<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/JKT_-APBN-defisit-Rp546-triliun-per-Januari-2026_Salman-Toyibi_-1-81692793.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana THR untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, hingga pensiunan akan mulai disalurkan bertahap pada minggu ini.</p> <p>Berdasarkan kabar yang beredar, THR akan mulai disalurkan pada Kamis, 26 Februari 2026. "Minggu pertama puasa. Bentar lagi," ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI pada Rabu (18/2).</p> <p>Meski begitu, penyaluran ini membutuhkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto melalui peraturan pemerintah (PP). Namun, hingga kini Presiden Prabowo masih melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania setelah sebelumnya berkunjung ke Amerika Serikat (AS).</p> <p>"Kan sedang diproses. Nanti begitu presiden pulang mungkin Presiden akan umumkan," jelasnya kepada wartawan, Selasa (24/2).</p> <p>Sementara itu, Presiden Prabowo diperkirakan baru akan tiba di Tanah Air pada akhir pekan ini. Alhasil, distribusi diperkirakan baru bisa disalurkan pada minggu depan.</p> <p>Menkeu Purbaya sendiri sempat menegaskan bahwa anggarannya sudah disiapkan. Adapun, total anggarannya mencapai Rp 55 triliun. "Dana-dana sudah siap," ungkap Purbaya.</p> <p>Di sisi lain, THR sendiri wajib dibayarkan secara penuh dan tidak diperkenankan untuk dicicil. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas perusahaan yang berupaya menghindari kewajiban tersebut.</p> <p>Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, pembayaran THR harus dilakukan sekaligus tanpa skema angsuran.</p> <p>Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pekerja, baik yang berstatus karyawan tetap (PKWTT) maupun karyawan kontrak (PKWT), selama telah memenuhi persyaratan masa kerja.</p> <p>Apabila perusahaan tidak mematuhi atau terlambat dalam menyalurkan THR, pemerintah akan mengenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen dari total THR yang menjadi hak pekerja. (*)</p>

THR PNS dan pensiunan mulai disalurkan Kamis 26 Februari 2026. Pemerintah sudah siapkan dana Rp 55 triliun, tunggu persetujuan Presiden

THR PNS Mulai Disalurkan pada Kamis 26 Februari? Begini Penjelasan Menkeu Purbaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-4069331464.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 untuk aparatur negara akan dilakukan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, serta personel TNI, Polri, hingga para pensiunan.</p> <p>Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah melalui otoritas fiskal telah menyiapkan alokasi anggaran THR dan menargetkan penyalurannya dapat dilakukan pada awal Ramadhan 2026.</p> <p>"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan," ujar Purbaya setelah menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).</p> <h3>Jadwal Pencairan THR PNS 2026</h3> <p>Sampai saat ini, pemerintah memang belum menetapkan tanggal resmi pencairan THR 2026. Namun, jika mengacu pada pola penyaluran di tahun-tahun sebelumnya, THR bagi aparatur negara biasanya dicairkan sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Hari Raya Idulfitri.</p> <p>Merujuk pada kalender Hijriah yang dirilis oleh Kementerian Agama, Idulfitri 1447 H diprediksi jatuh pada 21-22 Maret 2026. Dengan asumsi penyaluran dilakukan pada H-15 hingga H-10, maka THR kemungkinan akan dicairkan dalam rentang waktu 6-15 Maret 2026.</p> <p>Meski begitu, kepastian mengenai tanggal pencairan tetap menunggu regulasi resmi yang umumnya dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) menjelang bulan Ramadhan.</p> <h3>Besaran Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri 2026</h3> <p>Pada tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR bagi aparatur negara, yang meliputi ASN (PNS dan PPPK), TNI, Polri, serta para pensiunan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp49,9 triliun.</p> <p>Adapun peningkatan anggaran THR bagi ASN serta TNI-Polri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026, dengan menjadikan belanja THR sebagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah targetkan pencairan THR PNS 2026 lebih cepat dengan anggaran Rp 55 triliun. Simak jadwal pencairan dan besaran anggarannya.

