<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/d1ef63c4-405f-4182-8fc7-31c61cc376f5-1330702442.jpg" alt=" Petugas Satpol PP saat menyidak restoran yang kedapatan menjual mihol di bulan puasa Ramadhan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption> Petugas Satpol PP saat menyidak restoran yang kedapatan menjual mihol di bulan puasa Ramadhan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Pamong Praja (Satpol) PP Kota Surabaya menindak restoran yang nekat menjual minuman beralkohol (mihol) selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Pelanggaran tersebut ditemukan petugas Satpol PP saat melakukan inspeksi mendadak ke 8 Tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di wilayah Surabaya Timur, Surabaya Pusat, dan Surabaya Selatan. Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini menuturkan bahwa restoran tersebut menyajikan minuman beralkohol menggunakan teko plastik. Sayangnya, motif tersebut masih terendus petugas. &ldquo;Jadi penyajianya itu menggunakan teko plastik, kemudian (minuman beralkohol) disajikan kepada pengunjung restoran,&rdquo; ucap Zaini dalam keterangannya pada Senin (23/2). Atas temuan tersebut, petugas langsung mengamankan barang bukti dari kedua lokasi. Di lokasi pertama, petugas menyita 12 botol minuman beralkohol, sedangkan di lokasi kedua sebanyak 20 botol. &ldquo;Barang bukti sudah kami amankan. Selanjutnya akan kami proses melalui mekanisme tindak pidana ringan,&rdquo; lanjutnya. Petugas juga telah memasang stiker pelanggaran di restoran sebagai bentuk penegasan sanksi administratif. Sebagai informasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 300/2326/436.8.6/2026 tentang Pelaksanaan Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Kota Surabaya. Berbeda dengan RHU, tempat usaha seperti restoran, kafe, warung, dan hotel di Surabaya, tetap diperbolehkan buka selama bulan puasa, dengan catatan tidak mencolok pada siang hari dan tidak menjual mihol. "Artinya, kedua pelaku usaha ini melanggar ketentuan dalam SE, karena sudah jelas ditegaskan selama Ramadhan, dilarang memajang, mengedarkan, menjual, maupun menyajikan mihol," tegas Zaini. Kebijakan ini sudah diterapkan beberapa tahun terakhir guna menjaga kekhusyukan ibadah serta kondusivitas Kota Pahlawan. Oleh karena itu, Zaini mengimbau seluruh pelaku usaha untuk patuh dan menaati aturan. &ldquo;Kami mengimbau pelaku usaha agar menaati aturan yang berlaku. Pengawasan akan terus kami lakukan secara rutin. Penindakan tetap kami kedepankan secara tegas, namun dengan pendekatan persuasif dan humanis,&rdquo; tukasnya.&nbsp; &nbsp;

Satpol PP Surabaya tindak dua restoran yang nekat menjual mihol saat Ramadan. Puluhan botol disita, pelaku diproses tipiring.

