<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-di-surabaya3.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di salah satu SMP di Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di salah satu SMP di Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Surabaya, Jawa Timur, dimulai Senin (10/1) pekan depan.  "Jadi, di tahap awal ini mekanismenya 50 persen shift pertama dan 50 persen shift kedua, jadi tetap 100 persen," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh saat jumpa pers di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Kamis (6/1).  Menurut dia, PTM di pekan pertama ini dibagi ke dalam dua shift, yakni shift pertama 50 persen dan shift kedua 50 persen menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan juga atas perintah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  "Nanti akan dievaluasi terkait dengan prokesnya dan kesiapan anaknya, kalau satu pekan pertama bagus, maka pekan berikutnya tidak ada shift lagi, langsung masuk 100 persen, pagi semuanya," ujarnya.  Ia juga menjelaskan, khusus SD shift 1 pukul 07.00-09.00 WIB, dan shift 2 pukul 09.30-11.30 WIB. Lalu untuk SMP shift 1 pukul 06.30-09.30 WIB, dan shift 2 pukul 10.00-13.00 WIB. Sedangkan untuk PAUD dan TK pembelajaran dimulai pukul 08.00-09.20 WIB. "Tapi jadwal ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing," ujarnya.  Menurut Yusuf, ketika peserta didik datang ke sekolah, maka dia akan dicek suhu tubuhnya dengan thermogan, harus memakai masker dan harus cuci tangan. Bahkan, ia berharap pihak sekolah menyediakan sebuah ruang transit untuk mengatur siswa yang akan masuk dan keluar kelas.  "Jadi, ketika siswa tiba di sekolah, dicek suhu tubuhnya dan cuci tangan, lalu masuk ke ruang transit itu, lalu satgas mengatur mereka untuk masuk kelas supaya tidak berkerumun. Pulangnya juga demikian, keluar kelas mereka menunggu di ruang transit, ketika orang tuanya yang jemput datang dipanggil lalu langsung pulang, sehingga tidak ada kerumunan. Nah, bagi orang tuanya kita juga siapkan aplikasi PeduliLindungi di sekolah," katanya.  Saat PTM, Yusuf memastikan akan bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari satgas sekolah, Satgas Kampung Tangguh yang ada di sekitar sekolah, dan satgas yang ada di kelurahan dan kecamatan.  Nantinya, lanjut dia, mereka akan membantu mengarahkan dan mengingatkan anak-anak sekolah supaya tidak bergerombol, baik ketika akan memasuki sekolah hingga kelas maupun ketika keluar sekolah.  "Dengan prokes yang ketat dan bantuan para satgas ini, kita berharap para orang tua bisa mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah mengikuti PTM. Jadi, kami tetap meminta persetujuan orangnya. Kalau pun masih ada siswa yang belum bisa mengikuti PTM ini, maka kami akan siapkan pembelajaran secara hybrid," ujarnya.  Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Surabaya Achmad Suharto memastikan, para guru sudah menyiapkan berbagai hal untuk menyambut PTM 100 persen ini. Bahkan, ia juga menjelaskan bahwa para guru nantinya juga akan bergantian atau piket menjadi satgas Covid-19 di sekolahnya masing-masing.  "Jadi, gantian satgasnya, bukan dari siswanya, tapi dari guru dan karyawan sekolah itu. Ini penting untuk bersama-sama menjaga supaya anak-anak tidak berkerumun di sekolah," kata Surhato.  Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo memastikan pihak sekolah menyambut baik PTM 100 persen ini. Sebab, inilah yang ditunggu-tunggu selama ini oleh para siswa dan wali murid. "Kami juga sudah siap semuanya, baik sarana dan prasarananya, termasuk pula penataan bangkunya supaya bisa jaga jarak. Jadi, kami siap melakukan PTM 100 persen ini," katanya. (*)

PTM 100 Persen untuk SD dan SMP di Surabaya mulai Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/selatan-PTM-perdana-di-SMAN-5-diptawahyu42-2.jpeg" alt="Pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM di SMAN 5 Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan pendidikan pada awal semester baru sudah diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas setiap hari. Adapun, waktu belajar maksimal sekitar 4 sampai 6 jam.  Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun menuturkan, pemerintah daerah dan sekolah dapat secara bertahap mengimplementasikan SKB Empat Menteri.  "Jadi P2G berharap pemda dan sekolah itu mengimplementasikan SKB Empat Menteri ini secara bertahap, tidak langsung masuk 5 hari meskipun sudah ada sekolah yang melaksanakannya," ungkap dia kepada JawaPos.com, Senin (27/12).  Bagi sekolah yang belum menerapkan sekolah normal, meskipun sudah ada di PPKM level 1 dan vaksinasi di atas 80 persen, diharapkan dilaksanakannya PTM secara bertahap.  "Misalnya terkait PTM tidak dilakukan langsung 5-6 hari, atau 2 hari, atau 3 hari, jika tidak terjadi klaster dan pengawasannya baik, prokes bagus di sekolah, itu bisa ditingkatkan ke PTM selanjutnya," ujar dia. "Artinya dilakukan secara bertahap sambil mengevaluasi monitor bagaimana PTM ini mulai jalan," sambungnya.  Selain itu, pihaknya meminta agar pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan, lansia dan anak. Di mana mereka merupakan salah satu syarat pelaksanaan PTM. "Jadi kami menekankan vaksinasi di daerah untuk guru, peserta didik itu dipercepat," tandas dia. (*)

