<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/pemkot-jambi-948992636.jpg" alt="MEDIASI: Kabag Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Awaljon Putra dan Syarifah Fadiyah Alkaff memegang surat perdamaian di Mapolda Jambi, Selasa (6/6)." width="100%">
<figcaption>MEDIASI: Kabag Hukum Pemkot Jambi M. Gempa Awaljon Putra dan Syarifah Fadiyah Alkaff memegang surat perdamaian di Mapolda Jambi, Selasa (6/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gugatan terhadap Syarifah Fadiyah Alkaff (SFA), siswi SMP yang mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, dipastikan tidak berlanjut. Proses mediasi di Mapolda Jambi kemarin (6/6) sore menghasilkan satu kesepakatan: pencabutan laporan ke polisi. Mediasi diikuti langsung SFA dan Kabag Hukum Pemkot Jambi Muhammad Gempa Awaljon Putra sebagai pelapor di Ruang Konseling dan Keadilan Restoratif Ditreskrimsus Polda Jambi. Sejumlah pihak menyaksikan proses mediasi, mulai keluarga, pengacara, hingga pihak RT. &rdquo;Akhirnya hari ini (kemarin, Red) kita mencapai suatu keadilan yang disebut dengan keadilan restoratif justice untuk mengakhiri permasalahan antara Pemerintah Kota Jambi yang diwakilkan (kepada) Kabag hukum dengan anak atau adik kita, SFH,&rdquo; kata Dirkrimsus Polda Jambi Kombespol Christian Tory seperti dilansir dari Jambi Ekspres kemarin. &rdquo;Pihak pelapor mencabut laporannya,&rdquo; imbuh dia. Menurut Tory, SFH menyadari tindakannya lantaran emosi yang belum terkendali dengan baik. Apalagi, yang bersangkutan masih di bawah umur. &rdquo;Pada saat dia menyampaikan video lewat akun TikTok, mungkin ada kata-kata yang tidak seharusnya dia sampaikan. Dan itu sudah dia sadari karena ada pendampingan dari PPA dan pengacara,&rdquo; terangnya. SFH juga telah membuat video klarifikasi serta permohonan maaf atas tindakannya. Permohonan maaf itulah, menurut Tory, menjadi dasar Pemkot Jambi untuk mencabut laporannya. Selain itu, adanya atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD turut menjadi latar tercapainya mediasi. &rdquo;Atensi dari Pak Mahfud, kami punya tujuan menyelamatkan anak ini. Kami tidak mau anak ini akan berhadapan dengan hukum,&rdquo; papar Tory. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, SFA ditemani tim dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pemprov Jambi. Pendampingan bahkan dilakukan sejak hari pertama kasus itu viral. KPPA langsung menghubungi Pemprov Jambi untuk bisa memberikan pendampingan bagi anak. Tim kemudian menghubungi SFA untuk melakukan pendalaman dan pendampingan. Selanjutnya, jelas Nahar, dilakukan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam, Kompolnas, dan pihak Polda Jambi pada Senin (5/6). Hasilnya ditindaklanjuti dalam proses mediasi kemarin. Di antaranya kesepakatan bahwa ada kesalahpahaman cara penyampaian pendapat anak di medsos sampai pencabutan gugatan terhadap anak. &rdquo;Surat perdamaian antara dua pihak dijadikan dasar bersama pencabutan. Kemudian, tim Polda Jambi melakukan upaya restorative justice,&rdquo; ungkapnya. Nahar mengatakan, kasus itu diharapkan tidak menyurutkan semangat anak untuk menyampaikan pendapatnya. Dia memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi, hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan yang seluruhnya dijamin oleh negara. &rdquo;Semua anak berhak menyampaikan pendapatnya, tentu sesuai jalur dan sesuai usianya,&rdquo; tutur dia. Di sisi lain, Kejaksaan Agung memastikan bahwa pelapor SFA bukan seorang jaksa. Menurut Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi Nophy T. Suoth, M. Gempa Awaljon Putra kini sudah bertugas sebagai kepala bagian hukum di Pemkot Jambi. Dia dilantik pada 3 Februari lalu. (mia/syn/raf/c9/fal)

Gugatan terhadap Syarifah Fadiyah Alkaff (SFA), siswi SMP yang mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, dipastikan tidak berlanjut.

