<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/purnawan-andra-4275733313.png" alt="Purnawan Andra" width="100%">
<figcaption>Purnawan Andra</figcaption>
</figure> DI&nbsp;masa pemilu ini, berbagai macam foto dan baliho kampanye para politikus menyerbu ruang publik. Semua muncul dalam volume dan kuantitas yang superlatif. Tidak hanya di sepanjang jalan protokol dan perkampungan, di kongres atau rapat politik, tapi juga saat peringatan hari besar nasional dan agama hingga area pengungsian korban bencana. Semua berusaha memunculkan kesan yang sama dengan menggunakan jargon persuasif dan mengedepankan citra. Saat ini kita hidup di suatu era di mana kultur visual menjadi kebutuhan setiap orang. Keberadaannya dianggap paling mampu menjelaskan berbagai peristiwa tentang eksistensi seseorang, salah satunya lewat foto. Foto dapat digunakan untuk mengonstruksi atau mendeskripsikan identitas individu maupun kelompok sosial. Seseorang dapat dilihat sebagai anggota sebuah kelompok sosial dari apa yang terlihat di foto. Kamera memosisikan setiap individu dalam kode relasi sosial. Sebab, secara anatomi sosial, individu merupakan anggota kelompok sosial tertentu. Individu dipandang sebagai sosok yang representatif (dari kelompok, profesi, kelas sosial) dan tokoh-tokoh yang &rdquo;tetap&rdquo; di tengah serangkaian kode-kode sosial yang kompleks (Nurochim, 2006). Narsis Kita berada di zaman narsisisme yang mensyaratkan kecintaan pada diri sendiri. Sam Vaknin (2006) menyebut konsep narsisisme lebih mencintai bayangan diri sendiri. Meski normal dan sehat, yang terjadi pada seseorang yang narsis adalah ia mencintai citra diri yang ditangkap oleh orang lain. Orang yang jatuh cinta pada bayangan tidak mampu mencintai sesamanya, juga dirinya sendiri. Ia bersikap arogan, tapi di balik sikap itu, ia justru mengalami krisis percaya diri. Untuk terus eksis, seorang narsis tergantung pada narcissistic supply, yaitu pandangan orang-orang di sekitarnya yang menampilkan ilusi bahwa ia seseorang yang penting, unik, dan istimewa. Dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2006), pengidap narsis biasanya merasa dirinya sangat penting dan ingin sekali dikenal orang lain karena kelebihannya, sangat yakin dengan keistimewaan dan keunikan dirinya sendiri, serta selalu ingin dipuji dan diperhatikan. Karena yang dipikirkan hanya diri sendiri, mereka kurang sensitif terhadap orang lain. Tampilan para politikus ini berpijak pada misi utama untuk menonjolkan citra diri seorang tokoh serta penjejalan sosoknya ke dalam memori masyarakat luas. Mereka itu politisi yang merasa bahwa kerap kali kualitas tampang seorang tokoh jauh lebih menentukan kemenangannya ketimbang kualitas faktor-faktor lainnya. Melampaui Realitas Pola komunikasi politik yang dibangun lewat baliho-baliho itu sangat jelas menggambarkan dunia politik yang masih belum beranjak dari mekanisme personal. Dalam konteks ini, citra pribadi seorang tokoh lebih dipentingkan ketimbang visi dan programnya. Keharusan ini menimbulkan ulah artifisial agar ada estetisasi dan pembentukan makna dalam citra dirinya. Padahal, karena serba berlebihan, citra yang terbentuk jauh melampaui realitas sebenarnya. Seturut Goenawan Mohamad (2019), citra yang kemudian hadir dalam foto di baliho itu sebenarnya hanya memperpanjang umur sebuah ilusi. Dalam foto, kamera seakan merekam &rdquo;kenyataan&rdquo; dan bukan &rdquo;realitas&rdquo;. Kita menganggapnya sebagai potret diri. Padahal, kita, dengan memilih angle dan cahaya dan pilihan saat yang baik, sebenarnya hendak mengubah &rdquo;kenyataan&rdquo;. Atau bahkan membuat kenyataan baru. Ulah artifisial itu tampak dalam mimik muka yang tersenyum, pose dan gestur tubuh, pengenaan kostum dengan segala aksesorinya, hingga penataan latar belakangnya. Sekian faktor itu digarap dengan antusias meski menelan dana besar. Hasrat untuk bisa memperoleh gambar menarik dan pantas dipasang di tepi jalan atau tempat umum lainnya. Lebih lanjut dikatakan, berfoto di sini bukan sekadar mereproduksi kenyataan, tapi juga membikin metamorfosis karena yang kita kehendaki bukan diri kita, yang kita kehendaki &rdquo;representasi&rdquo; atau &rdquo;wakil&rdquo; diri. Kita tak lagi sekadar &rdquo;ada&rdquo;, tapi &rdquo;punya&rdquo;, dan kemudian &rdquo;tampil&rdquo;. Tampil dengan wajah yang diatur, wajah yang diformat, karena seperti lazimnya, identitas dikemas dari kekurangan. Foto diri menjadi pertaruhan martabat dan kualitas diri yang sarat dengan pamrih politisasi dan hasrat profan. Dan kini, penghadiran baliho foto diri hadir dalam berbagai aspek kehidupan serta tidak mengenal ruang dan waktu. Para politikus tiba-tiba hadir untuk menciptakan kesan menjadi bagian sesuatu yang telah dicapai atau sesuatu yang akan diciptakan. Semua itu demi penciptaan visual yang artifisial demi pamrih diri dan banalitas citra politis yang nirmakna. Kinerja Barangkali politisi memang harus narsis dan harus eksis menggunakan segala momentum politik. Tapi, strategi komunikasi visual semacam itu seharusnya juga menjalin komunikasi dua arah&nbsp;(reciprocal communication) dan public relations. Hal ini untuk menampung feedback dari publik dan untuk membangun hubungan dengan konstituen dengan cara memperlihatkan perhatian atau menunjukkan kinerja nyata dengan kebijakan dan kerja politik yang nyata. Jika semangat narsisisme masih menyelimuti sanubari politisi, hal itu mengindikasikan masih belum matangnya perilaku politik bangsa kita. Dengannya, masih jauh langkah untuk membangun sistem politik yang demokratis dan terstruktur. Semua ornamen kampanye itu hanya mencerminkan semiotika yang miskin kreativitas, instan, bahkan menjadi sampah visual yang membuat tata ruang kota penuh dengan teror okuler. Pemilu pun tidak akan mampu menghasilkan wakil rakyat yang mumpuni. Maka, kekhawatiran bahwa lembaga legislatif tidak akan pernah serius memperjuangkan kepentingan dan nasib rakyat seperti kampanyenya bukanlah sebuah fatamorgana. Rakyat membutuhkan wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang senantiasa mengedepankan komitmen dan loyalitas pada kepentingan rakyat. Bukan wakil rakyat atau pemimpin bangsa karbitan dan instan, berpikiran pragmatis, serta suka bersolek atawa narsis!&nbsp;(*) <hr /> *) Purnawan Andra, among Budaya Ahli Pertama pada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek

Saat ini kita hidup di suatu era di mana kultur visual menjadi kebutuhan setiap orang. Keberadaannya dianggap paling mampu menjelaskan.

