<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/TDh6VlKRDzfABv7P8yezmYIB8EcRfK7QZ9yGMk07-819766842.jpg" alt="Wamendikdasmen Atip Latipulhayat meninjau pelaksanaan SPMB 2025 di SMAN 1 Surabaya, pastikan proses seleksi berjalan transparan tanpa praktik jalur titipan. (Andy Satria/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wamendikdasmen Atip Latipulhayat meninjau pelaksanaan SPMB 2025 di SMAN 1 Surabaya, pastikan proses seleksi berjalan transparan tanpa praktik jalur titipan. (Andy Satria/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung proses seleksi di sejumlah sekolah favorit di Surabaya, Jumat (20/6). Atip mengunjungi SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN 1 Surabaya. Ketiga sekolah tersebut merupakan barometer penerimaan siswa baru di Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Atip memantau pelaksanaan jalur afirmasi serta tahapan awal seleksi penerimaan siswa di wilayah tersebut. "Alhamdulillah, proses seleksi di SMAN 1 dan SMAN 2 berjalan baik dan transparan. Jalur afirmasi juga sudah dilaksanakan dengan pertimbangan yang sangat layak," ujar Atip, dikutip dari Jawa Pos Radar Surabaya, Jumat (20/6). Ia juga mengapresiasi sekolah yang telah menyosialisasikan prosedur pendaftaran secara jelas kepada orang tua dan calon siswa. "Saya sempat berbincang langsung dengan beberapa wali murid. Mereka paham betul alurnya. Anak-anak juga tidak kesulitan mengakses PIN. Bahkan hari ini sudah ada yang mulai daftar ulang," tambahnya. Atip menekankan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi jalur titipan atau praktik curang lainnya. Ia meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan indikasi kecurangan. "Kalau ada yang menawarkan jalur tidak resmi, segera laporkan. Kami akan tindak tegas. SPMB harus adil untuk semua," tegasnya. Sementara itu, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto melaporkan bahwa pelaksanaan SPMB 2025 telah berlangsung serentak di 230 daerah. Bahkan, sebanyak 27 kabupaten/kota telah menyelesaikan tahapan seleksi dan memulai proses daftar ulang. Menurut Gogot, metode seleksi tahun ini menyesuaikan dengan karakteristik tiap jenjang pendidikan. Untuk SMA, sekitar 30 persen pendaftaran dilakukan secara luring, daring, atau blended. Di tingkat SMP, sistem daring lebih banyak diterapkan. Sedangkan di SD, pendaftaran secara langsung masih mendominasi hingga 70 persen. Pemerintah juga menggandeng sekolah swasta terakreditasi untuk menampung siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri. &ldquo;Bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bantuan dari pemerintah daerah tetap tersedia,&rdquo; ungkapnya. Salah satu peserta yang lolos jalur prestasi di SMAN 2 Surabaya adalah Devandro Dwi Rastra Prasetiyo. Ia berhasil diterima berkat prestasinya sebagai juara 1 taekwondo tingkat provinsi. Meski sempat menemui kendala saat verifikasi dokumen ke KONI, Devandro tetap berhasil menyelesaikan proses dengan baik. &ldquo;Saya pilih SMAN 2 karena mendukung siswa berprestasi di bidang olahraga. Harapannya bisa terus berkembang di sini,&rdquo; ucapnya.

Wamendikdasmen Atip Latipulhayat meninjau SPMB 2025 di Surabaya, menjamin transparansi dan keadilan dalam seleksi murid baru.

