<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/IMG_20250714_133037-1146939477.jpg" alt="Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminudin diperiksa sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/7). (I.C. Senjaya)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminudin diperiksa sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/7). (I.C. Senjaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang mengantongi banyak informasi tentang dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Semarang saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu dan suaminya Alwin Basri di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (14/7). &rdquo;Ada banyak informasi yang masuk, tapi tidak ada laporan resmi ke sekda,&rdquo; kata dia dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi seperti dilansir dari Antara. Informasi yang diperoleh Iswar antara lain pemotongan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan penunjukan langsung di tingkat kecamatan. &rdquo;Ada informasi masuk dari camat-camat,&rdquo; tambah dia. Informasi lain yang diterima, kata dia, tentang Alwin Basri yang mengatur berbagai proyek di Kota Semarang melalui Ketua Gapensi Martono. Iswar juga memperoleh informasi dari mantan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa, Junaidi, tentang dugaan intervensi Alwin Basri dalam lelang pekerjaan. Iswar juga memperoleh informasi tentang setoran untuk Wali Kota Hevearita dan Alwin Basri yang berasal dari iuran kebersamaan pegawai Bapenda Kota Semarang. "Bu Iin (Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari) pernah bercerita tentang pemberian kepada Bu Ita,&rdquo; kata dia. Iswar Aminudin juga memperoleh informasi tentang larangan Wali Kota Hevearita G. Rahayu kepada pegawai pemkot untuk tidak memenuhi panggilan KPK. &rdquo;Dapat informasi tentang orang-orang yang dipanggil KPK untuk merapikan administrasi. Informasi tentang sopir dan ajudan wali kota diminta menghancurkan telepon seluler,&rdquo; tambah dia. Terhadap kesaksian Iswar, Mbak Ita menyebut perintah yang disampaikan saat adanya penyelidikan oleh KPK tersebut karena situasi dalam kondisi panik. &rdquo;Waktu itu ada kegiatan KPK, saat itu teman-teman panik,&rdquo; ucap dia.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Semarang kantongi banyak informasi tentang dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Mantan Sekda Kantongi Banyak Info Penyimpangan di Pemkot Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/ninasuzana_copy_1280x854_1-959247782.jpg" alt="Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Nina Suzana. (Feru Lantara/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Nina Suzana. (Feru Lantara/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Depok menetapkan nama-nama kandidat yang lolos administrasi seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Tahun 2025. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Nina Suzana mengatakan, pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan secara terbuka. &rdquo;Seleksi ini dibuka secara nasional. Ada dua nama dari di luar Depok, dari Papua Barat Daya dan Kementerian Desa. Semua yang lolos telah mengikuti seleksi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan,&rdquo; ujar Nina Suzana seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, uji kompetensi dilakukan untuk menyaring calon sekda yang memiliki kualitas terbaik dan siap menjalankan peran di Kota Depok. &rdquo;Semua peserta telah memenuhi syarat. Kami ingin mendapatkan sekda yang berkualitas terutama pada sisi penting yaitu manajerial,&rdquo; ungkap Nina Suzana. Lalu semua kandidat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PIM) Tingkat II dan menduduki jabatan eselon IIB. &rdquo;Seluruh peserta yang terpilih memiliki kualitas yang relatif sama. Tinggal menunggu hasil akhir dan faktor keberuntungan,&rdquo; ujar Nina Suzana. Nina berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa perubahan positif bagi Kota Depok. Berikut nama berserta jabatan saat ini para kandidat yang lolos pada seleksi administrasi seleksi terbuka Sekda Kota Depok Tahun 2025. <ol> <li>Abdul Rahman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok</li> <li>Citra Indah Yulianty, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok</li> <li>Dadan Rustandi, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok</li> <li>Dadang Wihana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok</li> <li>Mangnguluang Mansur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok.</li> </ol> 6.⁠ Harjito B, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Daya 7.⁠ ⁠ Agus Priyanto, Direktur di Kementerian Desa.

