<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Screenshot_2026-03-03-12-08-52-892_comwhatsapp-edit-2526889069.jpg" alt="Menpora Erick Thohir (kiri) dan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menpora Erick Thohir (kiri) dan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dalam mengusut dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik terhadap atlet cabang olahraga panjat tebing yang dilakukan oknum pelatih berinisial HB. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, dalam keterangan resminya, Minggu (1/3). Ia menegaskan pentingnya pendalaman kasus secara menyeluruh demi menjaga integritas dunia olahraga nasional. &ldquo;Saya selaku Ketua Umum KONI Pusat memberikan dukungan untuk Kemenpora dan FPTI dalam upaya pendalaman atas dugaan pelecehan seksual oleh salah satu pelatih,&rdquo; ujar Marciano. Menurutnya, tindakan pelecehan seksual tidak boleh terjadi di lingkungan olahraga karena mencederai nilai sportivitas, rasa saling menghormati, serta ketaatan terhadap aturan. Ia menekankan bahwa atlet, pelatih, dan ofisial merupakan patriot olahraga Indonesia yang wajib mendapat perlindungan. &ldquo;Apabila terbukti terjadi, sanksi tegas harus diberikan sesuai peraturan yang berlaku agar ke depan hal tersebut tidak terulang. Prestasi yang telah dicapai dan membanggakan harus diimbangi dengan keteladanan sebagai pelatih, bukan tindakan tidak terpuji yang membuat para atlet, pelatih lain, dan masyarakat olahraga kecewa,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan pemusatan latihan nasional (pelatnas) panjat tebing. Ia memastikan tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap atlet. &ldquo;Saya akan pastikan kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelecehan seksual kepada atlet kita, saya akan dorong tim bekerja keras untuk investigasi dan hukum seumur hidup (larangan terlibat di olahraga), dan kalau perlu dibawa ke polisi,&rdquo; tegas Erick. Sebagai langkah konkret, Kemenpora juga membuka saluran pengaduan bagi atlet yang pernah atau sedang menjadi korban kekerasan seksual melalui alamat email pengaduan.atlet@kemenpora.go.id. Kemenpora bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengumpulan fakta terkait dugaan kasus tersebut. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan olahraga yang aman, profesional, dan berintegritas. (*)

KONI Pusat mendukung langkah Menpora Erick Thohir dan Kemenpora mengusut dugaan pelecehan seksual oleh oknum pelatih panjat tebing

KONI Pusat Dukung Menpora Usut Dugaan Pelecehan Seksual di Cabor Panjat Tebing, Desak Sanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/KALSEL-11-B-2967897554.jpg" alt="Gubernur Agustiar Sabran saat meninjau sekolah SLTA. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Agustiar Sabran saat meninjau sekolah SLTA. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, memberikan ultimatum kepada sekolah SD, SMP, dan SMA se-Kalteng untuk tidak menahan ijazah. Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, tidak ada alasan apa pun pihak sekolah menahan ijazah. Apalagi alasan ketidakmamluan membayar kewajiban sekolah. &ldquo;Kalau sampai ada sekolah yang menahan ijazah karena tidak bisa bayar kewajiban sekolah, kepala sekolahnya akan kami pindah,&rdquo; tegas Gubernur Agustiar Sabran, Selasa (10/6). &ldquo;Akan kami tindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, jika memang ada yang melanggar,&rdquo; tambahnya. Pelaksana Tugas (Plt)&nbsp; Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, M Reza Prabowo, siap menjalankan perintah Gubernur Agustiar Sabran. Menindak tegas ada pihak sekolah yang masih menahan ijazah. Lebih lanjut, Reza Prabowo mengatakan, Gubernur Agustiar Sabran sangat menyadari pentingnya ijazah sebagai salah satu kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan generasi muda di Kalteng. &ldquo;Pesan pak gubernur jelas. Jangan sampai ada siswa kita yang terhambat melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan hanya karena ijazahnya ditahan,&rdquo; tegasnya. Reza Prabowo membenarkan, masih ditemukan kasus ijazah siswa yang ditahan selama bertahun-tahun oleh pihak sekolah. &ldquo;Ijazah itu ternyata sudah ditahan bertahun lamanya di sekolah. Ada yang memang ditahan karena BPP, uang baju, dan ada juga yang belum diambil siswanya yang sudah menjadi alumni. Sekolah punya kewajiban untuk proaktif menghubungi siswanya agar mengambil ijazahnya,&rdquo; jelas Reza.

