<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/suku-baduy-3108805838.jpg" alt="Suasana perkampungan suku Baduy yang masih mempertahankan kearifan lokal sampai saat ini. (Dokumentasi Kemenparekraf)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkampungan suku Baduy yang masih mempertahankan kearifan lokal sampai saat ini. (Dokumentasi Kemenparekraf)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat kuno di Jawa Barat sudah menerapkan teknologi untuk membangun permukiman. Mereka mempertimbangkan hukum aliran air, sehingga waktu itu permukimannya bebas dari risiko penanganan banjir. Sejarawan dari Monash University Luthfi Adam mengatakan, masyarakat Sunda masa lampau begitu memperhatikan lingkungan dalam membangun permukiman.&nbsp;Kondisi memperhatikan aliran air itu dilakukan karena mayoritas kawasannya ada di lereng atau daratan yang miring. "Masyarakat Sunda saat itu sangat perhatian ke lingkungan. Terutama pada hukum air," jelas Luthfi Adam dalam diskusi media di Jakarta (3/10). Diskusi itu membahas kearifan lokal masyarakat Jawa Barat tempo dulu.Salah satu membangun permukiman yang tidak menghambat aliran air, termasuk membangun permukiman di daerah-daerah sekitar sungai. "Dalam konteks tata guna lahan, mereka membangun permukiman di perbukitan. Kemudian jauh dari aliran sungai," tuturnya. Sehingga mereka bisa mencegah terjadinya banjir. Selain itu, aliran air tidak terhambat. Hal itu ikut mencegah terjadinya longsor maupun banjir bandang. Pengamatan Luthfi Adam, masyarakat Sunda pada masa itu membangun rumah cenderung menghadap ke utara. Ini berlawanan dengan aliran air. Seperti diketahui untuk kawasan Bogor, Sukabumi, dan sekitarnya, aliran air menuju ke utara dan bermuara di laut sisi utara pulau Jawa. Kemudian masyarakat adat Sunda saat itu dalam membangun rumah tidak boleh menutupi cahaya matahari. "Falsafahnya adalah sinar matahari itu adalah hak semua masyarakat," katanya. Sehingga tidak boleh ada bangunan atau yang bisa menutupi pancaran sinar matahari. Kearifan lokal seperti itu masih tumbuh sampai sekarang. Di antaranya diterapkan di masyarakat Baduy. Mereka secara administrasi sekarang masuk Provinsi Banten. Dahulu sebelum ada pemekaran, Suku Baduy berada di Jawa Barat. Kearifan lokal berupa cara hidup berdampingan dengan alam seperti itu, perlu terus digali. Kemudian bisa diterapkan dalam sistem tata kota saat ini. Sehingga kejadian seperti banjir, tanah longsor, maupun banjir bandang bisa ditekan. Termasuk meminimalisir korban yang terdampak. (wan)

Sejarawan Luthfi Adam menjelaskan bagaimana masyarakat kuno di Jawa Barat membangun permukiman yang bebas dari banjir.

Suku Baduy Mempertahankan Prinsip Masyarakat Sunda Kuno dalam Membangun Permukiman Bebas Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BPJS-BADUY.jpg" alt="Saniah (14), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Kanekes yang merupakan tempat masyarakat Baduy bermukim di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Ia pun merasa puas dengan manfaat program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang ba" width="100%">
<figcaption>Saniah (14), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Kanekes yang merupakan tempat masyarakat Baduy bermukim di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Ia pun merasa puas dengan manfaat program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah berjalan selama lebih dari delapan tahun terbukti memberikan banyak manfaat dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Termasuk masyarakat adat tradisional yang terdapat di wilayah Banten.  Hal tersebut dirasakan oleh Saniah (24), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Kanekes yang terkenal akan adat istiadatnya. Kanekes merupakan nama desa tempat masyarakat Baduy bermukim tepatnya di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Lokasinya desa yang tepat berada di hulu aliran Sungai Ciujung dan bergandengan dengan pegunungan Kendeng di kawasan Banten Selatan.  Saniah menceritakan kisahnya saat menjalani persalinan anak pertama bermodalkan sebuah kartu yang ia dapatkan dari kantor desa di dekat rumahnya. Ia mengaku tidak ada persiapan berarti untuk dana saat menjelang persalinan, mengingat sang suami hanyalah pekerja buruh harian lepas di sawah dan dirinya menyambi sebagai pembuat kerajinan lokal di rumah.  “Saya dapat kartu dari kantor desa, syukur bisa digunakan untuk kontrol saat hamil kemarin dengan mendaftar ke bidan desa di Puskesmas,” terang Saniah.  Awalnya Saniah tidak tahu bahwa dirinya bisa berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ia peroleh dari kantor desa. Namun belakangan Saniah mengetahui manfaat kartu tersebut setelah mendapat informasi dari petugas Puskesmas yang rutin melakukan kunjungan ke rumah-rumah di Desa Kanekes.  “Awalnya diberi tahu oleh bidan di Puskesmas, kalau mau kontrol bawa saja kartu JKN dan buku kontrol yang berwarna merah muda, sudah berkali-kali kontrol semua tanpa biaya,” jelas Saniah.  Ia pun merasa puas dengan manfaat program JKN yang baik dari segi biaya hingga pelayanan yang ramah. Menurutnya semua petugas Puskesmas membantu dirinya mulai dari pendaftaran hingga persalinan.  Berdasarkan pengalaman Saniah yang mendapatkan manfaat luar biasa dari program JKN. Saniah berharap semakin banyak masyarakat desa tradisional yang sadar akan jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan pokok di era global saat ini.  “Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menghadirkan program jaminan kesehatan hingga menjangkau pelosok desa. Saya berharap agar program ini terus ada karena sudah terbukti membantu kami dalam mempermudah mendapatkan akses kesehatan meski di desa," tutup Saniah.

