<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/f54aeb72-1410-499d-ab45-0db9ac78ee20-1-3267055311.jpg" alt="Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar syukuran dengan membawa sejumlah nasi tumpeng di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (12/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar syukuran dengan membawa sejumlah nasi tumpeng di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (12/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar syukuran dengan membawa nasi tumpeng di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (12/2). Aksi tersebut dilakukan AMPB sebagai bentuk rasa syukur atas penahanan Bupati nonaktif Pati, Sudewo. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan kepala desa di lingkungan Kabupaten Pati. Ia juga terjerat kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Juru Bicara AMPB, Syaiful Bahri, mengatakan kehadiran masyarakat Pati di depan Gedung KPK merupakan bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. &ldquo;Kami masyarakat Pati sangat geram dengan tindakan korup yang pada kesempatan hari ini dampaknya menyeluruh sampai di tingkatan desa. Maka dari itu, selain ditindak, ke depannya kami berharap KPK bisa bersinergi dengan AMPB atau masyarakat Pati untuk memberikan edukasi atau pendidikan antikorupsi,&rdquo; kata Syaiful Bahri di depan Gedung KPK. Menurut dia, edukasi antikorupsi penting diberikan hingga ke tingkat desa, agar masyarakat memahami bahaya dan dampak korupsi. &ldquo;Sehingga masyarakat di desa dan kampung mengetahui apa itu korupsi. Sehingga di kemudian hari praktik-praktik korupsi tidak lagi terjadi di wilayah Kabupaten Pati,&rdquo; ujarnya. Selain menggelar syukuran, perwakilan masyarakat Pati juga melakukan audiensi dengan KPK. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan dukungan agar pendidikan antikorupsi diperluas hingga ke desa-desa. Lebih lanjut, Syaiful berharap kasus dugaan korupsi yang menjerat Sudewo menjadi pembelajaran bagi semua institusi pemerintah di wilayah Kabupaten Pati. "Khusus siapapun besok yang akan melanjutkan Bupati di wilayah Kabupaten Pati," imbuhnya. Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Selanjutnya pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pada hari yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Mereka adalah Bupati Pati Sudewo (SDW); Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); dan Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Selain itu, KPK mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). &nbsp;

Masyarakat Pati gelar syukuran di depan Gedung KPK setelah Sudewo ditetapkan tersangka korupsi. Dukungan antikorupsi di desa pun disuarakan.

Warga Pati Gelar Syukuran di Depan Gedung KPK usai Bupati Pati Sudewo jadi Tersangka Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/7841d75d-b1fe-4834-9ad8-f2812e496684-1-4254794352.jpg" alt="KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) akan memberhentikan sementara atau menonaktifkan&nbsp;Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, jang menjadi tersangka dugaan suap. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah keduanya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sengketa lahan PT Kabhara Digdaya (KD), pada Kamis (5/2). "Atas peristiwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan kecewa dan sangat menyesal atas peristiwa yang telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim, serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI," kata juru bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/2). Ia menegaskan, Hakim yang melakukan tindak pidana tersebut melanggar komitmen MA dalam mewujudkan zero tolerance atas segala bentuk pelayanan pengadilan. Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan. Ia memastikan Ketua Mahkamah Agung mendukung segala bentuk langkah KPK dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Depok, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Pasal 95, 98, dan 101, penangkapan dan penahanan hakim harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Meskipun memerlukan izin, lanjut Yanto, Ketua MA berkomitmen tidak akan menghalangi dan segera mengeluarkan izin penangkapan bagi hakim yang melakukan tindak pidana. Terkait izin penahanan dalam Pasal 101 KUHAP, kata Yanto, Ketua MA telah menandatangani izin tersebut segera setelah permohonan diajukan oleh penyidik KPK. "MA juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum atau advokasi kepada yang bersangkutan," urainya. Karena itu, Ketua MA akan memberhentikan sementara alias menonaktifkan hakim dan aparat PN Depok yang tertangkap tangan tersebut. Usul pemberhentian sementara hakim akan diajukan kepada Presiden. "Jika terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat," tegasnya. KPK menjerat lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan PT Kabhara Digdaya. KPK menemukan barant bukti uang Rp 850 juta dalam OTT yang meringkus Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. Adapun, kelima tersangka itu yakni, I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah selaku juru sita PN Depok, Trisnadi selaku Direktur Utama PT KD, serta Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD. Para tersangka dijerat Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 ayat (1)&nbsp;UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang&nbsp;KUHP juncto&nbsp;UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan&nbsp;UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

MA berhentikan sementara Ketua dan Wakil PN Depok yang jadi tersangka KPK suap sengketa lahan. MA dukung KPK, tegaskan zero tolerance suap.

