<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/tembakau-dijemur-2606826597.jpg" alt="ILUSTRASI Tembakau dijemur." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Tembakau dijemur.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir dinilai telah mengganggu stabilitas ekosistem pertanian tembakau di Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri hasil tembakau (IHT), tetapi juga menghantam petani tembakau yang berada di hulu rantai pasok. Sejumlah kalangan, mulai dari asosiasi petani hingga akademisi, kini menyerukan moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai selama tiga tahun ke depan.&nbsp;Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Kusnadi Mudi, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan cukai selama ini telah berdampak langsung pada kelangsungan usaha tani tembakau. Setiap kali tarif cukai naik, pabrikan menurunkan volume produksi, yang berujung pada penurunan pembelian bahan baku dari petani.&nbsp;"Hal ini menyebabkan pendapatan petani menurun signifikan. Ini sudah terbukti beberapa tahun terakhir, di mana kenaikan cukai selalu diikuti turunnya permintaan pabrikan," kata Mudi dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (5/8). Menurutnya, moratorium kenaikan CHT selama tiga tahun akan memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, sekaligus menjaga keberlangsungan industri kecil dan menengah. "Kami sangat mendukung moratorium kenaikan CHT selama tiga tahun kedepan. Penundaan ini akan memberikan ruang bagi petani, pabrikan, dan pemerintah untuk memulihkan kondisi pascapandemi, sekaligus menciptakan kepastian pasar bagi tembakau lokal," tegasnya. Jaga Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani Pandangan serupa disampaikan oleh pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi. Berdasarkan hasil risetnya, wacana kenaikan tarif CHT selalu menimbulkan kecemasan di kalangan petani karena berdampak pada fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar. "Setiap ada isu kenaikan CHT, harga di petani itu fluktuatif, menimbulkan ketidakpastian harga. Nah, ketika itu terjadi, pasti ada potensi terhadap penurunan kesejahteraan petani," jelasnya. Gandhi menilai bahwa moratorium selama tiga tahun akan menciptakan stabilitas ekosistem pertembakauan dan memberi ruang bagi petani serta pelaku industri agar tidak gulung tikar. "Kalau ada moratorium tiga tahun, menurut saya minimal akan ada stabilitas ekosistem pertembakauan dan juga petani dan pelaku industri itu juga bisa tidak gulung tikar," tuturnya. Ia juga menyoroti efek samping dari kebijakan cukai yang terlalu agresif, yakni meningkatnya peredaran rokok ilegal yang justru merugikan negara. "Kalau ada rokok ilegal, akhirnya tetap saja yang merokok banyak, tapi negara tidak dapat cukai," pungkasnya.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mengganggu stabilitas pertanian tembakau di Indonesia, petani minta moratorium.

Petani Masih Butuh Waktu untuk Pulih Pascapandemi, Minta Moratorium Kenaikan Tarif CHT Tiga Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/misbakhun-4-1444734099.jpg" alt="Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) yang belum lama dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, melindungi penerimaan negara, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil mendapat perhatian Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun.&nbsp;Misbakhun menekankan pentingnya operasi yang dilakukan Satgas BKC Ilegal agar tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) rokok, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur. Politikus Partai Golkar ini menegaskan, IKM rokok merupakan salah satu sektor padat karya yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.