<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19, Minggu (31/3). Ini mengingat kondisi perbankan Indonesia sudah resilien&nbsp;hadapi dinamika perekonomian. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai, saat ini kondisi perbankan Indonesia sudah resilien dalam menghadapi dinamika perekonomian berkat tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta manajemen risiko yang baik. "Berakhirnya kebijakan tersebut (restrukturisasi kredit) konsisten dengan pencabutan status pandemi COVID-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023, serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi," ujar Mahendra, dikutip dari Antara. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan&nbsp;countercyclical&nbsp;dan kebijakan yang sangat penting&nbsp;(landmark policy)&nbsp;dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi. Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur, terutama pelaku UMKM. Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan stimulus restrukturisasi kredit ini telah mencapai Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020 yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sebanyak 75 persen dari total debitur penerima stimulus adalah segmen UMKM, atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, tren kredit restrukturisasi terus mengalami penurunan baik dari sisi outstanding maupun jumlah debitur. Pada Januari 2024, outstanding kredit restrukturisasi COVID-19 telah menurun signifikan menjadi sebesar Rp251,2 triliun yang diberikan kepada 977 ribu debitur. Berbagai indikator pada Januari 2024 menunjukkan perbankan Indonesia dalam kondisi yang baik. Tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) di level 27,54 persen, kondisi likuiditas yang ditunjukkan oleh&nbsp;Liquidity Coverage Ratio&nbsp;(LCR) sebesar 231,14 persen, dan Alat Likuid/Non Core Deposit&nbsp;(AL/NCD) sebesar 123,42 persen serta tingkat rentabilitas yang memadai. Menurut Mahendra, hal itu diharapkan dapat menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga di bawah threshold 5 persen, yaitu&nbsp;NPL Gross&nbsp;sebesar 2,35 persen dan&nbsp;NPL Nett&nbsp;sebesar 0,79 persen. Sebelumnya, OJK telah mengambil kebijakan untuk memperpanjang POJK stimulus lanjutan hingga 31 Maret 2024 guna mendukung segmen sektor industri dan daerah tertentu melalui KDK No.34/KDK.03/2022. Mahendra mengatakan, penerapan kebijakan ini tentunya diimbangi dengan penerapan aspek manajemen risiko yang lebih ketat&nbsp;(stringent). Di samping itu, juga memperhatikan arah normalisasi kebijakan sejalan dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain&nbsp;(common practices),&nbsp;sehingga dapat mempersiapkan industri perbankan untuk kembali pada kondisi normal secara terkendali (soft landing) ketika stimulus berakhir. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus COVID-19, OJK telah mempertimbangkan seluruh aspek secara mendalam untuk kesiapan industri perbankan. Berdasarkan evaluasi dan laporan uji ketahanan perbankan menjelang berakhirnya stimulus, potensi kenaikan risiko kredit (NPL) dan ketahanan perbankan diproyeksikan masih terjaga dengan sangat baik. Outstanding kredit restrukturisasi COVID-19 perbankan terus mengalami penurunan, namun tingkat pencadangan (CKPN) yang dibentuk Bank terus meningkat, melebihi periode sebelum pandemi. "Kondisi ini merupakan cerminan kesiapan perbankan yang dinilai telah kembali pada kondisi normal secara terkendali (soft landing) mengakhiri periode stimulus," ujar Dian. Pada sisi lain, seiring dengan pandemi yang mereda dan pencabutan status pandemi oleh pemerintah, perekonomian Indonesia di hampir seluruh sektor juga kembali pulih dengan pertumbuhan 5,04 persen pada tahun 2023. Dia menambahkan bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kebijakan stimulus OJK berakhir sesuai dengan masa berlakunya. "Kontribusi ini merupakan kisah keberhasilan kontribusi signifikan sektor perbankan menopang perekonomian nasional melewati periode pandemi," ujarnya lagi. Untuk memastikan kelancaran normalisasi kebijakan tersebut, bank tetap dapat melanjutkan restrukturisasi kredit COVID-19 yang sudah berjalan. Sedangkan permintaan restrukturisasi kredit baru dapat dilakukan dengan mengacu pada kebijakan normal yang berlaku yaitu POJK No. 40/2019 tentang Kualitas Aset. Dengan demikian, integritas laporan keuangan perbankan diharapkan akan semakin baik dan dapat sepenuhnya mengacu pada praktik terbaik yang berlaku (best practice) standar keuangan. Seiring dengan hal tersebut, OJK senantiasa melakukan langkah pengawasan (supervisory action) untuk memastikan kesiapan setiap bank secara individu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai, saat ini kondisi perbankan Indonesia sudah resilien dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Kondisi Perbankan sudah Resilien, OJK Akhiri Program Restrukturisasi Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ufti-anam.jpg" alt="Anggota Komisi VI Mufti Anam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI Mufti Anam. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Mufti Anam, mengapresiasi langkah bank BUMN dalam membantu UMKM selama masa pandemi Covid-19 melalui skema restrukturisasi kredit.  “Program restrukturisasi kredit sangat membantu UMKM sebagai debitur bank dalam menjaga stabilitas keuangannya. Membantu UMKM terhindar dari kredit macet, membantu UMKM menjaga arus kasnya. Sehingga UMKM tetap survive di masa pandemi,” ujar Mufti kepada media, Selasa (24/2).  Mufti menyebut langkah restrukturisasi kredit itu di antaranya dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). BRI menyatakan telah melakukan restrukturisasi kredit kepada 4.001.216 nasabah dengan nilai Rp 256,38 triliun sejak pandemi Covid-19.  Seiring dengan pemulihan ekonomi, sisa restrukturisasi kredit sebesar Rp 116,45 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 1.390.736 debitur. "Restrukturisasi kredit yang dijalankan BRI saya kira sangat penting untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup UMKM, memudahkan UMKM dalam memperkuat kontinuitas bisnisnya,” ujar Mufti yang juga mantan ketua HIPMI Jawa Timur.  Politisi PDIP itu menambahkan, berkat program restrukturisasi kredit yang juga terus dikawal oleh DPR RI, banyak UMKM bisa kembali bangkit dari pandemi. “Kita tahu saat puncak pandemi mulai 2021, UMKM sangat terdampak. Tentu dampaknya dirasakan sampai 2022, bahkan sebagian sampai sekarang. Penjualan mereka melandai. Otomatis arus kas terganggu. Bila tidak dibantu restrukturisasi kredit, mereka akan gulung tikar,” beber Mufti.  “Sekarang, banyak UMKM mulai bangkit kembali. Ini momentum positif yang harus terus kita jaga agar pemulihan ekonomi yang sudah di depan mata tidak terpukul kembali oleh tantangan-tantangan ekonomi global yang semakin berat tahun ini,” imbuhnya.  Mufti berharap, langkah progresif melakukan restrukturisasi kredit itu terus dikembangkan dengan berbagai pendampingan kepada UMKM. Terutama dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi pada 2023.  “Pelatihan, peningkatan kompetensi, kejelian membidik pasar baru, kecermatan membaca tren pemasaran menjadi faktor-faktor kunci untuk tetap survive dalam situasi ekonomi yang tidak mudah. Tentu industri perbankan BUMN juga perlu menjalankan langkah-langkah terukur untuk membantu UMKM agar tidak terpukul kembali dalam menghadapi tantangan ekonomi 2023 yang oleh banyak pihak disebut cukup berat,” pungkasnya.

Program Restrukturisasi Kredit saat Pandemi Bantu UMKM Survive

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Heru Kristiyana mengatakan perpanjangan restrukturisasi kredit melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2022 dapat mendukung resiliensi industri.  “Ini kebijakan yang sangat bagus agar industri tetap kuat, baik industri bank maupun non bank. Selain tetap resilien, industri atau sektor-sektor ekonomi yang diberi relaksasi akan tetap kuat dan mendukung perekonomian kita,” kata Heru dalam webinar LPPI “Urgensi Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit”, Kamis (19/1).  Melalui Keputusan Dewan Komisioner tersebut, OJK memperpanjang stimulus terkait restrukturisasi Covid-19 sampai Maret 2023 untuk sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, tekstil dan alas kaki, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta provinsi Bali.  “Saya menganggap kebijakan ini sangat tepat karena dikeluarkan dengan menarget sektor-sektor tertentu dan dan daerah tertentu,” katanya.  Ia juga mendukung kebijakan OJK yang menyediakan langkah mengantisipasi risiko yang muncul dari perpanjangan restrukturisasi kredit, dengan memastikan pelaku usaha yang melakukan restrukturisasi kredit memenuhi persyaratan.  Perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit juga sesuai dengan kondisi perekonomian nasional yang berpotensi terdampak ketidakpastian kondisi ekonomi global, meskipun telah mulai pulih.  Menurutnya, perekonomian dunia masih belum pulih sepenuhnya dari dampak Covid-19, terdapat ketegangan geopolitik yang menyebabkan disrupsi rantai pasok, serta harga komoditas masih mengalami volatilitas.  “Perekonomian nasional sudah menunjukkan tanda pemulihan, namun dinamika global perlu terus diantisipasi karena cepat atau lambat akan mempengaruhi kondisi domestik,” ucapnya.