MA Nonaktifkan Ketua dan Wakil PN Depok yang jadi Tersangka suap, Izin Penahanan Sudah Diteken

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/1000519623-3253457883.jpg" alt="ILUSTRASI: Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019-2024, penuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (9/1). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok selaku mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019-2024, penuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (9/1). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, enggan banyak berkomentar terkait penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanggapan itu disampaikan Ahok usai diperiksa sebagai saksi kasus korupsi&nbsp;Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011&ndash;2021. Ahok diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina tahun 2019&ndash;2024,&nbsp; Ahok menyerahkan sepenuhnya penanganan proses hukum Hasto kepada KPK. "Tanya KPK lah," kata Ahok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/1). Ahok mengaku tidak mengetahui secara pasti nasib Hasto Kristiyanto terkait jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Menurut dia, partainya akan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP. "Aku nggak tahu. Besok kan HUT," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menyebut, Hasto dimungkinkan hadir dalam acara perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1) besok. "Aku nggak tahu ya. Besok HUT harusnya (Hasto) dateng," jelas Ahok. Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya muncul di hadapan publik usai menyandang status tersangka. Hasto terlihat menghadiri konferensi pers terkait perayaan HUT ke-52 PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1). Politikus asal Jogjakarta itu didampingi Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ronny Talapessy, serta juru bicara PDIP Guntur Romli. Hasto mengaku sudah menerima panggilan ulang dari KPK pada Senin (13/1) mendatang. Panggilan ulang itu dilayangkan setelah dirinya tidak hadir dari panggilan KPK, pada Senin (6/1). "Saya sudah menerima panggilan KPK pada tanggal 13.00 WIB pukul 10.00 WIB dan akan hadir memenuhi panggilan tersebut," ucap Hasto. Hasto memastikan akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada KPK. Ia menegaskan, proses hukum yang menjeratnya akan dijalani dengan penuh tanggung jawab. "Saya memahami keseluruhan jalan politik Bung Karno dan Bu Mega, sehingga proses ini akan saya jalani dengan kepala tegak. Karena saya tahu konsekuensinya prinsip-prinsip negara hukum," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak banyak berkomentar soal penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Respons Ahok soal Hasto Kristiyanto jadi Tersangka Suap PAW Harun Masiku: Tanya KPK Lah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Kedua tersangka baru itu merupakan swasta yang diduga menyuap Lukas Enembe. "Setelah menemukan kecukupan alat bukti pada proses penyidikan dengan tersangka LE. Saat ini KPK kembali menetapkan dua orang tersangka pemberi suap kepada Lukas Enembe selaku Gubernur Papua periode 2018-2023," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (18/4). Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua tersangka itu yakni karyawan PT Tabi Bangun Papua, Fredrik Banne, dan pemilik PT Melonisia Mulia, Piton Enumbi. Menurut Ali, penyidik masih terus kumpulkan bukti untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki. "Pasti akan kami umumkan nanti pada waktunya apabila penyidikan tersebut sudah cukup," ucap Ali. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL). Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Sementara, Rijatono Lakka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Lukas diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan untuk memuluskan perusahaan Rijatono dalam rangka memenangkan sejumlah proyek pembangunan di Papua. Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 Miliar. Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar. KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi tersebut. Bahkan, Lukas Enembe juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diduga, Lukas membelanjakan aset dari hasil suap dan gratifikasi.

