<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kemendagri-kesulitan-rekam-e-ktp-di-kawasan-ini_m_165804.jpeg" alt="Mendagri saat menjadi nara sumber pada seminar di UIN Yogyakarta, Selasa (31/10)" width="100%">
<figcaption>Mendagri saat menjadi nara sumber pada seminar di UIN Yogyakarta, Selasa (31/10)</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku merasa kesulitan melakukan proses perekaman KTP elektronik di sejumlah lokasi. Diantaranya mereka yang tinggal di apartemen, rumah mewah, atau pengusaha.&nbsp; Keluhan itu disampaikan Mendagri, Tjahyo Kumolo, usai memberikan sambutan pada Seminar Bela Negara dan Kebangkitan Pemuda di Kampus UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, Selasa (31/10). Menurut Mendagri, beberapa kasus ditemukan&nbsp; di Jakarta dan sejumlah kota&nbsp; lainnya saat petugas melakukan proses perekaman KTP Elektronik. Padahal, data itu dibutukan guna mengikuti Pemilu pada 2019 mendatang. Kesulitan di Jakarta, karena sulitnya petugas mengakses kawasan seperti apartemen, perumahan mewah. "Apa mungkin kita harus door to door, ya,"&nbsp; katanya. Ia berharap daerah bisa mencontohkan Surabaya. Ada tim pasukan motor mendatangi orang-orang yang belum mempunyai E-KTP. "Surabaya bagus. Kita berharap di Gunungkidul, di Magelang, di dekat puncak Merapi bisa ada yang proaktif," katanya. Selain di Jakarta dan daerah-daerah terpencil, juga diakuinya masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri belum melakukan perekaman.&nbsp; Angkanya diperkirakan lebih dari 10 juta. "Terbanyak di Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, dan Hongkong," katanya. Meski mengakui menemukan kesulitan yang dihadapi petugas di lapangan dan sempat menimbulkan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),&nbsp; namun Mendagri menegaskan progres perekaman KTP elektronik seluruh Indonesia kini sudah mencapai 96%.&nbsp; Menyinggung tentang partisipasi masyarakat dalam pilkadan dan pemilu, Mendagri mengatakan bahwa salah satu kriteria keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi, ialah adanya partisipasi masyarakat yang meningkat. Pada Pilkada 2016 lalu, partisipasi masyarakat sudah mencapai&nbsp; 71%. Diharapkan pada Pilkada Juli 2018 mendatang di 171 daerah partisipasinya bisa meningkat hingga 78%. Sedangkan Pileg dan Pilpres 2019, Mendagri berharap bisa mencapai lebih dari 80%. "Mudah-mudahan Pileg dan Pilpres bisa lebih. Jangan golput. Harus bisa menentukan pemimpin yang amanah," ucapnya. Selain partisipasi masyarakat yang meningkat, kriteria lain adalah tidak adanya politik uang. Serta menghindari kampanye yang berujar kebencian atau SARA. "Karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan," katanya.

Kemendagri Kesulitan Rekam e-KTP di Kawasan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tjahjo-pak-jokowi-maju-capres-lagi-pak-jk-bisa_m_154762.jpeg" alt="Tjahyo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Tjahyo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengeluarkan pernyataannya yang mengusulkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua Tim Sukses Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019. Tjahjo mengatakan, Jokowi bakal kembali maju sebagai capres. Karena itu, tetap mengusulkan JK untuk tetap memiliki peran pada Pilpres 2019 mendatang. "Presiden dan wapres ini kan saling mengisi. Agustus ini kan ada pendaftaran capres dan wapres. Di mana posisinya? Pak Jokowi jelas akan maju lagi. Pak JK akan maju lagi sebagai presiden, masih bisa wapres, tim sukses pasti bisa," kata Tjahjo usai menghadiri pernikahan anak Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (2/9). Meski demikian, Tjahjo menyerahkan keputusan terkait peran di Pilpres 2019 itu kepada JK. "Beliau kan punya hak politik. Seperti tadi, mau jadi politikus juga boleh. Pak Jokowi pasti maju. Pak JK masih bisa," ujar politikus PDI Perjuangan itu. Sebelumnya, usulan Tjahjo Kumolo agar Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi ketua tim sukses Joko Widodo pada pilpres 2019 dianggap tidak tepat. Juru Bicara Wapres Husain Abdullah menilai keterlibatan langsung JK itu justru malah tidak bagus bagi Jokowi. Husain menuturkan intensitas saat kampanye pasti begitu tinggi. Bila Jokowi maju lagi dalam pilpres tentu pemerintahan perlu dijaga agar tetap berjalan. Dalam konteks itulah JK akan membantu Jokowi untuk mensukseskan pemerintahannya. "Jadi saya kira antara bapak (JK) dengan pak Jokowi pasti ingin melihat pemerintahan ini sukses. Oleh karena itu, ini yang harus dipahami oleh pak Tjahjo dalam konteks itu. Dan pak JK kan negarawan," ujar pria yang akrab disapa Uceng itu seperti dikutip JawaPos.com dari Indopos, kemarin (30/8). Dia menjelaskan, bila JK masuk dalam tim kampanye, misalnya, justru itu malah akan menganggu pemerintahan. Padahal, JK berkomitmen untuk tetap membackup Jokowi hingga akhir masa pemerintahan. "Malah kalau bapak (JK, red) masuk di situ (kampanye), tidak mengenakkan bagi pak Jokowi di mata publik," kata Husain.

