<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/menteri-kehutanan-menhut-raja-juli-antoni-menyikapi-reforestasi-di-kawasan-taman-nasional-tesso-nilo-selasa-33-istimewa-HkdtB.webp" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menyikapi reforestasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Selasa (3/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menyikapi reforestasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Selasa (3/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Reforestasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 2.557 hektare resmi dimulai. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menyatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem yang telah lama menghadapi berbagai persoalan.
&ldquo;Alhamdulillah hari ini kita memulai melakukan reforestasi, menghijaukan kembali, menghutankan kembali Taman Nasional Tesso Nilo. Ini adalah rangkaian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan kembali ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo,&rdquo; kata Raja Juli Antoni di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, Selasa (3/3).
Menurutnya, persoalan di Tesso Nilo bukanlah masalah baru, melainkan telah berlangsung lama dan bersifat kompleks. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, permasalahan tersebut mulai dapat diurai secara bertahap.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/sepak-bola-indonesia/2603040091/jelang-semen-padang-vs-psim-statistik-buruk-tim-tamu-saat-eks-kapten-persebaya-absen">Jelang Semen Padang vs PSIM, Statistik Buruk Tim Tamu saat Eks Kapten Persebaya Absen</a>
&ldquo;Persoalan Tesso Nilo ini adalah persoalan yang sudah menahun, bukan persoalan yang terjadi kemarin sore. Persoalan yang sudah melapuk karena memang sudah akut. Namun alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto persoalan ini mulai dapat kita urai,&rdquo; ucapnya.
Ia menjelaskan, beberapa bulan lalu pemerintah telah melakukan relokasi lahan bagi masyarakat yang sebelumnya berkebun di kawasan tersebut sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga melakukan penertiban dan pemusnahan kebun sawit di wilayah taman nasional.
&ldquo;Teman-teman yang berkebun di Tesso Nilo mendapat lahan pengganti sebagai bagian dari upaya kita mencari titik temu, bukan titik tengkar. Mengurai persoalan, bukan menambah kusut benang yang memang sudah kusut,&rdquo; tegasnya.
Target reforestasi pada 2026 mencakup 2.557 hektare dengan dukungan lintas sektor. Kegiatan peluncuran reforestasi dilakukan di area seluas kurang lebih 400 hektare dengan penanaman 2.000 bibit pohon sebagai tahap awal dari total target pemulihan seluas 69.000 hektare.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/zodiak/2603040090/ramalan-12-zodiak-besok-kamis-5-maret-2026-lengkap-dari-aries-hingga-pisces">&nbsp;Ramalan 12 Zodiak&nbsp;Besok&nbsp;Kamis 5 Maret 2026: Lengkap dari Aries hingga Pisces</a>
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Haryanto, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriono. Menurutnya, dukungan dari stakeholder terkait dapat mempercepat proses pemulihan lahan.
&ldquo;Insyaallah dengan dukungan semua pihak, terutama Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kajati, Pak Kapolda, Pak Bupati, seluruh pemangku kepentingan yang ada, Taman Nasional Tesso Nilo yang sangat kaya dan terkenal di dunia ini akan dapat kita pulihkan. Insyaallah anak cucu kita bisa mendapat anugerah dari apa yang kita kerjakan hari ini,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah mulai reforestasi 2.557 hektare lahan Tesso Nilo dengan dukungan lintas sektor. Upaya pemulihan ekosistem berjalan untuk masa depan yang lebih baik.