KPK kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

KPK Tetapkan Dua Pihak Swasta Sebagai Tersangka Pemberi Suap Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-06-24-at-5.59.08-PM.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwira Polri AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pemalsuan surat perkara perebutan hak ahli waris PT. Aria Citra Mulia.  "Benar, hari ini (3/1) telah hadir pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Mabes Polri terkait dengan pemalsuan surat perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (3/1).  Bambang Kayun sempat dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat, 23 Desember 2022. Namun, saat itu Bambang mangkir atau tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK.  Ali menyampaikan, Bambang Kayun saat ini tengah menjalani pemeriksaan di lantai 2 gedung KPK. Lembaga antirasuah disinyalir akan langsung menahan Bambang Kayun.  "Saat ini yang tersangka telah berada dilantai 2 gedung Merah Putih KPK dan masih menjalani pemeriksaan dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya," ucap Ali.  KPK menegaskan, telah mengantongi lebih dari dua alat bukti terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat perwira Polri, AKBP Bambang Kayun. Lembaga antirasuah menegaskan, penetapan tersangka terhadap Bambang Kayun telah sesuai prosedur.  "Penetapan sebagai tersangka oleh KPK telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bahkan lebih dua alat bukti berupa surat dokumen sejumlah 50, keterangan 11 orang, 3 orang ahli dan petunjuk," ujar Ali.  KPK menduga, Bambang Kayun terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Meski demikian, Ali belum bersedia menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Bambang Kayun.  Menurutnya, tim penyidik masih membutuhkan waktu untuk menemukan bukti lanjutan terkait pidana yang dilakukan Bambang Kayun. KPK bakal menyampaikan informasi berkaitan dengan penyidikan kasus ini demi asas keterbukaan terhadap publik. Karena itu, Ali meminta masyarakat mendukung kinerja KPK.  "KPK akan terbuka untuk menyampaikan setiap perkembangan perkara ini pada publik dan berharap adanya dukungan dari semua pihak untuk membawa perkara ini sampai ke tahap persidangan," pungkas Ali.

AKBP Bambang Kayun Tersangka Suap Pemalsuan Surat Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Wali-Kota-Bekasi-Rahmat-Effendi-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi, Reny Hendrawati dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan, yang menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi. Dia dicecar pengetahuannya terkait arahan proyek di Pemkot Bekasi.  Materi serupa juga ditelisik kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Tita Listia; Camat Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Makhfud Syaifudin; Kabid pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi, Heryanto; Kepala BPBD, Nurcholis; Ajudan Wali Jota Bekasi, Andi Kristanto.  "Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain masih terkait dugaan adanya arahan dan perintah tersangka RE untuk menentukan proyek-proyek tertentu yang anggarannya dikelola Pemkot Bekasi. Selain itu di dalami juga mengenai adanya dugaan aliran sejumlah uang yang dinikmati tersangka RE dan pihak terkaitnya yang berasal dari potongan dana beberapa pegawai," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (17/1).  Dalam perkaranya, Rahmat Effendi menyandang status tersangka bersama delapan orang lainnya. Mereka di antaranya Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi; Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min alias Anen; Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.  Pria yang karib disapa Bang Pepen itu terjerat perkara rasuah dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1). Pepen diduga menerima suap sebesar Rp 7,1 miliar, penerimaan uang itu diduga terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.  Kasus yang menjerat Pepen dan delapan tersangka lainnya bermula dari pemerintah kota Bekasi yang menetapkan APBD-P tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud di antaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.  Sebagai bentuk komitmen Pepen diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara, yang merupakan orang-orang kepercayaannya yaitu Jumhana Lutfi yang menerima uang sejumlah Rp 4 miliar dari Lai Bui Min alias Anen.  Selain itu, diduga Wahyudin yang merupakan Camat Jatisampurna menerima uang sejumlah Rp 3 miliar dari Makhfud Saifudin Camat Rawalumbu dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp100 juta dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi.  Selain itu tersangka Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka Rahmat Effendi yang dikelola oleh Lurah Kati Sari Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta.  Disamping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, Rahmat Effendi diduga menerima sejumlah uang Rp 30 juta dari Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin.  Sebagai pemberi Ali Amril dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara sebagai penerima, Rahmat Effendi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Cecar Sekda & Ajudan Walkot Bekasi Terkait Aliran Uang Suap Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Surat pencekalan ke luar negeri itu dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  "KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (4/3).  Ali masih enggan membeberkan siapa saja pihak-pihak yang dicegah ke luar negeri itu. Dia menegaskan, langkah itu ditempuh untuk kepentingan proses penyidikan yang saat ini dilakukan KPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/03/2021/kpk-tetapkan-tersangka-dalam-kasus-dugaan-suap-pengurusan-pajak/">KPK Tetapkan Tersangka dalam Kasus Dugaan Suap Pengurusan Pajak</a>  "Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri," tegas Ali.  Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan pihaknya bersurat ke Ditjen Imigrasi untuk mencegah ke luar negeri terhadap sejumlah pihak. Pencekalan itu dilakukan setelah KPK menetapkan tersangka.  Meski demikian, KPK masih enggan membeberkan secara rinci siapa saja pihak penyelenggara negara maupun swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Umumnya sejak tersangka ditetapkan, ya kita cegah ke luar negeri," ungkap Alex.  Sementara itu, berdasarkan sumber JawaPos.com, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Hukum dan HAM mengakui, menerima permintaan KPK untuk mencekal Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Angin Prayitno Aji. Pencekalan itu dilakukan sejak Senin (8/2) lalu.  "Sudah menerima permintaan KPK untuk mencekal Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Angin Prayitno Aji," tegas sumber yang enggan disebutkan identitasnya.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tidak akan mentoleransi tindakan korupsi di lingkungan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu. Kemenkeu juga telah memecat pejabat Ditjen Pajak yang diduga terlibat tindak pidana suap, terkait penurunan nilai pajak terhadap wajib pajak.  “Terhadap pejabat Ditjen Pajak yang oleh KPK diduga terlibat suap telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK," ujar Sri Mulyani, Rabu (3/3).  Sri Mulyani belum dapat membeberkan nama oknum pejabat Ditjen Pajak yang terlibat tindak pidana suap tersebut. Sri Mulyani masih mengedepankan azas praduga tak bersalah. Meski demikian, untuk memudahkan KPK mengusut lebih dalam, maka pihaknya membebastugaskan terduga pelaku.  "Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dan tengah diproses. Langkah tersebut dilakukan agar penegakkan hukum okeh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja Ditjen Pajak Kemenkeu," pungkas Sri Mulyani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T_jC4qLD2O4

