<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hari ini (17/9) pendaftaran rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) CPNS dibuka. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan rangkaian pendaftaran ASN tetap sesuai jadwal yang telah diumumkan. Sesuai surat Plt kepala BKN bertanggal 21 Agustus 2023, rangkaian rekrutmen ASN dimulai dengan pengumuman seleksi kemarin (16/9). Kemudian, pendaftaran dijalankan mulai hari ini sampai 6 Oktober. Paralel dengan masa pendaftaran, dijalankan proses seleksi administrasi. Prosesnya berlangsung hingga 9 Oktober. Peserta yang lulus seleksi administrasi bakal mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) pada 4&ndash;13 November. Berikutnya adalah pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) berbasis CAT dan non-CAT. Paling akhir adalah pengumuman kelulusan pada 31 Desember sampai 7 Januari 2024. Lalu, usul penetapan NIP CPNS pada 17 Februari sampai 17 Maret. Jadwal untuk ASN CPNS itu hampir sama dengan jadwal rekrutmen ASN PPPK. Khususnya untuk tahapan pendaftaran. Bedanya, kelulusan ASN PPPK disampaikan pada 1&ndash;10 Desember 2023. Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nur Hasan mengatakan, rangkaian rekrutmen ASN CPNS dan PPPK itu masih sesuai dengan jadwal. &rdquo;Pembuatan akun pada saat pelaksanaan pendaftaran,&rdquo; katanya kemarin. Yaitu, pada website SSCASN milik BKN. Dia mengingatkan sejumlah aturan penting dalam pendaftaran atau pembuatan akun. Misalnya, nomor induk kependudukan (NIK). BKN mengingatkan, NIK harus update dengan sistem di Dukcapil Kemendagri. Khususnya bagi yang pindah alamat, menerbitkan kartu keluarga (KK) baru, atau aktivitas kependudukan lainnya. Masyarakat yang sudah pernah membuat akun untuk pendaftaran ASN tetap membuat akun lagi. Yang sebelumnya mundur dan sudah di tahapan penerbitan NIP tidak bisa mendaftar ASN lagi. Di bagian lain, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PB PGRI Wijaya menjelaskan beberapa hal penting jelang pendaftaran. &rdquo;Khususnya kepada para calon guru,&rdquo; katanya. Salah satunya adalah kewajiban registrasi atau pembuatan akun lagi. (wan/c7/fal)

Hari ini (17/9) pendaftaran rekrutmen CPNS dibuka. BKN menyatakan rangkaian pendaftaran ASN tetap sesuai jadwal yang telah diumumkan.

Pendaftaran CPNS Dibuka, NIK Harus Update dengan Sistem Dukcapil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para peserta seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 harus benar-benar jeli memantau jadwal pendaftaran hingga tes. Pasalnya, ada perbedaan untuk calon pendaftar seleksi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Untuk PPPK, misalnya, tak ada seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nur Hasan menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hanya ada dua tahapan dalam seleksi PPPK, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. &rdquo;Dalam seleksi kompetensi, PPPK akan diuji terkait kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural,&rdquo; ujarnya kemarin (4/9). Merujuk PP 49/2018, kompetensi manajerial ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Untuk kompetensi teknis, lebih spesifik pada bidang teknis jabatan yang dilamar. Sedangkan untuk kompetensi sosial kultural berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku soal hubungan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, serta prinsip. Untuk tes seleksi kompetensi PPPK, Nur Hasan menyampaikan, dilaksanakan pada 5&ndash;29 November 2023. Atau setelah seleksi administrasi pada 17 September&ndash;9 Oktober 2023. Pada tes seleksi kompetensi teknis, peserta akan disuguhi 90 soal. Kemudian, untuk tes kompetensi manajerial sebanyak 25 soal dan kompetensi sosial kultural 20 soal. Setelah itu ada tambahan tes wawancara 10 soal. Calon peserta seleksi PPPK diberi waktu 130 menit untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Bagi peserta seleksi CPNS, seleksi administrasi dijadwalkan bersamaan dengan seleksi administrasi PPPK. Namun, khusus seleksi lanjutan, SKB dan SKD akan digelar lebih awal dari seleksi kompetensi PPPK. Untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), SKD diadakan pada 4&ndash;13 November 2023. Kemudian, SKB CPNS nonsistem CAT BKN digelar pada 28 November&ndash;17 Desember 2023 dan SKB CPNS dengan sistem CAT BKN pada 11&ndash;17 Desember 2023. Dalam SKD, peserta diberi waktu 100 menit untuk menyelesaikan tiga jenis tes. Yakni, tes wawasan kebangsaan 30 soal, tes inteligensi umum 35 soal, dan tes karakteristik pribadi 45 soal. Lalu, untuk SKB, peserta diberi dua jenis soal. Terdiri atas soal tidak dominan hitungan sebanyak 100 soal dan dominan hitungan 80 soal. Total waktu yang diberikan 90 menit. Bagi masyarakat yang berminat menjadi abdi negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengimbau agar betul-betul menyiapkan diri. Termasuk memperhatikan syarat-syaratnya. Misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain. (mia/c9/oni)