Cek Proses SPMB 2025, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat Jamin Tak Ada Jalur Titipan di Sekolah Favorit Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/18/IMG_20240717_170733_700_x_400_piksel-388911956-3800609120.jpg" alt="MINIM MURID: Suasana lokal kelas 1 siswa SDN 27 Sawahan Dalam yang jumlah siswanya hanya 6 orang. (Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>MINIM MURID: Suasana lokal kelas 1 siswa SDN 27 Sawahan Dalam yang jumlah siswanya hanya 6 orang. (Padang Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun ajaran pendidikan selalu memiliki cerita unik. Kini fenomena sekolah negeri tidak lagi menjadi favorit orang tua murid. Akibatnya, sekolah dasar negeri (SDN) mengalami kekurangan murid. Contohnya di SDN 27 Sawahan Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025, SDN 27 Sawahan Dalam hanya mendapat enam siswa baru. "Seharusnya rombongan belajar (rombel) kelas 1 berjumlah 25 siswa, tapi di SDN 27 Sawahan Dalam, hanya memiliki 6 orang siswa," ungkap Kepala SDN 27 Sawahan Dalam Rusnar Desmawati sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group) pada Rabu (17/7). Rusnar Desmawati mengaku telah mencari calon siswa yang berada di zona sekolahnya. Namun, tidak ada warga yang mau menyekolahkan anaknya di SDN 27 Sawahan Dalam. "(Orang tua) Malah menyekolahkan anaknya di SD 04 Tarandam yang tidak jauh jaraknya dari kami," ujar Rusnar yang baru menjabat 6 bulan itu. Dia mengaku bahwa sekolahnya mendapat stigma negatif. Yaitu, guru sering berkonflik dengan orang tua murid dan warga sekitar sekolah. Untuk membuat citra sekolah itu kembali baik, Rusnar Desmawati mengaku telah melakukan berbagai upaya. "Saat penerimaan siswa baru, kami berupaya mendatangi rumah-rumah warga, dan Taman Kanak-kanak (TK) sekitar untuk meminta anaknya bersekolah di sekolah kami. Tetapi warga seakan trauma menyekolahkan nya di sekolah kami," jelasnya. Atas kondisi ini, Rusnar Desmawati berjanji akan mengubah stigma negatif di SDN 27 Sawahan Dalam. Di antaranya membuat program unggulan seperti Tahfiz, salat Duha berjamaah, serta program unggulan lainnya. "Saya berharap tahun ajaran yang akan datang, jumlah siswa di SDN 27 meningkat dan kembali normal," tutupnya. Untuk saat ini, total siswa di SDN 27 berjumlah 47 orang. Sebagai rincian, siswa kelas 1 berjumlah 6 orang, kelas 2 (9 siswa), kelas 3 (10 siswa), kelas 4 (10 siswa), kelas 5 (6 siswa), dan kelas 6 (6 siswa).

SDN 27 Sawahan Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, hanya mendapat enam murid baru pada PPDB 2024/2025.

Nasib SD Negeri di Kota Padang, Kelas 1 Cuma Miliki 6 Siswa, Kelas 2 Hingga 6 Tidak Lebih dari 10 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/WhatsApp-Image-2023-12-13-at-191243-2145083762.jpg" alt="SMAN 1 Krembung Sidoarjo gelar kegiatan Expo Campus di aula sekolah." width="100%">
<figcaption>SMAN 1 Krembung Sidoarjo gelar kegiatan Expo Campus di aula sekolah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kegiatan positif kembali digelar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Krembung Sidoarjo. Kali ini, salah satu sekolah favorit di Kabupaten Sidoarjo tersebut menggelar kegiatan Expo Campus. Kegiatan tersebut dilakukan di aula sekolah. &rdquo;Ada 32 perguruan tinggi swasta dan 9 perguruan tinggi negeri yang mengikuti. Jumlah itu benar-benar di luar dugaan kami,&rdquo; kata Kepala SMAN 1 Krembung Suswanto. Expo Campus 2023, lanjut dia, kali kedua dilaksanakan di sekolah yang dipimpinnya. Tahun lalu, saat kali pertama dilaksanakan jumlahnya tak sebanyak 2023. &rdquo;Melihat animo siswa dan masyarakat yang datang membuat perguruan tinggi banyak yang tertarik. Semoga tahun depan jumlahnya kembali bertambah,&rdquo; ujar Suswanto. Di antara perguruan tinggi yang datang STIKOSA-AWS Surabaya, ITATS Kota Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. &rdquo;Ada juga yang datang dari Mojokerto dan Kediri. Sementara yang dari negeri selain Unair, Unesa, ada juga Poltek Negeri Jember,&rdquo; ujar Suswanto. Menurut dia, kegiatan Expo Campus ini diharapkan akan membuat para siswa, bukan hanya yang kelas 12 yang sudah harus mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi tapi juga adik- adik kelasnya. Sebab, persaingan masuk perguruan tinggi semakin ketat. &rdquo;Mulai sekarang sudah mencari informasi ke perguruan tinggi mana akan dimasuki,&rdquo; lanjut Suswanto yang pernah terpilih sebagai Kasek Berprestasi Tingkat Jawa Timur itu. Selain itu, kegiatan yang dilakukan SMAN 1 Krembung tersebut membuat sekolah lain tertarik. Suswanto menambahkan, ada beberapa sekolah yang melakukan studi banding untuk melakukan serupa. UPT Dispendik Jawa Timur Cabang Sidoarjo memberikan dukungan terhadap kegiatan Campus Expo. Mijiatun Sri Hartyatni, selaku pengawas menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan tersebut.