Kapan THR PNS 2026 Cair? Berikut Perkiraan Jadwal dan Besaran Anggarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/e769e254-bd89-46d7-aff6-7f3d05886d87-2892019452.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS dan personel TNI-Polri bakal cair awal Ramadhan. Meski belum disampaikan waktu pastinya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah menegaskan hal itu pada Jumat (13/2).</p> <p>Dalam presentasi yang disampaikan oleh Purbaya pada acara Indonesian Economic Outlook yang berlangsung di Wisma Danantara kemarin, dia menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil ancang-ancang untuk mencairkan THR untuk PNS, TNI, dan Polri pada awal Ramadhan.</p> <p>&rdquo;Awal puasa, kita harapkan THR sudah bisa disalurkan,&rdquo; ungkap Purbaya dikutip Sabtu (14/2).</p> <p>Menkeu pun menjelaskan bahwa anggaran THR itu sudah tertuang dalam proyeksi pengeluaran negara pada kuartal pertama 2026. Secara keseluruhan jumlahnya sebanyak Rp 809 triliun. Dari angka itu, lebih kurang Rp 55 triliun untuk THR. Angka tersebut lebih besar bila dibandingkan alokasi THR pada 2025 sebanyak Rp 49,9 triliun.</p> <p>Lebih lanjut, Purbaya juga menjelaskan strategi pemerintah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026. Uang Rp 809 triliun yang disiapkan diperkirakan akan habis pada tiga bulan pertama tahun ini. Selain untuk THR, ada percepatan beberapa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun.</p> <p>&rdquo;Percepatan MBG sebesar Rp 62 triliun. Ada belanja dan lain-lain. Ada juga paket stimulus. Jadi, kita harus keluarkan semua pengeluaran yang mungkin terjadi di kuartal pertama agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dari sisi penerimaan, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat proses pengumpulan pajak dan bea cukai. Dia mengaku sudah melakukan perubahan susunan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</p> <p>Langkah itu diambil dengan tujuan untuk meningkatkan hasil penerimaan negara. Menurut Purbaya, tahun ini kebijakan fiskal masih bersifat ekspansif dengan target pendapatan negara lebih dari Rp 3 ribu triliun dan defisit anggaran sekitar Rp 689 triliun.</p>

Menkeu Purbaya pastikan THR Rp 55 triliun cair awal Ramadhan untuk PNS, TNI-Polri. Dana ini dorong pertumbuhan ekonomi.

Hore, Menkeu Purbaya Gelontorkan Rp 55 Triliun untuk THR PNS, TNI-Polri di Awal Ramadhan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Screenshot-2024-03-29-053410-535225156.png" alt="Ilustrasi Tunjangan  Perumahan DPR.(Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tunjangan  Perumahan DPR.(Antara)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sebanyak 1.854.659 PNS dan TNI/Polri sudah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) hingga 27 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan realisasi pencairan THR ini telah mencapai Rp 11,19 triliun. Adapun jumlah satuan kerja (satker) yang sudah dibayarkan sebanyak 12.469 atau 94,39 persen dari 13.210 satker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Realisasi pencairan THR per THR ASN Pusat, TNI, dan POLRI&nbsp; jumlah penyaluran THR Rp. 11,19 T untuk 1.854.659 pegawai/personil," kata Deni Surjantoro kepada JawaPos.com, ditulis Jumat (29/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Deni merinci jumlah tersebut terdiri dari pencairan THR PNS sebesar Rp 6,61 triliun untuk 892.540 pegawai. Kemudian, pembayaran THR PPPK sebesar Rp 282,15 miliar untuk 70.686 pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembayaran THR Anggota Polri sebesar Rp1,77 triliun untuk 448.915 personil/pegawai. "Pembayaran THR Prajurit TNI sebesar Rp2,53 triliun untuk 442.518 personil/pegawai," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sebanyak 625.112 pegawai dari 4.722 satuan kerja (satker) di instansi pusat telah menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Total anggarannya mencapai Rp 3,2 triliun per 24 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah tersebut baru sebagian kecil dari total APBN yang disiapkan untuk membayar THR bagi PNS Pusat dan TNI/Polri sebesar Rp 18 Triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014494556/kemenkeu-realisasi-pembayaran-thr-pensiunan-pns-dan-tnipolri-capai-rp-1133-triliun">Kemenkeu: Realisasi Pembayaran THR Pensiunan PNS dan TNI/Polri Capai Rp 11,33 Triliun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, komponen pemberian THR 2024 bagi ASN/Pejabat/TNI/Polri terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN pusat atau dengan nama lain bagi ASN daerah, 100 persen tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan realisasi pencairan THR ini telah mencapai Rp 11,19 T