Tjahjo: Pak Jokowi Maju Capres Lagi, Pak JK Bisa...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tjahjo-minta-semua-parpol-fair_m_148811.jpeg" alt="Mendagri Tjahyo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahyo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai politik yang memanas antar partai politik belakangan ini. Menurut dia, mereka seharusnya adu gagasan bukan saling berkonflik. "Saya kira sebagai pemerintah, sebagai mendagri, saya mengharapkan marilah adu konsep, adu program membangun negara dengan baik dan sebuah sistem pemerintahan presidential yang efektif dan efisien, ujarnya usai menghadiri Rapimnas I Partai Hanura, Sabtu (5/8). Tjahjo menegaskan supaya para parpol maupun kadernya tidak menebar kebencian, fitnah, tuduhan. Misalnya menyamakan PDIP dengan PKI. "PKI itu organisasi terlarang, loh kok dikaitkan terlarang itu kan sesuatu yang mengada-ada," imbuhnya. Tentu pihak yang menuduh itu menurutnya harus ditindak tegas. "Terus enak saja langsung minta maaf. Loh, opini sudah bergulir. Saya kira semacam ini harus disikapi dengan tegas. Ada undang-undangbya kok menebar fitnah, menebar kebencian," sebut politikus PDIP itu. Dia pun memibta supaya partai politik bersaing untuk menarik perhatian publik secara fair. Apalagi jelang Pemilu 2018. "Makannya, kawan atau lawan mari kita fair loh. Ini kan mekanisme lima tahunan. Lima tahunan cepet loh, skarang kan hawanya sudah pilpres. Mari kita secara objektif," tutur Tjahjo. Soal apakah ada imbauan tegas bagi para kader partai yang menebarkan kebencian, dia menyerahkan kepada para pimpinan parpop si kader tersebut. "Imbauan ya ketua umumnya yang mengimbau dong, bukan orang lain," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, PDIP panas ketika dibilang wajar bila partainya disamakan dengan PKI. Adapun yang mengatakannya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Dia pun kini sudah dipolisikan. Nah, aksi tudingan juga disampaikan Ketua Fraksi Victor Laiskodat saat mengisi acara di daerah pemilihannya, NTT. Di dalam pidatonya. Victor mengatakam bahwa Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN adalah partai yang mendukung kelompok ekstremes.

Tjahjo Minta Semua Parpol Fair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/banyak-pejabat-daerah-bermasalah-mendagri-rakor-dengan-kpk_m_132670.jpeg" alt="Mendagri Tjahyo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahyo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), hari ini (26/5). Koordinasi itu menindaklanjuti banyaknya pejabat pemerintah daerah (Pemda) yang diusut KPK, karena terjerat kasus rasuah. Tjahjo mengatakan, penguatan pengawasan di daerah memang mendesak dilakukan. Hal itu sebagai upaya efektivitas tugas KPK dalam memberantas kasus korupsi di daerah. "Jangan sampai urusan Rp 10 juta saja tertangkap tangan. Sampai KPK turun ke bawah. Kalau begitu, fungsi inspektorat untuk apa?," kata Tjahjo saat tiba di gedung KPK, Jakarta Jumat (26/5). Sebagai informasi, KPK memang beberapa kali mengusut dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah dan jajaran pejabat Pemda di bawahnya. Misalnya, dugaan korupsi Pasar Besar Madiun yang menyeret Walikota Madiun Bambang Irianto. Kasus yang kini masuk tahap penuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, itu disebut-sebut juga menyeret para pejabat eselon II di lingkungan Pemkot setempat. Menurutnya, indikasi korupsi di daerah mestinya bisa diendus inspektorat daerah bersangkutan, sebab sesuai ketentuan memiliki kewenangan untuk pengawasan semacam itu. "Irjen (inspektorat jenderal) kami itu adalah mata kepala daerah. Kalau tidak mampu mendeteksi mengungkap apa Pungli (pungutan liar) apa manipulasi anggaran, khususnya perencanaan dana hibah bansos retribusi pajak dan harus KPK turun, kan sayang hanya gara-gara Rp 10-5 juta," ungkap politisi PDIP itu. (tyo/JPK)&nbsp;