Para peserta seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 harus benar-benar jeli memantau jadwal pendaftaran hingga tes.

Tak Ada SKD dan SKB untuk Tes Seleksi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Tes-CPNS-Provinsi-Jawa-Timur-261018-Um-2.jpg" alt="Ilustrasi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jatim. Umarul Faruq/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jatim. Umarul Faruq/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis kisi-kisi serta materi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2021. Penyusunan petunjuk teknis SKB CPNS 2021 ini melibatkan puluhan perwakilan yang berasal dari 13 satuan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama.  Plt Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Akhmad Lutfi mengatakan, keberadaan SDM sebagai salah satu unsur akreditasi sangat penting dan strategis. Kemenag sebagai salah satu satuan kerja terbesar memiliki jumlah ASN yaitu sebanyak 230.845.  "Ini ternyata belum cukup bila dilihat dari kenyataan di lapangan, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan publik," ungkap Lutfi, Jumat (10/9).  Menurutnya, penyusunan petunjuk teknis SKB CPNS 2021 bertujuan agar proses seleksi berjalan bersih dan akuntabel serta bisa menghasilkan CPNS yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Hal itu penting untuk mencapai visi Indonesia maju serta kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus dalam rangka mewujudkan tata kelola kepegawaian yang baik.  Ia menambahkan, pelaksanaan seleksi ASN menjadi etalase nasional dari kementerian dan lembaga. Seleksi ini meliputi tahapan pendaftaran, administrasi, kompetensi dasar, bidang dan penyetaraan ASN.  Pelaksanan seleksi kompetensi dasar saat ini sedang berlangsung tahap I dan II di beberapa daerah. Komponen dari seleksi bidang terdiri psikotes, praktek kerja, dan wawancara kebangsaan.  "Kami berharap penyusun kisi-kisi instrumen SKB juga memperhatikan materi wawasan keberagamaan dan kebangsaan. Semoga juknis ini bisa dibuat dengan sebaik mungkin seoptimal mungkin untuk memastikan bahwa ASN Kemenag memiliki nasionalisme yang kuat," tandasnya.

Kemenag Susun Juknis Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/cpns-1.jpg" alt="Dokumentasi peserta mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS). Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi peserta mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS). Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah memulai seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), pemerintah segera menggelar tes untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bedanya, calon peserta tes PPPK tak akan menghadapi seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).  Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Katmoko Ari Sambodo menjelaskan, untuk calon PPPK guru, hanya ada dua seleksi, yakni administrasi dan kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. ”Jadi, tidak ada SKD dan SKB,” ujarnya.  Kendati begitu, sama dengan seleksi CPNS, untuk bisa lulus dalam seleksi kompetensi, pelamar PPPK guru harus memenuhi nilai minimal dalam bentuk nilai ambang batas (passing grade). Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021.  Menurut Katmoko, passing grade seleksi kompetensi teknis PPPK guru 2021 berbeda-beda untuk setiap jabatan. Sebab, mata pelajaran yang diajarkan berbeda dan jenjang pendidikan juga beragam, mulai TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Namun, untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, calon PPPK harus memenuhi nilai minimal 130. Sedangkan nilai minimal untuk wawancara adalah 24.  ”Perlu diingat, ketentuan nilai ambang batas ini dikecualikan bagi seleksi PPPK guru pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” katanya.

