<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210126_135611_copy_850x460.jpg" alt="Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Harianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Harianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan dr AH menjadi tahanan kota setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap pengadaan PCR polymerase chain reaction (PCR) Covid-19.  ”Untuk tersangka dr AH karena kondisinya sedang sakit yaitu patah tulang dilakukan penahanan dalam bentuk penahanan kota,” Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sultra Herman Darmawan seperti dilansir dari Antara di Kendari, Jumat (29/1).  Terkait kasus tersebut, Kejati Sulsel telah menetapkan tiga tersangka yakni TG, IA, dan dr AH. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka pada Selasa (26/1) dan ditahan dilokasi yang berbeda-beda.  ”Setelah dilakukan pemeriksaan Selasa (26/1), lalu dilakukan penahanan,” kata Darmawan.  Dia menyampaikan tersangka TG ditahan di Rutan Kelas IIA Kendari, tersangka IA ditahan di Lapas Perempuan Kendari, dan tersangka dr AH menjadi tahanan kota.  Tersangka DG dan IA ditangkap di Jakarta pada Senin (25/1) merupakan pihak swasta yang diduga memberikan suap kepada oknum dr AH yang merupakan oknum Dinkes Sultra. Tersangka DG dan IA ditangkap di Jakarta oleh Kejaksaan Agung bersama Kejati Sultra lalu diterbangkan ke Kota Kendari pada Selasa (26/1). Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya ditetapkan menjadi tersangka bersama oknum Dinkes Sultra pada hari yang sama.  Dalam kasus tersebut terdapat fee pembelian sebesar Rp 431 juta yang akan diberikan. Namun, dibuat rekayasa seolah-olah perusahaan tersangka DG dan dr AH ada kerja sama. Uang tersebut telah ditransfer DG melalui rekening perusahaan lain yang dipinjam oleh tersangka dr AH.  Ketiga tersangka saat ini masih didalami keterlibatannya dalam kasus suap pembelian alat pemeriksaan Covid-19 tahun anggaran 2020.  TG merupakan Direktur PT GL dan IA merupakan Technical Sales PT GL sebagai penyedia alat PCR. Sedangkan dr AH merupakan oknum pejabat di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0GexXki6op8

Tersangka Kasus Suap Pengadaan PCR Covid-19 Jadi Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti dan 14 tersangka dalam kasus suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009–2014 dan/atau 2014–2019 ke penuntutan agar dapat segera disidangkan. Para tersangka tersebut merupakan mantan anggota DPRD Sumut.  ”Hari ini (18/11), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P 21), penyidik KPK melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU KPK dalam perkara dugaan korupsi memberi/menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumut 2009–2014 dan/atau 2014–2019,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (18/11).  Sebanyak 14 mantan anggota DPRD Sumut tersebut, yakni Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, dan Robert Nainggolan. Selanjutnya, Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, Irwansyah Damanik, dan Mulyani.  Ali mengatakan, penahanan terhadap 14 orang tersebut selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum (JPU) selama 20 hari terhitung sejak 18 November sampai dengan 7 Desember. ”Saat ini, masing-masing tetap ditahan di Rutan Cabang KPK seperti saat penahanan pertama oleh penyidik KPK,” ujar Ali.  Selanjutnya dalam waktu 14 hari kerja, menurut Ali, JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.  ”Rencana persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Medan,” kata Ali.  Selain itu, dia mengatakan, selama proses penyidikan terhadap 14 orang tersebut telah diperiksa 57 saksi di antaranya mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan beberapa mantan anggota DPRD Sumut.  Sebelumnya, penetapan 14 mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut itu sebagai tersangka merupakan tahap yang keempat. KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004–2009 dan/atau 2014–2019. 50 orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara. Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp 377.500.000 sampai dengan Rp 777.500.000 dari Gatot Pujo Nugroho. Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Stx2-Dd8Vg4