Banyak Pejabat Daerah Bermasalah, Mendagri Rakor dengan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/mendagri-kutuk-bom-di-kampung-melayu_m_132657.jpeg" alt="Anggota gegana berupaya meninjakan bom" width="100%">
<figcaption>Anggota gegana berupaya meninjakan bom</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengutuk keras terkait teror yang terjadi di terminal Kampung Melayu. Karena dua bom yang meledak telah melukai orang-orang yang tidak bersalah. Tjahjo mengajak masyarakat untuk membantu aparat keamanan melakukan perang terhadap terorisme, radikalisme. Karena hal itu sangat mengancam kedaulatan di Indonesia. "Terorisme, radikalisme itu mesti dibumihanguskan dan digebuk istilah Presiden Jokowi," ujar Tjahjo saat dihubungi, Jumat (26/5). Menurutnya, semua agama pasti akan mengutuk keras aksi teror yang terjadi di Kampung Melayu tersebut. Sehingga tidak ada pilihan lain untuk melawan segala bentuk terorisme dan radikalisme di Indonesia. "Semua agama pasti menolak keras tindakan seperti itu," tegasnya. &lrm;Sekadar informasi, dari peristiwa bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu telah memakan lima korban jiwa, tiga diantaranya merupakan anggota kepolisian sementara dua orang lainnya diduga pelaku bom bunuh diri. Sementara korban yang luka-luka tercatat sebelas orang, enam diantaranya merupakan anggota Polri dari Sabhara Polda Metro Jaya, dan lima adalah warga sipil. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto&nbsp;&lrm; mengatakan, bom itu berjenis bom panci yang diketahui isi di dalamnya ada paku dan gotri. Temuan di lapangan, panci itu dibeli pelaku di mini market kawasan Padalarang, Jawa Barat. Hal Itu diketahui karena ada struk pembelian panci di salah satu saku pelaku.(cr2/JPG)

Mendagri Kutuk Bom di Kampung Melayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/astaga-ada-mantan-menteri-yang-ingin-ubah-pancasila_m_131760.jpeg" alt="Mendagri Tjahyo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahyo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, gerakan radikal yang berupaya mengubah sistem Pancasila bukan hanya menyebar ke masyarakat umum. Namun juga mulai meracuni otak aparat negara, tak terkecuali mantan menteri. Tjahjo mengatakan, pemerintah saat ini sudah mencatat sosok tersebut. &ldquo;Pak Wiranto menyebut data itu ada rekaman visualnya. Di mana, jam berapa, itu ada semua,&rdquo; ujarnya di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSMD) Jakarta, Senin (22/5).  Hanya saja, politisi PDIP itu enggan membeberkan lebih jauh siapa dan di kementerian mana sosok tersebut pernah menjabat. Menurutnya, hal itu sejatinya sudah jelas mengingat rekamannya bertebaran di media sosial.  &ldquo;Masa gak tahu, kan ada rekamannya,&rdquo; ujarnya.  Namun dia sedikit membocorkan, jika mantan menteri tersebut saat ini duduk sebagai komisaris di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).&nbsp;Disinggung soal pencopotan, Tjahjo menyerahkan hal tersebut pada Menteri BUMN.  &rdquo;Yang penting sudah tahu organisasinya apa. Kalau copot itu urusan menteri BUMN,&rdquo; pungkasnya. (far)

Astaga. Ada Mantan Menteri Yang Ingin Ubah Pancasila

tjahyo kumolo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tjahyo kumolo