Narsisisme Politik Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PURNAWAN-ANDRA-copy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PRESIDEN Jokowi terkesan sedang memainkan politik simbol dalam konteks kekuasaan yang sedang hangat untuk bersiap menghadapi pemilihan umum presiden. Yakni saat dia dalam acara Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (26/11/2022) lalu menyebut beberapa ciri presiden yang baik di masa mendatang. Yaitu yang tidak sering berada di istana yang dingin dan nyaman, kerap turun menemui masyarakat, wajahnya berkerut, dan berambut putih karena memikirkan kondisi rakyatnya.  Ungkapan tersebut beroleh beragam respons dari khalayak. Jokowi dianggap meng-endorse satu figur yang selama ini memang kerap disebut, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.  Peradaban  Dalam sejarah, rambut memang merupakan elemen penting dalam peradaban. Anthony Reid (dalam Yudhistira, 2007) menjelaskan bahwa rambut adalah simbol, lambang, dan petunjuk diri yang sangat menentukan. Mencintai rambut sama dengan mencintai kepala, bagian yang disucikan masyarakat Asia Tenggara kuno. Rambut juga menjadi penanda irisan kepentingan agama dan politik nasionalisme. Diponegoro memerintahkan pengikutnya memotong rambut mereka untuk membedakan dengan para kolaborator Belanda.  Saat zaman kolonial, penyejajaran diri sebagai bangsa terjajah dilakukan dengan meniru gaya hidup bangsa Barat, simbol kemodernan saat itu: berambut pendek dan klimis, berjas, bersepatu, berbahasa Belanda dalam keseharian, dan makan di restoran atau menonton film di bioskop. Zaman Soekarno, potongan rambut pendek dan memakai kopiah (peci), selain tanda kedekatan dengan masyarakat kelas bawah, juga menjadi bagian dari kebudayaan Islam dan simbol nasionalisme (Yudhistira, 2007). Dan kini, rambut putih disebut sebagai simbol pemimpin yang bekerja keras dan selalu memikirkan rakyatnya.  Rif’an (2014) menjelaskan, simbol adalah konstruksi logika yang maknanya disepakati bersama. Ia tidak memiliki daya kekuatan yang riil, tapi punya energi pemaknaan dan pemahaman yang jelas. Daya informasi dan pengetahuan yang abstrak, yang bisa dimanfaatkan untuk mengubah pandangan suatu kelompok masyarakat.  Dalam sejarah politik bangsa, para pemimpin kerap memproduksi simbol sebagai modal untuk menggerakkan masyarakatnya. Soekarno adalah pemimpin besar revolusi yang dandy, Soeharto bapak pembangunan, Gus Dur pelopor toleransi, hingga Jokowi yang dikenal kerap blusukan menemui masyarakat.  Simbol-simbol itu dibangun dengan desain dan tujuan yang serius dan tidak sembarangan. Ia memiliki dasar filosofis, historis, dan tentu saja politis sebagai kolase gagasan dan arah strategi perjuangan, makna kekuasaan, dan identitas kolektif. Seperti dengan simbol ”pro-wong cilik”, kepemimpinan Jokowi mengesankan dirinya mengurus rakyat dengan menyapa, memperhatikan, dan mengangkat harkat martabat rakyat kecil.  Identifikasi  Maka, apa yang disampaikan Jokowi tentang ”pemimpin berambut putih yang memikirkan rakyat” bisa dibaca sebagai wujud politik identifikasi, yang berupaya menarik simpati dan dukungan publik atau basis komunitas ideologis sekaligus sebagai bentuk manipulasi kesadaran simbolis untuk meraih dukungan riil dalam pemungutan suara nanti.  Apa yang dilakukan Jokowi, menurut Mosco (1996), merupakan bentuk komodifikasi dengan terjadinya proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar politik. Dalam konteks itu, politisi merupakan sebuah komoditas yang dirancang sedemikian rupa sebagaimana produk yang mempunyai nilai ekonomi.  Ini karena proses politik membutuhkan kampanye yang harus dilakukan maksimal untuk memunculkan persepsi sesuai kepentingan. Atas dasar pertimbangan itulah, komodifikasi terjadi dalam proses konstruksi konten atau isi kampanye/propaganda/endorse. Di sisi lain, komodifikasi ini dilakukan karena masyarakat juga menginginkan politisi yang ”memiliki kedekatan” dengan nilai-nilai sosial, budaya, ideologi, bahkan agama pemilih (Suyatno, 2018). Dan rambut putih berkelindan dengan seluruh makna itu.  Sebagai simbol, rambut putih termasuk alat yang efektif dalam membentuk dan memengaruhi gagasan politik. Ia mengandung pesan yang mudah dipahami publik yang awam sekalipun. Karena menarik perhatian, ia bisa mendatangkan magnet yang lebih kuat. Yang belum tahu akan tertarik. Dengan rambut putih orang dengan mudah mengingat menilai dan menyimpulkan siapa dan apa yang dimaksud. Ia dapat menjadi media efektif untuk menciptakan disparitas antara satu kandidat dan calon lainnya. Rambut putih bisa menjadi simbol yang mempersatukan.  Dengannya, apa yang disampaikan Jokowi menjelaskan sebuah sistem komunikasi politik dengan melakukan konstruksi makna simbol dan atribut. Yang pada dasarnya semua itu merupakan realitas integral dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai kekuatan dan nilai ekonomi dalam pasar politik.  Tapi, bagaimanapun juga, politik pada dasarnya berperan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Dan hal ini muncul dari perilaku, karakter, dan kinerja pemimpin dalam menjalankan laku politik berbasis etik dan mampu menunjukkan kapabilitas dan komitmen sosialnya. Dengannya, rakyat akan menilai positif.  Penilaian ini juga karena rakyat kini makin cerdas dan rasional memilih pemimpinnya. Mereka cenderung memilih pemimpin yang memiliki otentisitas, bukan pemimpin yang dikarbit oleh kepentingan sektoral kaum oligarki dan partai politik. Pemimpin otentik adalah pemimpin yang memiliki visi kebudayaan dan ideologis, di mana etika dan etos jadi basis aktualisasi mengatur/mengelola negara. Etika berkaitan dengan moralitas, norma, dan hukum, di mana keadaban, integritas, dan komitmen diutamakan dan dipertaruhkan. Kebenaran, kebaikan (kemaslahatan), dan kepantasan menjadi kunci dalam menjalani peran politik dan sosial. Keteladanan pun jadi mahkota, jauh dari interes pribadi. Adapun etos kerja berelasi dengan kemampuan secara intelektual, teknis, dan manajerial demi melahirkan hasil penyelenggaraan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk publik (Tranggono, 2022).  Rakyat sudah jenuh terlalu lama menjadi korban kepentingan kekuasaan para pemimpin yang kerap hanya berorientasi pragmatis, bukan ideologi kebangsaan. Ini karena mereka hanya produk komodifikasi politik yang membabi buta demi citra diri dan kelompok.  Rakyat butuh pemimpin otentik yang kinerjanya terbukti semata demi mewujudkan kehidupan demokratis dan kesejahteraan bangsa. Karena banyak orang di sekitar kita yang kerut wajahnya makin tampak dan putih rambutnya makin banyak disebabkan oleh kondisi kehidupan yang terasa makin sulit dan menekan. (*)  <hr />  *) PURNAWAN ANDRA, Bekerja di Direktorat Pengembangan &amp; Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek

Komodifikasi Politik atas Rambut Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PURNAWAN-ANDRA-copy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TRAGEDI terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Sebanyak 448 orang menjadi korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Terdiri atas 302 orang luka ringan, 21 orang luka berat, dan 125 orang meninggal dunia. Kejadian nahas pada Sabtu (1/10/2022) malam itu meletus pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Peristiwa tersebut tentu saja membuat kita prihatin karena olahraga terpopuler di dunia ini tidak seharga dengan hilangnya nyawa.  Sepak bola bukan hanya aktivitas 22 orang memainkan bola di lapangan seukuran maksimal 75 x 110 meter untuk mencetak gol dan mengalahkan lawan. Ia tak semata teknik kaki memainkan bola, taktik jitu, kuatnya pressing, ataupun pertahanan rapat. Lebih dari itu, sepak bola adalah refleksi tentang semangat juang, kerja keras, dan sportivitas sebagai refleksi kemanusiaan. <h3>Peradaban</h3> ”Sepak bola” sebagai olahraga sudah tercatat sebagai bagian dari peradaban sejak lama. Ia bukan semata olah tubuh, tapi juga merupakan elemen kebudayaan. Suku Aztec di Amerika Tengah telah mengenal kegiatan seperti ”sepak bola” yang diadakan di ruang terbuka kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, bencana akan menimpa mereka (Agus Aris Munandar, 2010).  