<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/pelecehan5-2130751449.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual anak. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual anak. (Freepik)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang santri penghafal Al-Quran di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), pernah dialami oleh beberapa korban lain. Berdasar riwayat pemberitaan dari media grup Jawa Pos, beberapa santri menjadi korban pelecehan seksual pada 2024-2025. Seorang santri di wilayah Kecamatan Baamang, Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur berinisial R misalnya. Saat korban masih berstatus anak di bawah umur, dia mengalami pelecehan seksual. Tidak sendirian, R menjadi korban bersama rekan-rekan lainnya sesama santri yang memang mondok di pesantren khusus laki-laki. Kasus tersebut terungkap setelah beberapa korban memberanikan diri melapor kepada orang tua masing-masing. Lantaran tidak terima, orang tua korban langsung membuat laporan kepolisian ke Polres Kotawaringin Timur. Mereka melapor dengan membawa bukti hasil visum dari rumah sakit. Terduga pelaku adalah salah seorang pimpinan di pesantren tempat para santri menimba ilmu. Selain kasus di Kotawaringin Timur, kasus pelecehan seksual terhadap santri juga terjadi di wilayah hukum Polres Banjar. Dalam kasus tersebut, seorang pria berusia 42 tahun berinisial MR ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga melakukan pencabulan terhadap beberapa santri. Kasus itu terungkap setelah salah seorang santri membuat laporan di Polres Banjar. Atas laporan tersebut, petugas kepolisian langsung bertindak. Mereka mendalami kasus tersebut. Menurut polisi, pada 11 Januari 2025, salah seorang korban berinisial ABD datang ke Polres Banjar untuk melaporkan kasus pencabulan tersebut. Dar penelusuran polisi, diketahui bahwa ada 20 orang santri yang menjadi korban. Kasus lainnya terjadi di wilayah Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Seorang pengasuh pondok pesantren berinisial SN diduga menjadi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap santri. Serupa dengan kasus lainnya, kasus itu juga terungkap setelah ada pengakuan seorang santri. Tidak hanya satu orang, korban mencapai enam orang. Atas kasus tersebut, keluarga korban membuat laporan ke Polres Dharmasraya. Laporan itu tertuang dalam laporan polisi bernomor LP/B/113/VI/2025/SPKT/Polres Dharmasraya/Polda Sumatera Barat. Laporan itu dibuat pada 13 Juni 2025 lalu. Meski sudah dilaporkan kepada polisi, masyarakat setempat meminta pelaku berinisial SN diusir dari pondok. Terbaru, kasus dugaan pelecehan seksual dialami seorang santri penghafal Al-Qur&rsquo;an. Dia tinggal bersama belasan santri lain di salah satu Rumah Tahfidz yang berada di wilayah Bekasi. Pelaku kerap mengaku sebagai aparat yang masih bertugas aktif di salah satu institusi militer. Advokat Mohammad selaku penasihat hukum korban menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuat laporan kepolisian atas kasus tersebut. Laporan itu tertuang dalam Laporan Polisi bernomor LP/B/506/II/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA. Laporan tersebut dibuat pada 11 Februari lalu. "Jadi, kronologinya itu sekitar bulan Oktober-November 2025, sampai dengan kemarin. Pelaku itu mulai masuk dan kenalan dengan santri. Jadi, pelaku itu tetangga daripada Rumah Tahfidz, dimana santri atas nama Y belajar di sana," kata Mohammad saat diwawancarai oleh JawaPos.com pada Senin (16/2). Kepada pengurus Rumah Tahfidz, pelaku melakukan pendekatan dengan cara menjadi donatur. Dia juga mengaku sebagai aparat yang masih aktif bertugas di salah satu instansi. Dari pendekatan itu, dia kemudian melakukan pendekatan kepada para santri. Menurut Mohammad ada belasan santri yang saat ini menjadi penghafal Al-Quran di Rumah Tahfidz tersebut. "Ada belasan anak di sana yang kebanyakan yatim dan atau piatu. Jadi, modusnya itu Y diajak jalan-jalan ke beberapa tempat, termasuk ke mal. Di mal ini, Y dibelikan barang-barang, ditraktir makan enak, handphone dibelikan. Pulang dari mal, dieksekusi di tempat parkir, di dalam mobil selama sepuluh kali berturut-turut di waktu yang berbeda," jelas Mohammad. Belakangan, pengurus Rumah Tahfidz melihat gelagat mencurigakan pada korban. Untuk itu, korban diajak bicara dan akhirnya mengaku telah dilecehkan. Korban dipaksa melakukan tindakan asusila oleh pelaku. Atas tindakan pelaku, pihak Rumah Tahfidz membuat laporan kepolisian dan meminta agar Mohammad memberikan pendampingan hukum.&nbsp;"Jadi, Rumah Tahfidz itu di Bekasi, termasuk juga rumah pelaku. Ada pun korban itu memang keluarga dari Padang. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sakit-sakitan," ujarnya.

