<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Wakil-Ketua-1713331857.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Panja RUU KSDAHE, Budisatrio Djiwandono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Panja RUU KSDAHE, Budisatrio Djiwandono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Selasa (9/7) secara resmi mengesahkan Rencana Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) menjadi Undang Undang Perubahan terhadap UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Panja RUU KSDAHE, Budisatrio Djiwandono menyebut hari pengesahan tersebut sebagai hari bersejarah karena UU ini sangat krusial untuk upaya pelestarian sumber daya alam hayati Indonesia di masa depan. &ldquo;Pengesahan UU Perubahan KSDAHE ini adalah hari bersejarah, karena merupakan tonggak capaian dalam upaya menuju tercapainya tiga pilar konservasi; yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pemanfaatan secara yang lestari. Kita bergerak hari ini, tidak hanya untuk zaman ini, tapi juga demi anak cucu kita di masa depan,&rdquo; tuturnya. Pembaharuan undang-undang KSDAHE tersebut, lanjut Budisatrio, sangat dibutuhkan mengingat penjagaan terhadap kekayaan kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan hal yang strategis dan prioritas. Sementara UU No.5 tahun 1990 yang selama ini menjadi landasan hukum KSDAHE telah berlaku lebih dari tiga puluh tahun. &ldquo;Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati kita menyangkut dengan ketahanan nasional, harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan. Sementara UU No.5 tahun 1990 yang menjadi landasan hukum kita telah berlaku lebih dari tiga puluh tahun. Sudah ada dinamika perubahan strategis lingkungan nasional dan global dari berbagai sektor, termasuk politik, sosial dan ekonomi. Prioritasnya adalah perlu dilakukan penguatan dan peningkatan dalam pelaksanaan konservasi," ungkapnya. Penguatan dan peningkatan pelaksanaan konservasi sebagai substansi perubahan Undang-Undang tersebut kemudian dijelaskan Budisatrio dalam empat poin utama, mulai dari tanggung jawab pemerintah, masyarakat, penegakan hukum, sampai kepada pendanaan konservasi. &ldquo;Pertama, pengaturan konservasi nantinya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kedua, UU Perubahan ini memperkuat keterlibatan dan peran serta masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam melaksanakan konservasi,&rdquo; ucapnya. Ketiga, UU Perubahan ini juga memberikan kepastian penegakan hukum yaitu memperkuat kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sekaligus memberikan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku pidana perusakan lingkungan. "Terakhir yang juga sangat penting, UU KSDAHE yang baru juga mengatur pendanaan konservasi, yang mencakup pengaturan insentif, dana perwalian, bagi hasil berkeadilan, dan biaya pemulihan,&rdquo; tutur&nbsp;politisi Partai Gerindra itu. Selain itu, Budisatrio juga menjelaskan di dalam UU KSDAHE terbaru ini juga melakukan beberapa penyesuaian norma dan frasa dalam penyelenggaraan konservasi. Diantaranya penggantian norma/frasa Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selain itu terdapat pula penggantian norma/frasa Ekosistem di Luar Kawasan Konservasi menjadi Areal Preservasi. &ldquo;Nanti secara teknis hukumnya, undang-undang ini mendelegasikan pembentukan sepuluh Peraturan Turunan sebagai aturan pelaksana,&rdquo; lanjutnya. Dari sisi proses pembentukan undang-undang sendiri, Budisatrio menekankan bahwa Perubahan UU KSDAHE telah melewati proses yang sangat lengkap dan komprehensif. &ldquo;RUU KSDAHE ini mengalami proses pembahasan yang cukup panjang, mulai dari masa persidangan ke-2 tahun 2022 sampai disahkan kemarin, mengalami perpanjangan selama lima masa persidangan," imbuhnya. "Kita melibatkan pemangku kepentingan terkait, FGD (Focus Group Discussion) dengan beberapa perguruan tinggi, RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan para pakar serta kalangan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap konservasi. Ini kita lakukan agar undangundang yang kita hasilkan benar-benar bisa menjawab permasalahan yang terjadi,&rdquo; tuturnya. Sebagai Ketua Panja, Budisatrio juga menyampaikan ucapan terimakasih atas semua pihak yang telah bekerjasama dalam pembentukan dan pengesahan Undang Undang KSDAHE terbaru. &ldquo;Semoga UU perubahan ini mampu menjawab tantangan zaman saat ini dan kedepan, sehingga mampu menjadikan Indonesia negara yang digdaya dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan sumber daya alam hayati. Lestari hingga anak cucu kita nanti,&rdquo;pungkasnya.

