<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/01/WNA-tertangkap-416528979.jpg" alt="Sejumlah WNA dideportasi oleh Imigrasi Kota Depok.(Febry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah WNA dideportasi oleh Imigrasi Kota Depok.(Febry/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mencatat sebanyak 243 warga negara asing (WNA) dideportasi sepanjang tahun 2025. Deportasi tersebut dilakukan sebagai sanksi administratif keimigrasian atas berbagai pelanggaran, dengan kasus terbanyak terkait overstay atau melebihi masa izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Irvan Triansyah, menjelaskan bahwa deportasi dipilih sebagai langkah paling efektif dibandingkan menahan WNA pelanggar dalam waktu lama di Indonesia. &ldquo;Toh selesai dia melakukan kurungan, kurungan itu paling 5 tahun ke bawah ya. Biasanya kalau kita prosesi aja sekitar 1 sampai 2 tahun. Setelah dia keluar dari penjara, dia juga akan dideportasi dan di blacklist,&rdquo; ujarnya Rabu (31/12). Irvan menyebutkan, dari total 243 WNA yang dideportasi, 241 orang merupakan pelanggar overstay. Selain itu, terdapat pula WNA yang dideportasi karena memberikan keterangan tidak benar terkait tujuan dan izin tinggal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, WNA yang berasal dari Nigeria paling banyak dideportasi oleh Imigrasi Depok. &ldquo;Dua yang mereka keterangannya tidak benar. Misalnya dia, dia sebagai investor, tapi sebenarnya tidak ada investasi, pacaran sama orang Indo, nikah, dan sebagainya,&rdquo; katanya. Menurut Irvan, dalam banyak kasus, pelanggaran keimigrasian menjadi kompleks karena berkaitan dengan hubungan personal WNA dengan warga negara Indonesia, termasuk pernikahan dan kepemilikan aset yang secara hukum atas nama pasangan WNI. &ldquo;Kalau kita di deportasi, dia di blacklist dan tanah rumahnya atas nama istrinya,&rdquo; ungkapnya. Selain pelanggaran administratif, Imigrasi Depok juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah WNA yang terindikasi memiliki kerentanan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), meski tidak semuanya terhubung langsung dengan sindikat internasional. &ldquo;Kalau orang asing hitam gitu, biasanya kita imigrasi kalau bisnis, duit nggak ada, pacar banyak. Gitu kan. Ini realita, realita,&rdquo; ujar Irvan. Ia menegaskan, deportasi yang disertai dengan penangkalan atau blacklist merupakan sanksi terberat dalam hukum keimigrasian, agar WNA yang bermasalah tidak kembali masuk ke wilayah Indonesia. Irvan menambahkan, Imigrasi Depok akan terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA, termasuk mendalami potensi pelanggaran yang berkaitan dengan TPPO.(bry)

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok melakukan deportasi terhadap 243 warga negara asing pada tahun 2025.

