<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/tunjangan-nonasn-1876756903.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) berupaya menuntaskan tanggungan sertifikasi guru dalam jabatan (daljab). Caranya dengan meningkatnya kuota sertifikasi. Tahun ini kuota sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG) melonjak 700 persen dibanding 2024. Data tersebut disampaikan Menag Nasaruddin Umar di pembukaan PPG Batch 3 periode 2025 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (3/9). Dia mengatakan tahun ini kuota PPG Kemenag berjumlah 206.411 orang. Naik signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 29.933 orang. "Kemenag menyediakan anggaran Rp 165 miliar untuk PPG tahun ini," katanya.&nbsp; Dia menjelaskan lonjakan kuota PPG itu adalah capaian monumental. Ini membuktikan komitmen negara dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. &ldquo;Ini bukan sekadar angka," tegasnya. Tetapi bukti keseriusan Kemenag dalam menghadirkan guru yang profesional, berintegritas, dan siap menjadi teladan generasi bangsa.&nbsp; Menurut Nasaruddin, pencapaian jumlah peserta PPG itu sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terkait pembangunan SDM unggul. Serta sesuai dengan Asta Protas Kemenag untuk mewujudkan pendidikan ramah, unggul, dan terintegrasi. "Guru adalah profesi mulia. Rasulullah SAW bersabda, Sungguh, aku hanya diutus sebagai muallim (pengajar),&rdquo; ungkap Nasaruddin. Maka hadis itupun menegaskan pentingnya penghargaan negara terhadap peran guru.&nbsp; Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta itu juga berpesan kepada peserta PPG untuk menjadi guru yang suci. "Sebelum orang lain masuk surga, guru yang masuk surga lebih dulu," paparnya. Karena amal jariyah guru sangat besar. Sehingga profit atau pahala dari amal jariyah seorang guru akan terus mengalir.&nbsp; Nasaruddin juga meminta para peserta PPG harus bangga menjadi guru. "Jangan minder jadi guru," tuturnya.&nbsp; Dia menjelaskan profesi guru berbeda dengan pedagang. Karena pedagang orientasinya mencari keuntungan finansial. "Kalau mau ikut-ikutan cari uang, jangan jadi guru," jelasnya. Karena tugas guru adalah mencerdaskan peserta didik.&nbsp; Nasaruddin juga menyampaikan bahwa guru itu bukan mubalig. Keberhasilan seorang guru bukan dilihat ketika muridnya tersedu-sedu atau terbahak-bahak saat pembelajaran. Tetapi keberhasilan guru adalah bagaimana dia bisa mengajarkan cara belajar kepada anak didiknya. "Kemudian guru yang berhasil itu adalah yang bisa menghidupkan lentera dalam hati siswanya," katanya.&nbsp; Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menambahkan, PPG tahun dirancang fleksibel. Sehingga guru bisa menyesuaikan waktu belajar tanpa meninggalkan tugas mengajar. Pelaksanaan PPG fleksibel karena digelar berbasis Learning Management System (LMS).&nbsp; Sistem itu bisa diakses daring maupun luring, serta tetap mendapat bimbingan dari dosen LPTK/PTKIN. &ldquo;Kami memastikan lulusan PPG tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang selaras dengan visi Kemenag, yaitu Kurikulum Berbasis Cinta,&rdquo; tandasnya. (wan)&nbsp;

Kementerian Agama (Kemenag) berupaya menuntaskan tanggungan sertifikasi guru dalam jabatan (daljab). Caranya dengan meningkatnya kuota.

