<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/a596186a-5ec0-4b27-96a7-d4859697dd9c-70705572.jpg" alt="AIPKI menilai bahwa MK terkait UU Kesehatan menghadirkan kejelasan hukum dalam pengelolaan kolegium serta pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>AIPKI menilai bahwa MK terkait UU Kesehatan menghadirkan kejelasan hukum dalam pengelolaan kolegium serta pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Kesehatan telah menghadirkan kejelasan hukum dalam pengelolaan kolegium serta pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Wisnu Barlian menyampaikan, isi putusan MK tersebut menegaskan batasan tugas antara institusi pendidikan dan kolegium. Sebelumnya hal itu dianggap saling tumpang tindih dalam aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa tanggung jawab penyelenggara pendidikan mencakup seluruh proses pembelajaran hingga tahap kelulusan. Sedangkan kolegium baru menjalankan peran setelah peserta didik dinyatakan lulus. Wisnu menilai, pembagian fungsi ini perlu segera diintegrasikan ke dalam regulasi pelaksanaan. Bahkan, dia berpendapat bahwa putusan MK memberikan kepastian hukum atas persoalan yang selama ini dikhawatirkan penyelenggara pendidikan kesehatan. Dia pun menyoroti kedudukan kolegium dalam regulasi turunan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yang dinilai tak lagi independen. Lantaran dibentuk dan diseleksi Kementerian Kesehatan. &rdquo;Dalam putusan MK sudah jelas pembagian tugas dan fungsi. Penyelenggara pendidikan bertanggung jawab dari hulu sampai hilir, sementara kolegium berperan setelah lulusan dihasilkan. Ini perlu dikonsolidasikan kembali,&rdquo; ujar Wisnu Barlian. Walaupun mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di tingkat nasional, Wisnu menekankan bahwa mutu pendidikan harus tetap menjadi fokus utama. Hal itu agar para lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Yandi Syukri mengungkapkan, sekitar 90 lembaga pendidikan profesi apoteker terkena dampak langsung dari regulasi tersebut. Pelaksanaan uji kompetensi apoteker yang telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan farmasi di tingkat nasional. Peralihan kewenangan kolegium kepada pemerintah memunculkan tantangan dalam aspek tata kelola. Dia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pemerintah berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap seluruh peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang berada di bawah Undang-Undang Kesehatan. &rdquo;Putusan MK ini menjadi momentum untuk mengembalikan sinergi peran antara penyelenggara pendidikan dan kolegium tanpa tumpang tindih kewenangan,&rdquo; tandas Yandi Syukri.

Putusan MK terkait UU Kesehatan perjelas tugas kolegium dan institusi pendidikan. AIPKI nilai ini beri kejelasan pengelolaan uji kompetensi