Pemerintah Mulai Reforestasi 2.557 Hektare Lahan Tesso Nilo, Menhut: Upaya Pemulihan Ekosistem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/serayu-network-1648245720.jpg" alt="PLN IP bersama Forkopimda di Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar program konservasi DAS Serayu dan reforestasi hutan. (PLN IP/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PLN IP bersama Forkopimda di Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar program konservasi DAS Serayu dan reforestasi hutan. (PLN IP/ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu sebagai sumber utama air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mrica saat ini menghadapi tantangan berupa erosi dan longsor di wilayah hulu.&nbsp;Hal ini berpotensi meningkatkan sedimentasi, yang dapat mengganggu operasi pembangkit. Atas dasar itu, digelar program konservasi DAS Serayu dan reforestasi hutan di kawasan Telaga Dringo, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menuturkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga keberlangsungan PLTA Mrica, yang menjadi salah satu pemasok energi listrik andal untuk sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) Menurut Bernadus, melalui program konservasi dan reforestasi, PLN IP bersama pemerintah daerah dan masyarakat berupaya mengembalikan fungsi ekologis lahan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.&nbsp;Sebanyak 20.000 bibit pohon telah didistribusikan dan ditanam di area hulu DAS Serayu, terdiri atas 8.500 pohon puspa, 8.500 akasia decuren, 2.000 pohon aren, serta 1.000 pohon matoa. "Penanaman ini diharapkan mampu menahan laju erosi, mengurangi potensi longsor, serta mengembalikan kualitas lingkungan di sekitar kawasan Telaga Dringo dan Hulu DAS Serayu," sebut Bernadus, dikutip Senin (1/9). Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banjarnegara, aktivis lingkungan, pelajar, perusahaan mitra, serta tokoh masyarakat.&nbsp;Program konservasi ini juga menjadi bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN, yang menekankan peran BUMN tidak hanya sebagai penyedia energi listrik, tetapi juga sebagai agen pembangunan berkelanjutan melalui kepedulian sosial dan lingkungan. Selama 45 tahun beroperasi, PLTA Mrica tidak hanya menjadi tulang punggung energi bersih di Indonesia, tapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi dan ekologis bagi warga Banjarnegara dan sekitarnya.&nbsp;"Aksi yang kita lakukan hari ini tidak hanya mendukung pelestarian ekosistem DAS Serayu, tetapi juga memperkuat fungsi strategis Waduk Mrica sebagai pengendali banjir dan infrastruktur energi bersih yaitu PLTA yang dikelola PLN IP UBP Mrica," ungkap Bernardus. Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali mengapresiasi kolaborasi dan peran aktif PLN Indonesia Power dan stakeholder terkait dalam menghadapi permasalahan alih fungsi hutan di area DAS Serayu. "Kita tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat dan pemerintah daerah harus mendukung, kita tidak akan berhenti di sini kita akan menanam terus, sehingga konservasi lahan di Banjarnegara bisa kita wujudkan," tegasnya.

PLN Indonesia Power meluncurkan program konservasi dan reforestasi di DAS Serayu untuk menjaga keberlangsungan PLTA Mrica.

Kembalikan Fungsi Ekologis Lahan dan Kelestarian DAS Serayu Lewat Konservasi dan Reforestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/lahan-kritis-3113336696.jpg" alt="Wamenhut) Sulaiman Umar Sidiq dalam peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta (10/7). (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Wamenhut) Sulaiman Umar Sidiq dalam peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta (10/7). (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus berupaya mengembalikan area hutan yang rusak atau kritis. Pasalnya sampai saat ini, lahan hutan yang masuk kategori kritis di Indonesia masih 12,7 juta hektare (Ha). Sorotan soal lahan kritis itu disampaikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar Sidiq dalam peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta. "Indonesia memiliki sekitar 120,5 juta hektare kawasan hutan atau sekitar 63 persen dari total luas daratannya," kata Sulaiman dalam keterangannya (10/7). Tetapi masih menghadapi tantangan pemulihan 12,7 juta hektare lahan kritis. Dia menjelaskan, sejak 2017 lalu, telah diberlakukan moratorium izin baru sekitar 66 juta hektare di hutan alam dan lahan gambut. Kemudian Indonesia juga menargetkan kondisi net sink di sektor kehutanan pada 2030 lewat program FOLU Net Sink 2030.&nbsp;Upaya itu dilakukan dengan mencegah deforestasi, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan pemulihan lahan gambut, serta peningkatan penyerapan karbon. "Selama periode 2015-2024, Indonesia telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas lebih dari 2 juta hektare," jelasnya.&nbsp; Dalam sambutannya Sulaiman menjelaskan bahwa Kemenhut mengedepankan pendekatan berbasis tapak. Upaya ini memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Pendekatan itu diwujudkan melalui tiga strategi utama. Yaitu pemeliharaan keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi dan konservasi sumber daya air. Menggerakkan entitas tapak hutan dalam rangka peningkatan jaringan pengamanan sosial.&nbsp; Sementara itu Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Kemenhut Dyah Murtiningsih menekankan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Dia mengungkapkan, ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk mencegah degradasi lahan. "Pertama, kesadaran seluruh pihak untuk menjaga lingkungan dari kegiatan pembangunan untuk tidak merusak," katanya. Lalu yang kedua, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi hutan. Baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Ketiga, komitmen dari segala pihak. "Jika (langkah) satu dan dua langkah tadi telah dilakukan, ketiga adalah komitmen," jelasnya. Dyah mengatakan, dengan komitmen yang kuat akan mampu mengatasi degradasi lahan yang ada di Indonesia.

