<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/rpm-1970905686.jpeg" alt="Diskusi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait Resale Price Maintenance (RPM ). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait Resale Price Maintenance (RPM ). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar Persaingan Usaha, Ningrum Natasya Sirait meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk&nbsp;lebih selektif&nbsp;dalam menelisik laporan terkait Resale Price Maintenance (RPM). Menurut Ningrum, penerapan RPM tidak selalu memberikan dampak buruk, malah ada efek positifnya di pasar. "Pada 2007 Mahkamah Agung Amerika menolak dengan mengatakan bahwa Resale Price Maintenance itu boleh dengan pertimbangan (penerapan RPM, red) lebih efisien dan tidak mencederai hukum," kata Pakar Persaingan Usaha, Ningrum Natasya Sirait dalam keterangan tertulis. Dia menjelaskan bahwa sebelum ada putusan tersebut, penerapan RPM di Amerika Serikat mutlak menyalahi undang-undang. Artinya, sambung dia, hakim juga melihat penerapan RPM di Amerika Serikat dalam kasus saat itu dilihat juga dari alasan apa yang melatarbelakanginya atau rules of reason. Ningrum melanjutkan, alasan-alasan demikian itu pula yang harus didalami oleh KPPU sebelum memutus perkara terkait RPM. Menurutnya, KPPU tidak bisa hanya melihat berdasarkan sudah terpenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum saja untuk kemudian diputus bersalah. "Nggak ada, tidak bisa seperti itu. Mesti lebih jeli melihat kenapa perusahaan menerapkan hal itu," katanya. Guru besar Universitas Sumatera Utara (USU) ini melanjutkan, KPPU harus mencari siapa dan alasan apa hingga siapa yang dicederai dari penerapan RPM tersebut. Dia mengingatkan bahwa persaingan usaha memiliki 2 aspek yakni hukum dan ekonomi. "Jadi pasti ada notifikasinya kenapa dibuat itu (RPM, red). Larangan eksplisit ada di Pasal 8 UU&nbsp;nomor 5, tetapi yang saya minta adalah kejelian KPPU untuk memotret apakah itu absolutely per se melanggar dan tidak boleh. Makanya harus melihat siapa yang dicederai dengan adanya ketentuan itu," katanya. Ningrum mengatakan, penerapan RPM bisa saja menguntungkan konsumen sehingga tidak bisa diputuskan bahwa pelaku usaha bersalah. Dia sekali lagi menegaskan bahwa penyelesaian masalah RPM harus dilihat berdasarkan aspek hukum dan ekonomi. Sementara itu, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU, Taufik Ariyanto mengakui bahwa RPM merupakan perjanjian antara produsen dan distributor yang masih pro-kontra. Dia mengungkapkan kalau laporan sengketa terkait RPM sangat jarang. Taufik melanjutkan, RPM bisa jadi ada keuntungan terkait pengawasan dalam jalur distribusi berkenaan dengan harga tetapi juga memiliki kerugian. Dia mengatakan, sudah menjadi tugas KPPU untuk memastikan keuntungan yang diperoleh dari RPM lebih besar daripada kerugian yang dihasilkan. "Dan ini yang menjadi titik tolak apa yang dilakukan KPPU dalam menghadapi kasus seperti ini," katanya. Dia mengatakan bahwa RPM merupakan praktek yang biasa di Indonesia. Artinya, sambung dia, produsen ingin memastikan barang yang dijual sampai ke konsumen dengan standar service dan after sales serta harga yang wajar dan pantas. Dia mengatakan, KPPU juga tidak mempermasalahkan setiap pelaku usaha untuk melakukan aksi korporasi hingga manajemen jalur distribusi. Dia menambahkan, asalkan kebijakan-kebijakan itu dilakukan dengan tetap mematuhi rambu-rambu yang ada. "Selama RPM tidak menimbulkan perang harga yang tidak terkontrol, terutama dalam jalur distribusi yang sama atau intra brand competition dan agar retailer tidak saling memakan retailer lain untuk produk yang sama," katanya.

Penerapan Resale Price Maintenance (RPM) dinilai tidak selalu memberikan dampak buruk, bahkan bisa berefek positif di pasar.

RPM Dinilai Tak Selalu Beri Dampak Buruk, KPPU Diminta Lebih Jeli dalam Seleksi Pengaduan

<div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/Jajajran-Unit-edy-3554489412.jpg" alt="Ilustrasi: New Daihatsu Xenia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: New Daihatsu Xenia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Salah satu keluhan pemilik mobil sejuta umat yakni Daihatsu Xenia dan kembarannya Toyota Avanza adalah RPM yang naik turun. RPM naik turun ini bukan fitur apalagi ornamen mobil, melainkan tanda adanya masalah pada mesin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Naik-turunnya RPM mobil sendiri bisa berpengaruh pada kinerja mobil. Salah satunya bikin mobil sulit dikendalikan, terutama saat berada di kecepatan rendah dan saat menyalakan AC.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut laman resmi Daihatsu, ada beberapa penyebab dibalik naik-turunnya RPM mobil, termasuk yang mungkin menimpa Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015070359/soegi-bornean-tanggapi-keluhan-fanny-soegi-terkait-hak-cipta-lagu-asmalibrasi-benarkah-tidak-diberikan-ke-pencipta">Soegi Bornean Tanggapi Keluhan Fanny Soegi Terkait Hak Cipta Lagu Asmalibrasi, Benarkah Tidak Diberikan ke Pencipta?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu komponen mobil yang berpengaruh terhadap RPM mobil adalah mass air flow. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi berapa massa udara yang diterima sebuah mobil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada kalanya komponen satu ini tidak berfungsi dengan semestinya. Jika itu yang terjadi, komponen ini tak bisa membaca massa udara yang masuk dengan baik dan akan mempengaruhi jumlah bensin yang masuk ke mobil, serta bikin RPM mobilnya naik-turun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyebab atau masalah kedua adalah Idle Speed Control (ISC) kotor. Komponen satu ini fungsinya adalah untuk mengatur idle RPM. Caranya, dengan membuka dan menutup saluran idle, agar bisa mendapat suplai udara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anda bisa menemukan komponen ini pada mobil bersistem EFI. Jangan sampai komponen ini dibiarkan kotor begitu saja.</div> <div dir="auto">Sebab, hal itu membuat komponen ini tidak bisa mengatur idle RPM. Akibatnya, idle pun tak bisa mendapatkan pasokan udara yang layak, serta tentu saja bikin RPM mobil tidak stabil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalah terakhir yang jadi penyebab RPM naik turun adalah Throttle Body yang kotor.</div> <div dir="auto">Selain Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza, Anda yang memiliki mobil bersistem TAC, komponen satu ini bisa juga ditemukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebersihan komponen ini sangat penting untuk diperhatikan. Sebab, jika komponen ini kotor, maka RPM mobil akan naik turun, serta sistem TAC tidak bisa berjalan maksimal dan membuat RPM jadi naik-turun.</div> </div> </div> </div>