&nbsp; "Kontribusi IKM rokok terhadap penerimaan negara cukup signifikan, mencapai 10&ndash;15 persen. Karena itu, Satgas BKC Ilegal sebaiknya ekstra hati-hati di dalam melakukan operasi tersebut dengan melakukan pendekatan preventif," kata Misbakhun dalam keterangannya dikutip Rabu (30/7). Misbakhun yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Kab/Kota Pasuruan, Probolinggo) tidak bisa menutup mata bahwa IKM rokok adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional. Mereka menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya di daerah-daerah seperti Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Madura, Jember, Banyuwangi, dan daerah lain yang menjadi sentra produksi industri hasil tembakau.&nbsp; Data resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyebut, jumlah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebanyak 977 di Jawa Timur. Sementara, data Kementerian Perindustrian, hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 1.100 Industri Kecil Menengah (IKM) rokok yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.&nbsp; "Industri ini menyerap tidak kurang dari 600.000 tenaga kerja langsung, belum termasuk mata rantai tidak langsung yang melibatkan jutaan orang di sektor distribusi, pengecer, dan pertanian," imbuhnya. Misbakhun yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) periode 2025-2030, mengingatkan pemerintah betapa pentingnya menjaga kelangsungan usaha IKM rokok secara kondusif, sebab selama ini industri rokok memiliki dampak ganda (multiplier effect) bagi penerimaan negara dan masyarakat juga merasakan manfaatnya.&nbsp; Misbakhun mewanti-wanti agar upaya Satgas BKC Ilegal lebih difokuskan pada produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara, dengan menempatkan IKM rokok secara proporsional dengan tidak menekan atau mematikan usaha IKM rokok yang saat ini sedang tumbuh terutama di daerah-daerah Jawa Timur dan sekitarnya. "Pemberantasan rokok ilegal penting, tapi jangan sampai kebijakan yang ada justru mematikan para pelaku IKM rokok mengingat negara selama ini juga bergantung pada kontribusi mereka, baik secara ekonomi maupun sosial," imbuhnya.&nbsp; Merujuk data Kementerian Keuangan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44 persen, disusul palsu sebesar 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen. Potensi kerugian negara diperkirakan hampir ratusan triliun.&nbsp; "Kami mendorong Direktorat Jenderal Bea Cukai agar melakukan langkah nyata khususnya terhadap produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara untuk dibina dan ditertibkan secara administrasi agar ke depan ada kontribusi bagi penerimaan negara. Jangan sampai hal itu dibiarkan sehingga justru menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," jelas Misbakhun. Misbakhun juga menyerukan agar kebijakan fiskal dan regulasi di sektor tembakau lebih berkeadilan serta mendukung iklim usaha yang sehat. "Kita perlu menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Jangan sampai kebijakan justru memihak pada kelompok tertentu dan menyulitkan pelaku IKM rokok yang sedang berjuang menjaga usahanya tetap hidup," katanya. Misbakhun yang selama ini getol membela petani tembakau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku IKM rokok, sekaligus mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara tanpa merugikan usaha legal yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara. "Di dapil saya sendiri terdapat 171 pabrik rokok terutama di Pasuruan, dan sentra petani tembakau di Probolinggo. Diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara, rakyat, dan pelaku usaha. Kita tidak boleh juga membenci pelaku usaha karena pendapatan negara juga berasal dari mereka," pungkasnya.&nbsp;

Misbakhun menekankan pentingnya melindungi IKM rokok agar tidak terdampak negatif oleh operasi Satgas BKC Ilegal.

