<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1648774883783.jpg" alt="Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemerkosaan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keluarga korban kasus revenge porn yang dilakukan oleh Alwi Husen Maolana memastikan akan terus memperjuangkan hak-hak yang diinginkan korban. Termasuk agar hukuman yang ditetapkan terhadap terdakwa lebih tinggi dari tuntutan jaksa ataupun menyiapkan laporan lainnya ke polisi. "Kuasa hukum menyatakan beberapa peluang, bisa aja petita, seperti Ferdy Sambo. Hakim bisa memberikan hukuman yang lebih dari tuntutan," ujar kakak korban, Iman Zanatul Haeri kepada JawaPos.com, Minggu (2/6). Opsi kedua, ia mengatakan bahwa pihaknya pun hingga kini terus menyiapkan alat-alat bukti lain untuk melaporkan Alwi Husen Maolana dengan tindak pidana lain seperti pemerkosaan hingga kekerasan. "Kalau mau lapor lagi pun kita memang sedang mempersiapkan ke sana untuk lapor kembali," pungkasnya. Sebelumnya, Terdakwa kasus revenge porn Alwi Husen Maolana diduga tak hanya melakukan satu unsur pidana UU ITE. Ia juga diduga melakukan pemerkosaan, kekerasan, hingga pemerasan terhadap korban. Hal itu diungkapkan kakak korban Iman Zanatul Haeri usai membaca riwayat pesan WhatsApp antara adiknya dengan Alwi dan juga dengan teman-temannya. "Yang diberikan temen-temennya itu bukti kekerasan semua. Ngasih foto, voice note, misal dipaksa naik motor, dipaksa ke mana, lagi dipukulin," ujar Iman kepada JawaPos.com, Minggu (2/6). Ancaman demi ancaman terus dilancarkan Alwi saat sudah memegang rekaman pemerkosaan yang dilakukannya terhadap korban. Dari semula hal itu untuk menahan agar hubungannya tak putus, hingga akhirnya dilakukan untuk memeras korban. "Karena kita juga ke temen-temennya mintain. Wah itu. Ya minta duit lah, buat beli skin Transformers game online lah," tutur Iman. "Karena adikku ketika gak punya uang minjem ke temennya. Itulah kejadian. Ada unsur pemerasan juga," ucapnya. Royyan

Agar hukuman yang ditetapkan terhadap terdakwa lebih tinggi dari tuntutan jaksa ataupun menyiapkan laporan lainnya ke polisi.

Diduga Perkosa hingga Peras Korban, Alwi Pelaku Revenge Porn Akan Dilaporkan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230328_182250.jpg" alt="Kuasa hukum korban D (17), Mellisa Anggraini saat diwawancarai di Polda Metro Jaya, Selasa (28/3/2023) (ANTARA/Ilham Kausar)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum korban D (17), Mellisa Anggraini saat diwawancarai di Polda Metro Jaya, Selasa (28/3/2023) (ANTARA/Ilham Kausar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pihak Cristalino David Ozora menerima dengan baik tuntutan 4 tahun penjara terhadap Anak AG. Jumlah tersebut dianggap telah sesuai dengan tuntutan maksimal dari persangkaan Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat terencana juncto Pasal 55 KUHP. "Kami mengapresiasi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana empat tahun ini adalah sudah paling maksimal terhadap anak karena ancaman pidana terkait pihak dewasa 12 tahun," kata pengacara David, Mellisa Anggraini, kepada wartawan, Kamis (6/4). Kini pihak David berharap agar vonis hakim juga sesuai dengan tuntutan tersebut. Sehingga, AG mendapat hukuman maksimal. "Kami berharap nanti vonis dari majelis hakim tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntunan Jaksa Penuntut Umum yaitu 4 tahun terhadap anak," jelas Mellisa. Sebelumnya, JPU menuntut AG 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. JPU meminta hakim agar menjatuhkan pidana tersebut agar AG menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, AG dianggap terbukti bersalah bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap David hingga menyebabkan luka berat. "Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Anak AG agar menjalani pidana 4 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," kata Syarief di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/4). Syarief mengatakan, kekasih Mario Dandy Satriyo itu dianggap telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Sebagaimama pada Pasal 355 ayat 1 Junto 56 KUHP. "AG terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu," jelasnya. Adpaun hal-hal yang memberatkan AG yakni karena perbuatannya bersama-sama dengan Mario Dandy dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan menyebakan luka berat kepada David. Sementara hal meringankan yakni usia AG masih muda, sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari.