SMAN 1 Krembung Sidoarjo gelar kegiatan Expo Campus di aula sekolah diikuti 32 perguruan tinggi swasta dan 9 perguruan tinggi negeri

Puluhan Perguruan Tinggi Mengikuti Campus Expo di SMA Krembung Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PPDB-Jakarta-Jalur-Zonasi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wali murid mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD" width="100%">
<figcaption>Wali murid mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahun pelajaran 2021/2022 sudah berada di penghujung. Sebentar lagi masuk masa penerimaan peserta didik baru (PPDB). Belum meratanya kualitas sekolah negeri, momen PPDB biasanya diwarnai maraknya fenomena pindah kartu keluarga (KK). Tujuannya supaya masuk zonasi sekolah negeri favorit.  Secara resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum mengeluarkan ketentuan PPDB tahun ini. Tetapi sejumlah kalangan memperkirakan, PPDB tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. ’’PPDB untuk sekolah negeri, kemungkinan besar masih menggunakan sistem zonasi,’’ kata founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal pada Jumat (3/6).  Dia mengatakan dengan sistem zonasi tersebut, siswa tidak bisa seenaknya memilih sekolah. Sebab diatur berdasarkan zona sekolah dengan tempat tinggalnya. Rizal mengatakan dengan sistem zonasi tersebut, seolah-olah diatur supaya anak-anak di wilayah terdekat bisa sekolah di sekolahan setempat.  Tetapi Rizal mengatakan dengan kualitas sekolah negeri yang belum merata, sekolah favorit atau sekolah dengan kualitas bagus akan menjadi jujukan orang tua. Dia menyebut kondisi ini sebagai kastanisasi. ’’Orang tua akan berupaya anaknya masuk sekolah favorit. Kalau di luar zonasi, akan terjadi pindah-pindah KK,’’ jelasnya.  Secara aturan PPDB memang memberikan kuota kepada anak-anak yang pindah KK. Tetapi tujuan kuota perpindahan KK ini bukan dimaksudkan untuk mengejar sekolah favorit. Tetapi untuk antisipasi ketika ada orang tua yang pindah tempat kerja, sehingga anaknya tetap bisa bersekolah bersama dengan orang tuanya.  Rizal mengatakan upaya pemerintah membuka akses sekolah seluas-luasnya sudah cukup. Bahkan untuk rasio guru dengan siswa, saat ini terbilang cukup mewah. Yaitu satu guru mengajar 24 murid. Sementara di negara-negara maju, rasionya banyak yang satu guru mengajar 30 murid.  ’’PR pemerintah sekarang membuat kualitas sekolah-sekolah negeri merata,’’ tuturnya. Sehingga tidak ada lagi penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Upaya peningkatan kualitas sekolah maupun guru harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga seluruh guru dapat kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya.

Jelang PPDB Marak Fenomena Pindah KK Supaya Masuk Sekolah Favorit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/rsz_img20200818155116-1.jpg" alt="Wali kota Surabaya Ir Tri Rismaharini meresmikan SMPN 61 pada Selasa (18/8)" width="100%">
<figcaption>Wali kota Surabaya Ir Tri Rismaharini meresmikan SMPN 61 pada Selasa (18/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak semua kepala SMP negeri di Surabaya untuk berhenti mendefinisikan sekolah sebagai sekolah pinggiran dan favorit. Risma mengingatkan, negara yang maju karena sumber daya manusianya maju.  ”Mungkin sumber daya alam Surabaya nggak sebanyak wilayah lain. Kita harus punya sumber daya manusia yang bagus,” tutur Risma.  Menurut Risma, dari perjalanannya ke berbagai negara, sebuah negara bisa menjadi penguasa teknologi dunia karena memperhatikan pendidikan dan sumber daya manusia. Itu alasan kenapa negara kecil seperti Estonia bisa bersaing dengan negara lain.  ”Kalau ada yang bilang SMP tertentu adalah unggulan, saya nggak percaya. Ada proses in and out. Kita nggak boleh menyerahkan semua ke alam. Apalagi bilang input jelek makanya hasilnya jelek. Nggak boleh. Harus bekerja keras dalam proses,” kata Risma.  