Polda Lakukan Upaya Restorative Justice, Pemkot Jambi Cabut Laporan ke Siswi Pengkritik Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Kemenko-Polhukam-Gelar-Rakornas-dengan-TNI-Polri-Fedrik-Tarigan-4-3492939615.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Keberanian Syarifah Fadiyah menuntut keadilan bagi sang nenek, Hafsah, malah berbuntut pelaporan ke polisi. Alih-alih kritiknya didengar, bocah SMP tersebut justru dilaporkan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan, PT RPSL, ke Polda Jambi dengan aduan pelanggaran Undang-Undang ITE. Bahkan, dia sudah diperiksa tim siber polda. Kasus itu bermula dari video Syarifah yang memprotes aktivitas perusahaan yang telah merusak rumah neneknya. Dalam empat video, dia mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan asal Tiongkok PT RPSL karena melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Angkutan Jalan. Video tersebut kemudian viral. Selain dipolisikan, Syarifah mengalami banyak tuduhan dan dilecehkan di ruang digital. Kabar dari Jambi tersebut sampai ke telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Dia memastikan bakal mengambil langkah untuk membantu anak di bawah umur yang sedang dililit persoalan tersebut. &rdquo;(Kemenko) Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Red), Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk bisa ke Jambi,&rdquo; katanya kemarin (5/6). Tidak sekadar datang, Mahfud meminta lembaga terkait tersebut membantu dan mendampingi Syarifah. &rdquo;Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya. Perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak,&rdquo; imbuh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime Kawiyan menilai tindakan Pemkot Jambi tidak etis. Pemkot Jambi seharusnya melindungi dan membina anak-anak yang menjadi warganya. Bukan sebaliknya, melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak. &rdquo;Seharusnya pemkot atau pemerintah daerah itu berperan sebagai &rsquo;orang tua kandung&rsquo; bagi anak-anak dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak,&rdquo; ujarnya. Ketentuan itu, kata dia, tercantum dalam UU tentang Perlindungan Anak. Dilansir dari Jambi Ekspres, Sekda Kota Jambi A. Ridwan mengatakan, persoalan tersebut buntut dari masalah Nenek Hafsah dengan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari (RPSL) yang terjadi sejak beberapa tahun lalu. Menurut Ridwan, kehadiran PT RPSL di lingkungan tempat tinggal Nenek Hafsah di RT 24, Kelurahan Payo Selincah, itu sebagai investasi membangun pabrik untuk menambah kekuatan listrik di Jambi. Namun, Nenek Hafsah merasa dirugikan. Rumahnya disebut rusak dan sumurnya tercemar karena aktivitas perusahaan tersebut. Atas persoalan itu, Pemkot Jambi telah berupaya memfasilitasi kedua pihak. Namun, memang tak kunjung ada kata sepakat. Kabag Hukum Setda Kota Jambi M. Gempa Awaljon Putra menambahkan, laporan ke Polda Jambi adalah terhadap akun TikTok @fadiyahalkaff. Namun, hasil pengembangan pihak kepolisian, diketahui yang bersangkutan berinisial SFA dan masih duduk di bangku SMP. Dia mengaku cucu Nenek Hafsah. &rdquo;Kami tidak melaporkan anak tersebut, melainkan akun TikTok. Karena dalam video tertanggal 3 Mei menyebutkan bahwa Pemkot Jambi merupakan Firaun dan isinya adalah iblis. Ini ada unsur SARA,&rdquo; katanya sebagaimana diberitakan Jambi Independent. Pihaknya menyerahkan kelanjutan kasus tersebut ke Polda Jambi. &rdquo;Yang jelas, atas video permintaan maaf oleh pemilik akun itu, kami sudah memaafkan,&rdquo; ujarnya. (syn/mia/hfz/c19/fal)

Keberanian Syarifah Fadiyah menuntut keadilan bagi sang nenek, Hafsah, malah berbuntut pelaporan ke polisi.

Menko Polhukam Instruksikan Pendampingan Syarifah Fadiyah, Cucu Nenek Hafsah

Syarifah Fadiyah Alkaff

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Syarifah Fadiyah Alkaff

Berita Terkini

Polda Lakukan Upaya Restorative Justice, Pemkot Jambi Cabut Laporan ke Siswi Pengkritik Wali Kota

Menko Polhukam Instruksikan Pendampingan Syarifah Fadiyah, Cucu Nenek Hafsah

Download Aplikasi JawaPos.com