<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/judi-22-64382962.jpg" alt="Ilustrasi: Kemenkominfo terus galakkan pemberantasan judi online. (ISQ Espana)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kemenkominfo terus galakkan pemberantasan judi online. (ISQ Espana).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya menindak tegas karyawan atau tenaga kontrak Satpol PP yang ketahuan judi online. Aksi judi online yang dilakukan oknum Satpol PP Surabaya itu dibenarkan Kepala Satpol PP Surabaya Muhmamad Fikser. Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Surabaya mengungkapkan, ada tiga orang OS yang terbukti judi online. Nah, dua di antaranya diberi sanksi berat. Yakni, dipecat. Sementara, untuk satu orang dilakukan pembinaan. Fikser menyampaikan bahwa dua orang OS sudah dipecat sejak dua minggu lalu. &rdquo;Mereka non-PNS, tapi outsourcing atau tenaga kontrak (OS). Sudah dipecat, ada dua. Satu masih bisa dibina karena ada pernyataan tidak ulangi perbuatan dan selesaikan tunggakan,&rdquo; kata Fikser di Balai Kota Surabaya. Fikser menjelaskan, tiga orang tenaga kontrak atau OS yang terlibat perjudian online itu berawal ketika mereka sering absen bekerja atau bolos bekerja. Kemudian, pihaknya memanggil yang bersangkutan untuk menghadap alasan tidak masuk kerja tersebut. &rdquo;Dari hasil pengecekan mereka sering meninggalkan kerja meski absen ada. Bolong-bolong kerja selama 3 minggu. Absen langsung menghilang, absen ada,&rdquo; tutur Fikser. &rdquo;Kemudian dipanggil diperiksa, dalam pemeriksaan diketahui menghindari tagihan ke teman-temannya, nilainya variatif ada Rp 100 ribu, Rp 500 ribu dan lainnya,&rdquo; tambah dia. Mereka sering meminjam uang ke temannya, hingga nekat melakukan pinjaman online. Sehingga, lanjut Fikser, mereka selalu menghindar saat ditagih. &rdquo;Uang yang pinjam itu dipakai untuk judi online, sehingga kita ada batas waktu dia selesaikan tapi tidak sanggup dan kita pecat,&rdquo; tegas Fikser.

Pemkot Surabaya menindak tegas hingga pemecatan karyawan atau tenaga kontrak Satpol PP yang ketahuan judi online.

Nasib Terkini Satpol PP Surabaya Ketahuan Judi Online, Dipecat Langsung!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/FotoJet-2-2056966666.jpg" alt="Ilustrasi uang THR./Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang THR./Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan sinyal jika gaji ke-13 untuk aparatur negara sipil (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) bakal turun segera. Hal itu diungkapkan Eri saat berkunjung ke DPC PKB Surabaya pada Rabu (20/3) malam. Orang nomor satu di Surabaya itu menuturkan, ada yang berbeda dalam skema pemberian gaji ke-13 tahun ini. Eri menegaskan, penerima gaji ke-13 bukan hanya dari PNS. Namun, tenaga kontrak penunjang di Pemkot Surabaya juga bakal menerima gaji ke-13. &rdquo;Tenaga kontrak penunjang juga akan mendapatkan gaji ke-13 ini. Kami sampaikan datanya ke Kementerian Keuangan dan tenaga kontrak penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 ini,&rdquo; jelas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Untuk besaran nominal gaji ke-13, Eri menyebutkan, gaji pokok plus tunjangan dengan hitungan persentase. Dia berharap agar gaji ke-13 yang cair tersebut bisa menyuntikkan semangat kepada para penerima, PNS dan tenaga kontrak penunjang di Surabaya. Lantas, kapan kira-kira gaji ke-13 itu akan cair? Wali Kota Surabaya itu menyampaikan bahwa prediksi atau perkiraan gaji ke-13 sesuai informasi dari pemerintah pusat yakni paling cepat 26 Maret atau paling lama pada awal April. &rdquo;Paling cepat cairnya di 26 Maret atau nanti paling lambat di awal April. Saya lupa tanggal berapa yang April,&rdquo; ungkap Eri. Pemberian gaji ke-13 itu diumumkan Presiden Joko Widodo melalui PP 14 Tahun 2024. Nominal gaji ke-13 akan dibayarkan secara penuh tanpa ada potongan atas iuran apapun. Untuk pajak penghasilan akan ditanggung pemerintah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beri sinyal jika gaji ke-13 untuk ASN atau PNS bakal turun segera termasuk untuk tenaga kontrak penunjang