Seleksi Calon PPPK tanpa SKD dan SKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/SKB-CPNS.jpg" alt="Sejumlah peserta masuk ke bilik plastik untuk mencegah penularan Covid-19. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah peserta masuk ke bilik plastik untuk mencegah penularan Covid-19. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diah Agustin tampak sibuk memelototi layar HP miliknya. Beberapa kali dia terlihat membalas pesan yang masuk. Maklum, hampir dua jam dia tidak menyentuh gadget itu.  Ya, sejak pukul 08.30, Diah harus berkutat di Hall Gelora Pancasila. Mengerjakan soal yang tertera di layar monitor. Bersama 140 peserta lain, perempuan 30 tahun itu mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2019. Total 100 soal yang dia kerjakan. Waktu yang diberikan 100 menit. ”Alhamdulillah lancar,” ucapnya.Pada masa pandemi, ujian SKB CPNS jauh berbeda.  Protokol kesehatan (prokes) diterapkan sangat ketat. Tujuannya membendung timbulnya virus korona. Penegakan prokes tersebut terlihat sejak peserta tiba di lokasi. Petugas segera meminta peserta mencuci tangan. Setelah itu, mereka masuk ke bilik sterilisasi.  Kemudian, peserta masuk. Jalur dibagi menjadi dua agar tidak memicu kerumunan. Di pintu masuk gedung, berdiri dua petugas. Mereka memeriksa suhu tubuh peserta. Yang suhu badannya normal diberi penanda. Yaitu, stiker bulat hijau. Yang suhu tubuhnya tinggi ditandai dengan bulatan stiker oranye.  Peserta juga diminta menujukkan hasil rapid test. Yang nonreaktif bisa mengikuti tes di ruang utama. Yang reaktif diberi tempat khusus. Lokasinya terpisah dengan peserta lain. Panitia menyediakan bilik pemisah. Pembatas itu berdinding plastik. Di dalamnya sudah disediakan kelengkapan. Mulai meja hingga kursi.  Sebelum mengerjakan soal, peserta diminta menitipkan barang bawaan. Tas dimasukkan dalam plastik merah. Selain itu, mereka diwajibkan memakai masker, sarung tangan, serta face shield. Diah mengaku tidak khawatir mengikuti tes tersebut. Pasalnya, panitia sudah mengatur prokes. ”Jaga jarak diatur,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/skb-cpns-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau ujian tersebut. Berkeliling mengawasi petugas dan memelototi ruangan. Dia meminta petugas disiplin memantau prokes. ”Semua harus pakai face shield,” tegasnya.  Orang nomor satu di Surabaya itu meminta fasilitas ruangan ditambah. Yaitu, menyediakan kipas angin yang dilengkapi cairan disinfektan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mia Santi Dewi menjelaskan, total 1.201 orang mengikuti tes SKB itu. Perinciannya, 1.142 peserta menjalani ujian di Gelora Pancasila. Sisanya, 59 orang, mengerjakan soal di kantor perwakilan BKN.  Mia menuturkan, SKB CPNS dilaksanakan tiga hari. Dimulai sejak 22 September hingga berakhir 24 September. Agar tidak memicu kerumunan, seleksi berlangsung tiga gelombang. Sesi pertama dimulai pukul 08.30–10.00. Sesi kedua pukul 11.30 sampai 13.00, sedangkan sesi terakhir pukul 14.30 hingga 16.00. ”Setiap sesi 140 orang,” ucapnya.  Penerapan protokol kesehatan memang menjadi perhatian. Contohnya, hasil rapid test. Tiga hari sebelum tes, peserta diminta meng-upload hasil rapid test. Sampai di lokasi, petugas memelototi bukti tersebut.  Peserta yang dinyatakan reaktif tetap bisa mengikuti tes. Namun, tempatnya terpisah. Mereka mengerjakan soal di ruangan khusus. ”Jumlahnya 23 peserta. Sesi pertama 12 orang, sesi kedua 11 orang,” ucapnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/09/2020/pelaku-judi-ditangkap-ada-yang-beromzet-lebih-dari-80-juta/">Pelaku Judi Ditangkap, Ada yang Beromzet Lebih dari 80 Juta</a></li> </ul> Selepas mengerjakan tes, peserta yang reaktif tidak diperkenankan meninggalkan tempat. Mereka diharuskan mengikuti tahapan tes kesehatan. Yaitu, tes swab. ”Kami masih menunggu hasilnya,” jelasnya.  Lantas, bagaimana peserta yang sebelum seleksi digelar terpapar korona? Dari data yang dihimpun, ada dua peserta yang positif. Mia mengatakan, peserta yang terkonfirmasi tidak diperkenankan mengikuti SKB di Gelora Pancasila. Jadwal ujian itu diubah. ”Kami sampaikan ke BKN. Nanti jadwal ujian dirancang ulang,” paparnya.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2IEf8bO-RNw