Salah satu keluhan pemilik mobil sejuta umat yakni Daihatsu Xenia dan kembarannya Toyota Avanza adalah RPM yang naik turun.

Mobil Sejuta Umat Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia RPM-nya Naik-Turun? Ternyata Bagian Ini yang Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/20240325_164926-1844450053.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024). (ANTARA/Abdu Faisal)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024). (ANTARA/Abdu Faisal)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Aru Armando mengatakan, pengaturan harga jual kembali atau Resale Price Maintenance (RPM) sebuah produk dapat menguntungkan konsumen, karena produsen dan penjual akan bersaing dalam konteks layanan, bukan harga. &ldquo;RPM cenderung memberikan keuntungan kepada konsumen. Nantinya, produsen dan penjual akan bersaing dalam konteks pelayanan, bukan harga agar produk miliknya dibeli masyarakat,&rdquo; ujar Aru, dikutip ANTARA, Kamis (1/8). Pemerintah dan pelaku usaha kerap menetapkan Resale Price Maintenance (RPM) terhadap sebuah produk. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk tertentu bisa dijual dengan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan harga eceran terendah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014929794/orang-yang-merasa-sulit-untuk-menunjukkan-kasih-sayang-biasanya-memiliki-9-pengalaman-masa-kecil-ini">Orang yang Merasa Sulit untuk Menunjukkan Kasih Sayang Biasanya Memiliki 9 Pengalaman Masa Kecil Ini</a> "Pada akhirnya konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk sesuai dengan preferensi yang dia miliki," kata Aru. Aru menjelaskan, keberadaan RPM bisa memberikan perhitungan keuntungan pasti kepada retailer atau pedagang eceran. Dia melanjutkan, retailer dapat membeli produk dengan harga&nbsp;wholesale&nbsp;atau grosir, dan menjual sesuai dengan batasan harga yang ditentukan. "Melalui pengaturan harga jual kembali (RPM) yang diterapkan sama antar semua retailer maka persaingan harga di dalam merek yang sama akan hilang," kata dia. Akan tetapi, Aru mengatakan bahwa RPM tidak akan efektif apabila diterapkan di pasar monopoli dan baik apabila diberlakukan di mana ada substitusi barang kebutuhan. Pasalnya, retailer bisa jadi menetapkan harga tertinggi dengan minim layanan sehingga konsumen yang dirugikan. Di sisi lain, Konsultan hukum Soemadipradja and Taher Law Firm, Verry Iskandar menyarankan agar pelaku usaha mempertimbangkan beberapa hal sebelum menerapkan RPM dalam sistem distribusi barang dan jasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014929751/bank-dki-catatkan-pembiayaan-rp-5356-triliun-di-semester-i-2024-fokus-tingkatkan-portfolio-umkm">Bank DKI Catatkan Pembiayaan Rp 53,56 Triliun di Semester I 2024, Fokus Tingkatkan Portfolio UMKM </a> Hal yang perlu diperhatikan, seperti menghindari pencantuman minimum RPM dan&nbsp;specified price&nbsp;yang disertai sanksi dalam perjanjian distribusi atau jual beli. "Lebih baik gunakan harga eceran tertinggi dan/atau&nbsp;recommended price, yang bersifat tidak mengikat. Sehingga masih terbuka ruang persaingan di tingkat distributor atau retailer," kata Verry. Pelaku usaha juga harus memonitor keadaan pasar secara berkala untuk memastikan bahwa RPM yang diterapkan tetap sesuai dengan peraturan dan tidak mengarah kepada timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, melakukan analisis&nbsp;cost-benefit&nbsp;guna menilai potensi manfaat dan kekurangan penerapan RPM. Pertimbangkan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi persaingan, kesejahteraan konsumen, dan strategi bisnis secara keseluruhan.

KPPU menyebut pengaturan harga jual kembali atau Resale Price Maintenance (RPM) sebuah produk dapat menguntungkan konsumen.

KPPU Sebut Pengaturan Harga Jual Kembali Bisa Untungkan Konsumen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RPM

Berita Terkini

RPM Dinilai Tak Selalu Beri Dampak Buruk, KPPU Diminta Lebih Jeli dalam Seleksi Pengaduan

Mobil Sejuta Umat Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia RPM-nya Naik-Turun? Ternyata Bagian Ini yang Rusak

KPPU Sebut Pengaturan Harga Jual Kembali Bisa Untungkan Konsumen

Download Aplikasi JawaPos.com