<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Wali-Kota-Cimahi-Ajay-Muhammad-Priatna-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna usai diperiksa terkait kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima s" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna usai diperiksa terkait kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penahanan terhadap mantan Wali Kota (Walkot) Cimahi Ajay M. Priatna (AMP). Ajay kembali menyandang status tersangka KPK, terkait dugaan pemberian suap terhadap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.  Penetapan tersangka terhadap Ajay dilakukan KPK setelah menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/8) kemarin. Ajay akan ditahan selama 20 hari ke depan, untuk memudahkan proses penyidikan.  "Untuk proses penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan tersangka AMP oleh Tim Penyidik selama 20 hari pertama, terhitung mulai 18 Agustus 2022 sampai 6 September 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/8).  Karyoto menjelaskan Ajay ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga memberikan uang senilai Rp 500 juta kepada Stepanus Robin Pattuju. Suap itu diberikan agar KPK tidak melakukan pengumpulan keterangan kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) di lingkungan pemerintah Kota Cimahi.  Sebab, KPK saat itu melakukan pengusutan kasus dugaan suap bansos di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ajay lantas mencari referensi orang berpengaruh di KPK.  Sehingga, Ajay mendapat rekomendasi dari penghuni Lapas Sukamiskin yakni Radian Ashar dan Saiful Basri. Keduanya mengatakan kepada Ajay bahwa Stepanus Robin Pattuju dapat mengamankan perkara.  "Sekitar Oktober 2020, dilakukan pertemuan antara AMP dan Stepanus Robin Pattuju yang saat itu mengaku bernama Roni disalah satu hotel di Kota Bandung dan untuk membicarakan detail masalah yang sedang dihadapi AMP," ungkap Karyoto.  Stepanus Robin Pattuju diduga menawarkan bantuan pada Ajay berupa iming-iming agar pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Kota Cimahi oleh Tim KPK tidak berlanjut. Stepanus juga mengiming-imingi Ajay nantinya tidak menjadi target operasi KPK dengan imbalan sejumlah uang.  Ajay dan Stepanus Robin sepakat. Sehingga Ajay bersedia untuk untuk menyiapkan dan memberikan sejumlah uang pada Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain. Stepanus Robin Pattuju diduga sempat meminta uang Rp 1,5 miliar.  Namun, Ajay menyanggupi akan memberikan uang hanya Rp 500 juta. Uang diserahkan secara bertahap. Pertama, Ajay menyerahkan duit Rp 100 juta sebagai tanda jadi di sebuah hotel di Jakarta.  "Adapun jumlah uang yang diduga diberikan AMP pada Stepanus Robin Pattuju alias Roni dan Maskur Husain seluruhnya sekitar Rp 500 juta," ujar Karyoto.  Penyerahan uang dari Ajay kepada Stepanus Robin Pattuju diduga berasal dari penerimaan gratifikasi yang diberikan oleh beberapa ASN di Pemkot Cimahi.  Dalam kasus ini, Ajay disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baru 'Lulus' dari Sukamiskin, Eks Walkot Cimahi Kembali Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/dewas_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan penyidik Stepanus Robin Pattuju ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (2/2) kemarin. Eksekusi ini dilakukan setelah vonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Robin berkekuatan hukum tetap.  Eksekusi putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst tanggal 12 Januari 2022.  "Memasukkannya (Stepanus Robin Pattuju, Red) ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 11 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/2).  Selain pidana pokok, Robin juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp 2,3 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda keduanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana satu tahun dan lima bulan kurungan.  Pada kesempatan yang sama, jaksa eksekusi KPK turut menjebloskan advokat Maskur Husain ke Lapas Sukamiskin. Maskur bakal mendekam selama 9 tahun sesuai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.  "Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 12 Januari 2022," ucap Ali.  Maskur juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, Maskur juga harus membayar uang pengganti sebanyak Rp 8,7 miliar dan USD 36 ribu selambatnya satu bulan setelah putusan inkrah.  "Jika tidak, harta benda keduanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana 3 tahun kurungan," tegas Ali.  Dalam perkaranya, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain terbukti menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak. Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya, Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diyakini untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur Husain terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Stepanus Robin dan Maskur Husain Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terbukti bersalah memberikan suap kepada mantan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. Meskipun secara tegas, Azis membantah seluruh tuntutan hingga dakwaan Jaksa KPK.  "KPK sangat yakin, seluruh proses pembuktian melalui alat bukti yang dihadirkan dipersidangan ini dapat memberikan keyakinan bagi majelis hakim mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/2).  Meski demikian, setiap terdakwa memang mempunyai hak untuk membela diri, termasuk membantah seluruh isi dakwaan Tim Jaksa.  "Kami memastikan dalam setiap proses penanganan perkara selalu bekerja sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku," tegas Ali.  Dalam perkaranya, Azis Syamsuddin dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara oleh JPU KPK. Azis juga dituntut untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.  Jaksa juga menuntut agar Azis dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Pidana ini dibebankan setelah Azis menjalani pidana pokok.  