Kemenag Sebut Kuota Sertifikasi Guru Melonjak 700 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/11/sertifikasi-guru-1616810565.jpg" alt="Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Prof. Sahiron memberikan sambutan di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (11/1).&nbsp;(Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Prof. Sahiron memberikan sambutan di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (11/1).&nbsp;(Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jumlah guru di bawah lingkungan atau pembinaan Kementerian Agama (Kemenag) yang belum ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau sertifikasi masih banyak. Jumlahnya mencapai 600 ribu orang lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sertifikasi itu ditunggu para pengajar, karena jadi syarat utama mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).&nbsp;Banyaknya guru binaan Kemenag yang belum ikut sertifikasi itu, disinggung Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Prof. Sahiron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat menghadiri agenda Pengukuhan Guru Profesional (PPG) dalam Jabatan Batch 1 2024 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta pada Sabtu (11/1) dia mengatakan, penuntasan sertifikasi guru itu jadi prioritas pemerintah sekarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag menegaskan komitmen untuk mensukseskan program PPG. Untuk memastikan seluruh guru di lingkungan Kemenag memperoleh manfaat dalam program tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahiron mengatakan, Direktorat PTKI selalu siap membantu Direktorat PAI dan GTK Madrasah Kemenag. Sesuai dengan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Prof. Abu Rokhmad pada berbagai kesempatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahiron mengatakan, dalam satu sampai dua tahun kedepan, Kemenag akan selesaikan guru yang belum dikukuhkan sebagai Guru Profesional atau belum ikut sertifikasi. "Kalau tidak salah jumlahnya 600 ribuan sekian. Kami siap membantu," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Sahiron menuturkan, yang terpenting dalam pengukuhan Guru Profesional itu bukan hanya peningkatan kesejahteraan guru di bawah Kemenag. Tetapi juga memastikan bahwa para guru yang telah dikukuhkan sebagai Guru Profesional nantinya mampu mentransfer ilmu kepada para anak didik. Karena mereka bakal menjadi generasi penerus bangsa. Serta nantinya bertugas menunaikan cita-cita Indonesia Emas 2045.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita garis bawahi bahwa bangsa Indonesia itu punya cita-cita, di tahun 2045 itu menjadi bangsa yang emas, atau kita memasuki The Golden Age of Indonesia," katanya. Era tersebut mempunyai dua ciri atau kriteria. Yaitu maju dalam ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Kemudian yang kedua menjadi bangsa dengan spiritualitas keagamaan yang dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu indikasinya adalah toleran dan harmonis antara satu dengan yang lain," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahiron menegaskan, dalam berbagai kesempatan bersama para pimpinan di Kemenag dan Menag Nasaruddin Umar, kerap disampaikan komitmennya untuk menciptakan kedewasaan spiritualitas keagamaan bangsa Indonesia. Kemudian juga kerukunan umat beragama dan harmonisasi antar umat beragama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pastikan bapak ibu sekalian, kami memohon agar transfer ilmu tadi berjalan dengan baik," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baik itu bidang umum, bidang keagamaan, maupun aspek kognisinya. Berikutnya yang tak kalah penting adalah penanaman karakter bangsa yang terpuji atau ber-akhlakul karimah.&nbsp;</div>

Dalam satu sampai dua tahun kedepan, Kemenag akan selesaikan guru yang belum dikukuhkan sebagai Guru Profesional.

Jadi Syarat Terima Tunjangan Profesi,  Sebanyak 600 Ribu Guru Kemenag segera Ikut Sertifikasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/KEMENDIKDASMEN-4159593998.jpg" alt="Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani (kanan). (Humas Kemendikdasman)" width="100%">
<figcaption>Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani (kanan). (Humas Kemendikdasman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kegelisahan para guru terkait peningkatan kesejahteraan terjawab sudah. Dipastikan, kenaikan itu berasal dari tunjangan prestasi guru (TPG) melalui sertifikasi pendidik. Jadi, bukan lewat kenaikan gaji. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani seusai peluncuran pembaruan sistem pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di Jakarta. Nunuk mengatakan,&nbsp;Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru. &rdquo;Caranya melalui sertifikasi. Kita mengakselerasi supaya semua guru punya kesempatan (bisa lolos sertifikasi, Red),&rdquo; paparnya. Nunuk menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan gaji. Kewenangan itu berada di kementerian lain. Sehingga upaya menaikkan kesejahteraan guru tersebut dilakukan melalui sertifikasi. Nanti, kata dia, yang lolos program sertifikasi guru atau yang dikenal sebagai pendidikan profesi guru (PPG) mendapat sertifikat pendidik yang diakui negara. &rsquo;&rsquo;Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan TPG,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Besaran TPG itu diketahui sebesar satu kali gaji untuk yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). Sementara itu, untuk yang non-ASN, besaran TPG akan dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan pada tahun depan. Sebelumnya, besaran TPG non-ASN sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Nunuk menyampaikan, tahun ini ada lebih dari 600.615 ribu guru yang lolos PPG. Tahun depan, ada target 806.486 guru ASN dan non-ASN yang memenuhi kualifikasi D-4 serta S-1 dan harus tersertifikasi. (mia/c6/bas)

Guru akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan dengan kenaikan tunjangan prestasi guru (TPG). Guru diminta mengikuti sertifikasi.