Tes SKB CPNS di Surabaya, Peserta Masuk Bilik Plastik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200901_230434.jpg" alt="Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahapan seleksi CPNS di Surabaya berlanjut pada akhir bulan ini. Pemkot memberlakukan aturan baru dalam ujian itu. Peserta dari luar kota diminta mengerjakan tes di kantor regional terdekat. Tujuannya mengantisipasi agar virus korona tidak semakin merebak.  Sebanyak 1.201 peserta akan mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB). Ujian itu bergulir dua hari. Yakni, pada 22 September hingga 24 September.  Awalnya, tes dilaksanakan di satu tempat. Menempati Gelanggang Remaja Surabaya di Jalan Bogen, Tambaksari. Namun, dari serangkaian pertimbangan, pemkot memberlakukan pembatasan.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, Gelanggang Remaja diatur khusus.  Hanya diperuntukkan peserta dari Surabaya. Jumlahnya 1.142 orang.  Bagi peserta dari luar kota, pemkot memberlakukan kebijakan baru. Calon ASN itu masih bisa mengikuti tes. Namun, di kantor regional terdekat dari tempat tinggal mereka.  Menurut Febri, pendaftar dari luar kota berjumlah 59 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah. ”Tanggal ujian sama,” jelasnya. Untuk bisa mengikuti ujian, peserta dari luar kota itu datang ke kantor regional terdekat. Mereka diminta membawa kelengkapan. Misalnya, menunjukkan bukti kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) kepada petugas.  Persyaratan lain mencakup protokol kesehatan. Peserta ujian di Gelanggang Remaja dan luar kota wajib mengenakan sejumlah peralatan. Mulai masker, sarung tangan, hingga face shield. ”Untuk memutus mata rantai korona,” terangnya.  Febri mewanti-wanti agar seluruh peserta menjaga kesehatan sehingga bisa mengikuti tahapan tes. Nah, bagi peserta yang saat ujian suhu tubuhnya tinggi, berkisar 37,3 derajat Celsius, petugas akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Memastikan penyebab panas tubuh itu. ”Panas tubuh biasa atau terpapar korona,” ucapnya.  Peserta yang tubuhnya panas biasa diperbolehkan menjalani ujian, tetapi di tempat berbeda. ”Pemkot menyediakan tempat khusus. Agar hak peserta mengikuti ujian tidak hilang,” tuturnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/09/2020/peserta-tes-cpns-formasi-2019-tidak-perlu-rapid-test-dulu/">Peserta Tes CPNS Formasi 2019 Tidak Perlu Rapid Test Dulu</a></li> </ul> Lain halnya bagi peserta yang terkonfirmasi Covid-19. Petugas meminta peserta itu beristirahat. Menjalani perawatan. Namun, pemkot memberikan jaminan peserta tersebut tetap bisa mengikuti SKB.  Tes SKB lanjutan itu dilakukan di lain hari. Menunggu kesembuhan pasien. Agar peserta bisa mengikuti tes, panitia memberikan surat rekomendasi. ”Tes nanti digelar di Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RmS0EMDFvXo

