<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-insiden-radar-bogor-ini-instruksi-megawati-kepada-kadernya_m_217425.jpeg" alt="Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kadernya tetap tenang, menyikapi pemberitaan soal jabatan dirinya sebagai dewan pengarah BPIP" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kadernya tetap tenang, menyikapi pemberitaan soal jabatan dirinya sebagai dewan pengarah BPIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap resminya terkait aksi kekerasan yang terjadi di Kantor Radar Bogor, Rabu (30/5). Mega mengiriman surat terbuka kepada seluru kadernya. Isinya, dia meminta kader tenang menyikapi pemberitaan media, terkait jabatan dirinya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Surat tertanggal 2 Juni 2018 itu ditandatangani Kepala Situation Room DPP PDI Perjuangan, M. Prananda Prabowo. Ada tiga poin penting yang diinstruksikan Mega. Point pertama Mega menyeru kader tidak bersikap reaksioner seperti terjadi di Bogor. "Tenang saja" ucapnya. Berikutnya Mega juga mengajak para kader mendukung terwujudnya media sebagai pilar demokrasi Pancasila, dan mengedepankan hubungan baik dengan silaturahmi. "Jika dirasa ada yang tidak tepat untuk menyampaikan argumentasi berbasis data dan fakta," ujar dia. Terakhir, Mega mengajak untuk memegang teguh ajaran Bung Karno, Pancasila 1 Juni 1945 dengan mengedepankan jalan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian persoalan.

Soal Insiden Radar Bogor, Ini Instruksi Megawati kepada Kadernya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/insan-pers-prihatin-radar-bogor-digeruduk-oknum-massa-kader-pdip_m_217406.jpeg" alt="Forum pekerja media melakukan seruan aksi solidaritas kepada Radar Bogor yang bertemakan Lawan" width="100%">
<figcaption>Forum pekerja media melakukan seruan aksi solidaritas kepada Radar Bogor yang bertemakan Lawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penggerudukan yang kembali dilakukan kader PDIP Kota Bogor ke kantor harian Radar Bogor Jumat lalu (1/6) menjadi keprihatinan insan pers. Kemarin (2/6) Forum Pekerja Media yang terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta, LBH Pers, dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen menggelar aksi solidaritas untuk Radar Bogor. Ketua FSPM Independen Sasmito Madrim menyatakan, kepolisian harus menindak tegas aksi-aksi sepihak yang dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/02/217192/dipimpin-diah-pitaloka-massa-pdip-kembali-datangi-radar-bogor" target="_blank">kader PDIP</a> terhadap Radar Bogor. Jika tidak ada reaksi, dia khawatir upaya intimidasi akan terus terulang di kemudian hari. Menurut dia, benar atau salahnya produk sebuah media hanya bisa diputuskan Dewan Pers sebagaimana ketentuan undang-undang. "Uji saja siapa yang salah. Kalau misalnya Radar Bogor salah, nggak apaapa. Tapi bukan dengan cara kekerasan," imbuhnya. Penggerudukan terjadi pada Rabu (30/5) dan Jumat (1/6). Massa PDIP tidak puas atas isi pemberitaan Radar Bogor edisi Rabu itu. Khususnya terhadap berita berjudul "Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta" yang berisi tentang gaji jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di lembaga tersebut Ketua Umum <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/02/217187/solidaritas-bela-wartawan-radar-bogor-sempat-dihalangi-polisi" target="_blank">PDIP</a> Megawati Soekarnoputri menjabat ketua dewan pengarah. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, pihaknya meminta jajaran PDIP Kota Bogor menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi yang di luar ketentuan. "Konsistensi ketua umum selama ini selalu mengambil jalur hukum," tuturnya. Disinggung kapan upaya sengketa diajukan ke Dewan Pers, dia belum bisa memastikan. Terkait aksi penggerudukan yang sudah terjadi dua kali di Radar Bogor, Hendrawan menyebut hal itu sebagai aksi spontanitas. "Bila ada letupan itu karena judul dan gambarnya sangat menistakan, intimidatif, yang mudah menimbulkan salah paham di akar rumput," ujarnya.&nbsp;

