<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/10/Sj4HPmw6jQdk0AyyE8yebzpUbQVi8Q8dSmwj4JdE-1289758679.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (10/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (10/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan dua proyek besar untuk masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kedua proyek itu adalah revitalisasi Kawasan Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A bertaraf internasional di lahan Sumber Waras, Jakarta Barat&nbsp; Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (10/11). "Hari ini, kami bertemu dengan Menko Perekonomian untuk membahas dua hal. Yaitu pengembangan kawasan Kota Tua dan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di lahan Sumber Waras. Keduanya kami usulkan menjadi PSN agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efisien," ujar Pramono. Politikus PDIP itu menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng Danantara dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mempercepat revitalisasi kawasan Kota Tua. Menurutnya, kerja sama ini dilakukan karena sebagian aset di kawasan tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat melalui BUMN. "Di kawasan Kota Tua, ada sejumlah aset yang dimiliki pemerintah pusat melalui BUMN. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antara Danantara dan Pemprov DKI akan sangat signifikan untuk memastikan revitalisasi berjalan dengan optimal," ungkapnya. <h2>Kota Tua Bakal Jadi TOD, Pekerjaan Dimulai 2026&nbsp;</h2> Pemprov DKI Jakarta akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti pedestrian, jalan, dan normalisasi sungai pada tahun 2026. Di sisi lain, pemerintah pusat juga akan memperbaiki aset yang dikelola oleh Danantara. Selain itu, proyek MRT Fase 2 dengan rute Bundaran HI&ndash;Kota Tua sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada 2029. Dengan tersambungnya jalur MRT, kawasan ini akan bertransformasi menjadi Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan berbasis transportasi modern. "Sampai dengan tahun 2027, pembangunan MRT sudah dilakukan di bawah tanah, tidak ada lagi di permukaan. Sehingga, diharapkan renovasi ataupun penyempurnaan kawasan Kota Tua dapat dilakukan tahun 2027. Dan tahun 2029, MRT sudah tersambung ke Kota Tua dan menjadi kawasan TOD," terangnya. <h2>RS Internasional Sumber Waras Siap jadi Rujukan Nasional</h2> Tak hanya Kota Tua, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan pembangunan rumah sakit internasional di lahan Sumber Waras seluas 3,6 hektare. Lahan tersebut sudah mendapatkan clearance dari KPK dan BPK. "Kami ingin membangun rumah sakit tipe A yang bertaraf internasional. Dengan luas area dan lokasi yang strategis, kami ingin rumah sakit ini menjadi rujukan utama di Indonesia yang berkaitan dengan penyakit jantung, kanker, dan penyakit khusus lainnya," ungkapnya. Pramono berharap, penetapan dua proyek tersebut sebagai PSN akan mempercepat proses perizinan, pendanaan, dan koordinasi lintas lembaga. Ia juga optimistis pemerintah pusat akan mendukung penuh karena kedua proyek itu membawa manfaat langsung bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. "Spirit usulan ini untuk kepentingan bersama. Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh. Kami akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Kota Tua dan rumah sakit di Sumber Waras," tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta ajukan revitalisasi Kota Tua dan RS internasional Sumber Waras sebagai Proyek Strategis Nasional.

