<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/56-perusahaan-di-jabar-ajukan-penangguhan-ump_m_.jpg" alt="Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofyan" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofyan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas&nbsp;Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat ada 56 perusahaan mengajukan penangguhan Upah Minimum Kota (UMK). Penangguhan disampaikan lantaran mereka tidak bisa membayar gaji karyawan sesuai dengan nilai UMP yang telah ditetapkan.&nbsp; Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofyan mengatakan, dari 56 perusahaan yang mengajukan penangguhan, hanya 53 yang diterima. Sementara tiga lainnya ditolak. Jumlah tersebut menyebar di kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. "Hanya 53 perusahaan yang diajukan dan yang tiga mencabut. Karena masih (kategori) mampu membayar upah karyawan, sehingga dicabut oleh perusahaan sendiri," kata Ferry di Bandung, Minggu (3/2). Ferry mengatakan pihaknya melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap perusahaan yang mengajukan penangguhan. Penangguhan yang dimaksud yakni perusahaan diperbolehkan memberikan upah di bawah UMK selama beberapa bulan. Ia mencontohkan gaji ditangguhkan selama 6 bulan dengan UMK Rp 3 juta, maka bisa dibayar Rp 2,5 juta dulu. Sementara sisanya akan dibayarkan pada bulan berikutnya. "Sisanya mereka membuat perjanjian antara manjemen dengan serikat kerja. Atau bisa (dibayar) dirapel, yang pasti upahnya dibayar hanya waktunya saja yang digeser," jelasnya. Jika, perusahaan tidak menepati janji, maka pekerja bisa melapor ke Disnakertrans wilayah setempat. Bahkan bisa ke ranah hukum. Seperti diketahui UMK tertinggi di Jawa Barat yakni diKarawang mencapai Rp 4,2 juta. Sementara yang terendah di Banjar yakni Rp 1,6 juta. Dari 53 perusahaan yang ditangguhkan 60 persen bergerak di bidang garmen. Hal tersebut terjadi karena persaingan. Wilayah Jabar UMR dan UMK sudah tinggi dan tren kenaikan upah yang semakin tinggi. Maka perusahaan kesulitan untuk membayar sedangkan harga suatu barang dari wilayah satu dan lainnya sama. "Itu menjadikan kesulitan perusahaan karena untuk harga yang sama, tapi upahnya berbeda. Misal Bogor dan Purwakarta Rp 3 juta lebih sementara Majalengka dan Garut di bawah Rp 2 juta apalagi Jateng masih ada di bawah Rp 1,5 juta," pungkasnya.

56 Perusahaan di Jabar Ajukan Penangguhan UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/janji-anies-tahun-depan-buruh-bisa-kantongi-hingga-rp-5-juta-perbulan_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kartu pekerja kepada para buruh dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) plus 10 persen. Rencanannya diupayakan penyebaran kartu pekerja akan rampung akhir tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, UMP dan subsidi kartu pekerja dapat ditotal sebesar Rp 4,5 juta-Rp 5 juta per bulan. Hal ini tentunya menguntungkan bagi warga Jakarta. "Jadi gini, totalnya itu bisa Rp 4,5 juta, bisa sampai Rp 5 juta. Kalau anaknya dua atau tiga, nilai bantuan lebih besar. Kalau ada KJP anaknya satu SD, satu SMP, maka nilainya lebih besar. Begitu juga dengan bantuan pangan dan biaya transportasinya," tutur Anies, Rabu (7/11). Anies menambahkan warga mendapat keuntungan dari kartu pekerja karena meringankan beban hidup. Seperti, naik TransJakarta gratis, menjadi anggota JakGrosir, dapat akses pangan murah, serta bantuan biaya pendidikan anak berupa KJP Plus. Jika dijumlahkan seluruh subsidinya, lanjut Anies, para pekerja dapat mengantongi Rp 5 juta per bulan. Sehingga dengan UMP Rp 3,94 juta diharapkan pengeluaran per keluarga dapat ditekan agar daya menabung semakin giat. "Pengeluaran diturunkan dengan cara apa dengan biaya transportasi biaya pendidikan, kemudian belanja pangan dibantu oleh Pemprov. Sehingga pengeluaran pekerja di Jakarta menurun jadi tabungannya diharapkan cukup lebih banyak," terangnya. Untuk diketahui, Kartu Pekerja merupakan kompensasi kenaikan upah, kartu ini dapat digunakan oleh mereka yang berpenghasilan sama dengan atau di bawah UMP. Namun kini berubah, buruh yang pendapatannya 10 persen di atas UMP pun bisa tetap menggunakannya.

