<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231457.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte tiba untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu didakwa menerima sua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengaku pernah bertemu dengan Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetijo Utomo saat berada di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Pertemuan itu diduga membahas kasus perkara dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, karena ketiganya terseret dalam perkara ini.  Napoleon mengaku menyimpan rekaman percakapan yang terjadi pada 14 Oktober 2020 lalu. Rekaman itu dibawa untuk didengarkan di dalam persidangan.  "Ya (pernah bertemu dengan Tommy Sumardi dan Prasetijo Utomo pada 14 Oktober 2020). Ada dan bawa (rekaman percakapannya)," kata Napoleon Bonaparte saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/2).  Santrawan, pengacara Napoleon lantas meminta izin kepada majelis hakim untuk memutar rekaman tersebut di dalam persidangan. Tetapi jaksa penuntut umum (JPU) tidak mengizinkannya, karena bukan alat bukti dalam kasus ini.  Jaksa meminta kuasa hukum Napoleon Bonaparte untuk menjelaskan perolehan rekaman percakapan tersebut. Lantas, Santrawan menjelaskan soal didapatnya rekaman tersebut.  "Jadi kondisinya kami jelaskan, pada tanggal 14 Oktober 2020, terdakwa (Napoleon Bonaparte) berada di dalam tahanan, Tommy Sumardi berada di dalam tahanan dan Brigjen Pol Prasetijo juga berada di dalam tahanan. Secara kebetulan, bertemulah mereka pada saat itu, dan tanpa diduga-duga, terjadilah rekaman itu," ujar Santrawan.  Santrawan menyampaikan, rekaman tersebut diputar untuk membuka titik terang masalah yang menjerat kliennya. Rekaman tersebut kemudian diserahkan ke majelis hakim, tanpa diputar di dalam persidangan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/11/2020/irjen-napoleon-bonaparte-hadir-dalam-ruang-sidang-pn-jakarta-pusat/">Irjen Napoleon Bonaparte Hadir Dalam Ruang Sidang PN Jakarta Pusat</a>  "Bagaimana kalau diserahkan ke Majelis Hakim, supaya di dengar dan di analisa," tandas Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis.  Dalam perkara ini, Irjen Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar USD 200 ribu dan USD 270 ribu. Suap tersebut bertujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari red notice interpol Polri, karena saat itu Djoko Tjandra masih berstatus DPO dalam kasua hak tagih bank Bali.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YpmqfF4a-lI

Diprotes, Percakapan Antara Napoleon, Tommy dan Prasetio Batal Diputar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/trio-tersangka.jpg" alt="TRIO TERSANGKA: Dari kiri, Brigjen Prasetijo Utomo, serta Tommy Sumardi, dan Irjen Napoleon Bonaparte di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TRIO TERSANGKA: Dari kiri, Brigjen Prasetijo Utomo, serta Tommy Sumardi, dan Irjen Napoleon Bonaparte di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perantara suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  Tommy Sumardi terbukti menjadi perantara suap dari terpidana perkara kasus hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra kepada Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri.  "Mengadili, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/12).  Majelis Hakim meyakini, Tommy menjadi perantara suap kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200.000 dan USD 370.000 serta kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebesar USD 100.000. Uang suap tersebut diberikan Djoko Tjandra melalui Tommy untuk pengurusan penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.  Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan justice collaboratore atau JC terhadap Tommy. Dia ditetapkan sebagai pelaku saksi yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/12/2020/kasus-djoko-tjandra-eks-politikus-nasdem-dituntut-25-tahun-penjara/">Kasus Djoko Tjandra, Eks Politikus Nasdem Dituntut 2,5 Tahun Penjara</a>  Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tommy tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  Selain itu, hal yang memberatkan lainnya, tindak pidana itu dilakukan Tommy bersama-sama Joko Tjandra selaku terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali serta Napoleon dan Prasetijo selaku aparat penegak hukum.  