Gubernur Pramono Ajukan Revitalisasi Kota Tua dan RS Sumber Waras Jakarta Jadi Proyek Strategis Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/pramono-menkes-1706912895.jpg" alt="Gubernur DKI Pramono Anung menyambangi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). (Humas Pemprov DKI)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Pramono Anung menyambangi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). (Humas Pemprov DKI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Setelah meninjau lahan Sumber Waras, Gubernur DKI Pramono Anung menyambangi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Kunjungan itu bertujuan merealisasikan keinginan Jakarta untuk percepatan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di lahan sebelah RS Sumber Waras tersebut. "Kami tadi berdiskusi dalam beberapa hal. Yang pertama memang sejak persoalan Rumah Sakit Sumber Waras, tanahnya yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta selesai, baik itu pernyataan yang disampaikan oleh KPK dan tentunya finalnya nanti di BPK," terang Pramono. Menurut Pramono, dengan lahan yang mencapai 3,6 hektare itu sangat cocok untuk membangun rumah sakit internasional di sana. Oleh karena itu, dalam pertemuan itu, Pramono mengusulkan dua hal. Pertama, agar pembangunan itu menjadi proyek strategis nasional (PSN). "Tentunya, kami berharap sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2021 mengenai PSN, Proyek Strategis Nasional. Kami mengusulkan, apabila ini disetujui oleh pemerintah pusat maka kami akan usulkan untuk itu," terangnya. Kedua, terkait mekanisme pembangunan dari RS internasional itu. Apakah dibangun sendiri Jakarta atau berkolaborasi dengan pemerintah pusat. "Kami berharap, walaupun nanti dibangun oleh pemerintah DKI, peralatannya dibantu oleh Kementerian Kesehatan," tambahnya. Termasuk juga untuk dokter-dokternya, dia berharap Jakarta dibantu pemerintah pusat. "Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin kesehatan di Jakarta akan lebih baik sehingga ini menjadi pemicu untuk menaikkan Global City Index untuk Jakarta. Yang sekarang ini, dalam tujuh bulan pemerintahan yang saya pimpin di Jakarta naik dari 74 sekarang menjadi 71 sebagai kota global dunia," katanya. Pramono juga menjelaskan, bila rencana pembangunan itu segera terwujud, maka Jakarta akan memiliki tambahan dua RS bertaraf internasional. Selain di lahan sebelah RS Sumber Waras itu, akan dibangun juga RS internasional di Cakung. Ada lahan seluas 1,7 hektar yang tersedia di sana. "Kami sudah mendapatkan kira-kira berapa dana yang diperlukan untuk itu (Pembangunan RS internasional, Red). Karena pengalaman pemerintah pusat dalam membangun rumah sakit di beberapa daerah itu bisa menjadi benchmarking kami untuk melakukan perhitungan," tambahnya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dukungan terkait rencana Pemprov DKI tersebut. "Kami support 100 persen, sebagai warga Jakarta, kami pengen kalau bisa, kalau sakit enggak usah ke luar negeri," katanya. Namun, Budi belum bisa memastikan pembangunan RS di sebelah RS Sumber Waras itu bisa masuk PSN atau tidak. "Kami mendukung untuk masuk PSN, tapi keputusannya bukan di kami. Tapi, kami dari kesehatan mendukung agar ini bisa masuk PSN," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Menteri Kesehatan untuk percepatan pembangunan rumah sakit internasional di Sumber Waras.