Gubernur Kalsel menegaskan tidak ada alasan apa pun pihak sekolah menahan ijazah. Apalagi alasan ketidakmamluan membayar kewajiban sekolah.

Gubernur Agustiar Sabran Himbau Jangan Ada Pihak Sekolah yang Menahan Ijazah, Bakal Disanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220727_120147.jpg" alt="Caption: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum akan menertibkan secara resmi penyebab kemacetan di kawasan Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/7)." width="100%">
<figcaption>Caption: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum akan menertibkan secara resmi penyebab kemacetan di kawasan Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pempov DKI mengimbau kepada perusahaan industri, perkantoran, hotel, dan apartemen di DKI Jakarta agar tidak menggunakan pompa dan mengeruk air dari tanah untuk mendapatkan air bersih.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada gedung-gedung perkantoran, perhotelan, maupun apartemen di DKI yang masih menggunakan air bersih dengan cara memompa dari tanah.  "Ya silakan nanti disampaikan kepada kami. Sanksinya macam-macam, ya, mulai dari peneguran sampai juga pencabutan," ujarnya setelah menghadiri kegiatan Pencanangan Gerakan DKI Jakarta Melawan Osteoporosis, Selasa (9/8).  Ariza meminta agar semua warga DKI termasuk industri, kantor-kantor, hotel, dan apartemen di Jakarta untuk mendapatkan air bersih hanya melalui saluran PAM yang ada.  "Ini juga dilakukan monitor dan evaluasi karena ini juga salah satu sebab penggunaan air tanah berlebihan," katanya.  Hal itu Ariza sampaikan setelah Direktur Utama PAM Jaya sebelumnya menyatakan masih banyak warga di DKI yang menggunakan air bersih dengan cara mengambil dari tanah.  Menurutnya, Pemprov DKI bersama Kementerian PUPR sudah mengupayakan percepatan penyediaan air bersih melaui PAM Jaya. Oleh karena itu, ia meminta agar warga bisa bersabar dan membantu untuk tidak terus-menerus memompa air bersih dari tanah.  "Kita upayakan air bersih itu didapatkan melalui PAM Jaya, dan beberapa upaya lainnya," pungkasnya.  Sebelumnya, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan air minum adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berusaha untuk menyediakan air minum dari pipanisasi untuk warga Jakarta secara total.  "Harapannya kita bisa melakukan supply cakupan mencapai 100 persen nantinya. Target itu juga pernah kita sampaikan di publik bahwa 2030 menjadi target kita air yang diberikan ke Jakarta merupakan air dari pipanisasi," katanya di acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Sama Pengembangan SPAM di Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/8).