Pembukaan Sekolah Setiap Hari Perlu Dilakukan secara Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran Covid-19 yang kian terkendali, didukung laju vaksinasi yang terus meningkat serta pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru, memberikan optimisme bagi masyarakat untuk bangkit dan beraktivitas secara normal meskipun terbatas.  Meski aktivitas sosial ekonomi sudah mulai berjalan normal dan satuan pendidikan sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM terbatas), kapasitasnya masih beragam antara 25 sampai 50 persen dengan pengaturan hari belajar dan durasi lama belajar per harinya masih sangat terbatas.  Untuk itu, dilakukan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Saat ini, satuan pendidikan pun sudah mulai bisa menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) setiap hari dengan beberapa ketentuan.  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pun menyambut positif dukungan berbagai elemen masyarakat atas keluarnya SKB Empat Menteri ini, mengingat sudah hampir dua tahun anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).  ’’Berbagai riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran (learning loss) yang signifikan. Anak-anak berhak bersekolah sebagaimana mestinya. Pemulihan pembelajaran sudah sangat mendesak untuk dilakukan selagi masih bisa kita kejar,” terang dia di Jakarta, Kamis (23/12).  Berdaseakan riset yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap 3.391 siswa SD dari tujuh kabupaten/kota di empat provinsi, pada bulan Januari 2020 dan April 2021 menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran yang signifikan.  Misalnya untuk kelas 1 SD, di masa pandemi ini anak-anak kehilangan pembelajaran literasi setara dengan enam bulan belajar. Sementara untuk numerasi setara dengan lima bulan belajar.  Kajian UNESCO, UNICEF dan World Bank juga mendorong dibukanya kembali sekolah sebagai prioritas setiap negara. Krisis kehilangan pembelajaran secara global banyak membuat anak kehilangan kemampuan berinteraksi sosial, menurun tingkat kesehatannya, mengalami kekerasan termasuk pernikahan dini, dan terganggu perkembangan mentalnya.  SKB Empat Menteri ini, menurut Nadiem telah ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia. ’’Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab bersama. Pemulihan pendidikan tidak kalah pentingnya dengan pemulihan ekonomi,” ujarnya. (*)

Sekolah Setiap Hari Tak Lagi Mimpi, Nadiem: Anak Berhak Bersekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pembelajaran-Tatap-Muka-Tangerang-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Siswa usai mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secara terbatas dengan sistem" width="100%">
<figcaption>Siswa usai mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secara terbatas dengan sistem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Dalam kebijakan tersebut dikatakan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bisa dilaksanakan setiap hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.  Adapun, SKB Empat Menteri ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada 21 Desember lalu.  "Pembelajaran tatap muka terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan terpantau oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya," tulis SKB tersebut dikutip JawaPos.com, Kamis (23/12).  Untuk prosedur PTM pada wilayah PPKM level 1 atau PPKM level 2, pembelajaran di satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50 persen di tingkat kabupaten/kota, PTM dilaksanakan setiap hari, jumlah peserta didik 100 persen dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari.  Lalu, untuk satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50 persen sampai dengan 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia sebanyak 40 persen sampai dengan 50 persen, PTM dilaksanakan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari.  Kemudian, bagi satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 40 persen, PTM dilaksanakan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari.  Sementara pelaksanaan PTM pada PPKM level 3, satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia paling sedikit 10 persen, PTM terbatas dilaksanakan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas; dan lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari.  Bagi satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di bawah 10 persen di tingkat kabupaten/kota, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.  "Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh," terangnya.  Untuk PTM terbatas di dalam kelas dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meliputi menggunakan masker sesuai ketentuan, yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu dan menerapkan jaga jarak antar orang atau antar meja paling sedikit 1 meter. Lalu, menghindari kontak fisik dan tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar.  "Tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan, menerapkan etika batuk dan bersin dan rutin membersihkan tangan," jelasnya.