KPK Cegah Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Usai Penetapan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_PENETAPAN-TERSANGKA-IMAM-NAHRAWI_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah naik pada tahap penyidikan. Lembaga antirasuah masih enggan membeberkan siapa pejabat Ditjen Pajak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.  "Ada laporan masyarakat dan dicek didalami, ternyata ada tindak pidana suap dan itu yang disampaikan ke KPK. Biasanya perkara suap adalah OTT, ini tidak. Penyelidikan terbuka dan kita putuskan kita naikan ke penyidikan. Sekarang masih dilakukan penyidikan oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/3).  Alex tak memungkiri, perkara yang saat ini tengah diusut KPK telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Terlebih Kemenkeu telah melakukan pemecatan terhadap seorang yang diduga menjadi tersangka dalam kasus ini.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/03/03/2021/sri-mulyani-tegas-pecat-pejabat-pajak-terlibat-penurunan-nilai-pajak/">Sri Mulyani Tegas, Pecat Pejabat Pajak Terlibat Penurunan Nilai Pajak</a>  Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak yang diduga terjerat dalam perkara ini adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji. Alex sendiri masih enggan membeberkan nama tersebut yang menjadi tersangka. "Kami tidak mengungkap nama atau perusahaan terkait. Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu dengan kegiatan pemeriksaan, dan pencarian barang bukti," beber Alex.  Pimpinan KPK dua periode ini memastikan, pihaknya akan segera mengumumkan penetapan tersangka. Dia pun membenarkan, pihak yang diduga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pada Ditjen Pajak itu telah dicegah ke luar negeri.  "Umumnya sejak tersangka ditetapkan, ya kita cegah ke luar negeri," tegas Alex.  Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tidak akan mentoleransi tindakan korupsi di lingkungan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu. Kemenkeu juga telah memecat pejabat Ditjen Pajak yang diduga terlibat tindak pidana suap, terkait penurunan nilai pajak terhadap wajib pajak.  “Terhadap pejabat Ditjen Pajak yang oleh KPK diduga terlibat suap telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK," ujar Sri Mulyani.  Sri Mulyani belum dapat membeberkan nama oknum pejabat Ditjen Pajak yang terlibat tindak pidana suap tersebut. Sri Mulyani masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Meski demikian, untuk memudahkan KPK mengusut lebih dalam, maka pihaknya membebastugaskan terduga pelaku.  "Yang bersangkutan juga telah mengundurkan diri dan tengah diproses. Langkah tersebut dilakukan agar penegakkan hukum okeh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja Ditjen Pajak Kemenkeu," ucapnya.  Sri Mulyani memastikan Kemenkeu akan mendukung KPK dalam mengusut kasus suap penurunan nilai pajak tersebut. Sri Mulyani menyatakan siap bekerjasama dengan lembaga antirasuah memberantas tindak pidana korupsi di Kemenkeu.  "Kemenkeu akan terus bekerjasama dengan KPK di dalam melakukan upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan dan sumber lain yang diatur oleh undang-undang. Kami juga bekerjasama dengan KPK mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Kemenkeu," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T_jC4qLD2O4