Dampak Putusan MK Terkait UU Kesehatan, AIPKI: Batasan Tugas Antara Institusi Pendidikan dan Kolegium Semakin Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/IMG-20241218-WA0025-3712836268.jpg" alt="Kegiatan uji kompetensi guru besar yang diselenggarakan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan uji kompetensi guru besar yang diselenggarakan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mencegah munculnya guru besar atau profesor yang tidak kompeten alias abal-abal. Di antaranya dilakukan dengan penerapan uji kompetensi calon guru besar. Harapannya, guru besar yang dikukuhkan benar-benar mumpuni di bidangnya.&nbsp; Skema tersebut mengubah kebiasaan lama dalam penetapan guru besar di Kemenag. Selama ini, proses penetapan guru besar dilakukan melalui penilaian portofolio yang diajukan oleh calon guru besar. Sekarang, para calon guru besar haru melalui satu tahapan lagi, yakni uji kompetensi.&nbsp; "Uji Kompetensi ini dimaksudkan sebagai upaya Kementerian Agama menjaga mutu Guru Besar Rumpun Ilmu Agama," kata Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Abu Rokhmad dalam keterangannya, Rabu (18/12). Dia mengatakan, Kemenag ingin para guru besar rumpun ilmu agama betul-betul berkualitas dan memang melalui proses pengujian yang berlapis.&nbsp; Pelaksanaan uji kompetensi calon guru besar/professor rumpun ilmu agama dibuka secara resmi oleh Kemenag pada Jumat (12/12) lalu. Lebih lanjut, Abu menyampaikan bahwa uji kompetensi adalah upaya memperdalam track record para calon guru besar dalam bidang riset, bidang pengabdian, dan bidang pengajaran.&nbsp; "Dalam uji kompetensi ini, para calon guru besar diminta untuk menyampaikan paparan terkait research statement dan teaching statement para calon. Selanjutnya, para asesor akan memperdalam paparan tersebut melalui dept interview," papar Guru Besar UIN Walisongo itu. Selain itu juga akan dikonfirmasi terkait pemenuhan persyaratan, terutama karya ilmiah sebagai syarat khusus untuk menjadi guru besar. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag Ahmad Zainul Hamdi melaporkan bahwa pengusul guru besar pada periode ini berjumlah 237 pengusul. Setelah melalui penilaian portofolio, 101 pengusul ditetapkan dapat mengikuti uji kompetensi. Sedangkan 136 pengusul diputuskan untuk melakukan perbaikan terhadap usulan yang bersangkutan. "Proses menuju uji kompetensi ini melalui jalan yang panjang," katanya. Setelah diusulkan di kampus masing-masing dan sudah disidangkan oleh Komite Integritas kampus, dilanjutkan dengan diusulkan ke Kemenag. Selanjutnya, asesor Kemenag melakukan asesmen terhadap portofolio yang diajukan. Jika memenuhi syarat, maka dapat dilanjutkan mengikuti uji kompetensi.&nbsp; Lebih lanjut, Zainul menjelaskan bahwa pada periode ini, uji kompetensi dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 12&ndash;14 Desember 2024 di UIN Mataram, UIN Sumatera Utara, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan UIN Walisongo Semarang. Lalu tahap kedua dilaksanakan pada 16&ndash;18 Desember 2024 di UIN Raden Intan Lampung, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Alauddin Makassar. Sedangkan tahap ketiga dilaksanakan pada 22-24 Desember 2024 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langkah Kemenag ini disambut baik oleh akademisi PTKI Prof. Sumper Mulia Harahap. Dia mengapresiasi kebijakan uji kompetensi calon guru besar ini. "Uji kompetensi calon guru besar ini adalah tantangan menarik bagi para calon guru besar rumpun ilmu agama. Kami yakin, dengan adanya uji kompetensi ini, guru besar rumpun ilmu agama yang lulus betul-betul memiliki kualitas yang baik dan tidak kaleng-kaleng," kata Ketua STAIN Madina ini.

Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mencegah munculnya guru besar atau profesor yang tidak kompeten alias abal-abal lewat uji kompetensi.

Cegah Profesor Abal-Abal, Kemenag Terbitkan Aturan Baru Promosi Guru Besar Harus melalui Lewat Uji Kompetensi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/WhatsApp-Image-2024-07-27-at-083316_a659d9e5-1272559792.jpg" alt="Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 1.562 orang peserta dinyatakan lulus uji kompetensi sebagai calon mahasiswa Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir tahun ini. Mereka kelak tidak hanya menjadi mahasiswa di sana. Tetapi sekaligus menyandang duta bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Pengumuman kelulusan uji kompetensi itu disampaikan Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmat. &rsquo;&rsquo;Ada 20 orang sebagai calon penerima beasiswa Al Azhar 2024/2025, dan 1.542 orang sebagai calon mahasiswa non beasiswa atau mandiri,&rsquo;&rsquo; kata Abu Rokhmat di Jakarta pada Jumat (26/7) malam. Dia menjelaskan uji kompetensi itu dilakukan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag bersama Markaz Syekh Zayed li Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah li Ghayr an-Nathigin Biha. Prosesnya difasilitasi Markaz Al Azhar Indonesia atau OIAA Indonesia. Abu menjelaskan berdasar pengumuman itu, peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan rekomendasi studi dari Kementerian Agama (Kemenag). Tujuannya, untuk memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Ahmad Zainul Hamdi merinci, ada sejumlah tahap lanjutan yang harus diikuti peserta. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memiliki ijazah muadalah (disetarakan dengan SLTA Al Azhar), atau pernah memiliki ijazah muadalah namun berakhir masa berlakunya, atau memiliki ijazah sebelum tahun akademik 2020/2021, ada beberapa proses yang dilakukan. Di antaranya adalah program penyiapan kompetensi (i'dad ta'hili), yaitu kelas persiapan mengikuti uji kompetensi penyetaraan (muadalah). Kemudian ujian penyetaraan (ikhtibar muadalah), sebagai syarat mendaftar di Universitas Al Azhar. Selain itu uji kompetensi level bahasa Arab (placement test/tahdid mustawa) dan matrikulasi bahasa berdasar hasil uji kompetensi level bahasa Arab. &rsquo;&rsquo;Bagi calon mahasiswa baru yang memiliki ijazah muadalah yang masih berlaku, dapat langsung mengikuti uji kompetensi level bahasa Arab (placement test/tahdid mustawa) dan matrikulasi bahasa,&rsquo;&rsquo; kata Ahmad Zainul Hamdi. Kegiatan matrikulasi bahasa itu sesuai hasil uji kompetensi level bahasa Arab melalui Markaz Tatwir Taklimil at-Thullab Al- Wafidin wal Ajanib Al Azhar. Pada tahap selanjutnya diberikan rekomendasi studi dari Kemenag untuk memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al Azhar. Tahap berikutnya adalah pemberkasan dan pendaftaran. Calon mahasiswa baru harus menyiapkan semua dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran di Universitas Al Azhar. Berdasar kesepakatan Kemenag dan Al Azhar Al Syarif untuk tahun akademik 2024/2025, pelaksanaan tahap selanjutnya bagi calon mahasiswa baru yang tercantum dalam pengumuman itu, diberikan tanggung jawabnya kepada Markaz Al Azhar li Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah li Ghayr an- Nathiqin Biha/Markaz Al Azhar Indonesia di bawah koordinasi Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cabang Indonesia. &rsquo;&rsquo;Tentunya dengan supervisi Kementerian Agama dan Al Azhar Al Syarif,&rsquo;&rsquo; ujar Ahmad Zainul Hamdi yang akrab disapa Inung itu.