Pemkot Depok tetapkan nama-nama kandidat yang lolos administrasi seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah

Pemkot Depok Tetapkan Tujuh Kandidat Sekda Lolos Seleksi Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/IMG_20240708_223142-3535367627.jpg" alt="Sekda Jabar Herman Suryatman. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekda Jabar Herman Suryatman. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku belum mendapatkan data mengenai penyegelan tempat ibadah yang digunakan jemaat Ahmadiyah di Garut. Namun, dia meminta untuk kembali pada ketentuan dan aturan yang ada. &rdquo;Nanti kita cek dulu saya belum dapat datanya. Tentu kita kembalikan kepada ketentuan, kita kembalikan kepada peraturan perundang-undangan, nanti saya cek,&rdquo; kata Herman seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate Bandung. Sejauh ini, di Jawa Barat masih berlaku Peraturan Gubernur Jabar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Itu sebagai tindak lanjut dari SKB Tiga Menteri yang mengatur soal kegiatan penyebarluasan Ahmadiyah. Selain itu, atas penyegelan itu Herman meminta agar semua pihak terutama masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri. &rdquo;Yang jelas mohon untuk menahan diri, kita menjaga sama-sama kondusivitas&nbsp;Jawa Barat, itu saja. Sementara lain-lainnya kita harus koordinasikan dengan Polda, MUI, dan pihak terkait lain, termasuk Kesbangpol,&rdquo; tutur Herman Suryatman. Sebelumnya diberitakan pemerintah menyegel sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat beribadah jemaat Ahmadiyah Indonesia di Garut. Pemerintah setempat meminta mereka menghentikan aktivitasnya. Penyegelan bangunan di salah satu desa di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, itu dilakukan petugas gabungan pada Selasa (2/7). Menurut Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Garut Jaya P. Sitompul dari Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Garut, penyegelan dilaksanakan Satpol PP dan Tim Pakem. Tim tersebut terdiri atas beberapa instansi pemerintah dan nonpemerintah di Garut. Di antaranya Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim 0611/Garut, Kementerian Agama, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku belum dapat data mengenai penyegelan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Garut

Penyegelan Bangunan Ahmadiyah di Garut, Sekda Sebut Kembalikan pada Aturan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/WhatsApp-Image-2024-02-16-at-145532-2361767074.jpg" alt="Sekda Provinsi Adhy Karyono dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat (16/2)." width="100%">
<figcaption>Sekda Provinsi Adhy Karyono dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat (16/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Jumat (16/2). Sebelumnya, Adhy Karyono berstatus sebagai Pelaksana harian (Plh) Gubernur Jatim usai masa kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak berakhir pada 13 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Pj Gubernur Jatim sesuai Keputusan Presiden No 28 / P Tahun 2024, Adhy Karyono menegaskan siap tancap gas melanjutkan dan meningkatkan kinerja pembangunan yang sudah dicapai Gubernur Khofifah dan Wagub Emil. &rdquo;Kami fokus untuk melanjutkan percepatan reformasi birokrasi yang berdampak melalui program penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi ekonomi, transformasi digital, dan pengurangan pengangguran,&rdquo; terang Adhy Karyono. &rdquo;Serta, program-program strategis lainya seperti peningkatan kapasitas SDM, stunting, dan sebagainya. Sesuai dengan RKPD tahun 2024 yang sudah kami rancang pada masa gubernur dan wakil gubernur periode 2019 &ndash; 2024,&rdquo; lanjut Adhy. Dia menambahkan, dalam waktu dekat akan melaksanakan konsolidasi internal, baik dengan jajaran eksekutif maupun legislatif. Termasuk dengan Forkopimda Jawa Timur. Menurut dia, hal itu penting untuk menyamakan irama langkah dalam menjaga Jawa Timur tetap kondusif sampai dengan terpilih gubernur dan wakil gubernur periode berikutnya. &rdquo;Yang tidak kalah pentingnya adalah kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena Jawa Timur ini provinsi besar yang terdiri dari 38 kabupaten/kota, sehingga derap langkah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama masa transisi ini tetap terjalin secara harmonis,&rdquo; tegas Adhy Karyono. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil. Sehingga menjadikan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan penghargaan paling banyak. &rdquo;Apa yang sudah dicapai Jawa Timur sangat luar biasa. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono untuk melanjutkannya,&rdquo; ujar Tito. Mendagri Tito optimistis Pj Gubernur Adhy bisa menjalankan tugas dengan baik. Sebab, telah memiliki pengalaman yang cukup di Jawa Timur selama ini. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jatim, jajaran Pemprov Jatim, Forkopimda Jatim, serta seluruh stakeholder yang selama ini telah berjuang bersama membangun Jawa Timur. Termasuk instansi pusat dan kementerian yang selama ini memberikan pembinaan sehingga Jatim bisa seperti saat ini.

