<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega Sari</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1><p><strong>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.</p><p>&nbsp;</p><p>Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!</p><p>&nbsp;</p><p>Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!</p><p><br></p><p><br></p>

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/FotoJet-50-249847452.jpg" alt="Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri mengecek kegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (27/9)./Antara/HO-Satgassus Pencegahan Korupsi Polri" width="100%">
<figcaption>Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri mengecek kegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (27/9)./Antara/HO-Satgassus Pencegahan Korupsi Polri</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri memetakan area rawan korupsi pada aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.</p> <p>Anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo mengatakan pemetaan dilakukan bersama dengan Direktorat Kepatuhan Internal serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.</p> <p>"Satgasus Pencegahan Korupsi yang dipimpin oleh Giri Suprapdiono dan anggota, mendampingi tim Direktorat Kepatuhan Internal DJBC melakukan pemantauan area rawan korupsi, dan memetakan potensi pelanggaran kepabeanan," kata Yudi seperti dikutip dari Antara.</p> <p>Yudi menambahkan upaya deteksi, aksi pencegahan dan monitoring di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai 27 September 2023.</p> <p>&ldquo;Satgasus juga membantu memperkuat pertahanan diri dari tekanan dan intervensi pihak-pihak yang mengganggu integritas pegawai dalam menjalankan tugasnya," ucap Yudi.</p> <p>Masih menurut Yudi, Polri telah melakukan pendampingan di berbagai kementerian dalam pencegahan korupsi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan lainnya.</p> <p>"Polri berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dengan upaya pencegahan korupsi," tegasnya.</p> <p>Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi, Giri Suprapdiono menyatakan pemetaan area rawan korupsi di Tanjung Perak ini merupakan bentuk kerjasama antara Polri dan Kemenkeu.</p> <p>Kerjasama ini menekankan bahwa Polri dan Kemenkeu akan menjaga integritas ekspor impor agar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat.</p> <p>Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan meningkatkan penerimaan negara, menjaga kedaulatan ekonomi negara agar Indonesia menjadi negara maju yang disegani dunia.</p> <p class="class-paragraph">"Hal ini selaras dengan upaya mendorong percepatan Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Dirjen Bea dan Cukai," imbuh Giri.</p> <p>Ia menambahkan bahwa Satgasus Pencegahan Korupsi mengapresiasi dampak positif dari perbaikan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Kemenkeu, melalui Itjen dan DJBC.</p> <p>"Satgasus Pencegahan Korupsi beserta Kemenkeu akan memperluas dan memperkuat pendampingan dalam kegiatan serupa di pelabuhan-pelabuhan lainnya," pungkas Giri.</p>

Adanya potensi penyelewengan barang ekspor impor, Polri akan melakukan petakan area yang rawan korupsi.

Potensi Penyelewengan Ekspor Impor, Polri Petakan Area Rawan Korupsi di Tanjung Perak