KPK Tetapkan Tersangka dalam Kasus Dugaan Suap Pengurusan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Wakil-Ketua-KPK-Nawawi-Pomolango-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur En" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kutai Timur di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur En</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada nama Suharjito selaku pihak swasta yang masuk list pihak-pihak yang diamankan KPK. Suharjito diduga sebagai pihak pemberi suap. “KPK menetapkan pemberi (suap, Red) adalah SJT (Suharjito),” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Suharjito menjadi satu-satunya tersangka pemberi suap.  Suharjito merupakan chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Dia juga calon besan Ketua MPR <a href="https://www.jawapos.com/tag/bambang-soesatyo/">Bambang Soesatyo</a> (Bamsoet). September lalu, salah satu anak gadis Bamsoet dilamar oleh anak Suharjito. "Anaknya (Suharjito, Red) tunangan sama anak Bamsoet," kata seorang penyidik yang menangani perkara tersebut kepada Jawa Pos.  Kabar pertunangan itu sempat diunggah Bamsoet di akun Instagram pribadinya, @bambang.soesatyo, pada 7 September lalu. Bamsoet juga sempat mem-posting foto bersama Suharjito di akun IG yang memiliki 237 ribu pengikut itu. ’’Detik-detik Laras ’ditembak’ Adit. Laras adalah salah satu anak perempuan Bamsoet. Sedangkan Adit adalah anak Suharjito.’’ Demikian bunyi caption dalam posting-an tersebut.  Penelusuran Jawa Pos, Adit merupakan anak Suharjito yang menjabat direktur utama (Dirut) PT DPP. Hal itu diketahui dari situs resmi PT DPP. Perusahaan yang bergerak di bidang impor, ekspor, serta distribusi makanan mentah dan olahan itu berdiri sejak 1998. Perusahaan tersebut mengklaim memiliki teknologi industri makanan. Baik dalam pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian.  Semula PT DPP bergerak di bisnis perdagangan produk daging, seafood, lalu merambah bisnis poultry. Kemudian, PT DPP menambah divisi usaha dengan memproduksi makanan olahan siap saji dengan brand King Food. Perusahaan itu berambisi merajai produk makanan olahan di pasar dalam negeri dan mengekspor produk-produknya ke luar negeri. Baru-baru ini, PT DPP tercatat sebagai perusahaan eksporter benur yang membuka cabang di Kaur, Bengkulu.  Di sisi lain, Bamsoet memilih bungkam terkait penangkapan calon besannya oleh KPK. Pesan singkat yang dikirim Jawa Pos ke nomor WhatsApp (WA) Bamsoet dibaca, tapi tidak dibalas. Mantan ketua DPR tersebut malah mengirim rilis pers tentang pelantikan pengurus pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). PT DPP juga belum bisa memberikan konfirmasi kepada Jawa Pos. Berkali-kali dihubungi melalui nomor resmi perusahaan, tidak ada jawaban sama sekali hingga berita ini diturunkan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qrFmWIYEwvQ