Janji Anies, Tahun Depan Buruh Bisa Kantongi Hingga Rp 5 Juta Perbulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-2-bulan-jadi-gubernur-edy-rahmayadi-dapat-mosi-tidak-percaya_m_.jpg" alt="Massa FSPMI berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (5/11)." width="100%">
<figcaption>Massa FSPMI berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (5/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dua kali didemo, dua kali pula &nbsp;Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tidak menemui buruh. Para buruh pun berang. Mereka menuntut pencabutan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen. Elemen buruh dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut merasa kecewa. Edy yang selalu mengampanyekan Sumut Bermartabat dianggap omong belaka. Mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada mantan Pangkostrad itu. "Kami FSPMI Sumut menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut," ujar Sekretaris FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/11). Mosi tidak percaya adalah buntut dari penilaian kepada kinerja Edy yang tidak mampu menyejahterakan buruh. Terbukti, tuntutan buruh soal UMP tidak juga dipenuhi. "Kami FSPMI Sumut termasuk elemen buruh yang mendukung Edy Rahmayadi menjadi gubernur. Tak sesenpun kami meminta duit. Kami berharap visi misi Sumut bermartabat itu diwujudkan," tegasnya. Upaya untuk menemui gubernur sudah dilakukan. Namun surat audiensi tidak kunjung mendapat respon dari gubernur yang baru menjabat selama dua bulan tersebut.&nbsp; "Bagi kami Sumut bermartabat itu omong kosong belaka," tukasnya. Untuk diketahui, Edy telah menyetujui UMP 2019 naik 8,03 persen dari tahun 2018. UMP tahun 2018 sebesar Rp2.132.188,66. Naik&nbsp; Rp2.303.403.43&nbsp;atau naik sekitar Rp171.214,75. &nbsp;

Baru 2 Bulan Jadi Gubernur, Edy Rahmayadi Dapat Mosi Tidak Percaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kantornya-didemo-buruh-edy-rahmayadi-tak-kunjung-keluar_m_.jpg" alt="Massa FSPMI berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (5/11)." width="100%">
<figcaption>Massa FSPMI berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (5/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan Upah Minimum Provonsi (UMP) sebesar 8,03 persen yang ditetapkan pemerintah masih menuai polemik. Kenaikan UMP dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan hidup para buruh. Elemen buruh di Sumatera Utara terus melakukan penolakan. Sebab, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dinilai sudah menyengsarakan buruh dengan upah murahnya. Buntutnya, Kantor Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi digeruduk buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Senin (5/11). Massa yang berjumlah puluhan datang membawa poster tuntutan. "Kami meminta Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini Bapak Edy Rahmayadi yang baru dilantik, peduli dan peka dengan kesejahteraan buruh," ujar Tony Rickson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut. UMP Sumut yang baru diterbitkan tercatat sebesar Rp 2.303.403,43. Kenaikan UMP itulah yang disebut melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Upah Layak bagi Kaum Pekerja Buruh. Dalam UU itu, penetapan UMP harus berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. FSPMI sudah melakukan penghitungan. Harusnya UMP dinaikkan sebesar Rp 2,9 juta. Massa berharap, Edy Rahmayadi segera menarik kembali keputusan penetapan UMP Sumut 2019. Selain itu, mereka juga berharap agar Edy Rahmayadi mendengarkan aspirasi para buruh dan pekerja dengan merevisi UMP. "Harusnya upah bukan ditetapkan berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi, tetapi survei harga kebutuhan pokok hidup buruh dalam sebulan, meliputi sandang, pangan, papan para pekerja" tandasnya. Hingga berita ini ditulis, unjuk rasa masih berlangsung. Massa sudah berorasi sekitar setengah jam. Namun tidak satu pun yang datang menanggapi aksi unjuk rasa.