Pemprov DKI Bakal Beri Sanksi Perusahaan yang Gunakan Air Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/MENPANRB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>Agar Tak Ada Lagi Pelamar Lolos Seleksi yang Mundur  JawaPos.com – Pengunduran diri 105 calon aparatur sipil negara (CASN) berimbas pada proses rekrutmen tahun depan. Pemerintah menyatakan bakal memperketat proses seleksi agar tak ada lagi peserta lolos CPNS yang mendadak menyatakan mundur.  Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin (30/5). Dia menjelaskan, panselnas bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi terkait akan memperketat proses seleksi CASN, baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).  Tjahjo menerangkan, pengetatan dilakukan secara menyeluruh. Mulai tahap pengumuman, seleksi kompetensi dasar dan bidang menggunakan computer assisted test (CAT), penetapan hasil akhir, penetapan nomor induk pegawai (NIP), sampai pengangkatan ASN. Namun, dia belum bersedia menjelaskan secara detail bentuk pengetatan tersebut. ”Yang pasti, seandainya ada di antara mereka mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, akan diberi sanksi tegas dan berat,” ucapnya.  Aturan sanksi pengunduran diri ini sejatinya sudah ada. Di antaranya Pasal 54 Permen PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS. Pasal itu menyebutkan, pelamar yang telah lolos seleksi CPNS tapi mengundurkan diri tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya. Hal tersebut juga berlaku untuk PPPK yang mengundurkan diri. Aturan mengenai PPPK itu tercantum dalam Pasal 35 Permen PAN-RB 29/2021 dan Pasal 41 Permen PAN-RB 28/2021.  Sanksi tersebut bisa bertambah berat jika dikombinasikan dengan aturan masing-masing instansi. Badan Intelijen Negara (BIN) misalnya. BIN memiliki aturan sendiri. Yakni, CPNS yang sudah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar tapi mengundurkan diri bisa didenda Rp 100 juta.  Sanksi tegas itu diharapkan bisa memberikan efek jera. Dengan begitu, tak ada lagi pengunduran diri massal yang merugikan negara. Apalagi, kata Tjahjo, pemerintah telah menghitung secara saksama berapa jumlah SDM yang dibutuhkan beserta biaya penyelenggaraan seleksinya. ”Namun, karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya,” sesal mantan Mendagri tersebut.  Alasan gaji dan lokasi penempatan saat mengundurkan diri dinilai tak relevan. Menurut Tjahjo, calon pelamar sudah tahu berapa kisaran gaji dan tunjangan per bulan. Mulai gaji pokok yang di awal pengangkatan di bawah Rp 5 juta, tunjangan kinerja/gaji ke-13 dan gaji ke-14, honor lembur, pensiun seumur hidup, hingga taspen. ”Harusnya CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan per bulannya. Kalau mau lebih ya bisnis saja,” cetusnya.  Terkait formasi yang kosong karena ditinggalkan CASN 2021, politikus PDIP tersebut meminta kementerian/lembaga terkait, khususnya BKN, bisa mengisi kembali apabila NIP belum ditetapkan. Namun, bila NIP sudah keluar, sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pengadaan ASN, hal tersebut dapat diusulkan kembali tahun depan. Instansi dapat mengajukan usulan kebutuhan serta penghitungan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Perketat Proses Rekrutmen CASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/La-Nyalla-Terpilih-Jadi-Ketua-DPD-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua DPD Terpilih La Nyala Mahmud Mataliyi berpidato usai pengambil Sumpah Pimpinan DPD RI oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang Paripurna D" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Terpilih La Nyala Mahmud Mataliyi berpidato usai pengambil Sumpah Pimpinan DPD RI oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang Paripurna D</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran Covid-19 dinilai kurang efektif. Karena yang terpapar sudah tembus 1 juta orang.  "Untuk itu, saya harap sebaiknya pemerintah daerah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan," ujar Ketua DPD La Nyala Mataliti kepada wartawan, Kamis (28/1).  La Nyala mengaku heran dengan kebijakan yang tidak diikuti dengan sanksi tegas. Yang suspek korona sudah tembus 1 juta. Penyebaran yang besar tersebut yang sudah menembus angka 1 juta, membuat semua pihak prihatin. DPD berharap pemerintah menyiapkan langkah yang lebih konkret untuk mengatasi pandemi yang semakin berlarut-larut.  "Sudah beberapa pekan PPKM dijalankan. Namun hasilnya kurang efektif. Karena jumlah kasus Covid-19 tidak mampu ditekan. Masyarakat pun seperti mengabaikan protokol kesehatan," katanya.  "Ini sangat kita sayangkan. Padahal, langkah pertama untuk memutus mata rantai itu adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan," tambahnya.  La Nyala menilai dengan angka 1 juta orang positif Covid-19 membuat kondisi saat ini sudah semakin buruk. Untuk itu dia meminta kepada masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan 3M yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan wajib mencuci tangan dengan sabun.  "Jika semua lapisan masyarakat patuh protokol kesehatan saya yakin wabah ini melandai," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Ketua DPD Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas ke Pelanggar Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BAMSOET-TEGAS.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar efektivitas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar efektivitas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com  -  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar efektivitas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya. Terutama dalam hal penerapan sanksi. Sebab, setelah enam bulan menerapkan PSBB, termasuk PSBB transisi, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah.  "PSBB ketat jika juga tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (13/9).  Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, selama enam bulan ini masyarakat dan semua pemerintah daerah sudah memiliki pengalaman yang cukup tentang plus-minus penerapan PSBB, mulai dari PSBB hingga PSBB transisi. Namun, tetap saja jumlah kasus Covid-19 tetap terus bertambah.  "Fakta ini mengharuskan kita mengevaluasi lagi efektivitas PSBB. Saya sangat peduli pada penyelamatan kesehatan masyarakat. Namun, juga tidak bisa kita kesampingkan dampak PSBB ketat terhadap sektor lain dan juga dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit yang kecewa, karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 justru terus bertambah. Artinya, efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target,’’ kata Bamsoet.  Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, penerapan PSBB di awal pandemi diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah kota. Pelangaran marak karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB.  "PSBB masih tetap diperlukan. Tetapi, tidak harus dengan pendekatan yang ekstrim. Boleh jadi PSBB ketat hanya layak pada wilayah atau kelurahan yang masuk kategori zona merah. Kalau PSBB ketat diberlakukan lagi secara menyeluruh di Jakarta yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain," urai Bamsoet.  Karena itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta semua pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dengan pertimbangan holistik. Termasuk kebijakan publik yang diberlakukan selama pandemi Covid-19. Dengan pertimbangan holistik, kebijakan yang berorientasi pada sektor kesehatan jangan sampai menimbulkan kerusakan parah pada sektor-sektor lainnya.  "Orientasi sektoral dari setiap kebijakan hendaknya tidak boleh terlalu ekstrim. Ketika pemerintah daerah ingin memberlakukan atau menerapkan lagi kebijakan PSBB ketat, dampaknya terhadap sektor lain, termasuk semua aspek kehidupan masyarakat, harus diperhitungkan. PSBB ketat idealnya tidak menimbulkan kerusakan pada sektor-sektor lain, termasuk dinamika kehidupan masyarakat,’’ pungkas Bamsoet.