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rencana Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi Undang-Undang.

Perubahan UU KSDAHE Resmi Disahkan DPR, Begini Kata Budisatrio

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/pohon-terap-1121813561.jpg" alt="Pertamina EP Tarakan Field menanam seratusan pohon terap (Artocarpus odoratissimus), tanaman endemik Kalimantan yang hampir punah." width="100%">
<figcaption>Pertamina EP Tarakan Field menanam seratusan pohon terap (Artocarpus odoratissimus), tanaman endemik Kalimantan yang hampir punah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertamina EP Tarakan Field menanam seratusan pohon terap (Artocarpus odoratissimus), tanaman endemik Kalimantan yang kini terancam punah. "Pohon artocarpus odoratissimus saat ini statusnya diketahui terancam punah, sehingga perlu kembali dikembangkan dengan menanam pohon endemik Kalimantan," kata Manager Tarakan Field Pungki Praditya, dikutip dari Antara, Sabtu (16/12). Pohon itu ditanam oleh pihak Pertamina EP Tarakan Field bersama Kodim 0907/Tarakan, Yonif 613 Tarakan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, PDAM Tirta Alam Tarakan dan IMPA Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini merupakan&nbsp;rangkaian HUT ke-66 Pertamina. Pungki mengatakan, pihaknya ingin melestarikan pohon tersebut agar tidak punah. "Kegiatan ini kami laksanakan di ekowisata Gunung Selatan yang juga merupakan program keanekaragaman hayati binaan Tarakan Field," katanya. Menurutnya, penanaman pohon langka ini sangat cocok di ekowisata Gunung Selatan karena berada di areal izin perhutanan sosial kawasan hutan lindung Kota Tarakan. Sehingga, nantinya petugas akan melakukan perawatan pohon tersebut agar tumbuh. Kegiatan penanaman pohon ini juga sangat positif karena selain melestarikan juga bisa mengurangi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan keberlanjutan ekosistem. "Pertamina EP Tarakan Field dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara telah menandatangani kesepakatan bersama peningkatan keanekaragaman hayati di kawasan hutan Kota Tarakan," katanya. Kegiatan penanaman tersebut sekaligus untuk mewujudkan kelestarian hutan, perlindungan daerah tangkapan air, dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap masyarakat juga bisa ikut menanam pohon di sekitar lingkungan demi menjaga kualitas udara yang baik. "Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, memberikan edukasi terkait pelestarian lingkungan, dan menciptakan kegiatan berkelanjutan," kata Pungki.

Menurutnya, penanaman pohon langka ini sangat cocok di ekowisata Gunung Selatan karena berada di areal izin perhutanan sosial.