Misbakhun Minta Satgas BKC Ilegal Lindungi IKM Rokok di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/pabrik-rokok.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Pemerintah melaporkan capaian positif kondisi perekonomian nasional yang ditunjukkan melalui peningkatan sejumlah indikator. Salah satunya Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang meningkat 0,64 persen poin dari posisi Desember 2022 di level 50,90 persen menjadi 51,54 persen pada Januari 2023.  Angka ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen sepanjang tahun 2022 dan merupakan pencapaian tertinggi sejak tahun 2014. Dalam keterangan pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disampaikan bahwa sektor pengolahan tembakau menjadi salah satu kontributor utama peningkatan IKI.  Secara umum, sektor pengolahan tembakau disebut juga sebagai salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun lalu dengan pertumbuhan positif hingga 5,64 persen (yoy). Hal ini ditopang dari pemintaan pada kuartal IV-2022 yang tumbuh kuat, didukung windfall komoditas.  Menanggapi hal ini, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyampaikan pemerintah harus menjaga pertumbuhan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang sedang dalam masa pemulihan. Pasalnya, pasca pandemi Covid-19 dan kenaikan cukai, industri ini kini dihantui rencana revisi PP 109/2012 yang berpotensi mengancam keberlangsungan IHT.  Sebab, IHT nyatanya memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana kinerja ekonomi nasional tahun lalu. Sebagai catatan, IHT dan turunannya tahun lalu juga menyumbang cukai Rp 218,62 triliun atau lebih dari sepuluh persen dari total penerimaan pajak sepanjang tahun 2022 tersebut.  "Ini bukti industri tembakau adalah angsa bertelur emas, karena selalu menjadi tulang punggung APBN. Jadi, seharusnya pemerintah melindungi industri ini," ujar Esther Sri Astuti dalam keterangannya, Senin (27/2).  Menurut Esther, IHT akan masih terus menjadi tulang punggung pemasukan negara di tahun 2023. Sehingga, ia mewanti-wanti pemerintah untuk menjaga pertumbuhannya.  Ia juga menekankan bahwa IHT merupakan industri padat karya yang menampung jutaan pekerja, petani, dan berdampak terhadap industri-industri terkait seperti ritel, dan lainnya yang kuat kaitannya. Belum lagi, jutaan tenaga kerja tersebut juga sebagian ialah tulang punggung keluarga.  Oleh karena itu, distraksi pada industri ini bakal memengaruhi seluruh elemen pada ekosistemnya. "Kebijakan yang eksesif dikhawatirkan akan mematikan industri hasil tembakau. Kalau pemerintah mau mematikan industri rokok lewat peraturan, maka pemerintah harus memikirkan migrasi buruh pabrik rokok ini akan kemana," pungkas Esther.

Pemerintah Diminta Dukung Pemulihan IHT Demi Stabilitas Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/petani-tembakau-560x315-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku industri hasil tembakau (IHT) menunjukkan sikap keras terhadap rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012. Mereka menilai aturan tersebut hanya akan melukai ekonomi tanpa membawa manfaat yang diinginkan.  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto menyatakan, wacana revisi PP 109/ 2012 merupakan topik yang tengah menjadi pembahasan pelik di pemangku kepentingan pertembakauan. Itu setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.  "Ada tujuh poin revisi yang diperhatikan. Kami merasa bahwa revisi itu bakal membawa dampak yang buruk bagi industri," paparnya.  Perubahan itu, antara lain, pembesaran gambar peringatan kesehatan di bungkus rokok menjadi 90 persen luas kemasan; ketentuan rokok elektronik; pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau; pelarangan penjualan rokok batangan; penegakan dan penindakan; pengawasan iklan dan promosi rokok; serta penerapan kawasan tanpa rokok (KTR).  Dia menjelaskan, amandemen peraturan itu bertujuan menurunkan prevalensi merokok anak dari 9,1 persen menjadi 8,7 persen pada 2024. Masalahnya, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mencatatkan bahwa prevalensi merokok anak usia di bawah 18 tahun turun signifikan. Dari 9,65 persen tahun lalu menjadi hanya 3,44 persen.  "Saat ini terdapat lebih dari 446 regulasi yang isinya menekan sisi produksi dan sisi konsumsi produk rokok legal. Hasilnya pun banyak menekan produksi IHT. Pada 2014, produksi IHT mencapai 346,3 miliar batang. Sedangkan, pada 2020, produksi rokok hanya 322 miliar batang," jelasnya.  Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menyampaikan, revisi tersebut bukan cara yang tepat dan solutif untuk tujuan yang ingin dicapai. Jika tetap dilakukan, akan membawa lebih banyak kehancuran bagi industri hasil tembakau legal di tanah air.