Kasus pelecehan seksual santri penghafal Al-Qur’an di Bekasi dan daerah lain terjadi berulang. Simak riwayat dan upaya hukum.

Bukan Pertama Kali, Pelecehan Seksual terhadap Santri Kerap Terjadi, Ini Riwayatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/rilis-polres-gowa-drw-2-4290588304.jpg" alt="Kapolres Gowa AKBP Reonald TS Simanjuntak (tengah). (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Gowa AKBP Reonald TS Simanjuntak (tengah). (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Gowa menahan pimpinan Yayasan Rumah Tahfidz Al Qur&rsquo;an Al-Fatih Feri Syarwan, 28. Dia diduga melakukan tindak pidana pencabulan disertai persetubuhan terhadap santriwati di bawah umur, di rumah tahfid, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. &rdquo;Awalnya ini terjadi sekitar Juni 2024, pukul 07.00 wita. Modusnya, pelaku memaksa korban berhubungan badan selayaknya suami istri. Motifnya adalah memenuhi atau memuaskan nafsu dari pelaku,&rdquo; ujar Kapolres Gowa AKBP Reonald TS Simanjuntak seperti dilansir dari Antara. Kapolres mengatakan, pelaku merupakan guru dari rumah tahfidz tersebut. Pelaku memanggil korban ke kamar santri. Setelah berada dalam kamar, pelaku langsung memeluk dan mendekap korban dari belakang. Korban sempat melawan. Namun, pelaku memegang kedua tangan korban sehingga korban tidak berdaya. Hal ini membuat pelaku leluasa melakukan perbuatannya. Pelaku menyetubuhi korban yang masih di bawah umur atau masih usia 14 tahun. &rdquo;Pelaku juga mengancam korban dengan mengatakan jangan tanya (beri tahu) orang tuamu, jika kamu tanya (beri tahu), saya akan hamili kamu. Atas kejadian tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Polres Gowa. Saat ini pelaku sudah kami amankan,&rdquo; tutur Reonald TS Simanjuntak. Kapolres mengatakan, pelaku sudah melakukan aksi itu kepada beberapa santriwati. &rdquo;Saat ini teridentifikasi ada tiga korban dan mungkin masih ada berkembang korban-korban selanjutnya, kami masih dalami. Korban anak di bawah umur semua,&rdquo; tandas Reonald TS Simanjuntak. Reonald menyampaikan, penangkapan pelaku dilakukan pada pekan lalu di rumah tahfidz tersebut. Pelaku sudah ditahan selama sepekan di Polres Gowa. Mengenai adanya informasi yang beredar bahwa para korban disetubuhi secara bergantian bahkan bersama dengan istri pelaku, Reonald menegaskan hal itu masih didalami. Tersangka disangkakan pasal 81 juncto pasal 76 huruf d Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. &rdquo;Ancaman hukuman kurungan paling lama 15 tahun,&rdquo; tegas Reonald TS Simanjuntak, mantan Kasatreskrim Polrestabes Makassar.

Polres Gowa menahan pimpinan Yayasan Rumah Tahfidz Alquran Al-Fatih atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap santriwati di bawah umur