SKB 4 Menteri Terbaru, Sekolah Tatap Muka Dapat Dilakukan Tiap Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PTM-surabaya-3.jpg" alt="HARUS DISIPLIN: Para siswa SDN Airlangga 1 menjalani pembelajaran tatap muka. Prokes ketat diberlakukan di sana. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARUS DISIPLIN: Para siswa SDN Airlangga 1 menjalani pembelajaran tatap muka. Prokes ketat diberlakukan di sana. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat terus diingatkan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya penerapan protokol kesehatan dan higienitas. Tujuannya untuk melindungi diri dan lingkungan dari bahaya penyebaran Covid-19. Anak-anak juga saat ini mulai memasuki masa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.  Dalam webinar Indonesia Hygiene Forum Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Unilever Indonesia, Reski Damayanti mengatakan sejak awal pandemi, produk yang dekat keseharian masyarakat seperti produk kebersihan dan higienitas paling utama dicari oleh masyarakat. Maka penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta penerapan protokol kesehatan.  "Terus edukasi mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan sebagai kunci keamanan pelaksanaan PTM terbatas," katanya secara daring baru-baru ini.  Terkait kualitas produk, Plt Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Arianti Anaya menjelaskan untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang beredar di sekolah-sekolah selama PTM terbatas, pihaknya terus melakukan pengawasan yang ketat, pra dan pasca peredaran. Kerja sama sinergis antara pemerintah, industri, penyalur, pemberi layanan kesehatan dan masyarakat harus dilakukan.  "Tujuannya untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, hingga pengendalian sehingga semua sekolah dapat menjadi tempat belajar yang aman, nyaman dan terlindungi," kata Arianti.  Sementara dari sisi kesiapan pihak sekolah Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek RI Sri Wahyuningsih menegaskan setiap sekolah harus menyiapkan Satgas Covid-19 dan melakukan optimalisasi UKS. Prosedur-prosedur lain pun harus diterapkan, utamanya dalam hal penerapan PHBS. Sesuai SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, ada serangkaian hal penting yang harus dilakukan oleh semua warga satuan pendidikan selama PTM terbatas.  "PTM Terbatas merupakan salah satu manifestasi dari new normal dan membutuhkan pendekatan seluruh masyarakat untuk menjawab tantangan tersebut," katanya.  Chief of Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Unicef ​​Indonesia Kannan Nadar, mengatakan ada banyak dampak negatif pada anak-anak dari penutupan sekolah yang berkepanjangan dan konsekuensinya semakin parah, terutama bagi anak-anak yang paling rentan yaitu di pedesaan, daerah terpencil, dan mereka yang memiliki disabilitas.  Kondisi ini termasuk meningkatnya angka putus sekolah, penurunan prestasi belajar anak-anak dengan banyaknya peserta didik yang diperkirakan akan mengalami kehilangan belajar, serta dampak pada kesejahteraan psikososial dan kesehatan mental mereka yang disebabkan oleh isolasi sosial yang berkepanjangan dikombinasikan dengan ketidakpastian ekonomi.  Apa saja yang harus diperhatikan pihak sekolah selama PTM terbatas?  1. Fasilitas Air Bersih Ketersediaan fasilitas air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH) sangat penting untuk kelancaran sekolah.  2. Fasilitas Desinfeksi Cuci tangan pakai sabun perlu diprioritaskan di semua sekolah, permukaan yang bersentuhan harus secara rutin didesinfeksi. Dana Bantuan Operasional Sekolah perlu secara kreatif digunakan untuk meningkatkan akses WASH dengan tetap menjaga fasilitas yang ada.  3. Protokol Kesehatan Beberapa di antaranya selalu memakai masker selama berada di satuan pendidikan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menerapkan etika batuk dan bersin.  4. Optimalkan Peran Guru dan Masyarakat Keamanan siswa menjadi poin utama dari PTM terbatas khususnya di tingkat sekolah dasar, mengingat baru anak usia di atas 12 tahun yang bisa mendapatkan vaksinasi. Selain itu ancaman terkait Long Covid-19 pada anak-anak juga perlu menjadi perhatian khusus. Mengenai hal ini, Pakar Epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama menerangkan bahwa peranan Satgas Covid-19 sekolah harus melibatkan guru, orang tua atau wali murid, serta warga sekolah lainnya, termasuk masyarakat sekitar.  5. Siapkan Ruang UKS Seluruh pihak harus bahu-membahu dalam membuat protokol tata laksana jika muncul kasus, membangun jejaring komunikasi dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat, menyiapkan ruangan UKS khusus infeksi, melatih dan membentuk tim skrining, hingga memantau kondisi harian setiap warga sekolah.