Pelaku Industri Hasil Tembakau Tolak Revisi PP 109/2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654501140404.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana kenaikan target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan terus memicu reaksi dari elemen-elemen industri hasil tembakau (IHT), termasuk petani tembakau. Petani tembakau khawatir bahwa kenaikan cukai tinggi akan terulang lagi pada tahun 2023.  Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pusat Soeseno tidak setuju bila kenaikan cukai hasil tembakau melampaui daya beli masyarakat. Mengingat masyarakat masih terbebani dengan kenaikan berbagai macam barang pokok dan daya beli belum sepenuhnya pulih.  Di sisi lain, berbagai regulasi yang ada juga semakin menekan pemangku kepentingan industri hasil termasuk. Paling anyar, saat ini muncul wacana revisi PP 109/2022 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.  Seperti diberitakan, pemerintah menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp 245,45 triliun pada 2023, atau naik 11,6 persen dibandingkan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Kenaikan ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 pada 16 Agustus silam.  Rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2023 dipastikan akan membuat petani tembakau makin menderita dan tidak sejahtera. Kenaikan CHT dari tahun ke tahun selalu dikeluhkan oleh petani karena walaupun sudah berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, kondisi mereka tak kunjung diperhatikan.  "Kondisi petani tahun ini sangat sulit akibat musim yang tidak mendukung. Ditambah dengan regulasi CHT yang menekan kami petani tembakau," ujar Soeseno dalam keterangan, Selasa (23/8). Dia berharap pemerintah benar-benar memperhatikan petani tahun ini mengingat situasi petani tidak pernah baik setelah dihantam kenaikan cukai setiap tahun.  "Kami berharap pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau di tahun 2023. Bersama-sama kita pikirkan dampak kenaikan cukai yang akan merugikan kami petani tembakau," ujarnya. Soeseno berharap apabila cukai hasil tembakau tetap dinaikkan, kenaikan cukai mengacu pada inflasi saja.  Senada, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan rencana kenaikan CHT 2023. Sejak awal kenaikan CHT 2022, petani tembakau sudah sangat keberatan dan melakukan penolakan. Namun, APTI Pamekasan merasa pemerintah masih belum mendengar aspirasi mereka.  "Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap petani tembakau adalah dengan tidak menaikkan cukai tembakau tahun depan. Tidak hanya tidak menaikkan cukai, tapi kita berharap pemerintah bisa hadir bersama petani tembakau dan tidak memandang kami sebelah mata," katanya.  Samukrah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan aspek kelangsungan hidup petani tembakau dalam menentukan kebijakan kenaikan cukai. "Semakin mahal cukai, petani makin susah jual tembakau. Petani juga butuh keberlangsungan pendapatan dan hidup yang layak," ujarnya.

Jika CHT Memang Harus Naik, APTI Berharap Sesuai Inflasi Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654501140404.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Sistem cukai di Indonesia dinilai masih kompleks dan batasan produksi yang menjadi dasar penggolongan tarif masih rawan disalahgunakan. Akibatnya, harga rokok tetap terjangkau bagi anak-anak dan prevalensi perokok anak tidak turun. Target pemerintah menekan prevalensi anak dari menjadi 8,7 persen pada 2024 terancam tak tercapai.  Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menilai struktur tarif cukai yang terdiri dari banyak layer masih terlalu kompleks. Hal ini mengakibatkan harga rokok tetap murah.  "Di antara layer-layer itu, ada perbedaan tarif cukai dan perbedaan batas-batas produksi yang bisa diakali oleh industri," katanya dalam keterangan kepada JawaPos.com, Jumat (1/7).  Menurutnya, perusahaan dapat turun kelas atau turun golongan dengan memproduksi rokok dengan jumlah produksi yang masuk pada strata yang lebih rendah tarif cukainya. Selisih tarif antara Golongan 1 dan Golongan 2 juga sangat tinggi, sehingga industri berpotensi mengakali dengan turun kelas produksinya.  "Jadi, yang produksi kelas 1 bisa turun ke kelas 2. Tarif cukai antara Golongan 1 dan 2 juga berbeda signifikan dan tentunya negara juga sebetulnya tidak diuntungkan," imbuh Agus.  