<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-09-at-12.31.22.jpg" alt="Terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan Abdul Haris dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun 6 bulan di PN Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan Abdul Haris dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun 6 bulan di PN Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menemukan pelanggaran terhadap hak-hak atas independensi dan imparsialitas terhadap dalam persidangan tragedi Kanjuruhan. Ihwal adanya hal ini dikatakan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing.  “Dari pantauan kami dalam kasus persidangan Kanjuruhan, itu sebenarnya ada pelanggaran terhadap hak-hak atas independensi dan imparsialitas,” ucap Uli ketika menyampaikan paparan dalam webinar bertajuk “Kesalahan Prosedur dalam Proses Penyidikan dan Mekanisme Komplainnya”, dipantau di kanal YouTube Institute for Criminal Justice Reform, dari Jakarta, dikutip dari Antara Jumat (24/3).  Uli menjelaskan, ketika Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap persidangan terkait tragedi Kanjuruhan, ia menemukan fakta-fakta tentang adanya tekanan dan intimidasi selama persidangan, terutama terhadap jaksa.  “Di situ ada fakta bahwa ada tekanan pada waktu persidangan, intimidasi terhadap jaksa, ya, terutama jaksa,” kata Uli.  Atas temuan tersebut, Uli mengatakan bahwa Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi agar jaksa mendapatkan perlindungan. Tindakan ini merupakan upaya Komnas HAM untuk menjamin persidangan dapat berlangsung sebagaimana mestinya.  Akan tetapi, setelah persidangan berakhir dan dua terdakwa memperoleh vonis bebas murni, Komnas HAM pun menunjukkan ketidakpuasannya melalui dorongan terhadap jaksa penuntut umum (JPU) untuk melakukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi.  Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3), majelis hakim menjatuhkan vonis kepada mantan Danki 3 Brimob Polda Jatim Hasdarmawan 1,5 tahun. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman pidana tiga tahun penjara.  Sementara itu, dua polisi terdakwa lainnya, yaitu mantan Kepala Satuan Samapta AKP Bambang Sidik Achmadi dan mantan Kepala Bagian Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto bahkan divonis bebas.  Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Abdul Haris yang merupakan Ketua Panpel Arema FC divonis 1,5 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan JPU selama 6 tahun dan 8 bulan penjara. Sedangkan, terdakwa Suko Sutrisno divonis 1 tahun penjara yang juga lebih rendah dari tuntutan JPU selama 6 tahun dan 8 bulan penjara.

Komnas HAM: Ada Pelanggaran Hak Independen-Imparsial Sidang Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/sidang-tiga-terdakwa.jpg" alt="Sidang kasus tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/2). Indra Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (23/2). Indra Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan pelanggaran terhadap hak-hak atas independensi dan imparsialitas dalam persidangan kasus Kanjuruhan.  “Dari pantauan kami dalam kasus persidangan Kanjuruhan, itu sebenarnya ada pelanggaran terhadap hak-hak atas independensi dan imparsialitas,” ucap Uli ketika menyampaikan paparan dalam webinar bertajuk Kesalahan Prosedur dalam Proses Penyidikan dan Mekanisme Komplainnya dipantau di kanal YouTube Institute for Criminal Justice Reform, dari Jakarta, Jumat (24/3).  Uli menjelaskan bahwa ketika Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap persidangan terkait tragedi Kanjuruhan, ia menemukan fakta-fakta tentang adanya tekanan dan intimidasi selama persidangan, terutama terhadap jaksa.  “Di situ ada fakta bahwa ada tekanan pada waktu persidangan, intimidasi terhadap jaksa, ya, terutama jaksa,” kata Uli.  Atas temuan tersebut, Uli mengatakan bahwa Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi agar jaksa mendapatkan perlindungan. Tindakan ini merupakan upaya Komnas HAM untuk menjamin persidangan dapat berlangsung sebagaimana mestinya.  Akan tetapi, setelah persidangan berakhir dan dua terdakwa memperoleh vonis bebas murni, Komnas HAM pun menunjukkan ketidakpuasannya melalui dorongan terhadap jaksa penuntut umum (JPU) untuk melakukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi.  Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3), majelis hakim menjatuhkan vonis kepada mantan Danki 3 Brimob Polda Jatim Hasdarmawan 1,5 tahun. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman pidana tiga tahun penjara.  Sementara itu, dua polisi terdakwa lainnya, yaitu mantan Kepala Satuan Samapta AKP Bambang Sidik Achmadi dan mantan Kepala Bagian Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto bahkan divonis bebas.  Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Abdul Haris yang merupakan Ketua Panpel Arema FC divonis 1,5 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan JPU selama 6 tahun dan 8 bulan penjara. Sedangkan, terdakwa Suko Sutrisno divonis 1 tahun penjara yang juga lebih rendah dari tuntutan JPU selama 6 tahun dan 8 bulan penjara.