Sertifikasi Jadi Jalan Bagi Guru untuk Tingkatkan Kesejahteraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-105807-1717403158.jpeg" alt="Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nur Purnamasidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nur Purnamasidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nur Purnamasidi mengatakan sesuai&nbsp;UU NO. 14 TAHUN 2005 Tentang Guru dan Dosen, mengamanahkan, paling lambat tahun 2015, semua guru dalam jabatan, wajib sudah tersertifikasi. Namun,&nbsp;faktanya sejak 2015 sampai dengan Juli 2024 atau 9 (sembilan) sejak tenggat mandat UU 14/2005 berakhir, masih ada 1.6 juta guru yang belum juga tersertifikasi. Dari data yang ada, terdapat penurunan persentase guru bersertifikat pendidik antara kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, dari 46&nbsp;persen menjadi 44&nbsp;persen. Ditambah lagi, jumlah guru bersertifikat yang memasuki masa pensiun lebih besar dibandingkan kecepatan direktorat pendidikan profesi guru dalam mensertifikasi guru dalam jabatan di masa kurun waktu di atas. Akibatnya, proporsi jumlah guru yang tersertifikasi dan memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi dengan pendapatan jauh di bawah layak. "Profesi Guru, sebagai tenaga pendidik, pada akhirnya mengalami penurunan nilai yang begitu drastis. Apalagi jika dibandingkan dengan profesi lainnya, misalnya Nakes," kata&nbsp;Nur Purnamasidi, lewat keterangannya, Rabu (24/7). Jika kondisi ini dibiarkan, kata dia, bukan tidak mungkin, dimasa yang akan datang, minat menjadi guru akan mengalami penurunan yang drastis, dan pada titik tertentu kita akan mengalami "krisis guru". Sesuatu yang mengancam pencapaian target Indonesia Emas tahun 2045. "Karena itu, terbitnya PERMERNDIKBUD RISTEK NO. 19 TAHUN 2024, tentang Pendidikan Profesi Guru, pada Bulan Mei 2024 yang lalu, wajib dijadikan momentum, khususnya untuk mempercepat proses mensertifikasi hampir 1.6 juta guru yang belum pernah mendapatkannya," ucapnya. Menurutnya, Mendikbudristek Nadiem Makarami, di akhir masa jabatannya yang kurang dari 4 bulan, wajib melaksanakan Permendikbudristek No. 19/2024 ini secara maksimal. Apalagi dari informasi yang tersedia, dalam APBN 2024 ini, jumlah anggaran yang tersedia, bisa mensertifikasi lebih dari 800.000 Guru dalam jabatan, baik di sekolah umum dan atau madrasah. "Dengan sisa waktu yang kurang dari 4 bulan, tentunya secara teknis, harus di ambil kesepakatan bahwa waktu pelaksanaan sertifikasi bisa lebih di percepat, dari 6 bulan menjadi hanya 1.5 bulan. Dan dengan kemajuan teknologi yang ada, pelaksanaannya bisa di mix, antara yang melalui LPTK dengan metode pembelajaran secara online. Tentu dengan jaminan, outputnya benar benar bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Dari data yang ada, terdapat penurunan persentase guru bersertifikat pendidik antara kurun waktu 2019 sampai dengan 2023.