Dia berharap semua tenaga pendidik lebih memperhatikan proses dan tidak mengelompokkan sekolah tertentu sebagai sekolah favorit dan pinggiran. ”Sebentar lagi jalan lingkar timur selesai. Warga Manukan bisa ke pusat lebih cepat. Kalau seperti itu, masih disebut sebagai sekolah pinggiran nggak? Nggak boleh!” ujar Risma.  Dia bahkan membandingkan semua sekolah dengan SMPN 1 dan SMAN 5 yang sering disebut sebagai sekolah favorit.  ”Kalau kita membedakan sekolah pinggiran  dan favorit, berarti kita meyakini kalau Gusti Allah bikin anak pintar dan nggak pintar,” tutur Risma.  Dia menambahkan, makin sering bersaing dan berkompetisi, siswa akan terus belajar.  Hesti Kusumawati, kepala SMPN 61 Surabaya mengatakan, kini proses belajar mengajar sekolah lebih ditingkatkan setelah peresmian. ”Tahun ini baru meluluskan angkatan pertama. Pada Juli kemarin, kami menerima 230 siswa baru. Harapannya setelah ini lebih kreatif dalam mengajar. Jadi nggak disebut sekolah pinggiran lagi,” tutur Hesti.     Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tc91rv-kwug

Risma Minta Warga Berhenti Menyebut Sekolah Favorit dan Pinggiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMAN-14-Robertus-Risky.jpg" alt="JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah menyita perhatian. Pada hari pertama pendaftaran kemarin (17/6), para orang tua siswa langsung menyerbu sekolah yang berlabel favorit. Bahkan, mereka rela antre untuk mendapatkan nomor pendaftaran lebih awal.  Di SMPN 2 Purworejo, Jawa Tengah, misalnya. Para orang tua sampai bermalam dan salat Subuh berjamaah di depan sekolah yang dikenal favorit tersebut.  Penerapan sistem zonasi tidak disia-siakan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana. Meskipun nilai yang dimiliki tidak terlalu tinggi. Juga, sudah ada kebijakan baru yang menanggalkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang menjadi senjata sakti untuk bisa mendapatkan sekolah terbaik. Namun, kekhawatiran tergusur oleh pendaftar lain mendorong mereka untuk antre lebih awal agar bisa memasukkan berkas pendaftaran lebih dulu.  Sehari sebelum hari pertama PPDB dibuka, sejak pukul 17.00, di sekitar SMPN 2 Purworejo sudah muncul kerumunan orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. "Kalau saya baru ikut antre sekitar pukul 21.00," kata Nicolaus Legowo, warga yang tinggal di belakang SMPN 2 Purworejo.  Saat sore sebenarnya Nicolaus sudah melihat adanya kerumunan orang di sekolah. Awalnya dia beranggapan bahwa mereka hendak melihat pengumuman PPDB. Ternyata mereka melakukan hal itu agar mendapat kesempatan menjadi yang paling awal.  "Yang datang sejak awal ternyata sudah berbagi tugas. Kalau sore sampai malam yang ikut antre ibu-ibu. Mulai jam 9 malam, baru bapak-bapaknya," ungkap Legowo yang mendaftarkan anak keduanya, Samuel Bintang Anjung Nagar.  Mereka selanjutnya berinisiatif membuat nomor urut agar tertib. Nomor diberikan kepada mereka yang datang belakangan. Bahkan, ada kebijakan khusus. Bagi mereka yang meninggalkan tempat lebih dari satu jam, nomornya akan diberikan kepada yang ada di bawahnya. Dengan begitu, nomor di belakangnya bisa maju. "Saya kebetulan dapat nomor 41. Dan nomor yang ada maksimal adalah 45, sesuai persentase yang ditentukan," tambahnya.  Lantaran tidak ingin kehilangan kesempatan, banyak orang tua yang enggan bergeser dari tempatnya. Bahkan, saat terdengar azan Subuh, mereka sepakat menggelar salat berjamaah di tempat tersebut.  Daryanto, guru SMPN 2 Purworejo, tidak menampik adanya orang tua yang rela bermalam di sekitar sekolah. Sebenarnya, tutur dia, orang tua tidak perlu melakukan itu karena semua sudah ada kebijakannya. Lagi pula, diterapkan sistem online. Mereka yang berada di zona 1 dan memiliki nilai tinggi juga punya peluang yang besar untuk diterima.  "Tampaknya ada orang tua yang anak-anaknya bernilai tinggi tetap ikut antre. Padahal, tanpa masuk ke zona utama pun bisa diterima selama mereka berada di zona 1 (SMPN 2 Purworejo, Kaligesing, dan Banyuurip, Red)," imbuh Daryanto.  Di SMPN 2 Jepara, ratusan pendaftar memadati sekolah sejak pagi. Tak hanya di lantai 2 yang menjadi lokasi pendaftaran, antrean juga mengular sampai memenuhi anak tangga. Rata-rata pendaftar datang dengan didampingi orang tua.  