Cerita Warga Suku Baduy, JKN Permudah Kami Menjangkau Akses Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Baduy-Vaksin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus meningkatkan program vaksinasi Covid-19. Termasuk kepada kelompok masyarakat adat. Seperti vaksinasi Covid-19 untuk seribu masyarakat adat di Baduy, Lebak. Masyarakat suku Baduy ini dianggap rentan tertular Covid-19, karena interaksi dengan warga dan lingkungan.  Kegiatan vaksinasi untuk masyarakat adat Baduy dilakukan oleh Tim Koordinasi Layanan Advokasi Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Tim ini terdiri dari unsur Kemendikbudiristek, Kemenkes, Kemenko PMK, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek Sjamsul Hadi, mengatakan pihaknya menyambut baik inisiatif vaksinasi Covid-19 untuk warga Baduy itu.  ’’Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Tidak terkecuali bagi masyarakat adat,’’ katanya di Jakarta Jumat (15/10). Sjamsul menuturkan masyarakat adat merupakan kelompok yang dianggap rentan terhadap penularan covid-19. Sebab mereka berinteraksi dengan orang lain yang keluar masuk lingkungannya.  Selain itu Sjamsul mengatakan Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya memastikan masyarakat atau komunitas adat mampu bertahan dari pandemi. Sehingga mereka tetap bisa beraktivitas dalam kesehariannya.  Dia mengatakan vaksinasi masyarakat adat merupakan hasil kerjasama banyak pihak. Diantaranya adalah Persatuan Urang Baduy (PUB), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  ’’Vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat adat ini mendapat respon yang positif dari berbagai pihak terkait,’’ jelasnya. Kegiatan vaksinasi yang digelar Kamis (14/10) kemarin dan dihadiri langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin itu diharapkan memutus mata rantai penularan Covid-19. Selain itu untuk memenuhi hak masyarakat adat yang juga bagian dari NKRI.

Rentan Tertular Covid-19, Seribu Masyarakat Adat Baduy Divaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisah-dua-sahabat-yang-terpisah-oleh-adat_m_209452.jpeg" alt="Narip, 23, alias Idong (baju putih), berpose dengan sahabat karibnya Samani, 21, alias Yayat, di Jembatan Akar, kawasan Badui Luar" width="100%">
<figcaption>Narip, 23, alias Idong (baju putih), berpose dengan sahabat karibnya Samani, 21, alias Yayat, di Jembatan Akar, kawasan Badui Luar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suku Baduy dalam, mulai Sabtu (13/2) besok hingga (14/5)  akan menggelar ritual bulan Kawalu atau bulan larangan. Ritual ini wajib dilaksanakan selama tiga bulan sekali setahun guna berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan keberkahan dan keselamatan.  Salah seorang Tokoh Baduy Dalam, Ayah Mursid mengatakan ritual bulan Kawalu atau bulan larangan, wajib dilaksanakan selama tiga bulan sekali setahun guna berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan keberkahan dan keselamatan.  "Kami fokus dan kosentrasi selama Kawalu mendoa dan menjalankan puasa," kata Ayah Mursid di Kadu Ketug Pemukiman Baduy di Lebak, Jumat (12/2)  Pelaksanakaan Kawalu berdasarkan penanggalan adat dimulai Sabtu (13/2) dimana kawasan Baduy Dalam tertutup untuk wisatawan domestik dan mancanegara.  Penutupan kawasan itu dimaksudkan agar warga Baduy Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo, Cikeusik dan Cikawartana bisa melaksanakan ritual adat dengan doa dan puasa secara khusuk. Selama tiga bulan Kawalu, masyarakat fokus untuk ketenangan dan ketentraman sehingga wisatawan tidak diizinkan berkunjung.  Selain itu juga masyarakat Baduy Dalam dilarang menggelar perkawinan, sunatan anak yang bisa menimbulkan keramaian.  Selama ritual Kawalu, dipanjatkan doa diiringi puasa agar bangsa Indonesia diberikan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan keamanan serta dijauhkan dari marabahaya,termasuk dibebaskan dari penyebaran Covid-19.  "Kami minta wisatawan dapat menghargai keputusan adat yang melarang kawasan Baduy Dalam itu dikunjungi orang luar," katanya.  Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak yang juga tetua adat Baduy Jaro Saija mengatakan larangan masuk kawasan Baduy Dalam itu berdasarkan keputusan adat Nomor 141.01/13-Ds.Kan-200I/2021, tertanggal 13 Februari 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Kanekes.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/01/2021/9-bulan-indonesia-turut-dilanda-pandemi-korona-baduy-masih-nol-kasus/?page=all">9 Bulan Indonesia Turut Dilanda Pandemi Korona, Baduy Masih Nol Kasus</a>  Ritual Kawalu tersebut akan mulai Sabtu, 13 Februari hingga 14 Mei 2021.  Ia juga mengimbau wisatawan dapat memahami larangan mengunjungi Baduy Dalam selama ritual Kawalu. Telah dipasang peringatan di pintu gerbang Baduy di Ciboleger agar wisatawan menaati hukum adat.  Tradisi Kawalu warisan nenek moyang sejak turun temurun dan wajib dilaksanakan setiap tahun dan tiga kali selama tiga bulan dengan puasa seharian. Perayaan Kawalu merupakan salah satu tradisi ritual yang dipercaya oleh warga Baduy Dalam.  "Dalam perayaan Kawalu itu, masyarakat Baduy mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya menjelaskan.  Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak Imam Rismahayadin mengatakan penutupan kawasan Baduy Dalam itu tidak memengaruhi kunjungan wisatawan ke permukiman Baduy. Sebab kawasan permukiman Baduy Luar tetap dibolehkan untuk dikunjungi wisatawan.  "Kami minta wisatawan tidak ke Baduy Dalam, cukup dengan warga Baduy Luar saja," katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NCLcRBLU7Xs

Baduy Dalam Ditutup Selama Gelar Kawalu, Tetua Adat: Tolong Hargai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-11-at-08.46.16.jpeg" alt="Relawan Indonesia Care mengantarkan logistik pangan untuk warga Baduy, Minggu (10/1). (Indonesia Care for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Relawan Indonesia Care mengantarkan logistik pangan untuk warga Baduy, Minggu (10/1). (Indonesia Care for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembah Barokah, Lebak, Banten, selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam tentang masyarakat <a href="https://www.jawapos.com/tag/suku-baduy/">suku Baduy</a>. Di tengah kawasan itu terdapat ratusan jiwa yang kini menjadi mualaf. Mereka bertahan hidup dengan bercocok tanam. Hasil bercocok tanam itu dijual mereka kepada wisatawan.  Pandemi yang melanda Tanah Air juga memberi dampak terhadap ekonomi mereka. Tingkat kunjungan wisata jauh berkurang. Hasil tanam mereka tidak lagi terjual.  Lembaga kemanusiaan Indonesia Care bersama dermawan lainnya hadir di tengah mualaf tersebut memberi bantuan hidup untuk menyambung hidup.  Direktur Eksekutif <a href="https://www.jawapos.com/tag/indonesia-care/">Indonesia CARE</a> Lukman Azis mengatakan, pihaknya bersama sejumlah lembaga kemanusiaan lainnya dan komunitas jurnalis Filantropi Indonesia (JUFI) sengaja datang ke Lembah Barokah. Selain membantu, pihaknya mengkampanyekan tentang hidup sehat di tengah pandemi. Yakni, menerapkan 3M; memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan mengatur jarak.  "Kami menjelaskan kepada masyarakat <a href="https://www.jawapos.com/tag/baduy/">Baduy</a> ini bahwa kini wisatawan jauh berkurang berkunjung karena dampak dari pandemi. Mereka lebih banyak di rumah dan menjaga jarak, sebagaimana yang dikampanyekan pemerintah," kata Lukman kepada JawaPos.com, Selasa (12/1).  Berkurangnya wisatawan tentu berdampak pada perekonomian di kawasan tersebut. Makanya, Indonesia Care bersama Jufi datang membantu untuk meringankan beban <a href="https://www.jawapos.com/tag/mualaf/">mualaf</a> tersebut dengan memberi sejumlah logistik pada Minggu (10/1). Di antaranya berupa bantuan uang tunai sebagai modal usaha, logistik pangan, mushaf Alquran serta masker.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/14/12/2018/kaget-banyak-kamera-besar-ketua-adat-menyesal-beri-izin/">Kaget Banyak Kamera Besar, Ketua Adat Menyesal Beri Izin</a>  Ke depannya, kata Lukman, para mualaf itu dibantu dengan cara pemberdayaan berupa budi daya ikan hias. Semenjak pandemi, ikan hias semakin digemari. Harganya pun melambung. "Ini peluang bagi warga Baduy untuk keluar keterhimpitan ekonomi," sambungnya.  "Bila kadar pH-nya memungkinkan, kita akan coba budi daya tersebut. Pembina kami sebelumnya bapak Hamdan Zoelva sudah melakukan penanaman bibit kopi juga di tempat ini," imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/humaniora/22/04/2018/pesan-suci-di-balik-ritual-seba-badui/">Pesan Suci di Balik Ritual Seba Baduy</a>  Ketua Yayasan Spirit Membangun Ukhuwah Islamiyah Ashari mengatakan, pihaknya selama ini mengelola permukiman para mualaf Baduy. Taraf hidup mualaf Baduy jauh di bawah garis kemiskinan. "Kawasan ini secara ekonomi jauh tertinggal dengan Jakarta," ujar Ashari.  Adapun permukiman mualaf baduy menempati lahan seluas 10,5 hekatare. Di dalamnya juga terdapat areal pendidikan agama, musala, dan masjid besar Al Fatih.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/E4gN8k68eYc

Membantu Para Mualaf Baduy di Tengah Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mitra-go-massage-jadi-korban-permerkosaan-di-bandung-ini-kata-go-life_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saepul alias Ipung, terdakwa kasus pemerkosaan dan pembunuhan berencana terhadap Gadis Baduy, mengajukan banding setelah sebelumnya menerima putusan hakim pada sidang Selasa (17/3) lalu. Ihwal adanya hal ini dikatakan kuasa hukum Saepul, Koswara Purwasasmita.   "Kami saat ini tengah mengumpulkan berkas dokumen Saepul untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi," kata Koswara Purwasasmita saat dihubungi di Rangkasbitung, Kamis (19/3), dikutip dari ANTARA.  Dalam kasus yang melilitnya, sebelumnya majelis hakim memvonis hukuman mati terhadap Saepul. Hal ini karena hakim meyakini Saepul sebagai pelaku utama pemerkosa dan pembunuh gadis Baduy berusia 13 tahun yang tengah berada di kebun seorang diri, di Cisimeut.  Atas perbuatannya, Saepul dinilai terbukti melanggar Pasal 340 KUHP dan 81 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.  Saat divonis, Saepul awalnya pasrah menerima putusan hakim. Namun, pihak kuasa hukum mendatangi Saepuldi LP Rangkasbitung dan membujuknya agar mengajukan banding. Hal ini dilakukan, karena jika terdakwa tidak banding ke pengadilan tinggi, maka cepat dilakukan eksekusi mati.  Setelah dijelaskan kuasa hukumnya, Saepul akhirnya menerima pengajuan banding atas hukuman mati tersebut.  "Kami merasa lega setelah Saepul mau mengajukan banding itu," ungkapnya.  Usai keputusan Saepul tersebut, pihak kuasa hukum pun berjanji akan bekerja keras membantu Saepul agar lepas dari hukuman mati.  Untuk diketahui, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan tiga terdakwa, untuk terdakwa Furqon dijatuhkan 15 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar subsider enam bulan kurungan.  Sementara, terdakwa S,13, dijatuhkan hukuman hingga tujuh tahun penjara."Saat ini terdakwa S menjalani hukuman di LP Anak di Tangerang," tukasnya.

Divonis Hukuman Mati, Pemerkosa dan Pembunuh Gadis Baduy Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/yayat-piknik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Seperti masyarakat lain pada umumnya, warga Suku Baduy pun kerap mengalami kepenatan dengan aktivitasnya yang dilakukan saban hari. Untuk menghilangkan kejemuan tersebut, mereka pun terkadang melakukan traveling ke beberapa daerah, di luar kawasan Suku Baduy. Di antaranya ke Pantai Anyer, Cilegon, Banten.  KUSWANDI, JAKARTA  Mendung menggelayut di Pantai Anyer, Cilegon, Banten, Sabtu (7/3) pagi. Tak berapa lama, rintik hujan pun turun membasahi pasir hitam yang ada di sekitar bibir pantai. Samani,21, bersama Sani,20, istrinya, dan Satria,4, anaknya langsung berteduh, untuk menghindari guyuran rintik hujan yang kian membesar. ”Pantainya bagus, sayang hujan ya San,” kata pria yang akrab disapa Yayat ini, kepada Sani, istrinya.  