Seiring perkembangan zaman, olahraga masuk dalam pranata estetik, rekreasi, dan somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmani, pengisi waktu luang atau hiburan yang tidak terukur. Olahraga juga bisa menuntut adanya target-target terukur serta tingkat pencapaian yang kita sebut sebagai kemenangan atau kekalahan dalam lomba atau pertandingan (Koentjaraningrat, 1980).  Di negeri ini, sepak bola adalah olahraga yang disukai banyak orang. Ia bagai sebuah repertoar, pentas, dan tontonan bagi semua orang. Mulai orang kaya hingga warga biasa, dari buruh bangunan hingga pensiunan, semua menggilai sepak bola. Di poskamling hingga kafe glamor, semua orang mendiskusikan, menganalisis, hingga meramalkan siapa bakal menang atau kalah. Bola mengikat manusia dalam emosi yang sama, bukan hanya persatuan di lokal atau negara, tapi juga kesatuan yang global dan mendunia.  Dengan potensinya, sepak bola tak luput dari infiltrasi kepentingan logika terstruktur masyarakat budaya populer. Sepak bola dikomodifikasi menjadi industri, mulai fesyen, entertainment, ekonomi bisnis, hingga politik dan menjadi suatu bentuk ”agama” baru –sesuatu yang tadinya terasa begitu jauh dari khitahnya sebagai suatu bentuk olahraga.  Pemilik klub atau pimpinan organisasi sepak bola, misalnya, tidak hanya karena kecintaan kepada sepak bola, tapi juga merupakan langkah bisnis dan politis bagi seseorang. Sebut saja nama-nama seperti Silvio Berlusconi (mantan presiden dan pemilik klub AC Milan juga perdana menteri Italia), Roman Abramovich (Chelsea), hingga Kaesang Pangarep dan Erick Thohir (Persis Solo) adalah pebisnis, pemilik jaringan media, atau orang kaya yang ingin menguatkan modal kapital dan sosialnya melalui sepak bola.  Sepak bola menjadi gaya hidup ketika jadwal menonton pertandingan mampu mengubah seluruh jadwal aktivitas rutin keseharian seseorang. Siaran (langsung) pertandingan sepak bola disiarkan di waktu utama atau prime time (malam hari di akhir pekan misalnya) demi mengakomodasi kepentingan pemegang hak siar. Menonton pertandingan liga diatasnamakan nasionalisme meskipun mengadopsi ide-ide ”tradisional”: menonton bersama, komunalitas, dan stabilitas komunitas.  Para suporter menonton sepak bola sebagai ritual, lengkap dengan riasan wajah, bendera, maskot, dan nyanyian sakral berupa yel-yel, sorakan para suporter ketika tim mereka bertanding. Penonton berubah menjadi semacam kor jemaat yang terhipnotis dalam pemujaan. <h3>Primitif</h3> Seturut Rohman (2010) yang menyitir kajian Levi-Strauss, gambaran itu memperlihatkan bagaimana implementasi ritus purba mendapatkan bentuk modern dalam struktur masyarakat pop. Pola-pola berpikir, kehendak, dan tindakan yang diekspresikan para penonton, suporter sepak bola melalui gambar simbolis, tato di wajah, dan ritus-ritus tertentu itu merefleksikan bahwa sebetulnya struktur dasar masyarakat kita tidak berbeda jauh dengan masyarakat tribal dan primitif.  Kita tahu kelompok masyarakat ini dipahami sebagai masyarakat yang berinsting hewani, tak beradab dan tak manusiawi. Orang-orang dalam masyarakat ini bertindak berdasar hasrat diri dan keinginan kelompoknya, tanpa memperhitungkan kepentingan yang jauh lebih besar, masyarakat yang ada di sekelilingnya.  Begitu juga yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Banyak analisis yang sudah disampaikan terkait dengannya. Hal penting yang menjadi catatan adalah penggunaan gas air mata dalam sebuah pertandingan malam hari di sebuah stadion yang dipenuhi penonton melebihi kapasitas. Terlebih, sistem mitigasi di stadion juga tidak optimal, seperti adanya arahan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana, juga petunjuk jalur evakuasi. Padahal, ada kelebihan 4000-an orang penonton (dari kapasitas 38.000 menjadi 42.000-an penonton) dalam pertandingan malam itu.  Hal tersebut menunjukkan buruknya koordinasi dan sistem tata kelola sepak bola antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), panitia pelaksana, dan aparat keamanan. Mereka seharusnya mampu memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai kendali kelancaran, keamanan, dan ketertiban.  Seharusnya semua pihak, mulai para pemain, pelatih, pengelola klub sepak bola, hingga penonton dan pendukung klub sepak bola, menyadari bahwa olahraga ini bukan hanya masalah pemasukan cuan, poin kemenangan, dan kekalahan serta koleksi piala kejuaraan. Sepak bola adalah tekad kuat, semangat bekerja bersama, sportivitas komunal, dan kolektivitas yang mensyaratkan kedewasaan, kebesaran hati, dan refleksi positif bagi setiap hasil pertandingan.  Untuk itu dituntut sebuah keberpihakan pelaku dan stakeholders agar sepak bola tidak menjadi representasi kepentingan personal dan kelompok berlogika primitif demi kemenangan, nama besar, apalagi demi langkah ekonomi, bisnis, dan politik yang diagendakan semata. Dan bukan demi maju dan berkembangnya kualitas sepak bola tanah air, lebih luas lagi, demi humanisme dan keberadaban. (*)  <hr />  *) PURNAWAN ANDRA, Bekerja di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek

Ritus Purba dalam Tragedi Sepak Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/luka_sejarah.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Buku ini dituliskan sebagai sebuah catatan sejarah etnografi dan politik kebudayaan melalui perspektif seni (tari).  ---  SEJARAWAN Fadly Rahman pernah melontarkan pernyataan menggelitik: apa yang membuat masa lalu sering kali menjadi berjarak dari kekinian dan keakanan? Juga, apa yang menjadikan masa lalu dikesankan menjadi sekadar mitos yang menjauhi realitas? Tidak lain dan tidak bukan, ini dihasilkan oleh pembacaan dan pemaknaan masa lalu.  Sudah banyak kajian mengenai kurun waktu 1965 yang meninjau aspek politik, konstelasi kekuasaan global, pertarungan ideologi, hingga kejahatan kemanusiaan. Tapi, buku ini dituliskan sebagai sebuah catatan sejarah etnografi dan politik kebudayaan melalui perspektif seni (tari). Dari aspek-aspek estetis tentangnya, ia membidik suatu fokus yang mencoba mengungkap konstelasi makna yang berkelindan, juga memetakan skema politik negara dalam melangsungkan politik wujud bentuk dan tubuh tari. Tidak hanya secara kultural, tapi juga melalui sistem sosial, ekonomi, militer, hingga politik diplomasi.  Sebelum 1965, kita tahu praktik seni budaya memperoleh ruang lapang sebagai bagian dari representasi tradisi dan identitas kultural bangsa. Namun, ketika Orde Baru berkuasa, negara berupaya lebih jauh untuk mengklaim kepemilikan atas berbagai praktik seni sebagai sebuah komoditas dalam konstruk budaya Indonesia.  Melalui perspektif sejarah dan estetika tari, politik kebudayaan, diskursus feminisme dan studi budaya transnasional, lewat pemikiran Walter Benjamin, Michael Taussig, Edward Said, Foucault, hingga Gayatri Chakravorty Spivak, penulis menjelaskan logika kekerasan kultural yang dilakukan sebagai respons negara terhadap ”ancaman stabilitas yang ditimbulkan”.  Penulis menempatkan pengalaman ekspresi tubuh, estetika simbolik, dan politik seni di masa Orde Baru dan sesudahnya sebagai arena metodologis untuk memikirkan ulang etika kultural dan logika historis yang bertabrakan dengan narasi dan produksi materialisasi sejarah. Semisal pembelajaran ”informal” yang didapat dari dan dilakukannya bersama tubuh-tubuh penari dari sebuah desa yang ”merah”. Darinya, tumbuh kesadaran bahwa tubuh tarinya dibangun sebagai bagian dari konsep nilai estetis dan dogma negara.  Dalam konteks ini, negara mendefinisikan ulang seni agar sesuai dengan kebutuhan ideologis domestik dan rasa pasar budaya global. Tubuh tari dikonfigurasi ulang secara aktif oleh negara dalam proses ”pertukaran kebudayaan” dan pariwisata negara yang membentuk politik identitas. Kategorisasi tari berada dalam pendekatan global yang baru untuk mematerialkan kebudayaan.  Bahkan, dalam bentuk tertentu, tarian keraton Jawa diistimewakan sebagai bahasa yang dilegitimasi sebagai alat pembentukan nilai baru, bahkan menjadi fondasi logika budaya dan pendukung ideologis bagi dominasi elite penguasa Indonesia.  Tarian keraton maupun tradisional menjadi simbol harmoni yang menjadi bahasa diplomatik untuk mempromosikan Indonesia ke negara-negara yang potensial untuk membangun hubungan. Entah politik, pertahanan, maupun perdagangan.  