<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/2-Desember-2023-Subsidi-1562197726.jpeg" alt="Subsidi Solar Diperkirakan Mengalami Penambahan (pertamina.com)" width="100%">
<figcaption>Subsidi Solar Diperkirakan Mengalami Penambahan (pertamina.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengemudi truk kini mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di Makassar, Sulawesi Selatan. "Saya sudah sangat berusaha mendapat solar. Ini sudah SPBU ketiga. Tadi, di SPBU pertama, sudah antre dua jam ternyata sudah tidak dapat nomor antre, jadi saya cari SPBU lain," ujar Ismail salah seorang sopir truk saat antre di SPBU Bawakaraeng Makassar, Rabu (16/10). Ia menceritakan, di SPBU kedua saat masuk mengikuti antrean panjang, malah diminta meninggalkan lokasi karena dianggap sudah mengganggu lajur lalu lintas sebab, antrean telah meluber ke jalan raya. "Tadi di SPBU kedua itu agak padat, lalu disuruh cari tempat lain, karena mengganggu arus lalu lintas di jalanan. Setengah mati kita ini disuruh ke sana kemari. Ada apa sebenarnya, apakah solar sudah Langkah," beber dia. Karena tidak ingin mengalami hal serupa di dua SPBU tadi, Ismail akhirnya memutuskan bertahan di SPBU Bawakareng meskipun harus menunggu berjam-jam asalkan mendapatkan bahan bakar. Selain dirinya, beberapa sopir truk juga mengalami nasib yang sama, meskipun telah memiliki barcode, tapi tetap saja bahan bakar yang mereka ingin beli selalu habis, bahkan tidak mendapat jatah nomor antrean. Selain BBM subsidi, BBM nonsubsidi jenis Pertamax juga kekurangan bahkan habis pada sejumlah SPBU. Dian, salah seorang pengendara motor harus mencari SPBU yang memiliki pertamax untuk mengisi motornya, sebab BBM subsidi jenis Pertalite sering habis. "Kalau pertalite biasanya orang antri, ini Pertamax (BBM non subsidi). Jarang sekali kosong. Dari beberapa minggu lalu (kosong), cuma tempo hari masih ada beberapa SPBU ready (siap).Ini SPBU yang saya datangi Pertamaxnya pada kosong," tuturnya. Ia pun sempat mencari Pertamax di SPBU Bawakareng, SPBU di Jalan Andi Pangeran Pettarani, SPBU Jalan Rappocini bahkan di SPBU Jalan Pengayoman, semua kosong. "Bisa mungkin dicek apa ini penyebabnya. Karena Pertamax ini jarang sekali tidak ready (siap)," tanyanya. Dari pantauan pada sejumlah SPBU di Makassar, terlihat kendaraan antre cukup panjang, bahkan sudah mengular di jalan raya membuat aktivitas lalu lintas ikut terhambat kemacetan. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina apa penyebab utama sehingga terjadi hal demikian. Begitu pun saat dikonfirmasi pihak pejabat maupun humas Pertamina belum ada yang mengeluarkan pernyataan resminya.&nbsp;

Meskipun para sopir ini telah memiliki barcode, tapi tetap saja bahan bakar yang mereka ingin beli selalu habis.