Antisipasi Krisis Guru, Legislator Minta Sertifikasi Guru Bisa Lebih Cepat Dilaksanakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/33_nilai-1050180798.jpg" alt="AMBIL BAGIAN: Kelompok guru dan mahasiswa antusias mengikuti peringatan Hardiknas pada Kamis (2/5)." width="100%">
<figcaption>AMBIL BAGIAN: Kelompok guru dan mahasiswa antusias mengikuti peringatan Hardiknas pada Kamis (2/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aturan khusus yang bakal mempermudah guru mendapatkan sertifikat pendidik. Aturan tersebut bakal diluncurkan bulan depan. Nunuk mengungkapkan, saat ini jumlah guru yang belum bersertifikat cukup banyak. Dari 2,3 juta guru di Indonesia, sekitar 1,6 juta di antaranya belum memiliki sertifikat pendidik. Alhasil, mereka belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) meski sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Melihat kondisi itu, pihaknya pun tengah berupaya mempercepat proses sertifikasi bagi para guru tersebut. Langkah yang diambil adalah transformasi pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan. Nanti guru-guru yang sudah mengajar diperbolehkan mengikuti PPG dalam jabatan tanpa perlu tes substansi/akademik. &rdquo;Siapa pun guru yang memenuhi administrasi bisa mengikuti PPG dalam jabatan,&rdquo; ujarnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, kemarin (15/5). Misalnya, guru aktif, guru penggerak, masih aktif mengajar hingga 2023&ndash;2024, dan terdaftar di dapodik. Dia mengakui sebelumnya banyak guru senior yang gagal masuk seleksi PPG dalam jabatan ini. Karena itu, dalam aturan terbaru nanti, mereka hanya dikenai seleksi administrasi. Bukan hanya itu, transformasi lainnya juga berkaitan dengan proses pembelajaran. Nanti dengan konsep rekognisi pembelajaran lampau (RPL), mereka diperbolehkan untuk belajar mandiri dengan modul-modul yang ada dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM). Nunuk menyatakan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait anggaran untuk TPG ini. Dibutuhkan dana hingga Rp 20 triliun untuk memberikan TPG jika ada 800 ribu atau 1 juta guru yang berhasil mendapatkan sertifikat pendidik tahun ini. (mia/c19/ttg)

Kemendikbudristek tengah menyiapkan aturan khusus yang bakal mempermudah guru mendapatkan sertifikat pendidik.

Kemendikbudristek Bakal Permudah Sertifikasi Guru Lewat Transformasi Pendidikan Profesi dalam Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ANTISIPASI-DULUAN_GUSTI-AMBRIKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="ANTISIPASI DULUAN: Guru dan sebagian besar murid SD Kristen GPIB, Balikpapan, Kalimantan Timur menggunakan masker saat belajar mengajar di dalam kelas mereka. Tampak guru kelas V ini membagikan soal mata pelajaran kepada muridnya, Rabu (18/9).GUSTI AMBRI/" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI DULUAN: Guru dan sebagian besar murid SD Kristen GPIB, Balikpapan, Kalimantan Timur menggunakan masker saat belajar mengajar di dalam kelas mereka. Tampak guru kelas V ini membagikan soal mata pelajaran kepada muridnya, Rabu (18/9).GUSTI AMBRI/</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berdasar laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), setidaknya ada tujuh tugas utama guru, di antaranya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Mengingat tugasnya yang berat, sangat penting bagi guru untuk mendapat sertifikasi. Tujuannya beragam, sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan serta meningkatkan martabat guru itu sendiri. Yang bisa dilakukan, selain bergantung pada pemerintah, adalah kolaborasi dengan swasta. Seperti misalnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang ikut mendukung peningkatan kompetensi pengajar di Indonesia melalui BNI Berbagi Sertifikasi Guru. Program tersebut yang merangkul Kemendikbudristek diklaim bertujuan untuk mendukung misi dalam meningkatkan kapasitas guru menjadi guru digital yang memberikan dampak berkelanjutan. Program ini secara signifikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar lebih efektif menggunakan teknologi dan kurikulum Merdeka. Sertifikasi guru tersebut akan diberikan kepada 1.000 guru yang tersebar di Provinsi Riau, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain sertifikasi, BNI juga akan memberikan literasi dan edukasi keuangan kepada siswa di salah satu sekolah di masing-masing provinsi. Hadir dalam acara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani, Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, President Commissioner Orbit Future Academy Ilham Akbar Habibi, dan Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo. Okki mengungkapkan, program tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk kepedulian BNI dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan mendukung peningkatan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran di era digital. &ldquo;Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap dunia pendidikan di Indonesia. BNI akan memberikan 1.000 sertifikasi guru dan pelatihan,&rdquo; ujarnya di Jakarta belum lama ini. Okki menjelaskan, sebagai nilai tambah, guru tidak hanya akan mendapatkan sertifikat nasional yang akan diakui oleh Kemendikbudristek, namun juga sertifikat internasional dari Microsoft yang bernama Microsoft Certified Educator. Menurutnya, pelatihan sertifikasi ini diberikan sebagai upaya untuk mendukung salah satu poin dalam Sustainable Development Goals (SDG&rsquo;s) yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. &ldquo;Pelatihan sertifikasi ini diharapkan bisa meningkatkan mutu dan kualitas guru di Indonesia sehingga bisa memberikan materi pelajaran yang unggul untuk penerus bangsa agar bisa bersaing dalam skala global,&rdquo; kata Okki. Dalam kesempatan yang sama, Ilham Habibi menyatakan, kesempatan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Orbit Future Academy untuk bisa ikut berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dalam jangka panjang. Setelah sukses dengan berbagai kurikulum peningkatan keterampilan di program-program sebelumnya, dan berkat kolaborasi bersama BNI, kini Orbit Future Academy kembali mendapatkan kepercayaan untuk membuktikan efektivitas program BNI Berbagi Sertifikasi Guru Merdeka. &ldquo;Dalam jangka panjang, program ini harus menjadi salah satu pilar penting pendukung Kurikulum Merdeka dan program Merdeka Mengajar Kemendibudristek, yang berkontribusi nyata bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045,&rdquo; papar Ilham Habibi. Sementara itu, Nunuk menambahkan, kolaborasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengimplementasikan tujuan bersama dalam meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Menurutnya, semua perangkat yang tersedia dalam kurikulum Merdeka ini dapat menambah pengetahuan dan literasi finansial untuk guru di Indonesia.