Tersangka Pemberi Suap Calon Besan Ketua MPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KPK-Dery-Ridwansah-3.jpeg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Komisioner KPK terpilih Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata beserta kementerian dan lembaga saat sosialisasi terkait rancangan peraturan sebagai 7 Peratur" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Komisioner KPK terpilih Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata beserta kementerian dan lembaga saat sosialisasi terkait rancangan peraturan sebagai 7 Peratur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari kesembilan sejak penangkapan sejumlah tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja kesulitan untuk menangkap Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Setelah fokus pada koordinasi dan pencarian di luar negeri, KPK kini juga memburu bekas caleg PDIP itu di dalam negeri.  Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, dirinya dan empat pimpinan lain KPK telah mengirim surat kepada Polri untuk minta bantuan mencari Harun. ”Tadi saya sudah tanda tangani permintaan bantuan pencarian dengan aparat penegak hukum,” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK kemarin (17/1).  Firli meyakini, keterlibatan polisi akan membuat pencarian lebih mudah. Sebab, Polri memiliki jaringan luas. Soal kepastian keberadaan Harun di Indonesia, Firli tidak secara langsung membenarkan. Namun, dia mengungkapkan, para tersangka kasus korupsi rata-rata tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama di luar negeri.  ”Saya kan pernah jadi deputi penindakan KPK. Yang kabur ke luar negeri itu pasti balik. Koruptor itu berbeda dengan pelaku pembunuhan yang siap tidur di hutan. Pelaku korupsi, berapa pun uang dia bawa, pasti akan kembali ke Indonesia,” tegas Firli.  Ali Fikri, juru bicara KPK, mengatakan bahwa KPK telah mengirim surat panggilan kepada Harun. Surat tersebut dikirimkan ke alamat rumah Harun yang tercatat sesuai di KTP-nya, yakni Kebayoran Lama. Pekan lalu Jawa Pos sempat bertandang ke rumah itu, tapi kosong.  Nama Harun juga didapati dalam daftar pemeriksaan KPK yang terjadwal kemarin. Harun tercatat bakal diperiksa sebagai tersangka. Namun, hingga berita ini ditulis tadi malam, tidak ada tanda-tanda Harun datang.  Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menyampaikan, Polri berkomitmen membantu KPK. ”Kami tentu akan memberikan bantuan apabila rekan-rekan KPK berkoordinasi,” ucapnya.  Apabila Harun benar-benar masih berada di luar negeri, Idham memastikan bahwa jaringan Polri bakal dikerahkan. ”Kami juga akan melanjutkan ke Interpol,” tegasnya. Namun, dia mengaku belum mendapat informasi soal keberadaan Harun.  Sementara itu, Koordinator Tim Lawyer PDIP Teguh Samudera mengatakan, pihaknya tidak mengetahui keberadaan Harun. Yang pihaknya ketahui, Harun ada di luar negeri. ”Malah kami dapat informasi dari teman-teman media,” ujar dia.  Tim PDIP masih terus melakukan kunjungan ke beberapa instansi. Setelah berkunjung ke KPU dan Dewas KPK, kemarin mereka mendatangi Dewan Pers. Jubir PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, tim hukum datang ke Dewan Pers untuk berkonsultasi. Sebab, partainya merasa prihatin atas sejumlah pemberitaan tentang dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  Politikus asal NTT tersebut menilai ada kesan penggiringan opini bahwa partainya, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sudah pasti bersalah. ”Tim hukum mencari masukan sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik dilanggar atau diabaikan media,” ujar dia.  Masa Lalu Harun Masiku  Siapa sesungguhnya Harun Masiku? Berdasar penelusuran Fajar, Harun adalah alumnus SMPN 2 Watampone. Namanya tercatat dalam fotokopi sertifikat NEM SMP tahun pelajaran 1985–1986. Dia merupakan anak Johannes Masiku.  Dalam daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) murni SMP, Harun mengikuti evaluasi tersebut pada 14 sampai 28 April 1986. Ada enam bidang studi yang telah diikuti. Yakni pendidikan moral Pancasila dengan nilai 8,23, bahasa Indonesia (7,06), ilmu pengetahuan alam (6,00), ilmu pengetahuan sosial (6,50), matematika (3,82), dan bahasa Inggris (4,68).  