Sementara itu, meski hujan deras mengguyur kawasan pantai dan membuat baju ketiga orang ini sedikit basah, Sani malah semringah. Perempuan yang berasal dari Suku Baduy luar ini, merasa senang diajak jalan-jalan bersama dengan anaknya yang masih balita.  Tak berapa lama, hujan pun berhenti. Satria, anak tunggal Yayat langsung berlari-lari kecil di sepanjang bibir pantai. Tak hanya itu, tangan kecilnya juga mencoba mengambil pasir dan membuat gundukan menyerupai gunung. Setelah puas bermain-main di pantai dan berfoto-foto selama kurang lebih dua jam lamanya, Yayat pun mengajak anak istrinya bergegas pergi ke Stasiun Cilegon, untuk pulang kembali ke kawasan Suku Baduy.  “Belum ada rencana liburan lagi, tapi ingin ke Pantai Ancol nanti sehabis dari Anyer,” kata Yayat saat berbincang dengan JawaPos.com, Rabu (11/3). <a href="https://www.jawapos.com/features/11/03/2020/libur-kecil-kaum-baduy/attachment/yayat-piknik-2/" rel="attachment wp-att-1332515"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Yayat-Piknik-2-640x396.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </a> Samani alias Yayat, saat berfoto bersama anak dan istrinya di Pantai Anyer, Cilegon, Banten, Sabtu (7/3) pagi. Foto: Istimewa Destinasi wisata pantai merupakan salah satu kawasan wisata yang digemari oleh Yayat. Maklum saja, selama lebih dari dua dasawarsa, Yayat hidup di hutan belantara di kawasan Suku Baduy, yang kontur tanahnya mirip dengan pegunungan. Untuk menuju ke kampung halamannya saja, butuh waktu berjam-jam bagi orang kota yang ingin beranjangsana ke sana.  Dulunya, Yayat adalah bagian dari warga Suku Baduy Dalam. Saat JawaPos.com bersua dengannya enam tahun silam, dia masih ‘gagah’ memakai pakaian adat khas warga Suku Baduy Dalam, yang identik dengan warna putih. Ke Jakarta pun, dia masih berjalan kaki tanpa menggunakan terompah.  Namun, sejak dirinya mempersunting Sani, seorang gadis dari warga Suku Baduy Luar sekitar 4 tahun silam, praktis, sesuai aturan adat, dia harus keluar dari wilayah Suku Baduy Dalam dan tinggal di wilayah Suku Baduy Luar.  Semenjak saat itu, kehidupannya pun sedikit berubah. Dia bisa jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor, naik kereta api, mobil, memakai pakaian bebas seperti masyarakat luar Baduy pada umumnya, serta memiliki handphone.  Saat hendak piknik ke Pantai Anyer pekan lalu, Yayat sendiri berangkat Jumat pukul 03.30 WIB dengan berjalan dari kediamannya, menuju Terminal Ciboleger. Terminal ini merupakan batas desa terakhir dengan kawasan Suku Baduy. Sekitar satu jam kemudian, sampailah mereka di Terminal Ciboleger sekitar pukul 04.30 WIB. Tak lama kemudian, Yayat pun melanjutkan perjalanan ke Terminal Aweh, Rangkas Bitung. Dalam perjalanan tersebut, Yayat menumpang minibus bersama rombongan warga biasa yang hendak ke Kota Rangkas Bitung.  ”1 orang bayarnya Rp 25 ribu, saya bayar Rp 50 ribu karena anak nggak dihitung,” papar Yayat.  Sesampainya di Terminal Aweh, selanjutnya Yayat melanjutkan perjalanan dengan menumpang angkutan kota menuju Stasiun Rangkas Bitung. ”Ongkosnya Rp 5 ribu per orang,” ucap Yayat.  Selanjutnya, dari Rangkas Bitung ke Cilegon, Yayat dan keluarganya menumpang kereta api lokal seharga Rp 3 ribu per orang. “Sampai di Cilegon nginep di rumah teman, baru besok paginya ke pantainya,” jelas Yayat.  Semenjak hidup di Baduy Luar, Yayat memang bisa pergi kemana-mana dengan menggunakan alat transportasi umum. Dia juga sudah bisa menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan sejumlah koleganya yang kerap bertandang ke kampung halamannya. Hal ini menurutnya , memudahkan dirinya ketika hendak bepergian jauh, seperti yang dilakukannya kali ini.  Kondisi ini agak berbeda dengan anak Suku Baduy Dalam pada umumnya. Kendati dibolehkan bepergian ke luar kota, namun mereka tetap berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan umum seperti yang dilakukan Yayat dan keluargnya. Mereka juga masih dilarang menggunakan alat komunikasi untuk sekedar bertegur sapa dengan orang luar. Terkait aturan ini, kebanyakan anak Suku Baduy Dalam masih memegang teguh prinsip dan segala aturan ada istiadatnya.