Sebanyak 14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-TSK-SOFYAN-BASIR-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT PLN Sofyan Basir untuk memenuhi panggilan penyidik. Panggilan itu terkait dengan statusntya sebagai tersangka dalam kasus PLTU Riau-1.  "Kami ingatkan agar yang bersangkutan memenuhi panggilan ini sebagai kewajiban hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (26/5).  Sofyan sebelumnya tak memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah pada Jumat (24/5). Sofyan meminta kepada penyidik untuk penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka.  Menurut Febri, surat panggilan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Sofyan telah dilayangkan kembali oleh penyidik. Rencananya pemeriksaan ulang terhadap mantan Dirut BRI itu berlangsung pekan depan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-TSK-SOFYAN-BASIR-FED-4-750x903.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  "Surat panggilan penjadwalan ulang pemeriksaan SFB (Sofyan Basir) sebagai tersangka telah dikirim ke alamat SFB kemarin. Jadwal ulang minggu depan," ucap Febri.  KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Rai Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.  Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.  Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-TSK-SOFYAN-BASIR-FED-4-750x903.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Sofyan Basir Diminta Penuhi Panggilan KPK sebagai Kewajiban Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngotot-tidak-bersalah-rommy-mengaku-cuma-teruskan-aspirasi_m_.jpg" alt="M Romahurmuziy (tengah) mengenakan rompi oranye, tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. Kemarin hadir di KPK mengikuti pemeriksaan perdana sebagai tersangka." width="100%">
<figcaption>M Romahurmuziy (tengah) mengenakan rompi oranye, tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. Kemarin hadir di KPK mengikuti pemeriksaan perdana sebagai tersangka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Romahurmuziy tetap merasa tidak bersalah. Dia mengakui telah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin ke Kementerian Agama (Kemenag). Namun, anggota DPR itu berdalih hanya meneruskan aspirasi masyarakat. Rommy menyampaikannya setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung KPK kemarin (22/3). "Yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR, sebagai ketua umum partai pada saat itu," ungkap mantan ketua umum PPP tersebut. Menurut dia, saat proses seleksi Kakanwil bergulir, banyak pihak yang menganggap dirinya corong aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak berwenang. "Bukan hanya di Kementerian Agama, di lingkungan lain pun kalau menyampaikan (aspirasi, Red) kan biasa," katanya. Karena itu, Rommy mengklaim, tidak ada yang salah dalam proses seleksi pengisian jabatan Kakanwil Kemenag Jatim. Yang mengejutkan, Rommy juga menyebut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Kiai Asep Saifuddin Chalim. Menurut Rommy, nama Haris yang dia teruskan ke Kemenag tidak terlepas dari aspirasi dan rekomendasi Khofifah dan Kiai Asep. "Dari awal, saya menerima aspirasi itu (tentang sosok Haris, Red) dari Kiai Asep Saifuddin Chalim dan Ibu Khofifah Indar Parawansa," tutur Rommy saat hendak menuju kendaraan tahanan KPK. "Tetapi, kan itu (meneruskan aspirasi, Red) tidak menghilangkan proses seleksinya (Kakanwil Kemenag Jatim, Red)," lanjut dia. Rommy mengungkapkan secara detail bagaimana Khofifah merekomendasikan Haris sebagai sosok yang tepat untuk menjabat Kakanwil Kemenag Jatim. "Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu, beliau (Khofifah, Red) mengatakan, 'Kalau Mas Haris, saya sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan pemprov bisa lebih baik,'" kata Romy, menirukan ucapan Khofifah. Dia juga menirukan omongan Kiai Asep. Menurut Rommy, Kiai Asep menyebut Haris tidak sedang menjalani hukuman disiplin ketika mengikuti proses seleksi Kakanwil Kemenag Jatim. "Ini hanya penerusan aspirasi biasa dari orang-orang yang selama ini kita tahu reputasinya, kita tahu kinerjanya, dan memang butuh sinergi ke depan (dengan pemprov dan masyarakat Jatim, Red)," imbuh dia. Namun, menurut Rommy, semua aspirasi itu tidak dia sampaikan kepada pansel Kakanwil Kemenag Jatim. Dia mengaku sama sekali tidak pernah mengintervensi atau