<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/f11ffb08-dcc0-4277-8df6-a4ffa8f6dd93-2959156188.jpg" alt="Bangkai seekor anak gajah liar ditemukan di Resort Lancang Kuning, Seksi PTN Wilayah I, Kamis (26/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bangkai seekor anak gajah liar ditemukan di Resort Lancang Kuning, Seksi PTN Wilayah I, Kamis (26/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, turun langsung ke kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), menyusul penemuan bangkai seekor anak gajah liar di Resort Lancang Kuning, Seksi PTN Wilayah I, Kamis (26/2). Dalam peninjauan tersebut, ia didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum), Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus), Kepala Bidang Laboratorium Forensik (Kabidlabfor) Polda Riau, serta Kepala BKSDA Riau. Kehadiran unsur reserse dan laboratorium forensik ini untuk memastikan proses penanganan berjalan serius, terukur, dan berbasis pemeriksaan ilmiah. Berdasarkan informasi awal, bangkai anak gajah ditemukan sekitar pukul 12.00 WIB dalam kondisi telah mengalami pembusukan dan diperkirakan mati lebih dari satu pekan. Dugaan sementara, kematian anak gajah tersebut berkaitan dengan infeksi pada bagian kaki yang diduga akibat jerat. Saat ini, tim medis Balai TNTN masih melakukan pendalaman guna memastikan penyebab pasti kematian melalui proses nekropsi. Herry menegaskan, kehadirannya bersama jajaran reserse dan laboratorium forensik bertujuan memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara profesional dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan. &ldquo;Kami ingin memastikan prosesnya berjalan berdasarkan fakta di lapangan. Karena itu saya bersama direktur reserse dan labforensik turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya serta mendukung proses pemeriksaan yang sedang berlangsung,&rdquo; kata Irjen Herry. Ia menjelaskan, bangkai anak gajah tersebut ditemukan berkat patroli bersama antara personel kepolisian dan polisi hutan di kawasan TNTN. Menurutnya, kolaborasi patroli menjadi faktor penting dalam mendeteksi lebih dini berbagai potensi ancaman terhadap satwa liar. &ldquo;Meski ditemukan dalam kondisi sudah menjadi bangkai, keberadaan anak gajah ini bisa terdeteksi karena patroli bersama. Ini menjadi evaluasi bagi kami untuk terus memperkuat patroli terpadu di kawasan rawan,&rdquo; jelasnya. Ke depan, Polda Riau akan meningkatkan intensitas patroli, khususnya patroli sapu jerat, guna mengantisipasi praktik pemasangan jerat oleh pemburu maupun pihak yang tidak bertanggung jawab. &ldquo;Kami akan mendorong patroli sapu jerat secara lebih masif agar jerat-jerat yang membahayakan satwa dapat ditemukan dan segera disingkirkan,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, keterlibatan fungsi reserse dan laboratorium forensik menjadi langkah antisipatif untuk mendalami kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum, tanpa mengabaikan proses medis yang dilakukan pihak konservasi. &ldquo;Kita masih menunggu hasil pemeriksaan tim medis lewat nekropsi. Apabila nantinya ditemukan indikasi pidana, tentu akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,&rdquo; tuturnya. Saat ini, Polda Riau terus berkoordinasi dengan Balai TNTN dan BKSDA Riau dalam mendukung pengumpulan data serta analisis di lokasi kejadian. &ldquo;Perkembangan lebih lanjut terkait penyebab kematian anak gajah tersebut akan disampaikan setelah hasil nekropsi dan pendalaman lapangan diperoleh secara menyeluruh,&rdquo; pungkasnya.

Kapolda Riau selidiki kematian anak gajah di Tesso Nilo akibat jeratan. Proses nekropsi-patroli sapu jerat diperkuat untuk lindungi satwa.