Sementara untuk hal yang meringankan, Tommy dinilai telah berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan ditetapkan sebagai pelaku saksi yang bekerja sama atau justice collaborator. "Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya, dan mempunyai tanggungan keluarga," tandas Hakim Muhammad Damis.  Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Tommy Sumardi. Padahal, Jaksa hanya menuntut agar Tommy dijatuhkan hukuman satu tahun dan enam bulan penjara. Tommy divonis melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perantara Suap Doko Tjandra ke Jenderal Polisi Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan red notice, Tommy Sumardi meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) atau seorang pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan Tommy saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (17/12).  "Kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk kiranya mengabulkan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 9 huruf a dan b, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu," kata Tommy membacakan nota pembelaan.  Selama dalam persidangan, klaim Tommy, selalu berkata jujur apa adanya dan tidak ada yang dibuat-dibuat. Meskipun mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Mabes Polri Irjen Napoleon Bonaparte tidak pernah mengaku menerima uang untuk pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.  "Terdakwa dengan hati yang tulus dan perkataan yang jujur mengakui, bahwa memang benar Terdakwa yang menyerahkan uang kepada Napoleon Bonaparte dengan total keseluruhan USD 370.000 dan SGD 200.000," beber Tommy.  Tommy pun mengaku menyerahkan uang kepada mantan Karokorwas PPNS Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Hal ini yang mendasari perantara suap Djoko Tjandra itu agar permohonan JC dikabulkan majelis hakim  "Terdakwa juga mengakui menyerahkan uang kepada Prasetijo Utomo sebesar USD 100.000," ungkap Tommy.  Tommy pun menyatakan, berdasarkan keterangan saksi pada proses penyidikan hingga di pengadilan membenarkan terjadinya transaksi suap kepada dua jenderal Polri. Dia tak menampik pertemuan antara Napoleon Bonaparte dengan Prasetijo Utomo membicarakan soal pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/12/2020/perantara-suap-djoko-tjandra-ke-dua-jenderal-polri-dituntut-15-tahun/">Perantara Suap Djoko Tjandra ke Dua Jenderal Polri Dituntut 1,5 Tahun</a>    "Bahkan saksi-saksi lain, baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan ini, mengatakan hal yang sama, khususnya mengenai waktu kedatangan Terdakwa bersama saksi Prasetijo Utomo ke ruangan Napoleon Bonaparte, dan keterangan saksi-saksi mengenai rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa tindak pidana suap terkait penghapusan red notice tersebut benar adanya," akui Tommy.  Sebelumnya, Tommy Sumardi dituntut satu tahun dan enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tommy diyakini menjadi perantara suap untuk pengurusan red notice Djoko Tjandra kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo.  Selain itu, Jaksa mengabulkan permintaan Tommy sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator (JC) dalam kasus ini.  Tommy Sumardi diyakini menjadi perantara suap terhadap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar USD 200 ribu dan USD 270 ribu dan kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Tommy Sumardi menjadi perantara suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Suap itu bertujuan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau daftar pencarian orang (DPO) Interpol Polri.  Tommy dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=p5ZDs8Zi4hQ