Kini pihak David berharap agar vonis hakim juga sesuai dengan tuntutan tersebut. Sehingga, AG mendapat hukuman maksimal.

AG Pacar Mario Dandy Dituntut 4 Tahun Penjara, Pihak David Minta Vonis Tidak Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Richard-Eliezer-Miftahul-Hayat-3.jpg" alt="Terdakwa pembubuhan terhadap Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Senin (26/12/2022). Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli meringankan, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driy" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pembubuhan terhadap Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negri Jakarta Selatan, Senin (26/12/2022). Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli meringankan, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan telah mengakomodasi status justice collaborator (JC) terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E saat dilakukan penuntutan. Kejagung menyebut tuntutan 12 tahun penjara diputuskan oleh jaksa atas banyak pertimbangan.  "Justice collaborator telah terakomodasi dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa dapat tuntutan jauh lebih ringan dibanding Ferdy Sambo," kata Kapuspemkum Kejagung, Ketut Sumedana di gedung Jaksa Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).  Ketut menjelaskan, Richard digolongkan oleh jaksa sebagai pelaku utama pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dengan peran sebagai eksekutor. Dengan tuntutan 12 tahun, hukuman tersebut jauh lebih ringan dibanding Ferdy Sambo sebagai pelaku utama lainnya yang dituntut pidana penjara seumur hidup.  Sementara itu, terdakwa Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dituntut hanya 8 tahun penjara karena dianggap bukan pelaku utama. Mereka tidak menyebabkan langsung tewasnya Yosua.  "Mereka hanya mengetahui rencana pemhunuhan tersebut, namun tidak berusaha mencegah," jelas Ketut.  Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu dengan hukuman penjara 12 tahun. Richard dianggap bersalah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dan berperan sebagai eksekutor.  "Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu memutuskan; satu menyatakan Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa seseorang secara bersama-sama sebagaimana Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).  Hal-hal yang memberatkan yakni erdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, perbuatannya menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat.  Sementara hal-hal yang meringankan, terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban.