Saat itu ketua panitia ebtanas rayon SMP subrayon 22 adalah Palingrungi Abdullah. Namun, sejauh ini tidak ada lagi yang mengenal Harun di sekolah tersebut. ”Saya tidak tahu soal Harun Masiku. Sudah saya tanyakan ke beberapa teman, juga tidak ada yang tahu. Ternyata, setelah dicek, dia betul lulusan SMP Negeri 2 Watampone,” jelas Kepala Tata Usaha Hajra saat ditemui Fajar di sekolahnya.  Harun menghabiskan masa kecil dan remaja di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 1989. Menurut sumber Fajar, sejak mahasiswa Harun dikenal sebagai aktivis kampus meski tidak termasuk orang yang terlalu frontal. Harun disebut pernah terlibat tawuran yang melibatkan mahasiswa fakultas teknik dengan sejumlah fakultas lain. Tawuran itu berujung pada terbakarnya laboratorium teknik perkapalan. Insiden tersebut dikenang dengan sebutan Black September 1992.  Sumber Fajar yang kini menjadi dosen Unhas tersebut mengakui sempat aktif berkomunikasi dengan Harun. Apalagi saat Harun menjadi caleg DPR dari Partai Demokrat melalui dapil Sulsel III. ”Tapi, setelah itu saya lama tidak berkomunikasi lagi,” ujarnya.  Wakil Dekan II FH Unhas Syamsuddin Muchtar mengaku baru mengenal nama Harun setelah kasusnya ramai di media. Selama ini Harun tidak pernah muncul sebagai alumnus untuk menyapa atau memberikan bantuan pembangunan kampus. ”Saya tidak bisa memberikan keterangan banyak soal Harun Masiku. Selama ini sering ada temu alumni, tapi dia tidak pernah hadir.”  Sumber lain yang cukup dekat dengan Harun membeberkan, Harun beberapa kali datang ke Makassar. Dia selalu menggunakan mobil Toyota Camry bernopol B (Jakarta). ”Dulu sering ke Makassar dan dia selalu meminta bertemu saya,” kata sumber yang enggan namanya disebutkan itu.  Status Harun yang pernah menjadi caleg DPR dari Demokrat pada 2014 dibenarkan Ilham Arief Sirajuddin (IAS). IAS saat itu menjabat ketua Demokrat Sulsel. ”Tapi, setelah tidak terpilih, sudah hilang juga entah ke mana,” katanya.  Mantan wali kota Makassar tersebut menerangkan, Harun dimasukkan sebagai caleg setelah menyebut nama salah satu orang besar.  Ketua Bappilu Demokrat Sulsel Selle Ks. Dalle mengatakan, tidak ada pengurus Demokrat Sulsel yang kenal dengan Harun. ”Dia jadi caleg saat itu pakai jalur dari Jakarta. Tidak pernah berkarir politik di sini,” terangnya.  Hal yang sama diutarakan Sekretaris PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni. Dia mengaku baru tahu nama Harun setelah ramai diberitakan media. ”Kami dari PDIP Sulsel tidak tahu sama sekali siapa dia,” ucapnya.  Keluarga Minta Harun Serahkan diri  Sementara itu, di Kabupaten Toraja Utara, keluarga besarnya berharap Harun menyerahkan diri. Dia harus taat hukum. Apalagi, mendiang ayahnya, Johannes Masiku, merupakan seorang hakim yang dikenal baik. ”Dia juga kan paham hukum,” tutur sepupu Harun yang enggan namanya dikorankan kepada Fajar.  Menurut dia, rumpun keluarga di Lembang Tandung Tabo, Kecamatan Sangelangi, Kabupaten Toraja Utara, sangat prihatin atas kasus Harun. Apalagi, mendiang ayah dan ibunya yang akrab dengan sapaan Mama Herman itu belum lama meninggal dunia. ”Kami siap pasang badan untuk Harun,” tegasnya lagi.  Keluarganya menduga Harun hanya tumbal para elite partai. Hal tersebut bermula saat pelantikan anggota DPR. Saat itu kerabat dekat Harun sudah diundang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikannya. Tetapi, pelantikan tersebut tak pernah terjadi.  Keluarganya juga melihat ada banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Pertama, perolehan suara Harun hanya 5.878 suara. Itu berarti masih ada beberapa caleg di dapilnya yang lebih berhak menjadi anggota DPR. Selain Riezky Aprilia yang meraih 44.402 suara, ada nama Darmadi Jufri yang meraih 26.103 suara. Kemudian Doddy Julianto Siahaan dengan 19.776 suara dan Diah Okta Sari (13.310). ”Kami melihat ada yang aneh. Tidak mungkin dia dipaksakan dilantik dengan perolehan suara hanya sebesar itu,” cetusnya.

Kejar Harun, KPK Resmi Minta Bantuan Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tersangka suap

Berita Terkini