Insan Pers Prihatin Radar Bogor Digeruduk Oknum Massa Kader PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerindra-kasihan-bu-mega-kadernya-lakukan-tindakan-anarkis_m_217235.jpeg" alt="Megawati Soekarno Putri" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarno Putri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elite Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengomentari terkait penyerangan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke kantor Radar Bogor. Para kader tidak segan-segan berbuat anarkis di kantor tersebut. &lrm;Bahkan sampai melakukan pengrusakan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, <a href="https://www.jawapos.com/tag/212916/pdip-serbu-kantor-radar-bogor" target="_blank">Arief Poyuono</a> mengatakan apa yang dilakukan oleh kader PDIP telah mencoreng wajah ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Karena selama ini Presiden kelima itu telah mencontoh perbuatan-perbuatan baik. "Kasihan Ibu Mega yang sudah memberikan contoh teladan sebagai seorang tokoh demokrasi dan patuh hukum, tercoreng dengan aksi pengepungan Kantor Radar Bogor," ujar Arief saat dihubungi, Sabtu (2/6). Menurut Arief, apabila kader PDIP tidak menerima pemberitaan Radar Bogor sebaiknya melakukan protes ke Dewan Pers. Bukan seenaknya saja melakukan anarkis. "Gunakan cara-cara hukum lapor ke Dewan Pers, enggak perlu pakai kepung-kepungan kantor Radar Bogor," katanya. Oleh sebab itu, sebaiknya elite partai berlogo kepala banteng ini memberitahukan kepada seluruh kadernya, untuk tidak melakukan tindakan anarkis lagi. Sebab dia menduga akan ada persepsi buruk yang diberikan masyarakat ke PDIP. "Agar massa PDIP menghentikan aksinya karena justru akan membuat masyarakat tidak simpatik," pungkasnya. Sekadar informasi, ratusan kader dan simpatisan PDIP mendatangi kantor media Radar Bogor di Jalan KH. R. Abdullah Bin Muhammad Nuh, Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (30/5). Massa marah dan memukul staf kantor yang bertugas. Kader dan simpatisan marah, mereka pun mlakukan pengrusakan karena pemberitaan yang diterbitkan Radar Bogor dengan judul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta".

Gerindra: Kasihan Bu Mega Kadernya Lakukan Tindakan Anarkis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lima-sikap-pwi-soal-penyerangan-kantor-radar-bogor-oleh-kader-pdip_m_1527915214_217201.jpeg" alt="Ilustrasi: kader PDIP kembali mendatangi kantor Redaksi Bogor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kader PDIP kembali mendatangi kantor Redaksi Bogor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Tindakan penggerudukan dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan sekelompok kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke kantor Radar Bogor beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik. Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sasongko Tedjo mengatakan, tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis. "Tindakan tersebut juga kurang kondusif bagi upaya untuk bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk di awal tahun politik yang riskan terhadap konflik dan perpecahan," ujar Sasongko dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (2/6). Dalam rangka menegakkan martabat pers nasional serta untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, PWI Pusat menyampaikan sikap terhadap penyerangan ke kantor Radar Bogor. Pertama, meminta kepada siapa pun, khususnya PDIP Bogor untuk menyampaikan keberatan atau tuntutan atas pemberitaan dengan cara-cara demokratis-prosedural. Sebab, hal tersebut sedianya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya. Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan Undang-undang Pers," katanya. Kedua, PWI Pusat dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Bogor terhadap pemberitaan Radar Bogor tentang kontroversi gaji Megawati Soekarnoputri sebagai pejabat di BPIP. Namun, sebaiknya kekecewaan itu tidak lantas diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri. "Tindakan ini sangat tidak produktif dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan. PWI Pusat menyarankan agar PDIP Bogor membawa masalah ini ke Dewan Pers," ungkapnya. Ketiga, PWI Pusat berharap agar Dewan Pers dapat menangani masalah ini sesegera mungkin. Sehingga memberi rasa keadilan kepada semua pihak terkait dan memberi pencerahan kepada masyarakat bertolak dari kasus tersebut. Keempat, PWI Pusat menyarankan agar Radar Bogor mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Dewan Pers. Dengan demikian, diharapkan akan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Pers. Kelima, PWI Pusat mengimbau kepada Radar Bogor untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk mawas diri. Sudah menjadi kewajiban pers untuk menjalankan fungsi kontrol dan memenuhi hak publik atas informasi. Namun, fungsi tersebut harus senantiasa dijalankan dengan menaati Kode Etik Jurnalistik secara konsekuen. "Menaati Kode Etik Jurnalistik sangat mendasar agar pers dapat menjaga martabatnya dan dapat mempertahankan kepercayaan publik," pungkasnya.