Richard Dituntut 12 Tahun, Kejagung: Status JC Telah Terakomodasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Putri-Candrawathi-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi hukumnya dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa Penuntut Umum menuntut Putri Candrawathi dengan h" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi hukumnya dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Jaksa Penuntut Umum menuntut Putri Candrawathi dengan h</figcaption>
</figure>TUNTUTAN yang dibacakan JPU terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua diliputi sejumlah kejanggalan. Pendapat itu disampaikan pakar hukum Universitas Brawijaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/aan-eko-widiarto/">Aan Eko Widiarto</a>. Berikut petikan wawancaranya.  Bagaimana pendapat Anda tentang tuntutan JPU terhadap lima terdakwa kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua?  Saya melihat ketidakseimbangan antara konstruksi hukum yang dibangun jaksa dengan tuntutannya. Untuk tuntutan Kuat Ma’ruf, JPU menyimpulkan bahwa terjadi perselingkuhan antara Putri dan Brigadir Yosua. Dari konstruksi perselingkuhan yang dibangun JPU sendiri, maka yang memiliki intensi atau kepentingan adalah Putri.  Apa kepentingan Putri?  Tentu menyembunyikan perselingkuhan. Karena Kuat, Ricky, dan Susi diduga mengetahui perselingkuhan itu, maka harus ditutupi. Caranya dengan melaporkan atau menyampaikan ke Ferdy Sambo bahwa terjadi pelecehan seksual. Inilah yang menjadi pemantik kasus dugaan pembunuhan berencana tersebut. Perselingkuhan itulah yang membuat Putri memiliki kepentingan. Makanya, konstruksi hukum dengan tuntutan JPU itu berbeda jauh. Seharusnya Putri dituntut <a href="https://www.jawapos.com/tag/hukuman-mati/">hukuman mati</a>, lebih berat daripada Sambo. Sebab, dia pemantik kejahatan tersebut.  Apa indikasinya bahwa Putri adalah pemantik kejahatan ?  Pertama, <a href="https://www.jawapos.com/tag/putri-candrawathi/">Putri</a> saat ada tembakan itu hanya menutup telinga di dalam kamar. Tutup telinga itu artinya sakit mendengar suara keras. Tidak ada rasa curiga, kenapa ada suara tembakan. Setelah penembakan itu, Putri juga merasa tidak melihat apa-apa. Saat keluar dari kamar tidak melihat karena dirangkul Sambo.  Padahal, seharusnya kalau tidak mengetahui apa-apa, tentunya ingin mengetahui kejadian apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Putri adalah sentral dari kasus pembunuhan berencana itu. Dengan begitu, tuntutan JPU terlalu jauh dari hakikat Pasal 340 KUHP. Inilah ketidakseimbangan antara konstruksi hukum dengan tuntutannya. Konstruksi hukumnya bagus, tapi tuntutannya antiklimaks. Pembunuhan berencana itu extraordinary crime, lho.  Bagaimana dengan tuntutan terhadap Bharada Eliezer yang lebih tinggi daripada Putri, Kuat, dan Ricky?  Ricky dan Kuat memiliki peran untuk mendukung pembunuhan. Kuat menutup gorden agar tidak terdengar suara dari dalam rumah. Ricky menghalangi Yosua agar tidak bisa kabur. Sedangkan Eliezer kendati menembak, namun atas perintah Sambo. Eliezer polisi dengan pangkat terendah di Polri, diperintah Sambo seorang jenderal bintang dua. Eliezer ini juga berstatus JC dan hakim menyebut tanpa kesaksian Eliezer, kasus ini tidak akan terbuka.  JC dalam Undang-Undang Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan penghargaan berupa keringanan tuntutan dan hukuman. Bentuk keringanan itu ada tiga penjelasan sesuai pasal 10 a. Yakni, hukuman percobaan, hukuman bersyarat, dan dituntut lebih rendah daripada terdakwa lainnya. Ketiga-tiganya ini Eliezer tidak mendapatkannya. Tidak ada bedanya antara menjadi JC atau tidak. Padahal, LPSK itu yang mengajukan status JC bisa mengevaluasi, kalau tidak kolaboratif bisa dicabut statusnya. Kalau bagus, status dilanjutkan dengan direkomendasikan tuntutan lebih ringan daripada terdakwa lainnya.  Apakah vonis hakim terikat dengan tuntutan jaksa?  Dalam KUHP tidak ada larangan maupun kewajiban bagi hakim untuk memutus sama dengan tuntutan JPU. Diperbolehkan sama atau di bawah tuntutan JPU. Yang tidak diperbolehkan itu hakim memberikan vonis melebihi undang-undang. Misalnya, dalam UU hukuman penjara paling lama 20 tahun, vonis tidak boleh 21 tahun.  Bisakah hakim memberikan vonis lebih tinggi daripada tuntutan jaksa?  Hakim bebas memberikan vonis selama tidak melebihi UU. Biasanya hakim akan memutus 2/3 dari tuntutan jaksa bila merasa masih ragu. Tapi, saya melihat hakim ini sudah tegas. Tidak ragu-ragu. Salah satunya, hakim sebut Eliezer yang membuka kasus ini. Tanpa kesaksian Eliezer, apa yang dilihat, apa yang didengar kasus tidak akan terbuka.  Apakah ada ketidakadilan dalam tuntutan ini?  Yang pasti sangat janggal. Terasa ada ketidakadilan. Kalau dilihat, Kuat dan Ricky itu jelas pegawai Sambo. Ada relasi kuasa, kalau istilah Pak Mahfud MD itu psiko-hierarki. Namun, berbeda dengan Putri yang tidak masuk konteks relasi kuasa. Justru kalau dilihat dalam relasi kuasa, Putri malah terlihat lebih berkuasa ketimbang Sambo. Tapi, dia hanya dituntut delapan tahun. Dalam relasi kuasa ini, yang paling top atau atas itu Putri, bukan Sambo.