Indonesia juga menargetkan kondisi net sink di sektor kehutanan pada 2030 lewat program FOLU Net Sink 2030.

Kementerian Kehutanan: Lahan Kritis di Indonesia Masih 12,7 Juta Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/tesso-nilo-334922237.jpg" alt="Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Pasalnya, kawasan hutan di sana tinggal 24 persen." width="100%">
<figcaption>Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Pasalnya, kawasan hutan di sana tinggal 24 persen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Pasalnya, kawasan hutan di sana tinggal 24 persen. Pemerintah berupaya meningkatkan tutupan hutan. Di antaranya dengan membabat sawit lalu diganti dengan tanaman cepat tumbuh. Upaya pemulihan TNTN itu dilakukan di area seluas 401 hektar. Pemulihan lahan itu dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini terdiri dari TNI, Kejaksaan, Kemenhut (Ditjen Gakkumhut dan Ditjen KSDAE), BPKP, BIG, dan Polda Riau. Mereka memulai pemulihan Hutan Konservasi TNTN seluas 401 hektare. Caranya dengan menumbangkan tanaman sawit yang ada dalam TNTN di Desa Segati, Kabupaten Pelalawan. Satgas PKH bersama Kemenhut selaku pemangku kawasan konservasi sejak tanggal 22 Mei 2025 telah melaksanakan Penertiban Kawasan Hutan di TNTN. Upaya ini dilakukan dalam rangka menguasai kembali Hutan Negara Fungsi Konservasi TNTN untuk dihutankan kembali sebagaimana fungsinya. Satgas PKH yang membantu Kemenhut sekaligus mengkoordinasikan pemulihan TNTN telah memulai edukasi, sosialisasi, relokasi mandiri, pemasangan plang dan portal kawasan. Setelah kegiatan itu, mulai minggu Satgas PKH akan melakukan penumbangan dan pemusnahan pohon sawit dalam rangka reforestasi TNTN. Penertiban dilakukan dengan cara-cara humanis dan mendahulukan pendekatan persuasif. Penguasaan kembali TNTN sudah dilakukan dan sejak tanggal 10 Juni 2025 lalu. Karena negara secara sah menguasai TNTN untuk selanjutnya dilakukan pemulihan. "Saya sadar sebagai pelaku usaha dalam kawasan TNTN, saya akan mengikuti proses yang telah saya ikuti melalui satgas PKH," kata NS warga setempat. Dia dengan sukarela mengembalikan 401 Hektar kebun sawit yang dia kuasai di TNTN untuk dipulihkan kembali. Sementara itu, Wakil Komandan (Wadan) Satgas PKH Brigjen Dody Triwinarno mengatakan, negara akan terus maju dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menguasai dan memulihkan TNTN. Tujuannya untuk kepentingan bangsa dan masyarakat yang lebih luas. "Sejak tanggal 10 Juni 2025 secara sah negara sudah menguasai TNTN, tinggal sekarang kita melakukan proses percepatan pemulihan dalam TNTN," tegas Dody dalam keterangannya Rabu (2/7). Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Provinsi Riau pada tanggal 19 Juni 2025, anggota DPR RI komisi IV yang dipimpin oleh Ahmad Yohan (Wakil Ketua Komisi IV) mengapresiasi dan mendukung penuh upaya penertiban kawasan hutan TNTN yang dilaksanakan oleh Satgas PKH Bersama Kemenhut. Kegiatan pemulihan yang dilaksanakan juga merupakan dampak positif dari kegiatan penegakan hukum. Sehingga masyarakat sadar dan bersedia secara sukarela untuk menebang sawitnya sendiri. Serta memulangkan secara mandiri para karyawannya dan turut memulihkan kembali TNTN dengan penanaman seluas 401 Hektare. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Dwi Januanto menyatakan, terus mendukung kerja Satgas PKH dalam upaya penguasaan kembali TNTN dan upaya pemulihan ekosistemnya. Untuk diketahui, Taman Nasional Tesso Nilo dahulunya merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Tanaman Industri. Kemudian ditunjuk atau ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak 2004. Dengan luasan yang kini mencapai 81.793 hektare, dari total luas itu hanya sekitar 24 persen atau sekitar 19.000 hektare yang masih berupa hutan. Sisanya telah berubah menjadi areal terbuka yang didominasi permukiman dan kebun sawit ilegal. Kondisi itu melanggar ketentuan UU 5/1990 jo. UU 32/2024, yang intinya melarang perubahan keutuhan kawasan pelestarian alam. Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah terus mengambil langkah-langkah nyata. Di antaranya penegakan hukum terpadu. Melalui operasi bersama dengan aparat penegak hukum, dilakukan penindakan terhadap pelaku ilegal logging dan perambah. Termasuk penangkapan pelaku, perobohan pondok liar, penyitaan alat berat, serta pemusnahan kebun sawit ilegal. Selain itu, pemerintah membentuk Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo, yang kini diperkuat dengan pendekatan berbasis masyarakat. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal, baik asli maupun pendatang, dalam pengelolaan kawasan melalui penguatan kapasitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Upaya pemulihan ekosistem juga terus diupayakan. Misalnya sampai dengan 2021, telah dilakukan pemulihan ekosistem seluas 3.585 hektare. Meliputi rehabilitasi hutan, daerah aliran sungai, dan kegiatan restorasi oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

TN Tesso Nilo di Riau mengalami penurunan luas hutan, tersisa 24 persen, pemerintah melakukan reforestasi dengan mengganti sawit.

Kawasan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo Tinggal 24 Persen, Pemerintah Upayakan Reforestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/20/raja-juli-1485737139.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Rabu (19/11). (Hilmi Setiawan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Rabu (19/11). (Hilmi Setiawan/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Rabu (19/11). Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal. Diantaranya melibatkan personel TNI untuk mengecek kondisi sawit di dalam hutan di Indonesia. "Jadi, kami meminta TNI untuk membantu mengecek, ground check ya," kata Raja Juli. Lewat koordinasi dan pengecekan lapangan itu, diharapkan dapat memperkuat dan merinci data soal citra satelit lahan sawit. Selama ini, data tersebut didapat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, kedua menteri juga membahas penyediaan lahan hutan tertentu untuk latihan prajurit TNI. "Kami akan mengusahakan sejumlah lahan tertentu yang nanti bisa dipinjam-pakaikan kepada TNI," jelas Raja Juli. Dengan rencana kolaborasi dan koordinasi dengan Kemenhan serta TNI itu, diharapkan juga mampu mendukung dari sisi keamanan sehingga manfaat hutan secara alami tetap terjaga. Personel TNI tidak hanya membantu mengamankan kedaulatan NKRI. Tetap berkontribusi suoaya hutan tetap terjaga. Bahkan TNI juga bisa ikut menanam pohon supaya hutan kembali lebat.