PTM Terbatas Dimulai, 5 Hal Ini Wajib Disiapkan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Sosialisasi-prokes-saat-PTM-Di-Sekolah_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Aku Badut Indonesia (ABI) memberikan edukasi mencuci tangan kepada siswa di SDN 03 Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (6/9/2021). Kegiatan aksi edukasi tersebut tentang protokol kesehatan serta membagikan masker kepada anak-anak sekolah yang meng" width="100%">
<figcaption>Aku Badut Indonesia (ABI) memberikan edukasi mencuci tangan kepada siswa di SDN 03 Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (6/9/2021). Kegiatan aksi edukasi tersebut tentang protokol kesehatan serta membagikan masker kepada anak-anak sekolah yang meng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah boleh diselenggarakan oleh wilayah dengan status PPKM level 1 sampai 3. Sejumlah wilayah pun sudah mulai menerapkan kebijakan tersebut.  Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Sri Wahyuningsih menjelaskan, dari total 435.650 sekolah di Indonesia, 27,17 persen sudah menggelar PTM terbatas. Artinya, sekitar 117 ribu satuan pendidikan sudah membuka sekolah.  "Berapa jumlah sekolah yang sudah menjalankan PTM terbatas. Dari data kami sampai dengan tanggal 4 September, itu 27,17 persen sekolah sudah menyelenggarakan PTM terbatas. Sedangkan sisanya masih belajar dari rumah (BDR)," ungkapnya dalam diskusi daring Kabar Perkembangan Sekolah Tatap Muka dikutip, Jumat (10/9).  Tentunya, kata dia PTM ini harus mengikuti ketentuan yang sudah ada. Mulai dari pengisian daftar periksa, seperti pengaturan jarak di kelas hingga ketersediaan sarana dan prasarana.  "Saat ini kita masih ada di masa pandemi, tentunya menindaklanjuti arahan Presiden (Jokowi) dan SKB 4 Menteri serta Inmendagri tentang PPKM. Maka untuk daerah 1, 2, 3 didorong untuk melaksanakan PTM terbatas mengacu SKB," tutur dia.  Ia pun menyampaikan, semua murid yang hendak sekolah tatap muka perlu mendapatkan izin dari orang tua. Apabila belum, maka diperkenankan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ)  "PTM ini berangkat dari izin orang tua, jadi mereka tetap BDR, namun sekolah juga kami dorong untuk tetap optimal memberikan fasilitas belajar mengajar yang orang tuanya masih meminta putra putrinya belajar di rumah," pungkas dia.