Bertujuan untuk mendukung misi dalam meningkatkan kapasitas guru menjadi guru digital yang memberikan dampak berkelanjutan.

Tingkatkan Kemampuan Pengajar di Era Digital, Ketahui Pentingnya Sertifikasi bagi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/SERTIFIKASI-3467360933.jpg" alt="PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, membagikan ribuan sertifikasi untuk guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pengajar Indonesia." width="100%">
<figcaption>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, membagikan ribuan sertifikasi untuk guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pengajar Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, membagikan ribuan sertifikasi untuk guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pengajar Indonesia. Program ini sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam mengembangkan kapasitas guru sebagai Guru Digital yang memberikan dampak positif secara berkelanjutan dalam sektor pendidikan. Tujuannya, meningkatkan kemampuan pengajar dalam penggunaan teknologi dan penerapan kurikulum Merdeka. Sertifikasi guru akan diberikan kepada 1.000 guru di Provinsi Riau, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, BNI juga memberikan literasi dan edukasi keuangan kepada siswa di salah satu sekolah di masing-masing provinsi. Dalam sambutannya di acara Kick Off dan Press Conference BNI Berbagi Sertifikasi Guru Merdeka,&nbsp; Corporate Secretary&nbsp;BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, program tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk kepedulian BNI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. "Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Semoga semakin banyak tenaga pengajar berkualitas sehingga mampu mencerdaskan lebih banyak anak bangsa,&rdquo; ujarnya. Okki melanjutkan, pelatihan bersertifikasi ini diberikan sebagai upaya untuk mendukung salah satu poin dalam Sustainable Development Goals (SDG&rsquo;s) yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. "Pelatihan sertifikasi ini diharapkan bisa meningkatkan mutu dan kualitas guru di Indonesia sehingga bisa memberikan materi pelajaran yang unggul untuk penerus bangsa agar bisa bersaing dalam skala global,&rdquo; kata Okki. Dalam acara yang sama, President Commissioner Orbit Future Academy Ilham Akbar Habibi&nbsp;mengatakan, kesempatan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Orbit Future Academy untuk bisa ikut berpartisipasi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dalam jangka panjang. Dia menjelaskan, setelah sukses dengan berbagai kurikulum peningkatan keterampilan di program-program sebelumnya, dan berkat kolaborasi bersama BNI, kini Orbit Future Academy kembali mendapatkan kepercayaan untuk membuktikan efektivitas program BNI Berbagi Sertifikasi Guru Merdeka. &ldquo;Dalam jangka panjang, program ini harus menjadi salah satu pilar penting pendukung Kurikulum Merdeka dan program Merdeka Mengajar Kemendibudristek, yang berkontribusi nyata bagi tercapainya visi Indonesia Emas 2045,&rdquo; paparnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menambahkan, kolaborasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengimplementasikan tujuan bersama dalam meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. &ldquo;Terima kasih untuk Orbit dan BNI atas kolaborasi ini. Saya berharap kolaborasi seperti ini akan terus berjalan agar semakin banyak guru yang merasakan manfaatnya,&rdquo; pungkasnya.