Libur Kecil Kaum Baduy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kaget-banyak-kamera-besar-ketua-adat-menyesal-beri-izin_m_.jpg" alt="Aktris Widyawati memerankan Ambu Misnah dalam film Ambu" width="100%">
<figcaption>Aktris Widyawati memerankan Ambu Misnah dalam film Ambu</figcaption>
</figure> Suku Baduy terkenal kuat mempertahankan adat istiadat. Segala bentuk modernisasi tak mampu menembus suku yang tinggal sekitar 135 kilometer dari Jakarta tersebut. Karena itu, proses syuting film di wilayah tersebut pun memicu polemik. ANISATUL UMAH, Lebak-Banten --- SIANG itu (28/11), beberapa gadis dan ibu tampak sibuk menenun di beranda rumah-rumah kayu. Sebagian yang lain baru pulang dari ladang. Di pinggiran desa, para kaum lelaki tampak bergotong royong mengangkat bambu. Bambu-bambu itu hendak digunakan untuk membangun rumah. Kehangatan dan kekeluargaan memang terasa kuat di desa adat suku Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Tempat para perempuan yang siang itu menenun dan para lelaki yang mengangkat bambu tersebut. Nilai-nilai adat kesukuan juga masih dipegang erat. Salah satunya aturan tentang pernikahan. Warga Baduy hanya boleh menikah dengan sesama orang Baduy. Aturan menikah itu pun punya konsekuensi-konsekuensi. Jika dilanggar, hukumannya adalah dikeluarkan dari suku Baduy. Larangan itulah yang berusaha digambarkan rumah produksi Skytree Pictures melalui film Ambu yang disutradarai Farid Hermawan. Film yang tayang Januari 2019 itu bercerita tentang konflik batin ibu dan anak. Ambu memiliki arti ibu dalam bahasa Sunda. Ambu Misnah (Widyawati) ditinggal Fatma (Laudya Cynthia Bella), anak perempuannya yang mengejar cinta kepada laki-laki Jakarta bernama Nico (Baim Wong). Mereka berdua kemudian menikah. Lalu, lahirlah buah cinta mereka, Nona (Luthesa). Belasan tahun berselang, Fatma mengajak putrinya mengunjungi neneknya atau Ambu Misnah yang tinggal di Baduy. Nona yang mulanya tidak suka saat diajak mengunjungi neneknya justru jatuh cinta dengan pemuda asli Baduy bernama Jaya. Salah seorang warga Baduy yang terlibat di balik layar film Ambu bernama Misnah. Namanya sama dengan tokoh yang diperankan Widyawati. Perempuan 43 tahun itu berperan di balik layar. Misnah membantu mengarahkan pemain untuk mengucapkan bahasa Sunda sesuai dengan percakapan sehari-hari warga Baduy. Selain mengarahkan bahasa, Misnah menjadi pengarah dalam kegiatan menenun. ''Saya mengarahkan menenun supaya tidak rusak,'' katanya. Bagi dia, film sangat positif bagi suku Baduy. Sebab, bisa memperkenalkan budaya Baduy, terlebih hasil tenunnya, kepada publik. ''Ini bisa mengangkat perekonomian di Baduy ke depan,'' ujarnya. Meski menyebut film itu positif, Misnah menyesal. Lho kok? Sebab, syuting film tersebut menjadi polemik di Baduy. Hal itu terjadi lantaran saat syuting banyak kamera dan alat elektronik yang masuk kampung Baduy. Warga Baduy kaget dengan semua itu. Misnah pun sempat didatangi tetua adat. ''Saya tidak dimarahi secara langsung, tetapi diminta untuk menyudahi kegiatan syuting,'' ungkapnya. Misnah menyebut pembuatan film itu memang mendapat izin. Namun, mereka tidak menyangka ada aneka peralatan elektronik yang dibawa ke Baduy. Izin yang telanjur dikeluarkan membuat warga Baduy tak bisa menghentikan kegiatan syuting karena sudah ada artis dan alat-alat yang diusung ke Baduy luar. Tapi, sebelum syuting, perdebatan sempat terjadi. ''Dari adat kan ada banyak orang. Ada yang setuju, ada yang tidak,'' ungkapnya. Banyaknya peralatan yang dibawa, menurut dia, sudah tidak etis di Baduy yang sebenarnya melarang penggunaan alat elektronik. Meskipun, suku Baduy luar lebih longgar atas aturan itu. Dalam kesempatan terpisah, sutradara Farid Hermawan mengakui memang ada beberapa larangan yang disampaikan warga Baduy. Misalnya, penggunaan lampu sorot (lighting) dan genset listrik. Karena itu, syuting hanya dilakukan sampai sore. ''Begitu petang, syuting kami hentikan. Alat-alat kami batasi,'' ujarnya. Misnah menambahkan, struktur adat Baduy tertinggi dipimpin puun dari warga Baduy dalam. Di bawah puun ada 12 wakil puun. Di bawahnya lagi ada 12 tanggungan. Sementara itu, jaro atau kepala desa sebagai wakil pemerintahan mendapat posisi paling rendah di adat. Mereka itulah yang memutuskan memberikan izin. Tentu izin keluar setelah dikomunikasikan dengan puun sekaligus mendapat lampu hijau dari yang bersangkutan. Di situ kesalahpahaman komunikasi terjadi. Puun ternyata tidak tahu terkait dengan peralatan yang digunakan. ''Jadinya beliau menyesal kasih izin. Dan ini jadi pembelajaran,'' katanya dengan raut penyesalan. ''Sebaiknya jangan ada lagi. Capek, repot, dari tetua adat juga ada teguran keras,'' sebutnya.&nbsp;

