<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/WhatsApp-Image-2024-05-24-at-175349-1717463286.jpg" alt="Ilustrasi aset tanah Pemkot Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aset tanah Pemkot Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat mengusulkan penggunaan tanah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dengan syarat, aset tersebut dimanfaatkan untuk warga miskin, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, LPMK maupun RT/RW, dapat mengusulkan pemanfaatan aset milik pemkot. Namun pemanfaatan aset itu bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. &rdquo;Saya selalu katakan adalah untuk kepentingan warga miskin. Tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Dia memberikan contoh pengelolaan pasar oleh LPMK yang berdiri di atas tanah aset milik Pemkot Surabaya. Nah, selama uang yang terkumpul itu digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, itu tidak menjadi masalah. &rdquo;Tapi kalau ada iuran, setelah itu, iuran tidak digunakan (bangun) pasar buat apa,&rdquo; tegas Eri. Meski demikian, Wali Kota Eri menilai, pasar idealnya dikelola koperasi pedagang pasar. Sehingga uang yang terkumpul dapat langsung digunakan untuk membangun dan mengembangkan pasar tersebut. Cak Eri juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Siapapun boleh menggunakan aset milik Pemkot Surabaya tetapi tidak untuk kepentingan perorangan atau kelompok. &rdquo;(Aset) yang dipegang LPMK banyak dan LPMK menggunakan kembali untuk kepentingan (masyarakat) yang memanfaatkan tadi. Itu yang membuat bahagia kita,&rdquo; tutur Eri. Cak Eri kembali menegaskan bahwa setiap pengelolaan aset yang dilakukan LPMK atau RT/RW, harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Pihaknya akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset tersebut. &rdquo;Jika dikelola LPMK, RW/RT silakan, tapi harus ada manfaatnya, program kerjanya seperti apa, nanti dipantau pemerintah kota. Ketika program kerjanya tidak berjalan, kita akan hentikan kerja sama itu,&rdquo; jelas Eri. Menurut dia, tidak seterusnya aset tersebut dapat dimanfaatkan LPMK atau RT/RW. Setiap tahun, penggunaan aset akan dilakukan evaluasi oleh Pemkot Surabaya. Bahkan, setiap LPMK atau RT/RW, harus menyampaikan program kerja dari penggunaan aset tersebut selama satu tahun ke depan. &rdquo;Jadi tidak sampai lima tahun tak loss, tidak. Jadi nanti tujuan satu tahun apa. Nanti kita lihat kita sampaikan juga, kalau itu pasar, kita juga sampaikan ke pedagang, diteruskan apa tidak, hasilnya bisa dirasakan atau tidak, kalau bisa (dirasakan) diperpanjang lagi,&rdquo; beber Eri. Cak Eri juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Surabaya. Sebab, tidak seluruhnya pembangunan kota bisa dilakukan Pemkot Surabaya. &rdquo;Jadi kalau bisa menggerakkan bersama, saya lebih senang. Karena tidak selalu semuanya dikerjakan pemerintah kota. Tetapi ada bagian masyarakat yang mengembangkan dan manfaatnya kembali lagi ke masyarakat,&rdquo; ujar Eri.

LPMK dan RT/RW dapat mengusulkan penggunaan tanah aset milik Pemkot Surabaya. Dengan syarat, dimanfaatkan untuk warga