Sopir-sopir Truk di Makassar Mulai Sulit Dapatkan BBM Bersubsidi Jenis Solar, Padahal Sudah Punya Barcode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kapolri-solar.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) di Mabes Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury (kiri) dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan) di Mabes Polri. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4). Rapat tersebut membahas soal isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi. Menurut Sigit, dari data yang ada ketersediaan atau stok solar bersubsidi sebenarnya dalam keadaan aman dan terjamin untuk masyarakat.  Sigit mengatakan, dari pengecekan secara umum kebutuhan bahan bakar minyak khususnya solar dalam batas ketahanan yang terpenuhi. Namun, di lapangan terjadi kesulitan karena ada sesuatu. Keanehan itu, terlihat kebutuhan terhadap solar industri yang mengalami penurunan padahal produktivitas industri meningkat. Lantas, pembelian solar bersubsidi menjadi naik.  Kapolri mengatakan, pihaknya akan memastikan stok solar bersubsidi terjamin ketersediaannya. Serta, mengawal penyaluran serta penggunaannya tepat sasaran kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. "Ini yang akan kita jaga. Sehingga solar subsidi di lapangan tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar yang memang dipersiapkan untuk industri,'' tegas Sigit.  Jika itu bisa dikontrol, Sigit yakin keberadaan minyak, solar, BBM tercukupi. Mantan Kabareskrim Polri itu menjelaskan, dalam rapat tersebut memang ditemukan fakta adanya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Menurutnya, hal itu diakibatkan karena fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu.  Tak hanya itu, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. "Sampai saat ini, khususnya di ASEAN, harga BBM masih ada di nomor dua terendah karena masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar," terang Sigit.  Selain itu, Kapolri menekankan kalau saat ini masih ada disparitas yang tinggi antara harga solar bersubsidi dengan solar industri. Bedanya, sampau Rp 12.500. Dengan adanya gap tersebut, kata Sigit, penggunaan solar di lapangan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.  "Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU yang bersubsidi. Sehingga tentunya ini menambah beban pemerintah dan akan menimbulkan permasalahan," tutur Sigit.  Seharusnya, BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan. Seperti moda transportasi umum, UMKM, sampai pedagang kaki lima (PKL). "Tapi, malah digunakan untuk kebutuhan industri. Sehingga yang terjadi adalah, kebutuhan industri menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi, kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang akan kita tertibkan," tegas Sigit.  Di sisi lain, Sigit menyebut kepolisian telah menetapkan 21 orang tersangka di enam wilayah Polda jajaran terkait kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Ke enam Polda yang melakukan penyidikan terkait perkara itu adalah Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, dan Gorontalo.  Sigit menegaskan, kepolisian tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak siapapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut. "Kami sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Dan ini akan terus kita lakukan. Sehingga kemudian distribusi atau peruntukan BBM bersubsidi ini betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri," papar Sigit.

Kapolri Pastikan Stok BBM Bersubsidi Terjamin dan Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kelangkaan_solar.jpg" alt="ANTREAN JERIKEN: Ibu-ibu Kota Pasuruan, Jawa Timur, mengantre biosolar di SPBU 54-67118 Karangketug kemarin (5/4). Mereka membutuhkan BBM itu untuk melaut. (JAWA POS RADAR BROMO)" width="100%">
<figcaption>ANTREAN JERIKEN: Ibu-ibu Kota Pasuruan, Jawa Timur, mengantre biosolar di SPBU 54-67118 Karangketug kemarin (5/4). Mereka membutuhkan BBM itu untuk melaut. (JAWA POS RADAR BROMO)</figcaption>