Sebanyak 1.562 orang peserta dinyatakan lulus uji kompetensi sebagai calon mahasiswa Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir tahun ini

Calon Duta Bangsa, Sebanyak 1.562 Peserta Lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Al Azhar Mesir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/UMKM-25-1297516458.jpg" alt="Ilustrasi sertifkasi tenaga konstruksi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sertifkasi tenaga konstruksi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) meninjau tahap terakhir dari proses lisensi uji kompetensi berupa witness (kesaksian) yang digelar Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia (Hiptasi) di Kampus Universitas Borobudur Jakarta. Witness yang diikuti puluhan asesi tersebut menjadi rangkaian terakhir sebelum Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) mendapatkan aspek legalitas dari BNSP. &rdquo;Witness adalah pelaksanaan uji kompetensi secara nyata. Dalam klausul pedoman pelaksanaan uji kompetensi bagi LSP itu harus disaksikan BNSP sebelum LSP melakukan kegiatan operasional selanjutnya,&rdquo; kata Ade Syaekudin, Asesor Lisensi Kepala dari BNSP, Jumat (15/12). Menurut Ade, tujuan kedatangan pihak BNSP dalam kegiatan witness yang digelar Hiptasi adalah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan LSP sudah relevan, sesuai perangkat asesmen yang ada. BNSP berharap ke depannya semua profesi tersertifikasi secara nasional, tidak hanya bidang konstruksi. Misal profesi bidang pariwisata, bidang wirausaha, dan lainnya. Itu penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang diharapkan lembaga masing-masing. &rdquo;Saat ini, BNSP memiliki sekitar 2.300 LSP yang posisinya mengawasi, memastikan, dan memotret, dokumen apakah sudah sesuai dengan yang berlaku di BNSP atau belum,&rdquo; tegas Ade Syaekudin. Sementara itu, Ketua Umum Hiptasi Hengki Hamino mengungkapkan, witness adalah tahap terakhir dari serangkaian proses lisensi sebuah LSP yang pelaksanaannya harus disaksikan asesor BNSP. Alat uji bisa menggunakan portofolio atau menggunakan mekanisme lain lantaran metode uji memang banyak. Hadirnya asesor lisensi BNSP kata Hengki, bertujuan memastikan seberapa siap LSP tersebut beroperasi, baik secara administratif maupun teknis. Selain itu, juga memastikan bagaimana LSP bisa menjamin konsistensi dokumen, konsistensi proses, sebelum BNSP menentukan dan yakin kalau LSP tersebut telah bisa beroperasi sesuai regulasi. &rdquo;Pesertanya adalah asesi atau pemohon sertifikat kompetensi kerja atau SKK. BNSP ingin membuktikan bahwa LSP tersebut benar-benar siap,&rdquo; jelas Hengki Hamino. Setelah melalui proses witness dan para asesi tenaga kerja bidang konstruksi tersebut mendapatkan predikat kompeten dari salah satu LSP di Indonesia, sertifikat kompetensi kerja (SKK) yang diperoleh dapat digunakan untuk melamar pekerjaan baik di dalam maupun luar negeri. Rangkaian uji kompetensi bagi asesi tenaga kerja bidang konstruksi lanjut Hengki, dimulai dari tahap apresiasi, skema kompetensi, pelatihan asesor kompetensi, asesmen, dan terakhir adalah witness.