Perantara Suap Djoko Tjandra Minta Permohonan JC Dikabulkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha Tommy Sumardi dituntut satu tahun dan enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tommy diyakini menjadi perantara suap untuk pengurusan red notice Djoko Tjandra kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.  "Menghukum Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan," kata Jaksa membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/12).  "Menghukum Terdakwa membayar denda Rp100 juta subsider 6 bulan," sambungnya.  Selain itu, Jaksa mengabulkan permintaan Tommy sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator (JC) dalam kasus ini.  "Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator telah memberikan keterangan atau bukti-bukti yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya," ucap Jaksa.  Jaksa meyakini, Tommy Sumardi menjadi perantara suap terhadap kepada Irjen Napoleon Bonaparte sebesar USD 200 ribu dan USD 270 ribu dan kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/12/2020/brigjen-prasetijo-akui-terima-uang-usd-20-ribu-dari-tommy-sumardi/">Brigjen Prasetijo Akui Terima Uang USD 20 Ribu dari Tommy Sumardi</a>  Tommy Sumardi menjadi perantara suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Suap itu bertujuan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau daftar pencarian orang (DPO) Interpol Polri.  Tommy dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=M_SAdKr0qg0

Perantara Suap Djoko Tjandra ke Dua Jenderal Polri Dituntut 1,5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/djoko-tjandra.jpg" alt="HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Djoko Tjandra mengaku sempat diminta uang senilai Rp 25 miliar oleh pengusaha Tommy Sumardi untuk mengurus penghapusan red notice di kepolisian. Dia mengaku keberatan saat diminta Tommy untuk mengeluarkan uang puluhan miliar tersebut.  "Ini ongkos pertama kali Rp 25 miliar. 'Aduh, Tom, banyak banget hanya membersihkan nama saja banyak banget.' Saya nawar Rp 5 miliar. Kemudian akhirnya beliau turun Rp15 miliar. Entah apa kita bicara akhirnya ketemu di titik Rp 10 miliar," kata Djoko Tjandra saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/12) malam.  Dalam persidangan, Djoko mengakui upaya penghapusan red notice itu dalam rangka mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk kasus korupsi hak tagih Bank Bali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena namanya masih dicekal, Djoko tidak bisa masuk ke Indonesia. Sehingga harus mengurus agar namanya terhapus dalam pencekalan.  "Saya enggak bisa masuk ke Indonesia karena Imigrasi belum melepas saya. Dapat informasi dari, saya tidak ingat. Tetapi kira-kira itu, saya minta ke Tommy untuk melakukan pengecekan. Saya posisi ada di Malaysia, Tommy Sumardi di Jakarta. Komunikasi lewat telepon," ujar Djoko.  Menurut Djoko, angka yang disepakati untuk mengurus penghapusan red notice senilai Rp 10 miliar yang diketahui Djoko sebagai uang konsultan. Djoko mengklaim, tidak mengetahui uang itu digunakan oleh Tommy di Indonesia.  Lantas Djoko memerintahkan sekretaris pribadinya, Nurmawan Fransisca untuk melakukan transaksi kepada Tommy pertama kali pada 27 April 2020. Uang yang diserahkan senilai USD 100 ribu, saat itu diantarkan oleh seorang office boy di Resto Meradelima, Jakarta Selatan.  "Kedua pada 28 April 2020 sebesar SGF 200 ribu. Penyerahan pada waktu itu saya ketahui di Hotel Mulia. Diserahkan oleh Sisca kepada Tommy Sumardi. Sumber uang itu kita beli di money changer. Sisca menerima uang dari money changer," ucap Djoko.  Selanjutnya, pada penyerahan ketiga dilakukan pada 29 April 2020 sebesar USD 100 ribu. Transaksi ini dilakukan oleh Sisca yang diantar office boy ke Tommy di Resto Meradelima. Penyerahan selanjutnya dilakukan pada 4 Mei 2020 dengan menyerahkan uang senilai USD 150 ribu. Prosesnya sama dilakukan di Resto Meradelima.  Kemudian, penyerahan kelima dilakukan pada 12 Mei 2020 USD 100 ribu di kawasan Tanah Abang. Uang diantar office boy kepada Tommy. "22 Mei 2020 diserahkan di rumah TS, USD 50 ribu. Prosesnya sama (melalui office boy)," cetusnya.  Melalui penyerahan uang itu, sambung Djoko, pada 11 Mei 2020 dia mengetahui kalau namanya dalam red notice dan pencekalan sudah dicabut. "Intinya bahwa DPO sudah diangkat," pungkas Djoko.  Dalam dakwaan, Djoko Tjandra memberikan uang senilai Rp 8,31 miliar kepada dua jenderal polisi untuk membantu menghapus namanya dari daftar pencarian orang (DPO). Pemberian uang tersebut dilakukan melalui perantara Tommy Sumardi.  Dua jenderal polisi itu yakni mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo. Masing-masing menerima Rp 6,11 miliar dan Rp 2,2 miliar.