"Kami akan mengusahakan sejumlah
lahan tertentu yang nanti bisa dipinjam-pakaikan kepada TNI," jelas Raja Juli.

Temui Menhan Sjafrie, Menhut Raja Juli Antoni Gandeng Personel TNI untuk Cek Lahan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/reforestasi-695807008.jpg" alt="Cofiring PLTU dinilai menjadi salah satu upaya transisi energi melalui pemanfaatan biomassa. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Cofiring PLTU dinilai menjadi salah satu upaya transisi energi melalui pemanfaatan biomassa. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Reforestasi dalam menyediakan bahan baku untuk&nbsp;co-firing&nbsp;dinilai merupakan langkah signifikan dalam menjaga lingkungan dan mendukung transisi energi menuju&nbsp;net zero emission. "Dengan menanam kembali pohon-pohon di lahan kritis, kita tidak hanya memproduksi sumber energi terbarukan, tetapi juga mengembalikan fungsi ekosistem yang hilang," ujar peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman di Jakarta, Senin (28/10). Hal itu, lanjutnya, menunjukkan bahwa reforestasi tidak hanya berkontribusi pada pasokan biomassa, tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan yang telah terdegradasi. Melalui reforestasi, lahan yang sebelumnya kritis dapat ditanami pohon indigofera, jenis tanaman yang mampu menyimpan air, sehingga tanah menjadi subur. Ranting pohonnya kemudian diolah oleh masyarakat menjadi biomassa, yang selanjutnya dibeli oleh PLN sebagai bahan campuran batu bara di PLTU melalui proses yang disebut co-firing.&nbsp;Co-firing adalah teknik pembakaran bersama dua jenis bahan bakar, biasanya biomassa dan batubara, di dalam pembangkit listrik. Dengan menggunakan biomassa, penggunaan batu bara dapat dikurangi dan emisi karbon pun menurun, sehingga pembangkit listrik menjadi lebih ramah lingkungan. "Dengan cara tersebut, penggunaan batu bara di PLTU berkurang, sehingga emisi karbon juga menurun. Selain itu, lahan kritis yang diolah menjadi hijau kembali, serta ekonomi masyarakat terdorong karena mereka terlibat dalam seluruh proses pengembangan biomassa tersebut," katanya dalam keterangannya. Ferdy menjelaskan bahwa penggunaan biomassa dianggap karbon netral. Meskipun pembakaran biomassa menghasilkan emisi karbon, proses pertumbuhan kembali tanaman di area reforestasi akan menyerap karbon dari atmosfer, sehingga tidak menambah emisi baru. "Pohon yang ditanam dalam program reforestasi bisa menghasilkan kayu, sisa tanaman, atau bahan organik lain yang kemudian diolah menjadi pelet biomassa," katanya. Dia menambahkan, biomassa memiliki potensi besar untuk digunakan dalam pembangkit listrik, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.&nbsp;"Dengan menggunakan biomassa, PLTU dapat beroperasi dengan lebih ramah lingkungan, membantu menurunkan emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil," katanya.

Melalui reforestasi, lahan yang sebelumnya kritis dapat ditanami pohon indigofera, jenis tanaman yang mampu menyimpan air.