Sekda Adhy Karyono resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat (16/2)

Resmi Jabat Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono Siap Tancap Gas Tingkatkan Capaian Pembangunan Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/WhatsApp-Image-2023-07-12-at-193623-3633802772.jpeg" alt="Tiga saksi perkara suap pengadaan CCTV dan ISP Pemerintah Kota Bandung dihadirkan di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Tiga saksi perkara suap pengadaan CCTV dan ISP Pemerintah Kota Bandung dihadirkan di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Saksi yang dihadirkan dalam perkara suap pengadaan CCTV dan ISP Kota Bandung menyebut, suap dari proyek di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung diduga mengalir ke Sekretaris Daerah (Sekda) hingga aparat penegak hukum (APH). Jaksa Penuntut Umum Tony Indra mengatakan, dari keterangan para saksi, disimpulkan praktik suap dalam sejumlah proyek di Dishub Kota Bandung sudah terjadi sejak lama. Sehingga menjadi hal yang lazim. Suap itu dialirkan dalam bentuk fee yang berasal dari 5-10 persen nilai proyek. &rdquo;Ada ke Wali Kota Yana Mulyana, Ema Sumarna (Sekda), kemudian anggota dewan, dan APH. Berikut ke ormas LSM dan wartawan,&rdquo; kata Tony seperti dilansir dari Antara usai sidang terdakwa penyuap Yana Mulyana di Pengadilan Bandung. Dalam sidang tersebut, ada tiga saksi yang dihadirkan. Yakni Plh Sekretaris Dishub Kota Bandung Asep Kurnia, Mantan Kepala Dishub Kota Bandung Ricky Gustiadi, dan Kasubag Program Dishub Kota Bandung Roni Achmad. Tiga orang itu menjadi saksi untuk tiga terdakwa penyuap Yana yakni Direktur PT Citra Jelajah Informatika (Cifo) Sony Setiadi, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, dan Manajer PT SMA Andreas Guntoro. Saat persidangan pada Rabu (12/7), Asep Kurnia menyebut proyek yang digarap PT Cifo untuk Pemkot Bandung itu sudah dilakukan sejak 2018. Saat itu, sudah ada fee pekerjaan yang dialirkan PT Cifo ke Kepala Dishub Kota Bandung pada saat itu. Selain itu, Asep juga mengungkapkan ada fee yang juga mengalir ke APH yakni ke Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, hingga Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Untuk Sekda Ema Sumarna, sempat juga ada fee yang dialirkan sebesar Rp 30 juta. Asep mengatakan, Ema awalnya meminta fee itu untuk keperluan THR sebesar Rp 70 juta. Tetapi hanya disanggupi sebesar Rp 30 juta. Namun tidak secara rinci menyebutkan waktu atau tahun pemberian fee tersebut. &rdquo;Tadinya minta Rp 70 juta, tapi saya adanya cuma Rp 30 juta. Itu uangnya dari sisa-sisa (fee proyek Dishub),&rdquo; tutur Asep. Dengan begitu, Tony pun memastikan akan menyampaikan fakta-fakta terbaru itu ke penyidik yang menangani tiga tersangka penerima suap Yana Mulyana, Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan, dan Kabid Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Khairur Rijal. &rdquo;Tadi sudah disumpah kan, dia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Memang mereka akui ada uang dari fee proyek itu yang ngalir ke APH, masalah itu nanti fakta sidang kita sampaikan kepada penyidik,&rdquo; ucap Toni. Adapun perkara yang disidangkan itu yakni terkait suap pengadaan proyek CCTV dan Internet Service Provider (ISP) di lingkungan Pemkot Bandung pada tahun anggaran 2022 dan 2023. Berdasar dakwaan perkara itu, ketiga terdakwa dari pihak swasta itu memberi suap dengan total sebesar Rp 888 juta kepada tiga pejabat di Kota Bandung yakni Yana, Dadang, dan Rijal. Dari perkara itu kemudian jaksa mendapat fakta bahwa praktik suap serupa telah terjadi sejak lama. &nbsp;

Saksi perkara suap pengadaan CCTV dan ISP Kota Bandung sebut, suap dari proyek di lingkungan Dishub Kota Bandung mengalir ke Sekda dan APH