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Hak Independensi di Sidang Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/polisi-tragedi-kanjuruhan.jpg" alt="MENDENGAR TUNTUTAN: Hasdarmawan (foto kiri), Bambang Sidik Achmadi (foto tengah), dan Wahyu Setyo Pranoto (foto kanan) di PN Surabaya kemarin. (ROBERSTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENDENGAR TUNTUTAN: Hasdarmawan (foto kiri), Bambang Sidik Achmadi (foto tengah), dan Wahyu Setyo Pranoto (foto kanan) di PN Surabaya kemarin. (ROBERSTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Tak Adil, Koalisi Masyarakat Sipil Desak KY Periksa Hakim  JawaPos.com – Putusan ringan terhadap para terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan terus mendapat sorotan. Selain dorongan agar jaksa melakukan upaya hukum lanjutan, ada permintaan agar hakim yang mengadili perkara tersebut diperiksa.  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya belum memenuhi rasa keadilan bagi korban. Karena itu, jaksa penuntut umum (JPU) perlu melakukan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi.  Sebagaimana diketahui, PN Surabaya memvonis bebas dua di antara tiga terdakwa polisi dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Yakni, eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan eks Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Perbuatan kedua terdakwa dianggap tidak berkaitan dengan meninggalnya 135 Aremania, 24 korban luka berat, dan 623 orang luka ringan dalam tragedi itu.  Hanya eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan yang dinyatakan terbukti bersalah. Namun, dia dihukum ringan, yakni pidana 1,5 tahun penjara.  Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan putusan ringan itu. Terutama putusan bebas untuk dua terdakwa dari pihak kepolisian. Selain belum memberikan rasa keadilan, putusan ringan tersebut tak sejalan dengan temuan Komnas HAM di lapangan.  Fakta yang ditemukan, antara lain, penembakan gas air mata yang dilakukan secara beruntun dalam jumlah banyak. Juga, tidak adanya upaya menahan diri untuk menghentikan tembakan meski sebagian besar penonton sudah keluar dari lapangan.  Fakta berikutnya, penembakan gas air mata tidak sekadar diperuntukkan menghalau penonton yang masuk ke lapangan, namun turut diarahkan untuk mengejar penonton dan ditembakkan ke arah tribun penonton. Khususnya tribun 13. Itu memicu kepanikan penonton dan membuat mereka berdesakan keluar stadion dengan mata perih, kulit panas, dan dada terasa sesak.  Uli menegaskan, tiga terdakwa polisi punya kapasitas mencegah penembakan gas air mata. Mereka juga punya kapasitas mengendalikan situasi lapangan. Terutama mencegah personel kepolisian di lapangan agar tidak melakukan tindakan berlebihan (excessive use of force). ”Namun, hal itu tidak dilakukan (para terdakwa polisi, Red),” jelasnya kemarin (18/3).  Fakta-fakta hasil pemantauan dan penyelidikan di lapangan tersebut, lanjut Uli, sudah dikirimkan ke PN Surabaya melalui mekanisme amicus curiae (teman pengadilan). Hal itu bertujuan agar majelis hakim memvonis para terdakwa dengan hukuman maksimal. Sayang, fakta-fakta tersebut sepertinya tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman.  Uli menambahkan, pihaknya tentu menghargai putusan hakim. Karena itu, Komnas HAM mendorong agar JPU melakukan upaya hukum lain guna memastikan keadilan bagi para korban bisa tercapai. Putusan ringan tersebut, tegas Uli, harus diperiksa ulang. ”Agar putusan nantinya dapat mengakomodasi restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi (untuk korban, Red),” paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT-Aksi-supporter-untuk-tragedi-Kanjuruhan-Haritsah-Almudatsir-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Suporter Timnas Indonesia menunjukkan poster untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan pada laga Indonesia melawan Thailand di penyisihan Grup Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (29/12/2022). (FOTO: HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)  Sementara itu, Kejagung siap menempuh upaya kasasi atas vonis bebas dalam kasus tragedi Kanjuruhan. ”Terkait dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Bambang Sidik Achmadi dan terdakwa Wahyu Setyo Pranoto yang divonis bebas, jaksa penuntut umum menyatakan upaya hukum kasasi,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya kemarin.  Sedangkan terkait vonis ringan terdakwa Hasdarmawan serta dua sipil, yakni Abdul Haris (ketua panpel) dan Suko Sutrisno (security officer), pihaknya akan mempelajari terlebih dulu sebelum mengambil langkah banding.  Terpisah, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Dirkrimum Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali untuk menemukan tersangka baru kasus Kanjuruhan. Utamanya aktor lapangan yang menjadi pelaku penembakan gas air mata.  Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) memeriksa majelis hakim PN Surabaya yang mengadili perkara Kanjuruhan. Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan guna menelisik dugaan pelanggaran kode etik para hakim yang memvonis ringan para terdakwa.  Anggota Koalisi Masyarakat Sipil M. Praswad Nugraha menyebut putusan ringan, bahkan dua terdakwa divonis bebas, menunjukkan betapa suramnya penegakan hukum di Indonesia.