Selain membantu sertifikasi guru, BNI juga memberikan literasi keuangan kepada siswa di salah satu sekolah di masing-masing provinsi.

Dorong Kompetensi Para Pengajar, BNI Garap Program Sertifikasi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/WhatsApp-Image-2023-11-25-at-201905-2807602930.jpg" alt="Acara HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek, dan sejumlah pejabat negara." width="100%">
<figcaption>Acara HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek, dan sejumlah pejabat negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada 9 syarat wajib yang harus dipenuhi guru untuk pencairan sertifikasi guru 2024. Apa saja 9 syarat wajib yang harus dipenuhi guru untuk pencairan sertifikasi guru 2024? Apakah semua guru yang sudah bersertifikat akan menerima tunjangan sertifikasi guru 2024? Sebagai informasi, aturan sertifikasi guru mengacu kepada Permendikbudrstek Nomor 45 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa kementerian dan pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran berbagai tunjangan. Diantaranya Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di daerah. Pemerintah daerah juga diwajibkan membayarkan Tunjangan Khusus sesuai tempat terbitnya SKTK setiap triwulan. Merujuk Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, besaran Tunjangan Profesi Guru atau TPG bagi guru ASN adalah sebesar satu kali gaji pokok sesuai golongannya. Sementara pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, juga mencantumkan perihal hak guru. Pada Pasal 15 poin 1 disebutkan bahwa hak guru meliputi gaji pokok, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tambahan lainnya. Pemberian berbagai tunjangan tersebut didasarkan pada prestasi guru tersebut. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana Tunjangan Khusus di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan itu, penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru pada tahun 2023 sudah memasuki triwulan keempat atau yang terakhir. Penyaluran triwulan 4 ini dimulai pada bulan November sampai Desember 2023, setelah itu memasuki tahun anggaran 2024. 9 Syarat Wajib untuk Pencairan Tunjangan Sertifikasi Seperti yang sudah disinggung di atas, aturan seputar sertifikasi dan pemberian tunjangan tertuang dalam Permendikbudrstek Nomor 45 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. Dalam aturan tersebut tertuang berbagai teknis pelaksanaan sertifikasi guru. Sekaligus mengatur tentang tunjangan sertifikasi guru. Juga syarat-syarat yang harus dipenuhi guru untuk menerima tunjangan sertifikasi. Berikut ini 9 syarat wajib untuk pencairan tunjangan sertifikasi 2024: 1. Memiliki sertifikat pendidik 2. Memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian 3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik 4. Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian 5. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar 6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik" 8. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan 9. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain Sekarang Anda sudah tahu 9 syarat wajib untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru 2024. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

Apa saja 9 syarat wajib yang harus dipenuhi guru untuk pencairan sertifikasi guru 2024 dan apakah semua guru bersertifikat dapat tunjangan?