Kaget Banyak Kamera Besar, Ketua Adat Menyesal Beri Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-ritual-seba-warga-badui-dalam-rela-berjalan-kaki-50-kilometer_m_206275.jpeg" alt="Masyarakat suku Baduy sebelum ritual Seba" width="100%">
<figcaption>Masyarakat suku Baduy sebelum ritual Seba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan warga suku Badui terlihat sudah memadati GOR Alun-Alun Maulana Yusuf, Serang, Banten, Sabtu (21/4). Kebanyakan yang sudah hadir adalah suku Baduy Luar karena mereka menggunakan kendaraan roda empat. Sekitar pukul 10.30, Baduy Dalam sudah mulai berdatangan. Berbeda dengan Badui Luar, mereka datang ke GOR dengan berjalan kaki sekitar 50 kilometer dari Kabupaten Lebak. "Mereka kumpul dulu di GOR, makan, dan istirahat. Setelah itu nanti mereka arak-arakan keliling alun-alun," kata Perwakilan Dinas Pariwisata Kota Serang yang tidak mau disebut namanya. "Setelah itu ada penerimaan di depan pendopo Museum," tambahnya. Ada hampir 2.000 warga Badui yang akan berkumpul di GOR. Uniknya, kali ini beberapa dari suku Badui Dalam datang dengan difasilitasi truk. Padahal, biasanya, jalan kaki sudah menjadi bagian dari tradisi Badui. "Tahun lalu, kami dianggap tidak memanusiakan suku Baduy, makanya kami fasilitasi," katanya. Seba Badui adalah sebuah prosesi adat yang telah berlangsung sejak ratusan tahun. Mereka membawa hasil bumi yang didapatnya dari hasil berladang. Baduy Dalam memikulnya dengan berjalan kaki puluhan kilometer. Melewati sawah dan hutan, dari kampung adatnya menuju Pendopo Kabupaten Lebak. Upacara adat Seba digelar setelah Urang Kanekes, melaksanakan Puasa Kawalu selama tiga bulan dan musim panen tiba. Selama tiga bulan itulah masyarakat luar dilarang memasuki wilayah Baduy Dalam, yakni Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana. Usai puasa, mereka pun menggelar rapat adat untuk menetapkan tanggal pelaksanaan Seba. Seba memiliki makna ketaatan dalam melaksanakan amanah leluhur yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apa pun. Ketaatan dalam menjaga kelestarian alam, menghormati para leluhur hingga pimpinan. Mereka menganggap bahwa kalau mereka tidak melakukan Seba mereka akan mendapatkan marabahaya. Ketaatannya terlihat dari pemberian hasil bumi Suku Baduy ke pemerintah di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Selain itu, mereka pun bersilaturahmi ke pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Demi Ritual Seba, Warga Badui Dalam Rela Berjalan Kaki 50 Kilometer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saat-warga-suku-baduy-beramai-ramai-rekam-e-ktp_m_190115.jpeg" alt="Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Profesor Dr Zudan Arif Fakrulloh (kiri) saat penyerahan Dokumen Kependudukan Hasil Pendataan Penduduk bagi Masyarakat Baduy." width="100%">
<figcaption>Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Profesor Dr Zudan Arif Fakrulloh (kiri) saat penyerahan Dokumen Kependudukan Hasil Pendataan Penduduk bagi Masyarakat Baduy.</figcaption>
</figure>Warga Baduy umumnya tak hafal tanggal lahir, hanya umur. Itu pun perkiraan saja. Ada yang tetap pakai nama sapaan di e-KTP, bukan nama asli dari lahir.  JUNEKA SUBAIHUL MUFID, Lebak  ---  PARA pria warga Baduy itu duduk menunggu giliran di beranda rumah panggung kayu. Tidak banyak kata yang terucap di antara mereka. Nyaris hening. "Mereka sabar menunggu," ujar Parjiyo, petugas dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.  Di rumah singgah Desa Kanekes, Lebak, Banten, Senin lalu (12/2) para pria yang berpakaian serbahitam dan mengenakan lomar (pengikat kepala) tersebut tengah menunggu giliran untuk perekaman data e-KTP atau KTP elektronik. Ada yang berasal dari Baduy Luar, sebagian merupakan warga Baduy Dalam.  Ada 24 petugas yang melayani mereka Pelayanan perekaman dan pencatatan e-KTP itu dilakukan sejak Senin (12/2) hingga kemarin (19/2). Hasilnya, selama sepekan jemput bola itu, tercatat ada 1.327 e-KTP, cetak ulang 458 unit, dan terdistribusikan 1.785 unit. Ada pula perekaman baru 337 kartu keluarga (KK) dan pencetakan ulang 337 KK. "Hampir tiap hari lembur sampai pukul 2 pagi untuk pencetakan langsung," imbuh Parjiyo.  Partisipasi masyarakat Baduy di Kanekes dalam perekaman data e-KTP memang termasuk yang paling rendah. Ada pemicu yang berupa latar belakang budaya. Juga, e-KTP tak dipandang sebagai kebutuhan. Mereka tidak butuh akta kelahiran, misalnya, untuk kebutuhan sekolah anak.  "Dulu masyarakat suku Baduy tidak mau disensus. Takut dijual," ungkap Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kanekes Sarpin.  