</figure><h3>SPBU di Jalur Surabaya-Banyuwangi Dipenuhi Antrean Truk</h3> JawaPos.com – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih terjadi di beberapa daerah. Mengularnya antrean kendaraan dipicu kurangnya pasokan solar yang terjadi selama beberapa waktu belakangan.  Kelangkaan solar bahkan juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur.  Berdasar pantauan Jawa Pos, ada sejumlah SPBU di jalur pelabuhan yang mengalami kekosongan pasokan solar. Salah satunya di SPBU 54.601.83 di pertigaan Jalan Demak, Surabaya. Kemarin siang, petugas SPBU terpaksa memasang pengumuman kekosongan stok untuk mencegah antrean truk.  Ketua Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Perak Kody Lamahayu mengatakan, kelangkaan solar membuat sopir-sopir mengeluh. ’’Kami berharap ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi kurangnya stok. Sebab, hal ini bisa mengganggu kegiatan logistik,” ujar Kody.  Dia menegaskan, kekosongan solar mengganggu aktivitas logistik. Banyak truk terlambat masuk ke pelabuhan. ’’Kalau terus begini, semua akan merugi. Harus segera diatasi,” tambahnya.  Keluhan juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kota Surabaya Putra Lingga. Menurut Lingga, gara-gara solar kosong, banyak armada yang terlambat masuk depo. ’’Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah agar pasokan segera ditambah,” ungkap Lingga.  Dia mengatakan, ada sejumlah SPBU di Surabaya Utara yang stok solarnya kosong sejak pagi. Padahal, lokasi pom bensin itu berada di jalur logistik. Lingga mendorong pemerintah menambah pasokan ke delapan SPBU di jalur logistik yang terhubung ke pelabuhan. Sebab, jika tidak ada penambahan, dampaknya bisa panjang. Yang menjadi persoalan bukan hanya keterlambatan truk masuk pelabuhan, melainkan juga terganggunya perdagangan yang bisa berdampak ke inflasi.  Ketua Aptrindo Jatim Sundoro mengungkapkan, kelangkaan solar membuat penyedia jasa angkutan barang kelabakan. Insiden tersebut terjadi sejak 2 April lalu. Kebanyakan terjadi untuk jalur Surabaya–Banyuwangi. ’’Kelangkaan itu menyebar sampai puncaknya hari ini (kemarin, Red) beberapa SPBU di Surabaya pun ikut kehabisan. Banyak anggota yang mengeluhkan perjalanan truk mereka terganggu,’’ jelasnya.  Sundoro menuturkan, pasokan untuk jalur menuju Jawa Tengah sendiri sebenarnya aman. Namun, jalur Surabaya–Banyuwangi sebenarnya cukup penting. Sebab, jalur tersebut biasa digunakan untuk arus barang ke Bali dan wilayah Indonesia Timur.  Insiden tersebut, lanjut dia, makin mengkhawatirkan karena saat ini adalah momen krusial. Yakni, momen Lebaran. Biasanya, momen Lebaran bakal membawa hambatan lebih besar untuk arus logistik. Apalagi, arus mudik tahun ini diperkirakan kembali normal yang bisa mengakibatkan kemacetan. ’’Seharusnya semua pengiriman barang dituntaskan sebelum periode mudik. Kalau kesulitan begini, masalahnya bisa jadi tambah besar,’’ ungkap Sundoro.  Dia tak menampik kebutuhan solar untuk angkutan barang memang meningkat beberapa hari terakhir. Dia menilai, pelaku industri sepertinya mengejar produksi sebelum PPN 11 persen diberlakukan pada 1 April lalu. Karena itu, arus barang meningkat.  Area Manager Communication &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deden Mochamad Idhani menjelaskan, kenaikan permintaan BBM di wilayahnya cukup besar pada 1 April. BBM jenis pertalite tercatat naik 15 persen, sedangkan biosolar naik 10 persen.  Kenaikan pertalite diduga terjadi karena panic buying terhadap BBM jenis gasolin. Pihaknya mencatat bahwa pembelian pertamax sendiri naik hingga 50 persen pada 31 Maret. ’’Terkait solar, sepertinya aktivitas industri memang sedang meningkat,’’ ungkapnya.  Deden menjelaskan, penyaluran bulanan pertalite untuk Jawa Timur mencapai 280 ribu kiloliter (kl). Sedangkan solar sebanyak 182 ribu kl per bulan. ’’Untuk stok BBM di seluruh terminal BBM sebenarnya aman. Namun, proses penyaluran dari terminal BBM ke SPBU menggunakan mobil tangki dan membutuhkan waktu. Seharusnya, masalah ini bisa selesai dalam dua-tiga hari ke depan,’’ jelasnya.  Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Bahkan, Pertamina telah menyalurkan 11 persen overkuota untuk menormalisasi antrean.  Irto menjelaskan, penyaluran solar subsidi disesuaikan dengan Perpres 191/2014. Jumlahnya mengikuti alokasi yang ditetapkan. Pihaknya memandang, persoalan yang terjadi salah satunya dipicu adanya disparitas harga. ’’Disparitas harga antara solar subsidi dan nonsubsidi hampir Rp 8.000 per liter, sehingga ada oknum tertentu yang memanfaatkan peluang ini,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (5/4).  Pertamina juga mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menangkap para oknum yang memainkan solar bersubsidi. Seperti diketahui, pekan lalu jajaran kepolisian wilayah Kalimantan Timur telah menangkap oknum dan kendaraan yang digunakan untuk membeli dan menimbun solar subsidi secara ilegal. Penangkapan itu membuat antrean panjang SPBU di wilayah Balikpapan menjadi berkurang.