Pimpinan Tahfidz Al-Fatih Gowa Sulsel Ditahan Atas Dugaan Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Waryono-Kemenag.jpg" alt="kemenag" width="100%">
<figcaption>kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan pemberhentian sementara atau moratorium penerbitan izin baru untuk rumah tahfidz Alquran (RTQ). Selain itu moratorium juga diberlakukan untuk Pendidikan Anak Usia Dini Alquran (PAUDQU). Data dari Kemenag saat ini ada 196 unit RTQ dan 2.267 PAUDQU yang terdaftar resmi di Kemenag.  Keputusan moratorium penerbitan izin baru untuk rumah tahfidz dan PAUDQU tertuang dalam Surat Dirjen Pendidikan Islam D-881/DJ/PP.03/04/2022 yang diumumkan di Jakarta pada Kamis (14/4). Surat itu berisi pemberitahuan moratorium penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Alquran (LPQ).  Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani mengatakan kebijakan moratorium penerbitan izin rumah tahfidz dan PAUDQU berlaku sejak 11 April 2022. Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan moratorium tersebut diambil untuk penataan kelembagaan yang ada saat ini. Selain itu untuk menyiapkan regulasi yang lebih memadai.  ’’Sekalipun dilakukan moratorium, PAUDQU dan RTQ yang telah mendaftarkan tanda daftar dari Kantor Kemenag kabupaten atau kota, tetap dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa,’’ kata Dhani di Jakarta Kamis (14/4).  Sementara itu Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono menuturkan, kebijakan moratorium itu tidak diambil asal-asalan. Tetapi lebih dahulu melalui proses review terhadap regulasi yang ada saat ini. Kegiatan review itu melibatkan Bagian Organisasi dan Hukum Ditjen Pendidikan Islam Kemenag.  Selain itu Kemenag juga sudah menggelar pertemuan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan rumah tahfidz dan PAUDQU. Dalam pertemuan tersebut semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan. ’’Sampai akhirnya diambil kebijakan moratorium,’’ jelasnya.  Waryono mengatakan regulasi rumah tahfidz dan PAUDQU akan disempurnakan dengan aturan-aturan yang lebih komprehensif. Menurut dia penyempurnaan regulasi itu tujuannya memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan PAUDQU dan rumah tahfidz. Selain urusan kelembagaan, juga terkait dengan regulasi pendidik, tenaga kependidikan, santri, dan lainnya.  Dia berharap proses penataan kelembagaan rumah tahfidz dan PAUDQU berlangsung efektif dan efisien. Sehingga moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin berjalan tidak terlalu lama. ’’Selama moratorium, kami harap semua pihak dapat mematuhinya. Termasuk juga dengan proses terkait dengan kementerian dan lembaga lain,’’ pungkasnya. Hilmi Setiawan

Kemenag Moratorium Penerbitan Izin Rumah Tahfidz

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/program-baru-rumah-tahfidz-bakal-dapat-kucuran-dana-tiap-tahun_m_182799.jpeg" alt="Wali Kota Palembang, Harnojoyo saat meresmikan Rumah Tahfidz" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Palembang, Harnojoyo saat meresmikan Rumah Tahfidz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus berupaya untuk menjadikan generasi muda yang Darusallam. Bahkan, Pemkot Palembang berencana mengucurkan dana tiap tahun untuk Rumah Tahfidz di Kota Palembang. Wali kota Palembang, Harnojoyo mengatakan pendidikan agama harus menjadi dasar pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itu, Rumah Tahfidz perlu perhatian khusus. Ia mengaku berencana memberikan suntikan dana tiap tahun untuk setiap rumah tahfidz di Kota Palembang. Namun, pihaknya terkendala lantaran status Rumah Tahfidz hanya berbentuk yayasan sosial atau kemasyarakatan. "Jika berbentuk yayasan maka bantuan hanya dapat dilakukan satu kali karena bentuk bantuannya hibah," katanya saat ditemui di Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, Sabtu (20/1). Karena itu, pihaknya berupaya untuk mencari regulasi khusus agar bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palembang sehingga bantuan dapat diberikan tiap tahun. Bahkan, bila perlu Rumah Tahfidz ini dijadikan lembaga pendidikan resmi dan formal. "Kami juga berencana akan membuat rumah tahfidz di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang," ujarnya. Sementara itu, Pengasuh Rumah Tahfidz Asmaul Husna, Ustadz Kemas Muhammad Ali mengaku bahwa keinginan Wali Kota Palembang juga merupakan keinginan para ulama di Kota Palembang untuk memberikan pendidikan agama bagi masyarakat. "Kami berharap jika anggaran ini dapat direalisasikan maka sarana pendidikan Rumah Tahfidz akan terus meningkat," tutupnya.

Program Baru, Rumah Tahfidz Bakal Dapat Kucuran Dana Tiap Tahun

rumah tahfidz

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rumah tahfidz

Berita Terkini

Bukan Pertama Kali, Pelecehan Seksual terhadap Santri Kerap Terjadi, Ini Riwayatnya

Pimpinan Tahfidz Al-Fatih Gowa Sulsel Ditahan Atas Dugaan Kekerasan Seksual

Kemenag Moratorium Penerbitan Izin Rumah Tahfidz

Program Baru, Rumah Tahfidz Bakal Dapat Kucuran Dana Tiap Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com