Vonis Kanjuruhan, Komnas HAM: Putusan Tidak Berdasar Temuan Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/brimob-kanjuruhan.png" alt="RAMAI: Sejumlah personel Brimob Polda Jatim bergerombol di depan ruang sidang dan meneriakkan jargon. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RAMAI: Sejumlah personel Brimob Polda Jatim bergerombol di depan ruang sidang dan meneriakkan jargon. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi Yudisial (KY) telah mendapatkan informasi terkait persidangan peristiwa Kanjuruhan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Informasi itu terkait dugaan beberapa personel Kepolisian dari Satuan Brimob berkumpul dan berteriak di lokasi persidangan, sehingga menimbulkan situasi terkesan tidak kondusif.  ’’Setelah ditelisik lebih jauh, teriakan-teriakan tersebut memang diarahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan hakim. Sekalipun demikian, hal itu terjadi di lokasi persidangan (pengadilan) yang pada akhirnya berpengaruh pada nuansa kemandirian hakim dan peradilan," kata Anggota KY Binziad Kadafi dalam keterangannya, Kamis (16/2).  Kadafi menjelaskan, kemandirian hakim dan peradilan sangat erat kaitannya dengan jaminan keamanan. Ia tak memungkiri, peristiwa itu sangat mengganggu keamanan hakim. "Dalam peristiwa ini justru tindakan-tindakan itu dilakukan oleh personil Kepolisian yang seharusnya menjadi aktor utama dalam memberikan jaminan keamanan terhadap hakim dan pengadilan," ucap Kadafi.  Oleh karena itu, KY akan berkomunikasi dengan Kepolisian RI khusus terkait dengan peristiwa ini. Terkhusus, pembatasan personel kepolisian yang tidak bertugas untuk pengamanan untuk hadir di persidangan,  ’’Selain itu, KY akan berkomunikasi dengan Kepolisian RI terkait penghormatan terhadap hakim dan peradilan, termasuk jaminan keamanan, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan personil kepolisian. Suasana kondusif dan penghormatan terhadap persidangan akan mendorong kepercayaan publik terhadap penanganan suatu perkara," tegas Kadafi.  Dikabarkan, puluhan anggota Brimob membuat gaduh dengan melontarkan teriakan dan sorakan di depan ruang sidang Tragedi Kanjuruhan, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (14/2). Tindakan personel Brimob itu pun sempat ditegur oleh petugas keamanan pengadilan. (*)  &nbsp;

Brimob Gaduh pada Sidang Kanjuruhan, KY: Berpengaruh kepada Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/brimob-kanjuruhan.png" alt="RAMAI: Sejumlah personel Brimob Polda Jatim bergerombol di depan ruang sidang dan meneriakkan jargon. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RAMAI: Sejumlah personel Brimob Polda Jatim bergerombol di depan ruang sidang dan meneriakkan jargon. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jalannya sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, diwarnai teriakan yel-yel oleh puluhan personel Brimob Polda Jatim.  Aksi tersebut jadi sorotan. Sampai-sampai, pihak PN Surabaya berencana mengevaluasi keberadaan personel Brimob maupun polisi dalam sidang berikutnya.  Personel Brimob berseragam hitam berkumpul di lorong di samping Ruang Cakra, tempat jalannya sidang tragedi Kanjuruhan, sejak sekitar pukul 12.00. Mereka memadati jalur pengunjung, saksi, hakim, dan jaksa.  Seusai skors sidang sekitar pukul 15.30, mereka meneriakkan jargon ’’brigade, brigade, brigade!!’’. Aksi tersebut mendapat protes dari jaksa penuntut umum (JPU) Rakhmad Hari Basuki. ’’Ini sudah tidak kondusif lagi,’’ kata Hari.  Teriakan personel Brimob itu juga terdengar di ruang sidang lain yang juga tengah menggelar agenda persidangan. ’’Saya sidang di Ruang Sari 3 sampai terdengar. Ramai sekali. Padahal, jaraknya jauh,’’ ungkap Humas PN Surabaya Anak Agung Gede Agung Parnata.  