Dengannya, tubuh diartikan melalui lingkungan sosial, ekonomi, dan undang-undang, selain menjadi elemen ekspresif kehidupan kreatif sebagai pribadi, pelestari tradisi, moralitas, dan identitas nasional sekaligus. Tubuh, baik sebagai logika maupun simbolisme, menjadi ladang subur untuk pembentukan identitas dogmatik, tetapi juga menyimpan luka-luka sejarah dan sosial.  Narasi  Meskipun demikian, penulis menjadikan dirinya tidak sebagai korban tragedi 1965 yang tak berdaya. Ia mentransformasikan kenangan luka sosial itu dalam produk-produk kreatif yang mendewasakan dan menguatkan.  Sebagaimana Indonesia dan Kamboja, kedua negara sama-sama mengalami sejarah kekerasan melalui pembunuhan massal dan penghilangan warganya.  Namun, narasi yang ditampilkan kedua negara berbeda. Pemerintah Kamboja berkolaborasi dengan aliansi internasional mereproduksi narasi bahwa mereka adalah korban kekerasan komunisme, tapi mampu bertahan.  Hal ini menjadikannya penting dalam membangun narasi diplomasi maupun pertukaran kebudayaan dalam hubungan internasional. Berkebalikan dengan Indonesia di mana negara terkesan terus menutup rapat dan menjadikan isu tersebut sebagai suatu hal yang tabu dan terlarang.  Dengannya, kita memahami bahwa tari tidak semata merupakan wujud dan bentuk gerak. Tapi juga representasi sistem sosial, lembaga sosial, cermin sosial, moral sosial, eksperimen sosial, dan dokumentasi sosial, yang terbangun melalui tanda-tanda ikonik, estetika indeksikal, maupun logika simbolisnya. Tari adalah ruang pembacaan yang lebih kritikal tentang tubuh, identitas, tradisi, modernitas, dan sejarah Indonesia itu sendiri.  Nietzsche mengatakan kita perlu sikap historis (geschichtlicht) dengan mengingat masa lalu agar bisa bertahan hidup dan merancang masa depan dengan lebih baik. Namun bukan lagi pada tataran praksis mengurai konflik dengan mencari dasar atau rangkaian sebab-akibatnya, tapi pada bagaimana menafsirkan, membayangkan, menciptakan, dan memperlakukannya sebagai episteme (pengetahuan) struktur narasi dan logika kontekstual.  Di satu sisi, barangkali karena berbicara tentang suatu hal yang kompleks, kadang terasa ada bagian yang terasa berat secara pemikiran karena mengawang dan masih konseptual, belum menyentuh suatu hal yang mendasar, riil, dan kontekstual di kondisi sekarang. Pada saat yang sama, hal ini juga bisa menjadi catatan bagi kerja penerjemahan dan editorial yang dilakukan terhadap naskah buku ini.  Bagaimanapun, buku ini menjadi sebuah medan pertarungan melawan amnesia terhadap peristiwa tragedi kemanusiaan yang tak mudah dilupakan, namun terus saja membekas bagi para korbannya. Ia patut didukung sebagai sebuah usaha menyajikan makna penting seni (tari) yang dapat menjadi wahana menuju rekonsiliasi. Sekaligus menciptakan kedamaian dari sejarah konflik sosial politik yang berpotensi menghancurkan kehidupan bersama bangsa –sesuatu yang rupanya masih menjadi problem bersama hingga kini. (*)  --- <ul> 	<li>Judul: Menari di Atas Kuburan Massal: Rekonstruksi Budaya Indonesia Pascagenosida (Terjemahan dari The Dance that Makes You Vanish: Cultural Reconstruction in Post-Genocide Indonesia)</li> 	<li>Penulis: Rachmi Diyah Larasati</li> 	<li>Penerjemah: Zuhdi Sang dan Bosman Batubara</li> 	<li>Penerbit: INSIST Press</li> 	<li>Cetakan: Pertama, Mei 2022</li> 	<li>Tebal: xx + 249 halaman</li> 	<li>ISBN: 978-623-6179-12-3</li> </ul> *) PURNAWAN ANDRA, Pamong budaya ahli pertama pada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek  &nbsp;

Luka Sejarah dan Sosial Tubuh Tari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/purnawan-andra.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MEGAWATI bercanda melontarkan humor politik yang membuat Joko Widodo, Puan Maharani, dan para pendengarnya tertawa pada Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta (21/6). Dalam gurauannya, Megawati menyebut ciri fisik orang Papua, juga kehidupan rakyat kecil tukang bakso, sebagai lontaran.  Secara konvensional, hal ini tidak etis disampaikan di ruang publik. Terlebih dengan kedudukannya sebagai tokoh politik di negara multikultural yang memiliki pengalaman panjang mengenai isu SARA yang kerap konfliktual. Meski dilanjutkan penjelasan konteks guyonannya, ungkapan tersebut telah memancing respons masyarakat.  Kita tahu, di zaman media sosial ini, guyonan yang disampaikan bisa jadi rentan untuk diekspos sehingga direspons, dikomentari, hingga diviralkan, bahkan jadi perdebatan publik. Di negara ini, gurauan memang bisa menjadi pedang bermata dua: mampu mengalahkan lawan atau justru balik mengancam.  Sebagai bagian dari kehidupan manusia, humor memang telah ada selama berabad-abad. Khoirul Maqin (2019) mengutip McGraw &amp; Warner (2014) menyebut, ’’Plato dan Aristoteles merenungkan makna komedi sambil meletakkan dasar-dasar filsafat Barat. Darwin mencari benih tawa dalam tangisan gembira simpanse yang menggelitik. Freud mencari motivasi yang mendasari lelucon di celah alam bawah sadar kita.’’  Sebagai respons instingtif manusia, humor lebih dari sekadar tarikan fisiologis otot wajah dalam tawa. Seiring perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan kini media yang terus mereproduksi makna guyonan, humor berkelindan dengan filsafat, medis, psikologis, hingga politik.  Humor dapat digunakan dalam berbagai cara dan untuk berbagai tujuan, yang bahkan mungkin bertentangan, bergantung tujuan seseorang. Seperti komedi yang mengolok-olok tubuh atau kedunguan disengaja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Hobbes yang menyebut bahwa humor jadi mengolok-olok yang lemah dan menonjolkan superioritas (Maqin, 2019).  Humor semacam ini muncul dari preferensi masyarakat yang dipengaruhi latar sosial-politik, kondisi geografis, serta selera personal/komunal. Dan selera, bagaimanapun juga, bukanlah satu hal yang kebetulan.  Nurrochman (2018) menyitir pandangan Bourdieu, selera estetis pada dasarnya merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dalam ruang sejarah yang konkret. Apa yang menurut orang pantas dibaca, dilihat, atau diapresiasi tidak semata merujuk pada rasionalitas murni alias tanpa kepentingan. Selera dibentuk oleh latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, dan kesadaran sosial seseorang.  Lebih lanjut dikatakan, di masyarakat yang tingkat melek pendidikannya rendah, ditambah tingkat kesejahteraan ekonominya buruk, jenis komedi yang berkembang pun umumnya tidak variatif alias sewarna.  Model lawakan slapstick yang tidak butuh banyak berpikir untuk bisa tertawa kemudian menjadi primadona. Saling dorong hingga jatuh, melumuri wajah dengan tepung, menggunakan kondisi tubuh, logat atau dialek sebagai bahan yang lucu, pantas ditertawakan dan menghibur. Hal inilah yang terjadi dalam konteks Indonesia.  Kontraproduktif  Politik juga memengaruhi selera humor kita. Tertawa bisa lepas, asal bersama orang yang sepihak. Tidak masalah tentang apa guyonannya. Sebaliknya, tawa juga bisa dilarang, karena harus melihat tertawa tentang apa serta dengan siapa.  Betapa banyak banyolan dilontarkan yang lalu memicu permasalahan. Humor yang disampaikan dalam kelompok, tapi karena ditempatkan dalam konteks momen politik dan disampaikan oleh seorang tokoh publik, efeknya jadi kontraproduktif. Hilang lucunya, tinggal tersinggungnya, yang lalu jadi viral dan berefek ke mana-mana.  Orang Papua, tukang bakso, dan sebelumnya ada kadrun, kampret, cebong, asing aseng, dan lainnya membuktikan ’’kreativitas” kata-kata yang lahir dari pikiran kaprah, yang bawah sadarnya terbiasa menempelkan stigma lucu sesinis mungkin (Budijanto, 2022). Padahal, seperti yang dicuitkan komedian Arie Kriting dalam akun Twitter-nya, sebenarnya ’’Apa salahnya dengan orang Papua? Dan apa salahnya menjadi tukang bakso?’’  Agnes Setyowati (2022) menyebut, beberapa tokoh memang menggunakan humor untuk meraih simpati publik dalam kontestasi politik, seperti komedian Volodymyr Zelensky yang kini menjabat presiden Ukraina dan Marcus Tullius Cicero, seorang politikus dan konsul Romawi Kuno (setara presiden) yang sering memenangkan perkara politik dengan menggunakan humor. Menurut Cicero, humor secara potensial mampu meruntuhkan batas antara seorang orator dan komedian, dan jika digunakan dengan kadar yang tepat dan bijak di hadapan publik, humor bisa memenangkan kuasa sosial hingga politik.  