LPPI: Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Dukung Resiliensi Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/OJK-OK-29.jpg" alt="Tangkapan layar - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ​​​​​​​dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 di Jakarta, Sabtu (29/10)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ​​​​​​​dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 di Jakarta, Sabtu (29/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga sampai Oktober 2022. Begitu pula kinerja intermediasi yang cenderung bertumbuh. Optimisme pasar masih positif meski inflasi masih tinggi dan suku bunga Bank Indonesia (BI) terus meningkat.  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, sejumlah lembaga internasional memperkirakan ekonomi global akan tumbuh melambat pada 2023. Sebagai akibat dari pengetatan kebijakan moneter global, tingginya harga komoditas energi dunia yang dipengaruhi tensi geopolitik, dan masih persistennya tingkat inflasi di level yang tinggi.  "Oleh karenanya, perlu dicermati perkembangan sektor-sektor yang memiliki porsi ekspor yang tinggi serta sektor padat modal yang akan lebih terdampak oleh kenaikan suku bunga," ucapnya usai rapat dewan komisioner bulanan, Selasa (6/12).  Indikator perekonomian terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional masih cukup baik. Terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, purchasing managers index (PMI) Manufaktur yang berada di zona ekspansi, dan indikator pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih solid. Selain itu, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga masih positif.  BI juga kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) pada rapat dewan gubernur 17 November lalu. Dengan tujuan untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar.  "Namun demikian, laju pemulihan perekonomian maupun intermediasi sektor keuangan belum terlalu terdampak atas kenaikan suku bunga dimaksud," terang Mahendra.  Mantan wakil Menteri Luar Negeri itu memastikan stabilitas sektor jasa keuangan saat ini terjaga. Namun, adverse effects akibat kompleksitas tekanan yang dihadapi ekonomi global perlu diwaspadai. Baik dari sisi kebijakan normalisasi global, ketidakpastian kondisi geopolitik, serta laju inflasi yang meskipun termoderasi namun persisten di level yang tinggi. Perlambatan outlook pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi tak terhindarkan.  Akselarasi laju pengetatan likuiditas dan kenaikan tingkat suku bunga berpotensi menekan sektor jasa keuangan dari berbagai sumber vulnerabilitas. Seperti liquidity mismatch, fluktuasi asset prices, dan naiknya debt level. Yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan yang kolaboratif, tepat dan terukur akan menentukan prospek terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan ke depan.  Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menyatakan, indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat menguat sebesar 7,59 persen secara year-to-date (YtD) sampai akhir November 2022. Dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp 81,49 triliun. Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 3,24 persen mtd dan 2,75 persen ytd ke level 341,96.  "Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp 40 miliar month-to-date (MtD) atau Rp 530 miliar year-to-date,” jelasnya.  Di pasar surat berharga negara (SBN), non-resident mencatatkan inflow Rp 23,70 triliun. Sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 43,32 bps MtD di seluruh tenor. Secara YtD, yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 57,54 bps di seluruh tenor. Non-resident mencatatkan net sell Rp 154,41 triliun.  Inarno menyebut, minat untuk penghimpunan dana di pasar modal masih tinggi. Yakni sebesar Rp 226,49 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 61 emiten. Di pipeline, masih terdapat 91 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp 96,29 triliun.  Kepala Eksekutuf Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Kredit perbankan pada Oktober 2022 tumbuh menjadi 11,95 persen year-on-year (YoY). Ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 13,65 persen secara tahunan. Secara bulanan, nominal kredit perbankan naik Rp 58,61 triliun menjadi Rp 6.333,51 triliun.  Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 9,41 persen YoY menjadi Rp 7.927 triliun. Didorong didorong peningkatan giro. Sedangkan risiko kredit melanjutkan penurunan. Tecermin dari rasio non performing loan (NPL) net perbankan sebesar 0,78 persen. Secara gross di posisi 2,72 persen.  Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 turun Rp 5,57 triliun menjadi Rp 514,07 triliun dari 2,55 juta nasabah. "Lebih rendah dari September 2022 dengan 2,63 juta nasabah," paparnya.  Menyikapi berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan pada Maret 2023, OJK telah memutuskan memperpanjang sampai 31 Maret 2024. Hanya untuk segmen, sektor, industri, dan daerah tertentu (targeted) yang memerlukan. Kebijakan tersebut dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan.  "Berdasarkan analisis yang dilakukan masih dijumpai dampak berkepanjangan pandemi Covid-19 (scarring effect), maka OJK mengambil kebijakan mendukung segmen, sektor, industri dan daerah tertentu yang memerlukan periode relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama satu tahun," tandas Dian.