Wali Kota Eri Cahyadi Tekankan Penggunaan Aset Pemkot untuk Kepentingan Warga Miskin Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/WhatsApp-Image-2023-07-04-at-154533-3922618457.jpeg" alt="Ilustrasi papan pengumuman tanah aset milik Pemkot Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi papan pengumuman tanah aset milik Pemkot Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya mendata ulang seluruh tanah aset di 31 kecamatan. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 bidang tanah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saat ini masih digunakan atau dikelola pihak lain tanpa ikatan hukum kebanyakan berupa IPT (izin pemakaian tanah) atau surat ijo. Kepala BPKAD Surabaya Syamsul Hariadi menyatakan, tengah mendata atau merekap ulang seluruh tanah aset milik pemkot. Hal itu menindaklanjuti arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait upaya penyelamatan aset negara. &rdquo;Sekarang masih direkap, baik untuk aset pemkot yang sudah dikelola pihak lain, maupun yang masih belum dimanfaatkan juga masih proses rekap,&rdquo; kata Syamsul Hariadi saat dihubungi Selasa (4/7). Syamsul menyebut, sementara tercatat ada sekitar 598 lokasi tanah aset milik pemkot yang belum dimanfaatkan. Ratusan bidang tanah aset tersebut lokasinya tersebar di 31 kecamatan Surabaya. &rdquo;Sementara ini sudah ada 598 lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan,&rdquo; ujar Syamsul Hariadi. &rdquo;Masih akan dicek lagi, yang sudah ready akan segera ditawarkan ke pihak lain baik melalui sistem sewa, kerja sama pemanfaatan atau dengan sistem yang lain,&rdquo; sambung dia. Sedangkan untuk tanah aset yang sudah dikelola pihak lain, Syamsul memperkirakan ada lebih dari 1.000 lokasi. &rdquo;Ada lebih dari 1.000, lokasinya tersebar di semua kecamatan. Yang paling banyak ya IPT (izin pemakaian tanah) atau surat ijo,&rdquo; ungkap Syamsul Hariadi. Menurut dia, rata-rata tanah aset yang digunakan pihak lain tanpa adanya ikatan hukum, bermasalah sejak 2020. Misalnya karena adanya Covid-19 dan bahkan sebagian digunakan karena alasan kesulitan keuangan. Ada pula karena adanya konflik internal seperti pergantian pengurus dan sebagainya. &rdquo;Sebagian lagi karena asetnya memang masih bermasalah, seperti double pencatatan dengan pihak lain, sengketa lahan dan lain-lain,&rdquo; papar Syamsul Hariadi. Syamsul memastikan, pihaknya melakukan konsultasi dan meminta pendampingan aparat penegak hukum (APH) maupun lembaga terkait. Mulai dari kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &rdquo;Untuk ini kita sudah proses konsultasi dan minta pendampingan ke Kejaksaan, BPK dan KPK,&rdquo; tegas Syamsul Hariadi. Dia menargetkan, seluruh tanah aset yang masih dikelola pihak lain, dapat segera diselamatkan dengan dilakukan sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan begitu, ada kepastian hukum apabila tanah aset tersebut ke depan akan dilakukan kerja sama dengan pihak lain. &rdquo;Kalau sudah ada kepastian hukum, otomatis akan banyak investor yang berminat. Sehingga kita bisa pilih investor yang kompeten dengan penawaran sewa yang tinggi, berarti juga akan meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Kota Surabaya,&rdquo; ucap Syamsul Hariadi. Dia menambahkan, ada berbagai macam mekanisme kerja sama yang bisa dilakukan untuk menambah PAD Surabaya melalui pemanfaatan aset. Misalnya, melalui retribusi IPT, izin pemanfaatan ruang (IPR), hingga retribusi sewa tanah dan bangunan seperti di Gedung Wanita serta Convention Hall. &rdquo;Ada juga melalui sewa jembatan penyeberangan, biasanya untuk iklan. Kemudian juga melalui sewa gedung komersial, seperti Hi-Tech Mall dan lain-lain,&rdquo; tutur Syamsul Hariadi.