Agung menjelaskan, pihaknya memang meminta personel polisi, termasuk Brimob, didatangkan ke PN Surabaya untuk mengamankan jalannya sidang tragedi Kanjuruhan. ’’Bukan malah memberikan dukungan kepada terdakwa polisi yang sedang disidangkan,’’ katanya.  Pihak PN Surabaya akan mengevaluasi keberadaan personel Brimob dan polisi lain saat persidangan kasus tragedi Kanjuruhan. Menurut Agung, aksi itu sudah membikin gaduh pengadilan.  Humas Polrestabes Surabaya Kompol M. Fakih menyatakan, tidak ada perintah dari pimpinan kepada Brimob untuk berbuat seperti itu. ’’Itu mungkin inisiatif dari rekan-rekan Brimob sendiri,’’ ujar Fakih.  Sidang kemarin beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Tiga polisi yang jadi terdakwa dalam tragedi Kanjuruhan dihadirkan. Mereka adalah AKP Hasdarmawan (eks komandan Kompi III Brimob Polda Jatim), Kompol Wahyu Setyo Pranoto (eks Kabagops Polres Malang), dan AKP Bambang Sidik Achmadi (eks Kasatsamapta Polres Malang).  Mereka didakwa memerintah anggotanya menembakkan gas air mata ke arah suporter dalam tragedi Kanjuruhan yang berujung meninggalnya 135 orang.

Teriakan Yel-Yel Personel Brimob di Sidang Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/naik_motor_1.jpg" alt="TINGGAL KENANGAN: Rini Hanifah menunjukkan foto putranya, Agus Ariansyah, yang menjadi salah seorang korban meninggal tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya, Senin (16/1/2023). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TINGGAL KENANGAN: Rini Hanifah menunjukkan foto putranya, Agus Ariansyah, yang menjadi salah seorang korban meninggal tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya, Senin (16/1/2023). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Datangi Sidang, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Hanya Berharap Keadilan</h3> Keluarga <a href="https://www.jawapos.com/tag/korban-tragedi-kanjuruhan/">korban tragedi Kanjuruhan</a> bakal berusaha datang di tiap persidangan demi bisa melihat para pelaku dihukum setimpal. Mereka menganggap proses hukum kasus tersebut belum adil karena lima terdakwa hanya dijerat dengan pasal kelalaian.  LUGAS W.-HASTI EDI S., Surabaya  ---  DARI Purwosari, Kabupaten Pasuruan, ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rini Hanifah bersepeda motor. Sendirian, menempuh jarak lebih dari 80 kilometer, demi bisa menghadiri sidang pertama lima terdakwa tragedi Kanjuruhan kemarin (16/1).  ’’Saya datang ke sini tidak ada yang menyuruh. Hanya ingin mendapatkan keadilan untuk almarhum anak saya,’’ ujar Rini kepada Jawa Pos di sela persidangan di PN Surabaya kemarin.  Buah hati perempuan 43 tahun itu, Agus Ariansyah, merupakan satu di antara 135 korban meninggal dalam tragedi yang terjadi seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober tahun lalu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, tersebut. Kepergian pemuda 20 tahun itu demikian memukul Rini dan keluarga.  Rini mengaku kerap sakit-sakitan karena terus kepikiran Tole, sapaan akrab Agus. Tekanan stres juga membuat kondisi fisik sang suami yang bekerja di Kalimantan drop, kemudian meninggal.  ’’Meninggal sewaktu 100 hari kematian anak saya. Almarhum banyak memikirkan kasus ini,’’ ungkap Rini yang dulu berjualan kue di pasar.  Rini merasa perlu datang langsung ke persidangan karena menganggap proses hukum kasus tersebut belum adil bagi keluarga korban seperti dirinya. Salah satunya, hanya lima terdakwa yang diseret ke meja hijau.  ’’Itu pun didakwa dengan pasal kelalaian. Kalau lalai, korbannya tidak akan banyak. Tapi, ini sampai 135 nyawa. Saya hanya ingin pelaku dihukum seadil-adilnya,’’ tutur Rini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sidang-kanjuruhan-750x536.