Kantornya Didemo Buruh, Edy Rahmayadi Tak Kunjung Keluar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-ump-kemenakertrans-bukan-ditolak-buruh-tapi-said-iqbal_m_.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2019 yang dinilai sesuai dengan PP 78/2015 terus dikritisi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia menilai upah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di ibu kota. Menanggapi hak itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan keberatan jika Said Iqbal terus mengatasnamakan buruh. Padahal menurutnya, Said tidak memahami konsekuesi kenaikan upah jika dinaikkan terlalu tajam. "Jangan bilang ditolak buruh, tapi ditolak Said Iqbal itu harus dibedakan. Lah kalau dia kan untuk mau-maunya sendiri," tegas Hanif di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (2/11). Menurutnya, Said tidak memikirkan warga yang belum bekerja. Hanif mengajak Said untuk berpikir bahwa kenaikan yang terlalu tinggi akan berdampak pada pemecatan paksa para buruh dan yang belum bekerja akan kesulitan mendapat pekerjaan. "Dia memang mikirin yang belum kerja? Kalau nanti upahnya terlalu tinggi dan PHK banyak, dia nyalahin siapa? Nyalahin pemerintah lagi. Lah kok enak," terangnya. Maka dari itu, Hanif meminta agar para buruh dapat berpikir cerdas terkait kenaikan UMP. Sebab, sesuai dengan PP 78 tahun 2015 buruh telah diupayakan naik gajinya di semua daerah Indonesia. "Genjot upah setinggi-tingginya nanti begitu pengusaha nggak kuat bayar upah melakukan PHK salahin lagi pemerintah. That's not fair," tandasnya.

Soal UMP, Kemenakertrans: Bukan Ditolak Buruh, Tapi Said Iqbal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buruh-dapat-kartu-pekerja-pengamat-itu-janji-politis-anies_m_.jpg" alt="Demo buruh di depan Balaikota DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Demo buruh di depan Balaikota DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2019 nampaknya membawa keheranan, sebab keputusan ini disambut dengan damai tanpa kerusuhan demo oleh para buruh. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para buruh cukup agresif meminta kenaikan upah dengan demo. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio melihat, subsidi yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cukup menggiurkan bagi warga Jakarta. Sebab, aspek yang disubsidi diantaranya transportasi, pangan, dan pendidikan. "Kalau ada uangnya sih boleh-boleh saja kan bagus buat pekerja. Kalau ada ya, iya harus dianggarkan dan disetujui DPRD. Kalau nggak disetujui ya jangan, harus jelas pengganggaran," jelas Agus kepada JawaPos.com, Jumat (2/11). Menurutnya, program Kartu Pekerja yang dijanjikan Anies harus dikawal. Karena jika nantinya pengaplikasian program tersebut ke masyarakat tersendat, maka ini hanyalah janji politis Anies. Agus melihat adanya pembungkaman suara buruh dengan cara dikeluarkannya program subsidi. "Menurut saya ini tuh lebih kepada janji politis supaya nggak demo, makanya ditambahin. Tapi tidak menyalahi aturan, karena dikasih tunjangan untuk pendidikan dan pangan. Sebenarnya ini lebih ke politis," terang Agus. Agus melihat tidak ada pilihan untuk para buruh menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Anies. Pasalnya hasil tersebut telah diambil berdasarkan koordinasi dengan pelaku usaha, buruh dan Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang pengupahan. "Kalau dinaikkan lagi mau bangkrut lalu di PHK, pilih saja. Ekonomi kan harus ada keseimbangan, ya kalau minta lebih terus demo, ya tutup saja pabriknya," tandasnya.

Buruh Dapat Kartu Pekerja, Pengamat: Itu Janji Politis Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mau-dapat-kartu-pekerja-dari-anies-ini-syaratnya_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Nakertrans DKI Jakarta mencatat ada 744.622 buruh di ibu kota. Mereka yang memenuhi syarat, nantinya akan mendapat Kartu Pekerja. Kartu sakti ini merupakan pelengkap dari Upah Minumum Provinsi (UMP) 2019 yang telah ditetapkan dengan nilai Rp 3,94 juta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah ada 744.622 pekerja buruh yang tercatat di Jakarta. Data ini diperoleh dari federasi serikat buruh yang aktif di Jakarta. Walau begitu, Andri menyatakan ada syarat khusus bagi buruh yang bisa mendapatkan Kartu Pekerja yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini. Seperti salah satunya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asal DKI Jakarta. "Kami sudah membentuk tim kerja dari serikat atau federasi pekerja. Jadi kami libatkan, juga termasuk dari pihak asosiasi atau pengusaha, sehingga kami mendapatkan data yang valid, baik itu jumlahnya maupun sasarannya," ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/11). Selain haru ber-KTP DKI Jakarta, buruh yang akan menerima Kartu Pekerja ini juga harus berpenghasilan UMP, atau maksimal di atas UMP 10 persen. Karena Kartu Pekerja ini memang sebagai pelengkap UMP DKI. "Kalau dulu kan hanya UMP saja kan, dikunci. Tapi sekarang setelah kami melakukan pembahasan, pengkajian, akhirnya kami buka plus 10 persen. Jadi, Rp 3.940.973 plus 10 persen itu bisa mendapatkan Kartu Pekerja," terang Andri. Untuk pendataan lebih lanjut, Andri akan meminta bantuan dari pihak serikat atau federasi pekerja. Bekerja sama juga dengan asosiasi pengusaha untuk mengumpulkan data sehingga pekerja tidak perlu datang ke Bank DKI. Andri menjelaskan prosesnya, nanti setelah data buruh terkumpul akan diadakan verifikasi oleh Disnakertrans. Setelah verifikasi, hasilnya akan diserahkan kepada pihak Bank DKI untuk diproses. Setelah jadi KartuPpekerja maka, bank akan menyerahkan ke Disnakertrans untuk diserahkan kepada pekerja. "Ini juga merupakan salah satu, cara kami untuk menjamin bahwa Kartu Pekerja itu betul-betul sampai kepada pekerjanya, yaitu dengan kerjasama tadi," ungkapnya. Untuk proses Kartu Pekerja sampai ke tangan buruh, Andri menyatakan semua tergantung kecepatan data. Makanya dia berharap Serikat Federasi dapat sesegera mungkin, Andri bahkan menetapkan deadline agar setiap Selasa data pekerja harus terkumpul. "Tiap hari dia kumpulkan nggak apa-apa kami terima atau seminggu dua kali nggak apa-apa. Tapi tiap Selasa memang harus sudah dikumpulkan kepada Bank DKI," pungkasnya.