Lima Sikap PWI soal Penyerangan Kantor Radar Bogor oleh Kader PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipimpin-diah-pitaloka-massa-pdip-datangi-lagiradar-bogor_m_1527912200_217192.jpeg" alt="Ilustrasi: kader PDIP kembali mendatangi kantor Redaksi Bogor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kader PDIP kembali mendatangi kantor Redaksi Bogor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah Radar Bogor dengan kader PDIP belum kunjung reda. Setelah ada insiden penyerangan pada Rabu (30/5) lalu oleh massa yang diduga kader PDIP, kemarin, Jumat (1/6), massa dari partai berlambang kepala banteng itu kembali mendatangi Kantor Radar Bogor. Kedatangan massa itu dipimpin tokoh PDIP Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya dan anggota Fraksi PDIP DPR Diah Pitaloka. Tuntutannya tetap sama dengan apa yang mereka lakukan pada Rabu (30/5): <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/06/2018/geruduk-radar-bogor-dan-intimidasi-forum-pekerja-media-kecam-pdip" target="_blank">Radar Bogor</a> harus minta maaf atas penerbitan infografis tentang gaji Megawati Soekarnoputri sebagai ketua BPIP. Mereka menilai infografis tersebut sangat tendensius. "Cara pandang kami tentang gambar <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/06/2018/masyarakat-belum-memahami-prosedur-kerja-jurnalistik" target="_blank">Radar Bogor</a> terbitan dua hari lalu (30/5) berbeda. Kami melihat gambar atau infografis Ibu Megawati yang dibuat Radar Bogor sangatlah tendensius," kata Rudi di tengah pertemuan di lantai 4 Graha Pena Radar Bogor itu. Dalam dialog itu juga dihadiri Staf Khusus Wakil Presiden M. Alwi Hamu, CEO Radar Bogor Grup Hazairin Sitepu, dan sejumlah pimpinan Radar Bogor. Redaksi menganggap bahwa fakta berupa data besaran gaji/penghasilan dan kata "ongkang-ongkang kaki" adalah fakta jurnalistik. Besaran penghasilan termuat dalam Perpres 42 Tahun 2018. Sementara itu, kata "ongkang-ongkang kaki" dikutip dari ucapan Amien Rais yang juga telah dimuat banyak media.

Dipimpin Diah Pitaloka, Massa PDIP Kembali Datangi Radar Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geruduk-radar-bogor-dan-intimidasi-forum-pekerja-media-kecam-pdip_m_217190.jpeg" alt="Aksi Solidaritas Bela Wartawan Radar Bogor di Bunderan HI, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6)." width="100%">
<figcaption>Aksi Solidaritas Bela Wartawan Radar Bogor di Bunderan HI, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggerudukan terhadap Kantor Radar Bogor yang dilakukan simpatisan PDIP Bogor kembali terjadi pada Jumat (1/6). Bahkan aksi yang dilakukan bertepatan dengan hari lahir Pancasila kemarin didampingi tokoh PDIP, termasuk di antaranya anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka. Aksi pertama simpatisan PDIP pada Rabu (31/5) diketahui disertai dengan pemukulan dan perusakan properti kantor. Hal ini membuat para&nbsp;Forum Pekerja Media geram pada langkah lamban kepolisian yang belum mengusut tuntas penggerudukan yang pertama. Selain itu, mereka juga menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Sabtu (2/6) agar kejadian yang menimpa rekan-rekan Radar Bogor tidak terulang kembali. Padahal kegiatan tersebut sudah melanggar hukum dan mengancam kebebasan pers. "Atas peristiwa itu, kami mendesak Pimpinan PDIP menyerukan kader dan simpatisannya agar berhenti melakukan penggerudukan dan kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum diberikan sanksi terberat," ujar Ketua FPSM Independen, Sasmito di sela-sela orasi, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6). Menurutnya, perbuatan intimidasi, pemukulan staf, dan pengerusakan alat-alat kantor adalah pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers. Sikap tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang baru diperingati 1 Juni 2018. "Kami mengecam keras pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto yang menyatakan 'kalau di Jawa Tengah itu kantor sudah rata dengan tanah'. Pernyataan tersebut pernyataan antidemokrasi kebebasan pers. Selain itu, bisa memicu kekerasan lanjutan yang dilakukan oleh kader atau simpatisan kepada media-media yang berbeda pendapat," tegasnya. Sasmito meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera memerintahkan anggotanya mengusut tuntas peristiwa tindakan menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik, penggerudukan, penganiayaan dan juga pengrusakan kantor yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan diri dari PDIP, tanpa harus menunggu pelaporan atau pengaduan dari pihak korban. "Ayolah Ketua Dewan Pers proaktif berkomunikasi dengan pihak kepolisian, mendesak pengusutan lebih lanjut dari tindakan penggerudukan dan kekerasan terhadap Radar Bogor," tutur Sasmito. Aksi diikuti oleh beberapa forum pekerja media, antara lain Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Serikat Pekerja Lintas Media (SLPM) Jakarta, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers guna menggalang aksi solidaritas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Intimidasi dan Geruduk Radar Bogor, Forum Pekerja Media Kecam PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/solidaritas-bela-wartawan-radar-bogor-sempat-dihalangi-polisi_m_217187.jpeg" alt="Massa aksi bela Radar Bogor di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6)." width="100%">
<figcaption>Massa aksi bela Radar Bogor di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa dari beberapa insan pers melakukan aksi solidaritas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6) pagi. Aksi itu digelar terkait serangan kader PDIP di kantor Radar Bogor pada Rabu (30/5) dan Jumat (1/5). Massa aksi terdiri dari Forum pekerja media yang terdiri dari Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Serikat Pekerja Lintas Media (SLPM) Jakarta, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Pantauan JawaPos.com, sekitar pukul 09.15 WIB massa berjumlah kurang dari 15 orang mulai beraksi. Baru 10 menit menggelar aksinya pihak Kepolisian pun mulai meminta massa berpindah ke arah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tetapi hal tersebut, nampaknya tidak menyurutkan semangat massa. Sempat terjadi lobi antara Kapol Pos Bunderan HI, H Darwin dengan Ketua FSPM Independen, Sasmito."Minta tolong jangan lah, enggak boleh kayak anak baru aja. Ke patung kuda aja. Kita sama-sama tetib saja lah," kata Darwin di Bunderan HI, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6). Penggerudukan terhadap Kantor Radar Bogor yang dilakukan simpatisan PDIP Bogor kembali terjadi pada Jumat, 1 Juni 2018. Bahkan aksi yang dilakukan bertepatan dengan hari lahir Pancasila kemarin didampingi tokoh PDIP, termasuk di antaranya anggota Komisi VIII DPR-RI Diah Pitaloka. "Simpatisan PDIP itu juga melakukan aksi yang sama pada Rabu 31 Mei 2018. Aksi pertama ada pemukulan dan perusakan properti kantor. Maka dari itu kami mengecam tindakan itu," ujar Sasmito.