Pakar Hukum: Semestinya Putri Candrawathi Dituntut Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Jaksa-Agung-Sanitiar-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait pemulangan buronan Adelin Lis di Kejagung, Sabtu (19/6/2021). Kejaksaan Agung RI berhasil memulangkan buron kasus pembalakan liar Adelin Lis dari Singapura menggunakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, meminta anggotanya khususnya jajaran jaksa tindak pidana umum untuk mengedepankan hati nurani dalam menangani perkara. Dia mengaku, tidak membutuhkan seorang jaksa yang pintar, tetapi tidak bermoral dan juga tidak butuh jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas.  Pernyataan ini disampaikan Burhanuddin saat membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2021. "Yang saya butuhkan adalah para Jaksa yang pintar dan berintegritas. Saya tidak menghendaki para Jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat," kata Burhanuddin dalam keterangannya.  "Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam text book, tetapi ada dalam hati nurani. Sumber dari hukum adalah moral dan di dalam moral ada hati nurani. Jangan sekali-kali menggadaikan hati nurani karena itu adalah anugerah termurni yang dimiliki manusia dan itu adalah cerminan dari sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang," imbuhnya.  Dia menekankan, untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.  Terlebih, Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk kristalisasi penerapan hukum berdasarkan hati nurani. "Kita adalah man of law. Pejabat yang paham dan mengerti bagaimana hukum itu diterapkan," tegas Burhanuddin.  Oleh karena itu, Burhanuddin meyakini para anggotanya telah cermat dalam membaca kelengkapan formil dan materiil, serta konsisten menggunakan hati nurani sebagai dasar pertimbangan dalam setiap proses penuntutan.  "Kejaksaan akan mampu menghadirkan keadilan hukum yang membawa manfaat dan sekaligus kepastian hukum untuk semua pihak," pungkas Burhanuddin.

Jaksa Agung Tak Ingin Anggotanya Lakukan Penuntutan Asal-asalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tersangka-penyiraman-novel.jpg" alt="TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sangat rendah terhadap dua terdakwa pelaku penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan terus mendapat sorotan. Tuntutan setahun penjara itu dinilai janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.  Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Agung Nugroho mengatakan, tuntutan terhadap dua oknum Polri, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, itu mengandung beberapa persoalan. Pertama, tidak terpenuhinya unsur rencana terlebih dahulu sebagaimana diungkapkan jaksa. ”Itu merupakan pemahaman hukum pidana yang keliru,” ujar dia kemarin (14/6).  Menurut Agung, maksud rencana terlebih dahulu mengandung tiga unsur. Yakni, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang. ”Dalam kasus ini (Novel), terdakwa telah memenuhi tiga unsur itu,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/06/2020/novel-baswedan-ragukan-rahmat-kadir-dan-ronny-bugis-siram-wajahnya/">Novel Baswedan Ragukan Rahmat Kadir dan Ronny Bugis Siram Wajahnya</a>  Pembuktian unsur tersebut merujuk pada adanya pengintaian sebelum kejadian dan air keras yang telah dipersiapkan. Agung menambahkan, argumen JPU juga salah terkait kesengajaan. ”Tindakan terdakwa tidak semata-mata (hanya) dikualifikasikan kesengajaan sebagai maksud, tetapi juga kesengajaan sebagai kemungkinan,” ungkap Agung.  Pukat UGM juga menyoal pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Yakni, pasal 353 ayat (2) KUHP atau penganiayaan biasa. Padahal, tindakan terdakwa tergolong penganiayaan berat lantaran mata kiri Novel mengalami cacat permanen. JPU, kata Agung, seharusnya mengarahkan tindakan terdakwa pada pasal penganiayaan berat sebagaimana dimaksud pasal 355 ayat (1) KUHP. ”Dalam konteks hukum pidana dikenal adanya kesengajaan yang diobjektifkan. Artinya, ada tidaknya kesengajaan dilihat dari perbuatan yang tampak,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/06/2020/jaksa-penuntut-terdakwa-penyerang-novel-baswedan-pernah-tantang-kpk/">Jaksa Penuntut Terdakwa Penyerang Novel Baswedan Pernah Tantang KPK</a>  Pukat UGM juga menyayangkan sikap jaksa yang cenderung mempertimbangkan keterangan pelaku sebagai bukti. ”Padahal, terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar,” sindirnya. Agung menyebutkan, harapan terakhir Novel untuk memperoleh keadilan ada di palu majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Dia menegaskan, tuntutan jaksa yang dibalut dengan berbagai kejanggalan tidak tepat dijadikan satu-satunya rujukan dalam menjatuhkan putusan. ”Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya hukuman, termasuk menjatuhkan hukuman pidana melebihi tuntutan jaksa,” imbuh dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