Kapolda Riau Selidiki Kematian Anak Gajah di Tesso Nilo, Dugaan Sementara Akibat Jeratan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/tesso-nilo-334922237.jpg" alt="Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Pasalnya, kawasan hutan di sana tinggal 24 persen." width="100%">
<figcaption>Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Pasalnya, kawasan hutan di sana tinggal 24 persen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melanggar kawasan hutan merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap pelestarian alam dan pembenahan tata kelola sumber daya agraria. Ia menyebut, langkah tersebut menunjukkan keberanian negara dalam menertibkan praktik lama yang merusak lingkungan. &ldquo;Langkah pemerintah terhadap perusahaan yang melanggar kawasan hutan harus dilihat sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi lingkungan hidup dan menata ulang pengelolaan kawasan hutan,&rdquo; kata Azis Subekti, Minggu (25/1). Azis mengatakan, laporan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi patut mendapat perhatian luas dari publik. Menurutnya, laporan tersebut menandai titik penting dalam upaya negara merebut kembali kawasan hutan yang selama bertahun-tahun dikuasai secara ilegal. &ldquo;Selama ini kita tahu banyak kawasan hutan yang dikuasai tanpa izin atau melanggar peruntukan, dan ini dibiarkan terlalu lama. Sekarang negara mulai hadir dan mengambil kembali haknya,&rdquo; tegasnya. Ia mengapresiasi kerja Satgas PKH di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal. Menurut Azis, capaian tersebut bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan keberanian politik dan konsistensi penegakan hukum lintas sektor. &ldquo;Ini bukan pekerjaan ringan. Dibutuhkan keberanian politik, ketegasan hukum, dan koordinasi antar lembaga yang selama ini sering kali menjadi kendala,&rdquo; ujarnya. Azis juga menyoroti relevansi penertiban kawasan hutan dengan meningkatnya bencana ekologis di berbagai daerah. Ia menilai kerusakan hutan di hulu telah berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat di hilir melalui banjir dan longsor yang terus berulang. &ldquo;Kita melihat di banyak daerah, hutan rusak, tambang dan perkebunan masuk tanpa kendali, lalu banjir dan longsor menimpa masyarakat. Jadi penertiban kawasan hutan ini bukan sekadar administrasi, tetapi soal keselamatan rakyat,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Azis menyebut penertiban kawasan strategis seperti Taman Nasional Tesso Nilo sebagai sinyal kuat kehadiran negara. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menunjukkan bahwa kepentingan lingkungan tidak boleh terus dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. &ldquo;Kawasan-kawasan konservasi yang selama ini menjadi sorotan harus dipulihkan. Kehadiran negara di sana mengirim pesan bahwa hukum dan lingkungan tidak boleh selalu kalah,&rdquo; urainya. Azis mengakui persoalan yang dihadapi pemerintah sangat besar, mengingat jutaan hektare kebun sawit dan aktivitas tambang telah terlanjur berada di dalam kawasan hutan, termasuk kawasan lindung. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak dari tata kelola yang terlalu longgar di masa lalu. &ldquo;Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan kejadian insidental, tetapi akibat dari tata kelola yang permisif dan pembiaran yang berlangsung lama,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, Azis mengingatkan bahwa pencabutan izin hanyalah langkah awal. Ia menekankan pentingnya memastikan pemulihan lingkungan berjalan nyata di lapangan, mulai dari rehabilitasi lahan kritis hingga pemulihan daerah tangkapan air. &ldquo;Penertiban harus diikuti dengan pemulihan. Kawasan yang sudah dikuasai kembali harus dihijaukan, direhabilitasi, dan benar-benar dipulihkan, bukan hanya selesai di atas kertas,&rdquo; tegasnya. Azis juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memulihkan kawasan hutan. Menurutnya, upaya negara tidak akan berhasil tanpa dukungan publik yang aktif dan berkelanjutan. &ldquo;Pemerintah bisa menyiapkan kebijakan dan bibit, tetapi masyarakat juga harus terlibat menanam dan merawat. Ini kerja bersama,&rdquo; pungkasnya.

Pencabutan izin terhadap 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap pelestarian alam.

Izin 28 Perusahaan Langgar Kawasan Hutan Dicabut, DPR: Bentuk Perhatian Serius Pemerintah