1,8 Juta PNS Pusat dan Anggota TNI/Polri Sudah Terima THR 

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/bawa-duit-miliaran-rupiah-bandar-arisan-ini-menghilang_m_142943.jpeg" alt="Ilustrasi. Uang THR Pensiunan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Uang THR Pensiunan.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), meliputi PNS, PPPK hingga dosen akan cair mulai hari ini, Jumat (22/3) ke rekening masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan untuk PNS aktif, THR akan dikirim sesuai dengan pengajuan satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pencairan THR untuk PNS, juga dimulai tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan pengajuan satker KL ke KPPN," kata Deni dalam keterangan tertulis, Jumat (22/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi PNS, PPPK, guru, dan dosen dibayarkan penuh alias cair 100 persen pada tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan menyampaikan pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemberian ini merupakan penghargaan atas kontribusi kepada ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan untuk mendorong agar kinerja para ASN ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,&rdquo; ungkap Menteri Anas saat Konferensi Pers Pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap berikut ini daftar komponen THR yang akan diberikan kepada PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, serta guru dan dosen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komponen THR PNS dan PPPK</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Gaji pokok</div> <div dir="auto">- Tunjangan keluarga</div> <div dir="auto">- Tunjangan pangan</div> <div dir="auto">- Tunjangan jabatan/umum</div> <div dir="auto">- 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN di kementerian/lembaga pusat</div> <div dir="auto">- Setinggi-tingginya 100 persen TPP bagi ASN di instansi daerah tentu disesuaikan dengan kemampuan daerah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Komponen THR Guru dan Dosen</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 100 persen tunjangan profesi guru dan dosen</div> <p>&nbsp;</p>

"Pencairan THR untuk PNS, juga dimulai tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan pengajuan satker KL ke KPPN," kata Deni Surjantoro.

THR PNS Cair Mulai Hari Ini, Berikut Daftar Komponennya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/20240105_-_Pengumuman_Presiden_2-478919023.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan yang diteken Jokowi pada 13 Maret 2024 ini, salah satunya mengatur terkait jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 yang akan diperoleh aparatur sipil negara (ASN). Dalam PP tersebut, jadwal pencairan THR PNS paling cepat pada H-10 Lebaran atau pada 31 Maret&nbsp; 2024, paling lambat setelah Hari Raya Idul Fitri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," bunyi PP pasal 11 ayat 1 dan 2, dikutip JawaPos.com, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014443144/dpr-dan-pemerintah-sepakat-ketua-dewan-aglomerasi-jabodetabekjur-ditunjuk-presiden">DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur Ditunjuk Presiden</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Gaji ke-13 akan cair pada Juni 2024 mendatang dan paling lambat setelah bulan Juni. "Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024," bunyi pasal 12.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan cair sebesar 100 persen. Tunjangan ini diberikan mulai H-10 jelang Lebaran Idul Fitri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani mengatakan, aturan terkait THR PNS ini sedang dipersiapkan. Ia memastikan akan terus memberikan update terkait bonus hari raya itu. Saat dipastikan wartawan perihal besaran THR yang akan diberikan pada tahun ini, Menkeu menyebut, bahwa THR 100 persen sudah sesuai dengan persetujuan Presiden Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka tersebut tercatat naik dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 50 persen. Pasalnya, pada tahun sebelumnya THR PNS tidak diberikan secara penuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2022, THR PNS hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja sebesar 50 persen. Bahkan, tahun 2020, THR hanya diberikan berupa gaji pokok saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"THR-nya iya (naik jadi 100 persen). Bapak Presiden menetapkan 100 persen. Berita baik ya," ujar Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Jadwal pencairan THR PNS paling cepat pada H-10 Lebaran atau pada 31 Maret  2024, paling lambat setelah Hari Raya Idul Fitri