Berharap Vonis Hakim untuk Penyerang Novel Lebihi Tuntutan Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bengkalis-jadi-pintu-masuk-baru-penyelundupan-narkoba_m_.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lemes, limbung, begitu raut nenek Kustijah, 60, saat mendengar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntutnya hukuman selama 9 tahun penjara. Raut mukanya pucat. Ia tertunduk lesu dan pasrah saat keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (6/2).  Terdakwa dituntut terkait kasus kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 125 gram. JPU Immanuel, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Reni, juga menunutut pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider tiga bulan penjara.  "Menyatakan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram," ujar Immanuel seperti dikutip Batam Pos (Jawa Pos Group), Jumat (7/2).  Perbuatan terdakwa, dikatakan Jaksa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Kasus yang menyeret Kustijah berawal saat petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri memperoleh informasi bahwa akan ada dua perempuan setengah baya yang akan berangkat dari Batam menuju Surabaya membawa narkotika golongan I jenis sabu.   Dari informasi itu, kemudian petugas BNNP melakukan pemantauan di seputaran bandara bagian depan dan dalam bandara. Sesampainya di ruang Gate A3, petugas melihat terdakwa yang telah dicurigai, sedang melakukan boarding dan langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan dan interogasi.   Dari pemeriksaan badan, ditemukan dua bungkus kondom berisi narkotika jenis sabu seberat 125 gram yang disimpan di dalam bra terdakwa. "Selanjutnya, BNNP Kepri membawa terdakwa ke kantor BNNP Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," urai jaksa dalam dakwaan.  Kepada petugas BNNP, terdakwa mengaku barang tersebut diperoleh dari seseorang yang dipanggil Tatok (buron), melalui Dewi, yang juga masih buron. Terdakwa juga mengaku bahwa ia akan diberi imbalan setelah sampai di Surabaya sebesar Rp 10 juta.  "Uangnya untuk bayar utang yang mulia. Karena rumah saya di Demak disita sama orang," tutur nenek berusia 60 tahun itu.

Selundupkan Kondom Isi Sabu, Nenek Kustijah Lesu Kena Tuntut 9 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lupa-ada-cctv-pura-pura-gila-saat-dituntut-jaksa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: CCTV merupakan salah satu perangkat keamanan modern yang sudah banyak digunakan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: CCTV merupakan salah satu perangkat keamanan modern yang sudah banyak digunakan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktingnya sih sudah oke. Pura-pura jatuh di kantor, lalu mengklaim uang asuransi. Hanya, Alexander Goldinsky lupa, ada CCTV di kantor tempatnya bekerja, sebuah perusahaan konstruksi di Woodbridge, Virginia, Amerika Serikat. Dari rekaman yang diunggah CNN kemarin WIB, pria 57 tahun itu tampak masuk ke kafetaria dan mengambil es. Setelah melihat kanan-kiri dan merasa tak ada orang, dia membuang es itu ke lantai. Goldinsky menginjak sebentar es itu sebelum pura-pura jatuh terlentang sambil menunggu orang datang menyelamatkan. Awalnya tak ada yang curiga, sampai rekaman CCTV dilihat. Gara-gara aksi tersebut, dia ditangkap 15 Januari lalu dan didakwa melakukan penipuan. Dia bakal diadili pada Kamis (7/2). ''Kami akan menuntut mereka yang berusaha memanipulasi sistem,'' kata jaksa Andrew C. Carey. Entah trik apa lagi yang akan dia lakukan untuk menghindari penjara. Pura-pura sakit atau pura-pura gila?&nbsp;