BPKAD Kota Surabaya mendata ulang seluruh tanah aset. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 bidang tanah aset milik pemkot dikelola pihak lain

Ribuan Tanah Aset Milik Pemkot Surabaya Dikuasai Pihak Lain, Kebanyakan Berupa Surat Ijo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/WhatsApp-Image-2023-07-03-at-150800-2633871111.jpg" alt="Wali Kota Eri Cahyadi beri arahan kepada lurah, camat, serta seluruh kepala perangkat daerah soal aset pemerintah di Gedung Pemkot Surabaya, Senin (3/7)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Eri Cahyadi beri arahan kepada lurah, camat, serta seluruh kepala perangkat daerah soal aset pemerintah di Gedung Pemkot Surabaya, Senin (3/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta ketegasan lurah dan camat terhadap keberadaan seluruh tanah aset pemerintah. Terutama tanah aset yang selama ini dikelola pihak lain tanpa adanya ikatan hukum dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. &rdquo;Jadi camat dan lurah itu harus tegas. Kalau ada (orang) membangun di tanah aset pemerintah, ya pinggirkan, dibongkar. Kalau ternyata itu ada (rencana) pembongkaran dan pembangunan, ya diomongin (disampaikan)," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, bahwa seluruh tanah aset pemerintah, sekarang ini dalam pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian. &rdquo;Saya memang minta bantuan, khususnya ke KPK. Kalau tiba-tiba (tanah aset pemrintah) sudah dibongkar, lalu dibangun lagi, camat dan lurah ya harus datangi,&rdquo; tegas Eri. Selain itu, dia juga menegaskan, tidak ada yang namanya beking dalam pengelolaan tanah aset pemerintah. Dia meminta jajarannya untuk berani melaporkan siapapun yang membekingi tanah aset pemerintah tersebut. &rdquo;Tidak ada beking di sini. Tapi kalau misal memang ada bekingnya, ya laporkan sekalian. Kalau itu sudah tanah aset, kembalikan kepada negara,&rdquo; tegas Eri. Wali Kota Eri mengungkapkan, masih banyak tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan atau dikelola pihak lain tanpa legalitas. &rdquo;Banyak tanah aset yang belum diambil. Ada yang dibuat jualan, ada yang dibuat usaha cuci mobil. Itu tidak ada ikatan hukumnya," ujar Eri. Karena itu, Wali Kota Eri meminta dinas terkait untuk mendata seluruh tanah aset Pemkot Surabaya tersebut. Khususnya terhadap tanah aset yang selama ini digunakan sepihak tanpa adanya ikatan hukum dengan Pemkot Surabaya. &rdquo;Saya minta didata semua aset yang di atasnya itu ditempati orang yang tidak ada ikatan hukumnya,&rdquo; jelas Eri, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu. Wali Kota Eri juga mengingatkan kepada lurah dan camat agar berpikir ulang ketika akan menyewakan tanah aset. Terutama ketika tanah aset itu akan digunakan pihak ketiga untuk membangun pasar. &rdquo;Karena kemarin ada pasar tumpah di depannya ada aset pemkot itu kerja sama dibangun pasar, tapi pasar tumpah diminta untuk masuk bayar. Ya mending pemerintah kota kerja sama dengan investor bangun pasar dan pedagang di pasar tumpah itu masuk ke sana,&rdquo; papar Eri. &rdquo;Jadi ketika menyewakan sesuatu harus dilihat dulu. Kalau disewakan untuk lainnya tidak apa-apa, tapi kalau dibuat pasar dan di depannya ada pasar tumpah, ya ini tidak jelas,&rdquo; tambah dia. Menurut dia, kehadiran Pemkot Surabaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kehadiran pemerintah bukan untuk kepentingan golongan atau orang-orang tertentu. &rdquo;Kita hadir untuk umat, kita hadir untuk masyarakat, bukan hadir untuk kepentingan orang-orang tertentu,&rdquo; ucap Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta ketegasan lurah dan camat terhadap keberadaan seluruh tanah aset pemerintah