Kemendikbudristek Sebut Sekitar 117 Ribu Sekolah Sudah Laksanakan PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Sejumlah Siswa saat mengikuti kegiatan belajar tatap muka di SDN Kartika 01, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/8/2021). Pemerintah Kabupaten Bogor mengizinkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka setelah Kabupaten Bogor berstatus Pemberlakuan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Siswa saat mengikuti kegiatan belajar tatap muka di SDN Kartika 01, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/8/2021). Pemerintah Kabupaten Bogor mengizinkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka setelah Kabupaten Bogor berstatus Pemberlakuan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Denpasar, Bali, siap melaksanakan sekolah tatap muka setelah ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Kesiapan sekolah tatap muka itu dimulai dari sisi vaksinasi para remaja usia 12 sampai 17 tahun. Selain para siswa, tenaga pendidik hingga pegawai di sekolah dapat dipastikan sudah melakukan vaksinasi Covid-19.  ”Capaian vaksinasi tahap pertama bagi remaja usia 12–17 tahun sudah mencapai 104 persen, sedangkan vaksinasi kedua sekitar 96 persen dan ini yang akan dikejar. Simulasi dan kesiapan sekolah sudah, jadi kami siap melaksanakan pendidikan tatap muka,” kata Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara seperti dilansir dari Antara di Sanur, Denpasar, Bali.  Wali kota mengatakan, dari 67 ribu siswa sasaran, vaksin pertama sudah tercapai 70 ribu atau sekitar 104 persen. Sedangkan vaksin kedua sebesar 63 ribu atau sekitar 96 persen. Selanjutnya, 4 persen tersisa akan dikejar agar mampu mencapai 100 persen.  ”Kami juga sudah sering simulasi ke sekolah. Sekolah ya sudah siap. Maka kami di Denpasar sudah siap melaksanakan pendidikan tatap muka,” papar I Gusti Ngurah Jaya Negara.  Apabila sudah menerima arahan untuk pembelajaran tatap muka dari pemerintah pusat, lanjut dia, akan dicoba sekolah tatap muka dengan 50 persen dari jumlah siswa di masing-masing sekolah. Dia berharap agar sekolah tatap muka bisa dibuka dari jenjang SMP, dengan usia 12 tahun ke atas.  ”Harapan kita yang dibuka itu kan jenjang SMP ya usia 12 tahun ke atas. Kalau masih SD kan belum vaksin, jadi 12 tahun ke atas dan SMP jadi prioritas,” terang I Gusti Ngurah Jaya Negara.  Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk daerah di level 1 hingga 3. Dengan syarat, tenaga pendidik sudah melewati dua kali vaksinasi dan sekolah sudah memenuhi penyiapan sarana sanitasi dan kebersihan, alat-alat kesehatan berupa alat ukur suhu tubuh, penggunaan masker, dan syarat protokol kesehatan harus terpenuhi.

Kota Denpasar Siap Laksanakan Sekolah Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada seluruh sektor, tidak hanya sosial dan ekonomi, namun juga pendidikan. Ada lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia yang terpaksa menutup sekolah tatap muka dan melakukan pembelajaran secara daring.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, setidaknya 68 juta siswa pendidikan dasar dan pendidikan tinggi terdampak pandemi Covid-19. “Mereka terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi make sense (masuk akal) kalau disurvei, kemudian tuntutan yang dibutuhkan anak-anak itu adalah bantuan pulsa,” kata dia melalui keterangannya, Minggu (29/8).  Namun, diingatkan juga bahwa dari 260 juta satuan pendidikan di seluruh Indonesia, masih ada 46 ribu sekolah yang tidak memiliki akses listrik dan internet. Bahkan yang sudah memiliki akses listrik dan internet belum tentu memiliki gawai ataupun daya beli pulsa.  Ia pun mengakui persoalan tersebut sangatlah kompleks. Jadi tidak ada pilihan selain mempercepat konektivitas atau akses internet di seluruh satuan pendidikan.  “Ini menjadi necessary condition (kondisi yang diperlukan) agar kita bisa melakukan lompatan, kalau tidak, kita bisa menghadapi lost of generation," tutur dia.  Selain percepatan konektivitas, solusi lain yang diharapkan bisa menyelamatkan potensi learning loss adalah pembelajaran tatap muka (PTM). Namun vaksinasi terhadap guru dan dosen perlu diakselerasi, sebab itu merupakan salah satu syarat PTM.  "Solusi yang diharapkan bisa menyelamatkan saat ini adalah melalui kegiatan vaksin guru dan dosen," tandasnya.

Akses Internet Belum Merata Jadi Hambatan Belajar, Solusinya PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG-20210828-WA0027.jpg" alt="Ilustrasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid 19 sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan telah mengubah pola belajar siswa dari tatap muka menjadi daring atau jarak jauh. Hal ini pun memunculkan kekhawatiran akan tertinggalnya siswa mengikuti materi pelajaran. Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Sri Wahyuningsih mengatakan, salah satu faktor yang signifikan adalah fakta bahwa tidak semua sekolah atau orang tua memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung siswa belajar dari rumah. Untuk itu, Kemendikbudristek mendorong sekolah untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di wilayah yang masuk dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai 3. “Pembelajaran tatap muka terbatas harus segera dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya learning loss, namun tentu harus memperhatikan kondisi lingkungan sesuai instruksi dari Presiden," ungkap dia dikutip, Minggu (29/8). Saat ini pun pihaknya berkolaborasi dengan dinas pendidikan daerah dalam mendorong kesiapan sekolah melakukan PTM terbatas. Terutama, untuk meredam kekhawatiran orang tua karena anak-anaknya belum divaksinasi. “Sekolah harus berkolaborasi dengan dinas pendidikan setempat, menyiapkan daftar periksa, dan psikologis semua pihak, terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya untuk kembali belajar di sekolah,” imbuhnya. Di sisi lain, dirinya juga mengingatkan bahwa orang tua tetap menjadi penentu utama bagi siswa dalam pelaksanaan PTM. Untuk itu, sekolah diharapkan dapat menyosialisasikan mekanisme dan penerapan disiplin protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh peserta didik saat berada di sekolah. “Yang perlu ditekankan adalah komunikasi kepada semua pihak agar kita disiplin melakukan protokol kesehatan dan bisa menjalankan PTM Terbatas dengan matang,” tandasnya.