Kinerja Lembaga Sektor Jasa Keuangan Belum Terdampak BI Rate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MAHENDRA-SIREGAR.jpg" alt="Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (1/8/2022)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (1/8/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengumumkan perpanjangan kebijakan rekstrukturisasi kredit selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024. Kebijakan ini diambil sebagai antisipatif dampak ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi masih tetap tinggi.  Direktur Humas OJK Darmansyah memastikan, kebijakan ini bersifat segmented dan sektoral karena sebagian besar sektor dan industri Indonesia telah kembali tumbuh kuat. Namun, berdasarkan analisis mendalam dijumpai beberapa pengecualian akibat dampak berkepanjangan pandemi Covid-19 (scarring effect).  "Sehubungan dengan perkembangan tersebut dan menyikapi akan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan pada Maret 2023, OJK mengambil kebijakan mendukung segmen, sektor, industri dan daerah tertentu (targeted) yang memerlukan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024," kata Darmansyah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (28/11).  Ia menjelaskan, ada tiga sektor yang berhak mendapatkan fasilitas ini, yakni Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencakup seluruh sektor. Lalu, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum serta beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.  "Kebijakan (restrukturisasi kredit) dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan," jelasnya.  Sementara itu, ia memastikan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang ada dan bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi Covid-19 masih berlaku sampai Maret 2023. Pihaknya berharap, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pelaku usaha yang masih membutuhkan kebijakan tersebut dapat menggunakannya sampai dengan Maret 2023.  OJK memastikan kebijakan itu akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit/pembiayaan antara LJK dengan debitur. Lebih lanjut, OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, termasuk fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan.  Dalam kaitan itu, OJK meminta agar LJK mempersiapkan buffer yang memadai untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul. "OJK juga akan merespons secara proporsional perkembangan lebih lanjut dengan tetap mengedepankan stabilitas sistem keuangan serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional," tandasnya.