Jual Minuman Beralkohol Saat Ramadhan, Dua Restoran di Surabaya Kena Sanksi Tipiring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/abmBVkP4QTD89t57VWe1nP937jqIAMZd5eteAHbU-565831304.jpg" alt="Belasan jukir liar di Jalan Tunjungan, Surabaya terjaring razia, Pemkot akan kenakan sanksi tipiring. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Belasan jukir liar di Jalan Tunjungan, Surabaya terjaring razia, Pemkot akan kenakan sanksi tipiring. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belasan juru parkir (jukir) tak resmi di sekitar Jalan Tunjungan, terjaring operasi gabungan yang digelar oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Sat Samapta Polrestabes Surabaya, Jumat (11/7). Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan, razia ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari banyaknya keluhan warga terkait penataan parkir di kawasan yang padat lalu lintasnya itu. "Pada Jumat malam (11/7), Pemkot Surabaya mengadakan operasi penertiban. Kita susuri dari sisi utara dan sisi timur, sebanyak 13 juru parkir tidak resmi tertangkap," tutur Trio setelah melakukan operasi gabungan. Trio menjelaskan, belasan jukir yang diamankan adalah juru parkir yang tertangkap basah menempati lahan parkir resmi milik Pemkot Surabaya, namun tidak memiliki izin maupun kartu tanda anggota (KTA) jukir. "Jukirnya itu tidak mendapatkan izin, tidak memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan Dishub Surabaya. Langsung kita amankan dan dibawa ke kantor Samapta Polrestabes Surabaya," jelasnya. Terkait sanksi, Trio menyatakan Satpol PP dan Samapta Polrestabes Surabaya akan memberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Dishub juga akan melakukan evaluasi terhadap KTA jukir-jukir di Surabaya. "Kami tindak tipiring, (sanksi) yang kedua, kami evaluasi kartu tanda anggotanya. Kalau ada jukir (di Surabaya) tidak berbaju sopan, itu bukan jukir kami (resmi) lagi, itu sudah melanggar. Karena di KTA sudah jelas aturannya," seru Trio. Ia lantas menyinggung keberadaan jukir pembantu di Jalan Tunjungan. Menurutnya, dalam sistem Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, memang terdapat jukir pembantu, namun mereka juga wajib terdaftar secara resmi. &ldquo;Kalau jukir pembantu ada. Tetapi harus berizin dari Dinas Perhubungan, dalam hal ini UPTD Parkir. Mereka (13 jukir yang terjaring) juga bukan jukir pembantu dari jukir resmi yang ada,&rdquo; terangnya. Guna mencegah jukir liar yang menggantikan posisi juru parkir resmi di Jalan Tunjungan, Dishub Surabaya akan rutin menyiagakan petugas. Khususnya pada malam hari serta akhir pekan.

Belasan juru parkir tak resmi terjaring razia di Jalan Tunjungan Surabaya, Dinas Perhubungan tindak lanjuti keluhan warga.

Tak Punya KTA, 13 Jukir Liar di Jalan Tunjungan Surabaya Kena Razia dan Disanksi Tipiring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/tipiring-3077656397.jpg" alt="Para pelanggar uji emisi di Jakarta menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Para pelanggar uji emisi di Jakarta menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Para pelanggar uji emisi di Jakarta akhirnya ditindak tegas. Terberat, para pelanggar diberikan sanksi denda hingga Rp 16 juta oleh hakim dalam Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5).&nbsp; Ini merupakan buntut dari operasi gabungan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Operasi ini digelar pada April 2025 oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Ditlantas Polda Metro Jaya. Total 11 pelanggar terjaring, didominasi kendaraan angkutan berat seperti truk dan bus. "Hari ini ada tujuh orang yang hadir sidang Tipiring, dan empat orang diputus oleh hakim tanpa kehadiran pelanggar atau verstek. Jenis kendaraan yang tidak lulus uji emisi didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan angkutan orang, seperti bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), truk bak terbuka, pick-up box hingga dump truck," ujar Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat, Kamis (8/5). Tamo mengungkapkan, para pelanggar dijatuhi denda beragam, mulai dari Rp 4 juta hingga Rp 16 juta. Satu perusahaan otobus AKAP menjadi yang terberat hukumannya. Dia menegaskan, langkah hukum ini diambil sebagai bentuk komitmen penegakan aturan demi menekan pencemaran udara di ibu kota. Sesuai Perda No. 2/2005, pelanggaran uji emisi dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan, pihaknya akan memperluas cakupan uji emisi dan memperketat pengawasan di lapangan. "Putusan Pengadilan ini menjadi preseden dan membuktikan Perda 2/2005 bisa berlaku efektif menghasilkan keputusan Berkekuatan Hukum Tetap dengan tidak bandingnya para pelanggar," tegas Asep. Pemprov DKI akan terus bersinergi dengan instansi lain untuk memastikan Perda ini ditegakkan secara tegas dan menyeluruh. Ia pun mengimbau agar pelaku usaha angkutan segera melakukan uji emisi secara berkala. "Kami mengimbau seluruh pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraannya memenuhi ambang batas emisi yang ditetapkan. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama menuju Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan," jelasnya. Asep menyoroti kendaraan berbahan bakar solar sebagai penyumbang utama polusi. Oleh karena itu, langkah hukum ini diharapkan menjadi cambuk bagi perusahaan angkutan untuk segera patuh aturan. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menyambut baik langkah hukum terhadap pelanggar uji emisi di Jakarta. Ia menilai ini adalah terobosan penting di tengah lemahnya penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009. "Hal ini penting dilakukan mengingat penegakan sanksi uji emisi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum diterapkan," ucapnya.