Kelangkaan Solar Ancam Logistik Jawa-Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bbm-habis-pertamina_tambah_1.jpg" alt="PANIC BUYING: SPBU di Jalan Gresikan, Surabaya, memasang tanda bertulisan habis untuk pengisian bahan bakar solar, Senin (18/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PANIC BUYING: SPBU di Jalan Gresikan, Surabaya, memasang tanda bertulisan habis untuk pengisian bahan bakar solar, Senin (18/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur, terjadi akibat lambatnya distribusi dari Terminal BBM, dikutip dari ANTARA.  "Iya mas, lagi optimalisasi mobil tangki, ini permintaan Pertalite kemarin cukup tinggi. Sekarang kami penuhi solar, jadi ada jeda waktu distribusi yang cukup lama dari Terminal BBM ke SPBU," kata Section Head Communication and Relations PT Pertamina Jatimbalinus, Arya Yusa Dwi Candra dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.  Meski demikian, Arya memastikan bahwa stok solar di wilayah Jawa Timur aman, sebab Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengaktifkan pos layanan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H.  Arya mengatakan, kebutuhan solar di Jawa Timur rata-rata tercatat 182 ribu kilo liter (KL) per bulan, data itu naik dibandingkan dengan kebutuhan Januari 2022 yang sebesar 170 ribu KL.  Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, sampai Februari 2022 penyaluran solar subsidi secara nasional telah dipenuhi Pertamina hingga mengalami kenaikan sekitar 10 persen.  Pertamina terus berupaya agar penyaluran BBM Solar Subsidi (Biosolar) berjalan lancar dan tepat sasaran ke masyarakat di tengah permintaan yang meningkat.  Pertamina juga memastikan stok ketersediaan biosolar saat ini dalam kondisi aman, bahkan Pertamina melakukan penambahan pasokan di SPBU meski telah melebihi kuota yang ditetapkan demi kelancaran distribusi ke masyarakat.  Pertamina menegaskan ketahanan stok nasional BBM jenis Solar dalam kondisi aman, dan pasokan nasional untuk solar sebanyak lebih dari 1,9 juta kilo liter per hari atau mencakup kebutuhan 23 hari.  Angka ini terus dijaga dan ditingkatkan setiap harinya melalui proses bisnis yang berjalan baik di Pertamina mulai dari produksi minyak mentah di hulu, pengolahan BBM di kilang-kilang Pertamina, sampai memastikan kelancaran dan keamanan distribusi secara nasional.  Pantauan di lapangan, terjadi antrean kendaraan besar di sejumlah SPBU di Jatim karena tingginya permintaan solar, hal itu terjadi di SPBU Brebek Industri, SPBU Pakal, SPBU Diponegoro Sidoarjo, SPBU Rest Area Tol Tandes serta SPBU Margomulyo.  Bahkan, jalur menuju Rest Area Sidoarjo sempat macet di sisi kiri jalan karena banyak truk mengantre untuk menunggu pasokan solar datang, karena stok di SPBU menipis.

Solar Langka di Jatim Karena Distribusi dari Terminal BBM Lambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat disuguhi berbagai kenaikan kebutuhan pokok. Diantaranya, harga pangan yang terus melejit, kenaikan pajak PPN jadi 11 persen, hingga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax (RON 92) menjadi Rp 12.500 per liter.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kelompok menengah rentan yang jumlahnya sekitar 115 juta penduduk. "Jika kenaikan harga barang baik BBM jenis Pertamax terjadi secara simultan dengan kenaikan tarif PPN dan naiknya harga pangan saat Ramadan, maka prilaku konsumen langsung berubah," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (1/4).  Menurutnya, meskipun pemerintah telah melonggarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dan menerapkan kenormalan baru sebagai transisi dari pandemi ke endemi, namun daya beli masyarakat saat ini belum benar-benar pulih. Bhima menyebut, kenaikan harga pokok akan memicu perilaku penghematan ekstrem pada rencana pengeluaran masyarakat tahun ini.  Bukan tidak mungkin, terbuka kemungkinan masyarakat akan menunda mudik Lebaran. "Ada yang hemat ekstrem dengan tunda belanja, bahkan tidak memutuskan mudik Lebaran karena harga BBM naik," ucapnya.  Bhima melanjutkan, indeks kepercayaan konsumen diperkirakan akan tergerus terutama pascaLebaran dengan naiknya harga BBM maupun tarif PPN. Meskipun pada bulan April masih terbantu dengan adanya Tunjangan Hari Raya (THR), namun bulan berikutnya, daya beli bisa merosot.  "PPN juga kontribusinya jangan hanya dilihat naik cuma 1 persennya, tapi momentum naiknya tarif PPN dimanfaatkan pedagang untuk sesuaikan harga di hampir seluruh barang. Efek psikologis ini yang tidak bisa dikendalikan," tuturnya.  Perubahan pandemi ke endemi, lanjutnya, akan memicu inflasi lebih tinggi. Sisi permintaan atau demand pull inflation akan menjadi salah satu penyebab harga tiket berbagai maskapai penerbangan mulai naik.  "Jadi, konsekuensi pelonggaran mobilitas harga barang akan semakin mahal," pungkasnya.