Tapi, sebagai warga negara yang sah, mereka tentu harus tercatat secara administratif. Selama ini, Sarpin mengaku sering kerepotan mengurus administrasi bila ada warganya yang sampai dibawa ke rumah sakit. Misalnya saat proses melahirkan.  Sebenarnya urusan pendaftaran e-KTP dengan metode jemput bola tersebut sudah dilakukan pada 2012. Tapi, hasilnya kurang maksimal. Saat itu terekam sekitar 4.000 warga. Namun, karena beberapa persoalan seperti data yang salah atau hilang, yang tercetak hanya sekitar 3.500 e-KTP.  Sarpin menjelaskan, jumlah penduduk Kanekes tercatat 11.724 orang. Terdiri atas 5.898 laki-laki dan 5.826 perempuan. Warga yang wajib memiliki e-KTP 7.236 orang, sedangkan yang telah memiliki e-KTP tercatat 4.181 orang. Sementara itu, yang belum memiliki e-KTP 3.052 orang.  Itu sudah termasuk warga Baduy Dalam yang wajib memiliki e-KTP, yakni 673 orang. Perinciannya, jumlah yang telah merekam data untuk e-KTP 43 orang, yang belum 630 orang. Sedangkan total warga Baduy Dalam mencapai 1.206 orang.  Karena kerepotan yang dialami selama ini, pihaknya menulis surat kepada pihak kecamatan dan kabupaten untuk dibantu dalam perekaman e-KTP langsung. Apalagi, ada target perekaman e-KTP harus selesai pada 2018. "Harus rekam online dan langsung cetak. Kami tidak mau kejadian yang sebelumnya terulang," ungkap dia.  Ada sejumlah kendala untuk mengintegrasikan masyarakat Baduy pada sistem pendataan di e-KTP yang sudah baku. Sebab, sebagian besar masyarakat Baduy tidak mengenal baca-tulis. Untuk mengisi kolom tanda tangan, misalnya, mereka sekadar menuliskan garis horizontal atau vertikal. Ada pula yang menggambar spiral.  Yang agak rumit adalah tanggal lahir. Sarpin menuturkan, tidak ada orang Baduy yang hafal tanggal lahir. Yang diingat hanya usia. Itu pun angka perkiraan saja.  Secara acak dia bertanya kepada beberapa pemuda Baduy yang sedang antre perekaman e-KTP. Pada saat ditanya umur, para pemuda itu terlihat berpikir agak lama dan menjawab sekenanya dengan wajah ragu.  Penentuan tanggal lahir warga Baduy telah dimulai pada 2009, saat pendataan untuk buku induk kependudukan. Sarpin dan pe­rangkat desa lainnya menanyai identitas seluruh warga, termasuk tanggal lahir untuk menentukan nomor induk kependudukan (NIK). Di dalam NIK itu tercatat tanggal, bulan, dan tahun lahir setelah kode provinsi, kabupaten, dan kecamatan.  Tapi, jangankan tanggal lahir, tahun lahir saja mereka tidak tahu. Jadi, dengan berbekal data usia, ditarik mundur untuk menentukan tahun lahir. Misalnya, yang mengaku berusia 20 tahun berarti lahir pada 1989 terhitung pada 2009 itu. "Tanggal lahirnya semau-maunya kita," ujar Sarpin, lantas tersenyum.  Senyum Sarpin tetap berkembang saat melanjutkan ceritanya. Dia secara tidak langsung mengakui pendataan umur sekadar se­ingatnya itu memang tidak sepenuhnya tepat.  Begitu pula soal nama. Sebenarnya sederhana bagi orang Baduy. Sebagaian besar nama orang Baduy hanya satu kata dan mudah diucapkan. Saat mereka sudah punya anak, biasanya seorang lelaki dipanggil nama anak pertama.  Misalnya, seorang punya anak Karmain, sang bapak dipanggil Ayah Karmain. Sedangkan ibu disapa Ambu Karmain. Nah, karena sapaan itu sudah menjadi sebutan, terkadang mereka kebingungan untuk menentukan nama yang dicantumkan di e-KTP. Tak mengherankan kalau di Baduy ada banyak sekali yang dipanggil ayah. "Ada yang tetap pakai nama sapaan di e-KTP, bukan nama asli dari lahir. Seperti Ayah Karmain," ungkap Sarpin.  Ayah Mursyid, salah seorang tokoh Baduy Dalam, menuturkan, ada keputusan dari para tetua adat Baduy agar mengakomodasi Selam Sunda Wiwitan sebagai agama. "Kalau memang belum bisa, dikosongkan saja. Kalau bisa, ya Selam Sunda Wiwitan," ujar pria yang punya nama lahir Halim itu.  Dia mengaku telah mengikuti perekaman e-KTP. Pada saat penyerahan secara simbolis e-KTP itu, dia pun meminta agar Selam Sunda Wiwitan bisa dimasukkan kolom agama.  Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, pembahasan soal kolom agama dan keper­cayaan itu saat ini memasuki tingkat akhir. Dalam waktu dekat dibawa ke sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.  "Prinsipnya, putusan Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan. Putusan MK itu meminta dituliskan kira-kira bunyinya menjadi Kepercayaan titik dua penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," ujar Zudan seusai memberikan secara simbolis e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak kepada warga Baduy di rumah dinas kepala desa Kanekes kemarin (19/2).

Saat Warga Suku Baduy Beramai-ramai Rekam E-KTP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suku baduy

Berita Terkini