243 WNA Dideportasi Sepanjang 2025 di Depok, Imigrasi Cegah TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Imigrasi-4139344846.jpg" alt="Jaring WNA: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman merilis penindakan kepada WNA selama beberapa hari. (dok.Ditjen Imigrasi)" width="100%">
<figcaption>Jaring WNA: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman merilis penindakan kepada WNA selama beberapa hari. (dok.Ditjen Imigrasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia melalui Operasi Wirawaspada yang digelar serentak pada 10&ndash;12 Desember 2025. Dari ribuan kegiatan pengawasan yang dilakukan, ratusan WNA terindikasi melanggar aturan keimigrasian. Selama tiga hari pelaksanaan operasi, Ditjen Imigrasi mencatat 2.298 kegiatan pengawasan di berbagai wilayah. Hasilnya, sebanyak 220 WNA diamankan karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. &ldquo;Dari total 220 WNA yang diamankan dalam operasi serentak tersebut, lima besar kebangsaan yang paling banyak melanggar adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan 114 orang, diikuti Nigeria 16 orang, India 14 orang, Korea Selatan 11 orang, dan Pakistan 8 orang. Detail pelanggaran yang dilakukan didominasi oleh Penyalahgunaan Izin Tinggal sebanyak 92 orang, disusul Overstay oleh 32 orang, sedangkan pelanggaran lain 34 orang,&rdquo; ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman. Selain operasi pengawasan umum, Ditjen Imigrasi juga menggelar Operasi Bhumipura Sakti Wirawasti Pertambangan yang difokuskan pada kawasan industri strategis dan aktivitas pertambangan dengan tingkat kehadiran WNA yang tinggi. Pengawasan intensif dilakukan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Di lokasi ini, pemeriksaan keimigrasian mencakup 14.128 WNA, dengan fokus pengawasan di Pelabuhan Jetty Fatufia dan Bandara Khusus PT IMIP. Pemeriksaan dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dan melibatkan lintas instansi, termasuk Karantina dan Bea Cukai. Data perlintasan kapal di Jetty Fatufia menunjukkan tingginya mobilitas tenaga kerja asing. Pada September tercatat 142 kapal dengan 2.785 kru asing, Oktober sebanyak 136 kapal dengan 2.715 kru asing, dan November 130 kapal dengan 2.445 kru asing. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditjen Imigrasi memanggil tenant, kontraktor, serta WNA yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal untuk pemeriksaan lanjutan. Pengawasan serupa dilakukan di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Sebanyak 26.650 WNA tercatat menjalani pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan Khusus Weda Bay Port dan Bandara Khusus PT IWIP, yang juga menerapkan SOP bersama Karantina dan Bea Cukai. Dalam periode November hingga Desember, tercatat 32 kapal dengan 588 kru asing melintas di pelabuhan tersebut. Sejumlah tenant, kontraktor, dan WNA yang terindikasi melanggar juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Sementara itu, pengawasan di wilayah Bangka Belitung mengungkap aktivitas masif Kapal Isap Pasir (KIP) di perairan Pantai Rambak. Kegiatan tersebut melibatkan WNA, khususnya warga negara Thailand, yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Tercatat 32 badan usaha mitra dengan total sekitar 37 kapal dan 202 orang asing yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain di sektor kelautan, Ditjen Imigrasi juga menemukan keberadaan WNA yang dijamin oleh sejumlah mitra perusahaan dan diduga berperan aktif dalam kegiatan produksi ingot timah di PT MGR, terutama pada aspek teknis pengoperasian mesin. Terhadap temuan ini, Ditjen Imigrasi telah memanggil PT MGR, PT IMP, dan PT PSS guna mendalami dugaan pelanggaran izin tinggal. &ldquo;Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian demi menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia. Upaya penindakan dan pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan,&rdquo; tegas Yuldi. Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Ditjen Imigrasi untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum, khususnya di kawasan industri dan sektor strategis nasional.

Ditjen Imigrasi menggelar Operasi Wirawaspada untuk mengawasi keberadaan WNA dan menindak pelanggaran keimigrasian.