Dia menilai fenomena penurunan golongan ini yang makin memperparah downtrading, di mana perokok beralih ke rokok yang lebih murah. Kondisi ini menyebabkan target pemerintah menurunkan prevalensi perokok anak.  "Pengaturan batasan produksi ini longgar. Peraturannya masih memberi kesempatan pada industri untuk bisa turun ke Golongan 2 dengan melakukan pembatasan produksi," ujarnya.  Agus khawatir jika pengaturan batasan produksi saat ini masih dipertahankan, konsumen akan makin terdorong memilih rokok murah yang cukainya lebih rendah. Penurunan prevalensi perokok anak dan pengendalian konsumsi tembakau sesuai RPJMN 2020-2024 akan sulit tercapai.  Artinya, batasan produksi 3 miliar batang sebagai penentu Golongan 1 dan Golongan 2 menimbulkan kerugian dari berbagai sisi. YLKI mengapresiasi langkah pemerintah dalam terus memperbaiki efektivitas struktur cukai, termasuk lewat simplifikasi layer cukai dari 10 menjadi 8 layer di tahun ini.  "Cara-cara menghentikan downtrading dapat dilakukan, tetapi kami mendorong pemerintah untuk menyederhanakan layer tarif cukai," katanya.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu sebelumnya mengatakan pihaknya bersama Bea Cukai telah membahas fenomena downtrading dan pabrikan yang turun golongan. Febrio mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan cara untuk mengatasinya.  "Kemarin kita bahas dan itu sudah ada caranya nanti untuk memastikan misalnya perusahaan pindah ke layer bawah begitu. Itu sudah ada cara teknisnya," ungkap Febrio.  Pasalnya, angka batasan produksi saat ini juga memicu lebarnya jarak tarif antar-golongan perusahaan rokok. Hal inilah yang menjadi pemicu banyaknya variasi harga rokok di pasaran sehingga konsumsi rokok tetap tinggi.  Febrio mengatakan pihaknya juga sudah memikirkan cara untuk mengatasi fenomena penurunan golongan pada perusahaan rokok. "Itu (batasan produksi) masih tetap ada, cuma ada cara yang lebih teknis bagaimana caranya agar peraturan yang ada itu tidak disalahgunakan. Jadi, kita siapkan bagaimana supaya penerimaannya tidak turun," pungkasnya.

Target Tekan Prevalensi Rokok, YLKI Soroti Aturan Batasan Produksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI-1.jpg" alt="Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2022 membuat berbagai elemen di industri hasil tembakau (IHT) gelisah. Menurut Sekjen Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kudus, Jawa Tengah Badaruddin, kenaikan cukai tembakau berpotensi memperburuk nasib buruh. Seperti diketahui, IHT banyak memperkerjakan tenaga kerja, khususnya sektor padat karya SKT. "Bila kenaikan cukai terjadi, pabrikan akan melakukan sejumlah penyesuaian sehingga dapat memperburuk nasib buruh ini," ujarnya, Minggu (5/12). Menurut Badaruddin, pengurangan bahan baku dan pengurangan tenaga kerja bakal terjadi sebagai bentuk efisiensi di perusahaan. Ini yang membuat segmen SKT yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja akan terdampak paling berat. Apalagi, selama ini pekerja SKT bekerja dengan sistem manual dan pengupahan sesuai dengan hasil produksi. Jika produksi rokok berkurang, pendapatan pekerja SKT ini akan berkurang juga dan pekerja ini tidak memiliki akses lain untuk mencari pekerjaan lainnya. "Industri ini yang mau dan mampu menyerap tenaga kerja perempuan, yang mayoritas tamatan SD dan SMP," katanya. Badaruddin menjelaskan, sebanyak 85 persen pekerja industri rokok di Kudus merupakan pekerja SKT yang didominasi perempuan yang berupaya untuk mandiri. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi juga menyoroti kegelisahan para pekerja ini. Dia berharap rencana kenaikan cukai dapat menjadi perhatian bersama sehingga penerapannya bisa berhati-hati. "Pemerintah harus menimbang secara arif agar kebijakan yang diambil tidak memperburuk situasi perekonomian yang saat ini belum benar-benar pulih akibat dampak dari pandemi Covid-19," ujar Fathan. Dia mengatakan IHT merupakan industri padat karya yang menggerakkan perekonomian Indonesia sehingga kebijakan cukai mesti tepat. Perlindungan terhadap IHT khususnya SKT dari kenaikan cukai akan melindungi tenaga kerja. "Sebaiknya kebijakan cukai rokok juga perlu memperhitungkan dampak terhadap perekonomian rakyat kecil," tutup Fathan.