Bamsoet: PSBB Ketat Harus Dibarengi Sanksi Keras     

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pjj-1.jpg" alt="MENGERJAKAN TUGAS: Sejumlah siswa belajar di pos ronda Dusun Sukorejo, Desa Brumbun, Kabupaten Madiun. (DENI KURNIAWAN/RADAR CARUBAN)" width="100%">
<figcaption>MENGERJAKAN TUGAS: Sejumlah siswa belajar di pos ronda Dusun Sukorejo, Desa Brumbun, Kabupaten Madiun. (DENI KURNIAWAN/RADAR CARUBAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah harus sangat berhati-hati dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, banyak ditemukan di lapangan bahwa Pemda tidak mematuhi SKB 4 Menteri dalam pembukaan sekolah.  Salah satunya kasus di Tanjung Pandang, Sumatera Barat, di mana SMPN 2, SMPN 3 dan SMPN 4 terdapat kasus guru positif. Diketahui bahwa ketiga SMP tersebut tidak mengisi daftar periksa pembukaan sekolah. Begitu juga di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara yang merupakan zona oranye.  "Kalau tidak ada sanksi tidak efektif dan data yang kita lihat di Padang Panjang itu ada SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4 yang gurunya tertular itu, setelah kita lihat mereka belum mengisi daftar periksa itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Tanjung dalam telekonferensi pers, Sabtu (22/8).  Ia pun mengungkapkan bahwa pengenaan sanksi ini sudah diusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Akan tetapi, usulan tersebut terhalang karena adanya kebijakan otonomi daerah, Kemendikbud pun menyerahkan kewenangan tersebut kepada Pemda.  "Kemendikbud tidak bisa serahkan persoalan yang timbul kepada Pemda atau ke sekolah. Harus ada tanggungjawab dari Kemendikbud untuk bisa menyelesaikan persoalan ini," jelasnya.  Apabila, Kemendikbud tetap tidak memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan sekolah. Maka sistem pendidikan Indonesia akan semakin terpuruk.  "Jadi saya kira memang harus ada sanksi, kalau memang sampai memberhentikan kepala sekolah ya kan bisa bertahap mulai dari teguran, surat peringatan, jadi saya kira harus ada sanksi," tuturnya.  Berdasarkan data yang dihimpun FSGI, saat ini sudah ada 12 daerah yang gurunya mengalami kasus positif, bahkan meninggal. Untuk itu, ia meminta agar semua pihak berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga sekolah.  "Pemerintah, Pemda, sekolah, organisasi profesi, orang tua dan masyarakat serius dan bersinergi dalam memberikan perlindungan bagi guru, terutama perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap resiko penularan Covid-19 yang mungkin terjadi di sekolah," tutupnya.  Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan, kemungkinan bagi satuan pendidikan yang melanggar SKB Empat Menteri akan dicopot jabatannya.  “Apabila ada sekolah yang melanggar SKB, apa sanksinya, kami melakukan teguran kepada kepala dinas, yang memberi sanksi adalah pemda atau dikdasmen. Karena yang mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah satuan pendidikan adalah Pemda,” jelas dia dalam Bincang Sore Kemendikbud, Kamis (13/8).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jZlUc-kYVmU

Banyak Pelanggaran Pembukaan Sekolah, FSGI Minta Sanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/tanpa-masker-push-up.jpg" alt="EFEK JERA: Petugas Satpol PP memberikan sanksi bagi pengendara yang tidak mengenakan masker, Sabtu (20/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EFEK JERA: Petugas Satpol PP memberikan sanksi bagi pengendara yang tidak mengenakan masker, Sabtu (20/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mulai Senin (6/7), Satpol PP Surabaya lebih tegas menindak pelanggar protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional. Hal tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 di Kota Surabaya.  Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Surabaya Hayati menyayangkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melawan Covid-19. Terutama, warga pasar yang paling sulit diajak bekerja sama.  ”Sudah lama kami menyosialisasikan untuk memakai masker dan melakukan physical distance. Tapi masih banyak laporan kalau warga pasar masih berinteraksi seperti biasa tanpa protokol kesehatan,” ujar Hayati ketika ditemui pada Senin (6/7).  Bila sebelumnya strategi penegakan protokol kesehatan di pasar terbatas pada sosialisasi penegakan masker, kini Satpol PP turun langsung ke berbagai pasar di Kota Surabaya. ”Sekarang Satpol PP membantu pengurus pasar mengawasi suhu tubuh pengunjung dengan menggunakan thermogun dan pengecekan wastafel,” ujar Hayati.  Andy Kriswanto, staf penegakan perda Satpol PP Kota Surabaya menambahkan, ada beberapa hukuman yang diterapkan untuk para pelanggar. Seperti penahanan KTP. ”Kalau nggak pakai masker dan nggak bawa KTP, hukumannya dibawa ke Liponsos untuk merawat dan memberi makan ODGJ. Hukuman yang sebelumnya hanya ditegakkan untuk yang tidak pakai masker sekarang diterapkan ke pasar,” tutur Andy.  Harapannya, lanjut Andy, angka penderita Covid-19 bisa ditekan. Terutama di pasar. Hukuman lain yang diterapkan adalah joget. ”Penting untuk meningkatkan imun tubuh. Kalau hati gembira, imun meningkat. Alhasil virus nggak gampang masuk,” terang Andy.  Meskipun menyayangkan, pihaknya mengapresiasi warga yang mulai patuh pada perwali. ”Sejak 16 Juni atau ketika PSBB dilaksanakan, sudah 79 persen warga Surabaya mematuhi. Angka ini bagus dan harus ditingkatkan,” ujar Andy.  Dia menambahkan, bila biasanya ada 20–40 pelanggaran tiap hari, sejak Juli mulai ada penurunan. ”Sehari paling banyak sekarang cuma 5 pelanggar yang ditangkap,” ucap Andy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BWEoDuJ15TQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Rlc1-yEgCxk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ea0LL6fNuRU

Satpol PP Surabaya Fokus Awasi Pelanggar Protokol Covid 19 di Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PGS-tutup-1.jpg" alt="TIDAK BEROPERASI: Petugas menjaga bagian depan PGS kemarin. Pusat perbelanjaan itu harus ditutup lagi seiring dengan pemberlakuan PSBB di Surabaya. (ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIDAK BEROPERASI: Petugas menjaga bagian depan PGS kemarin. Pusat perbelanjaan itu harus ditutup lagi seiring dengan pemberlakuan PSBB di Surabaya. (ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang resmi diberlakukan mulai Senin (11/5) hingga Senin (25/5), bakal diberi sanksi lebih tegas. Kebijakan itu berdasar hasil pertimbangan dan evaluasi bersama PSBB tahap pertama.  Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, selama perpanjangan masa PSBB itu, Pemkot Surabaya bersama Polri dan TNI bakal lebih tegas dalam memberikan tindakan bagi warga yang masih melanggar. Kepatuhan masyarakat selama PSBB tahap pertama sekitar 60 persen.  Untuk itu, lanjut dia, pada PSBB tahap kedua, pihaknya bakal lebih tegas melakukan penegakan terhadap 12 protokol kesehatan yang telah diterbitkan melalui surat edaran. ”Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran Covid-19 ini bisa dikendalikan, karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan,” kata Eddy.  Oleh karena itu, Eddy memastikan, PSBB tahap kedua ini pihaknya bakal semakin masif terjun ke pasar-pasar, toko-toko, hingga pusat perdagangan untuk lebih tegas dalam menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik. Petgas akan lebih tegas menerapkan physical distancing antara pembeli atau pengunjung.  Namun begitu, lanjut dia, pihaknya juga mengaku masih menunggu surat edaran atau petunjuk dari gubernur Jawa Timur. Sebab, berdasar rapat evaluasi pada Sabtu (9/5), gubernur akan memberikan surat edaran yang ditujukan kepada pihak kepolisian. Surat edaran itu berkaitan dengan sanksi yang bakal diterapkan pada PSBB tahap kedua. Dengan surat tersebut, pihak kepolisian dapat mengambil langkah-langkah sesuai undang-undang terkait dengan sanksi Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya maupun Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim.  ”Itu nanti akan kita kolaborasikan dengan skema penindakan sesuai dengan arahan wali kota. Jadi untuk tahap kedua ini kita akan lebih tegas. Untuk itu 31 camat kita kumpulkan, apa-apa yang harus dilakukan dan kolaborasinya bagaimana dengan teman-teman Kapolsek dan Danramil," kata Eddy.  