Jokowi Terbitkan Aturan Baru, THR PNS 2024 Cair H-10 Lebaran dan Gaji ke-13 Dibayar Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Rapat-Dengan-DPR-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  bersama jajarannya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023). Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan menggelar rapat bersama terkait evaluasi reformasi birokras" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  bersama jajarannya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023). Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan menggelar rapat bersama terkait evaluasi reformasi birokras</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah membuka peluang bahwa THR PNS pada Lebaran Idul Fitri tahun ini bisa molor dibayarkan hingga setelah hari raya. Penyebabnya, bisa karena ada sesuatu hal ataupun masalah teknis seperti halnya tahun lalu.<br /> <br /> Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa THR PNS tidak akan hangus meskipun tidak bisa cair sebelum Hari Raya Idul Fitri. Penerima THR, seperti PNS pusat dan daerah, pensiunan, serta anggota TNI dan Polri tetap berhak menerimanya setelah Idul Fitri.<br /> <br /> "Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, apabila THR ternyata belum dapat dibayarkan karena sesuatu hal sebelum Hari Raya Idul Fitri, tidak berarti THR-nya hangus. THR tetap dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idulfitri," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip Kamis (30/3).<br /> <br /> Lebih lanjut, Menkeu mengimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bisa mengupayakan pencairan THR PNS dapat dilakukan sebelum Lebaran. "Kami akan terus mengimbau dan bekerja sama bersama seluruh kementerian dan lembaga serta seluruh pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum hari raya Idul Fitri," lanjutnya.<br /> <br /> Ia menjelaskan, untuk THR tahun 2023 diberikan sebesar gaji atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok. Tunjangan tersebut berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum.<br /> <br /> Selain itu ditambah juga dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin). Sementara bagi guru dan dosen yang tidak mendapat tukin, maka akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar 50 persen.<br /> <br /> Adapun pencairannya dilakukan pada H-10 Lebaran Idul Fitri 1444 H atau mulai 4 April mendatang. bakal diberikan kepada ASN Pusat, Pejabat Negara, Prajurit TNI, anggota Polri, PNS dan PPPK di daerah, serta pensiunan dan penerima pensiun.<br /> <br /> "Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan," jelas Sri Mulyani.<br /> <br /> Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memaparkan pemberian THR dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Terutama menuju normalisasi aktivitas masyarakat pascapandemi pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.<br /> <br /> Selain itu, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Termasuk melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi kelas menengah sebagai bagian dari strategi utuh dalam percepatan pemulihan ekonomi melengkapi kebijakan untuk kelompok masyarakat lain.<br /> <br /> Menkeu juga memastikan, pemberian THR kepada aparatur negara dan pensiunan tetap memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara. "Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dalam minggu ini serta memastikan agar pembayaran THR dapat dilakukan mulai H-10," tandasnya.

Menkeu Tegaskan Tak Ada Istilah THR Hangus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/sri-mulyani-cukai-tembakau-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan THR PNS akan cair pada H-10 Lebaran Idul Fitri 1444 H atau mulai 4 April mendatang. THR bakal diberikan kepada ASN Pusat, Pejabat Negara, Prajurit TNI, anggota Polri, PNS dan PPPK di daerah, serta pensiunan dan penerima pensiun.<br /> <br /> "Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan," kata Sri Mulyani dalam Press Statement THR dan Gaji 13 secara daring, Rabu (29/3).<br /> <br /> Menkeu menjelaskan untuk THR tahun 2023 diberikan sebesar gaji atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok. Tunjangan tersebut berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum.<br /> <br /> Selain itu, ditambah juga dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin).<br /> <br /> Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, ada perbedaan pemberian THR pada tahun ini. Yakni, pemerintah akan memberikan THR bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.<br /> <br /> "Adapun besarannya akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen," jelasnya.<br /> <br /> Sri Mulyani memaparkan pemberian THR dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Terutama menuju normalisasi aktivitas masyarakat pascapandemi pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.<br /> <br /> Selain itu, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Termasuk melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi kelas menengah sebagai bagian dari strategi utuh dalam percepatan pemulihan ekonomi melengkapi kebijakan untuk kelompok masyarakat lain.<br /> <br /> Menkeu juga memastikan, pemberian THR kepada aparatur negara dan pensiunan tetap memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara.<br /> <br /> Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dalam minggu ini serta memastikan agar pembayaran THR dapat dilakukan mulai H-10.<br /> <br /> "Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri," tandas Sri Mulyani.