Solidaritas Bela Wartawan Radar Bogor Sempat Dihalangi Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ijti-kecam-insiden-kader-pdip-geruduk-kantor-radar-bogor_m_217144.jpeg" alt="Sejumlah jurmalis menggelar aksi menolak adanya kekerasan dan kriminalisasi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jurmalis menggelar aksi menolak adanya kekerasan dan kriminalisasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penyerangan kantor redaksi Harian Radar Bogor oleh beberapa kader simpatisan PDIP pada Rabu (30/5) siang lalu terus menuai kritisi dari berbagai kalangan. Apalagi, beberapa massa itu pun dikabarkan melakukan tindak kekerasan kepada salah satu staff pekerja. Aksi penyerangan itu pun membuat Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana ikut angkat bicara. Pihaknya mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum kader PDIP. Baginya, aksi itu dinilainya merupakan bagian intimidasi terhadap kebebasan pers. "Karena aksi premanisme dan main hakim sendiri adalah ancaman bagi kebebasan pers dan demokrasi yang tengah tumbuh di tanah air," kata Yadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/6). Kepolisian, kata Yadi, harus mengambil sikap dan langkah tegas terhadap pihak manapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap pers. Sebab, dalam kegiatan profesinya, para jurnalis sebenarnya telah dijamin keamanannya oleh konstitusi. "Kami mendorong pers yang diintimidasi dan mengalami kekerasan menempuh jalur hukum, agar menjadi pembelajaran dan aksi kekerasan kepada pers tidak terulang lagi dikemudian hari," ucapnya. Kendati demikian, Yadi pun meminta kepada seluruh jurnalis dalam tugasnya harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Begitupula harus menghormati asas keberimbangan berita. Hal itu selaras dengan fungsi pers, yang mana harus menyuarakan kebenaran dan berpihak kepada masyarakat luas. Namun dalam penyelesaian masalah dalam produk jurnalistik, Yadi pun menyarankan semua pihak untuk menempuh jalur yang sesuai dengan konstitusi. "Jalur yang sudah ditentukan yakni dengan mengadukan ke Dewan Pers terlebih dahulu," katanya. Atas dasar itu, Yadi menegaskan, semua pihak agar menjaga demokrasi dan kebebasan pers yang terus berkembang di Indonesia. Menurutnya, demokrasi dan pers merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. "Menyerukan kepada semua pihak dan para insan pers khususnya untuk tetap istiqomah menjaga demokrasi dan menjalankan kebebasan pers dengan penuh rasa tanggung jawab, demi tujuan bersama yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera," tutupnya. Sebagai informasi, sekelompok massa dari PDIP menggeruduk kantor pemberitaan Radar Bogor pada Rabu (30/5) Siang lalu. Aksi itu menyusul pemberitaan mengenai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai polemik gaji BPIP. Dalam pemberitaan itu, kantor redaksi harian Radar Bogor banjir kritik dari simpatisan partai berlambang moncong putih itu lantaran pemberitaan dengan judul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta. Tak terkecuali, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto juga mengomentari insiden itu. Dia mengatakan, pemberitaan itu telah menyulut emosi seluruh kader PDIP. Sebab, presiden ke-5 RI itu sudah dianggap seperti Ibu kandung sendiri di internal partainya.