Reforestasi jadi Jawaban atas Kebutuhan Biomassa sekaligus Memperbaiki Lahan Kritis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/ikn_ser_01-1024x640-2522160654.jpg" alt="Ilustrasi IKN Nusantara (Dok. Urbanplus)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi IKN Nusantara (Dok. Urbanplus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya reforestasi atau penanaman kembali kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur bakal melibatkan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, Jumat (9/8). "Kami hitung ada tujuh perguruan tinggi negeri di Indonesia yang akan melakukan. Kami mengatakan sebagai 'pilot' ya, mereka ini akan melakukan konsep reforestasi," kata Thomas di sela agenda Bulaksumur Roundtable Forum 2024 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIJ, sebagaimana dilansir dari Antara. Dari ketujuh kampus itu, lanjut Thomas, UGM melalui pengelola hutan pendidikan Wanagama dinilai paling siap unuk dilibatkan saat ini. "Wanagama sudah siap untuk melakukan reforestasi di IKN dan itu sebagai organisasi atau institusi perguruan tinggi pertama yang akan intervensi terkait lingkungan di IKN," kata dia. Thomas menjelaskan, dalam konsep reforestasi, KIPP IKN yang tadinya adalah hutan tanaman industri (HTI) bakal dipulihkan menjadi hutan tropis. Sehingga kawasan yang tadinya ditanami tanaman sejenis atau monokultur akan diperbaiki seperti kondisi semula. "Lahan sudah disiapkan, kami sudah menentukan di mana lokasinya, perizinan pun sudah kami siapkan," tutur Thomas. Bila sudah ada persetujuan dari Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, ketujuh PTN itu akan melakukan pilot project reforestasi di IKN.

Upaya reforestasi atau penanaman kembali kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN akan melibatkan 7 PTN.

Reforestasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Kaltim Libatkan 7 PTN, OIKN Sebut Bakal Kembali Jadi Hutan Tropis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/BPBD-1886267397.jpg" alt="Masifkan tanam pohon di sejumlah daerah di Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Masifkan tanam pohon di sejumlah daerah di Jawa Timur.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Upaya mitigasi bencana melalui gerakan tanam pohon yang dilakukan BPBD Jatim secara kolaboratif terus berlanjut. Setelah menggandeng Kabupaten Mojokerto, pada Jumat-Sabtu (8-9/3/2024), aksi penanaman pohon berlanjut dengan Kabupaten Magetan, Kota Kediri dan Kabupaten Situbondo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk di Magetan, kegiatan seremoni dilangsungkan di Kantor Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan, Jumat (8/3). Sementara, aksi penanamannya dilangsungkan di tiga titik, di antaranya, di alun-alun Panekan rencana kantor kelurahan yang baru dan area embung setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk di Kota Kediri, kegiatan yang diikuti ratusan relawan dari berbagai organisasi ini difokuskan di sekitar TPU Klotok (Bong Cina), Kelurahan Pojok Kecamatam Mojoroto, Sabtu (9/3). Adapun area penanamannya tersebar di kawasan sekitar Pondok Dzikrul Ghofilin, Lingkar Gunung Klotok, dan selatan situs Petirtaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, di Situbondo, kegiatan penanaman pohon difokuskan di lapangan Desa Wringinanom Kec. Banteng. Khusus di Kota Kediri, aksi 'tandur-tandur' ini dihadiri Pj Walikota Kediri Zanariah, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto dan Forkopimda setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadir pula, Kalaksa BPBD Kota Kediri Indun Munawaroh, Kabid PK BPBD Jatim Bige Agus Wahjuono dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Kota Kediri. Dalam sambutannya, Pj Walikota Kediri menegaskan, aksi reboisasi yang dilakukan saat ini sangat bermanfaat bagi pencegahan bencana tanah longsor dan pengembalian lahan rusak akibat karhutla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak dan relawan yang telah membantu bibit dan berjibaku melakukan penanaman pohon, tidak terkecuali BPBD Jatim. "Selain mencegah terjadinya bencana, kita berharap dengan kegiatan penanaman pohon ini, saat musim kemarau nanti kita tidak akan mengalami kekeringan," harapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto dalam kesempatan yang sama menyatakan, kegiatan penanaman pohon ini memang dilakukan secara kolaboratif dengan kabupaten/kota dan para relawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harapannya, lanjut Gatot, tanaman ini bisa mengembalikan vegetasi yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun lalu, dan mampu mencegah terjadinya tanah longsor, serta buahnya bisa memberikan manfaat secara ekonomis bagi warga sekitar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, jenis pohon yang ditanam merupakan pohon produktif, seperti, pohon durian, pohon jambu, alpukat, dan pohon kelengkeng.&nbsp; Sementara, untuk di Kabupaten Magetan, hadir dalam aksi ini, Sekretaris BPBD Jatim Andhika N Sudigda, Plt. Kalaksa BPBD Magetan Yok Sujarwadi, Camat Panekan Yanu Hariwibowo dan&nbsp;Lurah Panekan, Juwari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Turut hadir, Forkopimcam Panekan, Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan Dadang Iqwandy, Tim BPBD Jatim, Tim BPBD Magetan dan relawan setempat. Plt. Kalaksa BPBD Magetan Yok Sujarwadi dan Lurah Panekan juga menyampaikan terimakasih atas bantuan 2000 bibit pohon yang diberikan BPBD Jatim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, selain di Kelurahan Panekan, sejumlah bibit itu nanti juga akan ditanam di lokasi terdampak Karhutla tahun lalu, tepatnya di area Gunung Lawu, Plaosan. "Saya kira kegiatan ini sangat tepat untuk menjaga alam dan mengembalikan fungsi lahan yang terdampak Karhutla," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk di Situbondo, kegiatan yang juga melibatkan para relawan ini, BPBD Jatim memberikan dukungan bibit sebanyak 2000 bibit pohon dengan jenis yang beragam.</div>