Salah satu orang tua pendaftar bernama Azizah mengaku datang ke sekolah tersebut sekitar pukul 06.00. Tujuannya ialah bisa menuntaskan pendaftaran lebih awal. Namun, saat dia tiba di sekolah itu, sudah banyak pendaftar yang datang. "Pukul 06.00 itu sudah banyak yang datang," katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.  Meski rumahnya terbilang tak jauh dari sekolah dan mendaftar pada kuota zonasi, Azizah tetap ingin terdaftar lebih awal. "Supaya bisa lega dan tinggal menunggu pengumuman nanti," tuturnya.  Ashadi, orang tua pendaftar lainnya, mengaku datang sekitar pukul 08.00. Saat itu kondisinya sudah sangat penuh. "Antrean sudah panjang. Bahkan di tangga sudah penuh," jelasnya.  Ashadi tinggal dengan jarak sekitar 2.200 meter dari SMPN 2 Jepara. Pada pendaftaran hari pertama kemarin, anaknya berada di urutan ke-115. "Tahun ini nilai tidak jadi pertimbangan. Nilai bagus terabaikan gara-gara jarak rasanya tidak adil," gerutunya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMAN-1-robertus-risky.jpg" alt="KEBAGIAN WAKTU PIKET: Layanan pengambilan PIN PPDB di SMAN 16 kemarin (8/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KEBAGIAN WAKTU PIKET: Layanan pengambilan PIN PPDB di SMAN 16 kemarin (8/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> KEBAGIAN WAKTU PIKET: Layanan pengambilan PIN PPDB di SMAN 16 kemarin (8/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)  Zonasi Picu Kegaduhan  Hampir di setiap daerah, pelaksanaan PPDB memicu kegaduhan. Penyebabnya adalah sistem zonasi yang membuat siswa tidak lagi leluasa memilih sekolah. DPR menilai, sistem zonasi yang digulirkan Kemendikbud sebaiknya dijalankan secara bertahap.  Anggota Komisi X (bidang pendidikan) DPR Ferdiansyah menilai, wajar apabila sistem zonasi memicu kegaduhan. Khususnya terkait dengan kuota zonasi yang dipatok minimal 90 persen. ''Seharusnya implementasi sistem zonasi ini ada peta jalannya (roadmap, Red). Dilakukan secara bertahap,'' ujarnya di kompleks gedung DPR kemarin (17/6).  Dia mengungkapkan, pada tahap awal, Kemendikbud seharusnya cukup menyebutkan bahwa kuota PPDB berbasis zonasi, prestasi, dan lainnya. Sementara itu, angka atau persentasenya dibuat fleksibel dan diputuskan pemerintah daerah masing-masing.  Ferdiansyah menegaskan, pendidikan adalah bagian dari otonomi daerah. ''Atau paling tidak dibuat rentang. Misalnya, kuota zonasi dibuat rentang 70-90 persen. Tidak kaku seperti sekarang yang 90 persen,'' katanya. Dengan demikian, setiap pemda bisa leluasa mengatur kuota disesuaikan dengan kondisi keragaman masyarakat setempat.  Selain itu, dia mengimbau, Kemendikbud seharusnya tidak langsung menetapkan kuota zonasi PPDB, tetapi melakukan penyebaran atau pemerataan guru-guru yang berkualitas. Misalnya, guru dengan nilai uji kompetensi guru (UKG) tinggi disebar supaya tidak mengumpul di sekolah tertentu.  Dengan penyebaran guru berkualitas tersebut, diharapkan kualitas sekolah menjadi seragam. Dengan demikian, orang tua pun memiliki keyakinan bahwa sekolah di mana pun, kualitasnya sama saja. Termasuk sarana dan prasarananya.  Menurut Ferdiansyah, wajar jika ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri favorit. Meski sekolah itu jauh dari tempat tinggalnya. Kondisi tersebut tidak akan terjadi jika kualitas sekolah disamaratakan lebih dahulu, baru kemudian sistem zonasi diterapkan.  Staf Khusus Mendikbud Bidang Manajemen Hamid Muhammad menuturkan, sistem PPDB berbasis zonasi diberlakukan sejak 2017. Dasar hukumnya adalah Permendikbud No 17/2017 tentang PPDB. Permendikbud itu sudah mengatur bahwa kuota zonasi minimal 90 persen.  Pada saat itu, sebagian daerah tidak melaksanakan PPDB berbasis zonasi sesuai dengan ketentuan tersebut. Alasannya, permendikbud tentang PPDB masih dianggap abu-abu. ''Sejak tiga tahun lalu sudah kami sosialisasikan kepada semua dinas pendidikan, kepala sekolah, dan komite sekolah,'' ungkapnya.