BNSP meninjau tahap terakhir dari proses lisensi uji kompetensi berupa witness (kesaksian) yang digelar Hiptasi di Universitas Borobudur

Tinjau Tahap Witness Uji Kompetensi Asesi Bidang Konstruksi, BNSP Berharap Semua Profesi Kantongi Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/WhatsApp-Image-2023-08-31-at-133036-966654092.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat (kiri) saat membuka UKW beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat (kiri) saat membuka UKW beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar mencatat rekor dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan peserta terbanyak di Indonesia dalam kurun waktu 8 bulan. Program yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu berhasil menjaring sebanyak 648 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dari 648 peserta UKW itu yang kompeten sebanyak 483 orang. Sedangkan sisanya belum kompeten. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dsikominfo) Jabar IKa Mardiah dalam keterangan pers, Kamis (31/8), menyebut, program UKW merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar mewujudkan Jawa Barat Juara di sektor sumber daya manusia (SDM). &rdquo;Pemprov Jabar ingin berkontribusi meningkatan kualitas wartawan&nbsp; lewat penyelenggaraan UKW bagi wartawan,&rdquo; kata Ika. Atas pencapaian itu, Pemprov Jabar mendapat penghargaan dari PWI Pusat pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan beberapa waktu lalu. Sementara itu, Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Diskominfo atas kolaborasi yang telah tercipta selama ini. Kerja sama pentahelix memang sangat dibutuhkan untuk membangun Jawa Barat. &rdquo;Terima kasih Gubernur Jabar dan Diskominfo. Kolaborasi ini juga telah menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,&rdquo; ujar Hilman. Hilman berharap, kolaborasi tersebut bisa terus berlanjut sehingga pembangunan sumber daya manusia di Jabar akan semakin juara. Penanggung Jawab UKW PWI Jabar Ahmad Syukri mengungkapkan, tingkat kelulusan dari pelaksanaan road show UKW mencapai 87 persen. Dari titik pertama hingga ke delapan tercatat sebanyak 648 orang pendaftar.&nbsp; Namun yang mengikuti ujian hanya 550 orang, karena 98 orang peserta mengundurkan diri. Para peserta yang mengikuti UKW terdiri atas jenjang muda, madya, dan utama. &rdquo;Jika dihitung, tingkat kelulusan mencapai 87 persen,&rdquo; papar Ahmad Syukri. Dia berharap, dengan bertambahnya ratusan wartawan yang kompeten di Jabar dapat berimbas kepada meningkatnya profesionalisme wartawan. Sehingga, akan berimbas pula terhadap meningkatkan kualitas jurnalistik yang dihasilkan wartawan. &rdquo;Jika wartawan semakin profesional, bisa membantu menangkal berita-berita hoaks di masyarakat,&rdquo; beber Ahmad Syukri. Ke depan, sambung dia, program itu terus akan berlanjut setiap tahun, sebagaimana komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kompetensi wartawan. &rdquo;Tahun depan mudah-mudahan dapat kita akan gelar lagi. Mengingat animo dari peserta masih tinggi,&rdquo; tutur Ahmad Syukri.

Pemprov Jabar bersama PWI Jabar catat rekor dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan dalam kurun waktu 8 bulan

Kolaborasi Pemprov dan PWI Jabar Sukses Selenggarakan UKW di 8 Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0031-1.jpg" alt="Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pekan depan. Yakni pada 2-4 April.  Total sebanyak 2.002 peserta akan mengikuti seleksi kompetensi PPPK tenaga teknis tersebut. Untuk itu, Khofifah mengimbau agar seluruh peserta memperhatikan segala detail aturan dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan baik.  ”Jangan lupa membawa dokumen penting seperti KTP, KK, kartu peserta, dan pensil. Jangan sampai terlambat karena akan otomatis dianggap gugur,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis  (30/3).  ”Khusus penyandang disabilitas, apabila memerlukan bantuan untuk pendampingan bisa segera menghubungi panitia melalui email p3dasi.bkd@jatimprov.go.id dan sertakan nomor HP yang dapat dihubungi. Karena pengantar tidak boleh mendampingi selama di lokasi ujian,” lanjut Khofifah.  Sebanyak 2.002 peserta tersebut akan memperebutkan 442 formasi yang tersebar di 59 unit kerja perangkat daerah. Jumlah formasi tersebut meliputi 60 nomenklatur jabatan fungsional di semua jenjang pendidikan, antara lain 300 alokasi formasi sarjana, 50 alokasi diploma, dan 92 alokasi SMA/SMK.