Tenaga Kontrak hingga PNS Surabaya Bakal Terima Gaji Ke-13, Catat Prediksi Tanggalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/WhatsApp-Image-2023-09-01-at-135019-554312042.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersepeda ke kantor." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersepeda ke kantor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memberlakukan hari tanpa kendaraan bermotor bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak mulai Jumat (1/9) pekan ini. Seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan transportasi publik/umum.&nbsp; Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Hal itu merupakan upaya Pemkot Surabaya mengurangi kemacetan dan polusi udara di Kota Pahlawan. Yakni, dengan menggalakkan Gerakan Bebas Macet dan Polusi setiap Jumat dengan tidak membawa kendaraan bermotor.&nbsp; Mengakhiri pekan ini, Wali Kota Eri memberikan contoh dengan bersepeda dari kediaman pribadi menuju Balai Kota Surabaya. &rdquo;Agar tetap sehat, saya bersepeda dari rumah menuju ke kantor. Selain itu Pemkot Surabaya juga ingin mengurangi kemacetan dan polusi udara,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Dia menjelaskan, sebelum mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya harus memberikan contoh terlebih dahulu. Di antaranya, memanfaatkan layanan transportasi publik atau bersepeda saat ke kantor. &rdquo;Kalau tidak memberikan contoh lalu warga diminta menggunakan angkutan umum tidak mungkin. Sekarang teman-teman menggunakan angkutan umum atau bersepeda,&rdquo; jelas Eri. Wali Kota Eri menyebut, pelaksanaan ASN wajib menggunakan moda transportasi umum merupakan uji coba. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi tahap pertama, kedua, hingga ketiga.&nbsp; &rdquo;Setelah 3 kali, seluruh lingkup pemkot baik di Balai Kota maupun di luar balai kota, pegawai tidak boleh naik motor atau mobil. Tetapi boleh naik sepeda atau transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara,&rdquo; ujar Eri. Larangan menggunakan kendaraan bermotor, lanjut Wali Kota Eri, sebetulnya telah berlaku sejak Maret. Saat itu, Eri me-launching transportasi umum feeder Wira-Wiri agar bisa dimanfaatkan masyarakat. &rdquo;Maret sudah kita lakukan, tapi memang sosialisasi tidak mudah dilakukan. Maka kita siapkan feeder Wira-Wiri, sekarang dari Benowo sudah ada Wira-Wiri dan langsung. Lalu ada Trans Semanggi dan Suroboyo Bus, sekarang rute sudah ada semua,&rdquo; ungkap Eri. Meski demikian, mobil operasional di setiap OPD tetap tersedia apabila digunakan untuk kepentingan tugas di luar kantor. &rdquo;Kalau ada rapat di luar kantor boleh menggunakan mobil operasional. Insya Allah, dua pekan lagi kita pastikan tidak ada lagi rapat pada Jumat kecuali zoom (daring),&rdquo; tegas Eri.&nbsp; Dia menambahkan, Pemkot Surabaya telah terintegrasi dengan transportasi umum. Mulai dari Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, dan feeder Wira-Wiri.&nbsp; &rdquo;Sehingga kita bisa mengurangi mobil. Sambil nanti kalau sudah terbiasa baru dijadikan seminggu dua kali, sekarang seminggu sekali tiap Jumat,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya mulai berlakukan hari tanpa kendaraan bermotor bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak mulai Jumat (1/9) pekan ini