Jaksa KPK meyakini, Azis Syamsuddin menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Azis dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Yakin Azis Syamsuddin Bersalah Menyuap Eks Penyidiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-RIKSA-PENYIDIK-KPK-KASUS-TANJUNG-BALAI-FED-2-878.jpg" alt="Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (Kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak p" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (Kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengeksekusi mantan penyidiknya asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain. Eksekusi ini dilakukan setelah kedua terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding dari putusa pengadilan.  Robin dijatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara Maskur Husain divonis 9 tahun penajara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.  "Informasi yang kami peroleh, terdakwa Stepanus Robin P dkk telah menerima putusan Majelis Hakim," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (21/1).  Hal yang sama juga dilakukan KPK, tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis hakim terhadap Robin dan Maskur Husain. KPK menyebut, tuntutan hukum Jaksa KPK diakomodir dalam putusan hakim.  "Tim Jaksa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim berpendapat seluruh analisa yuridis fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan. Untuk itu KPK juga  tidak mengajukan upaya hukum banding," ucap Ali.  Oleh karena itu, saat ini perkara terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husai telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga Jaksa Eksekutor KPK segera melaksanakan putusan tersebut. "Kami berharap PN Tipikor Jakarta Pusat dapat segera mengirimkan salinan petikan putusan perkara dimaksud," tegas Ali.  Dalam putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Stepanus Robin Pattuju bersama-sama dengan advokat Maskur Husain dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait penanganan perkara. Robin divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  "Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan," kata Ketua Majelis Hakim, Djuyamto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/1) lalu.  Selain pidana pokok, Robin juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 2,3 miliar. Hukuman uang pengganti ini dibayarkan setelah satu bulan vonis hakim berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan satu tahun penjara.  Sementara itu, advokat Maskur Husain yang juga turut bersama-sama menerima suap pengurusan perkara di KPK divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Maskur juga dibebankan hukuman uang pengganti senilai Rp 8,7 miliar subsider tiga tahun kurungan.  Robin dan Maskur terbukti menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak. Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000, kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diyakini untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal itu bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK. Robin dan Maskur Husain terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. (*)

Tak Ajukan Banding, Eks Penyidik KPK Robin Pattuju Segera Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/konfrontasi-orang-azis-syamsuddin.jpg" alt="PERIKSA SAKSI: Azis Syamsuddin bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (3/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA SAKSI: Azis Syamsuddin bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (3/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dicecar terkait pinjaman uang senilai Rp 200 juta oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. Azis membantah tuduhan bahwa ia membahas hal terkait dugaan suap permohonan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah dalam pertemuannya dengan Robin.  Azis mengklaim tidak pernah membicarakan penanganan perkara Lampung Tengah.  "Apakah saudara ada pembicaraan dengan Stepanus Robin Pattuju terkait perkara Lampung Tengah?" telisik Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Senin (17/1).  "Tidak," timpal Azis.  Jaksa lantas mendalami dugaan peminjaman uang Rp 200 juta oleh Stepanus Robin Pattuju.  "Saat meminjam Rp 210 juta itu, apa Stepanus Robin Pattuju pernah sampaikan ke saudara yang Lampung Tengah itu?" cecar Jaksa.  "Pada pertemuan berikutnya yang tadi saya sampaikan ditanyakan jaksa sebelumnya bahwa dia datang dengan membawa foto kopi dan lain sebagainya itu," ucap Azis.  Menurut Azis dalam pertemuannya itu, Robin menunjukkan hasil cetakan berita yang disebut-sebut mengkaitkan dengannya. Azis lagi-lagi menampik, isi berita tersebut terkait Lampung Tengah.  "Macam-macam, ada urusan perkara-perkara yang saya tidak ingin sebutkan. Karena akan menyangkut pihak lain, karena setiap perkara ada nama saya disebut," beber Azis.  Dalam perkaranya, Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dugaan Suap Penanganan Perkara Lampung Tengah, Azis Syamsuddin Dicecar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-PENYIDIK-KPK-DITAHAN-KPK-ali2-839.jpg" alt="Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan 11 tahun penjara terhadap mantan penyidik asal Polri Stepanus Robin Pattuju. Robin bersama-sama advokat Maskur Husain terbukti bersalah menerima suap dalam pengurusan perkara di KPK.  Dalam kasus yang sama, Maskur Husain divonis sembilan tahun penjara. KPK meyakini, putusan mejalis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Robin dan Maskur sesuai fakta persidangan.  "KPK mengapresiasi Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini secara independen sesuai tugas dan kewenangannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (12/11).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyatakan, putusan terhadap Robin dan Maskur sebagian besar telah sesuai dengan apa yang KPK uraikan dalam surat tuntutan Tim Jaksa. Perbedaannya hanya pada berat ringannya hukuman saja.  