Seleksi Kompetensi PPPK Pemprov Jatim, Peserta Wajib Bawa Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ant-121.jpg" alt="Ilustrasi titik Nol Nusantara. M. Ghofar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi titik Nol Nusantara. M. Ghofar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 84 calon pejabat tinggi pada 25 direktur dan kepala biro di Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara mengikuti tes wawancara yang digelar panitia seleksi pada Selasa-Rabu (27-28/12). Sebelumnya mereka dinyatakan lolos dalam uji kompetensi.  ”Sebelumnya ada 117 pelamar yang mengikuti uji kompetensi. Dari jumlah ini, terdapat 84 pelamar yang lulus sehingga berhak mengikuti seleksi lanjutan,” ujar Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Selasa (27/12).  Ke-84 peserta tersebut lulus berdasar penilaian makalah, rekam jejak, dan hasil uji kompetensi. Hal ini dilakukan untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa agar dapat berkontribusi secara profesional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).  Adapun 84 pelamar yang akan bersaing untuk memperebutkan 25 jabatan direktur/kepala biro tersebut adalah pada jabatan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerja Sama ada empat yang lulus antara lain Peggy Hariwan dan Teguh Hermawan.  Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat ada empat yang lulus, yakni Firmananur dengan nilai 74,56, Aditya Sarsito dengan nilai 72,50, Ilham Zain dengan nilai 72,64, dan Cahyanul Uswah dengan nilai 72,61. Untuk jabatan Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan ada dua orang yang lulus. Yakni Muji Budda'wah dengan nilai 76,30 dan Tur Wahyu Sutrisno dengan nilai 73,47.  Jabatan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa ada 4 yang lulus. Yakni Tito Gesit Utiarto dengan nilai 76,07, Frans Daniel Sitanggang dengan 71,84, Andi Marewangeng dengan nilai 71,72, dan Stepanus dengan nilai 71,31.  Direktur Hukum ada 4 peserta yang lulus, Direktur Kepatuhan ada 4 peserta yang lulus, Direktur Pengawasan dan Audit Internal ada 4 peserta yang lulus, Direktur Perencanaan Makro ada 2 yang lulus, Direktur Perencanaan Mikro ada 3 yang lulus.  Direktur Pertanahan ada 2 yang lulus, Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ada 4 yang lulus, Direktur Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada 3 yang lulus, Direktur Pemberdayaan Masyarakat ada 4 yang lulus, Direktur Kebudayaan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif ada 4 yang lulus.  Direktur Pengembangan Ekosistem Digital ada 4 lulus, Direktur Transformasi Hijau ada 2 lulus, Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ada 4 lulus, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air ada 2 lulus, Direktur Ketahanan Pangan 4 lulus.  ”Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha ada 4 lulus, Direktur Pembiayaan 2 yang lulus, Direktur Sarana Prasarana Dasar 4 lulus, Direktur Sarana Prasarana Sosial 2 lulus, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan 4 lulus, dan Direktur Bidang Pelayanan Dasar 4 peserta lulus,” kata Sidik.