Pramono Minta Persetujuan Menkes untuk Pembangunan Lahan Sebelah RS Sumber Waras Masuk PSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/J3spQ5Ki1Rjw3Z6POdM0uJrHlIpVeovUJ2rfFeHZ-1-4239108244.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek kondisi lahan seluas 3,6 hektare, samping RS Sumber Waras, yang sempat bermasalah di era Gubernur Ahok, Senin (27/10/2025). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek kondisi lahan seluas 3,6 hektare, samping RS Sumber Waras, yang sempat bermasalah di era Gubernur Ahok, Senin (27/10/2025). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Hal itu diputuskan setelah tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan lahan RS Sumber Waras. "Benar, penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan, karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya. Proses pengadaan juga sudah dilakukan sesuai prosedur dan legal formilnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (27/10). Budi menjelaskan, seluruh proses pembelian lahan telah dinyatakan sah secara hukum. Ia menegaskan, KPK mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana memanfaatkan lahan seluas 3,6 hektare tersebut untuk kepentingan publik. "KPK mendukung penuh langkah Pemprov DKI melakukan utilisasi lahan tersebut untuk peningkatan pelayanan publik. Sebab semua prosesnya sudah dinyatakan bersih dan KPK siap pasang badan untuk mendampingi jika dibutuhkan Pemprov Jakarta," ucapnya. Meski demikian, KPK akan tetap berperan aktif jika dibutuhkan melalui fungsi koordinasi dan supervisi. "Clear, jika diperlukan KPK akan dukung melalui pendampingan pada fungsi koordinasi supervisi," jelas Budi. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan lahan Sumber Waras bakal kembali menjadi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit baru. Pemprov DKI saat ini tengah mengkaji dua opsi, yakni memindahkan RSUD Tarakan ke lokasi baru atau membangun rumah sakit baru secara mandiri. Pramono juga telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil. Ia menegaskan, pembangunan di lahan Sumber Waras tidak boleh mengganggu proyek rumah sakit baru di kawasan Cakung yang tengah berjalan. "Kebutuhan rumah sakit di Jakarta memang masih cukup tinggi. Dan saya yakin itu akan bisa terwujudkan," tegas Pramono. Sebagai informasi, kasus dugaan rasuah RS Sumber Waras mencuat pada tahun 2016 saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kejanggalan dalam transaksi pembelian lahan senilai Rp 755,69 miliar yang dilakukan pada 31 Desember 2014 malam. Namun, Ahok telah membantah tudingan tersebut dan menilai audit BPK tidak akurat.&nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Kasus Pengadaan Lahan RS Sumber Waras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/Screen-Shot-2025-10-16-at-131123-234994133.png" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10). (Pemprov DKI)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10). (Pemprov DKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Pramono Anung berkeinginan kuat untuk menindaklanjuti proyek mangkrak Jakarta. Terbaru, Pramono menawarkan dua proyek mangkrak kepada Ikatan Arsitek Indonesia maupun Ikatan Arsitek Jakarta di Blok M Hub, pada Kamis (16/10). Yakni, Tiang Monorel dan Rumah Sakit Sumber Waras. &ldquo;Jadi, ada dua yang saya pengin betul sejak awal dirancang, dipersiapkan secara baik. Yang pertama, berkaitan dengan monorel yang ada di Rasuna Said yang sudah hampir 21 tahun tidak terselesaikan,&rdquo; ujar Pramono. Untuk menyelesaikan proyek Monorel yang mangkrak itu, dia mengaku sudah menempuh banyak cara. Mulai dari berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta (Kajati) dan juga KPK. Dia bahkan menyebutkan sudah mendapat nasihat hukum untuk bisa menindaklanjuti proyek mangkrak itu. &ldquo;Saya terus terang gatal. Gatal itu apa ya? Berkeinginan banget untuk menyelesaikan itu,&rdquo; jelasnya. Untuk itu, setelah mengantongi izin tindaklanjut, dia meminta para arsitek yang tergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia maupun Jakarta itu bisa membantu Pemprov DKI untuk menyiapkan desain yang lebih baik. Terlebih, penataan monorel itu ditargetkan mulai Januari 2026. &ldquo;Dan saya mau, tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada. Karena kalau itu dibuat indah, dibuat rapi, kemudian tiang-tiang monorelnya dibersihkan, jalannya diperlebar, pedestriannya diperbaiki, saya yakin Jalan Rasuna Said menjadi tempat baru yang tidak kalah dengan Sudirman-Thamrin,&rdquo; ujarnya. Selain itu, dia juga meyakini, penataan itu juga bisa mengatasi kemacetan yang hari-hari terjadi di Rasuna Said saat ini. Dia juga meminta para arsitek tidak khawatir dengan biaya pembuatan desainnya. &ldquo;Pemerintah Jakarta pengen dibantu oleh arsitek. Kalau pro bono enggak mungkinlah, pasti kami bayar, jangan khawatir,&rdquo; tambahnya. Sementara untuk Sumber Waras, dia berkeinginan dijadikan rumah sakit tipe A dan menjadi ikonik baru di Jakarta. &ldquo;Saya pengen, karena ini tempatnya betul-betul di tengah kota, sangat strategis. Sekali-sekali kita punya rumah sakit yang ikonik, nggak yang kotak,&rdquo; terangnya. Tidak sekedar ikonik biasa, dia juga ingin ada sentuhan ornamen betawi nantinya. &ldquo;Jadi, Jakarta sekali-sekali mbok ditolong untuk itu. Dibuatkan sesuatu yang ikonik, sesuatu yang menarik,&rdquo; katanya.

Gubernur DKI Pramono Anung berkomitmen untuk menyelesaikan proyek mangkrak di Jakarta, termasuk monorel dan rumah sakit Sumber Waras.