OJK Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Sampai 31 Maret 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperpanjang masa berlaku restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Meski, implementasinya bakal selektif.  OJK bakal mempertimbangkan efektivitas kelanjutan relaksasi dengan tingkat pemulihan kinerja debitur yang berbeda di setiap sektor, segmen dan wilayah.  Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan, bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit menggunakan pendekatan secara individu debitur. Memang layak diperpanjang atau tidak. Sekaligus melihat perkembangan dinamika perekonomian maupun kemampuan bayar debitur.  "Jadi belum tentu jika kinerja sektor buruk, namun kinerja perusahaan di sektor itu sangat solid maka (restrukturisasi kredit) tidak diperpanjang," kata Dian di kantornya, kemarin (6/9). Dengan demikian, arah stimulus OJK akan lebih tepat sasaran kepada yang masih membutuhkan.  Hingga Juli 2022, kredit restrukturisasi perbankan terdampak Covid-19 terus bergerak melandai. Dari Rp 576,17 triliun pada Juni 2022 menjadi sebesar Rp 560,41 triliun. Jumlah debitur yang mendapat relaksasi juga turun menjadi 2,94 juta debitur.  Secara sektoral, proporsi restrukturisasi kredit sektor akomodasi, makanan, dan minuman mencapai 42,69 persen. Jumlah tersebut senilai Rp 126,06 triliun. Sektor real estat dan sewa juga masih direstrukturisasi dengan nilai Rp 51,87 triliun.  Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan kredit perbankan. Sektor usaha rakyat itu tumbuh 18,08 persen secara tahunan. Total kredit UMKM per Juli 2022 sebanyak Rp 1.299,4 triliun.  "Mencapai 21 persen dari total kredit perbankan," terang mantan Plt Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.  Seiring dengan positifnya kinerja perekonomian, Deputi Komisoner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih tumbuh sebesar 8,59 persen secara year-on-year (YoY) per Juli 2022. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dengan 9,13 persen YoY. Hal itu dipengaruhi perlambatan giro sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).  Dia menyebut, bank BUKU IV berkontribusi sebesar 50 persen terhadap pertumbuhan DPK. Kelompok bank tersebut juga menyumbang 87 persen dari total pertumbuhan kredit perbankan.  "Kita bisa lihat dari LDR (loan deposit ratio) yang lebih besar dibanding KBMI (kelompok bank dengan modal inti) lainnya. Memang cukup dominan," beber Slamet.  Meski BI menaikkan giro wajib minimum, OJK memastikan likuiditas perbankan masih ample (cukup). Sehingga tidak mengurangi kemampuan perbankan mendorong pertumbuhan kredit ke depan.  "Bahkan juga dari secondary reserve, bank punya kepemilikan surat berharga yang besar. Dari jauh hari kenaikan GWM sudah diantisipasi untuk tetap mendorong pertumbuhan kredit," tandasnya.  Terpisah, Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T Budiman menyatakan, sejumlah sentimen negatif perekonomian belakangan tak mengubah outlook penyaluran kredit perusahaan. Optimis mampu mencapai 8 sampai 10 persen sepanjang 2022. Seiring dengan rasio dana murah atau current account and saving account (CASA) BCA yang tinggi mencapai 81 persen.  "Jadi ketergantungan pada suku bunga deposito juga nggak terlalu tinggi. Kita masih confidence dengan penyaluran kredit, nggak ada issue," ungkapnya.  Haryanto menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan BI sensitif terhadap kredit konsumer. Sedangkan penyaluran kredit modal kerja sangat tergantung pertumbuhan ekonomi.

OJK Selektif Perpanjang Restrukturisasi Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/OJK-05-09.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua dari kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (05/09/2022). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua dari kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (05/09/2022). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan untuk mendukung debitur yang terkena dampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi.  "Sebagai salah satu langkah proaktif yang ditujukan khusus bagi kredit tertentu, OJK telah menerbitkan pedoman dari sisi perkreditan atau pembiayaan perbankan untuk membantu keadaan tertentu darurat PMK pada sapi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.  Ia membeberkan kebijakan tersebut diberikan dengan syarat antara lain kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi dapat ditetapkan lancar, serta jangka waktu restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat melebihi masa berlakunya kebijakan ini sepanjang sesuai perjanjian restrukturisasi.  Kemudian, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan lain untuk plafon hingga Rp10 miliar dapat hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga dan bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan lain baru kepada debitur terdampak.  Mahendra menegaskan ketentuan ini berlaku sesuai masa penetapan pemberlakuan status keadaan tertentu darurat PMK oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dapat dievaluasi kembali.  Saat ini, sedang disusun Rancangan Peraturan OJK (POJK) pada daerah dan/atau sektor tertentu yang diperluas cakupannya kepada bencana non-alam.  "Hal ini merupakan respons cepat OJK dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi," ungkapnya.  Di tengah kinerja positif perekonomian dan industri jasa keuangan, dirinya mengatakan OJK tetap mewaspadai simpul-simpul risiko yang dapat mempengaruhi kinerja industri jasa keuangan, terutama disebabkan pelemahan ekonomi dan ketidakpastian pasar keuangan global yang akan masih tinggi ke depannya.  OJK kini mencermati sedikit kenaikan rasio kredit macet alias (Non Performing Loan/NPL) untuk kredit restrukturisasi Covid-19 dari 6,44 persen pada Juni 2022 menjadi 7,10 persen pada Juli 2022.  Sehubungan dengan hal tersebut, OJK mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang diperlukan, khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang dinilai sampai saat ini masih perlu dibantu untuk melanjutkan pemulihan, termasuk dalam hal ini adalah dukungan kepada UMKM maupun daerah tertentu.