Operasi Wirawaspada Jaring 220 WNA, Intensifkan Pengawasan di Daerah Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/HMOOctWlyogt9RQk8iV5HQIUp51zWZWAtEVtQrut-2847154217.jpg" alt="Ilustrasi - Timnas Jepang bantai Indonesia 6-0 di kandang samurai biru. (@japanfootballassociation/Instagram)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Timnas Jepang bantai Indonesia 6-0 di kandang samurai biru. (@japanfootballassociation/Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus salah registrasi menimpa seorang siswa SMP keturunan campuran di Jepang. Meskipun memiliki kewarganegaraan Jepang sejak lahir, sang siswa justru didaftarkan sebagai warga negara asing oleh klub sepak bola tempatnya bergabung. Akibat kelalaian administrasi ini, siswa yang tidak disebutkan namanya itu bahkan sempat dilarang tampil di pertandingan resmi. Dilansir dari Asahi Shimbun (25/8), seorang siswa tahun pertama SMP di Prefektur Kochi, Jepang, mengalami diskriminasi administratif setelah klub sepak bolanya secara sepihak mendaftarkan dirinya sebagai warga negara asing. Padahal, berdasarkan hukum kewarganegaraan Jepang, ia otomatis memperoleh status warga negara Jepang sejak lahir karena ibunya adalah warga negara Jepang. Kesalahan ini bermula dua tahun lalu, ketika sang siswa masih duduk di bangku kelas 5 SD. Tanpa konfirmasi kepada orang tua, staf klub mendaftarkannya sebagai warga Negara Amerika dalam sistem Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA). Dugaan awal, kesalahan tersebut muncul karena nama siswa yang mengandung unsur katakana dan latar belakang keluarga yang campuran. Masalah semakin pelik saat sang ibu menerima pesan dari kepala klub pada Maret 2025 yang mempertanyakan kewarganegaraan putranya. Ketika keluarga menjelaskan bahwa anak mereka warga Jepang, klub justru meminta mereka mengisi formulir perubahan kewarganegaraan dengan alasan naturalisasi. Akibat menolak menandatangani formulir yang tidak sesuai fakta, siswa tersebut dilarang bermain pada pertandingan resmi pada 8 Juni. Namun, karena khawatir karier sang anak terganggu, orang tua akhirnya menandatangani formulir pada 11 Juni dengan terpaksa. JFA kemudian menyatakan bahwa cukup dengan menunjukkan paspor Jepang untuk membetulkan status tersebut. Namun, formulir naturalisasi sudah terlanjur dimasukkan ke dalam sistem. Situasi ini membuat sang siswa akhirnya keluar dari klub pada akhir Juli. Dalam tanggapannya, JFA menyesalkan kesalahan registrasi tersebut dan menegaskan bahwa peristiwa ini tidak seharusnya terjadi. &ldquo;Kasus ini adalah yang pertama di mana alasannya adalah koreksi dan kami menyadari perlunya memperjelas bahasa yang digunakan,&rdquo; ujar perwakilan JFA, dilansir dari Asahi Shimbun. Kasus ini menjadi sorotan publik Jepang karena menyangkut isu identitas dan diskriminasi administratif terhadap anak keturunan campuran. Ke depan, JFA diharapkan tidak hanya memperbaiki aturan registrasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang keberagaman agar hak setiap pemain dapat terlindungi dengan baik. &ldquo;Memikirkan apa yang mungkin dirasakan pemain, kami sangat menyesal. Sebagai JFA, kami percaya bahwa komunikasi yang lebih baik dengan klub seharusnya bisa membuat proses berjalan lebih lancer,&rdquo; jelas pihak JFA.

Padahal, berdasarkan hukum kewarganegaraan Jepang, ia otomatis memperoleh status warga negara Jepang sejak lahir karena ibunya adalah warga

Heboh! Siswa SMP Keturunan di Jepang Salah Didaftarkan Jadi WNA oleh Klub Sepak Bola, JFA Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/Screenshot-2025-07-18-at-071600-4258235054.png" alt="Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menangkap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan Izin TInggal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menangkap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan Izin TInggal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash;&nbsp;Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi melaksanakan Operasi Wirawaspada pada tanggal 16 Juli 2025. Operasi ini merupakan bagian dari program strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran keimigrasian dari Warna Negara Asing. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi Henki Irawan Torang Pardos&nbsp;dalam keterangan tertulis mengatakan, selama pelaksanaan operasi, Tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melakukan pengumpulan bahan keterangan terkait keberadaan seorang Warga Negara Asing yang diduga mencurigakan di wilayah Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016313066/ramalan-zodiak-aquarius-dan-pisces-18-juli-2025-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 18 Juli 2025: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a> "Saat dilakukan pengecekan di lokasi, tim menemukan seorang pria berkewarganegaraan Korea Selatan berinisial BC. Berdasarkan bahan keterangan yang didapat, tim juga&nbsp;menemukan adanya indikasi penyalahgunaan Izin Tinggal. BC mengaku datang ke Indonesia untuk mengunjungi istrinya, seorang Warga Negara Indonesia berinisial AS, yang berdomisili di Desa Girimukti. Yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan yang masih berlaku," ujar Henki. Sebagai bentuk langkah awal penegakan hukum, petugas melakukan penahanan dokumen perjalanan (paspor) milik yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016313325/riset-ipsos-2025-menilik-lanskap-perkembangan-umkm-dan-brand-lokal-di-tengah-persaingan-e-commerce">Riset Ipsos 2025: Menilik Lanskap Perkembangan UMKM dan Brand Lokal di Tengah Persaingan E-Commerce</a> Henki juga&nbsp;menyampaikan bahwa pihaknya akan menangani kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. &ldquo;Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian tanpa pandang bulu. Operasi ini adalah bagian dari tanggung jawab kami dalam menjaga kedaulatan negara serta tertib administrasi keimigrasian di wilayah kerja kami,&rdquo;&nbsp;tutupnya.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi melaksanakan Operasi Wirawaspada pada tanggal 16 Juli 2025 lalu.