Dia pun meyakini, tidak dikabulkannya justice collaboratore (JC) kepada Robin sebagaimana pertimbangan dan fakta persidangan. Jaksa KPK akan mengalisis terlebih dahulu putusan tersebut.  "Setelah putusan ini, Tim Jaksa tentu akan melakukan analisis atas hasil putusan tersebut guna penyiapan langkah-langkah berikutnya," tegas Ali.  Dalam putusannya, Stepanus Robin Pattuju bersama-sama dengan advokat Maskur Husai dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait penanganan perkara. Robin divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  "Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan," kata Ketua Majelis Hakim, Djuyamto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Selain pidana pokok, Robin juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 2,3 miliar. Hukuman uang pengganti ini dibayarkan setelah satu bulan vonis hakim berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan satu tahun penjara.  Sementara itu, advokat Maskur Husain yang juga turut bersama-sama menerima suap pengurusan perkara di KPK divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Maskur juga dibebankan hukuman uang pengganti senilai Rp 8,7 miliar subsider tiga tahun kurungan.  Dalam menjatuhkan putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Robin dan Maskur sebagai aparatur hukum dinikai telah ikut merusak tatanan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)  "Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi," ujar Hakim Djuyamto.  Sementara itu hal yang meringankan, kedua terdakwa dinilai belum pernah dihukum, sopan selama di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga.  Robin dan Maskur terbukti menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak. Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diyakini untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur Husain terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

KPK Apresiasi Putusan 11 Tahun Penjara Stepanus Robin Pattuju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-PENYIDIK-KPK-DITAHAN-KPK-ali4-840.jpg" alt="Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju bersama-sama dengan advokat Maskur Husai dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait penanganan perkara. Robin divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  "Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan," kata Ketua Majelis Hakim, Djuyamto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/1).  Selain pidana pokok, Robin juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 2,3 miliar. Hukuman uang pengganti ini dibayarkan setelah satu bulan vonis hakim berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan satu tahun penjara.  Sementara itu, advokat Maskur Husain yang juga turut bersama-sama menerima suap pengurusan perkara di KPK divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Maskur juga dibebankan hukuman uang pengganti senilai Rp 8,7 miliar subsider tiga tahun kurungan.  Dalam menjatuhkan putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Robin dan Maskur sebagai aparatur hukum dinikai telah ikut merusak tatanan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)  "Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi," tegas Hakim Djuyamto.  Sementara itu hal yang meringankan, kedua terdakwa dinilai belum pernah dihukum, sopan selama di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga.  Robin dan Maskur terbukti menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak. Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diyakini untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur Husain terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Divonis 11 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-PENYIDIK-KPK-DITAHAN-KPK-ali4-840.jpg" alt="Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2021 banyak mendapat sorotan.  Salah satu oknum penyidiknya dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju berani memainkan perkara yang sedang ditangani. Robin diduga menerima suap untuk mengurus sejumlah perkara yang ditangani lembaga antirasuah tersebut.  Dalam aksinya, Robin dibantu dengan seorang pengacara bernama Maskur Husain. Keduanya pun kini sedang menjalani persidangan.  Semula Robin ditetapkan sebagai tersangka karena membantu mengamankan perkara Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial. Tidak hanya menerima uang dari Syahrial senilai Rp 1.695.000.000, Robin  juga menerima uang dari mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, dan politikus muda Golkar Aliza Gunado senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000.  Robin bersama Maskur Husain juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000. Tidak cukup di situ, keduanya juga mendapat uang dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebanyak Rp 5.197.800.000. Syahdan,  dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Seret nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar  Stepanus Robin Pattuju dalam perjalanan perkaranya selalu menyebut-nyebut keterlibatan Wakil Ketua KPK Lili Pontauli Siregar dalam penanganan perkara di KPK. Bahkan Robin beberapa waktu lalu mengungkapkan, tak segan memenjarakan Lili.  "Saya akan bongkar, saya akan bongkar beberapa kasus yang melibatkan dia (Lili Pintauli Siregar). Saya akan bongkar, dia harus masuk penjara," ucap Robin usai menjalani persidangan kasus yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta (20/12).  Lili diduga memainkan perkara Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial dengan seorang pengacara bernama Arief Aceh. Bahkan, Lili telah terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku oleh Dewan Pengawas KPK. Lili dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.  Lili diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.  