Djoko Tjandra Akui Sempat Diminta Rp 25 Miliar untuk Urus Red Notice

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Negeri Sipil (Karo Korwas) Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo mengaku pernah membantu pengusaha Tommy Sumardi untuk bertemu dengan Irjen Napoleon Bonaparte yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Pertemuan antara Tommy dengan Napoleon berlangsung pada Maret 2020.  Prasetijo menyebut, Tommy mendatangi ruangan kerjanya dengan maksud ingin diperkenalkan dengan Irjen Napoleon. Keinginan Tommy akhirnya tercapai pada akhir Maret 2020.  "Saya coba hubungi Kadiv, saya telepon Pak Kadiv, Jenderal mohon izin ini ada sahabat saya mau kenalan apakah diperkenankan untuk bisa kenalan di ruang Jenderal. Ya silakan saja," kata Prasetijo saat bersaksi untuk terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/12).  Prasetijo mengaku, saat itu terjadi pertemuan antara dirinya, Tommy Sumardi dan Napoleon. Tommy sendiri merupakan orang yang menjadi perantara suap antara Djoko Tjandra kepada Prasetijo dan Napoleon.  Tak lama kemudian, Prasetijo mengaku jika dirinya diminta keluar ruangan oleh Tommy Sumardi. Beralasan kalau itu merupakan pembicaraan jenderal bintang tiga. "Saya ngobrol biasa saja, terus beberapa waktu kemudian saya diminta keluar sama Haji Tommy. Pras, ini urusan bintang tiga, bintang satu keluar dulu," beber Prasetijo.  Dalam perkara ini, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra didakwa menyuap dua jenderal polisi senilai SGD 200 ribu dan USD 420 ribu. Pemberian suap itu bertujuan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen imigrasi) Kementerian Hukum dan HAM.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/10/2020/sidang-djoko-tjandra-anita-kolopaking-dan-prasetijo-digelar-daring/">Sidang Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dan Prasetijo Digelar Daring</a>  Dua jenderal Polri yang diduga menerima suap yakni, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu. Selain itu kepada mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Djoko Tjandra diduga menyuap dua jenderal polisi untuk mengupayakan namanya dihapus dari DPO yang dicatatkan pada Ditjen Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.  Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=bZJCUcmN-0s

Brigjen Prasetio Disuruh Keluar Saat Napoleon-Tommy Ngobrol 4 Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231433.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kedua kiri) saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Ne</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri, <a href="https://www.jawapos.com/tag/brigjen-prasetijo-utomo/">Brigjen Prasetijo Utomo</a> mengakui menerima uang dari Tommy Sumardi senilai USD 20 ribu. Tommy merupakan terdakwa perantara suap penghapusan red notice <a href="https://www.jawapos.com/tag/djoko-tjandra/">Djoko Tjandra</a>.  Hal ini terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Prasetijo dalam sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/tommy-sumardi/">Tommy Sumardi</a> di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (1/12).  "BAP saudara poin E, pertemuan ketiga pada 4 Mei 2020 Haji Tommy datang ke ruangan saya dengan katakan ke saya 'tolong temani saya bertemu Pak Kadiv. Karena Pak Kadiv cari-cari saya, saya takut sendirian menghadap beliau', kemudian saya tanya 'kenapa' dijawab Haji Tommy 'tahu rese dia, gue dibilang nggak komitmen' dan kemudian saya dampingi Pak Haji Tommy ke ruangan Pak Kadivhubinter ke lantai 11 di Gedung TNCC," kata Jaksa membacakan BAP di ruang persidangan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/11/2020/anak-buah-djoko-tjandra-akui-serahkan-uang-dolar-ke-tommy-sumardi/">Anak Buah Djoko Tjandra Akui Serahkan Uang Dolar ke Tommy Sumardi</a></li> </ul> "Sesampai di sana, bertemu Sespri dan disampaikan bahwa Pak Kadiv belum ada, sambil menunggu Pak Kadiv saya diajak ke restoran Merah Delima untuk temui teman Haji Tommy, setelah beberapa saat saya bersama Haji Tommy, kemudian ketika saya akan masuk gedung TNCC Haji Tommy menuju ke mobil di parkiran, kemudian Haji Tommy naik mobil Alphard warna putih jemput saya dan mengatakan 'bro masuk dulu', dan Haji Tommy memperlihatkan uang 10 ikat mata uang dolar Amerika ke saya," sambung Jaksa.  "Kemudian saya mengatakan 'wih ji uang lo banyak banget', kemudian dijawab Haji Tommy 'udah lu mau tahu aja', 'ini buat lo' dengan spontan Haji Tommy memberikan ke saya dua ikat (uang), masing-masing USD 10 ribu. Total USD 20 ribu, saya tanya 'nggak apa ini ji?' dia jawab 'kan lu temen gua masa nggak boleh ngasih temen'," beber Jaksa.  "Setelah itu kami cari parkiran, dan saya turun dari mobil Haji Tommy, kemudian turun saat itu kita naik ke lantai 11 ruangan Kadivhubinter, saat itu Pak Haji Tommy bawa paper bag warna hitam atau cokelat, kemudian saya tanya, katanya 'lo mau tahu aja', sesampainya di Kadivhubinter kami tidak ketemu (Irjen Napoleon). Ini gimana BAP saudara?" tanya Jaksa usai membacakan BAP.  Mendengar BAP yang dibacakan Jaksa, Prasetijo tidak membantahnya. Dia mengakui, menerima uang senilai USD 20 ribu dari Tommy Sumardi.  "Di dalam mobil tersebut tiba-tiba dia ambil, terus kemudian dia ambil uang serahkan ke saya 'ini bro untuk lo', 'Ji ini apaan?' 'udah ambil aja, 'ini uang untuk lo, uang persahabatan, udah kan lo sering bantu saya'," akui Prasetijo.  Kendati demikian, Prasetijo mengakui hanya menerima uang senilai USD 20 ribu. Dia menampik ada pemberian lain dari Tommy yang merupakan rekan dekat Djoko Tjandra.  "Nggak ada (penerimaan lain), hanya itu aja," tegas Prasetijo.  Dalam perkara ini, pengusaha Tommy Sumardi didakwa menjadi perantara suap terhadap Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, serta kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD 150 ribu.  Uang tersebut dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau Daftar Pencarian Orang Interpol Polri.  Tommy Sumardi didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LP6qnT470Dw

Brigjen Prasetijo Akui Terima Uang USD 20 Ribu dari Tommy Sumardi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris pribadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/djoko-tjandra/">Djoko Tjandra</a>, Nurmawan Fransisca mengaku mendapat perintah untuk menyerahkan uang kepada pengusaha Tommy Sumardi. Karyawan Mulia Group itu membeberkan, total menyerahkan uang sebanyak lima kali dalam bentuk pecahan mata uang asing melalui seorang bernama Nurdin, yang juga karyawan Mulia Group.  Menurut Fransisca, pada April 2020 mendapat perintah dari Djoko Tjandra untuk menyiapkan uang senilai USD 100 ribu. Melalui sambungan telepon, Djoko Tjandra meminta agar uang tersebut diserahkan kepada Nurdin.  "Saat itu, Pak Djoko minta siapkan dana untuk kasih ke Nurdin. Pak Djoko juga sebut nama Pak Tommy," kata Fransisca saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/11/2020/saksi-pak-tommy-sampaikan-laksanakan-saja-perintah-jenderal/">Saksi: Pak Tommy Sampaikan Laksanakan Saja Perintah Jenderal!</a></li> </ul> Lantas pada 28 April 2020, Fransisca kembali dihubungi Djoko Tjandra saat hendak menuju kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kepada Fransisca, Djoko Tjandra meminta agar berpindah tujuan menuju Hotel Mulia Senayan untuk bertemu Tommy.  Dalam pertemuannya dengan Tommy, Fransisca mengaku menyerahkan uang senilai SGD 200. Menurutnya, uang itu diserahkan kepada Tommy di dalam ruangan rapat Bisnis Centre.  "Saya ketemu di lobi Hotel Mulia, karena bentuknya uang, saya ajak ke Bisnis Centre. Saya ajak ke ruang meeting. Uang berada dalam amplop terus saya kasih ke Pak Tommy," aku Fransisca.  