Makin Dekat Pergantian Tahun, Pelaku IHT Makin Gelisah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pemerintah menaikkan besaran tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2022 yang akan diumumkan pada bulan ini, terus mendapat penolakan dari para pemangku kepentingan di Industri Hasil Tembakau (IHT). Pasalnya, kenaikan dinilai akan memperburuk nasib petani, buruh di industri rokok, serta pelaku usaha turunannya.  Mereka mengatakan bahwa IHT, utamanya segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) justru saat ini perlu mendapat perhatian secara khusus. Itu mengingat sektor ini merupakan industri padat karya dan selalu memberi kontribusi yang besar bagi penerimaan negara.  Sekjen Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kudus, Jawa Tengah, Badaruddin menegaskan bila kenaikan cukai terjadi, pabrikan kecil khususnya akan melakukan sejumlah penyesuaian sehingga dapat memperburuk nasib buruh. "Pabrikan akan mengencangkan ikat pinggang. Mulai dari pengurangan bahan baku dan yang pasti pengurangan tenaga kerja. Pabrikan akan mengalkulasi pengeluaran, dan jelas pengeluaran dari sisi karyawan salah satunya," ujar Badaruddin melalui keterangan tertulis, Rabu (10/11).  Kenaikan tarif cukai dinilai akan berdampak signifikan pada segmen SKT sebagai penyerap utama tenaga kerja di IHT. Buruh SKT yang membuat rokok secara manual dan diberikan upah sesuai dengan hasil produksi rokok yang dihasilkan akan mengalami penurunan pendapatan jika permintaan berkurang.  "Buruh pasti makin menderita. Dan, perlu diingat bahwa pabrikan kecil SKT jumlahnya lebih banyak, mereka ini adalah home industry yang menjadi andalan para buruh," ucap Badaruddin.  "Kalau industrinya terpukul, sudah pasti buruh kena efeknya. Buruh mengandalkan pendapatan harian atau bulanan dari permintaan produksi rokok. Lah, kalau permintaan produksinya terus tertekan, bagaimana nasib buruh?" tegasnya lagi.  Di Kudus sendiri, lanjut Badaruddin, terdapat sekitar 78 ribu buruh industri rokok. Sekitar 85 persen dari total buruh tersebut adalah perempuan yang bekerja sebagai buruh linting di SKT.  Mereka adalah perempuan yang berusaha mandiri, bahkan tak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga. "Kalau industrinya tertekan, pabriknya menyerah, bangkrut, mau pindah kerja ke mana lagi? Industri ini yang mau dan mampu menyerap tenaga kerja perempuan, yang mayoritas tamatan SD dan SMP," katanya.  Senada, Ketua Komunitas Perusahaan Rokok Kudus (Koperku) Rusdi Rahman menuturkan selama pandemi, pabrikan kecil berusaha bertahan sekuat tenaga dengan tidak melakukan pengurangan karyawan. Upaya ini dilakukan meski saat ini pabrikan harus tetap berusaha menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang memerlukan biaya operasional tambahan yang membuat biaya produksi semakin tinggi. Keputusan kenaikan CHT menjadi sangat krusial karena hampir 70 persen dari harga rokok adalah untuk pajak dan negara.  "Kami dari pabrikan kecil ini selalu taat dengan kebijakan dan regulasi yang diterapkan pemerintah. Tapi, kami mohon agar kami dibantu untuk bertahan. Sebagai industri rumahan, kami hanya ingin bertahan untuk membantu menopang hajat hidup orang banyak utamanya buruh kami. Kenaikan cukai akan menggoyang stabilitas kami," sebut Rusdi.  Mewakili suara konsumen, Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Mohammad Nur Azami menuturkan agenda pemerintah terkait kenaikan CHT, jelas mengundang kekhawatiran dan kegelisahan dari hulu hingga hilir sektor IHT. Kejelasan mengenai kenaikan cukai yang tak kunjung jelas, justru akan mengganggu proses kerja di industri itu sendiri.  "Ini kan momen tutup buku bagi perusahaan dan sudah mulai masuk tahap perencanaan bisnis. Bagi petani, kini masa panen telah selesai dan merencanakan proses tanam ke depannya. Sekarang petani sudah babak belur karena efek harga, ada keragu-raguan untuk menanam di tahun depan," papar Azmi.  Di sisi hilir, ritel dan konsumen terganggu karena ketidakpastian harga jual eceran (HJE) akan seperti apa. "Keputusan terlalu lama dan cenderung negatif akhirnya menimbulkan kekhawatiran," pungkasnya.  Khusus SKT sebagai sektor yang krusial, Azami berpendapat, berapapun besaran kenaikan cukai, akan membuat produksi turun. Setiap tahun, porsi market SKT terus tergerus.  Data selama sembilan tahun terakhir, penurunan market segmen SKT setiap tahun sebesar 13,3 persen. Baru pada setahun belakangan ketika Pemerintah tidak menaikkan cukai SKT saja terjadi pemulihan di sektor padat karya tersebut.  Azami khawatir jika cukai SKT dinaikkan tahun ini, maka upaya pemulihan sektor SKT yang baru saja dirasakan akan kembali lumpuh. "Jika SKT ditambah lagi dengan kenaikan cukai, hitung-hitungan produksinya makin minus, belum lagi cost tenaga kerja. Kami mohon agar pemerintah menunda kenaikan CHT," ujarnya.  Di sisi lain, kenaikan CHT, sebut Azami, tidak akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah konsumen. Konsumen akan memilih down grade atau memilih rokok yang lebih murah. Namun yang dikhawatirkan dengan langkah kenaikan cukai, maka market rokok ilegal akan semakin besar.  "Sekarang rokok ilegal tidak hanya ditemukan di pinggiran, melainkan juga bergeser ke perkotaan menyasar kelas menengah atas. Kami harap pemerintah bijak melihat kondisi di lapangan, khususnya dampak kenaikan CHT yang justru menyuburkan rokok ilegal," tutupnya.