Ketika ditanya seperti apa bentuk penindakan yang akan diterapkan saat PSBB tahap kedua nanti, Eddy menjelaskan, asas kaidah hukumnya dalam perwali dan pergub memang lebih banyak berupa sanksi-sanksi administrasi. Pelanggar PSBB juga bisa dikaitkan dengan pasal 216 KUHP pasal 1 diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. "Nah itu yang akan diterapkan teman-teman kepolisian. Untuk operasinya nanti kita gabungan,” terang Eddy.  Tak hanya memberikan sanksi tegas bagi pelanggar PSBB, kata dia, pihaknya bersama jajaran kepolisian bakal lebih getol memberikan sanksi kepada warung-warung yang dinilai masih membandel atau menyediakan tempat duduk untuk nongkrong. ”Itu akan kita lakukan pengambilan (tempat duduk), barang itu kita ambil kita kumpulkan di suatu tempat supaya tidak digunakan untuk nongkrong. Sekali lagi kami mohon kepada masyarakat untuk patuh supaya ini bisa cepat selesai,” ujar Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Er76Ofs4ek4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_dI7KXOhK3g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yvFX3-dU0Pg

Sanksi Tegas Menanti Pelanggar PSBB Tahap II di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200415053-1.jpg" alt="Pemeriksaan kendaraan oleh petugas gabungan di titik pemeriksaan Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemeriksaan kendaraan oleh petugas gabungan di titik pemeriksaan Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memberikan sanksi tegas bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bekasi berupa blangko teguran yang mirip dengan surat tilang pelanggaran lalu lintas. Pemberian sanksi tegas itu agar masyarakat Bekasi dan di Jabodebek patuh terhadap aturan PSBB.  Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, untuk saat ini, di Kota dan Kabupaten Bekasi sanksi yang diberlakukan masih berupa teguran secara lisan. ”Nanti semua pelanggar PSBB diberikan blangko teguran. Blangko itu mirip dengan surat tilang pelanggaran aturan lalu lintas,” ujar Sambodo seperti dilansir dari Antara di Bekasi pada Kamis (16/4).  Dia mengatakan, teknis pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan saat petugas memeriksa pengendara yang melintas dan jika terbukti melanggar aturan PSBB akan diminta turun ke pos untuk mengisi blangko teguran. Pelanggar akan mengisi blangko dan menandatangani blangko teguran itu dengan harapan tidak kembali melanggar.  Sambodo menjelaskan, penggunaan blangko teguran bertujuan untuk mendata seberapa banyak teguran yang dilakukan pada hari itu, sekaligus mengetahui jenis pelanggaran apa yang kerap dilakukan pelanggar. ”Ini menjadi catatan kami, sehingga kami bisa mengevaluasi pelanggaran meningkat atau menurun,” kata Sambodo.  Sambodo juga menyebut, blangko teguran itu diyakini dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan PSBB. Di dalamnya berisi pernyataan untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya. ”Kolom di bawah blangko teguran itu ada penyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang ditandatangani para pelanggar di atas meterai,” terang Sambodo.  Dia menegaskan, kebijakan blangko teguran itu telah diuji dan terbukti efektif diterapkan di DKI Jakarta untuk menekan angka pelanggar aturan PSBB. ”Saat diterapkan di DKI Jakarta pada Senin (13/4), pelanggar mencapai 3.400 orang, namun dua hari berturut-turut berikutnya turun menjadi 2.100 pelanggar. Angka penurunannya hingga 40 persen, ini terbukti sangat berhasil,” kata Sambodo.  Melihat kondisi itu, menurut dia, tinggal bagaimana kesadaran masyarakat untuk mau mematuhi aturan-aturan dalam PSBB. Rencananya sanksi ini mulai diterapkan di Kota dan Kabupaten Bekasi Kamis (16/4) atau Jumat (17/4).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8yJdvCsDczU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGHlOuksIYI   https://www.youtube.com/watch?v=VO6s5igN3cU

Polda Beri Blanko Teguran Pelanggar PSBB untuk Bahan Evaluasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sanksi tegas

Berita Terkini