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/satgassus-polri-cek-data-198615658.jpg" alt="Satgassus Pencegahan Korupsi Polri bersama Kementerian Sosial (Kemensos) turun langsung melakukan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mencocokannya dengan fakta lapangan." width="100%">
<figcaption>Satgassus Pencegahan Korupsi Polri bersama Kementerian Sosial (Kemensos) turun langsung melakukan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mencocokannya dengan fakta lapangan.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, bersama Kementerian Sosial (Kemensos) turun langsung melakukan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mencocokannya dengan fakta lapangan. Hal ini penting, agar penerimaan bansos dapat dilakukan secara tepat sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kemensos, agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran. Kami juga semaksimal mungkin mengurangi terjadinya penyalahgunaan,&rdquo;&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">kata Ketua Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Budi Agung Nugroho, dalam keterangannya, Minggu (23/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Pemantauan langsung itu dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada 17 &ndash; 21 Juli 2023. Pemantauan langsung ini diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran bansos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kemensos, agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran. Kami juga semaksimal mungkin mengurangi terjadinya penyalahgunaan," ucap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengecekkan dan pencocokan data berfokus pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurutnya, proses pengecekan dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Kemensos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melakukan pengecekkan secara fisik langsung kepada KPM - KPM di Kabupaten Wonosobo yang tersebar di 15 kecamatan. Petugas hadir untuk memastikan bahwa KPM penerima bantuan di Wonosobo memang yang berhak. Itu kira - kira tujuan kita di Wonosobo," papar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya melakukan pengecekan dan pencocokan data penerima bantuan yang terdaftar di DTKS. Namun, saat menemukan warga kurang mampu tetapi belum masuk ke dalam DTKS, pihaknya juga akan memberikan usulan untuk orang tersebut, agar dimasukan ke dalam DTKS penerima bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa warga yang sangat layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdata oleh aparat desa, itu yang akan kita usulkan. Kami juga berikan saran kepada pemerintah daerah setempat, agar memperbaiki data. Sehingga warga miskin yang layak mendapatkan bantuan harus diutamakan daripada masyarakat yang punya kemampuan secara ekonomi,&rdquo; ujar Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemensos dan Satgasus Pencegahan Mabes Polri juga akan memberikan sosialisasi dan rekomendasi kepada perangkat desa, pendamping sosial, maupun pemerintah daerah. Hal ini agar dapat mengawal pendataan dengan turun langsung ke lapangan dan tidak hanya melakukan pencocokan secara administratif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga ke depan, diharapkan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan efektif mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pendataan warga miskin</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan turun ke Wonosobo, kami memberikan pencerahan, dan mengingatkan aparatur desa agar melakukan pendataan, baik pendataan warga atau masyarakat yang layak mendapatkan sembako ataupun PKH, juga kepada dinas sosial," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan Budi, Anggota Satgassus Pencegahan Polri Yudo Purnomo, mengatakan apa yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk Komitmen Polri untuk selalu mendukung program Pemerintah. Sehingga Polri melakukan pemantauan terhadap program penyaluran Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/011798922/ulah-matty-the-1975-bikin-gagal-konser-di-jakarta-dan-taipei-simak-fakta-tentang-vokalis-ini">Ulah Matty The 1975 Bikin Gagal Konser di Jakarta dan Taipei, Simak Fakta Tentang Vokalis Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Peninjauan lapangan itu&nbsp;merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia," tukas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kemensos, agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran.