Fransisca menuturkan, sempat meminjam komputer pada Bisnis Center untuk membuat tanda terima. Bahkan Tommy langsung menghitung uang titipan dari Djoko Tjandra tersebut.  "Dalam pertemuan, dia bilang, 'Sisca, saya Tommy'. Saya bilang, ada titipan dari bapak (Djoko Tjandra). Lalu Pak Tommy hitung," ungkap Fransisca.  Selain itu, Fransisca kembali diperintah oleh Djoko Tjandra untuk menyerahkan uang kepada Tommy Sumardi pada 29 April 2020. Fransisca saat itu bertemu dengan Nurdin dan langsung menyerahkan uang senilai USD 100 ribu.  "Pada 29 April itu sebesar USD 100 ribu dalam pecahan seratus dollar AS. Karena saya ada di kantor, saya ambil dari brankas. Setelah itu saya kasih ke Nurdin untuk kemudian ke Tommy," cetus Fransisca.  Kemudian pada 12 Mei 2020, Djoko Tjandra kembali meminta Fransisca untuk menyerahkan uang senilai USD 100 ribu. Selanjutnya, pada 22 Mei 2020, dia kembali diperintahkan menyerahkan uang sebesar USD 50 ribu.  Uang tersebut kembali diserahkan kepada Nurdin untuk selanjurnya dikirim ke Tommy Sumardi. Setelah menyerahkan seluruh uang yang diperintan Bos Mulia Group, Fransisca langsung mengirimkan bukti tanda terima penyerahan uang melalui email.  "Tanda terima saya scan lalu kirim ke Bapak (Djoko Tjandra) lewat email," tandas Fransisca.  Dalam perkara ini, Irjen Pol Napoleon Bonaparte didakwa menerima suap sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu atau setara Rp 6,1 miliar dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Uang suap itu diduga dilakukan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dalam red notice interpol Polri.  Penghapusan red notice dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Saat itu, Djoko Tjandra sedang kabur ke luar negeri untuk menghindari hukuman 2 tahun penjara terkait kasus hak tagih Bank Bali.  Irjen Napoleon didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=s3QNC_wqZPw

Anak Buah Djoko Tjandra Akui Serahkan Uang Dolar ke Tommy Sumardi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin disebut dalam kasus penghapusan Red Notice Djoko Tjandra. Kedua nama tersebut disebut oleh terdakwa Irjen Pol Napoleon dalam persidangan beberapa waktu lalu.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan tuduhan Napoleon terkait kedekatan terdakwa Tommy Sumardi dengan Listyo dan Aziz tidak pernah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sehingga pernyataan tersebut hanya dilontarkan oleh Napoleon di dalam persidangan.  "Terkait isu yang dilemparkan oleh terdakwa NB udah kita sampaikan jauh-jauh hari bahwa tidak ada di BAP. Sama pengacaranya tersangka TS sudah di jawab juga," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).  Polri menilai kesaksian Napoleon tersebut hanya sebatas tudingan belaka. Tidak ada bukti nyata untuk membuktikan peristiwa tersebut.  "Kalau ada fakta-fakta hukum itu kan mesti ada saksinya, ada ini, kayak gitu-gitu. Sama kita membuat konstruksi hukum. Makanya saya bilang dengarkan sampai selesai itu sidang. Jangan terlalu banyak komentar dulu, lihat fakta-faktanya," jelas Awi.  Sebelumnya, dalam kesaksiannya, Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan soal kedekatan pengusaha Tommy Sumardi dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.  Napoleon menyebut, Tommy mendatangi ruangannya di TMMC Polri pada April 2020 bersama Brigjen Prasetijo, karena diklaim mendapat restu dari Kabareskrim Polri Listiyo Sigit. Bahkan saat itu, Tommy menawarkan diri untuk menelepon Kabareksrim.  "Lalu dia bercerita, terdakwa yang mengatakan, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa terdakwa pada saya, menceretikan kedekatan beliau, bahwa ke tempat saya ini sudah atas restu Kabareskrim polri. Apa perlu telepon beliau? Saya bilang tidak usah," kata Napoleon bersaksi di persidangan.  Selain itu, Tommy pun mengaku menelepon Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dia pun membenarkan, Aziz Syamsuddin sempat berbicara dengan Tommy.