Tanam Ratusan Pohon Terap, Tanaman Endemik Kalimantan yang Hampir Punah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/bekantan-2309765547.jpg" alt="Seekor bekantan duduk di ranting pohon, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (6/11)." width="100%">
<figcaption>Seekor bekantan duduk di ranting pohon, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (6/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lemahnya komitmen penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan sumber daya alam mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, hilangnya hutan alam, habitat satwa dan flora, serta depopulasi keystone species. Publik pun mendorong lahirnya Undang-Undang KSDAHE sebagai kebijakan yang memiliki kekuatan hukum di atas undang-undang lain. Bukan sekadar revisi. Keanekaragaman hayati di Indonesia, kini, dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies. Catatan Forest Watch Indonesia (FWI), selama kurun waktu 2017-2021, Indonesia harus kehilangan 10,16 juta hektare (Ha) hutan pada berbagai tipe ekosistem, yakni mangrove, karst, gambut, pesisir, pulau-pulau kecil, maupun hutan dataran. Sebanyak 90 persen kerusakan sumber daya alam terjadi di luar kawasan konservasi, seperti pada fungsi hutan produksi dan fungsi hutan lindung. Potret tersebut menunjukkan lemahnya komitmen kebijakan dan para aktor dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (KSDAHE). Sayangnya, pembahasan RUU KSDAHE yang kini memasuki tahap pembahasan tingkat I dilakukan secara tertutup, sehingga menimbulkan persepsi negatif. Pembahasan RUU KSDAHE dilakukan oleh Panja di Komisi IV DPR RI dengan 588 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Oleh karena itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengundang perwakilan Anggota Tim Panja RUU KSDAHE Komisi IV DPR RI dan akademisi dengan menggelar diskusi publik bertajuk Dialektika Demokrasi: Kedaulatan Konservasi Indonesia. Anggota Tim Panja RUU KSDAHE Komisi IV DPR RI, T.A Khalid menjelaskan bahwa selama ini UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE menjadi dasar hukum konservasi di Indonesia. "Dan, sudah 33 tahun berjalan, banyak permasalahan yang terjadi," kata Khalid. Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya berbagai perubahan kebijakan dan wewenang di setiap level pemerintah, undang-undang konservasi ini perlu diperkuat. Dengan begitu, UU KSDAHE yang saat ini sedang dibahas dan akan disahkan nantinya bisa relevan dengan zaman dan kondisi saat ini. Khalid menambahkan, per 27 November 2023, ada lebih kurang 588 DIM yang diusulkan oleh pemerintah. Ada beberapa pasal yang terus akan dikawal oleh Panja dan DPR untuk disahkan melalui rapat Paripurna dalam masa Persidangan III tahun 2023/2024. "Ada sembilan poin substansi penting yang sedang dibahas berkaitan dengan kewajiban dan wewenang pelaksanaan kegiatan konservasi, perubahan nomenklatur pada ekosistem penting di luar kawasan konservasi, pengaturan peran serta masyarakat termasuk MHA (masyarakat hukum adat), pendanaan dan sanksi," jelas Khalid dalam diskusi kerja sama FWI, Garda Animalia, IPC, YAPEKA, Sawit Watch dan Satya Bumi ini. Undang-undang KSDAHE yang ada saat ini, yakni UU 5/1990 dinilai belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan satwa liar. Riset yang dilakukan oleh Garda Animalia mengungkap terdapat 1.367 perkara kejahatan terhadap satwa liar yang diputus oleh Mahkamah Agung selama periode 2011-2023. Dari putusan tersebut menghasilkan vonis rata-rata pidana penjara 11 bulan dan pidana denda Rp 30 juta. Wildlife Conservationist and Criminologist dari Wildlife Conservation Society Dwi Nugroho Adhiasto mengatakan, dari beberapa kasus kejatahan satwa, hampir 100 persen pelaku lebih memilih ditambah masa pidana kurungannya dibandingkan membayar pidana denda. Masalah lainnya, hampir semua pelaku tingkat tinggi seperti eksportir, pendukung finansial, dan pelaku yang menyediakan rekening bersama, sulit dijerat dengan UU 5/1990 ini. "Harusnya ada sebuah peluang dalam RUU yang sedang dibahas ini untuk dihubungkan dengan UU Pencucian Uang (TPPU)," ujar Dwi, dikutip dari laman FWI.&nbsp; Pada kesempatan sama, akademisi dari Universitas Indonesia Mia Siscawati menyampaikan, RUU KSDAHE ini diharapkan dapat mengombinasikan antara kepentingan konservasi dan kemanusiaan. Sehingga regulasi ini bisa menjadi upaya untuk merawat, melanjutkan, memperkuat langkah-langkah, atau aksi untuk konservasi yang lebih baik. UU KSDAHE yang akan disahkan nanti, diharapkan dapat memberikan penghargaan pengetahuan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kelompok masyarakat lokal yang sangat beragam. "Intinya adalah kita memiliki semangat yang seimbang bukan hanya pendekatan ekonomi dan SDA saja, tapi perlu dipikirkan mencari jalan yang terbaik agar tidak mudah mengkriminalisasi kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari kesejahteraan yang sangat kompleks, yang sudah ada disana sebelum adanya penetapan dan perubahan serta pengukuhan selesai dilakukan," katanya. Akademisi dari Unpatti, Prof. Agustinus Kastanya, juga menanggapi RUU KSDAHE yang belum fokus menyelesaikan permasalahan di pulau-pulau kecil. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses penyempurnaan RUU KSDAHE. Pertama, RUU ini harus bisa menjamin bahwa konservasi menjadi arus utama dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan tidak bisa dikalahkan oleh UU lain yang merusak seperti UU Cipta Kerja, UU Pertambangan, dan sebagainya. Kedua, terkait pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan saat ini yang bersifat sektoral dianggap sangat merusak. "Padahal dengan karakteristik pulau-pulau kecil yang rentan, pengelolaannya harus menjadi satu kesatuan darat dan laut (Landscape-Seascape)," pungkasnya.