84 Calon Direktur di OIKN Ikuti Wawancara pada Selasa-Rabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/UKW-PWI-JATIM-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tuntas sudah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan ke-32 PWI Jatim, Kamis (26/8). Dari sebanyak 17 peserta, tim asesor yang mendapat mandat dari PWI Pusat menyatakan semua peserta lulus atau kompeten. Mereka terdiri atas 11 perserta tingkat muda dan 6 peserta madya.  Dengan kelulusan tersebut, maka jumlah wartawan di Jatim yang telah mengikuti UKW dan dinyatakan kompeten ada sebanyak 1.200 orang. Adapun total seluruh Indonesia, ada 16.617 wartawan. Mulai tangkat muda, madya, dan utama. UKW merupakan amanat dari dewan pers. ‘’Kami berpesan agar para peserta yang dinyatakan kompeten tetap profesional, memegang akhlakul karimah, dan rendah hati, semakin merunduk,’’ kata Joko Tetuko, salah seorang asesor perwakilan tim Komisi Kompetensi (TKK) PWI Pusat.  Mantan wartawan Jawa Pos itu juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti UKW dengan antusias. "Saya ucapkan selamat. Kalian resmi menjadi alumnus angkatan ke-32 di Jawa Timur, dan angkatan ke-542 di seluruh Indonesia,’’ ungkapnya.  UKW yang digelar di Hotel Horison, GKB, itu berlangsung selama dua hari dengan mengambil tema Menuju Wartawan yang Profesional, Smart, dan Berakhlak. Dalam kesempatan itu, juga terpilih dua peserta terbaik. Yakni, Yasin Al Raviri (Jawa Pos TV) untuk tingkat madya dan Galih Adi Prasetyo (Jawa Pos Koran) untuk tingkat muda.  Sementara itu, Ketua PWI Jatim Ainur Rohim menyatakan, derasnya arus informasi saat ini banyak membuat masyarakat hingga para pemangku kebijakan salah kaprah dalam memahami produk jurnalistik. Misalnya, pengertian tentang media informasi dengan media sosial. Persoalan itu juga menjadi pembahasan khusus hingga masuk dalam salah satu materi ujian. "Sebagai bekal jurnalis di lapangan,’’ katanya.  Ainur menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada PT Smelting dan semua pihak yang turut andil dalam mendukung pelaksanaan UKW selama ini. ‘’UKW ini menjadi seleksi wartawan di tengah-tengah maraknya media seperti sekarang,’’ ujarnya. Meski wartawan telah memegang sertifikat kompetensi, namun bukan berarti tidak bisa dicabut. Jika pemegang terbukti melakukan pelanggaran, maka PWI bisa menarik kembali bukti kompetensi tersebut.  Hany Akasah, salah seorang perwakilan peserta UKW Angkatan ke-32, menyatakan berterima kasih kepada para asesor. Sebab, melalui UKW ini para peserta diingatkan kembali akan pentingnya menjaga profesionalitas, kepatuhan pada kode etik, pentingnya berjejaring sosial, hingga tetap memegang teguh kesopansantunan. ‘’Kami mendapat banyak pengetahuan dan ilmu dari para senior,’’ ucap wartawan dari Radar Gresik itu.

Sudah Sebanyak 16.617 Wartawan Dinyatakan Kompeten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201104161534-1.jpg" alt="Prosesi peluncuran Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Prosesi peluncuran Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mengembangkan skema uji kompetensi bagi lulusan pendidikan vokasi. Lulusan disiapkan sejak dini agar sesuai permintaan industri. Skema itu menjadi referensi bagi peserta didik pendidikan vokasi untuk dilakukan assessment.  ”Sehingga ketika lulus mereka memiliki sertifikat kompetensi, yaitu pengakuan telah berkompetensi,” ujar Quality Management Representative LSP ITS Hendro Nurhadi.  Hendro mengatakan, terdapat tiga jenis skema uji kompetensi di LSP ITS. Yakni jenis klaster, okupasi, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dari ketiganya, industri paling menghendaki uji kompetensi jenis KKNI.  ”Sebab, keahlian menjadi hak utama,” ujar Hendro Nurhadi, yang jadi CEO PUI MIA ITS (Pusat Unggulan IPTEK Mechatronics and Industrial Automation) itu.  Dia menyebut, sejak 2020, ITS mengembangkan skema hibah dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI). DUDI berada di bawah Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud.  LSP ITS memberikan uji kompetensi sehingga lulusan mendapatkan sertifikasi, baik di KKNI level 4 untuk jenjang pendidikan D3 ataupun KKNI level 5 dan 6 untuk jenjang D4.  ”kami mengembangkan 17 skema. Namun, kebutuhan skema itu bertambah menjadi 18, 19, hingga akhirnya muncul usul skema menjadi 20 untuk bidang konstruksi,” papar Hendro Nurhadi.  Tidak hanya program dari Kemendikbud, LSP ITS juga mengembangkan skema secara mandiri untuk bidang prioritas lain. Salah satunya permesinan. LSP ITS bisa mengusulkan lebih dari 30 skema baru dari tiga skema yang sudah ada.  Dalam praktiknya, lanjut Hendro Nurhadi, pihaknya menemui beberapa kendala. Salah satunya sulit menyamakan kondisi dengan berbagai perguruan tinggi vokasi di Indonesia.  ”Harapan kami seiring dengan berjalannya waktu akan ada penyesuaian beriring dengan teknologi di bidang konstruksi,” kata Hendro Nurhadi.  Meski begitu, dia bersyukur karena sejak awal BNSP telah digandeng sehingga skema yang sudah dijadikan draf bersama mitra lain bisa langsung terverifikasi dan ujungnya mendapat lisensi. ”Skema tersebut kami membuat lulusan pendidikan vokasi akan lebih sepadan dengan kebutuhan industri saat ini. Dengan tantangan zaman saat ini,” kata Hendro Nurhadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/VLxE3IosSiA