Jakarta menindak tegas pelanggar uji emisi dengan denda mencapai Rp 16 juta, sebagai upaya menekan pencemaran udara.

Jakarta Tegas Hukum Pelanggar Uji Emisi, Denda Capai Rp 16 Juta!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/WhatsApp-Image-2023-08-14-at-182434-1639078124.jpg" alt="Ilustrasi Satpol PP Surabaya menghalau pedagang pasar tumpah. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Satpol PP Surabaya menghalau pedagang pasar tumpah. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejak dini hari, para pedagang di sepanjang Jalan Gresikan mulai membuka lapak. Deretan payung memanjang sepanjang jalan tersebut. Kondisi ini seringkali membuat kepadatan kendaraan saat pagi, khususnya di jam kerja. Ditambah dengan keberadaan tiga u-turn atau putar balik, pengendara harus bersabar. Taufik, salah seorang warga Pacar Keling, mengatakan bahwa saat pagi hari, melintas di Jalan Gresikan memang harus bersabar. Terjadi sedikit penyempitan ruas jalan karena pedagang ada yang sedang berkemas maupun masih berjualan. "Kalau pagi, antreannya lumayan lama," papar Taufik. Dia menyebutkan para pedagang di Jalan Gresikan paling banyak berada di sisi barat. Berbeda dengan sisi timur yang cenderung lengang. "Kalau Ramadhan, tambah ramai karena banyak penjual takjil juga saat sore," tutur Taufik. Alhasil, bila melintas di jalan tersebut saat bekerja, pengendara harus berangkat lebih awal, agar tidak terlambat. Kepala Satpol PP Surabaya M. Fikser menjelaskan, setiap pagi petugas selalu patroli di beberapa titik pasar tumpah. Salah satunya di Jalan Gresikan dan perempatan Jalan Kanjeran. Mulai pukul 06.00 petugas dibantu trantibum kecamatan setempat mengimbau agar pedagang mulai berkemas. Petugas Satpol PP Surabaya gencar berpatroli mengantisipasi dampak keberadaan pasar tumpah. Pedagang diimbau maksimal pukul 07.00 area berjualan telah bersih.&nbsp; Fikser menyebut, bila pedagang di pasar tumpah berjualan lebih dari pukul 07.00 akan dikenakan sanksi tipiring. Sanksi tersebut dilakukan agar pedagang dapat patuh dan tidak berjualan di atas pukul 07.00. "Sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas," tambah Fikser.&nbsp; Ketua Tim Operasional Satpol PP Surabaya Mudita Dhira Widaksa menjelaskan, petugas juga memberikan peringatan kepada pedagang di Jalan Gresikan agar tidak berjualan di jalur pedestrian. Petugas juga memperingatkan pedagang agar tidak berjualan hingga memakan bahu jalan. "Peringatan tersebut sering kami sampaikan ke pedagang," tutur Mudita Dhira Widaksa.&nbsp;

Pedagang di Jalan Gresikan mengganggu kelancaran lalu lintas, Satpol PP tindak tipiring bagi pedagang yang melebihi jam operasi

Pedagang Gresikan Makan Badan Jalan dan Jalur Pedestrian,  Satpol PP Tindak Tipiring Pedagang yang Melebihi Jam Operasi