Kawal Bansos Agar Tepat Sasaran, Satgassus Pencegahan Tipikor Polri Cek DTKS dengan Fakta di Lapangan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Satgassus-Polri-Harun-3406882110.jpg" alt="Harun Al Rasyid (kanan mengenakan  rompi) bersama jajaran Pemkab Ponorogo dan sejumlah kontraktor, saat melakukan monitoring dan evaluasi 9 proyek jalan di Ponorogo pada Senin (26/6)-Selasa (27/6)" width="100%">
<figcaption>Harun Al Rasyid (kanan mengenakan  rompi) bersama jajaran Pemkab Ponorogo dan sejumlah kontraktor, saat melakukan monitoring dan evaluasi 9 proyek jalan di Ponorogo pada Senin (26/6)-Selasa (27/6)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri menemukan berbagai titik retakan jalan, pada tiga&nbsp;proyek pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Adapun berbagai retakan jalan tersebut, ditemukan di Jalan Mlarak - Pulung, Jalan Semanding - Tempuran dan jalan Kauman - Carang Rejo.</p> <p>Temuan ini diperoleh, saat tim Satgassus Polri melakukan pemantauan, monitoring serta evaluasi pada proyek pemerintah yang dibiayai oleh program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), pada 26-27 Juni lalu.</p> <p>&ldquo;Pada beberapa titik ruas jalan, tim menemukan retakan-retakan jalan yang harus diperbaiki oleh kontraktor selama masa pemeliharaan. Tim berharap program PEN dapat terserap optimal,&nbsp; bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jalan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo,&rdquo; kata Kasub Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri, Harun Al Rasyid, dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com, Selasa (27/6).</p> <p>Adapun, beberapa proyek Infrastruktur yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring serta evaluasi yakni: Peningkatan Jalan Badegan - Tulung dengan nilai kontrak Rp 5.493.098.000, Peningkatan Jalan Kauman - Carangrejo&nbsp; dengan nilai kontrak Rp 5.898.670.000, Peningkatan Jalan Ngambakan-Sampung dan Sampung - Parang dengan nilai kontrak Rp 6.246.092.000, Peningkatan Jalan Dengok - Karangan dengan nilai kontrak Rp 5.583.535.000, Peningkatan Jalan Sultan Agung dengan nilai kontrak Rp 3.383.974.000, Peningkatan Jalan Jaksa Agung - Aloon Aloon Utara&nbsp; dengan nilai kontrak Rp 1.558.944.000, Peningkatan Jalan Semanding - Tempuran dengan nilai kontrak Rp 4.700.000.000, Peningkatan Jalan Mlarak - Pulung dengan nilai kontrak Rp 7.819.649.000 dan Peningkatan Jalan Pulung &ndash; Pudak dengan nilai kontrak Rp 4.164.485.000</p> <p>Menurut mantan penyelidik KPK tersebut, proyek peningkatan 9 jalan diatas, tergolong berhasil melancarkan program PEN. Hanya Satu yang realisasinya tidak mencapai 100 persen, yaitu pada proyek peningkatan Jalan Pulung &ndash; Pudak.</p> <p>&ldquo;Realisasi hanya mencapai 56,69 persen karena kontraktor kehabisan modal. Untuk 8 ruas jalan lainnya, pemanfaatannya tergolong optimal, sebab jalan yang dibangun merupakan jalan yang banyak dilalui sebagai jalur ekonomi serta aktifitas warga,&rdquo; jelas pria yang pernah dijuluki &ldquo;Raja OTT&rdquo; tersebut.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Satgassus-Polri-Panji-2673709053.jpg" alt="Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes POLRI yang dipimpin oleh Harun Al Rasyid (eks Raja OTT KPK), melakukan pemantauan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes POLRI yang dipimpin oleh Harun Al Rasyid (eks Raja OTT KPK), melakukan pemantauan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.</figcaption>
</figure> <p>Untuk diketahui, penugasan khusus dari Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo kepada Satgassus untuk terus menggiatkan kegiatan pengawasan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman PEN, dimaksudkan agar upaya pemulihan ekonomi nasional yang sempat terpuruk karena Covid 19 bisa segera pulih. Sehingga perekonomian masyarakat terus melaju cepat dan proyek-proyek yang ada bisa segera dimanfaatkan bila fisiknya telah diselesaikan.</p> <p>Selain itu, manfaat lainnya, bisa menyerap tenaga-tenaga kerja lokal dan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, agar masyarakat ikut berpartisipasi dan mendapatkan penghasilan untuk menopang ekonomi mereka.</p> <p>Namun demikian proyek-proyek ini harus tetap dilaksanakan secara proper dan tidak mengesampingkan mutu apalagi dilakukan dengan cara-cara KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).</p> <p>Dalam melakukan aksi monitoring dan evaluasi sejumlah pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes POLRI yang dipimpin oleh Harun Al Rasyid (eks Raja OTT KPK) bersama Andre Dedy Nainggolan (eks Penyidik KPK), Panji Prianggoro, Qurotul Aini Mahmudah, Adi Prasetyo dan Wahyu Ahmat.</p> <p>Pemantauan dilakukan bersama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang dipimpin oleh Bpk Ery Artito, Ferryson Jaya Pasaribu, Muhammad Akbar, Garin R. Damarafi dan Fitria Minami.</p> <p>Hadir dan mendampingi Tim Satgassus pada saat melakukan pengawasan dan monev selain Tim dari PT.SMI adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Kadis PU Jamus Kunto, PPK Shintawati, Agus Setyo Budi, Sayidati Muslihah, Danang, Eko, serta seluruh jajaran Pemda Kabupaten Ponorogo.</p> <p>Untuk tiap ruas jalan yang dilakukan monev, turut hadir para kontraktor yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan diantaranya: CV. Dua Bersaudara, CV. Meliwis Putih, CV. Sidodadi Makmur, CV. Fajar Mulia dan CV. Gempoer Jagating Bahurekso.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Pada beberapa titik ruas jalan, tim menemukan retakan-retakan jalan yang harus diperbaiki oleh kontraktor selama masa pemeliharaan.