Pramono Anung Gatal Mau Menyelesaikan Masalah Tiang Monorel Hingga RS Waras

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/Screen-Shot-2025-10-16-at-131123-234994133.png" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10). (Pemprov DKI)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10). (Pemprov DKI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10). Pertemuan ini membahas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras. Diketahui, kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras terjadi pada era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pramono menjelaskan, Pemprov DKI berkomitmen menyelesaikan temuan BPK dengan cara yang transparan dan sesuai ketentuan hukum. "Kami berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait status proses hukum atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, agar rekomendasi BPK dapat segera dituntaskan dan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta," ujar Gubernur Pramono, Kamis (16/10). Nilai Tanah Melonjak 75 Persen, Pembatalan Dianggap Tak Relevan Berdasarkan kajian Dinas Kesehatan dan Biro Hukum DKI, pembatalan pembelian lahan dianggap tidak relevan. Pasalnya, nilai tanah di kawasan tersebut telah meningkat lebih dari 75 persen sejak 2014. "Secara lapangan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah Sumber Waras itu untuk dijual atau dilepas karena sudah hampir dua kali lipat dari ketika peristiwa terjadi di tahun 2014," ungkap Gubernur Pramono. Pramono menegaskan bahwa lahan tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik. "Jadi sekali lagi, tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk rumah sakit sehingga dengan demikian bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di Jakarta," terangnya. KPK Dukung Langkah Pemprov DKI Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama menyatakan, lembaganya mendukung penuh langkah Pemprov DKI dalam menyelesaikan persoalan lahan Sumber Waras. "Rencana pemulihan aset pengadaan tanah di Sumber Waras harus diselesaikan. Sudah belasan tahun aset tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala masalah hukum," tuturnya. Bahtiar juga mengungkap bahwa KPK telah mengikuti perkembangan kasus ini sejak 2014 dan telah menghentikan penyelidikan pada 2023. "Pada 2023 KPK telah menghentikan penyelidikan. Prinsipnya akan segera kami tindak lanjuti. KPK akan terus memberikan pendampingan sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan tidak terkendali," imbuhnya. </div>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10).