Resmikan LSP, ITS Berharap Lulusan Sinkron dengan Kebutuhan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_PRESKON-PANSEL-CAPIM-KPK_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pansel capim KPK tunggu laporan publik soal peserta yang lolos uji kompetensi. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pansel capim KPK tunggu laporan publik soal peserta yang lolos uji kompetensi. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sembilan jenderal polisi, empat jaksa, dan tiga petahana berhasil lolos dalam uji kompetensi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan bersaing dengan 88 nama lain yang juga melaju ke tahap seleksi berikutnya.  Dalam data yang dirilis panitia seleksi (pansel) kemarin (22/7), tersisa 104 nama yang bakal memperebutkan lima kursi pimpinan KPK. Jumlah tersebut berkurang setelah 83 nama lain gagal dalam uji kompetensi.  Anggota Pansel Capim KPK Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, sejak awal pansel tidak menetapkan kuota dalam menyaring capim yang mengikuti uji kompetensi. Dengan demikian, 104 nama yang lolos sepenuhnya didasarkan pada hasil objective test. Yakni tes pengetahuan terkait tupoksi KPK melalui pertanyaan pilihan ganda serta tes ide dan gagasan soal problematika korupsi melalui tes makalah.  Dalam menilai hasil uji kompetensi, ungkap Harkristuti, pansel menggunakan sistem otomatisasi komputer untuk tes pengetahuan. Sedangkan untuk hasil makalah, pansel menggandeng 12 tokoh yang berasal dari unsur akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dengan isu-isu korupsi.  "Sehingga kami dapat hasil yang baik. Hasil dari independent reader dan objective test yang kami gunakan untuk menentukan siapa yang lolos dan tidak," ujarnya di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.  Nama-nama yang lolos, kata perempuan yang akrab disapa Kris itu, akan menjalani tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. Dalam tes psikologi, pansel akan menggali kejiwaan para capim KPK. Misalnya daya analisis, kemampuan antisipasi masalah, serta ketenangan dan stabilitas emosi.  Sementara itu, sembilan jenderal Polri yang lolos adalah Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekun, Brigjen M. Iswandi Hari, Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul, Irjen Juansih, Brigjen Sri Handayani, Irjen Firli Bahuri, dan Irjen Ike Edwin. Dari unsur KPK, tiga petahana yang lolos uji kompetensi adalah Laode Muhammad Syarief, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata.  Kemudian, dari unsur pegawai KPK, ada sebelas nama yang lolos ke tahap seleksi psikologi. Di antaranya, ada nama Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko, serta Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono.  Sementara itu, dari unsur kejaksaan, ada empat nama yang melaju. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak, serta Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Ranu Mihardja.  Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan, dengan nama-nama yang kian mengerucut, partisipasi masyarakat diharapkan bisa meningkat. Publik bisa memberikan masukan tertulis untuk menilai maupun melaporkan seluk-beluk para capim.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yenti-Garnasih-Ali.jpg" alt="Yenti Garnasih. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yenti Garnasih. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Yenti Garnasih. (Muhamad Ali/Jawa Pos)  Menurut Yenti, laporan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bahan pendalaman pansel untuk tes wawancara. Sebab, dalam sesi tersebut, pansel bakal menggali sekaligus mengklarifikasi berbagai latar belakang pribadi setiap capim KPK. "Masukan bisa melalui e-mail atau surat," ujarnya.  Meski demikian, agar berjalan efektif, laporan harus didasarkan pada fakta dan bukan fitnah. Selain itu, Yenti berharap masukan yang disampaikan tidak bersifat endorse untuk calon tertentu. Hingga kemarin, sebut dia, sudah ada 900-an e-mail dari masyarakat.  