bertemu dengan anggota pansel. "Proses seleksi dilakukan oleh panitia seleksi yang sangat professional. Semuanya guru-guru besar dari universitas Islam negeri se-Indonesia," dalih dia. Rommy mengelak ketika ditanya soal suap Rp 300 juta yang disangkakan oleh KPK kepada dirinya. Namun, dia tidak memberikan alibi yang jelas. Dia hanya berjanji sangat kooperatif dan menjelaskan semua tuduhan tersebut kepada KPK. Rommy justru menuding OTT yang dilakukan KPK kepada dirinya Jumat lalu (15/3) terkait dengan posisinya sebagai ketua umum parpol yang punya follower terbesar di media sosial (medsos). "Saya memang salah satu most wanted (orang paling dicari, Red)," ujar politikus dengan jumlah follower 51 ribu di Twitter tersebut. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya akan melihat relevansi pernyataan Rommy dengan perkara yang sedang ditangani. Sekalipun relevan, informasi tersebut akan dicermati lebih jauh oleh penyidik. "Bisa saja orang menyebut nama siapa pun. Namun, KPK tentu punya tanggung jawab untuk melihat relevansinya dengan pokok perkara," terang Febri. Menurut dia, keterangan yang berdiri sendiri mungkin saja tidak relevan secara hukum. Namun, jika berkesesuaian dengan bukti lain, KPK bisa mencermatinya lebih lanjut. Febri menyarankan Romy mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) bila ingin membantu KPK membongkar secara tuntas dugaan suap itu. Namun, dia mewanti-wanti agar Romy tidak setengah-setengah dalam memberikan informasi. "Yang disampaikan tentu harus yang benar dan didukung bukti lain," papar dia. Terkait dengan materi pemeriksaan kemarin, Febri menyebut penyidik mengambil sampel suara Romy untuk pendalaman alat bukti percakapan. KPK telah melakukan hal serupa terhadap dua tersangka lain, yakni Haris (Kakanwil Kemenag Jatim) dan M. Muafaq Wirahadi (kepala Kemenag Gresik). "KPK sudah memiliki bukti kuat tentang adanya komunikasi-komunikasi atau pertemuan yang membicarakan terkait pengisian jabatan atau dugaan aliran dana," terang Febri. Setelah pemeriksaan awal tersangka, KPK akan memeriksa saksi secara maraton, terutama saksi dari Kemenag pusat. Sementara itu, KH Asep Syaifuddin Chalim membantah pernyataan Rommy. Dia menyebut tak pernah merekomendasikan Haris Hasanuddin untuk menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. "Tidak ada (rekomendasi itu, Red). Hanya menjawab pertanyaan (dari Rommy) tentang bagaimana beliau (Haris)," katanya di Ponpes Amanatul Ummah, Surabaya, tadi malam. Asep mengatakan, Haris adalah salah seorang santrinya. Haris pernah mengaji di pondoknya selama tiga tahun. "Jadi, kalau ditanyai tentang siapa dia (Haris, Red), saya punya datanya," katanya. Terkait dugaan suap yang dilakukan Haris, Asep mengaku tidak yakin. Sebab, Haris sudah banyak belajar dan mengetahui berbagai hukum. Termasuk hukum suap-menyuap. Bagaimana tanggapan Gubernur Jatim Khofifah? Hingga tadi malam, Khofifah belum bisa dihubungi. Menurut beberapa pejabat Pemprov Jatim, Khofifah sedang berada di Jakarta. Rencananya pagi ini Khofifah memberikan jawaban resmi atas pernyataan Romy. Haris dan Muafaq Diberhentikan Sementara Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi akhirnya diberhentikan sementara dari jabatan masing-masing. "SK pemberhentian sudah terbit pada 19 Maret 2019," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki tadi malam. Alasan pemberhentian dua pejabat itu merujuk pada pasal 88 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di pasal tersebut diatur, PNS diberhentikan sementara karena tiga alasan. Yakni, diangkat sebagai pejabat negara, diangkat sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Ketentuan pemberhentian sementara itu juga ada di Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS. Mastuki menuturkan, pemberhentian Haris dan Muafaq diproses setelah KPK resmi menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Sabtu (16/3). Kemenag lantas menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Jawa Timur Amin Machfud sebagai Plt Kakanwil. Kemudian, Plt kepala Kantor Kemenag Gresik dijabat Kasubbag TU Kantor Kemenag Gresik Munir. Mastuki juga mengatakan, kendati dua kantor Kemenag itu dililit masalah, pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar.&nbsp;

Ngotot Tidak Bersalah, Rommy Mengaku Cuma Teruskan Aspirasi