Tes SKB CPNS Tak Perlu ke Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200901_230434.jpg" alt="Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Kantor BKN Regional VII Palembang, Sumat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 digelar pada 1 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020. Kegiatan ini dilangsungkan di 269 titik lokasi (Tilok) di seluruh wilayah Indonesia.  Sebaran Tilok yang disiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pelaksanaan SKB meliputi 215 Tilok Mandiri, 34 Tilok seluruh Kantor BKN (BKN Pusat, Kantor Regional BKN I - XIII, Kantor UPT BKN), dan 20 Tilok di Luar Negeri dengan memanfaatkan gedung Kedutaan Besar dan gedung Konsulat Jenderal.  Total peserta SKB CPNS Formasi Tahun 2019 dengan metode Computer Assisted Test (CAT) berjumlah 297.942 peserta. Terdiri dari 44.631 peserta Instansi Pusat dan 253.311 peserta Instansi Daerah.  Penyelenggaraan SKB ini juga telah diresmikan melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 116-4/99. Penyelenggaraan SKB pada 1 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020, dilanjutkan dengan pengolahan hasil SKD dan SKB pada 8 sampai 18 Oktober 2020.  Selanjutnya, pada 19 sampai dengan 23 Oktober 2020 akan dilakukan rekonsiliasi (pencocokan) hasil integrasi SKD dan SKB. Final hasil seleksi yang telah melalui tahap rekonsiliasi akan disampaikan kepada instansi penyelenggara rekutmen CPNS formasi tahun 2019 pada 26 sampai dengan 28 Oktober 2020 untuk kemudian diumumkan kepada publik pada 30 Oktober 2020.  Untuk nama-nama hasil seleksi final tersebut, selanjutnya akan diajukan dalam usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang prosesnya dijadwalkan akan berlangsung pada 1 sampai dengan 30 November 2020.  Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memastikan kualitas penyelenggaraan SKB di tengah kedaruratan Covid-19 tetap terjaga, dengan mengedepankan transparansi tanpa mengurangi aspek protokol kesehatan.  Salah satu yang dilakukan BKN adalah dengan menampilkan live streaming score yang dapat dipantau orang tua peserta lewat genggaman smartphone tanpa harus hadir di Tilok.  "Untuk daftar link live streaming score SKB seluruh Tilok di Indonesia dapat dipantau publik secara langsung melalui <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Fi7OO63fXYOb2w0rChrTbrZ5NeG3_oCQecqRqBQePE/edit">https://bit.ly/daftar-kanal</a>," terang dia seperti tertulis dalam keterangan resmi, Rabu (2/9).  Sebagai tambahan informasi, jumlah instansi yang membuka rekrutmen untuk formasi CPNS Formasi Tahun 2019 sebanyak 521 instansi, dengan rincian 65 instansi pusat dan 456 instansi daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UKpybUGsUSY

Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Dimulai, Lihat Hasilnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/tes-cpns-pemkot-surabaya.jpg" alt="KONSENTRASI: Peserta tes CPNS pemkot mengerjakan ujian di Gelanggang Remaja kemarin. Para peserta mengapresiasi pelaksanaan tes yang lebih transparan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSENTRASI: Peserta tes CPNS pemkot mengerjakan ujian di Gelanggang Remaja kemarin. Para peserta mengapresiasi pelaksanaan tes yang lebih transparan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 akan berlangsung pada September hingga Oktober 2020. SKB CPNS tersebut akan dilakukan dalam tiga tahap.  &nbsp;  Namun, untuk tanggal pasti SKB dilakukannya kapan, masih belum ditentukan. Itu yang disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono. "Untuk tanggal belum ditentukan. Iya segera (dirapatkan), nanti kita informasikan," ujar dia kepada JawaPos.com, Senin (20/7).  &nbsp;  Dia pun memastikan, jika memungkinkan untuk dilaksanakan, SKB akan berjalan sesuai rencana. Jika tidak, nantinya akan ada evaluasi lebih lanjut. "InsyaAllah (tetap lanjut) kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa (kejadian tidak terduga), tetap September dan Oktober," ungkap dia.  &nbsp;  Seperti diketahui, kebijakan itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) Nomor B:611/M.SM.01.00/2020. Dalam surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta kepala BKN tersebut, dipaparkan sejumlah rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019.  &nbsp;  MenPAN-RB Tjahjo Kumolo memaparkan, penyelesaian SKB akan terbagi menjadi tiga jadwal kegiatan. Pertama, pelaksanaan SKB dengan computer assisted test (CAT) dijadwalkan pada September hingga Oktober.  Kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT, waktu dan teknis pelaksanaannya diatur instansi masing-masing. Dengan catatan, harus ada persetujuan dari pusat dan dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Oktober. Terakhir, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan dilakukan pada akhir Oktober. (*)  &nbsp;