Kemendikbudristek Dorong Sekolah untuk Bisa Segera Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PTM-Surabaya.jpg" alt="SERAP MATERI: Siswa sedang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SERAP MATERI: Siswa sedang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus mendatang. Sejumlah aturan pun diberikan kelonggaran. Termasuk kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) ditengah pandemi.  Dalam perpanjangan ini, pemerintah menetapkan level 1 dan 3 diperbolehkan untuk membuka sekolah dengan ptotokol kesehatan ketat. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 34 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.  Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan/atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Aturan yang terbit pada 23 Agustus 2021 ini menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dan level 2 bisa melaksanakan sekolah tatap muka dengan kapasitas maksimal 50 persen. Namun, terdapat pengecualian untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMLB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB) yang kapasitas maksimalnya bisa sampai 62 persen hingga 100 persen. Syaratnya menjaga jarak maksimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.  Pengecualian juga diberikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kapasitasnya maksimal adalah 33 persen. Warga pendidikan juga harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.  Adapun, berikut daftar wilayah yang diizinkan melaksanakan PTM terbatas:  PPKM Level 3  1. DKI Jakarta  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  Kota Administrasi Jakarta Barat  Kota Administrasi Jakarta Timur  Kota Administrasi Jakarta Selatan  Kota Administrasi Jakarta Utara  Kota Administrasi Jakarta Pusat  2. Banten  Kota Cilegon  Kota Serang  Kabupaten Pandeglang  Kota Tangerang Selatan  Kota Tangerang  Kabupaten Tangerang  3. Jawa Barat  Kabupaten Kuningan  Kabupaten Indramayu  Kabupaten Purwakarta  Kota Banjar  Kabupaten Pangandaran  Kabupaten Cirebon  Kabupaten Ciamis  Kabupaten Karawang  Kota Tasikmalaya  Kota Bogor  Kota Bekasi  Kota Bandung  Kota Depok  Kota Cimahi  Kabupaten Bogor  Kabupaten Bandung Barat  Kabupaten Bekasi  Kabupaten Bandung  Kabupaten Sumedang  4. Jawa Tengah  Kabupaten Wonosobo  Kabupaten Pekalongan  Kabupaten Magelang  Kabupaten Brebes  Kabupaten Pemalang  Kabupaten Grobogan  Kabupaten Tegal  Kabupaten Pati  Kabupaten Banjarnegara  Kabupaten Batang  Kabupaten Rembang  Kabupaten Semarang  Kabupaten Kendal  Kabupaten Demak  Kota Semarang  Kota Pekalongan  Kabupaten Blora  Kabupaten Temanggung  5. Jawa Timur  Kabupaten Pasuruan  Kabupaten Pacitan  Kabupaten Sumenep  Kabupaten Probolinggo  Kabupaten Tuban  Kabupaten Jember  Kabupaten Bojonegoro  Kabupaten Situbondo  Kabupaten Bondowoso  Kabupaten Nganjuk  Kota Pasuruan  Kabupaten Sidoarjo  Kota Surabaya  Kota Mojokerto  Kabupaten Mojokerto  Kabupaten Lamongan  Kabupaten Gresik  Kabupaten Bangkalan  6. Aceh  Kabupaten Aceh Besar  Kabupaten Aceh Tengah  Kota Sabang  Kabupaten Aceh Barat  Kabupaten Aceh Barat Daya  Kabupaten Aceh