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DIDAKWA TERPISAH: Suasana sidang perdana kasus tragedi Kanjuruhan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/1/2023). (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)  Demi keadilan untuk anaknya yang turut jadi korban meninggal pada malam kelam di Kanjuruhan itu pula, Miftakhuddin rela naik bus dari Malang ke Surabaya bersama sejumlah anggota keluarga korban lain kemarin. ’’Setiap hari selesai sembahyang Tahajud, saya selalu berdoa agar hukum dapat ditegakkan,’’ ujar pria yang tinggal di kawasan Klojen, Kota Malang, tersebut.  Putri pria 52 tahun itu, Nafisatul Khoyar, meninggal bersama kekasih yang mendampinginya ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/kanjuruhan/">Kanjuruhan</a>. ’’Sepak bola itu seharusnya hiburan, kenapa justru ada banyak nyawa melayang,” kata pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir tersebut.  Dalam sidang di PN Surabaya kemarin, tiga anggota polisi didakwa lalai dalam melaksanakan tugas hingga mengakibatkan 135 orang meninggal setelah laga antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Ketiganya adalah eks Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, eks Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan eks Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.  Jaksa penuntut umum Bambang Winarno dalam dakwaannya menyatakan, terdakwa Hasdarmawan memerintah anggota untuk menembakkan gas air mata ke arah suporter. Tiga anggota, yaitu Bharatu Teguh Febrianto, Mochammad Choirul Irham, dan Bharatu Sanggar, diperintah menembakkan gas air mata ke arah depan gawang dan lintasan lari sebelah selatan.  Terdakwa, lanjut Bambang, kembali memerintah anggotanya untuk menembakkan gas air mata yang ketiga dengan mengatakan ’’penembak selanjutnya persiapan menembak’’. ’’Selanjutnya, terdakwa mengeluarkan perintah menembak gas air mata kepada Bharatu Cahyo Ari, Bharaka Arif Trisbo Adi Nugroho, Bharatu Moch. Mukhlis, Bharaka Yasfy Fuady, Bharaka Izyudin Wildan, dan Bharaka Fitra Nukholis ke arah suporter,’’ ujar Bambang saat membacakan surat dakwaan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/berkas-sidang-kanjuruhan-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Berkas perkara kelima terdakwa dilimpahkan jaksa Kejati Jatim ke PN Surabaya. (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)  Selain itu, terdakwa Bambang Sidik memerintah anggota Samapta Polres Malang, yakni Satriyo Aji Lasmono dan Willy Adam Aldy Alno, menembakkan dua kali gas air mata menggunakan senjata flashball warna hitam ke arah tengah lapangan. Sedangkan terdakwa Wahyu, sebut Bambang, yang mengetahui penembakan gas air mata justru membiarkan dan tidak berupaya mencegah.  Menurut Bambang, berdasar hasil rapat koordinasi sebelum pertandingan, Kasatintelkan Polres Malang Iptu Bambang Sulistiyono telah meminta anggota Brimob dan polisi tidak menembakkan gas air mata di dalam stadion. Jaksa Bambang mendakwa ketiga terdakwa dengan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka-luka.  Pengacara ketiga terdakwa, Daniel Julian Tangkau, menyatakan, ketiga kliennya mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. Namun, dia enggan mengungkapkan lebih dulu apa yang menjadi keberatannya.  ’’Dalam tragedi ini terdapat berbagai dimensi yang nanti kami ungkap dalam persidangan,’’ kata Daniel.  Sementara itu, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Arema FC Suko Sutrisno juga didakwa pasal yang sama dengan tiga polisi tersebut. Terdakwa Haris dan Suko dianggap tidak memperhatikan keselamatan penonton saat menyelenggarakan pertandingan. Mereka juga tidak memastikan pintu terbuka saat laga selesai dan mencetak tiket melebihi kapasitas stadion.  