Salahgunakan Izin Tinggal, Warga Korea Selatan Diciduk Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/77796e93-4e8a-4e90-9313-aa9a1d19b8b6-266795561.jpg" alt="Kakanwil BPN Bali I Made Daging. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kakanwil BPN Bali I Made Daging. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali memastikan tidak ada pulau di Pulau Dewata yang dikuasai warga negara asing (WNA). Yakni dalam arti kepemilikan (hak milik), kecuali hak pakai untuk usaha/investasi. Hal ini disampaikan Kakanwil BPN Bali I Made Daging merespons ucapan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid soal pulau di sejumlah provinsi Indonesia yang dikuasai asing. &rdquo;Sudah penelusuran, tidak ada, tidak ada,&rdquo; kata dia seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Saya menduga yang dimaksudkan Pak Menteri itu penguasaan tanah oleh WNA itu ada di Bali, NTB, Kepri, Labuan Bajo, yang semuanya di sentra-sentra wisata,&rdquo; tambah I Made Daging. Made Daging menjelaskan, ada kesalahpahaman atas pernyataan Menteri Nusron. Sebab, di Bali tak ada pulau kecil yang dikuasai asing, melainkan menteri menyebut pulau-pulau lain. Di Bali, BPN Bali hanya mencatat ada pulau induk Bali dan pulau kecil seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Menjangan, yang terdata. Tak ada satu pun yang dikuasai asing, kecuali perihal kepemilikan beberapa bidang tanah yang sifatnya hak pakai, bukan hak milik. &rdquo;Dari pemahaman yang kami tahu, tidak ada yang sepenuhnya dikuasai WNA, kalau pengertian dikuasai WNA itu kan minimal 30 persen dari pulau tersebut dikuasai, ini tidak ada sama sekali, coba dibayangkan saja di Nusa Penida ada tidak kira-kira satu orang asing punya segitu,&rdquo; ujar Made Daging. Dia mengatakan, meskipun banyak orang asing berada di seluruh Bali tetap saja penghuninya didominasi WNI, terutama penduduk asli Bali. Adapun WNA yang berada di Bali selain hanya sebagai wisatawan juga ada yang tinggal dengan memiliki sertifikat hak pakai dan berinvestasi memanfaatkan skema pinjam nama atau nominee WNI. Untuk hak pakai, dia menambahkan, BPN Bali mencatat hingga Maret 2025 terdapat 463 bidang tanah yang bersertifikat hak pakai oleh WNA. Tanah-tanah tersebut dibangunkan rumah atau vila mewah. &rdquo;Hanya hak pakai, itu pun harus rumah tempat tinggal tidak boleh kategori yang sederhana, luas 2.000-5.000 meter, itu boleh dia memang, undang-undang kita, peraturan menteri kita membolehkan,&rdquo; ujar I Made Daging. Untuk kategori ini, WNA dengan hak pakai harus membangun dengan dana paling sedikit Rp 3 miliar dan dapat digunakan 30 tahun, kemudian diperpanjang 20 tahun dan perpanjangan kedua 30 tahun. Berikutnya penguasaan lain berupa penanaman modal asing (PMA) atau skema pinjam nama yang memungkinkan penguasaan dan tidak dapat dideteksi BPN Bali. Birokrat asal Jembrana itu menyadari pernyataan pulau di Bali dikuasai asing menimbulkan kebingungan di Masyarakat. Pihaknya dihubungi Gubernur Bali dan sejumlah anggota dewan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan pemeriksaan data ini dipastikan penguasaan tersebut tidak benar, bahkan BPN juga menemukan terdapat satu pulau kecil di Karangasem bernama Pulau Gilibia yang kurang dikenal selama ini. Namun, pertanahan memastikan bahwa pulau tersebut tidak dikuasai asing, bahkan bersertifikat laba pura dari Pura Segara Bugbug. &rdquo;Jadi ya kalau yang kuasai orang asing kami yakinkan sesuai dengan data yang kami punya ya tidak ada, kalau misalnya punya data yang lain bisa kami bandingkan,&rdquo; ujar Made Daging.