PPDB 2019: Berebut Daftar di Hari Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituding-biang-kerok-ppdb-ganjar-berniat-hapuskan-sktm_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 memakai sistem zonasi. Lewat cara itu, pemerintah ingin menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit.  Ketentuan, tata cara, dan alur pendaftaran PPDB sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang terbit akhir tahun lalu. Berdasar aturan tersebut, sekolah negeri bisa melaksanakan PPDB setiap Mei. Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, sistem zonasi disosialisasikan sejak Januari.  Ada perbedaan antara pelaksanaan PPDB 2019 dan tahun lalu. Saat ini pemerintah resmi menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Surat tersebut sering menimbulkan polemik lantaran disalahgunakan.  Lantas, bagaimana dengan siswa tidak mampu? "Siswa dari keluarga tidak mampu tetap melalui jalur zonasi. Tapi, ditambah dengan program pemerintah pusat (kartu Indonesia pintar) atau pemerintah daerah bagi keluarga tidak mampu," ucap Muhadjir.  Dalam permendikbud yang diterbitkan 31 Desember 2018 itu juga diatur kewajiban sekolah agar memprioritaskan calon peserta didik berdomisili sama dengan sekolah asal. Pada PPDB 2019, keterangan domisili berdasar alamat kartu keluarga diterbitkan minimal setahun sebelumnya.  Itu tidak seperti edisi sebelumnya yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Keputusan tersebut berlaku untuk mutasi dadakan yang dilakukan orang tua. Trik itu kerap dilakukan orang tua yang sengaja pindah hanya untuk mengincar sekolah favorit bagi anaknya.  Karena itu, jalur perpindahan orang tua harus dilengkapi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, maupun perusahaan. Mutasi domisili akan dicocokkan dengan sekolah asal siswa. "Oleh karena itu, Kemendikbud akan memaksimalkan kembali kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri," terang Muhadjir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/un-2019-dimajukan-mendikbud-data-sekolah-yang-kekurangan-komputer_m_-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok. JawaPos.com)  Hal lain yang tak kalah penting, ada upaya untuk menghindari praktik jual beli kursi. Caranya, sekolah wajib mengumumkan daya tampung sehingga lebih transparan. Mulai kelas I SD, VII SMP, hingga X jenjang SMA.  Jika berdasar seleksi PPDB memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, sekolah wajib melapor ke dinas pendidikan (dispendik) daerah setempat.  Nantinya kewenangan dispendik adalah menyalurkan kelebihannya ke sekolah lain yang masih dalam satu zonasi. Jika dalam satu zonasi kuota sudah penuh, calon peserta didik disalurkan ke sekolah lain luar zonasi terdekat.  Muhadjir mengatakan bahwa tujuan sistem zonasi adalah menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Khususnya sekolah negeri. Sekaligus, membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.  Dengan aturan itu, Muhadjir menegaskan, sekolah wajib menerapkan PPDB dengan sistem zonasi dengan kuota 90 persen. Memprioritaskan jarak terdekat dari domisili ke sekolah. Di dalamnya sudah termasuk keluarga ekonomi tidak mampu dan kombinasi jarak serta prestasi akademik. Baru kemudian, jalur prestasi murni dan jalur perpindahan orang tua dengan masing-masing kuota 5 persen.  Sementara itu, sejumlah daerah sudah mulai mempersiapkan PPDB. Salah satunya Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, NTB Mansur menjelaskan, biasanya PPDB dimulai sepekan sebelum dimulainya tahun pelajaran baru. "Masuk sekolah (awal tahun ajaran baru, Red) pada 15 Juli 2019," katanya kemarin.  Dia menuturkan bahwa untuk jenjang SMA, implementasi PPDB berbasis zonasi di wilayahnya relatif lancar. Sebab, seluruh kecamatan sudah memiliki SMAN. Karena itu, siswa tidak perlu loncat jauh sampai keluar kecamatan untuk mendaftar SMAN.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kurang-greget-sekolah-negeri-tak-diminati-siswa-baru_c_143156.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI PPDB. (Dok. JawaPos.com)  Mansur mencontohkan sekolah tempat dirinya mengajar yang berada satu zona dengan SMAN 1 Batulayar dan SMAN 10 Mataram. Zona itu meliputi dua kecamatan. Yaitu, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar. Dengan demikian, siswa dari dua kecamatan tersebut bisa memilih untuk mendaftar di SMAN 1 Gununganyar, SMAN 1 Batulayar, atau SMAN 10 Mataram. "Rata-rata ada tiga sekolah dalam satu zona," tuturnya.  Selain itu, ada satu zona yang terdiri atas dua sekolah atau empat sekolah. Dia menuturkan, tahun lalu sistem pembagian zonasi untuk jenjang SMA tidak menemui persoalan yang signifikan. Karena itu, dia memprediksi pembagian zona tahun lalu tetap dipertahankan tahun ini.  Sistem pendaftarannya adalah siswa melamar ke sekolah yang dituju. Kemudian, sekolah menerima pendaftaran dan memverifikasi berkas-berkas. Setelah itu, berkas pendaftaran dikirim ke dinas pendidikan untuk diseleksi. Kemudian, sekolah langsung menerima daftar nama siswa yang dinyatakan lolos diterima di sekolah masing-masing.  