Saksi Ungkap Suap Proyek Dishub Bandung Mengalir ke Sekda dan Aparat Penegak Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230329_125224.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Fath Putra Mulya/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Fath Putra Mulya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, telah memerintahkan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengklarifikasi kasus Sekretaris Daerah (Sekda) Riau S.F. Hariyanto.  ”Saya sudah minta Irjen Mendagri untuk memanggil yang bersangkutan melakukan klarifikasi. Itu 'kan bisa benar, bisa tidak. Maka, harus klarifikasi dahulu,” ujar Tito seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/3).  Selain itu, melalui pertemuan Zoom pada Senin (27/3), Tito berpesan kepada pejabat negara untuk mendorong pola hidup sederhana. ”Saya sempatkan masukkan isu mengenai itu (hidup sederhana),” ujar Tito.  Mendagri mengingatkan kepada para kepala daerah beserta jajarannya terkait dengan perubahan media sosial. Menurut dia, media sosial merupakan keniscayaan yang mendatangkan perubahan dan membentuk citizen journalism. Artinya siapa saja di media sosial bisa mengunggah informasi apa pun, kemudian berujung viral dan menjadi perhatian publik.  Tito berpesan agar pejabat bisa menyesuaikan diri dan tidak memamerkan gaya hidup berlebihan. Hal itu akan menjadi sorotan, terlebih di tengah masyarakat kritis saat ini.  ”Perubahan situasi seperti ini kita harus cepat menyesuaikan diri, ya, pola hidup sederhana. Jangan meng-upload gaya hidup yang seperti kelihatan mewah, pasti akan menjadi sorotan, masyarakat lebih kritis,” ujar Tito.  Tito juga mengingatkan kepada masyarakat untuk cerdas dalam menerima informasi dari media sosial. Dalam hal kasus Sekda Riau, Tito meminta masyarakat agar bisa membedakan mana foto yang diambil sejak lama dan foto yang diambil baru-baru ini.  ”Masyarakat juga harus bedakan antara gambar-gambar yang tahun berapa lama dan yang sekarang. Katanya ada (foto) beberapa tahun yang lalu,” papar Tito.  Sekda Riau menjadi sorotan warganet setelah video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel mewah viral di media sosial Twitter. Istri R.F. Hariyanto juga tidak luput dari sorotan publik karena menampilkan koleksi tas mewah di akun Instagram pribadinya.

Tito Perintahkan Irjen Kemendagri untuk Klarifikasi Sekda Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230320-WA0021_8.jpg" alt="Sekdaprov Riau SF Hariyanto saat memberikan klarifikasi kehidupan mewah istrinya. Antara" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Riau SF Hariyanto saat memberikan klarifikasi kehidupan mewah istrinya. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah Provinsi Riau S. F. Hariyanto memberikan klarifikasi bahwa tas mewah istrinya yang kerap dipamerkan dan disorot warganet adalah tas dengan merek palsu.  ”Sudah saya kroscek, misalnya tas salah satu brand yang disebutkan seharga ratusan juta, itu sangat tidak benar. Karena itu barang KW dan dibeli dengan harga berkisar antara Rp 2 juta – Rp 5 juta di Mangga Dua, Jakarta. Itu tokonya masih ada, silakan di-kroscek,” sebut Hariyanto seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru.  Beberapa hari belakangan, sebuah cuitan Twitter dari akun @Partai Socmed menghebohkan warga lantaran mengunggah sederet foto yang menampilkan kehidupan mewah Adrias Hariyanto, istri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau S. F. Hariyanto.  Dalam foto-foto tersebut, Adrias tampak berpose menggunakan barang bermerek dan mewah senilai ratusan juta dari brand asal Prancis. Selain itu, di Instagram pribadinya, istri Sekdaprov Riau juga kerap mengunggah foto saat mengunjungi banyak negara. Kehidupan mewah Adrias sontak menjadi sorotan warganet.  Tak hanya istrinya, anak S. F. Hariyanto juga disorot karena gaya hidup mewahnya.  Hariyanto menjelaskan, foto yang beredar merupakan koleksi foto-foto lama pada 2017-2019. Pada waktu itu, dia belum menjabat Sekdaprov Riau dan masih bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.  Selain itu, dia membantah pelesir istrinya ke luar negeri bukanlah suatu kemewahan (hedonisme) seperti yang dihebohkan. Sebab, liburan ke luar negeri itu tidak mengeluarkan biaya yang besar dan bersifat patungan bersama teman-temannya.  ”Liburan ke luar negeri itu lebih kurang Rp 14 juta untuk tujuh hari. Kelas ekonomi dan memilih tiket promo. Menginapnya di apartemen biasa untuk menghemat biaya dan bahkan ada yang menggunakan transportasi umum. Jadi tidaklah bermewah-mewahan seperti yang diinfokan,” terang Hariyanto.  Hariyanto merasa perlu memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan. Hal itu agar tidak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat.  Dia berharap masyarakat dapat bijak dalam mencerna informasi yang berkembang dan melihat sumber informasi apakah dapat dipertanggungjawabkan.  ”Inikah mau masuk Ramadhan, marilah sama-sama kita berbaik sangka, jangan menduga-duga yang belum pasti kebenarannya,” ucap S. F. Hariyanto.  Menanggapi klarifikasi tersebut, warganet mengaku tak percaya bahwa tas atau sepatu bermerek istri S. F. Hariyanto merupakan barang palsu atau KW.  Berdasar pantauan, baik di media sosial, warganet meragukan barang-barang mewah milik istri S. F. Hariyanto itu palsu. Warganet juga mempertanyakan pernyataan tersebut, sebab menggunakan barang palsu juga sebuah kesalahan.  ”Masa iya istri pejabat make barang KW? Kalaupun iya KW, Bukannya itu ilegal, Pak? Seorang istri sekda membeli dan menggunakan produk ilegal. Membeli = mendukung kegiatan pemalsuan,” sebut warganet prskl_ape.  Selain itu, akun Twitter @partaisocmed yang memulai cuitan terkait kehidupan mewah istri S. F. Hariyanto juga menemukan suatu kejanggalan. Dia menilai sepatu yang dikenakan istri dengan klarifikasi merupakan dua sepatu yang berbeda.  ”Mohon maaf Pak Sekda Riau, sepatu Gucci KW-nya berbeda dengan yang di-flexing istri Bapak. Itu Gucci Pearl Embellished Platform Sneakers lho. Mungkin terburu-buru beli barbuk buat acara konpress,” tulis @partaisocmed dalam cuitannya.