Momentum Kenaikan PPN Dinilai Tak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax sudah naik menjadi Rp 12.500 per liter. Ternyata isu kenaikan harga BBM Pertamax (RON 92) memicu minat pembelian yang tinggi di masyarakat sebelum harga BBM tersebut berubah.  Berdasarkan pantauan JawaPos.com, harga BBM Pertamax di SPBU Pertamina Jl. RC Veteran Rempoa Raya, Bintaro Jakarta Selatan, habis terjual. Berdasarkan keterangan salah satu petugas SPBU tersebut, BBM Pertamax habis sejak semalam.  "Pertamax habis. Sejak semalam. Semalam orang-orang antre," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (1/4).  Sementara, di SPBU Jl. Bintaro Permai Raya, masyarakat terutama kendaraan bermotor cenderung lebih banyak memilih BBM Pertalite ketimbang Pertamax. Hal tersebut terlihat dari antrean Pertalite yang lebih panjang ketimbang Pertamax.  Salah satu pengendara, Sogi ang membeli BBM Pertamax menyayangkan harga BBM naik menjelang puasa Ramadan yang tinggal menghitung hari. Sebab, harga kebutuhan pokok lainnya seperti pangan juga sedang merangkak naik.  "Minyak goreng naik, pajak juga naik kan katanya, terus BBM naik. Mau puasa lebaran gini malah berat," tuturnya.  Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Seluruh daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen akan mengalami kenaikan, salah satunya DKI Jakarta dan sekitarnya.  Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menuturkan bahwa penyesuaian harga ini masih jauh di bawah nilai keekonomiannya, yakni sekitar Rp 16.000 per liter. Dengan demikian per 1 April 2022, harga Pertamax sebesar Rp 12.500 per liter.  "Penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter ini masih lebih rendah Rp 3.500 dari nilai keekonomiannya. Ini kita lakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat," tutur dia dalam siaran pers kepada JawaPos.com, Kamis (31/1).  Dengan harga baru Pertamax ini, Pertamina berharap masyarakat tetap memilih BBM nonsubsidi yang lebih berkualitas. "Harga baru masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. Kami juga mengajak masyarakat lebih hemat dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan," ucapnya.  Adapun, kenaikan ini dilandasi alasan kenaikan harga minyak dunia yang telah naik di atas USD 100 per barrel. Lonjakan harga minyak dunia ini pun mendorong Indonesia Crude Price (ICP) per 24 Maret melonjak 56 persen atau menjadi USD 114,55 per barrel dari sebelumnya USD 73,36 per barrel pada Desember 2021.  "Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sejak tahun 2019," pungkasnya.