Mulai Jumat, ASN dan Non ASN Pemkot Surabaya ke Kantor Gunakan Angkutan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/kantor-Pemkot-Surabaya-balai-kota-surabaya-2973881512.jpg" alt="Kantor Pemkot Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kantor Pemkot Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemberian gaji ke-13 tenaga non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini menggunakan mekanisme honorarium. &rdquo;Gaji ke-13 tenaga non ASN dengan mekanisme honorarium, bukan merujuk kepada UMK (upah minimum kota/kabupaten) pada Undang-Undang Cipta Kerja,&rdquo; kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Muhammad Fikser seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Menurut Fikser, pemberian gaji ke-13 dikhususkan kepada pegawai non ASN yang masuk kategori kelas jabatan 3 dan 4. &rdquo;Gaji ke-13 ini diberikan menjelang Lebaran,&rdquo; ujar Fikser. Fikser menjelaskan berdasar Surat Menteri PAN-RB tanggal 14 Oktober 2022, tenaga non ASN di pemkot pada 2023 terbagi menjadi dua kategori yakni tenaga penunjang dan non penunjang. Untuk tenaga penunjang itu terdiri atas petugas kebersihan, petugas keamanan, dan sopir. Menurut dia, pada 2023 tenaga penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 dengan mekanisme honorarium dan tenaga non penunjang dipastikan masih tetap bekerja sesuai hasil evaluasi Kementerian PAN-RB. &rdquo;Dalam peraturan tersebut, telah dijelaskan kelas jabatan hingga uraian tugas tenaga&nbsp;outsourcing&nbsp;non penunjang,&rdquo; tutur Fikser. Untuk itu, lanjut dia, hasil dari evaluasi terkait tenaga&nbsp;outsourcing&nbsp;atau alih daya pada 2022, sudah tidak merujuk kepada yang dipihakketigakan. &rdquo;Tetapi karena pemkot ingin mereka tetap bekerja, sesuai ketentuan tetap diperbolehkan dan diperkenankan sesuai Surat Menteri PAN-RB melalui kontrak perorangan di belanja barang dan jasa,&rdquo; ucap Fikser. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, sebanyak 24 ribu pegawai non ASN atau alih daya di Pemkot Surabaya tetap dipertahankan, meski pemerintah pusat telah menghapus non ASN di seluruh pemerintah daerah mulai 2023. Eri mengatakan Kementerian PAN-RB telah menyetujui usul Pemkot Surabaya untuk memberdayakan tenaga non ASN meski harus mengacu pada sejumlah peraturan. &rdquo;Saya mengatakan tidak bisa kalau ini (non ASN) dihapus. Kalau dihapus otomatis akan meningkatkan pengangguran di Kota Surabaya, sehingga saya pertahankan tenaga itu,&rdquo; kata Cak Eri panggilan akrab Eri Cahyadi. &nbsp;

Pemberian gaji ke-13 tenaga non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menjelang Hari Raya Idul Fitri

Pemberian Gaji Ke-13 Tenaga Non ASN Surabaya Pakai Skema Honorarium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/WhatsApp-Image-2023-04-03-at-160605-1328057692.jpg" alt="Posko pengaduan THR Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya." width="100%">
<figcaption>Posko pengaduan THR Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sikap Pemerintah Kota Surabaya terkait tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga kontrak (outsourcing) dipertanyakan anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Imam Syafi'i. Legislator Nasional Demokrat (Nasdem) itu menyayangkan sikap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang tidak memberikan THR kepada OS. Pada triwulan pertama, Pemkot Surabaya dilaporkan telah mendulang pendapatan hingga Rp 845 miliar. Menurut Imam, angka itu lebih baik daripada sebelumnya (tahun lalu) yang lebih banyak Rp 42 miliar dari tahun lalu. . &rdquo;Kalau Pemkot Surabaya punya itikad baik dan sungguh-sungguh dalam pemberian THR, ya berikan. Tidak ada aturan yang dilanggar, kalau soal perwali ya segera dibuatkan saja,&rdquo; ucap Imam. Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu mengungkapkan, tidak ada ruginya jika Pemkot Surabaya memberikan warna yang indah dalam cerita Lebaran para tenaga kontrak tahun ini dengan THR. &rdquo;Tahun ini, tenaga kontrak Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya itu gajinya merosot karena mengikuti regulasi. Menyadari hal itu, tapi masih ada potongan lain juga. Jadi, jangan sampai THR tidak diberikan,&rdquo; papar Imam. Pembayaran THR keagamaan adalah kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh. Hal itu diatur pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Aturan THR keagamaan tahun ini juga merujuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Yang kemudian ditindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/13239/012/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023, yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur.

Badan Anggaran DPRD Surabaya menyayangkan sikap Pemkot Surabaya terkait tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga kontrak (outsourcing)