Sri Mulyani: THR PNS, PPPK, dan Pensiunan Cair Mulai 4 April 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220419_112922_0000_copy_800x534.jpg" alt="THR dan gaji ke-13. Muhammad Arif Hidayat/Antara" width="100%">
<figcaption>THR dan gaji ke-13. Muhammad Arif Hidayat/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk para aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri terus berjalan. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hariyanto mencatat, hingga Selasa (26/4), progres pencairan telah mencapai 81,44 persen atau Rp 9,9 triliun.<br /> <br /> "Jumlah THR yang sudah dicairkan sebesar Rp 9,91 triliun untuk 1.795.495 pegawai," ujarnya di Jakarta Rabu (27/4).<br /> <br /> Hadiyanto memerinci, 81,44 persen itu terdiri atas surat perintah membayar (SPM) yang sudah diajukan sebanyak 65.814 untuk 1.799.296 pegawai senilai Rp 9,918 triliun. Sementara, jumlah THR yang sudah dicairkan mencapai Rp 9,91 triliun untuk 1.795.495 pegawai dan dalam proses Rp 7,14 miliar untuk 3.801 pegawai.<br /> <br /> Kemudian, untuk pembayaran THR ASN di pemerintah daerah (pemda), realisasinya sudah mencapai Rp 8,86 triliun untuk 1.898.885 pegawai. "THR ini diberikan pada 359 pemda. Selanjutnya, pembayaran pensiunan dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp 7,36 triliun atau 94 persen. Kemudian, penyaluran melalui PT ASABRI telah mencapai Rp 1,13 triliun atau sudah 99 persen," jelasnya.<br /> <br /> Pemerintah juga memastikan ketersediaan dana pencairan THR. Jika hingga saat ini ada yang belum mendapatkan THR, penyebabnya adalah SPM dari kementerian/lembaga atau pemda belum diajukan kepada Kemenkeu. Sebab, Kemenkeu melakukan pencairan atas kesiapan pengajuan SPM dari setiap instansi tersebut.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, pemerintah menggelontorkan THR kepada ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dengan total anggaran Rp 34,3 triliun. Komponen pemberian THR yang akan diterima ASN, TNI, Polri, serta pensiunan sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok serta tunjangan yang melekat.

Pencairan THR PNS Masih Berlangsung, Sudah Terealisasi Rp 9,91 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/sri-mul-sua.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali mengalokasikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2021. Hal tersebut tertera pada buku Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.<br /> <br /> "Menjaga tingkat kesejahteraan pegawai melalui pemberian Gaji ke-13 dan THR," tulis keterangan tersebut, Jumat (14/8).<br /> <br /> Tertulis, belanja pegawai merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendorong produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun belanja pegawai kementerian atau lembaga dianggarkan sebesar Rp 267,5 triliun.<br /> <br /> "Alokasi ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing kementerian atau lembaga," tulisnya.<br /> <br /> Adapun kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021 diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif.<br /> <br /> Selain itu, alokasi belanja juga akan digunakan untuk mendukung penyederhanaan sistem birokrasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan jumlah pegawai yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi, serta inovasi pola kerja dan proses bisnis, seperti kebijakan fleksibilitas lokasi kerja.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=dsawrwvMpWk<br /> <br /> &nbsp;

Pemerintah akan Kembali Beri Gaji ke-13 dan THR Buat PNS Tahun Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#thr pns

Berita Terkini