Pertamax di SPBU Veteran Bintaro Habis Sejak Semalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220312_214442.jpg" alt="Antrean kendaraan mendapatkan BBM solar bersubsidi di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selatan, Sabtu (12/3). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Antrean kendaraan mendapatkan BBM solar bersubsidi di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selatan, Sabtu (12/3). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis solar yang terjadi di sejumlah daerah. Puan meminta pemerintah memastikan jaminan pasokan solar agar tidak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadan dan Lebaran.  "Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Krisis biosolar (solar subsidi) yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik," kata Puan, Rabu (31/3).  Kelangkaan solar bersubsidi bisa menimbulkan permasalahan domino di berbagai daerah. Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kelangkaan solar bersubsidi juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan.  Puan tak ingin hasil pertanian yang tak bisa terjual memengaruhi harga komoditas, khususnya cabai dan sayuran. Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.  Oleh karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar. "Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ucap Puan.  Puan memahami adanya pengurangan kuota solar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun ia juga mengingatkan pemerintah mengenai peningkatan permintaan solar bersubsidi imbas pemulihan ekonomi.  "Kondisi ini harus menjadi pertimbangan pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadan," tutur Puan.  Tingkatkan Pengawasan  Mantan Menko PMK itu pun menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Menurut Puan, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukan solar bersubsidi harus dihindari.  "Pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi," ungkapnya.  Dia mengharapkan, penyaluran solar bersubsidi tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi, agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya.  Puan menambahkan, dari beberapa laporan, solar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Puan mengatakan, penyalahgunaan dan kebocoran solar bersubsidi tidak boleh terulang kembali.  "Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar," sebut cucu proklamator RI Bung Karno itu.  Puan mengingatkan agar pihak-pihak berwenang tegas. Ia menyebut, krisis solar bersubsisi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi.  "Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran," pungkas Puan.

Krisis Solar Berdampak ke Petani-Nelayan, Puan Minta Kuota Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/truk-antre-solar-mogok.jpg" alt="MOGOK KERJA: Ratusan truk parkir memenuhi jalan di depan kantor Balikpapan, Kaltim, kemarin (30/3). Mereka memprotes kelangkaan solat yang belum teratasi. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>MOGOK KERJA: Ratusan truk parkir memenuhi jalan di depan kantor Balikpapan, Kaltim, kemarin (30/3). Mereka memprotes kelangkaan solat yang belum teratasi. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah maksimal solar yang bisa diisikan hanya sekitar 80 liter. Kalau dipakai truk bekerja, paling cuma dapat bertahan tiga hari.  ’’Padahal, untuk bisa mendapatkan solar, paling cepat kami harus antre 1 hari 1 malam di SPBU. Bahkan bisa sampai 2 hari 2 malam,” kata Ketua Truck Community Balikpapan (TCB) Deli Wowor kepada Kaltim Post kemarin (30/3).  Yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, itu juga dialami banyak kota lain di tanah air. Di Gorontalo, misalnya, antrean panjang di SPBU juga terjadi. Sedangkan di Sragen, Jawa Tengah, seperti dilansir Jawa Pos Radar Solo, pembatasan jam penjualan solar mulai dilakukan.  Di Balikpapan, ratusan sopir dump truck sampai menggelar demonstrasi di kantor wali kota kemarin. Mereka didukung mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltim-Kaltara.  Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pertamina/">PT Pertamina</a> agar SPBU baru di Km 13 Balikpapan Utara yang semula dijadwalkan dibuka setelah Idul Fitri bisa segera beroperasi. Keberadaannya diharapkan dapat mereduksi antrean panjang akibat kelangkaan solar.  Namun, surat yang disampaikan ke Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) mengenai usulan penambahan kuota solar bersubsidi untuk Balikpapan belum mendapat jawaban dari instansi tersebut. ’’Saya belum dapat hasilnya. Tapi, yang jelas SPBU (Km 13) akan dibuka. Insya Allah Sabtu (2/4) sudah dibuka,” katanya kepada Kaltim Post di lobi Balai Kota Balikpapan setelah menemui perwakilan para demonstran.  Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sragen Widya Budi Muditha menyampaikan, kuota solar di kabupaten tersebut pada 2022 berkurang 4 persen dari 2021. Tahun lalu sebesar 81.950 kiloliter (kl), sedangkan saat ini hanya ditetapkan 79.825 kl hingga akhir tahun. Padahal, pengajuan awal mencapai 88.000 kl.  Kuota solar yang terserap pada Januari menembus 7.381.752 liter. Sedangkan pada Februari meningkat menjadi 8.083.393 liter. Pada Maret diperkirakan tidak jauh dari bulan sebelumnya. Sementara itu, dari 30 SPBU di Sragen, hanya 24 yang melayani penjualan solar.  ”Kalau saya monitoring, tiap SPBU itu masih melayani. Namun, ada pembatasan jam,” bebernya didampingi Kasi Pembinaan Perdagangan Daru Roseno.  Di Jakarta, Pjs Corporate Secretary <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pertamina-patra-niaga/">PT Pertamina Patra Niaga</a> Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting memastikan bahwa stok solar masih terjaga dengan baik. ’’Stok BBM solar subsidi aman, ada di level di atas 20 hari,” jelasnya kepada Jawa Pos.  Pertamina akan berfokus pada pelayanan di jalur logistik dan jalur lain yang berhak menikmati solar subsidi. Irto mengimbau masyarakat tetap menggunakan BBM sesuai peruntukan. Dengan begitu, pemakaiannya pun bisa tepat sasaran. ’’Untuk pelaku industri dan masyarakat mampu, kami imbau agar menggunakan BBM diesel nonsubsidi seperti dexlite dan pertamina dex. Solar subsidi bisa digunakan saudara kita yang lebih berhak dan membutuhkan,” imbuhnya.  Sejauh ini, lanjut dia, Pertamina telah menormalisasi pasokan sesuai demand. Hingga Maret ini, realisasi solar subsidi sudah over 10 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah.  Mengacu pada Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor pelat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor pelat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.  Untuk memastikan agar pengguna yang berhak atas solar subsidi bisa dipahami masyarakat, Pertamina bersama seluruh stakeholder dan pemerintah melalui BPH Migas akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi.

Bisa 2 Hari 2 Malam untuk Dapatkan Solar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/RL-jar-14-nov-19-foto-solar-langkah-3.jpg" alt="SOLAR HABIS: SPBU di Talun, Kecamatan Sukodadi, Lamongan memberi tahu soal stok solar kosong, Kamis (15/11). Anjar Dwi Pradipta/Jawa Pos Radar Lamongan" width="100%">
<figcaption>SOLAR HABIS: SPBU di Talun, Kecamatan Sukodadi, Lamongan memberi tahu soal stok solar kosong, Kamis (15/11). Anjar Dwi Pradipta/Jawa Pos Radar Lamongan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi belakangan mengalami kelangkaan di beberapa daerah. Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, sudah saatnya pemerintah mengkoreksi kenaikan harga jual solar bersubsidi hingga rentang harga dengan solar non subsidi semakin tipis. Sehingga tidak membuat solar subsidi jadi incaran untuk disalahgunakan atau diselewengkan peruntukannya.  “Idealnya rentang harga jual solar subsidi dengan solar non subsidi maksimal Rp 1.000 per liter. Buat perbandingan harga solar subsidi saat ini Rp 5.150 per liter sedang solar non subsidi Rp 9.500 per liter,” ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (20/10).  Sofyano mengaku, jumlah SDM pada BPH migas untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap ditribusi solar subsidi terbagas. Sehingga, pemerintah perlu meminta agar pihak Polri yang aktif melakukan pengawasan dilapangan.  Selanjutnya, kuota solar subsidi harusnya tidak ditentukan berdasarkan per lembaga penyalur dalam hal ini SPBU seperti yang berlaku saat ini oleh BPH Migas. Akan tetapi, per wilayah sehingga jika terjadi kekosongan solar subsidi pada SPBU, maka pihak Patra Niaga bisa melakukan kebijakan menambah kuota solar agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani.  “Kekosongan solar yang terjadi kurang tepat jika disebut sebagai kelangkaan, karena yang terjadi dan tentunya bisa dibuktikan adalah kekosongan solar subsidi pada beberapa SPBU pada beberapa kabupaten kota tertentu saja dan bukanlah terjadi di seluruh spbu pada semua kabupaten kota di propinsi,” tuturnya.  Ia menegaskan, kekosongan solar subsidi di beberapa SPBU bukan berarti bahwa pasokan BBM solar (B30) di negeri ini menipis atau bermasalah. Sebab, ini bisa dibuktikan dengan tidak terganggunya distribusi atau penjualan solar B30 buat keperluan industri dan marines (kapal).  “Jika solar bermasalah tentunya pihak industri dan pelayaran pasti sudah berteriak,” ucapnya.  Agar soal kekosongan solar yang terjadi baru baru ini tidak dipolitisir dan di dramatisir pihak tertentu, ia menambahkan pihak pertamina dan BPH migas sebaiknya menyampaikan ke publik terkait SPBU mana saja yang sempat alami kekosongan solar subsidi dan apa penyebabnya.  “Bukankah Pertamina sudah lakukan program digitalisasi juga pada SPBU. Tentunya masalah kekosongan SPBU sangat mudah dan cepat bisa diketahui terjadinya dan apa penyebabnya dengan digitalisasi yang ada,” pungkasnya.