Kenaikan Tarif CHT Bakal Berdampak Signifikan pada Buruh SKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1612426081595.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petisi daring yang berisi desakan untuk melindungi sektor padat karya pada industri hasil tembakau yang digagas Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) ditandatangani lebih dari 46.559 orang. Petisi ini menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kelangsungan hidup industri hasil tembakau khususnya sigaret kretek tangan (SKT) yang kini merasa terancam atas adanya rencana kenaikan cukai pada 2022.  “Kami mencoba petisi online, harapannya supaya benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah. Per hari ini sudah mendapat dukungan tanda tangan lebih dari 46.559 orang. Kami ingin membuktikan kepada pemerintah bahwa dukungan publik juga ada untuk industri tembakau. Mudah-mudahan itikad baik petisi ini, bisa memberi perhatian pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo,” kata ketua FSP RTMM SPSI Sudarto, lewat keterangan resminya, Jumat (23/10).  Dia berharap dengan partisipasi publik ini, sektor SKT yang sangat rentan dengan regulasi IHT dapat diselamatkan. “Kami berharap pada 2022, cukai SKT tidak naik supaya kami bisa bertahan dan bisa tumbuh. Untuk melindungi pekerja karena akses pekerjaan mereka juga terbatas. Sudah 10 tahun lebih mereka menjadi korban penurunan yang luar biasa,” katanya.  Dia menjelaskan bahwa regulasi di IHT sangat rentan bagi anggota serikat yang jumlahnya sangat besar di sektor SKT yang padat karya, khususnya ibu-ibu pelinting yang berpendidikan nonformal. Dia bercerita bahwa sistem pengupahan untuk buruh linting ini berbeda dari pekerja di pabrik rokok mesin.  Itulah sebabnya penghasilan dan kelangsungan hidup mereka akan sangat bergantung pada kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) tiap tahunnya. Seperti diketahui, kenaikan CHT yang terlalu tinggi akan berdampak pada produksi dan kinerja perusahaan rokok.  “Buruh rokok praktis ada dalam kondisi termarjinalkan dan tidak terlindungi dengan baik di negara yang berdaulat yang sudah merdeka. Padahal setiap WNI berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi kok regulasi IHT sangat keras,” katanya.  Padahal, kata Sudarto, kemerosotan jumlah pekerja rokok ini sudah terjadi selama 10 tahun terakhir yakni sebanyak 60.899 orang kehilangan pekerjaannya di sektor IHT. FSP RTMM SPSI juga berharap pemerintah tidak hanya melindungi SKT dari kenaikan cukai, tetapi juga memberikan kelonggaran terhadap sigaret kretek mesin (SKM).  “Terkait SKM, 2 tahun terakhir kenaikannya cukup besar. Rokok gelap pun tumbuh. Karena ini barang dagangan melibatkan unsur pekerja, sehingga diharapkan bisa berlanjut,” ucapnya.  Dia berharap pemerintah dapat memberi ruang yang adil ketika menentukan kebijakan cukai. “Kami tidak menentukan, tetapi harapannya tetap rasional melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain. Dan yang paling penting, jangan dinaikkan semau sendiri karena pasti memukul IHT dan mata rantai pekerjanya,” ujarnya.

46.559 Orang Tandatangani Petisi Selamatkan Industri SKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para petani Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menolak rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022. Sebanyak 5.000 petani turut melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bentuk suara aspirasi memohon perlindungan terhadap petani tembakau dari dampak negatif kenaikan cukai rokok 2022.  Pimpinan petani tembakau Pamekasan Samukrah melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan rencana kenaikan cukai. "Kami berkirim surat ke Presiden Joko Widodo agar kebijakan kenaikan cukai tidak diteruskan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (19/10).  Apalagi, di masa pemulihan ekonomi ini, petani tembakau belum menerima perhatian berupa bantuan dari pemerintah dalam menghadapi situasi krisis. "Tidak seperti sektor lain yang mendapatkan bantuan atau insentif, DBHCHT yang seharusnya diterima petani hingga saat ini belum terealisasikan, sulit sekali," katanya.  Dia berharap pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat agar tidak menaikkan cukai rokok di masa pandemi COVID-19.  "Kami juga menghadapi iklim yang kurang baik untuk tembakau. Apalagi kalau naik cukainya nanti naik, ini akan semakin membunuh kami petani tembakau," katanya.  Dia menjelaskan bahwa komoditas tembakau tidak bisa terserap ke sektor lain. Artinya jika pemerintah menaikkan tarif CHT pada 2022, maka petani tembakau yang berada di hulu industri akan terancam.  "Kami akan perjuangkan terus agar pemerintah tidak menaikkan cukai tembakau pada 2022, pemerintah bertanggung jawab terhadap petani tembakau," katanya.

5 Ribu Petani Pamekasan Surati Jokowi, Tolak Kenaikan Tarif CHT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tarif CHT

Berita Terkini