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Minta Lurah-Camat Tegas Terhadap Aset Pemerintah yang Dikuasai Pihak Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kado-hari-agraria-nasional-pemkot-terima-230-sertifikat-tanah-aset_m_159578.jpeg" alt="KOMPAK: Risma (tengah) berjoget bersama setelah penyerahan 230 sertifikat." width="100%">
<figcaption>KOMPAK: Risma (tengah) berjoget bersama setelah penyerahan 230 sertifikat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebanyak 230 sertifikat tanah aset pemkot dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat tersebut diserahkan tepat pada Hari Agraria Nasional Senin (25/9) di Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. Namun, masih ada 700 aset pemkot yang belum tersertifikasi. &rsquo;&rsquo;Tahun ini kami targetkan 700 tanah aset pemkot tuntas,&rsquo;&rsquo; ujar Tri Rismaharini, wali kota Surabaya. Awal pekan itu Risma menerima 230 sertifikat tanah aset pemkot. Penyerahan sertifikasi secara simbolis dilakukan langsung oleh Kepala Kantor BPN Jatim Gusmin Tuarita. &rsquo;&rsquo;Ini baru kali pertama, pemkot mendapat sertifikat sebanyak ini dan sekaligus,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Tahun ini pemkot memang masih memiliki target 700 tanah aset yang akan disertifikasi. Namun, kelengkapannya masih kurang. Begitu juga dengan anggaran. &rsquo;&rsquo;Jadi, belum bisa langsung bareng dengan 230 tanah asetnya,&rsquo;&rsquo; katanya. Meski begitu, progres sertifikasi tanah aset pemkot sudah menunjukkan perkembangan. Dari sekitar 6.000 tanah aset milik pemkot, ada sekitar 20 persen yang sudah disertifikasi. &rsquo;&rsquo;Awal saya menjabat wali kota masih 2 persen,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Risma menuturkan, pihaknya ingin seluruh tanah milik pemkot bisa tersertifikasi. Tujuannya, menjaga aset pemkot. Dengan begitu, tidak ada lagi tanah aset pemkot yang tiba-tiba diserobot orang lain. &rsquo;&rsquo;Mudah-mudahan dengan adanya terobosan baru dari BPN semua proses sertifikasi lebih cepat,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebelumnya, proses pengurusan sertifikasi tanah aset cukup sulit dan membutuhkan waktu lama. Permasalahannya tidak melulu urusan uang. Tetapi juga harus ada bukti-bukti yang cukup hingga menghadirkan saksi. Kini proses tersebut cukup diwakili tanda tangan bermeterai. &rsquo;&rsquo;Sekarang cukup saya yang menandatangani,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kakanwil BPN Jatim Gusmin Tuarita mengatakan, sesuai dengan arahan presiden, BPN ditarget menyelesaikan sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Bukan hanya sertifikat tanah milik warga, tetapi juga aset pemerintah daerah. Karena itu, pengurusan sertifikasi tanah terus dipermudah. &rsquo;&rsquo;Kami selesaikan 230 sertifikat aset pemkot. Ini terbilang besar dan baru kali pertama terjadi,&rsquo;&rsquo; paparnya. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, 230 peta bidang yang telah disertifikasi tersebut merupakan jalan luar lingkar barat (JLLB) dan Taman Bambu Runcing. &rsquo;&rsquo;Tahun ini fokus untuk JLLB,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Rahayu menuturkan, anggaran sertifikasi tanah tahun ini hanya Rp 5 miliar. Karena itu, sisa 700 peta bidang masih belum bisa dituntaskan. Meski begitu, akan ada tambahan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) senilai Rp 20 miliar. &rsquo;&rsquo;Harapan kami bisa selesai tahun ini,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.

Kado Hari Agraria Nasional, Pemkot Terima 230 Sertifikat Tanah Aset

tanah aset

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tanah aset

Berita Terkini

Wali Kota Eri Cahyadi Tekankan Penggunaan Aset Pemkot untuk Kepentingan Warga Miskin Surabaya

Ribuan Tanah Aset Milik Pemkot Surabaya Dikuasai Pihak Lain, Kebanyakan Berupa Surat Ijo

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Minta Lurah-Camat Tegas Terhadap Aset Pemerintah yang Dikuasai Pihak Lain

Kado Hari Agraria Nasional, Pemkot Terima 230 Sertifikat Tanah Aset

Download Aplikasi JawaPos.com