Setiap anak diberi pilihan sampai tiga sekolah. Urutan pilihan sekolah tersebut sekaligus dijadikan sebagai dasar proses seleksi oleh dinas pendidikan setempat. "Sebaiknya pilihan pertama ambil sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal. Karena peluang diterimanya paling besar," jelasnya.  Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli menyatakan, orang tua yang masih menuntut sekolah favorit, unggulan, atau sekolah teladan adalah egois. Mereka memikirkan anak-anak mereka saja alias tidak memikirkan anak-anak se-Indonesia.  Menurut dia, PPDB dengan sistem zonasi adalah upaya menjadikan semua sekolah sama baiknya dari Sabang sampai Merauke. Dia berharap tahun depan jalur prestasi dihapus sehingga berlaku zonasi 100 persen. "Justru kami berharap suatu ketika sekolah di Puncak Jaya sama baiknya dengan sekolah di Jakarta. Sekolah di Sintang sama baiknya dengan sekolah di Bandung, sekolah Cindakko Maros sama baiknya dengan sekolah di Surabaya. Kualitas pendidikan rata," tegasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/un-2019-dimajukan-mendikbud-data-sekolah-yang-kekurangan-komputer_m_-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kurang-greget-sekolah-negeri-tak-diminati-siswa-baru_c_143156.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

PPDB 2019: Sekolah Wajib Beber Kuota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siswa-miskin-bisa-sekolah-melalui-jalur-nilai-dan-akademik_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/01/2019/akui-beri-uang-ke-tasdi-ganjar-salah-saya-di-mana" target="_blank">Ganjar Pranowo </a>memastikan siswa dari golongan tidak mampu tetap bisa bersekolah meski penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bakal dihapus. Namun, mereka tidak lagi bisa <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">memilih sekolah</a> sesuai keinginannya. Karena sudah memakai jalur nilai dan prestasi akademik. Ganjar sedianya menegaskan, bahwa keputusannya <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">menghapus penggunaan SKTM</a> pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) besok sudah bulat. Pergub terkait PPDB saat ini tengah dibahas dan disosialisasikan kepada masyarakat di 13 cabang Dinas Pendidikan di Jateng. "Meski SKTM dihapus, siswa miskin tidak usah khawatir. Siswa miskin kami pastikan tetap bisa sekolah dan dibiayai oleh negara, minimal 20 persen dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">aturan Permendikbud</a>. Itu minimal, jadi masih bisa lebih dari itu," kata Ganjar, Rabu (9/1). Meski begitu, saat ini proses penerimaan<a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank"> siswa jalur miskin</a> tak akan lagi dipakai. Melainkan diganti dengan jalur nilai dan prestasi akademik. "Kami jamin siswa miskin tetap bisa sekolah. Namun mohon maaf anda tidak bisa sekolah sesuai keinginan, silakan sekolah sesuai tempat sesuai <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">nilai dan prestasi akademikmu</a>, nanti negara akan memberikan biaya," sambungnya. Pemprov Jateng selama ini, imbuh Ganjar telah memberikan bantuan untuk siswa miskin. Dari Rp 700 ribu per anak menjadi Rp 1 juta per anak. Ia mengatakan, jumlah ini rencananya terus ditambah. Sehingga <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">wacana penghapusan SKTM</a> ini diharapkan tak membuat orang tua siswa tidak mampu menjadi resah. Ganjar tak menampik jika maraknya kasus penyalahgunaan SKTM pada <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">penerimaan peserta didik baru </a>tahun lalu memang menjadi alasan penghapusan SKTM. Ia menyebut, kalau disalahgunakan macam itu malah membuat dunia pendidikan tercoreng. Melalui tindakan-tindakan demoralisasi para orang tua mampu yang mengaku miskin agar anaknya bisa <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">belajar di sekolah favorit.</a> Di samping itu, Pemprov Jateng sendiri saat ini tengah dalam upayanya meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di wilayahnya. Supaya ke depan <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">semua sekolah bisa jadi favorit </a>bagi siswa dan orang tuanya. "Akan kami perbaiki semuanya, baik dari segi <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">metode belajar mengajar</a>, sarana pendukung minimal serta tenaga pengajar yang profesional. Guru-guru sekolah pinggiran bisa saja disekolahkan ke luar negeri untuk menambah pengalaman, serta guru-guru berprestasi akan disebar di beberapa sekolah agar terjadi pemerataan," terangnya. Mengenai Pergub PPDB, Ganjar membeberkan bahwa sekarang sedang dibahas dan akan dicocokkan dengan Permendikbud yang juga sedang ada perubahan. Lalu, upaya yang saat ini dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada wali murid, Kepala Desa, <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">Dinas Sosial</a>, Kepolisian serta masyarakat luas mengenai hal itu. "Karena Permendikbud juga sedang ada penyusunan draft, maka kami minta agar nantinya jika ada sesuatu yang bersifat lokalitas, maka kami akan <a href="https://www.jawapos.com/read/2019/01/04/272471/mendikbud-muhadjir-meminta-perekrutan-guru-honorer-dihentikan" target="_blank">mendorong Permendikbud</a> mengatur yang umum saja, sementara lainnya diatur dan disesuaikan dalam Pergub," pungkasnya.