Gubernur DKI Pramono Datangi KPK Terkait Kasus RS Sumber Waras Zaman Ahok, Begini Hasil Pertemuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/TthUaot4yx7CEuyEP04Pp5z6g46DP9DOJKbNycNx-1-799466210.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10) untuk konsultasi.&nbsp; Dalam kunjungan tersebut, Pramono berkonsultasi dengan Pimpinan KPK, Agus Joko Pramono dan Fitroh Nurcahyanto, terkait sejumlah isu penting. Mulai dari penyelesaian proyek monorel yang mangkrak hingga pemanfaatan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menuntaskan persoalan proyek monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said yang telah lama terbengkalai. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta telah menerima arahan hukum serta surat dari Kejaksaan Tinggi terkait penyelesaian proyek tersebut. &ldquo;Pemerintah Jakarta akan merencanakan penyelesaian persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi kecelakaan. Secara penampakan juga tidak baik dan sering menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera menata, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun 2026,&rdquo; kata Pramono di markas KPK. Selain monorel, pertemuan juga membahas pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang sejak 2014 menjadi sorotan publik akibat persoalan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini, Pemprov DKI ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan. &ldquo;Sekarang NJOP-nya sudah naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2014. Karena itu kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit,&rdquo; ucap Pramono. Pembahasan lainnya menyangkut kerja sama preventif antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pramono menyebut pihaknya membuka kolaborasi lebih luas, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan antikorupsi di Balai Kota. &ldquo;Kami ingin bekerja sama dalam tindakan preventif hukum, termasuk pelatihan dan kegiatan edukasi antikorupsi bagi aparatur pemerintah daerah,&rdquo; imbuhnya. <h2>Kasus Lahan RS Sumber Waras sudah Distop</h2> Sementara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama memastikan bahwa lahan RS Sumber Waras kini tidak lagi memiliki hambatan hukum. Ia menegaskan, KPK telah menghentikan penyelidikan kasus pengadaan lahan tersebut pada 2023 setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada. &ldquo;KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penyelidikan. Karena itu, pada 2023, penyelidikan perkara tersebut resmi dihentikan,&rdquo; jelas Bahtiar. Lebih lanjut, Bahtiar menambahkan KPK akan terus memberikan pendampingan kepada Pemprov DKI, terutama dalam proses pemulihan aset Sumber Waras agar dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit tipe A. Pertemuan ini menjadi langkah konkret kerja sama antara KPK dan Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mengoptimalkan pemanfaatan aset publik yang selama ini terbengkalai.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan konsultasi dengan KPK mengenai proyek monorel dan lahan RS Sumber Waras.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Konsultasi ke KPK, soal Proyek Monorel Mangkrak dan Lahan RS Sumber Waras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/WhatsApp-Image-2024-08-12-at-231601-3195779875.jpeg" alt="Kegiatan Hari Ulang Tahun ke-62 Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) di pelataran Tugu Monas Jakarta, Minggu (11/8/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Hari Ulang Tahun ke-62 Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) di pelataran Tugu Monas Jakarta, Minggu (11/8/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH selaku Ketua Badan Pengawas Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) mengungkapkan komitmennya dalam melayani masyarakat. Hal itu diutarakan saat&nbsp;momen Hari Ulang Tahun ke-62 YKSW, Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Dia mengharapkan tetap terus mengedepankan melayani masyarakat yang kurang mampu. "Itu visi misi kita dan Ini komitmen kita dari dulu, dan tetap masih dikelola oleh yayasan yang tujuannya bukan mau cari duit dari orang sakit, tapi bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat masyarakat yang sakit dan tidak punya duit," katanya di pelataran Tugu Monas Jakarta, Minggu (11/8). Hasbullah Thabrany kembali mengatakan, sejak berdiri tahun 1962, Rumah Sakit Sumber Waras sudah diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras, Laksma TNI (purn) dr Lukman Jauhari M Kes menambahkan, selama ini mereka berusaha tidak memberikan pembedaan terhadap pasien umum dan peserta BPJS. "Pasien BPJS kami paling banyak. Sebelum ada JKN, kami sudah melayani masyarakat kurang mampu," tutur dia lewat keterangan tertulisnya. Lukman kembali mengatakan, layanan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu harus selalu dikedepankan oleh rumah sakitnya. Mereka pun ikut senang selama ini bisa memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut. "Dengan adanya pelayanan yang kami kembangkan, tetap ada profit tentunya. Tapi tidak harus naik selalu jauh. Agar masyarakat mampu menjangkau," katanya. Layanan yang masih diunggulkan di Sumber Waras masih seputar persoalan diabetes, operasi bariatrik, ortopedi dan gizi. "Itu terintegrasi. Kalau sakit diabetes harus atur makan biar terjaga," tambahnya. Sementara itu, Ketua YKSW Safzen Noerdin mengatakan, selain mengelola rumah sakit, pihaknya juga punya lembaga pendidikan, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Sumber Waras. Dr. Lenny Rosbi Rimbun, S.Kp., M.Si., M.Kep, Ketua Stikes Sumber Waras menambahkan, saat ini Stikes Sumber Waras terdiri dari 4 Prodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan Profesi dan Administrasi Kesehatan. "Sekarang kami sedang berkembang yang tadinya SPR (Sekolah Pengatur Rawat) kemudian akademi keperawatan sekarang menjadi stikes sumber waras," katanya. Rangkaian kegiatan HUT ke-62 YKSW ldiisi dengan jalan santai karyawan Rumah Sakit Sumber Waras dari Bundaran HI menuju Tugu Monas, dan lanjutkan ragam acara seperti pemeriksaan kesehatan gratis hingga senam bersama. &nbsp;

Hasbullah Thabrany kembali mengatakan, sejak berdiri tahun 1962, Rumah Sakit Sumber Waras sudah diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

RS Sumber Waras Sebut Melayani Pasien BPJS Paling Banyak, Sebelum Ada JKN

RS Sumber Waras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RS Sumber Waras

Berita Terkini