Tapi, perlu diingat bahwa tiap jenis humor membawa implikasi berbeda terhadap proses komunikasi. Karena itulah, politisi mesti berhati-hati menyesuaikan gaya humor dengan maksud yang ingin disampaikannya. Pilihan yang keliru bukan hanya membuatnya tidak lucu, tapi juga membuatnya mendapat penolakan. Pilihan keliru juga akan membuat pesan politik yang diinjeksi dalam humor menjadi tidak sampai (Petuguran, 2019).  Humor politik, alih-alih menciptakan polemik dalam masyarakat dengan efek leluconnya, seharusnya mampu menghasilkan efek positif berupa pemikiran intelektual yang melihat dan mengevaluasi sumber-sumber politik. Karena sesungguhnya salah satu tujuan utama dari komedi adalah menerangi cara kita hidup secara politis dan untuk mengkritisi bagaimana dunia ini dijalankan.  Seorang politikus yang hendak melontarkan guyonan semestinya tidak hanya mumpuni dalam menciptakan, mengadaptasi, mengumpulkan, dan menyampaikan humor, juga paham teori-teori humor dari perspektif psikologi, sosiologi, antropologi, taksonomi, sampai politik. Humor itu serius karena ia juga mengandung proses penciptaan karya, pesan moral yang ingin disampaikan, dan kedudukannya yang sejajar dengan seni (sastra dan teater) (Tri Agus Susanto, 2020). Hal ini memproyeksikan kepekaan, kedewasaan, dan kecerdasan politik seseorang.  Maka, penting kiranya politisi bisa menjadi sosok yang mampu memanfaatkan kesadaran pemahaman akan esensi dan visibilitas humor menjadi sebuah pola komunikasi yang mencerdaskan dan menguatkan. Bukan menggunakan humor demi humor itu sendiri, yang kerap slapstick, banal, dan tidak mencerdaskan. Sebab, mereka bukanlah komedian. Komika yang memancing tawa pendengarnya saat open mic. Tapi, tugas mereka adalah membuat rakyatnya tertawa bahagia dengan kebijakan publik yang kontekstual, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan. (*)  *) PURNAWAN ANDRA, Alumnus MIT (Malaysia-Indonesia-Thailand) Exchange Program pada School of Social Science Universiti Sains Malaysia

Humor, Politik, dan Interaksi Sosial Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/purnawan-andra.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HAJAT komunal ”mudik Lebaran” sudah berlalu. Masyarakat kota yang mayoritas berasal dari desa telah kembali ke kampung halaman untuk bertemu sanak keluarga, saling bermaafan, dan melepas rindu. Momen yang dua tahun sebelumnya diidamkan, tapi tak terwujud karena pandemi, kini menjadi kenyataan. Maka, semua bergembira, menghabiskan waktu bersama, atau berwisata ke tempat-tempat indah yang memang banyak terdapat di desa itu akhirnya terwujud.  Desa memang selalu identik dengan gambaran indah lanskap alam dan kualitas hidup hubungan antarmanusianya. Desa adalah imaji yang dirindukan kaum urban: pemandangan cantik, udara bersih segar, dan tempat berlibur yang melega-lenakan. Dibandingkan dengan kota yang begitu sibuk, riuh, penuh polusi, desa adalah antonim dari kondisi tersebut.  Terlebih dalam konteks Lebaran, gambaran suasana desa itu banyak bermunculan di berbagai platform media sosial. Hal itu terjadi karena orang mempunyai kesadaran dokumentatif, mengabadikan berbagai peristiwa yang dialami. Peristiwa yang tak setiap saat terjadi tak hendak dilewatkan dan hanya tersimpan dalam ingatan. Mulai dari menikah, meninggal, sampai yang remeh-temeh seperti mengunggah menu makan sebelum disantap.  Foto menjadi bagian dari nostalgia dalam konteks biografis. Banyak orang mengunggah foto bermacam lokasi dan kegiatan (tidak hanya berlebaran) di desa. Mulai para selebgram yang mempunyai banyak pengikut hingga politikus yang bersafari di desa kala Lebaran. <h3>Kenyataan</h3> Namun, sebenarnya unggahan tentang desa tersebut tidak pernah mampu menghadirkan desa secara utuh. Foto memang merekam sudut desa yang asri, aktivitas keseharian penduduk atau produk kuliner yang khas: gambaran yang memenuhi benak orang-orang yang kemudian ingin pergi ke desa.  Tapi, foto tidak pernah mampu mencatat kenyataan ketika tanah adat direbut korporasi, rendahnya harga jual hasil pertanian, hingga kebutuhan hidup yang mencekik sehingga sawah dan tanah harus dijual. Sementara banyak rencana pembangunan yang disusun: jalan tol, waduk, hingga perumahan, vila, hotel, dan kafe mengubah wajah desa. Gegar budaya yang dialami penduduk desa tak tergambar dalam kamera telepon pintar. Desa hadir secara artifisial dalam foto, berbeda makna dalam bentuk, jarak, dan waktu.  Orang yang ke desa lebih memilih memfoto/berfoto daripada menyadari permasalahan di balik kenyataan. John Berger (dalam Mawardi, 2009) menyatakan bahwa setiap foto menyajikan pesan menyangkut peristiwa yang dipotret dan terkait diskontinuitas. Dengannya, pemaknaan atas foto berada dalam arti kemenduaan. Relasi foto dan makna menjadi makin bias ketika diletakkan dalam konteks kondisi sosial desa yang sesungguhnya, problematis.  Ratusan foto selebgram tentang Pulau Komodo, misalnya, hampir tidak ada yang mengisahkan betapa terancamnya lingkungan dan nilai lokalitas di sana akibat rencana pembangunan kawasan wisata superpremium. Cara penggambaran desa oleh para selebgram dan penerimaan pengikut mereka akhirnya menciptakan sebuah glorifikasi yang menyesatkan: bahwa desa secara harfiah dimaknai sebagai tempat nan indah, penuh suasana hijau, dan menenangkan jiwa belaka (Cahyadi, 2021). <h3>Pembangunan</h3> Hal itu terjadi karena selama ini identitas desa telah tergadai oleh motivasi pengembangan prototipe konsumerisme sebagai bagian dari representasi gaya pembangunan modern. Keberhasilan desa dilihat dari infrastrukturnya. Orang desa (ndeso) adalah orang yang ”dipaksa” iri terhadap kota. Gaya hidup kota mengambil alih gaya hidup orang desa. Kecenderungan kuat modernisme menjadi bagian dari infiltrasi kognitif agar orang desa juga patuh pada gaya hidup kekinian. Maka, identitas desa justru tidak lagi dipandang secara bijaksana/wisdom (Mahpur, 2008). Hal ini berarti sebuah khilangan yang tak tergantikan.  Logika ini terjadi karena stereotipe yang telah ada dan diberikan sejak Orde Baru sampai pasar kontemporer saat ini: bahwa desa identik dengan kuno dan lama oleh karenanya tertinggal, katrok, atau bahkan sebagai liyan (other). Konsep liyan selama ini secara laten dipakai untuk membangun sebuah struktur hierarki budaya dominan-marginal, modern-etnik, dan global-lokal.  Jelas, hal ini bukan pandangan yang egaliter, tapi hanya ingin mengukuhkan superioritas yang dominan-modern-global atas yang marginal-etnik-lokal. Yang terakhir dihadirkan sebagai bentuk ekspresi eksotisme komunalitas yang lokal, sekaligus partikular, sebagai kontras dari rasionalitas modernitas global.  Itu sebabnya, kerap kita lihat para politikus memperlihatkan dirinya beraktivitas di desa, seperti menikmati pemandangan, berwudu di pancuran, atau memanen bahkan menanam padi di bawah ancaman petir kala hujan. Semua itu kerap diberlangsungkan ”dalam rangka” dan ”atas nama” semisal peringatan Hari Tani, panen raya, atau pencanangan desa wisata.  Terlebih di masa kampanye pilkada atau pemilihan anggota legislatif, desa dan orang-orangnya menjadi isu penting tentang peningkatan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, hingga keberpihakan kepada wong cilik, sebagai gincu politik untuk menutupi bopeng kenyataan. Di balik itu, terkandung kompleksitas masalah kehidupan yang tak tersentuh solusi pasti.  Kita memerlukan kesadaran dalam memaknai hasrat dokumentatif tanpa mengabaikan konteks riilnya. Budianta (2021) menyebut desa sebagai sebuah lokus yang tidak hanya menjadi konsep kekuatan ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan), berbagai sumber daya seperti kemampuan lokal (sudut pandang, abstraksi, nilai-nilai khas), juga objek sejarah, warisan seni, ingatan kolektif, dan wujud lainnya adalah seperangkat pengetahuan yang bisa menjadi inspirasi bagi orang di luar desanya.  Hal itu sepatutnya dimaknai sebagai sebuah usaha mengunjungi kembali (revisiting) dan menemukan kembali (reinventing) gagasan-gagasan yang lebih masuk akal. Yakni tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat dikembangkan dalam sebuah konsep yang tidak hanya partisipatoris, tapi juga kontekstual.  Sebagai modal sosial ekonomi, pengelolaan kolektif yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan bersama, mutlak diperlukan untuk menjadikannya tatanan sosial atau pengorganisasian masyarakat yang berdaya guna. Sebuah formasi sosial yang membukakan jalan bagi dibangunnya ruang-ruang bagi identitas dan potensi sosio-ekonomi-kultural yang potensial.  Foto memang ajaib, terlebih jika diletakkan dalam kesadaran positif kontekstual. Foto tentang desa pada akhirnya bisa menjadi lensa tembus pandang untuk mengukur kesadaran kemanusiaan di tengah kondisi riil masyarakat. (*)  <hr />  *) PURNAWAN ANDRA, Bekerja di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek

Lebaran, Foto, dan Glorifikasi Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/memaknai_sastra.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Lewat kumpulan esai ini, Anton Kurnia menawarkan cara menerjemahkan sudut pandang sastrawan dalam melihat masa kini dan masa depan.  ---  MELALUI esai-esainya, Anton Kurnia membagi semangat atas upayanya memberi makna pada hidup dengan menyelami nilai-nilai yang pernah dilahirkan para sastrawan besar. Anton yang selain sebagai penulis juga dikenal sebagai penerjemah menyinggung pula karut-marut dunia antara sejarah sosial dan politik kebudayaan, antara personalitas ekspresi sastrawan, serta peta dunia perbukuan.  Semua itu menjadi gambaran jauhnya langkah dan mendalamnya pemahaman Anton atas jalan dirinya sebagai seorang penulis. Semua juga tersaji dalam barisan kata dan kalimat, metafora perumpamaan, dan refleksi kontekstual kekuatan sastra yang tentu tak hanya menjadi penanda bagi ingatan. Tapi juga bermanfaat untuk dibaca dan direnungkan.  Kumpulan esai dalam Dilarang Membaca ini ibarat mozaik yang diikat benang merah refleksi tentang sejumlah persoalan sastra. Di bagian 1, dia menggagas berbagai hal kaitan sastra kita dan sastra dunia. Bagian 2 meneroka persoalan sastra kaitannya dengan politik dan kekuasaan. Lalu, bagian 3 memaknai hayat dan karya sejumlah tokoh mulai Pram hingga Wiji Thukul.  Seperti dalam ”Sastra dan Realitas Imajiner” (halaman 31–42), Anton menjelajahi Ceko, negeri asal sastrawan ternama, Franz Kafka. Lewat fragmen lanskap kota yang terdapat dalam karya-karya legendaris Kafka, Anton menyelami dunia batin Kafka, mencoba menemukan kaitan antara harapan dan kenyataan Kafka, lalu merumuskannya menjadi sebuah kolase. Semacam renungan sastrawi akan dunia: menelusuri dunia Kafka untuk menerjemahkan dunia manusia.  Begitu pula esai ”Sastra dan Kecamuk Politik”, ”Sastra Indonesia di Tepi Pentas Dunia”, ”Orang-Orang yang Terbuang”, ”Sumbangan Sastrawan Eksil”, ”Indonesia, Buku, Pramoedya”, dan ”Dilarang Membaca” adalah presentasi literer atas kenyataan yang terjadi dalam dinamika dunia sastra dan perbukuan. Menjadi isu yang tak henti dibicarakan sebagai polemik, baik di jagat maya maupun ruang diskusi publik.  Dengannya, buku ini membicarakan sastra sebagai ekspresi seni dan produk budaya. Dia menawarkan cara menerjemahkan sudut pandang sastrawan dalam melihat masa kini dan masa depan. Tidak hanya sebagai teks (ekspresi kreatif sastrawan dengan berbagai gaya dan genre karya), dia melihat sastra juga sebagai konteks, bahkan ajang kontestasi berbagai aspek yang saling berkelindan.  Karena itu, ia mengupas gugusan nilai dan makna di balik artikulasi sastra sebagai simbolisasi fakta yang merepresentasikan masalah zamannya. Ia membedah berbagai permasalahan sosial, lalu menguraikannya dalam elemen-elemen penting yang fundamental untuk membangun konsepsi konstruktif atas bayangan ideal bagi sastra, kebudayaan, dan kemanusiaan.  Ia membuat kita berpikir ulang, memaknai apa yang luput tak tertandai, dengan wawasan dan kesadaran hari ini –hal yang menjadi poin penting buku ini. Esai-esainya tidak berdiri sendiri, tapi mengajak pembacanya terlibat di dalamnya dalam sebuah refleksi yang kontekstual. Pembicaraannya tentang sastra kaum eksil, misalnya, bisa dirunut dalam sebuah sejarah sosial.  Represivitas negara terwujud melalui kesewenang-wenangan untuk tidak hanya melakukan ”sensor”, tapi juga melarang hidup sastrawan yang dicap berpihak pada musuh negara. Dengannya, sastra kita tumbuh, berkembang, dan belajar menjadi dewasa, antara kreativitas dan moralitas, antara kualitas dan kompromisitas (halaman 43–63).  Membacanya, kita ibarat diajak masuk ke dunia fantasi dan imaji yang ada dalam karya-karya sastra, menerjemahkan makna presentasi sejarah kemanusiaan yang hadir di dalamnya. Lalu diajak termangu menyadari ada ruang kosong berisi nilai hidup yang selama ini ternyata hilang dalam hidup kita (dan kita tak menyadarinya).  Kesemuanya itu membuktikan bahwa perjalanan sastra tidak berangkat dari ruang hampa. Ia tumbuh dalam kekayaan imaji, histori sosial, sejarah kebudayaan, hingga industri dan politik paradoksal yang saling berkelindan.  Untuk itu, penulis meyakini tugas sastrawan adalah melakukan gugatan kritis atas kemapanan di semua bidang kehidupan –termasuk membongkar logika politik kekuasaan yang kerap menyembunyikan hal-hal yang entah karena dianggap tidak penting atau memang sengaja dilupakan. Setiap karya sastra sesungguhnya adalah otobiografi pengarangnya pada tahap dan situasi tertentu. Persembahannya kepada masyarakat adalah sumbangan individu pada kolektivitas (halaman 93).  Kumpulan esai ini menyimpan rekam jejak dari berbagai masalah yang muncul dalam jagat sastra (baca: kebudayaan) kita, menyiratkan sebuah usaha untuk memenuhi ruang pemaknaan. Mulai upayanya mengenang berbagai nama dan peristiwa sebagai ikhtiar melawan lupa hingga tanggung jawab kaum intelektual di tengah kebangkrutan kolektif kemanusiaan kita sebagai bangsa.  Buku ini menjadi konklusi penting untuk merepresentasikan orientasi nilai kultural dan sosial dalam ekspresi artistik dan estetik sastra. Perangkat-perangkat ide dari karya sastra membuka berbagai kemungkinan makna, kontekstualisasi, dan daya potensinya dalam laju zaman.  Ia bisa menjadi medium edukasi dalam menempa sikap, sifat, dan karakter dalam konteks kemanusiaan. Dengannya, sastra menjadi bukti penegasan pemaknaan hidup seorang Anton Kurnia, yang diakselerasi dalam karya, kajian, dan kerja penerjemahannya sekaligus sebagai proyeksi personalitasnya sebagai seorang manusia. (*)  <hr />  <ul> 	<li>Judul: Dilarang Membaca</li> 	<li>Penulis: Anton Kurnia</li> 	<li>Penerbit: Pustaka Merahitam</li> 	<li>Cetakan: Pertama, Februari 2022</li> 	<li>Tebal: viii + 106 halaman</li> 	<li>ISBN: 978-602-481-654-4</li> </ul>  <hr />  *) PURNAWAN ANDRA, Pamong Budaya Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek  &nbsp;

Memaknai Sastra, Menegaskan Kemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/purnawan-andra.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>NEGERI ini punya hajatan besar pembangunan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibu-kota-negara/">ibu kota negara</a> (IKN) yang baru. Langkah teknis mulai pembebasan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, hingga perwujudan desain tata kota telah mulai dilakukan.  Bukti keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> berkemah di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 14 Maret 2022. Para gubernur seluruh Indonesia akan menyambut. Setiap gubernur yang hadir diwajibkan membawa tanah dan air 1 liter dari provinsi masing-masing.  Pesan yang dihadirkannya cukup jelas bahwa ada nilai-nilai kearifan lokal yang diangkat dan coba ”dipatuhi” dengan kula nuwun (permisi) di tanah Borneo. Jika mencermati elemen ritualnya, tersirat dimunculkan narasi dukungan atas berdirinya IKN dari semua gubernur. Bahwa pembangunan IKN harus dilanjutkan. Sebab, ia bukan hanya milik pemerintah atau milik Kalimantan. IKN adalah perwujudan bersatunya tanah dan air dari seluruh Indonesia.  