IJTI Kecam Insiden Kader PDIP Geruduk Kantor Radar Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elite-gerindra-sebut-sikap-anak-buah-megawati-bentuk-intimidasi_m_217078.jpeg" alt="Megawati Soekarno Putri" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarno Putri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberitaan kantor redaksi Harian Radar Bogor yang berjudul judul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta' berbuntut panjang. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Bambang Wuryanto pun menyebut media itu akan rata dengan tanah apabila memberitakan seperti itu di daerahnya. Kondisi ini pun memantik reaksi dari berbagai tokoh politik nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra <a href="https://www.jawapos.com/tag/212237/polemik-gaji-megawati" target="_blank">Ferry Juliantono</a> menyebut pernyataan koleganya itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan. "(Dia) mengedepankan otot dalam memandang persoalan yang ada," kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/6). Menurut Ferry, pernyataan yang dilontarkan oleh pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu pun sangat tidak cocok disampaikan oleh petinggi partai. Dirinya pun menyebut sikap tersebut merupakan bentuk sikap anti demokrasi dan tidak menjunjung kebebasan pers. "Sikap PDIP soal Radar Bogor contoh intimidasi terhadap media," tutupnya. Sebagai informasi, sekelompok massa dari PDIP dikabarkan menggeruduk kantor pemberitaan Radar Bogor pada Rabu (30/5) siang lalu. Aksi itu menyusul pemberitaan mengenai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai polemik gaji BPIP. Dalam pemberitaan itu, kantor redaksi Harian Radar Bogor banjir kritik dari simpatisan partai berlambang moncong putih itu lantaran pemberitaan dengan judul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta. Tak terkecuali, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Dia mengatakan, pemberitaan itu telah menyulut emosi seluruh kader PDIP. Sebab, presiden ke-5 RI itu sudah dianggap seperti Ibu kandung sendiri di internal partainya.

Elite Gerindra Sebut Sikap Anak Buah Megawati Bentuk Intimidasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2-hari-setelah-insiden-kekerasan-fadli-zon-datangi-radar-bogor_m_217015.jpeg" alt="Fadli Zon menyerahkan karangan bunga kepada CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu di Graha Pena Radar Bogor, Jumat (1/6/2018)." width="100%">
<figcaption>Fadli Zon menyerahkan karangan bunga kepada CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu di Graha Pena Radar Bogor, Jumat (1/6/2018).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden kekerasan yang terjadi di Kantor Radar Bogor membuat prihatin Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Pagi tadi (1/5), Fadli berkesempatan menyambangi Gedung Graha Pena Radar Bogor di Jalan Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Fadli langsung diterima CEO Radar Bogor Grup, Hazairin Sitepu. Dalam kunjungannya, Fadli meminta aparat keamanan melakukan investigasi atas aksi yang dilakukan oknum kader PDIP Rabu (30/5) lalu. "Tidak boleh dibiarkan ada oknum merusak lembaga pers,” katanya sebagaimana dilansir Radar Bogor Online (Jawa Pos Grup). Menurutnya, penyerangan yang menimpa Radar Bogor adalah sebuah persekusi. Karena tidak boleh ada penggeredukan terhadap kantor media. “Kejadian ini bukan yang pertama kali. Tahun 2014 juga menimpa Tv One,” pungkasnya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menilai, kalau politik Indonesia seperti itu, sangat berbahaya lantaran bisa melahirkan kekacauan. Padahal Indonesia selalu diagungkan sebagai negara demokrasi, beradab dan Pancasilais. “Tetapi apa yang menimpa Radar Bogor tidak mencerminkan perilaku Pancasilais,” pungkasnya. Seperti diketahui, Kantor Radar Bogor diseruduk massa PDIP pada Rabu sore. Penyebabnya terkait pemberitaan yang memajang foto Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dengan judul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta’.

2 Hari Setelah Insiden Kekerasan, Fadli Zon Datangi Radar Bogor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#radar bogor

Berita Terkini