Siswa Miskin Bisa Sekolah Melalui Jalur Nilai dan Akademik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadisdik-bandung-orang-tua-ingin-sekolah-favorit-tapi-jaraknya-jauh_m_224740.jpeg" alt="Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Elih Sudiapermana." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Elih Sudiapermana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019. Namun sedikit berbeda, pasalnya pada PPDB tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Disdik menggunakan sistem zonasi. Maksud sistem zonasi merupakan penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak tempat tinggal dan sekolah. Hal itu bertujuan agar semua warga Kota Bandung bisa mendapat pendidikan yang dekat tempat tinggal. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/07/2018/pesan-kang-emil-ke-calon-wali-kota-bandung-unggul-versi-hitung-cepat" target="_blank">Kota Bandung</a> Elih Sudiapermana mengatakan sistem yang diupayakan dalam pemerataan untuk mendapat pendidikan yang sama. "Sebab dalam hal ini masih banyak orang tua yang menginginkan anaknya masuk sekolah favorit yang padahal jaraknya jauh," kata Elih di Taman Sejarah, Bandung, Selasa (3/7). Tidak ada salahnya, kata Elih terkait masyarakat yang menginginkan anaknya masuk ke salah satu sekolah terfavorit. Hanya saja untuk tahun 2018 diberlakukan sistem zonasi. Selain untuk pemerataan juga untuk keefektifan belajar dari siswa sendiri. "Misal sekolah di pusat Kota sedangkan rumah di Ciawastra atau perbatasan Kota dan Kabupaten, maka siswa tersebut harus berangkat lebih pagi karena jarak belum lagi macet. Sedangkan di sekolah siswa akan terkuras tenaganya (di perjalanan)," ujarnya. Namun dalam sistem zonasi pmtidak ada aturan radius atau jarak berapa meter antara sekolah dan rumah. Sebab ini akan disesuikan dengan peserta didik itu sendiri. "Seperti dulu melalui jalur Nem, banyak pertanyaan standar seperti berapa nemnya kalau mau masuk SMAN 5 atau Favorit lainnya. Nah ini tidak bisa ditarget melainkan akan dilihat berapa nem yang mendaftar (menyesuaikan). Ini pun terjadi pada sistem zonasi," ujarnya. Pastinya, kata Elih sistem zonasi merupakan untuk pemerataan pendidikan warga <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/06/2018/persiapan-akhir-pencoblosan-kota-bandung-sudah-100-persen" target="_blank">Bandung</a>, yang disesuaikan dengan jarak sekolah dan rumah. Disdik Kota Bandung membuka PPDB SMP secara online dengan memprioritaskan anak usia 12-15 tahun. Dengan membagi empat jalur penerimaan SMP, yaitu jalur akademik, jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), jalur prestasi, dan jalur reguler. Namun tiap jalur pun memiliki karakteristik yang berbeda. Jalur akademik hanya berlangsung di lima sekolah, yaitu SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44. Sekolah tersebut dikhususkan karena berlokasi jauh dari pemukiman penduduk.

Kadisdik Bandung: Orang Tua Ingin Sekolah Favorit, Tapi Jaraknya Jauh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppdb-smasmk-kembali-terapkan-sistem-zonasi_m_213655.jpeg" alt="ILUSTRASI Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) kembali menerapkan sistem zonasi dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) kembali menerapkan sistem zonasi dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) kembali menerapkan sistem zonasi dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Sistem zonasi pemerataan bakal diterapkan untuk calon siswa SMA dan SMK sederajat. Sistem ini, mengatur siswa-siswi mendaftar ke sekolah berdasarkan lokasi rumah calon siswa. Rencananya, penerimaan siswa baru yang saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi, akan dimulai akhir Mei mendatang. "Sistem zonasi ini, untuk mengatur radius rumah calon siswa dengan sekolah yang dituju. Dengan sistem zonasi, maka calon siswa mau tidak mau harus mendaftar di sekolah terdekat," kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bojonegoro, Sumiarso di Bojonegoro, Jumat (18/5). Dengan sistem ini, peserta didik baru tidak bisa lagi mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh untuk memilih sekolah yang menyandang status favorit. Dimana sekolah favorit merupakan tempat berkumpulnya siswa pintar, adanya pemerataan dipastikan tidak ada siswa cerdas yang terkumpul jadi satu atap. "Pendaftaran PPDB akan dimulai tanggal 25 Mei mendatang. Pelaksanaannya nanti secara online di sekolahnya masing-masing. Sistem zonasi telah dilaksanakan sejak 2017 lalu," jelas Sumiarso, Jumat (18/5). Selain itu, penerimaan PPDB juga dilaksanakan melalui jalur prestasi. Bagi siswa yang berprestasi, diberi kuota lima persen dari jumlah total siswa yang mendaftar. Namun menurutnya, hingga saat ini pelaksanaan PPDB tingkat SMA dan SMK sederajat masih dala pengkajian. "Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB kembali diberlakukan, kami terus mengkaji. Sehingga saat penerimaan PPDB nanti bisa dilaksanakan dengan baik," tutupnya.

PPDB SMA/SMK Kembali Terapkan Sistem Zonasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah favorit

Berita Terkini