IKN bukan hanya sebuah desain politik. Ia juga digiring menjadi representasi kultural. Hal itu dibuktikan dengan desain tata kota IKN yang disebut mengadopsi nilai-nilai jati diri bangsa yang Indonesia-sentris. Konsep IKN merupakan kota archipelago (kota di antara hutan dan tepian air) yang melindungi hutan sebagai sumber energi, ekonomi, dan nilai-nilai lingkungan. IKN juga akan dilengkapi dengan teknologi termutakhir sehingga menjadi kota masa depan. Istilahnya Kota Cerdas untuk Indonesia Menuju Society 5.0. Kota Nusantara adalah Guardian and Gateway to Heart of Borneo sebagai pusat penelitian hutan tropis, pusat konservasi alam/lingkungan, serta pusat penelitian kelautan dan ekosistem pesisir. Intinya Most Livable and Innovative City (Hamdan, 2019).  Pohon  IKN akan terbangun di wilayah yang sebelumnya merupakan hutan. Untuk itu, pemerintah perlu ”permisi” untuk babat alas membuka lahan dan membangun peradaban baru di wilayah tersebut. Konsep babat alas tidak semata membabat alas (pohon di hutan), lebih dari sekadar membuka lahan atau membikin bangunan, tapi lebih dari itu. Babat alas bermakna membangun peradaban di tempat yang baru.  Bukan hanya hutan belantara atau hutan produksi, tapi juga hutan adat, wilayah sakral bagi masyarakat lokal. Bagi mereka, hutan bukan sekadar sekumpulan pohon tinggi, besar, dan rapat, tapi juga sumber kehidupan yang menyediakan bahan kebutuhan hidup, ekosistem keseharian, dan menjadi sumber aktivitas yang terkait dengan nilai sosial, ekonomi, dan kultural. Lebih dari itu, hutan adalah wilayah eksistensial yang penting dan sakral.  Hal itu tidak hanya berlaku di masyarakat adat <a href="https://www.jawapos.com/tag/kalimantan/">Kalimantan</a>, tapi juga di wilayah lain dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia. Hutan dengan pohon-pohonnya adalah penanda penting peradaban manusia. Bandung Mawardi (2010) menyebut kisah pohon terkait dengan mitologi-kultural, religiusitas, sampai kosmos. Kisah Adam-Hawa terwakili lewat pohon dan Sidharta memuncak di bawah pohon. Pohon juga bersimbiosis dengan kekuasaan lewat kehadiran sepasang pohon beringin di alun-alun kerajaan.  Kosmologi pohon dalam peradaban Jawa bisa ditemukan dalam relief candi, teks sastra Jawa kuno, folklor, tradisi pengobatan, atau ritus siklus kehidupan. Pohon dalam pertunjukan wayang tampil dalam kayon atau gunungan. Pohon dalam teks sastra Jawa kuno termaktub dalam kitab Udyogaparwa, Brahmandapura, Ramayana, dan Arjunawiwaha. Kesadaran kosmologis mewujud dalam pemaknaan pohon kalpataru, yang menyebar dalam ranah politik, ekonomi, gender, agama, seni, ekologi, dan kultural.  Logika kultural tersebut diadopsi Jokowi dalam wujud berkemah bersama para gubernur di pusat ”kehidupan” negara nantinya. Lengkap dengan elemen ”ritual” yang dihadirkannya.  Tragedi  Namun, lebih lanjut dikatakan Mawardi, semua kisah dan kesakralan pohon itu di banyak tempat kerap mengalami tragedi, yang berawal dari degradasi atau penghancuran nilai-nilai sakralnya. Penyebab kehancurannya adalah kapitalisme yang digerakkan oleh modal mengabaikan peradaban dalam progresivitas zaman. Kebijakan ekonomi-politik menciptakan berbagai pembenaran untuk mereduksi peran mitologis, teologis, atau ekologis pohon menjadi sekadar peran ekonomis belaka. Maka, korporasi besar telah memaksa hutan-hutan gundul dalam hitungan detik.  Kita berharap jangan sampai pembangunan IKN menjadi seperti tragedi bangsa Na’vi dalam film Avatar. Film box office tahun 2009 itu mengisahkan hasrat masyarakat modern dengan ilmu pengetahuan-teknologi dan militernya menghancurkan pohon peradaban nan keramat di sebuah negeri bernama Pandora. Negeri antah-berantah itu menjadi refleksi tentang kekuatan dan adab tradisi masyarakat lokal bersama alam telah mampu menjadi konteks manusia menemukan makna eksistensial dan esensial melalui penyatuan kosmologisnya bersama sebuah pohon. Tapi, kepentingan kapitalisme mengabaikan arti nilai hidup itu dengan justru menciptakan luka kehancuran dan kerusakan.  Kini cerita fiksi tersebut nyata terjadi di hutan-hutan kita. Alas dibabati, lahan digunduli, alam dieksploitasi, tapi tidak memperhitungkan dampak lingkungan, apalagi mengusahakan konservasi. Bahkan, menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 2021, 73 persen wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah menjadi konsesi pertambangan, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan hutan tropika humida (HTH). Diduga, perusahaan-perusahaan itu tak memenuhi kewajiban terhadap konsesi dan meninggalkan banyak bekas lubang tambang yang membahayakan. Hal tersebut menjadi beban ekologis tersendiri yang sudah harus ditanggung calon IKN. Akibatnya, alam kerap memperingatkan kesalahan sikap manusia melalui bencana alam banjir dan tanah longsor yang melanda.  Dengannya, jangan sampai kehadiran IKN justru memperparah krisis sumber air, mengancam kawasan hutan lindung Sungai Wain dan konservasi di Teluk Balikpapan, serta mengancam kehidupan satwa endemis seperti pesut, dugong, hingga bekantan. Simbolisme perkemahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> di IKN Nusantara patut dibaca semua pihak sebagai implementasi visi antropokosmik (manusia sebagai bagian dari alam) yang harus dikedepankan untuk menggeser visi antroposentrisme yang kerap berlaku. IKN seharusnya menjadi sebuah wilayah dengan kearifan lokal yang memperhitungkan hubungan manusia dengan alam sekitar (dan juga Tuhan) dalam tata ruang yang bisa menjadi tempat sustainable living. (*)  ---  *) PURNAWAN ANDRA, Bekerja di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud

Simbolisme Perkemahan Presiden di Ibu Kota Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/dunia-buku.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Saras Dewi menautkan peristiwa dengan filsafat lewat penyajian yang ringan serta partisipatoris.  ---  DI tengah pandemi yang belum selesai, kita dikejutkan dengan berbagai fenomena kemanusiaan. Mulai kekerasan seksual, sedimentasi sosial, hingga kerusakan lingkungan.  Bencana melanda, tidak hanya terjadi di alam, tapi juga kehidupan. Di era global di mana penguasaan teknologi menjadi kunci, ada persoalan mendasar dalam pola pikir kita yang mengakibatkan berbagai macam problem itu muncul dan menimbulkan ketidaksetimbangan dalam hidup manusia.  Saras Dewi menawarkan pisau analisis melalui logika filsafat untuk mengupas berbagai fenomena tersebut. Semuanya terangkum dalam buku yang merangkum tujuh esai berisi pembahasan kompleksitas dan ambiguitas fenomena masa kini ini.  Ia memulai langkah tersebut dengan refleksi kritis tentang filsafat itu sendiri. Filsafat, ilmu yang dianggap tidak ramah terhadap perempuan, dibuktikannya sebagai pemikiran yang sangat membumi. Filsafat menjadi kerangka berpikir kritis sebagai pemahaman dasar untuk dapat terhubung dan melakukan elaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti ekonomi, politik, antropologi, hingga seni untuk membedah segala problem manusia.  Dengannya, ia mengkritisi masalah esensial mengenai hubungan manusia dengan alam saat ini. Membahas laut, bagian penting dari masyarakat kita, Saras menyitir Heidegger bahwa laut adalah bagian keseharian manusia yang membentuk karakter dan wataknya. Mengarungi lautan adalah perjuangannya untuk mewujudkan otentisitas, suatu in-der-Welt-Sein, pengalaman berada di dunia (halaman 16).  Laut adalah bagian dari eksistensi masyarakat Nusantara. Seperti dicontohkannya melalui penempatan barisan pura di Bali yang menjadi wahana simbolisme ritual terhadap eksistensi laut dalam kehidupan. Dalam konteks kultural, laut berada dalam konteks sekala niskala, harmoni, dan keseimbangan dalam logika dan sikap hidup masyarakat.  Saras menolak laut sebagai objek antroposentrisme belaka, seperti yang terjadi dalam kasus rusaknya ekosistem laut belakangan ini. Ia menyinyalir kuasa teknologi yang berpengaruh besar terhadap perubahan relasi manusia dengan alam.  Hal ini ditegaskan dalam esai Sembahyang Bhuvana yang menjadi judul buku ini. Menyitir Adorno &amp; Horkheimer, teknologi menjadi bagian dari kepentingan dominasi untuk menundukkan alam, juga sebagai alat subjugasi sesama manusia.  Tujuannya untuk melanggengkan kelas-kelas dalam masyarakat, juga memeras sumber daya yang berada di alam. Teknologi tidak dimiliki serta dioperasikan secara demokratis. Ia menjadi alat kekuasaan, berwujud sebagai bahasa, senjata, juga mesin (halaman 84) Semua itu berhulu pada kapitalisme sehingga isu lingkungan ditekan di bawah isu politik kapitalistik.  