Kantor wilayah BPN Bali memastikan tidak ada pulau di Pulau Dewata yang dikuasai warga negara asing (WNA)

BPN Bali Pastikan Tak Ada Pulau Dikuasai WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/03/a40d28d1-82d5-484c-83a1-53c718061f2e-2695788055.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan ingin bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait ucapannya bahwa sejumlah pulau terutama wilayah pariwisata telah dikuasai warga negara asing (WNA). Hal ini dia sampaikan setelah melaksanakan kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Rabu (2/7). &rdquo;Ya mungkin kami akan rencanakan ya (memanggil Menteri ATR/BPN) apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata ya,&rdquo; kata Evita Nursanty seperti dilansir dari Antara. Saat rapat kerja Menteri Nusron bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Selasa (1/7), Menteri ATR/BPN menyinggung sejumlah pulau di Bali dan Nusa Tenggara Barat dikuasai WNA. Menteri ATR/BPN mengaku tak mengerti bagaimana proses menguasainya, namun pulau itu telah dibangun rumah serta resor atas nama WNA. Komisi VII DPR RI mengetahui keterangan itu namun mempertanyakan keabsahannya karena semestinya pemerintah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Sebab, salah satu daerah yang disebut adalah Bali, maka Evita Nursanty meminta Pemprov Bali bergerak mengkaji narasi itu agar tidak dibingungkan akhirnya oleh media sosial. &rdquo;Sekarang tidak tahu mana yang benar atau salah, saya rasa Pak Gubernur dan tim (pemda) Bali yang bisa melakukan kajian-kajian ini, apakah benar atau tidak, karena kan tidak hanya di Bali saja tapi Sumbawa dan Nias itu,&rdquo; kata Evita Nursanty. &rdquo;Dewan ingin mencari kebenaran dari keterangan Menteri ATR/BPN, apakah penguasaan pulau yang dimaksud penguasaan investasi atau benar dijual,&rdquo; imbuh dia. &rdquo;Kajian-kajiannya harus dilakukan karena sudah jelas kan kalau pemiliknya harus kita Indonesia,&rdquo; ucap Evita Nursanty. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah keterangan pulau dikuasai asing. Sebab Bali hanya memiliki satu pulau utama dan pulau sekitarnya seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Menjangan. &rdquo;Tidak ada yang dimiliki orang asing, kalau punya vila disana ada tidak ada penguasaan asing, yang ada orang investasi membangun fasilitas pariwisata ada seperti hotel, restoran, dan vila,&rdquo; ungkap Wayan Koster. &rdquo;Itu dimana pun juga ada begitu, kalau tidak sesuai prosedur ini sudah ada tim penertiban, kalau tidak tertib akan ditindak tegas kan sudah mulai penindakan seperti yang di Pantai Bingin, itu investasinya besar karena melanggar saya sudah minta tindak tegas ditutup bongkar,&rdquo; kata Gubernur Koster.