OJK Fasilitasi Restrukturisasi Kredit Debitur Terdampak Wabah PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MAHENDRA-SIREGAR.jpg" alt="Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (1/8/2022)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (1/8/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 bakal berakhir di penghujung tahun ini. Tren nilai outstanding relaksasi tersebut menunjukkan penurunan. Meski demikian, bisnis di sejumlah sektor nyatanya belum bisa bangkit.  Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, sampai Juni 2022 nilai kredit restrukturasi Covid-19 tercatat Rp 576,17 triliun. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan pada bulan sebelumnya senilai Rp 596,25 triliun. Jumlah debitur restrukturisasi Covid-19 juga turun dari 3,13 juta menjadi 2,99 juta debitur.  Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menuturkan, portofolio restrukturisasi tinggal 2,7 persen dari total kredit dan pembiayaan yang telah disalurkan hingga paruh pertama 2022. Rinciannya, 3 persen dari segmen korporasi, 5 persen dari komersial, dan 3 persen untuk segmen UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Sedangkan untuk konsumer tidak ada lagi yang membutuhkan relaksasi alias nol persen.  "Mereka (debitur) itu sebetulnya isolated, yang langsung terdampak Covid-19. Khususnya hospitality dari daerah Bali dan Lombok. Itu yang masih kami rasa berat," ungkap Lani di kantornya, Rabu (3/8).  Maka dari itu, CIMB Niaga melalui Perbanas beraudiensi dengan regulator dan pemerintah agar relaksasi diperpanjang. Setidaknya setahun lagi. Tapi, perpanjangan relaksasi itu untuk segmen dan daerah tertentu saja.  "Yang memang sungguh-sungguh memerlukan bantuan yang memiliki performa yang bagus sebelum Covid-19," imbuhnya.  Lani mengatakan, CIMB Niaga menorehkan kinerja yang menggembirakan hingga semester I 2022. Tercatat, perolehan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) naik 17,8 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 3,3 triliun.  Pertumbuhan itu didorong oleh pertumbuhan kredit/pembiayaan yang kuat, peningkatan pendapatan fee, pengelolaan biaya yang baik, dan pembentukan cadangan kredit yang lebih rendah.  Jumlah kredit yang disalurkan CIMB Niaga tumbuh 9,4 persen YoY. Dari Rp 173,35 triliun menjadi Rp 189,7 triliun per Juni 2022.  Terutama, berasal dari bisnis corporate banking yang melesat 15,5 persen YoY dan consumer banking meningkat 13,8 persen YoY. "Consumer berasal dari KPR (kredit pemilikan rumah) naik 8,5 persen YoY dan kredit pemilikan mobil sebesar 51,7 persen, termasuk kontribusi dari anak perusahaan, PT CIMB Niaga Auto Finance," bebernya.  Sementara itu, PT Bank Maybank Indonesia Tbk membukukan laba sebelum pajak yang melejit 23,9 persen menjadi Rp 944 miliar. Perusahaan mencatat net interest income (NII) alias pendapatan bunga bersih sebesar Rp 3,48 triliun. Hal itu didukung oleh pertumbuhan kredit ritel dan korporasi, serta biaya dana yang rendah. Sejalan dengan pertumbuhan CASA (current account and saving account) yang kuat sehingga mendorong marjin bunga bersih meningkat 18 basis poin menjadi 4,6 persen.  Maybank juga menerapkan prinsip kehati-hatian serta risk posture yang konservatif. Tecermin dadi rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) konsolidasi membaik menjadi 3,5 persen secara gross dan 2,6 persen net.  Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria bersyukur melihat pertumbuhan bank yang kuat. Kinerja kredit juga bertumbuh di sebagian besar segmen.  "Kami akan terus menerapkan strategi dan inisiatif untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang pada portofolio kredit bank," katanya.  Menyikapi ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik dan perkembangan pasar belakangan ini, Taswin akan berhati-hati dalam menjalankan bisnis.  Pihaknya juga mempersiapkan berbagai langkah preventif untuk menjaga kualitas aset serta risk posture yang diperlukan untuk menghadapi potensi ancaman global. Juga, melanjutkan upaya membangun bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam setiap kegiatan bisnis.  Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang program restrukturisasi kredit yang akan berakhir pada Maret 2023. Namun, perpanjangan kemungkinan diberlakukan untuk sektor tertentu saja.  Dia mengakui masih ada sektor dengan nilai restrukturisasi kredit tinggi. Seperti sektor akomodasi dan makanan-minuman yang memerlukan perpanjangan restrukturisasi di tengah ancaman risiko stagflasi global.  "Jadi, beda dengan saat awal atau puncak dari krisis pandemi di mana restrukturisasi kredit yang dilakukan berlaku untuk seluruh sektor tersebut. Pada saatnya, dari waktu ke waktu kami akan terus update perkembangan hal ini," terang Mahendra.  Meski demikian, lanjut dia, sudah banyak sektor yang mengalami penurunan restrukturisasi kredit. Antara lain, sektor perdagangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, serta pertanian.