Pemerintah Diminta Lakukan Ini untuk Atasi Kelangkaan Solar Bersubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/solar-kapal.jpg" alt="TRANSPORTASI LAUT: Kapal BSJ-1 tujuan Pulau Bawean akhirnya bisa berlayar setelah mendapatkan pasokan bahan bakar solar. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TRANSPORTASI LAUT: Kapal BSJ-1 tujuan Pulau Bawean akhirnya bisa berlayar setelah mendapatkan pasokan bahan bakar solar. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelangkaan bahan bakar solar kembali membawa dampak pada layanan transportasi laut tujuan Pulau Bawean. Kemarin (22/11) ratusan penumpang nyaris batal berangkat dari Pelabuhan Gresik. Sebab, kapal Blue Sea Jet (BSJ)-1 tidak mendapat pasokan solar. Mereka pun harus menunggu 10 jam sebelumnya bisa berlayar.  Sekitar pukul 16.00 kapal cepat tujuan Pulau Bawean itu berangkat dengan membawa 296 penumpang dewasa dan 20 penumpang anak-anak. ’’Kami menunggu sejak pukul 07.00. Tapi, sampai pukul 15.00 ini kapal belum berangkat. Kabarnya, tidak dapat pasokan solar,’’ Faiz, salah seorang penumpang kapal.  Faiz dan penumpang lain menyatakan prihatin akan kondisi tersebut. Sebab, manajemen seharusnya memiliki persediaan bahan bakar solar untuk kebutuhan pelayanan transportasi. ’’Semestinya, sebelum kapal berangkat dan menjual tiket, kapal harus dalam kondisi siap. Bukan mau berangkat baru pesan bahan bakar,’’ ungkapnya.  Dari pantauan Jawa Pos, karena menunggu cukup lama, banyak penumpang yang memilih tidur-tiduran di kursi penumpang. Sebagian lainnya bergerombol dan bercengkerama. Sementara itu, anak-anak menangis karena suhu udara dalam terminal terasa panas. Sejumlah anggota Polsek KPPP Gresik dengan dipimpin langsung oleh AKP Daeng Jannah terus berjaga di sekitar terminal penumpang.  ’’Kami dapat kabar penumpang mau unjuk rasa terkait keterlambatan ini. Tapi, alhamdulillah tidak jadi karena kapal sudah dapat solar,’’ ungkap Jannah. Biasanya, kapal penumpang berangkat dari dermaga penumpang. Namun, karena kemarin air laut di dermaga surut, pemberangkatan dialihkan ke dermaga umum yang menjadi tempat bongkar muat barang. Lokasinya di sisi timur Pelabuhan Gresik.  Thohirin, perwakilan dari manajemen BJS-1, menuturkan bahwa pihaknya memesan solar kepada salah seorang oknum di Pelabuhan sejak Kamis (21/11). ’’Uang sudah kami serahkan. Tapi, saya menunggu mulai Kamis pukul 07.00 hingga siang ini (kemarin) bahan bakar solar belum dikirim,’’ jelasnya.  Tak ayal, Thohirin pun panik. ’’Alhamdulillah kapal bisa berangkat. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Meski penyebabnya kelangkaan solar,’’ tegas mantan anggota DPRD Gresik itu.

Solar Tersendat, Penumpang Kapal Pelabuhan Gresik Telantar 10 Jam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#solar langka

Berita Terkini