada amar putusan sebelumnya MK memerintahkan KPU di daerah masing-masing untuk melakukan PSU, kecuali untuk perkara PHPU Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, MK memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara. Namun hasil PSU dinilai masih ada kecurangan sehingga digugat kembali oleh pasangan calon yang tidak puas dengan pelaksanaan PSU.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang PHPU Kada 2024 dengan tujuh perkara yang melibatkan beberapa kabupaten di Indonesia.

Coblosan Ulang Pilkada di 7 Daerah Digugat lagi, MK Mulai Sidang Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/Screenshot_20240831-134956-265675210.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada serentak.(Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bakal menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di delapan daerah untuk Pilkada 2024. Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin memastikan, persiapan sudah beres dan siap digelar pada Sabtu (19/4). "Persiapan sudah untuk besok (Sabtu), 8 daerah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita tindak lanjut akan menggelar PSU di seluruh TPS di daerah tersebut," kata Afifuddin di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4). Adapun, delapan daerah yang bakal menggelar PSU yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Afif menjelaskan, delapan daerah tersebut berdasar putusan MK harus menggelar PSU terhitung 60 hari sejak putusan MK dibacakan. Sebagai penyelenggara, Afif memastikan semua hal dibutuhkan sudah siap didistribusikan, "Semua distribusi Insya Allah rata-rata dilaksanakan besok, (tapi) ada yang dimulai hari ini, daerah-daerah yang jauh seperti Kutai itu ada yang dimulai hari ini (18/4), selebihnya banyak yang dilaksanakan besok distribusi ke TPS," ujar Afif. Afif meminta, kepada seluruh jajarannya di delapan daerah tersebut untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) setempat, utamanya daerah yang rawan bencana alam untuk diperhatikan khusus agar PSU berjalan lancar. "Terutama berkaitan dengan beberapa daerah yang prediksi potensi ada bencana dan lain-lain kami sarankan teman-teman untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan antisipasi situasi tersebut," tegas Afif. Total ada ada 8.763 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan melaksanakan PSU di 8 daerah tersebut pada 19 April 2025. 1. Kabupaten Serang Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking&nbsp;sebanyak 2.355 buah. 2. Kota Banjarbaru Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking sebanyak 403 buah.&nbsp;Proses pendistribusian langsung ke TPS direncanakan tanggal 18 April 2025. 3. Kabupaten Pasaman Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking&nbsp;sebanyak 605 buah. 4. Kabupaten Tasikmalaya Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking&nbsp;sebanyak 2.847 buah.&nbsp;Proses pendistribusian langsung ke TPS direncanakan tanggal 18 April 2025 5. Kabupaten Empat Lawang Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking&nbsp;sebanyak 531 buah. 6. Kabupaten Kutai Kartanegara Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking&nbsp;sebanyak 1.447 buah.&nbsp;Proses pendistribusian langsung ke TPS direncanakan tanggal 17-18 April&nbsp;2025. 7. Kabupaten Gorontalo Utara Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking&nbsp;sebanyak 245 buah. 8. Kabupaten Bengkulu Selatan Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking&nbsp;sebanyak 330 buah.&nbsp;Proses pendistribusian langsung ke TPS direncanakan tanggal 18 April 2025.

KPU RI menggelar PSU di 8 daerah pada 19 April, memastikan logistik siap dan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psu

Berita Terkini