Berdasar rapat koordinasi, hanya 38.054 tiket yang boleh dijual. Namun, para terdakwa mencetak tiket hingga 42.516 lembar dengan dalih sudah ada pembelinya.  Sumardan, pengacara Haris dan Suko, memilih tidak mengajukan eksepsi. Dia akan membuktikan dalam persidangan bahwa kliennya tidak bersalah. ’’Mengenai tiket, terdakwa mencetak berdasar pengalaman pertandingan selama ini dan tidak ada masalah,’’ kata Sumardan.  Hanya keluarga korban dan tim kuasa hukum yang datang ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">PN Surabaya</a> kemarin. Meski demikian, sebanyak 1.354 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang. Mayoritas disiagakan di pintu masuk perbatasan kota untuk mengantisipasi kedatangan Aremania.  Aremania, kelompok suporter Arema FC, dan Bonek, kelompok pendukung Persebaya, punya sejarah rivalitas panjang. Meski, setelah tragedi, relasi kedua kelompok sempat mendingin.  Agenda sidang berikutnya dihelat Kamis (19/1) yang akan menghadirkan terdakwa Haris dan Suko. Rini, Miftakhuddin, dan para anggota keluarga korban lain bakal berusaha untuk datang di tiap persidangan.  Entah bersepeda motor lagi, naik bus lagi, atau dengan cara lain. ’’Saya akan datang (setiap persidangan) agar dapat menyaksikan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku. Kami hanya ingin pelaku dihukum setimpal,’’ kata Miftakhuddin, senada dengan Rini.

Naik Motor Lebih dari 80 Km karena Merasa Hukum Belum Adil untuk Tole

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/tolak-aremania-sam.jpeg" alt="Dari kejauhan, pos depan PN Surabaya dijaga oleh satu orang petugas. Spanduk penolakan Aremania ke Surabaya masih terpasang tepat di seberang pintu masuk PN Surabaya. (Dimas Aprianto/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dari kejauhan, pos depan PN Surabaya dijaga oleh satu orang petugas. Spanduk penolakan Aremania ke Surabaya masih terpasang tepat di seberang pintu masuk PN Surabaya. (Dimas Aprianto/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polrestabes Surabaya memastikan jika tidak ada penyekatan di perbatasan selama sidang perdana Kanjuruhan digelar besok (16/1). Hal itu disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman.  Arif mengatakan, petugas akan fokus ke pengendara berkelompok atau rombongan yang masuk melalui Bundaran Waru. Kemudian apabila rombongan pengendara itu menggunakan atribut Arema, petugas akan meminta menurunkan atribut tersebut. “Kami antar kembali ke Malang,” tuturnya.  Polisi pangkat dua melati itu mengungkapkan, masyarakat Surabaya tak perlu khawatir. Selama sidang Kanjuruhan berlangsung kondusif, tidak ada jalan yang ditutup. Namun, lain halnya jika massa di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, maka ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan.  Bagaimana rekayasa lalu lintas itu? Mantan Kapolsek Kelapa Gading Jakarta Utara itu menyampaikan, kendaraan dari Jalan Argopuro akan dialihkan. Tidak bisa masuk Jalan Arjuno. “Dengan catatan kalau kondusif ya sudah tidak akan direkayasa juga,” ucapnya.  Untuk pengendara yang tidak rombongan dan menggunakan plat N dan kebetulan masuk di perbatasan Surabaya, Arif menyatakan bahwa, pengendara tetap boleh masuk. Dia memastikan, jika petugas sudah bisa selektif.  Seperti yang diberitakan sebelumnya, sidang perdana tragedi Kanjuruhan digelar Senin (16/1) pukul 10.00. Sidang dihelat secara online. Terdakwa dihadirkan online.  Ada lima orang yang dihadirkan secara online sebagai terdakwa. Kelima terdakwa itu yakni Ketua Panpel Arema Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad akan masuk ke meja hijau.

Tak Ada Penyekatan Selama Sidang Kanjuruhan, tapi Ini Syaratnya