Bank Usul Restrukturisasi Kredit Diperpanjang Satu Tahun Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angin segar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih berjuang menggerakan usahanya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan relaksasi kredit UMKM tengah diusulkan diperpanjang hingga April 2024 guna mempercepat pemulihan UMKM dan ekonomi nasional.  Usulan tersebut mengemuka pada saat rapat koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan penyaluran KUR pada semester I 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat.  "Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga dalam keterangannya.  UMKM telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil.  Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan KUR.  Pada 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.  Hingga kini, penyaluran KUR untuk triwulan I 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR pada Juni 2022 sebesar Rp 179,67 triliun.  "Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada triwulan I 2022," ujarnya.  Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.  Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan Juni 2021, sehingga pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. Sedangkan, total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp 507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.  Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.  Peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 persen dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021.  Adapun guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp 470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp 585 triliun.

Menko: Relaksasi Kredit UMKM Diusulkan Diperpanjang Hingga April 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/5226_22409_multifinance.jpg" alt="Salah satu multifinance kredit motor" width="100%">
<figcaption>Salah satu multifinance kredit motor</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan memperpanjang stimulus perusahaan pembiayaan sampai 17 April 2023. Sebab, pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai berpotensi mengganggu kinerja industri keuangan nonbank (IKNB). Artinya, nasabah kredit kendaraan bermotor masih bisa mengajukan restrukturisasi cicilannya.  Keputusan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2021 tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan countercyclical dampak persebaran SARS-CoV-2 bagi IKNB. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menuturkan, perpanjangan stimulus diputuskan setelah mencermati perkembangan persebaran berbagai varian Covid-19. Kondisi tersebut tentu masih memberikan dampak negatif bagi debitur maupun kinerja IKNB.  Kebijakan itu diterbitkan juga sebagai upaya menjaga momen perbaikan dan stabilitas kinerja IKNB. "Serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan countercyclical," katanya Minggu (9/1).  Peraturan baru tersebut juga berisi perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Hingga 27 Desember 2021, total restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai Rp 218,95 triliun. Jumlah kontrak restrukturisasi yang disetujui permohonannya sebanyak 5,22 juta.  Dalam POJK 30/2021 terdapat penyempurnaan dan penyesuaian substansi dari peraturan sebelumnya.Terpisah, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman menyatakan, permintaan restrukturisasi sudah menurun. Per 1 Januari 2022, tercatat 4.493 kontrak restrukturisasi dengan nilai Rp 448 miliar.  Tertolong oleh segmen masyarakat yang masih berani membayar uang muka alias down payment (DP) tinggi. "Strategi kami meningkatkan basis segmen nasabah dari yang tadinya hanya sanggup membeli unit kendaraan low-end, sekarang sudah lebih ke kelas middle-up dan berani membayar DP tinggi," ucapnya.  POIN-POIN PENYESUAIAN STIMULUS LJKNB DALAM POJK 30/2021  Nilai pembiayaan setiap debitur maksimal Rp 10 miliar.  Memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan &lt; Rp 50 juta).  Pengecekan kelayakan debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha OJK.  Fintech lending dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi.  Sumber: OJK

Multifinance Sasar Kelas Menengah Atas dan Berani Bayar DP Tinggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#restrukturisasi kredit

Berita Terkini