<div id="m#msg-f:1806716880018417487" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/Screenshot_20240807_145921_Instagram-680086508.jpg" alt="Kontes kecantikan transgender di salah satu hotel yang ada di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Kontes kecantikan transgender di salah satu hotel yang ada di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. (Instagram)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan memberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pengelola hotel dan penyelenggara kontes kecantikan transgender. Pelaksanaan kontes kecantikan transgender itu dilakukan di salah satu hotel di Sawah Besar, Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014950464/ramai-soal-alat-kontrasepsi-kepala-bkkbn-dokter-hasto-tegas-tolak-perzinahan">Ramai Soal Alat Kontrasepsi, Kepala BKKBN Dokter Hasto Tegas Tolak Perzinahan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Satpol PP Jakarta Pusat TP Purba mengatakan, kontes kecantikan transgender itu tak memiliki izin keramaian yang seharusnya diajukan ke pihak pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwasanya dalam hal ini tetap kita bukan bicara pada transgendernya. Kalau Satpol PP kita adalah izin penyelenggaraan keramaian yang terdapat dalam amanah Perda 8/2007, bahwa itu dalam penyelenggaraan harus ada izin daripada gubernur," ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sempat sudah viral namun dalam hal ini ya kami akan tindaklanjuti dengan pasal tersebut dengan sanksi kemungkinan itu tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," sambung Purba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia menegaskan bahwa pemberian sanksi tipiring itu masih akan dikaji bersamaan dengan pemeriksaan yang masih dilakukan terhadap penyelenggara maupun pemilik hotel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke pemilik hotel maupun kepada penyelenggara nantinya kita lihat kita pilah pilah dulu nanti," pungkas Purba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral di media sosial gelaran kontes kecantikan transgender yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video yang beredar, tampak para transgender dari berbagai daerah itu berlenggak-lenggok di atas panggung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di akhir, salah satu video menunjukkan bahwa salah satu pemenang kontes kecantikan transgender itu adalah seseorang yang berasal dari Aceh. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan memberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pengelola hotel dan penyelenggara kontes

Pemkot Jakpus akan Beri Sanksi Tipiring kepada Pengelola Hotel dan Penyelenggara Kontes Kecantikan Transgender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/TIPIRING-PROKES.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga kemarin (12/8) masih ada ratusan warga yang terjaring razia protokol kesehatan (prokes). Loket pembayaran tilang di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo masih melayani warga yang ingin membayar denda. Sebab, loket di mal pelayanan publik (MPP) masih ditutup karena gedung tersebut dimanfaatkan sebagai selter isolasi.  ’’Layanan di MPP bakal dibuka lagi saat sudah ada keputusan dari pemerintah. Pemberitahuan untuk kembali mengoperasikan layanan,’’ ujar Kasipidum Kejari Sidoarjo Gatot Haryono.  Menurut dia, saat ini warga yang mengakses loket tilang untuk membayar denda prokes berkurang. Tidak sebanyak dulu. Dari hari ke hari jumlahnya terus berkurang dibandingkan biasanya. Namun, angkanya masih di kisaran ratusan. Dalam sidang tindak pidana ringan di gedung indoor GOR Delta kemarin, warga yang menghadiri sidang sebanyak 107 orang. Padahal, jumlah warga yang seharusnya ikut sidang sebanyak 285 orang.  Dari 107 orang, hanya 105 orang yang membayar denda langsung seusai sidang. Dua orang lainnya belum bisa membayar karena uangnya masih kurang. ’’Mereka yang belum membayar denda setelah mengikuti sidang bisa membayar di loket tilang kejaksaan dengan jumlah nominal sesuai putusan hakim,’’ ujar Feri Sulistiyawan, penanggung jawab loket tilang Kejari Sidoarjo.  Sidang di GOR kemarin dipimpin hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo Syamsudin Lahasan. Para pelanggar prokes yang tidak memakai masker mendapat hukuman membayar denda dan biaya perkara sebesar Rp 150 ribu. Warga yang melanggar jam malam dengan tetap membuka tempat usaha disanksi denda lebih tinggi. Yakni, Rp 250 ribu untuk pemilik usaha yang melakukan pelanggaran.  &nbsp;  &nbsp;

Ratusan Warga Masih Terjaring Pelanggaran Prokes 

tipiring

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tipiring

Berita Terkini

Jual Minuman Beralkohol Saat Ramadhan, Dua Restoran di Surabaya Kena Sanksi Tipiring

Tak Punya KTA, 13 Jukir Liar di Jalan Tunjungan Surabaya Kena Razia dan Disanksi Tipiring

Jakarta Tegas Hukum Pelanggar Uji Emisi, Denda Capai Rp 16 Juta!

Pedagang Gresikan Makan Badan Jalan dan Jalur Pedestrian, Satpol PP Tindak Tipiring Pedagang yang Melebihi Jam Operasi

Pemkot Jakpus akan Beri Sanksi Tipiring kepada Pengelola Hotel dan Penyelenggara Kontes Kecantikan Transgender

Ratusan Warga Masih Terjaring Pelanggaran Prokes

Download Aplikasi JawaPos.com