Lantas, seberapa jauh laporan masyarakat memberikan pengaruh terhadap capim KPK? Yenti menjelaskan, itu bergantung pada kualitas dan kebenaran laporan masyarakat. Dia menegaskan, semua laporan tidak akan ditelan mentah-mentah oleh pansel. "Kami coba kroscek," kata dia.  Pansel menyadari, dalam kondisi seperti ini, masukan masyarakat sangat mungkin bernuansa politis. Baik yang bertujuan meng-endorse maupun menjatuhkan. Hal tersebut terjadi pada proses seleksi lima tahun lalu. "Kami akan dalami bahwa yang dilaporkan berbasis data, tidak asal karena ini itu, tak boleh fitnah," imbuhnya.  Terbukti, dari 900-an laporan yang masuk ke pansel hingga kemarin, kebanyakan berasal dari "tim sukses" sejumlah capim. Sebab, banyak di antara laporan itu justru berisi pujian dan rekomendasi untuk memilih calon tertentu.  ICW Soroti Capim KPK dari Unsur Polri dan Jaksa  Pada bagian lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat dominasi capim berlatar belakang penegak hukum masih tinggi. Menurut mereka, hal itu perlu menjadi perhatian serius semua pihak. "Bagaimanapun, hingga hari ini, institusi penegak hukum selain KPK belum memaksimalkan pemberantasan korupsi," ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Jawa Pos kemarin.  Sejak awal, ICW memang kurang sepakat dengan keputusan Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) yang ramai-ramai mengirimkan wakil untuk mendaftar sebagai capim KPK. Menurut mereka, orang-orang terbaik yang disebut Kapolri maupun jaksa agung akan jadi lebih baik lagi apabila dimanfaatkan untuk membantu lembaga masing-masing. "Mendorong berbagai perbaikan di internal terkait langkah pemberantasan korupsi," imbuhnya.  Kurnia menjelaskan, 104 nama yang lolos uji kompetensi harus dipastikan sudah patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK jika mereka merupakan pejabat publik. Apabila ditemukan yang tidak patuh, seharusnya tidak diloloskan pansel. "Karena bagaimanapun, LHKPN adalah salah satu alat uji integritas pejabat publik," tegasnya.  Kurnia juga mengingatkan pansel supaya benar-benar jeli melihat setiap nama capim. Jangan sampai capim yang pernah punya persoalan hukum lolos seleksi. Pun demikian capim yang diduga pernah melanggar etik. "Jika ada yang pernah melakukan hal tersebut, sudah sepantasnya pansel tidak meloloskan," ujarnya. Sebab, capim terpilih harus benar-benar orang bersih.  Kurnia juga mengingatkan, ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sudah membuka posko pengaduan yang secara khusus menampung laporan terkait dengan seleksi capim KPK.  Dia berharap masyarakat ikut andil dalam seleksi itu dengan memberikan masukan lewat laporan ke posko tersebut. Apalagi, jika ada masyarakat yang mengetahui rekam jejak capim kurang pantas lolos seleksi, mereka bisa langsung melapor.  Bukan hanya ICW, kemarin Wadah Pegawai (WP) KPK juga merespons pengumuman uji kompetensi capim KPK. Ketua WP KPK Yudi Purnomo berharap pansel terus berusaha mempertahankan integritas dan transparansi rekrutmen. Keterangan itu disampaikan Yudi lantaran dalam pengumuman kali ini pansel membuka asal usul, latar belakang, atau profesi setiap calon yang lolos uji kompetensi. Berbeda dengan sebelumnya yang hanya menyertakan nama dan alamat capim.  Menurut dia, pengumuman yang lebih detail penting sebagai salah satu bukti bahwa pansel terbuka kepada publik. "Karena masih ada juga calon-calon pimpinan yang namanya masih disebut-sebut mempunyai reputasi kurang bagus," imbuhnya.  Berkaitan dengan rekam jejak setiap calon, Yudi menyampaikan bahwa WP KPK sudah membentuk tim untuk membantu kerja pansel. "Kami akan mencoba menelusuri lebih lanjut mengenai orang-orang yang saat ini telah lolos," terangnya.  Hasil penelusuran tersebut juga bakal disampaikan kepada pansel sebagai masukan. Menurut dia, penelusuran itu juga bekerja sama dengan posko yang dibuka masyarakat sipil.

104 Capim KPK Lolos Uji Kompetensi, Pansel Tunggu Laporan Publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uji kompetensi

Berita Terkini