Hampir semua pelaku tingkat tinggi (eksportir, pendukung finansial, dan pelaku yang menyediakan rekening bersama) sulit dijerat UU 5/1990.

RUU KSDAHE Tak Boleh Kalah dari Regulasi Lain yang Punya Celah Destruktif terhadap Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/karhutla-lawu-1472817570.png" alt="BELUM PADAM: Kepulan asap akibat kebakaran masih terlihat di lereng Gunung Lawu sisi utara kemarin (5/10)." width="100%">
<figcaption>BELUM PADAM: Kepulan asap akibat kebakaran masih terlihat di lereng Gunung Lawu sisi utara kemarin (5/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi VI DPR RI dan Komite II DPD RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Paradigma Baru Konservasi berharap regulasi baru yang diterbitkan dapat menjadi titik pijak perubahan transformatif dalam penyelenggaraan dan paradigma konservasi yang inklusif. Perubahan transformatif dan pendekatan inklusif sangat penting mengingat UU 5/1990 yang dibuat 33 tahun lalu tersebut tak lagi relevan dengan tantangan konservasi sumber daya alam dan hayati saat ini dan mendatang. Di samping itu, UU 5/1990 juga dinilai belum mendukung pelibatan dan perlindungan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam yang sangat dibutuhkan. Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menekankan bahwa mandat konservasi sebagaimana yang tertuang di dalam UU 5/1990 masih konvensional dengan memaknai upaya konservasi dengan pembagian kawasan, bukan berdasarkan fungsinya. "Kami menilai kerusakan sumber daya alam yang terjadi di luar kawasan konservasi capai 90 persen dan itu selalu dinilai wajar untuk dirusak. Padahal terdapat 76 juta hektare areal penting untuk dikonservasi yang saat ini berada di luar status kawasan konservasi, termasuk ekosistem mangrove, gambut, karst, areal bernilai konservasi tinggi, koridor satwa, dan taman keanekaragaman hayati yang terancam hilang," kata Anggi dalam keterangan tertulis, Minggu (8/10). "Pendekatan pada UU 5/1990 juga keliru karena masih menyamakan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan pulau besar dan pulau utamanya, dan ini bias," lanjutnya. Juru Kampanye Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Lasti Fardilla Noor menambahkan bahwa perlu adanya pergeseran paradigma konservasi berbasis hak dalam tata kelola konservasi di Indonesia untuk menjawab kompleksitas konflik urusan konservasi yang selama ini terjadi. "RUU KSDAHE seharusnya dapat mencerminkan dimensi yang holistik dan interdisipliner, terutama aspek perlindungan, pengakuan hak dan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal, yang sampai hari ini belum terlihat nyata dalam draf RUU KSDAHE, bahkan beberapa aspek terkait ini telah dihapus dalam DIM RUU KSDAHE versi Juli 2023," kata Lasti. Konflik antara masyarakat dan pengelola kawasan, bahkan konflik manusia dengan satwa, serta degradasi lingkungan dan ekosistem yang semakin tinggi telah menunjukkan indikasi ketidakmaksimalan implementasi kebijakan di bidang konservasi, dan telah menjadi perhatian bersama di level global. Hal ini direspons secara masif dalam pertemuan&nbsp;Conference of the Parties on Convention of Biological Diversity (COP-15 CBD), dimana Indonesia merupakan salah satu (parties) yang menyepakati konvensi ini. Program Manager WGII, Cindy Julianty berharap RUU KSDAHE bisa mencerminkan target penting dalam Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF). Cindy