Pak Wali Kota Surabaya, Ada Pertanyaan dari Legislator Nasdem Soal THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/Eri-Cahyadi-Antara-748137024.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak takmir masjid dan musala se-Kota Pahlawan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak takmir masjid dan musala se-Kota Pahlawan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) tempat ibadah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS). Wali Kota Surabaya Eri menuturkan, THR PNS segera dicairkan dalam waktu dekat. Pemberian THR itu bergantung kekuatan APBD. &rdquo;Tapi kita lihat dulu APBD Surabaya. Kekuatan kita berapa, karena termasuk Surabaya ini pendapatannya bergantung dari pendapatan asli daerah (PAD),&rdquo; jelas Eri Cahyadi. &rdquo;Apabila PAD-nya tidak masuk, gimana kekuatannya. Itu berarti kita melihat dari perhitungan PAD kita. Jadi makanya belum awal ini,&rdquo; tambah orang nomor satu di Surabaya itu. Eri menyebutkan, pihaknya meminta semua OPD untuk memaksimalkan PAD Surabaya terlebih dulu. Sebab, dengan PAD maksimal, secara otomatis Pemkot Surabaya bisa memberikan maksimal THR-nya. &rdquo;Kalau dikasih di awal, PAD belum masuk bisa sampai 5 persen,&rdquo; papar Eri. Lantas, bagaimana dengan THR untuk tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya? Untuk THR tenaga kontrak, lanjut Eri, tidak wajib diberikan Pemkot Surabaya. Dia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban Pemkot Surabaya memberikan THR kepada tenaga kontrak. &rdquo;Nanti kita coba berhitung. Kita kan harus berbagi semuanya. Doakan&nbsp;PAD&nbsp;Surabaya besar,&rdquo; tutur Eri Cahyadi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemkot telah menyiapkan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS)

Wali Kota Sebut Tak Ada Kewajiban Pemkot Surabaya Beri THR untuk Tenaga Kontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/WhatsApp-Image-2023-04-03-at-160605-1328057692.jpg" alt="Posko pengaduan THR Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya." width="100%">
<figcaption>Posko pengaduan THR Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Fakta yang berbeda dengan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait Tunjangan Hari Raya (THR) disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati. Ira menyatakan, secara aturan dari pemerintah, tidak ada THR bagi tenaga kontrak. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu mengungkapkan, biasanya, perlu ada Peraturan Wali Kota dulu. Perwali itu, lanjut Ira, bakal menjadi pedoman daerah untuk melakukan pemberian THR. Lantas, kapan perwali itu keluar? Ira tidak bisa memastikan kapan perwali itu keluar. Jika sudah ada perwali, pemberian THR untuk tenaga kerja kontrak yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya bisa dilakukan. &rdquo;Kalau ASN kan ada dua, PNS dan PPPK. (Kalau) tenaga kontrak itu memang nggak dapat. Tapi khusus ada, yang nanti sementara kita tunggu perwalinya,&rdquo; tambah Ira Tursilowati. Salah seorang tenaga kontrak Pemkot Surabaya yang bertugas di DPRD Surabaya mengatakan, sejak awal ditugaskan di DPRD Surabaya tak pernah mendapatkan THR. Pegawai yang enggan disebutkan namanya itu mengungkapkan, awal tahun, ketika ada pemotongan gaji tenaga kontrak Pemkot Surabaya disampaikan jika ada THR Lebaran 2023. &rdquo;Karena gaji kan dipotong tenaga kontrak Pemkot Surabaya jadi ada THR. Tapi, entah juga sampai sekarang kami seperti diberi harapan palsu,&rdquo; terangnya kepada JawaPos.com. Dia berharap, Pemkot Surabaya memberikan THR kepada tenaga kontrak. Sejauh ini, tenaga kontrak di DPRD Surabaya hanya bisa mengharapkan pemberian dari legislator.&nbsp; Sementara itu, pemberian THR kepada tenaga kontrak tertuang dalam&nbsp;Surat Edaran&nbsp;(SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 yang diterbitkan Kemenaker. Dijelaskan, pegawai honorer dan karyawan kontrak berhak mendapatkan THR. &rdquo;Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh,&rdquo; kata Menaker Ida Fauziah mengutip&nbsp;laman&nbsp;resmi Setkab.

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya menyatakan THR untuk tenaga kerja kontrak di pemkot tunggu perwali

Ditanya Soal THR Tenaga Kontrak Pemkot Surabaya, BKPSDM Sebut Tunggu Perwali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/THR.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang Lebaran, selain aktivitas belanja parsel, menanti pemberian tunjangan hari raya (THR) menjadi momen penting. Nah, sayangnya, THR tidak pernah dirasakan tenaga kontrak yang bekerja di Pemkot Surabaya. Salah seorang tenaga kontrak Pemkot Surabaya yang bertugas di DPRD Surabaya mengatakan, sejak awal ditugaskan di DPRD Surabaya tak pernah mendapatkan THR. Pegawai yang enggan disebutkan namanya itu mengungkapkan, awal tahun, ketika ada pemotongan gaji tenaga kontrak Pemkot Surabaya disampaikan jika ada THR Lebaran 2023. &rdquo;Karena gaji kan dipotong tenaga kontrak Pemkot Surabaya jadi ada THR. Tapi, entah juga sampai sekarang kami seperti diberi harapan palsu,&rdquo; terangnya kepada JawaPos.com. Dia berharap, Pemkot Surabaya memberikan THR kepada tenaga kontrak. Sejauh ini, tenaga kontrak di DPRD Surabaya hanya bisa mengharapkan pemberian dari legislator.&nbsp; Sementara itu, pemberian THR kepada tenaga kontrak tertuang dalam&nbsp;Surat Edaran&nbsp;(SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 yang diterbitkan Kemenaker. Dijelaskan, pegawai honorer dan karyawan kontrak berhak mendapatkan THR. &rdquo;Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh,&rdquo; kata Menaker Ida Fauziah mengutip&nbsp;laman&nbsp;resmi Setkab. Ida menyampaikan, pemberian THR kepada pegawai honorer dan karyawan kontrak kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

Tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya mengaku hingga kini tak pernah mendapat THR dari pemkot

Tenaga Kontrak di Pemkot Surabaya Curhat Soal Tidak Pernah Ada THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-01-at-14.22.04.jpg" alt="Komisi A DPRD Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Komisi A DPRD Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah tenaga kontrak (outsourching) di Pemkot Surabaya lebih banyak dua kali lipat dibandingkan angka pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu dipaparkan Ira Tursilowati, kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Surabaya.  ”Kami menyampaikan jika jumlah tenaga PNS di Surabaya lebih kurang 11 ribu. Yang per tahun ada pensiun 600 sekian. Kemudian, untuk jumlah tenaga kontrak sekitar 24 ribu,” papar Ira.  Mengingat jumlah tenaga kontrak lebih besar dari PNS, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mendorong agar Pemkot Surabaya bisa lebih serius menangani SDM tenaga kontrak.  Politikus PKB itu masih menemui SDM tenaga kontrak yang performa kinerjanya kurang maksimal. Salah satunya calo jempol absen. ”Absen pagi pakai jempol siapa supaya terlihat masuk. Atau, ada juga, pagi absen itu, siang sampai sore nggak ada. Balik ke kantor sore menuju jam pulang kerja,” jelas Habiba.  Ketua Fatayat NU Surabaya itu juga meminta kepada BPKSDM dan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat agar rekrutmen tenaga kontrak satu pintu. Tidak per organisasi perangkat daerah atau tiap dinas.  ”Supaya BPKSDM fokus yang ngerekrut. Nanti pembinaan juga bagaimana ya BPKSDM,” imbuh Habiba.

Tenaga Kontrak Pemkot Surabaya Buka Calo Jempol untuk Absen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ilustrasi-outsourcing.jpg" alt="Ilustrasi Outsourcing. (Adit/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Outsourcing. (Adit/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah seorang tenaga kontrak (outsourcing), NN, mengatakan, gaji bulan ini baru masuk Kamis (9/2). Dia menuturkan, gaji bulan ini paling lama dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.  Selain telat, dia menyebutkan, nominal gajinya juga turun. Sebelumnya, pada bulan lalu, NN menerima gaji Rp 4,7 juta.  ”Bulan ini, gaji masuk Rp 4,3 juta. Nggak disampaikan potongannya kenapa,” kata dia saat ditemui JawaPos.  Hingga kini, menurut dia, ada beberapa tenaga kontrak yang belum menandatangani perpanjangan kontrak.  Terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Mochamad Mahmud mengatakan, ada keganjilan dan tidak masuk akal dalam urusan gaji tenaga OS yang telat. Dia menyatakan, honor kader Surabaya hebat (KSH) sudah dibayar dan dinaikkan.  ”Lah ini kenapa tenaga kontrak kok diturunkan dan telat lagi,” papar Mochamad Mahmud.  Politikus Demokrat itu mempertanyakan sikap Pemkot Surabaya yang dinilai tak pro rakyat. ”Katanya pro rakyat? Kok gaji OS saja telat, terus permakanan datanya dipangkas,” tambah Mahmud.  Mantan Ketua DPRD Surabaya itu menyebutkan, KSH diberikan sepatu, rompi, kaus, hingga sepatu. Mahmud meminta kepada Pemkot Surabaya agar menuntaskan masalah tenaga kontrak.  ”Ini PR pemkot untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahmud.  Ditemui setelah paripurna, Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Ikhsan mengatakan, masih melakukan koordinasi terkait data permakanan. Data terus berkembang dan bergerak.  ”Nanti kami pastikan agar tepat sasaran juga,” ujar Ikhsan.

DPRD Surabaya Minta Pemkot Perbaiki Masalah Tenaga Kontrak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tenaga kontrak

Berita Terkini