Pun demikian, Saras percaya sensibilitas seni bisa merekonstruksi keselarasan dengan lingkungan hidup. Dalam esai Alam Melalui Seni, ia menyitir konsep Merleau Ponty tentang ”chiasma” relasi keterjalinan manusia-alam pada tubuh. Dengan tubuhnya, manusia mampu menghadirkan sesuatu yang lebih dari sebatas pengalaman empiris manusia tentang alam, tetapi juga impresi, emosi, dan sensasi yang sifatnya personal sekaligus universal (halaman 34). Seni menjadi daya estetis untuk bersentuhan langsung dengan alam.  Seni digunakan untuk menjaga pengetahuan yang peka terhadap lingkungan hidup. Baik melalui perspektif kritis maupun fenomenologi, yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana seni memicu agensi subjek untuk berperan aktif melakukan penyelamatan lingkungan hidup. Dalam fungsi ini seni menjelma menjadi yang publik, menggerakkan yang sosial untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup (halaman 36).  Dengan kesegaran artikulasi yang terjaga dan bertenaga, cakrawala intelektualitas Saras menjangkau wilayah yang jauh. Filsafat tidak lagi menjadi bahasa langit yang jauh, mengawang, dan tak terjangkau, tapi menjadi ramah, elegan, dan kontekstual.  Tulisannya mendahului isu konservasi dan lingkungan, teknologi, serta fenomena global yang dituliskan sebagai catatan peristiwa dengan perspektif etis, estetis, dan kultural. Cara menautkan peristiwa dengan filsafat disajikan dengan ringan, juga partisipatoris –tidak berdiri sendiri, tapi mengajak pembacanya terlibat di dalamnya sebagai biografi kreatif: realitas yang ditangkap pancaindra dengan berbasis pengalaman tubuhnya.  Dengannya, esai-esainya kronometrik: merangkum waktu yang lama dan masa depan, terangkum dalam masa kekinian. Dunia lintas batas Saras membuat pembacanya melakukan pengembaraan logika untuk sampai ke satu yang utuh dan padu menuju dunia keseluruhan.  Buku ini menjadi kilasan pemikiran yang lahir dari semangat dan harapan penulis tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih beradab dan berkualitas daripada saat ini. (*)  <hr />  <ul> 	<li>Judul: Sembahyang Bhuvana: Renungan Filosofis tentang Tubuh, Seni, dan Lingkungan</li> 	<li>Penulis: Saras Dewi</li> 	<li>Penerbit: Pojok Cerpen dan Tanda Baca</li> 	<li>Cetakan: Pertama, Januari 2022</li> 	<li>Tebal: xii + 113 halaman</li> 	<li>ISBN: 978-623-5869-01-8</li> </ul> *) Oleh PURNAWAN ANDRA, Bekerja di Direktorat Pengembangan &amp; Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek  &nbsp;

Dunia Lintas Batas dan Pengembaraan Logika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/bentang_alam.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Buku ini mengisi ruang kosong penelitian sejarah yang berfokus pada relasi antara manusia dan alam.  Oleh PURNAWAN ANDRA, Bekerja di Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek  ---  ERUPSI Gunung Semeru mengingatkan kita yang hidup di negeri cincin api ini untuk lebih menyatu dengan sesama dan alam ciptaan-Nya. Alam punya mekanisme sendiri, namun manusia kerap alpa memahaminya.  Kita seharusnya berdialog dengan lingkungan karena alam adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan makhluk lainnya. Hubungan makhluk hidup dengan alam tersebut telah tercatat dan termanifestasikan dalam berbagai wujud hasil ekspresi kebudayaan.  Citra bentang alam menjadi sumber ide penciptaan, bukan hanya sebagai presentasi wujud, tapi juga menjadi representasi nilai dan makna. Itulah kesan yang muncul setelah membaca buku Benantara: Bentang Alam dalam Gelombang Sejarah Nusantara ini.  Dari sumber-sumber sejarah masa lalu terlukis suasana sejuk dikelilingi hutan. Para raja membangun taman untuk memaknai hubungan dengan alam, di antaranya Taman Gua Sunyaragi di Cirebon dan Taman Sari di Jogjakarta yang dibangun sekitar abad ke-18 (halaman 91).  Alam memengaruhi kehidupan manusia. Ketika Gunung Tambora meletus, di Eropa, komoditas pertanian mengalami gagal panen. Tahun 1816 pun tercatat sebagai year without summer (halaman 94).  Pada kepercayaan awal Nusantara atau setelah masuknya Hindu-Buddha, bentang alam seperti gunung dan dataran tinggi dianggap sakral. Terbukti banyak peninggalan arkeologis seperti punden berundak, candi, dan pertapaan di beberapa gunung di Jawa. Ini menjadi wujud penghormatan manusia dengan alam.  Dari bentang alam kita bisa mendapat pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan kebudayaan manusia di suatu tempat. Konsep ini menggambarkan bagaimana kita membentuk dunia dan bagaimana dunia membentuk kita (Jensen, 2011).  Hal ini didasari kesadaran pemaknaan bahwa manusia bukan sebagai pusat kehidupan, melainkan harmoni kebersamaan. Dengannya, bentang alam tidak hanya mencakup lingkungan fisik dengan sumber daya yang layak dieksploitasi, tetapi juga ”lanskap kognitif”, sumber kebaikan yang bisa jadi refleksi.  Kitab klasik Tantu Pagelaran, misalnya. Karya sastra berbahasa Kawi yang berasal dari masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15 ini menceritakan upaya para dewa untuk memindahkan Gunung Mahameru di India ke Djawadwipa.  Dalam perjalanan, gunung tersebut jatuh berceceran dan menjelma gunung-gunung yang kita kenal sekarang sebagai Lawu, Wilis, Kelud, Kawi, Arjuna, dan Kemukus. Mahameru menjadi Semeru dan puncaknya menjadi Pawitra (Penanggungan), tempat bersemayamnya Sang Jagatnatha pengatur jagat.  Pada delapan mata anginnya tinggal dewa-dewa yang menjaganya, sebagai perlambang pusat alam semesta sekaligus poros penghubung mikrokosmos dan makrokosmos. Itulah kenapa banyak peninggalan situs purbakala pemujaan, pemandian, pertapaan, dan patirtan yang dianggap suci di sana (halaman 125-6, 130).  Pun demikian, pada pertengahan abad ke-19 juga terjadi eksploitasi masif atas hutan, satwa, dan lingkungan di Hindia Belanda. Burung cenderawasih ditangkap sebagai bahan baku produksi yang diolah menjadi komoditas bernilai ekonomis dan estetis (halaman 102). Hal ini memunculkan ide konservasi alam dengan dibentuknya suaka margasatwa Baluran, Gunung Leuser, Way Kambas, Kutai, dan Kotawaringin pada dekade 1930-an.  Meski demikian, penggunaan tanah konservasi tetap menjadi masalah ketika kebijakannya menjauhkan penduduk lokal dari suaka sehingga melahirkan gesekan antarkelompok dalam pemanfaatan ruang (halaman 103-5). Permasalahan eksploitasi alam ternyata sudah klasik, tapi kontekstual dan masih terjadi hingga kini.  Esai-esai dari para sejarawan dan pemerhati sejarah ini patut diapresiasi karena kaya oleh lapisan pengetahuan yang membuat kita tertegun, berpikir untuk memaknai apa yang selama ini luput tak tertandai. Ia membicarakan bentang alam sebagai masalah zaman melalui data yang tidak hanya berhenti pada fakta lama, tapi menyelami suatu pemahaman tentang realitas sosial dan kearifan lokal, antara problematika dan kekayaan budaya.  Buku ini mengisi ruang kosong penelitian sejarah yang berfokus pada relasi antara manusia dan alam. Sejarah mampu membicarakan histori ekologi, sejarah dan antropologi lingkungan dengan jelas dan lugas, dengan basis logika yang kontekstual.  Dengan kondisi kini di mana terjadi kerusakan lingkungan karena interaksi eksploitatif manusia dan alam yang mengakibatkan berbagai masalah sosial, ekonomi, kesehatan, hingga kebudayaan, pembacaan atas esai-esai ini menawarkan sudut pandang dalam melihat masa kini dan masa depan: mengkritisi pemikiran antroposentris yang mengutamakan kepentingan manusia.  Ia juga menjadi semacam tamasya ruang dan waktu untuk membahas isu global dalam perspektif reflektif yang otentik. Ini menjadikannya tetap kontekstual dalam waktu mendatang. (*)  <hr />  <ul> 	<li>Judul: Benantara: Bentang Alam dalam Gelombang Sejarah Nusantara</li> 	<li>Penulis: Bukhori Masruri</li> 	<li>Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia</li> 	<li>Tahun terbit: 2021</li> 	<li>Jumlah halaman: xii + 193 halaman</li> 	<li>ISBN: 978-602-481-654-4</li> </ul>

Bentang Alam sebagai Masalah Zaman

Purnawan Andra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Purnawan Andra

Berita Terkini