menyebut, 7 dari 23 target KM-GBF yang ditetapkan memasukkan unsur masyarakat adat dan lokal dalam pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan pengetahuan tradisional, partisipasi, pembagian manfaat yang adil, dan FPIC (Free, Prior, Informed Consent). "Masyarakat adat dan komunitas lokal tidak boleh lagi ditempatkan sebagai objek konservasi, namun harus diakui sebagai subjek atau pelaku konservasi itu sendiri, sebagaimana fakta lapangan yang ada. Hal ini sesuai mandat COP-15 on CBD menuju Visi 2050 'Living in Harmony with Nature'" tuturnya. Kawasan konservasi di Indonesia saat ini memiliki luas 26,89 juta hektare (Ha). Nilai ini setara 47,1 persen dari total target GBF Post 2020. Berdasarkan data&nbsp;keybiodiversityareas.org, Indonesia memiliki 494 area atau setara 3.3672.800 Ha yang kaya dengan kehati. Tetapi, lebih dari 50 persen area berada di luar kawasan konservasi. Kondisi ini menyebabkan potensi kehilangan kehati di luar kawasan konservasi&nbsp; menjadi semakin tinggi. Manajer Program Kehati, Burhan Jayadattry menambahkan, darurat krisis keanekaragaman hayati, krisis perubahan iklim, dan pandemi baru-baru ini membutuhkan tindakan tegas, dan komitmen bersama khususnya pemerintah untuk mengubah cara pandangnya terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. "RUU KSDAHE seharusnya mampu mengisi kekosongan mandat untuk upaya konservasi di luar kawasan dengan berbagai tatanan lanskap," ujar Burhan. Koordinator Hukum Garda Animalia, Satriya Putra menambahkan,&nbsp;yang menjadi sorotan penting pada pembaharuan UU 5/1990 adalah ketentuan pidana dan penegakan hukum di bidang konservasi. Tentu saja, lanjutnya, RUU KSDAHE ini memberikan penguatan dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada saat ini. "Hal ini dapat dilihat dari diadakannya frasa untuk membuat efek jera, penambahan alat bukti, perluasan wewenang PPNS, menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana," imbuh Satriya. Keterbukaan Informasi Pembahasan RUU KSDAHE &nbsp; Proses penyusunan&nbsp;RUU KSDAHE&nbsp;sampai sejauh ini dinilai tertutup dan tidak bisa mengakomodasi masukan para pihak. Setidaknya terdapat 718 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang harus segera dibahas. Menurut Satriya Putra, pembahasan RUU KSDAHE yang dilakukan secara tertutup oleh Panitia Kerja (Panja) jelas mencederai semangat demokrasi. Dia menilai, Panja telah menutup peluang keterbukaan dan keterlibatan publik dalam pembahasan RUU ini. "Rangkaian proses sebelumnya, dimana publik masih dilibatkan oleh legislatif rupanya dimaknai sebagai partisipasi sekadarnya. Risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai kondisi DIM terakhir seharusnya dibuka ke publik dan mudah diakses," pungkasnya.

Proses penyusunan RUU KSDAHE sampai sejauh ini dinilai tertutup dan tidak bisa mengakomodasi masukan para pihak.

Pemerintah dan DPR Didesak Tak Sekadar Revisi UU KSDAHE, Harus Ada Paradigma Baru yang Inklusif

RUU KSDAHE

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU KSDAHE

Berita Terkini

Perubahan UU KSDAHE Resmi Disahkan DPR, Begini Kata Budisatrio

Tanam Ratusan Pohon Terap, Tanaman Endemik Kalimantan yang Hampir Punah

RUU KSDAHE Tak Boleh Kalah dari Regulasi Lain yang Punya Celah Destruktif terhadap Lingkungan

Pemerintah dan DPR Didesak Tak Sekadar Revisi UU KSDAHE, Harus Ada Paradigma Baru yang Inklusif

Download Aplikasi JawaPos.com