9 Syarat Wajib untuk Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru di Aturan Terbaru 2024, Cek Sekarang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/YUSUF-MASRUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pencairan tunjangan profesi guru (TPG) terancam molor. Itu bagi guru yang sampai hari ini belum melengkapi berkas persyaratan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memberikan tenggat hingga 8 Desember bagi tenaga pendidik untuk segera melengkapi dokumen tersebut.  Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, ada 214 guru yang berkasnya belum lengkap. Mereka diminta segera mengirim dokumen yang belum dilampirkan. ”Nama-nama guru yang berkasnya belum lengkap sudah kami umumkan,” ucapnya kemarin (29/11).  Untuk mendapatkan TPG, guru harus melengkapi beberapa berkas. Di antaranya penilaian kinerja guru (PKG). PKG sekurang-kurangnya bernilai baik. Guru juga harus melampirkan pemutakhiran data pokok pendidikan/dapodik (selengkapnya baca grafis).  Paling lambat berkas itu harus dilengkapi sebelum 8 Desember. Menurut Yusuf, semakin cepat guru melengkapi berkas, semakin cepat pula proses penerbitan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP). ”Saya imbau agar berkas segera dituntaskan dan diinput melalui masing-masing operator sekolah,” ucap mantan sekretaris BPD dan Linmas Surabaya itu.  Guru yang berkasnya belum lengkap namun tidak segera melengkapinya harus bersiap menanggung risikonya. Pencairan TPG bisa molor. Bahkan, mereka tidak mendapatkan TPG. ”Karena untuk mendapatkan TPG ya berkasnya harus lengkap,” tutur Yusuf.  Besaran TPG setara dengan satu kali gaji guru per bulannya. Tunjangan itu diharapkan mampu menambah kesejahteraan para tenaga pendidik, baik itu guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN.  Sementara itu, Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati mengatakan, setiap tahun dispendik mencairkan dana TPG. Prosesnya pun berjalan lancar tanpa ada protes. ”Bagi guru yang bermasalah dengan kesejahteraan, kami persilakan mengadu ke PGRI,” ucapnya.  Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati meminta pemkot memperhatikan kesejahteraan guru. Seluruh tenaga pendidik harus mendapatkan upah yang layak agar lebih optimal saat mengajar. ”Harapan saya pencairan TPG tidak terlambat. Namun, guru juga harus melengkapi berkas persyaratan,” tutur politikus Gerindra itu.  Selain TPG, Ajeng meminta pemkot mencukupi kebutuhan guru. Sebab, lanjut dia, ada beberapa sekolah di metropolis yang masih kekurangan tenaga pendidik. Alhasil, proses belajar-mengajar pun terganggu. ”Dispendik harus memetakan sekolah mana yang kekurangan guru. Setelah adakan rekrutmen guru. Syarat menjadi guru juga jangan dipersulit,” tegasnya.

Tunjangan Profesi Ratusan Guru di Surabaya Terancam Molor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nadiem-Makarim-UI.jpeg" alt="Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) adalah jawaban bagi keluhan banyak guru. Yakni terkait keluhan tunjangan profesi yang harus antre bahkan tidak mendapatkannya hingga pensiun.  “Jadi sebetulnya, RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Saya ingin sekali ketemu dengan semua guru, berbicara secara langsung dan menjelaskan betapa besarnya potensi RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kesejahteraan para guru,” kata Nadiem, Selasa (13/9).  Nadiem menyampaikan, ada beberapa terobosan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Pertama, RUU Sisdiknas menjamin guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi akan tetap menerimanya hingga pensiun.  Saat ini ada sekitar 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan profesi. Nadiem menegaskan bahwa para guru ini dijamin akan tetap menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan hingga pensiun. Hal tersebut diatur dalam dalam pasal 145 ayat (1) RUU Sisdiknas.  “Secara eksplisit, ini sudah ada jaminannya. Ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Jadi itu aman,” jelasnya.  Di sisi lain, masih terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum sertifikasi, sehingga belum menerima tunjangan profesi. Karena itu, jika RUU Sisdiknas ini diluluskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG (pendidikan profesi guru) yang antreannya panjang.  Hal kedua yang akan dicapai melalui RUU Sisdiknas adalah pengakuan sebagai guru bagi tenaga pendidik di PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pesantren formal. “Saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan,” katanya.

Nadiem Klaim RUU Sisdiknas Jadi Solusi Peningkatan Kesejahteraan Guru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sertifikasi guru

Berita Terkini