Lupa Ada CCTV, Pura-pura Gila saat Dituntut Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kuasa-hukum-gnpf-mui-tuntutan-jaksa-ciderai-kepercayaan-publik_m_127765.jpeg" alt="Sidang dugaan pensitaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)" width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan pensitaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang sidang putusan perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama pada Selasa (9/5) mendatang, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) terus melontarkan rasa kekecewaan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Sebab sang jaksa hanya menuntut Ahok dengan dakwaan alternatif. Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera,di sidang ke-20 lalu, JPU telah menuntut terdakwa dengan tuntutan yang debatable, yaitu melanggar ketentuan Pasal 156 KUHP dengan tuntutan Hukuman Penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. "Tuntutan ini seakan mengotori proses peradilan di Indonesia karena dirasa menciderai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil," tegas dia, Kamis (4/5). Dikatakannya, jaksa melakukan kekeliruan besar dalam tuntutannya. Pertama, kasus ini diajukan ke pengadilan atas perbuatan terdakwa yang membuat pernyataan di depan umum yang mengandung penodaan ayat suci Al-Quran yaitu Surah Al-Maidah ayat 51. "Kasus ini dibawa ke pengadilan adalah karena pernyataan terdakwa yang menyatakan dibohongi pakai Al-Maidah 51 merupakan penodaan atau penistaan terhadap agama yang menimbulkan keresahan dan perpecahan di masyarakat," papar dia. Padahal sejak awal hingga persidangan, perkara ini diperiksa berkaitan dengan penodaan agama (Blasphemi), dengan begitu banyak bukti, saksi, dan ahli yang diajukan oleh JPU dengan kekuatan pembuktian yang mendukung dakwaan tentang penodaan agama sebagaimana ketentuan pasal 156a KUHP. Akan tetapi, sambung Kapitra, menjadi tidak relevan bila JPU malah menuntut Ahok dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu pasal 156 KUHP tentang perbuatan menyatakan kebencian, permusuhan, penghinaan kepada golongan rakyat Indonesia. "Tuntutan JPU yang tidak konsisten dengan pemeriksaan perkara merupakan suatu kejahatan negara di lembaga peradilan. Quod ad facta Nullum crimen majus est in obedientia (tak ada kejahatan yang paling besar dari pada ketidakpatuhan atau inkonsistensi)," tukas dia. (elf/JPG)

Kuasa Hukum GNPF MUI: Tuntutan Jaksa Ciderai Kepercayaan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/ketika-hakim-beri-wejangan-kepada-kurir-narkoba_m_116455.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melakukan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah besar, yakni 4,4 kg membuat Baderudin dituntut untuk dihukum penjara selama 20 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU). Mendengar tuntutan itu sang terdakwa memohon kepada majelis hakim agar diberikan keringanan. Akan tetapi permohonan pria 37 tahun itu direspons dengan wejangan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Batam yang menyidangnya. Ketua Majelis Hakim, Marta sempat memarahi pria tidak tamat sekolah dasar itu. Marta marah karena terdakwa tidak peduli tentang larangan pemerintah Indonesia atas peredaran narkotika. "Putusan kita tunda. Sabu yang kamu bawa itu banyak sekali, 4,4 kilogram. Satu kilo saja hukumannya sudah berat, apalagi 4,4 kilogram," tutur hakim Marta di ruang sidang PN Batam, seperti yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (16/3). Setelah memberikan wejangan kepada terdakwa, Marta pun memutuskan untuk menunda sidang hingga minggu depan. Sementara JPU Samsul Sitinjak mengatakan, tuntutan 20 tahun penjara karena terdakwa hanya seorang kurir. Apalagi terdakwa mengakui dengan jujur semua perbuatannya saat sidang. "Terdakwa hanya kurir, pemiliknya DPO," kata jaksa tersebut. Diketahui, Baderudin ditangkap bersama dua rekannya Alexander khrisna (penuntutan terpisah) pada September tahun lalu. Penangkapan Baderudin berawal dari informasi yang masuk kepolisian. Dari informasi itu, polisi penangkap menemukan empat paket bungkus sabu ukuran besar di dalam mobilnya. Atas perbuataanya, Baderudin dijerat dengan pasal 114 UU no 35/2009 tentang narkotika. (she/iil/JPG)

Ketika Hakim Beri Wejangan Kepada Kurir Narkoba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tuntutan jaksa

Berita Terkini