Sekdaprov Riau Bilang Tas Istrinya yang Disorot Warganet Itu Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-26-at-16.40.18.jpg" alt="Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi anak- anak yang menjadi korban penganiayaan di Panti Asuhan Fiisabilillah Al Amin di Palembang, Minggu (26/2). Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi anak- anak yang menjadi korban penganiayaan di Panti Asuhan Fiisabilillah Al Amin di Palembang, Minggu (26/2). Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ratu Dewa mengunjungi anak-anak yang menjadi korban penganiayaan di Panti Asuhan Fiisabilillah Al Amin.  ”Saya berkunjung ke Panti Asuhan Fiisabilillah Al Amin untuk melihat kondisi anak-anak yang menjadi korban oleh pengasuhnya yang sempat viral pada Sabtu (25/2) malam,” kata Ratu Dewa seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Dia menjelaskan, mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebab, hal itu telah ditangani pihak berwajib.  ”Namun semua ini, bagaimana dengan kondisi anak-anak. Saya meminta dinas sosial dalam hal ini yang mengeluarkan surat pendaftaran kesejahteraan sosial yang telah diperpanjang pada 10 Januari 2022 untuk mencari solusinya,” jelas Ratu Dewa.  Dia mengatakan, kondisi anak-anak panti asuhan tersebut harus dilakukan pemeriksaan psikologi anak.  ”Nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (PPPAPM) Kota Palembang dan PPPAPM Provinsi Sumsel berkoordinasi untuk mengeluarkan rekomendasi, serta hasil penyidikan kepolisian,” ucap Ratu Dewa.  Setelah dilakukan tahap tersebut, Sekda mengatakan, akan menyampaikan ke Wali Kota Palembang apa yang harus disikapi tentang keberadaan panti asuhan tersebut.  ”Untuk pengurus panti dan terkait sedang ditangani pihak berwajib. Saya mengimbau masyarakat agar bersabar dan menunggu proses hukum ini,” ucap Dewa.