Seret Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin jadi Tersangka  Azis yang merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2019-224 itu menyandang tersangka KPK pada Sabtu (29/9) lalu. Elite Golkar itu diduga memberikan suap 3,1 miliar terkait penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah, kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.  KPK menduga pada Agustus 2020 Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan politikus muda Golkar Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.  Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar.  Maskur Husain menyampaikan pada Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp 2 miliar. Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada Azis.  Untuk teknis pemberian uang dari Azis Syamsuddin dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik Maskur Husain. Selanjutnya Stepanus Robin menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada Azis.  Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap. Masih pada bulan Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azisyaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500.  Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut kemudian ditukarkan oleh Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain ke money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain.  Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari Azis kepada Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain sebesar Rp 4 miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp 3,1 miliar.  Azis melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masa Kelam KPK, Oknum Penyidik Berani Dagangkan Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-RITA-KPK_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Terpidana korupsi Rita Widyasari berjalan usai menjalani pemeriksaan KPK, Senin (2/12/2019). Rita Widyasari diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara Khairudin--FOTO : MUHAM" width="100%">
<figcaption>Terpidana korupsi Rita Widyasari berjalan usai menjalani pemeriksaan KPK, Senin (2/12/2019). Rita Widyasari diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka mantan anggota DPRD Kutai Kartanegara Khairudin--FOTO : MUHAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menyebut bekas Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin datang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, saat hari ulang tahun dirinya pada 7 November 2020.  "Setelah pertemuan September lalu ketemu lagi November di Lapas Tangerang, di hari ulang tahun saya," kata Rita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/12) dikutip dari Antara.  Rita Widyasari hadir sebagai saksi untuk terdakwa Azis Syamsuddin yang didakwa memberi suap senilai Rp3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS, sehingga totalnya sekitar Rp3,619 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  "Tidak ada perayaan, hanya teman-teman saja. Saat itu selain Pak Azis ada Pak Robin juga," ungkap Rita.  Awalnya Rita mengenal Robin karena dikenalkan Azis Syamsuddin juga di Lapas Tangerang pada September 2020.  "Saat itu saya diperkenalkan 'Ini Bu Rita, mantan bupati Kutai Kartanegara' lalu Pak Robin menunjukkan 'bet-nya', saya kaget, saya lihat sekilas penyidik KPK," ungkap Rita.  Pada pertemuan pertama dengan Robin tersebut, Azis memperkenalkan Robin ke Rita sebagai orang yang bisa membantu Rita terkait kasusnya.  Rita Widyasari diketahui sedang menjalani vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan sejak 2017 karna terbukti menerima uang gratifikasi Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas di Pemkab Kukar. Rita juga masih menjadi tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang di KPK.  "Katanya 'kalau ada apa-apa bisa dibantu sama beliau', maksudnya Pak Robin bisa urus PK," ungkap Rita.  Beberapa hari kemudian, menurut Rita, Robin kembali datang ke Lapas Tangerang sendirian.  "Saya tidak minta bantuan, Pak Robin yang datang, Pak Robin datang dengan Maskur di Lapas Tangerang tanpa saya minta," tambah Rita.  Saat itu Rita mengungkapkan Robin dan Maskur menyampaikan kliping dokumen soal klien-klien yang berhasil dibantu.  "Salah satu yang saya paling ingat bupati Malinau yang kasusnya berapa triliun bisa 'di-cut'. Syaratnya kalau mau dibantu harus stop pengacara lama saya dan buat kuasa baru ke Maskur dan ada 'lawyer fee' Rp10 miliar," ungkap Rita.  Uang Rp10 miliar tersebut menurut Rita untuk membantu mengembalikan 19 asetnya yang disita KPK dan pengurusan Peninjauan Kembali (PK) Rita.  "Tapi saya sampaikan kalau uang saya tidak ada jadi saya sampaikan ke terdakwa saya tidak ada uang, bisa nanti dibicarakan saja, saya sampaikan ke Robin dan Maskur saya hanya ada aset dan kalau bisa bantu, bisa carikan uang dari aset-aset ini lalu saya berikan sertifikat aset saya," tambah Rita.  Rita lalu menyerahkan 3 sertifikat aset miliknya yaitu 2 rumah di Bandung dan 1 apartemen di Sudirman Park Jakarta.  Rita juga menyebut ia berterus terang ke Azis Syamsuddin bahwa ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara demi mengurus kasusnya.  "Saya sampaikan vulgar saja ke beliau (Azis Syamsuddin), 'face to face' bahwa saya tidak punya uang. Lalu Pak Azis mengatakan 'Bisalah dibicarakan dengan Pak Robinnya', lalu saya pikir, saya ada aset," ungkap Rita.  Belakangan Rita dilapori Robin bahwa Robin berhasil menemukan pendana yang bersedia meminjamkan uang dengan jaminan 3 sertifikat aset milik Rita. orang tersebut adalah Usman Effendy.  "Beliau sampaikan Pak Usman lagi bermasalah di KPK, beliau bantu saya sedikit mengancam sebenarnya kemudian orang Pak Robin bawa perjanjian ke Tangerang, saya pinjam uang Rp2,5 miliar yang harus dikembalikan 5 miliar dalam waktu 3 bulan, tapi saya katakan tidak mungkin lalu saya minta diganti jadi 6 bulan lalu saya setuju karena Robin dan Maskur mengatakan urusan saya ini 1-2 bulan akan selesai," jelas Rita.