Komisi VII DPR RI ingin bertemu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait sejumlah pulau terutama wilayah pariwisata telah dikuasai WNA

Komisi VII DPR RI Ingin Bertemu Menteri ATR Terkait Pulau Dikuasai WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/IMG-20240924-WA0016_3-2064982411.jpg" alt="Warga negara asing pelaku penipuan daring mengenakan baju tahanan di Polrestabes Surabaya, Selasa (24/9). (Hanif Nashrullah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Warga negara asing pelaku penipuan daring mengenakan baju tahanan di Polrestabes Surabaya, Selasa (24/9). (Hanif Nashrullah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengungkap tindak pidana penipuan daring atau online scamming oleh komplotan warga negara asing. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Aris Purwanto menjelaskan, komplotan warga negara asing ini tiba di Indonesia menggunakan visa wisata. Mereka menyewa rumah di kawasan perumahan elit Villa Centra Raya Citraland Surabaya sejak 20 Maret 2023. &rdquo;Dari rumah itulah komplotan ini dengan masing-masing menggunakan telepon seluler pintar beroperasi melakukan penipuan daring selama 12 jam, mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB setiap hari,&rdquo; kata Aris Purwanto seperti dilansir dari Antara. Sepuluh pelaku diringkus saat polisi melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Sembilan pelaku di antaranya merupakan warga negara Tiongkok. Seorang lain terdata sebagai warga negara Vietnam. Selama setahun lebih komplotan ini berkantor di Villa Centra Raya Citraland Surabaya, di antaranya menawarkan berbagai jenis produk barang murah secara daring. Per unit berkisar mulai harga Rp 10 ribu hingga Rp 2 juta. Minimal mampu menjual hingga sebanyak seribu unit barang per hari melalui aplikasi Tiktok, Wechat, dan Dou Yin. Namun setelah terjadi transaksi pembayaran, barang-barang dagangan yang dijanjikan tidak pernah dikirim. Kasatreskrim AKBP Aris Purwanto menandaskan, komplotan tersebut juga melakukan penipuan dengan modus menjajakan cinta secara daring atau love scamming. &rdquo;Terduga yang perempuan tergabung dalam grup Wechat. Setelah memperoleh teman di media sosial tersebut kemudian melakukan video seks. Kemudian melakukan pemerasan terhadap para korban,&rdquo; ujar Aris Purwanto. Modus penipuan daring lain yang dijalankan komplotan itu adalah memeras pejabat-pejabat di negeri Tiongkok yang diketahui sedang bermasalah. Yaitu dengan menghubungi melalui telepon dan mengaku sebagai penegak hukum, yang ujung-ujungnya meminta sejumlah uang melalui transfer bank. &rdquo;Setiap pelaku mendapatkan imbalan bervariasi, mulai dari Rp 5 juta 15 juta per bulan tergantung dari hasil penipuan yang didapat,&rdquo; ucap AKBP Aris Purwanto. Para pelaku dijerat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya pidana penjara selama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Polrestabes Surabaya mengungkap tindak pidana penipuan daring atau online scamming oleh komplotan warga negara asing