Pantau Proyek Infrastruktur di Ponorogo, Satgassus Pencegahan Tipikor Polri Temukan Berbagai Jalan Retak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221015-WA0010.jpg" alt="Satgassus Anti Korupsi. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Satgassus Anti Korupsi. Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Proyek pinjaman daerah di beberapa provinsi dipantau Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri. Total ada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan yang mengikuti program penggunaan dana pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Bulukumba, Takalar, dan Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.<br /> <br /> ”Kabupaten Bulukumba tidak mendapatkan pinjaman dana PEN karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,” ujar Hotman Tambunan, Kasubbagassus Pencegahan Korupsi, Sabtu (15/10).<br /> <br /> Sebenarnya segala persyaratan dan kriteria telah dipenuhi Pemkab Bulukumba. Rencananya pinjaman PEN tersebut digunakan untuk pembangunan pasar. ”Berdasar inspeksi Tim Mabes Polri, pasar di Kabupaten Bulukumba tersebut sudah seharusnya diperbaiki atau dibangun baru sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” papar Hotman.<br /> <br /> Satgassus, lanjut dia, akan menjadikan hal itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme persetujuan pinjaman daerah.<br /> <br /> Di Kabupaten Takalar, dana pinjaman daerah PEN digunakan untuk peningkatan pembangun jalan dan rumah sakit umum daerah. Progress pekerjaan masih terlambat sehingga serapan anggaran masih rendah.<br /> <br /> Satgassus pun meminta Sekda, Inspektorat, Kadis PUPR, dan Kadis Kesehatan Kabupaten Takalar memantau lebih sering dan lebih ketat. ”Agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat spesifikasi. Untuk pembangunan RS, secara khusus Satgassus Mabes Polri meminta agar lebih dipercepat,” terang Hotman.<br /> <br /> Di Kabupaten Gowa, dana pinjaman PEN digunakan untuk pembangunan pasar dan peningkatan jalan. Pembangunan pasar masih terdapat beberapa ketidaksesuaian spesifikasi, sedangkan untuk pekerjaan peningkatan jalan relatif sudah baik tinggal dipercepat mengingat kontrak akan berakhir Desember.<br /> <br /> Dari keseluruhan koordinasi yang dilakukan dengan tiga pemerintah daerah, Satgassus akan melakukan <em>review</em> lebih lanjut. ”Sehingga PEN benar-benar tepat sasaran, dilaksanakan tepat waktu sehingga dampaknya bisa cepat dirasakan masyarakat dan juga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Hotman.<br /> <br /> Pada setiap kegiatan tersebut, satgassus bertemu dengan bupati ketiga daerah beserta jajarannya bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).<br /> <br /> Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, kegiatan pemantauan dan pencegahan korupsi itu merupakan perintah Kapolri. ”Kapolri sangat peduli dan perhatian terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena dengan sendirinya akan mendukung penguatan perekonomian nasional,” papar Yudi.<br /> <br /> ”Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Satgassus pencegahan korupsi mengawal proyek yang dibiayai pinjaman PEN. Harapannya, jangan sampai terjadi penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi yang bisa menghambat pergerakan perekonomian yang saat ini sedang bangkit,” tambah dia.

Proyek Pinjaman Daerah Dipantau Mabes Polri, Antisipasi Korupsi