&nbsp; &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/tesso-nilo-334922237.jpg" alt="Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Pasalnya, kawasan hutan di sana tinggal 24 persen." width="100%">
<figcaption>Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Pasalnya, kawasan hutan di sana tinggal 24 persen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Petugas Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menemukan ranjau paku yang ditebar di kawasan hutan konservasi Kabupaten Pelalawan, Riau. Mereka menduga aksi tersebut sebagai bentuk sabotase yang mengancam keselamatan satwa dilindungi maupun petugas patroli. Temuan ranjau paku itu tersebar di jalur yang kerap dilalui gajah Sumatera serta kendaraan patroli. Pihak pengelola menilai aksi ini bukan kejadian pertama dan berpotensi sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, untuk mencederai satwa liar. "Di sini, kami menemukan ranjau paku yang di taruh di jalan area patroli,&rdquo; ujar seorang petugas dalam unggahan di Instagram @btn_tessonilo, dikutip Selasa (16/12). Petugas itu menegaskan, ranjau paku tersebut diduga kuat sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya perlindungan hutan. &ldquo;Ini bentuk sabotase, padahal tujuan kita hanya untuk bumi ini menjadi lebih baik,&rdquo; tambahnya. Dalam unggahan yang sama, pihak TNTN juga menggambarkan beratnya tantangan menjaga kawasan hutan lindung di Sumatera. Saat menyusuri jalur patroli, polisi hutan kerap kembali menemukan ranjau paku yang sengaja ditebar. &ldquo;Perjuangan menjaga hutan ini selalu menghadapi tantangan berat,&rdquo; tulis pihak TNTN. Ranjau paku itu dinilai membahayakan banyak pihak, mulai dari petugas lapangan hingga satwa liar yang melintas. &ldquo;Bisa mencelakai petugas, merusak kendaraan, bahkan membahayakan langkah teman-teman yang sedang menjalankan tugas,&rdquo; sebut mereka. Petugas TNTN menegaskan bahwa patroli dan perlindungan kawasan hutan dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat pembabatan hutan secara masif, yang juga disebut menjadi salah satu pemicu bencana di Sumatera pada akhir November 2025. &ldquo;Padahal tujuan kami hanya untuk memulihkan hutan, menanam kembali, dan mengembalikan Tesso Nilo seperti sedia kala,&rdquo; tulis pihak TNTN. &ldquo;Namun masih ada oknum-oknum yang berusaha menghalangi, bahkan mencederai perjuangan ini,&rdquo; lanjutnya. Hingga kini, pihak taman nasional mengakui menjaga kawasan konservasi bukan perkara mudah. Mereka pun berharap dukungan dan doa agar para petugas tetap aman dalam menjalankan tugas. &ldquo;Mohon doa agar teman-teman selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dalam menjaga dan menyelamatkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo,&rdquo; tandasnya.

Petugas Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali menemukan ranjau paku yang ditebar di kawasan hutan konservasi Kabupaten Pelalawan, Riau.

Viral Ranjau Paku Bertebaran di Taman Nasional Tesso Nillo, Petugas Sebut Sebagai Upaya Sabotase

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/cJu6G4ZaB6AD0qdd4Dp5dTeIiTbhC2YaZQVuncWp-1-434090048.jpg" alt="Menko Pangan Zulkifli HAsan menanggapi tudingan bahwa dirinya jadi penyebab bencana Sumatera. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Pangan Zulkifli HAsan menanggapi tudingan bahwa dirinya jadi penyebab bencana Sumatera. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi santai tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai penyebab sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera. Alih-alih tersinggung, Zulhas justru menegaskan bahwa dirinya memaklumi berbagai tuduhan tersebut.&nbsp; Dia menyampaikan, ketika bencana longsor dan banjir terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, justru dirinya disalahkan. Bahkan, dikait-kaitkan dengan isu yang terjadi jauh dari pusat bencana, yakni di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau.&nbsp; &ldquo;Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Itu di Provinsi Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,&rdquo; kata Zulhas dalam acara Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12).&nbsp; Lebih jauh, ia bahkan menyebut dirinya ikut disalahkan atas kejadian di luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Terkait sejumlah tudingan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tak apa-apa, dan ia sudah memaafkan.&nbsp; &ldquo;Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa, saya maafkan, gak apa-apa,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa cobaan berat ini menjadi duka bersama seluruh bangsa.&nbsp; &ldquo;Hari-hari ini, hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyesalkan duka yang kita rasakan bersama," ujar Menko Zulhas.&nbsp; Zulhas menuturkan bahwa tidak ada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa kehilangan dan pedih yang dialami masyarakat di wilayah terdampak. Ia menekankan bahwa dalam situasi sulit ini, negara dan seluruh elemen bangsa tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian.&nbsp; &ldquo;Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana. Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapapun,&rdquo; jelasnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menanggapi tuduhan sebagai penyebab bencana di Sumatera, menegaskan duka bersama bangsa.

Dituding Jadi Penyebab Bencana Sumatera, Menko Zulkifli Hasan: Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

tesso nilo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tesso nilo

Berita Terkini

Kapolda Riau Selidiki Kematian Anak Gajah di Tesso Nilo, Dugaan Sementara Akibat Jeratan

Izin 28 Perusahaan Langgar Kawasan Hutan Dicabut, DPR: Bentuk Perhatian Serius Pemerintah

Viral Ranjau Paku Bertebaran di Taman Nasional Tesso Nillo, Petugas Sebut Sebagai Upaya Sabotase

Dituding Jadi Penyebab Bencana Sumatera, Menko Zulkifli Hasan: Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

Download Aplikasi JawaPos.com