Polisi Ungkap Penipuan Daring oleh Komplotan Warga Negara Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/Misteri-kematian-enam-warga-negara-asing-di-hotel-by-AFP-Yonhap-2005798008.jpg" alt="Foto yang dirilis Kepolisian Kerajaan Thailand, menunjukkan minuman di kamar hotel tempat enam mayat ditemukan tewas secara misterius. (AFP-Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Foto yang dirilis Kepolisian Kerajaan Thailand, menunjukkan minuman di kamar hotel tempat enam mayat ditemukan tewas secara misterius. (AFP-Yonhap)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polisi Thailand menyelidiki kematian enam warga negara asing, yang mayatnya ditemukan di sebuah kamar di sebuah hotel kelas atas di Bangkok pada Selasa (16/7). Dikutip dari The Korea Times, polisi juga mencari orang ketujuh yang berhubungan dengan insiden tersebut. Keenamnya, yang merupakan keturunan Vietnam, dengan dua di antaranya membawa paspor Amerika Serikat. Menurut pejabat kepolisian Thiti Saengsawang kepada para wartawan, mereka masuk ke Hotel di Bangkok pada dua waktu yang berbeda, setelah tiba pada Sabtu dan Minggu. Kelompok tersebut terdiri dari tiga pria dan tiga perempuan, mereka masuk ke kamar yang berbeda. Namun mayat mereka ditemukan di satu kamar, yang tidak menunjukkan tanda-tanda adanya perlawanan. &rdquo;Ini bukan melukai diri sendiri, tapi ada yang menyebabkan kematian. Kami menelusuri setiap langkah sejak mereka turun dari pesawat,&rdquo; kata Thiti. Thiti menambahkan, polisi sedang mencari orang ketujuh yang terkait dengan kelompok tersebut. Petugas polisi menemukan mayat-mayat tersebut, setelah menerima telepon dari staf hotel sekitar pukul 17.30 waktu setempat, yang melaporkan bahwa telah terjadi kematian, kata kepolisian Thailand dalam sebuah pernyataan. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin, mengunjungi hotel tersebut pada Selasa (16/7) malam bersama para pejabat senior kepolisian. Dia memerintahkan penyelidikan secara cepat atas masalah itu, demikian ungkap pemerintah dalam sebuah pernyataan. &rdquo;Perdana Menteri telah memerintahkan semua lembaga untuk segera mengambil tindakan, demi menghindari dampak pada pariwisata,&rdquo; kata pernyataan itu. &rdquo;Memantau situasi dengan seksama dan (kami) siap memberikan bantuan konsuler,&rdquo; kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, merujuk pertanyaan-pertanyaan mengenai situasi kematian tersebut kepada pihak berwenang setempat. Sedangkan Kedutaan Besar Vietnam di Bangkok, belum merespons panggilan telepon dari Reuters mengenai peristiwa itu. Grand Hyatt Erawan di distrik wisata populer di ibu kota Thailand yang terkenal dengan tempat belanja dan restoran mewah, juga tidak segera menanggapi panggilan telepon atau email untuk dimintai komentar. Sektor pariwisata Thailand terguncang pada Oktober 2023, akibat penembakan di sebuah pusat perbelanjaan mewah yang menewaskan dua orang asing. Hal tersebut yang mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri, termasuk meningkatkan keamanan di lokasi-lokasi populer. Untuk menarik lebih banyak pengunjung, pemerintah telah menawarkan masa tinggal visa yang lebih lama dan keringanan untuk beberapa negara.

Enam warga negara asing ditemukan tewas di salah satu hotel di Bangkok secara misterius, Perdana Menteri Thailand perintahkan penyelidikan

Enam Warga Negara Asing Ditemukan Tewas Misterius di Salah Hotel Mewah di Bangkok

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/20/IMG-20240420-WA0024-2420293820-3113395560.jpg" alt="Proses evakuasi jenazah turis wanita asal Tiongkok yang meninggal dunia setelah terjatuh di jurang sedalam 75 meter di Gunung Ijen, Banyuwangi oleh petugas. /Dok. Polsek Licin, Banyuwangi" width="100%">
<figcaption>Proses evakuasi jenazah turis wanita asal Tiongkok yang meninggal dunia setelah terjatuh di jurang sedalam 75 meter di Gunung Ijen, Banyuwangi oleh petugas. /Dok. Polsek Licin, Banyuwangi</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Insiden tragis menewaskan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen. Insiden yang menewaskan turis asaltiongkok tersebut, dikabarkan terjadi pada Sabtu (20/4) pagi. Korban diketahui berinisial HL, 31,&nbsp;yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang sedalam 75 meter saat sedang berswafoto dengan latar belakang kayu dan kawah. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Polsek Licin, Kabupaten Banyuwangi korban meninggal dunia setelah mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah dan tubuhnya akibat terjatuh di jurang tersebut. Luka itu didapat korban akibat berbenturan dengan material-material yang ada di jurang sedalam 75 meter itu. &ldquo;Korban meninggal akibat terjatuh dari bibir jurang dengan ketinggian 75 meter saat sedang berfoto dan mengalami luka cukup parah,&rdquo; ujar Kapolsek Licin, AKP Junaedi seperti dilansir dari Radar Banyuwangi (JawaPos Group). Lebih lanjut, ia menjelaskan kronologi kejadian nahas yang menimpa WNA perempuan asal Tiongkok tersebut. Pada awalnya korban bersama dengan suaminya hendak berwisata menikmati keindahan alam di Kawah Ijen dan berangkat dari Paltuding ke Kawah Ijen sekitar pukul 02.10 WIB. Mereka lalu naik ke Gunung Ijen dan turun ke kawah untuk menyaksikan&nbsp;blue fire.&nbsp;Setelah itu, korban bersama rombongan lalu naik kembali ke bibir kawah untuk menyaksikan&nbsp;sunrise.&nbsp;Ketika korban hendak mendekat ke objek kayu yang ada di belakangnya, secara mendadak ia terjatuh ke jurang. &ldquo;Korban dan suaminya lalu berfoto di salah satu spot foto dengan latar belakang matahari terbit. Mereka berfoto secara bergantian, awalnya sang suami lalu korban bergantian berpose,&rdquo; kata Junaedi. Kapolsek Licin itu menambahkan bahwa setelah mendapatkan informasi adanya turis asing yang terjatuh ke jurang itu, pihaknya bersama dengan petugas dari TWA Kawah Ijen langsung menerjunkan personel untuk mengevakuasi korban. Menurutnya, lokasi korban terjatuh juga berada di tempat yang tidak pernah dijangkau sebelumnya. Oleh karena itu, petugas membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk mengevakuasi korban ke atas bibir kawah. &ldquo;Setelah proses evakuasi selesai, korban langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Kasi V Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, Dwi Sugiharto menjelaskan bahwa korban jatuh di kedalaman jurang sekitar 75 meter dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Proses evakuasi baru berhasil dilakukan pada pukul 11.00 WIB. &nbsp;&nbsp; &ldquo;Korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 11 siang. Proses evakuasi dilakukan menggunakan tandu yang diangkat dengan cara ditarik oleh beberapa orang petugas,&rdquo; tuturnya. Dwi mengatakan kejadian itu merupakan murni kecelakaan. Petugas selalu mengingatkan para wisatawan agar berhati-hati saat mendaki Gunung Ijen. &ldquo;Tetap hati-hati jangan lengah atau melamun. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,&rdquo; tandasnya.*** &nbsp;