Mau Dapat Kartu Pekerja dari Anies? Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ump-dki-rp-394-juta-buruh-juga-terima-subsidi-enam-produk-pangan_m_.jpg" alt="UMP DKI naik jadi Rp 3,94 juta, buruh juga terima subsidi enam produk pangan" width="100%">
<figcaption>UMP DKI naik jadi Rp 3,94 juta, buruh juga terima subsidi enam produk pangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nilainya pun naik 8,03 persen UMP tahun ini menjadi Rp 3,94 juta. Namun angka tersebut masih dianggap belum cukup oleh buruh. Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, buruh tidak perlu khawatir. Karena pihaknya akan memberikan subsidi pangan hingga transportasi bagi buruh dengan gaji UMP dan di atas UMP dengan maksimal 10 persen. "Ada enam produk pangan yang akan kami subsidi untuk buruh. Semua bisa dibeli dengan harga terjangkau," di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/11). Setidaknya ada enam produk pangan yang disubsidi. Pertama, daging sapi beku yang 1 kilogram dijual Rp 93.500, buruh dapat membelinya dengan harga Rp 35 ribu. Selanjutnya daging ayam beku. Harga 1 ekor setara 1 kilogram daging ayam disubsidi hingga Rp 32 ribu. Buruh dapat membelinya hanya dengan harga Rp 8 ribu dari harga pasar Rp 40 ribu. "Ada juga telur ayam. Kami memberikan subsidi Rp 18 ribu untuk 15 butir telur ayam setara 1 kilogram. Dari harga pasar Rp 28 ribu, buruh bisa membelinya dengan harga Rp 10 ribu," tuturnya. Lalu, keempat adalah beras, setiap 5 kilogram beras premium, Pemprov DKI memberikan subsidi Rp 32.500. Sehingga, buruh hanya membayar Rp 30 ribu dari harga pasar Rp 62.500. Kelima, ikan kembung beku. Harga di pasar 1 kilogram ikan tersebut Rp 38 ribu. Namun, Pemprov DKI meringankan subsidi sebesar Rp 25 ribu sehingga buruh bisa membelinya seharga Rp 13 ribu. "Terakhir, 24 pak susu UHT. Semula harga Rp 70 ribu, Pemprov DKI memberikan subsidi Rp 40 ribu. Dengan untung, buruh dapat membelinya seharga Rp 30 ribu," kata Andri. Walau begitu, khusus pangan subsidi Pemprov DKI hanya memberikannya pada pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Untuk mendapatkan pangan bersubsidi, buruh harus memiliki Kartu Pekerja. Dengan kartu sakti itu, para buruh pun bisa menikmati keuntungan naik Transjakarta gratis. "Program penyediaan pangan dengan biaya murah serta bantuan operasional pendidikan atau KJP Plus bagi putra-putrinya," tutur Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah.