Rita Widyasari: Azis dan Robin Datang ke Lapas Saat Ultah Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Sidang perdana eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini, Senin (6/12/2021). Azis Syamsuddin di dakwa terkait suap pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini, Senin (6/12/2021). Azis Syamsuddin di dakwa terkait suap pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin, mengklaim dirinya sudah ikhlas terjerat kasus dugaan pemberian suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.  "Hanya karena faktor 'katanya' dan bahwa 'saya menerima', tapi tidak apa-apa, saya ikhlas bahwa ini ketetapan Allah," kata Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/12) dikutip dari Antara.  Dalam sidang tersebut Stepanus Robin Pattuju, Maskur Husain dan mantan Bupati Kutai Kutai Kartanegara Rita Widyasari hadir sebagai saski. Azis Syamsuddin didakwa memberi suap senilai Rp3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS, sehingga totalnya sekitar Rp3,619 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain, terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  "Tapi dalam keterangan, saksi menyampaikan kalau saudara tidak pernah ketemu Aliza? Bagaimana saudara meyakini itu DP (down payment) dari Aliza dan dari saya?" tanya Azis Syamsuddin kepada Maskur Husain.  "Jadi sebenarnya saya itu menyimpulkan karena berulang kali Robin menyampaikan bahwa (uang itu) untuk mengawal sama pantau kasus dengan Aliza Gunadi berulang kali itu disebut, sehingga saya menyimpulkan bahwa kalau bukan dari sini dari mana lagi," jawab Maskur.  "Karena begini saksi, dengan keterangan anda ini, bahwa ini membahayakan saya dan saya terbukti pada hari ini menjadi tersangka dan ditahan di tahanan KPK C1, dan saya sudah dicopot dari wakil ketua DPR dan saya sudah mundur pada 6 September 2021," ungkap Azis dengan nada kecewa.  "Hanya karena salah satu unsur bagian dari delik yang diadukan pada saudara saat gelar perkara dalam berkas perkara saya yaitu ditetapkan tanggal 24 kemudian saya dilakukan gelar perrkara 1 September (2021) kemudian langsung tanggal 2 September saya ditetapkan sebagai tersangka," tambah Azis.  Azis selanjutnya juga bertanya kepada Stepanus Robin Pattuju terkait perkara-perkara yang pernah ditangani Robin di selama menyadi penyidik KPK.  "Saudara pernah menangani bebearpa perkara sewaktu di KPK yaitu PTPN III telah selesai 2019, kemudian perkara lapas Sukamiskin selesai tahun 2020, perkara bupati Banggai Laut selesai 2021 dan perkara Jasindo yang saat ini masih berproses tapi tidak selesai benar?" tanya Azis kepada Robin.  "Iya benar, hanya perkara itu yang saya tangani," jawab Robin.  Terkait perkara ini, Stepanus Robin dan Maskur Husain juga berstatus sebagai terdakwa penerima suap sebesar Rp11,5 miliar terkait dengan pengurusan lima perkara di KPK.  Bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.322.577.000 subsider 2 tahun penjara.  Sementara rekannya Maskur Husain dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp8.702.500.000 dan 36 ribu dolar AS subsider 5 tahun penjara.

Azis Syamsuddin Klaim Dirinya Sudah Ikhlas Terjerat Perkara Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Stepanus Robin Pattuju

Berita Terkini