Upaya mitigasi bencana melalui gerakan tanam pohon yang dilakukan BPBD Jatim secara kolaboratif terus berlanjut.

Mitigasi Bencana, BPBD Jawa Timur Lakukan Aksi Tanam Pohon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/jokowi-472875512.jpg" alt="Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara (MHHT) hasil kolaborasi Otorita IKN, PT Tirta Investama dan para mitra ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP)." width="100%">
<figcaption>Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara (MHHT) hasil kolaborasi Otorita IKN, PT Tirta Investama dan para mitra ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dalam rangka mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan strategi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai Net Zero City pada 2045, PT Tirta Investama mendukung reforestasi dengan pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis pada lahan seluas 96 ha, bekerja sama dengan Universitas Mulawarman yang didukung oleh PT Indo Tambangraya Megah dan PT Multi Harapan Utama; serta pembangunan fasilitas pengelolaan sampah TPS3R Sampahku Tanggung Jawabku (Samtaku) untuk mendukung kelestarian alam di kawasan ini. Inisiatif ini ditandai dengan penanaman pohon bersama yang dilakukan oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia; Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Pratikno, Menteri Sekretaris Negara; Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia; Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN; Ridwan Kamil, Kurator Infrastruktur IKN; Akmal Malik, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur bersama dengan Vera Galuh Sugijanto, Direksi PT Tirta Investama. PT Tirta Investama sebagai salah satu mitra strategis pemerintah Indonesia dalam upaya memecahkan tantangan perubahan iklim melalui berbagai inisiatif konservasi alam, penanggulangan sampah, memiliki kesamaan visi untuk menjaga keberlanjutan alam. Sejumlah upaya yang dilakukan PT Tirta Investama dalam mendukung Otorita IKN untuk mewujudkan Nusantara sebagai Net Zero City di tahun 2045, sejalan dengan strategi yang tertuang dalam Regionally and Locally Determined Contributions (RLDC), khususnya pilar Forestry and Other Land Uses (FOLU) dan Waste Management. Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara (MHHT) hasil kolaborasi Otorita IKN, PT Tirta Investama dan para mitra ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). "Dari 256 ribu hektar area yang akan dibangun untuk IKN, sebetulnya hanya 25 persen atau sekitar 160 ribu hektar yang akan kita bangun menjadi kota, sisanya 65 persen adalah hutan hujan tropis, yang merupakan kombinasi dari kota yang inklusif, hijau, dengan ketahanan atau resilience yang tinggi. Pembangunan IKN kali ini dilakukan dengan perencanaan dan konsep yang matang untuk reforestasi atau pengembalian fungsi hutan. Pembangunan ini akan selaras dengan pembangunan kota hijau sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045," ujar&nbsp;Bambang Susantono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kolaborasi antara Otorita IKN dan PT Tirta Investama diharapkan tidak hanya menjadikan Nusantara sebagai kota hijau, namun juga sebagai kota model untuk masa depan yang berkelanjutan. PT Tirta Investama percaya bahwa dengan visi bersama, kita dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan sambil memastikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan peta jalan perusahaan untuk dapat menghadirkan dampak positif melalui tiga pilar, yaitu kesehatan, lingkungan, karyawan, dan masyarakat. "Keterlibatan PT Tirta Investama dalam melakukan upaya reforestasi, menjadikan kami sebagai perusahaan FMCG pertama dan satu-satunya yang turut aktif dalam merealisasikan ambisi Net Zero City Nusantara 2045. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah Indonesia untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060. Sejalan dengan strategi keberlanjutan perusahaan di mana kami berkomitmen untuk menghadirkan kesehatan melalui produk berkualitas sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan," jelas Vera Galuh Sugijanto selaku Direksi PT Tirta Investama. Pada 2024, pembangunan kota baru Nusantara bertujuan untuk menjadi kota yang bersih, berketahanan iklim, berkelanjutan, dan layak huni, Nusantara akan selaras dengan upaya Indonesia untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim sebagaimana tercantum dalam Kontribusi Nasional yang Ditetapkan Secara Nasional yang ditingkatkan di bawah Perjanjian Paris. Saat ini tutupan lahan KIPP didominasi oleh Eucalyptus pelita sebagai komoditas utama hutan tanaman industri yang ditebang tiap 6-7 tahun dan menjadikannya hutan homogen dengan keragaman hayati rendah. Melalui pengembangan MHHT Nusantara, maka akan dikembangkan metode silvikultur atau bentuk manajemen hutan yang berfokus pada pengelolaan pertumbuhan dan produksi hutan dengan pendekatan ilmiah sehingga dapat membentuk hutan alam bertipe hutan hujan tropis. Silvikultur melibatkan serangkaian tindakan yang direncanakan dan diorganisasikan untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan, termasuk pemilihan, penanaman, perawatan, dan regenerasi pohon. Kawasan MHHT nantinya akan memiliki 109 spesies pohon khas ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayati yang tinggi. Selain itu, kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas edukasi dengan mengusung konsep edu-ekowisata melalui rumah galeri yaitu sebuah fasilitas edukasi utama kawasan MHHT Nusantara yang berisi informasi jenis pohon yang ditanam, pola tanam serta produk olahannya; area persemaian yang merupakan tempat dimana dilakukan pembibitan sebelum dipindahkan ke lahan tanam, serta area adopsi pohon serta camping ground. "PT Tirta Investama percaya bahwa menghadirkan kesehatan melalui makanan dan minuman hanya dapat dilakukan dengan menciptakan planet yang sehat. Komitmen tersebut, kami wujudkan melalui aksi nyata dengan turut berkontribusi mengimplementasikan strategi pemerintah mengantarkan Nusantara kepada predikat kota hijau yang berkelanjutan, melalui kolaborasi dengan Otorita IKN, Universitas Mulawarman serta dua mitra swasta lainnya dalam melakukan pengembangan Miniatur Hutan Hujan Tropis di Nusantara. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat mempercepat terjadinya suksesi alami yang akan membentuk ekosistem dengan keragaman hayati tinggi, untuk kemudian menjadi model hutan hujan tropis yang dapat direplikasi secara luas di wilayah IKN," tutup Vera.

Kawasan MHHT nantinya akan memiliki 109 spesies pohon khas ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayati yang tinggi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#reforestasi

Berita Terkini