Sekda Kunjungi Korban Penganiayaan di Panti Asuhan Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/c570842d-6257-4bf1-92f1-3ea633974bad.jpg" alt="Fraksi PKS DPRD Surabaya menerima kunjungan Sekda Ikhsan. Fraksi PKS untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Fraksi PKS DPRD Surabaya menerima kunjungan Sekda Ikhsan. Fraksi PKS untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Safari kunjungan ke fraksi-fraksi DPRD Surabaya terus dilakukan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Ikhsan. Setelah Golkar, giliran PKS yang dikunjungi mantan kepala dinas pendidikan Surabaya itu.  Ketua Fraksi Cahyo Siswo Utomo mengatakan, kunjungan sekda menandai satu permulaan yang baik dengan silaturahmi. Meskipun, secara pribadi-pribadi bukan kali pertama bertemu Sekda Ikhsan.  ”Kehadiran beliau (sekda) tentu sangat berarti. Kami sangat berterima kasih,” ujar Cahyo.  Pada pertemuan selama kurang lebih dua jam tersebut, Ikhsan dan para anggota Fraksi PKS bertukar pikiran mengenai persoalan pembangunan Kota Surabaya.  ”Fraksi PKS menyampaikan beberapa gagasan berkenaan dengan situasi dan kondisi Surabaya akhir-akhir ini. Sebagai Sekda, tentu beliau sudah mengerti hal tersebut. Namun sebagai dewan, kami wajib urun rembuk menyampaikan aspirasi warga kota,” Cajyo yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya itu.  Cahyo menambahkan, salah satu yang menjadi konsen PKS adalah kualitas SDM pemkot. SDM pemkot diharapkan bisa menjadi birokrat yang profesional, unggul, sehat, dan produktif. Dengan pesatnya teknologi digital dan berkembangnya orientasi pelayanan lembaga publik, sudah sepatutnya SDM pemkot lebih produktif dan kompetitif.  ”Pak Sekda sebagai mantan kadis dan juga inspektorat, tentu memahami hal ini,” ucap Cahyo.  Pada kesempatan tersebut juga dibicarakan upaya terobosan agar Surabaya lebih cepat pulih secara ekonomi, sosial, dan budaya, pasca pandemi Covid-19.  ”Betul, kami berbincang pula perkembangan Surabaya ke depan. Bagaimana agar sosial politiknya semakin harmoni, warga kota semakin sejahtera ekonominya, dan semakin bermartabat secara budaya,” terang Cahyo.  Fraksi PKS juga menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dengan seluruh jajaran pemkot dalam rangka menyukseskan berbagai rencana pembangunan yang telah disusun bersama.

Giliran PKS, Sekda Surabaya Safari Kunjungan ke Fraksi-Fraksi DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-28-at-20.17.481.jpg" alt="Ikhsan saat pelantikan sekda beberapa waktu lalu. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ikhsan saat pelantikan sekda beberapa waktu lalu. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Baru beberapa hari jadi diangkat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya, nama Ikhsan sudah dicatut untuk penipuan bantuan masjid dan panti asuhan. Aksi penipuan itu dilakukan secara online.  Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dengan maraknya aksi penipuan secara online. Baik pesan singkat melalui SMS (short message service) maupun melalui akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.  Oknum penipu yang menyeret nama Ikhsan menggunakan akun WhatsApp bernomor 0821-3818-5520. Untuk meyakinkan korban, pelaku penipuan itu memasang foto wajah Ikhsan saat bersama dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, oknum tersebut mengirim pesan singkat melalui akun WhatsApp ke sejumlah nomor. Penipu tersebut memperkenalkan diri sebagai Sekda Surabaya. Kemudian pelaku mengaku akan memberikan sejumlah bantuan kepada masjid dan beberapa panti asuhan di Surabaya. Lalu, oknum itu berusaha mengecoh korban agar mengirim sejumlah uang kepadanya.  ”Nomor tersebut bukan nomor Sekda Ikhsan. Itu adalah oknum yang mengatasnamakan Sekda Ikhsan. Jadi tolong, warga Kota Surabaya bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap aksi penipuan tersebut,” kata Fikser, Sabtu (28/1).  Fikser meminta seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, maupun pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan seluruh elemen masyarakat agar lebih berhati-hati dengan maraknya segala bentuk aksi penipuan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab.  ”Saya harap masyarakat tidak langsung percaya, karena tidak mungkin ada pemberian bantuan dengan model semacam itu. Mohon bisa dikroscek terlebih dahulu, karena Pemkot Surabaya tidak bisa bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh oknum tersebut,” tegas Fikser.  Lebih lanjut, dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum, apabila mengetahui kejadian atau aksi yang berpotensi sebagai tindak pidana.  ”Apabila mendapat pesan singkat baik dari akun Whatsapp atau SMS, atau bahkan telepon yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya harap berhati-hati, apalagi jika kedapatan meminta atau ada maksud tertentu, bisa dipastikan hal itu tidak benar,” tambah Fikser.

Baru Dilantik, Nama Sekda Surabaya Dicatut Penipuan Bantuan Masjid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekretaris daerah

Berita Terkini