UMP DKI Rp 3,94 Juta, Buruh Juga Terima Subsidi Enam Produk Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tetapkan-ump-2019-rp-394-juta-bang-ipul-ajak-buruh-tak-demo_m_.jpg" alt="Plh Gubernur DKI Jakarta Sarfullah minta buruh tak demo kenaikan UMP 2019" width="100%">
<figcaption>Plh Gubernur DKI Jakarta Sarfullah minta buruh tak demo kenaikan UMP 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3,94 juta. Namun, buruh kecewa karena angka tersebut dinilai masih belum pas untuk kelayakan hidup di Jakarta. Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah meminta, agar semua pihak utamanya buruh dapat menerima keputusan tersebut. Sebab, angka yang telah ditetapkan merupakan hasil dari koordinasi berbagai pihak. Pihaknya juga telah menggelar rapat Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh Tripartit, yakni unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha. "Ini pertimbangan yang bolak-balik diperhatikan dengan memperhatikan semua masukan-masukan. Asisten Perekonomian dan Kepala Dinas, sudah memberikan analisanya. Pergubnya sudah diteken jadi sifatnya sudah mengikat," ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/11). Melihat kemungkinan adanya penolakan dari beberapa pihak, Saefullah meminta agar para buruh dapat kondusif dan tidak melakukan demo. Pasalnya, angka yang ditetapkan merupakan hasil dari kesepakatan semua pihak. "Saya berharap (demo) tidak ada lah, kan ini keputusan bersama. Saya rasa lebih baik kita bekerja, untuk kesejahteraan yang akan datang perlahan-lahan," ujarnya. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, bahwa mewakili buruh Indonesia dirinya menolak penetapan UMP dan UMK sesuai dengan PP 78/2015. Karena hal itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. "Apabila Gubernur DKI tetap menggunakan PP 78/2015, maka KSPI dan buruh Jakarta akan menolak dan melakukan langkah-langkah organisasi guna melakukan perlawanan atas kebijakan tersebut," tegas Iqbal dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (31/10).

Tetapkan UMP 2019 Rp 3,94 Juta, Bang Ipul Minta Buruh Tak Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ump-dki-rp-39-juta-kspi-itu-tidak-layak_m_.jpg" alt="Buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/11)." width="100%">
<figcaption>Buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 yang ditetapkan serentak di seluruh Indonesia hari ini. Terlebih penetapan UMP itu masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015). Presiden KSPI Said Iqbal mencontohkan daerah DKI Jakarta, jika mengacu pada PP 78/2015, maka UMP 2019 DKI 2019 Jakarta adalah sebesar Rp 3.940.972. Menurutnya, upah sebesar itu dapat dikatakan tidak layak. Said melihat kebutuhan buruh dalam 1 bulan adalah sebagai berikut, makan 3 kali sehari membutuhkan Rp 45 ribu, maka dalam 30 hari total yang harus dikeluarkan Rp 1,35 juta. Sewa rumah, biaya listrik, dan air dalam 1 bulan mencapai Rp 1,3 juta, transportasi membutuhkan biaya Rp 500 ribu. "Dari tiga item tersebut sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diotak-atik. Setelah dikurangi kebutuhan di atas, sisa UMP 2019 adalah Rp 790.972," jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (1/11). "Apa mungkin hidup di DKI dengan Rp 790 ribu untuk beli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lainnya?" imbuhnya. Said menyatakan usulan UMP 2019 dari buruh sebesar Rp 4,2 juta. Angka tersebut merupakan hasil survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Jakarta (Pemerintah, Pengusaha, Pekerja) sebesar Rp 3,9 juta. Nilai KHL yang didapat, lanjut Said, hanya memasukkan unsur inflasi pada tahun 2018. Pemerintah, menurutnya, perlu memikirkan kebutuhan hidup tahun 2019 yang diprediksi akan mengalami kenaikan akibat inflansi tahun depan. Untuk itu dia menentang PP 78/2015 karena tidak memakai KHL sebagai tumpuan penentuan angka kesejahteraan buruh. Maka, angka Rp 4,2 juta menjadi wajar bagi kelayakan hidup para buruh di Jakarta. “Wajar memasukkan pertumbuhan ekomomi sebagai perhitungan, karena ekonomi yang tumbuh harus dinikmati oleh kaum buruh,” pungkasnya. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan , ewakili buruh Indonesia, dirinya menolak penetapan UMP dan UMK sesuai dengan PP 78/2015. Karena hal itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. "Apabila Gubernur DKI tetap menggunakan PP 78/2015, maka KSPI dan buruh Jakarta akan menolak dan melakukan langkah-langkah organisasi guna melakukan perlawanan atas kebijakan tersebut," tegas Iqbal dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (31/10).

UMP DKI Rp 3,9 Juta, KSPI: Itu Tidak Layak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ump 2019

Berita Terkini