Lanjutan Seleksi CPNS 2019 Berlangsung pada September hingga Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/tes-cpns-pemkot-surabaya.jpg" alt="KONSENTRASI: Peserta tes CPNS pemkot mengerjakan ujian di Gelanggang Remaja kemarin. Para peserta mengapresiasi pelaksanaan tes yang lebih transparan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KONSENTRASI: Peserta tes CPNS pemkot mengerjakan ujian di Gelanggang Remaja kemarin. Para peserta mengapresiasi pelaksanaan tes yang lebih transparan. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah sempat ditunda, akhirnya ada titik terang pada keberlanjutan seleksi kompetensi bidang (SKB) dalam seleksi CPNS formasi tahun 2019. Pemerintah memutuskan bahwa SKB bakal diselenggarakan pada September hingga Oktober 2020.  Keputusan tersebut mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor B:611/M.SM.01.00/2020. Dalam surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) serta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut, dipaparkan sejumlah rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019.  Sebagaimana diketahui, seleksi CPNS tahun anggaran 2019 telah sampai pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Namun, karena ada pandemi Covid-19 pada Maret di Indonesia, penyelenggaraan SKB pun harus ditunda.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo memaparkan, penyelesaian SKB akan terbagi menjadi tiga jadwal kegiatan. Pertama, pelaksanaan SKB dengan computer assisted test (CAT) dijadwalkan pada September hingga Oktober.  Kedua, bagi instansi yang melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT, waktu dan teknis pelaksanaannya diatur instansi masing-masing. Dengan catatan, harus ada persetujuan dari pusat dan dilaksanakan dalam kurun waktu September hingga Oktober. Terakhir, pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan dilakukan pada akhir Oktober.  ’’Terkait jadwal tersebut, masih dapat dilakukan penyesuaian hingga penundaan jika ada perubahan kebijakan mengenai status darurat Covid-19 di Indonesia,’’ ujar Tjahjo.  Meski demikian, pihaknya telah meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mulai mempersiapkan diri. Menurut dia, setidaknya ada enam hal yang harus segera dilaksanakan seluruh instansi tersebut.  Yakni, persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan tersebut dengan BKN. Kemudian, penetapan lokasi tes. ’’Lokasi tes yang meminimalkan pergerakan peserta menjadi prioritas,’’ katanya.  Selanjutnya, persiapan teknis untuk penyelenggaraan SKB tambahan selain CAT. Dia mengatakan, instansi yang menyelenggarakan SKB tambahan harus melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan.  Pada tes SKB nanti, peserta dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius tetap diperbolehkan mengikuti SKB. Nanti ada petugas khusus yang disiapkan untuk menangani. Termasuk disediakan ruangan seleksi khusus bagi mereka.  Di samping itu, Tjahjo meminta BKN segera melakukan persiapan teknis tentang penyelenggaraan SKB dengan CAT ini. Termasuk persiapan dokumen SOP tambahan yang mengatur pelaksanaan SKB sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku secara detail.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9B0ZXbeO4Pc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7EHdbHkwKA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mGzKb-GqnLc

Kelanjutan Tes CPNS 2019, SKB Dilakukan dalam Tiga Jadwal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasil-skd-belum-rampung-diumumkan-skb-malah-sudah-digelar_m_.jpg" alt="Peserta CPNS saat mengikuti tes SKD di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Peserta CPNS saat mengikuti tes SKD di Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengumuman seleksi kompetensi dasar (SKD) pada penerimaan CPNS belum dilakulan oleh seluruh instansi pemerintah. Akan tetapi, panselnas sudah menggelar tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB), Senin (3/12). Salah satu instansi pemerintahan yang menggelar SKB yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN). Senin pagi terlihat ratusan peserta seleksi CPNS di gedung BKN, Cawang, Jakarta Timur. Mereka mengenakan pakaian putih hitam. Sementara itu, berdasar data BKN per Senin (3/12) pukul 17.00, baru 530 intansi yang telah merilis verifikasi dan validasi (verval) hasil SKD. Mereka yang dinyatakan lulus pada tahap SKD berhak mengikuti SKB. Adapun 530 intansi yang telah merilis hasil SKD tersebut terdiri atas 70 intansi kementerian/lembaga di tingkat pusat, dan sisanya adalah di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. &ldquo;Verval Level I 530 data dirilis ke instansi, Level II 4 data, Level III 2 data, dan Level IV 17 data,&rdquo; ujar Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan melalui keterangan tertulis yang diunggah pada Senin (3/12). Proses verval SKD dibagi menjadi 4 level. Di antaranya, level IV disupervisi oleh salah satu pejabat pratama di lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN. Verval level III dilakukan oleh pejabat pratama unit kerja lainnya di lingkungan BKN. Sementara, pada verval level II dilaksanakan oleh salah satu Deputi BKN. &ldquo;Dan akhirnya verval level I di-approve oleh kepala BKN selaku ketua pelaksana Panselnas. Zero mistake, itulah tujuan verval bertingkat ini,&rdquo; kata Ridwan. Saat ditanya soal alasan digelarnya SKB oleh BKN hari ini, Ridwan mengklaim pelaksaan tersebut sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sementara untuk instansi lain yang belum menggelar SKB karena memang ada pengunduran jadwal.

Hasil SKD Belum Rampung Diumumkan, SKB Malah Sudah Digelar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi kompetensi bidang

Berita Terkini