Jaya  Kabupaten Aceh Selatan  Kabupaten Aceh Singkil  Kabupaten Aceh Tamiang  Kabupaten Aceh Utara  Kabupaten Bener Meriah  Kabupaten Bireuen  Kabupaten Gayo Lues  Kabupaten Kota Langsa  Kota Lhokseumawe  Kota Subulussalam  Kabupaten Nagan Raya  Kabupaten Pidie  Kabupaten Pidie Jaya  Kabupaten Simeulue  7. Sumatera Utara  Kota Sibolga  Kota Tebing Tinggi  Kabupaten Toba Samosir  Kabupaten Asahan  Kabupaten Batu Bara  Kabupaten Dairi  Kabupaten Deli Serdang  Kabupaten Humbang Hasundutan  Kabupaten Karo  Kota Binjai  Kota Gunungsitoli  Kota Tanjung Balai  Kabupaten Labuhanbatu  Kabupaten Labuhanbatu Selatan  Kabupaten Labuhanbatu Utara  Kabupaten Langkat  Kabupaten Nias  Kabupaten Nias Barat  Kabupaten Pakpak Bharat  Kabupaten Samosir  Kabupaten Serdang Bedagai  Kabupaten Simalungun  Kabupaten Tapanuli Tengah  Kabupaten Tapanuli Utara  8. Sumatera Barat  Kota Bukittinggi  Kota Padang Panjang  Kota Solok  Kabupaten Agam  Kabupaten Dharmasraya  Kabupaten Kepulauan Mentawai  Kota Pariaman  Kota Payakumbuh  Kota Sawahlunto  Kabupaten Lima Puluh Kota  Kabupaten Padang Pariaman  Pasaman Barat  Kabupaten Pesisir Selatan  Kabupaten Sijunjung  Kabupaten Solok  Kabupaten Solok Selatan  Kabupaten Tanah Datar  9. Riau  Kabupaten Bengkalis  Kabupaten Indragiri Hilir  Kabupaten Indragiri Hulu  Kabupaten Kampar  Kabupaten Kepulauan Meranti  Kabupaten Kuantan Singingi  Kabupaten Pelalawan  Kabupaten Rokan Hilir  Kabupaten Rokan Hulu  Kabupaten Siak  10. Kepulauan Riau  Kabupaten Karimun  Kabupaten Kepulauan Anambas  Kabupaten/Kota Tanjung Pinang  Kabupaten Lingga  Kabupaten Natuna  Kabupaten Bintan  Kabupaten Batam  11. Jambi  Kabupaten Bungo  Kabupaten Kerinci  Kota Sungai Penuh  Kabupaten Merangin  Kabupaten Muaro Jambi  Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Kabupaten Tanjung Jabung Timur  Kabupaten Tebo  12. Sumatera Selatan  Kota Prabumulih  Kabupaten Banyuasin  Kabupaten Empat Lawang  Kabupaten Kota Lubuk Linggau  Kota Pagar Alam  Kabupaten Muara Enim  Kabupaten Musi Banyuasin  Kabupaten Musi Rawas  Kabupaten Musi Rawas Utara  Kabupaten Ogan Ilir  Kabupaten Ogan Komering Ulu  Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  13. Kepulauan Bangka Belitung  Kabupaten Bangka Tengah  Kabupaten Belitung  Kabupaten Belitung Timur  Kota Pangkal Pinang  Kabupaten Bangka Barat  Kabupaten Bangka Selatan  14. Bengkulu  Kota Bengkulu  Kabupaten Bengkulu Selatan  Kabupaten Bengkulu Tengah  Kabupaten Bengkulu Tengah  Kabupaten Bengkulu Utara  Kabupaten Kapahiiang  Kabupaten Lebong  Kabupaten Muko Muko  Kabupaten Rejang Lebong  15. Lampung  Kota Metro  Kabupaten Lampung Barat  Kabupaten Lampung Selatan  Kabupaten Lampung Tengah  Kabupaten Lampung Utara  Kabupaten Mesuji  Kabupaten Pesawaran  Kabupaten Pesisir Barat  Kabupaten Tanggamus  Kabupaten Tulang Bawang  Kabupaten Bawang Barat  Kabupaten Way Kanan  16. Kalimantan Barat  Kota Pontianak  Kabupaten Bengkayang  Kabupaten Kapuas Hulu  Kabupaten Kayon  &nbsp;

Berikut Sejumlah Wilayah yang Sudah Boleh Sekolah Tatap Muka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sekolah Tatap Muka

Berita Terkini