Insiden tragis menewaskan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok di Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen.

Asyik Berswafoto, Turis Wanita Asal Tiongkok Tewas Usai Jatuh ke Jurang Gunung Ijen, Begini Kronologinya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/tampiro-3828577709.jpg" alt="Kantor imigrasi surabaya gelar rapat timpora untuk pantau orang asing di wilayah kerja." width="100%">
<figcaption>Kantor imigrasi surabaya gelar rapat timpora untuk pantau orang asing di wilayah kerja.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mengawali 2024, Kantor Imigrasi Surabaya menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kota Mojokerto. Kegiatan itu merupakan agenda rutin untuk memantapkan koordinasi dalam hal pengawasan orang asing. &ldquo;TIMPORA bertujuan untuk melakukan koordinasi pengawasan bersama lintas instansi terkait potensi pelanggaran oleh orang asing. Serta untuk menguatkan sinergitas dari seluruh instansi terkait dan netral terutama di tahun politik seperti sekarang ini,&rdquo; ujar Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Muhammad Novrian Jaya. Hal senada juga diutarakan oleh Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Junaedi. Menurutnya selama in fungsi pengawasan orang asing juga telah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah di kota Mojokerto. Dalam rapat itu juga dihadiri oleh&nbsp;Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Mojokerto Heryana Dodik, Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Perwakilan Disdukcapil Kota Mojokerto, Disporapar Kota Mojokerto, serta Kementerian Agama Kota Mojokerto. Hal lain yang menjadi perhatian adalah berkaitan dengan sikap netralitas menjelang Pemilihan Umum pada 14 Februari mendatang. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, dengan tidak terlibat dalam kegiatan politik dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan. &ldquo;Bentuk netralitas kita sebagai Anggota TIMPORA adalah menyelenggarakan pengawasan orang asing dengan tetap mejaga profesionalitas dan menolak potensi intervensi politik,&rdquo; tambahnya. Kota Mojokerto merupakan kawasan esensial dari segi ekonomi dan investasi.&nbsp;Sehingga upaya pengawasan keberadaan dan kegiatan warga negara asing untuk mencegah adanya pelanggaran pada tahun politik seperti sekarang ini menjadi atensi utama bagi seluruh anggota TIMPORA. &nbsp;

engawali 2024, Kantor Imigrasi Surabaya menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kota Mojokerto.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga negara asing

Berita Terkini