Respons Polri Soal Tommy Sumardi Dekat dengan Kabareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_PELIMPAHAN-TAHAP-DUA-KASUS-RED-NOTICE_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja" width="100%">
<figcaption>Tersangka penghapusan red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi keluar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (16/10/2020).Bareskrim Polri bakal melimpahkan tahap II perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Tommy Sumardi, Dion Pongkor membantah keterangan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang mengungkap soal kedekatan kliennya dengan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Menurut Dion, pernyataan Napoleon di persidangan hanya mengarang cerita, karena tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).  "Itu omongan dia (Napoleon Bonaparte) tidak benar. Dia hanya klaim saja tanpa didukung bukti yang sahih," kata Dion kepada wartawan, Rabu (25/11).  Dion menuturkan, keterangan Napoleon saat bersaksi untuk Tommy Sumardi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Selasa (24/11) kemarin yang mengaitkan dengan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin hanya ilusi dan fitnah semata. Tommy juga telah membantah keterangan Napoleon di persidangan.  "Anehnya di BAP, dia tidak pernah bicara soal nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin," cetus Dion.  Dion memandang, pernyataan Napoleon sebagai upaya menggiring opini. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari jerat hukum yang tengah dijeratnya.  "Biasalah, yang namanya terdakwa, dia lempar isu apa saja untuk menyelamatkan diri," ungkap Dion.  Sebelumnya, terdakwa Tommy Sumardi mengaku keberatan disebut memiliķi kedekatan dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Tommy mengklaim, tidak menyebut nama siapa-siapa saat pertemuannya dengan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte.  "Minta izin meluruskan saja, ini menyangkut petinggi di Senayan dan kepolisian yang disebut. Nomor satu saya datang ke situ ketemu beliau dikenalkan oleh Brigjen Pol Prasetjo Utomo. Begitu saya datang itu, tidak menyebut nama siapa-siapa dan tidak meminta Prasetijo keluar," kata Tommy menanggapi kesaksian Napoleon di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/11).  Perantara suap penghapusan red notice Djoko Tjandra ini mengaku keberatan dengan pernyataan Napoleon di persidangan. "Keberatan," tegas Tommy.  Tommy menegaskan, tidak pernah menyeret nama petinggi Polri dan Senayan untuk mengurus red notice Djoko Tjandra. Namun, dia tak menampik menjadi perantara suap untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.  "Karena saya tidak bisa menzalimi orang. Mengenai yang beliau katakan bahwa saya itu datang ke sana, mengarang ngarang cerita. Seakan beliau ini ada tindak pidana ini, emang saya gila yang mulia, saya masuk penjara gara-gara ini. Jadi apa yang saya lakukan sesuai dengan BAP, itu keterangan yang sebenar benarnya yang mulia," tandas Tommy.  Dalam kesaksiannya, Irjen Napoleon Bonaparte membeberkan soal kedekatan pengusaha Tommy Sumardi dengan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/11/2020/irjen-napoleon-sebut-tommy-sumardi-dapat-restu-kabareskrim/">Irjen Napoleon Sebut Tommy Sumardi Dapat Restu Kabareskrim</a>  Napoleon menyebut, Tommy mendatangi ruangannya di TMMC Polri pada April 2020 bersama Brigjen Prasetijo, karena diklaim mendapat restu dari Kabareskrim Polri Listiyo Sigit. Bahkan saat itu, Tommy menawarkan diri untuk menelepon Kabareksrim.  "Lalu dia bercerita, terdakwa yang mengatakan, ini bukan bahasa saya, tapi bahasa terdakwa pada saya, menceretikan kedekatan beliau, bahwa ke tempat saya ini sudah atas restu Kabareskrim polri. Apa perlu telepon beliau? Saya bilang tidak usah," kata Napoleon bersaksi di persidangan.  Selain itu, Tommy pun mengaku menelepon Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Dia pun membenarkan, Aziz Syamsuddin sempat berbicara dengan Tommy.  "Saya bilang siapa yang anda telepon mau disambungkan pada saya? Terdakwa mengatakan bang Azis, Azis siapa? Aziz Syamsuddin. Oh Wakil Ketua DPR RI? Ya. Karena dulu waktu masih Pamen saya pernah mengenal beliau, jadi saya sambung, assalamualaikum, selamat siang pak Azis, eh bang apa kabar. Baik," ujar Napoleon.  Napoleon mengaku, sempat membicarakan permintaan Tommy terkait red notice Djoko Tjandra ke Aziz Syamsuddin. Namun, politikus Golkar itu tidak menanggapinya.  "Ini dihadapan saya datang Pak Haji Tommy Sumardi, dengan maksud tujuan ingin mengecek status red notice. Mohon petunjuk dan arahan pak. Silakan saja, Pak Napoleon. Baik, kemudian telepon ditutup, saya serahkan kembali," pungkasnya.  Dalam perkara ini, pengusaha Tommy Sumardi didakwa menjadi perantara suap terhadap Irjen Napoleon Bonaparte sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, serta kepada Brigjen Prasetijo Utomo senilai USD150 ribu.  Uang tersebut dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice atau Daftar Pencarian Orang Interpol Polri.  Didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=72_p_pHN09Y

Tommy Jual Nama Kabareskrim dan Azis Syamsudin, Dion: Tidak Benar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tommy Sumardi

Berita Terkini