<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Muhammad Ridwan

KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong dalam OTT di Bengkulu. Tim menangkap pelaku dan menyita uang tunai.

Sabik Aji Taufan

KPK Gelar OTT di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Diamankan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/ygZDfd9iW4BqAcsf3Y2HKI3xPQDxaUxHFYkJB0AB-3907123565.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyapa hangat para lansia penerima bantuan sosial saat menghadiri kegiatan penyaluran bansos di salah satu kabupaten/kota. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyapa hangat para lansia penerima bantuan sosial saat menghadiri kegiatan penyaluran bansos di salah satu kabupaten/kota. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambah anggaran sebesar Rp 43,19 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2025, untuk memperluas lima program bantuan sosial (bansos) strategis. Tambahan ini akan menyasar 24.138 warga rentan di berbagai kabupaten/kota se-Jatim sebagai penerima baru. &ldquo;Negara harus hadir secara nyata dalam memperkuat jaring pengaman sosial yang inklusif. Jangan sampai ada warga yang tertinggal,&rdquo; ujar Khofifah saat menunaikan ibadah haji di Madinah, Kamis (12/6). Berikut lima program bansos yang akan diperluas cakupannya oleh Pemprov Jatim: 1. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Program ini bertambah 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari sebelumnya 4.000 menjadi 5.000 KPM di 26 kabupaten/kota. Tambahan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar digelontorkan.Setiap penerima bantuan mendapatkan Rp1,8 juta, dicairkan dua tahap masing-masing Rp 900 ribu. 2. PKH Plus untuk Lansia Sebanyak 10.000 lansia tambahan dari 10 kabupaten/kota masuk dalam perluasan program ini. Total kini ada 60.000 lansia penerima bantuan dengan anggaran keseluruhan Rp 115 miliar. Bantuan Rp 1,5 juta per orang diberikan dalam tiga tahap. 3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE) Tambahan 10.000 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp 1,5 juta. Program ini kini menyasar total 33.000 KPM dengan anggaran Rp 49,5 miliar, dari sebelumnya 23.000 KPM. 4. KIP Putri Jawara Program pemberdayaan perempuan ini diperluas untuk 1.980 penerima tambahan di 12 kabupaten/kota. Setiap penerima mendapatkan bantuan modal usaha produktif sebesar Rp 3 juta. Total penerima menjadi 3.590 orang dengan anggaran Rp 10,77 miliar. 5. Bantuan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas Tambahan 1.158 penerima akan memperoleh berbagai alat bantu seperti kursi roda, hearing aid, kruk, tongkat kaki tiga, walker, hingga kaki palsu (prothese). Total penerima kini 2.068 orang, dengan total anggaran Rp 9,75 miliar. Khofifah menegaskan bahwa perluasan ini bukan semata menambah jumlah penerima, tetapi sebagai strategi memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. &ldquo;Bukan hanya soal angka, tapi bagaimana kita memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan ketahanan sosial mereka makin kuat. Ini bagian dari ikhtiar membangun Jawa Timur yang lebih sejahtera dan inklusif,&rdquo; imbuhnya.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menambah anggaran Rp43,19 miliar untuk program bansos di Jatim, menjangkau 24.138 warga rentan.

Tambah Rp 43,19 Miliar di Perubahan APBD 2025, Ini 5 Program Bansos yang Diperluas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk 24 Ribu Warga Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/WQM7fkVFuyRMAClum864NNw4YS8j5okYkYFzxyW5-3393465859.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah berupaya mendongkrak ekonomi dengan menyiapkan stimulus sebesar Rp 24,44 triliun. Dana itu akan dikucurkan pada Juni hingga Juli 2025.&nbsp; Salah satunya untuk memberikan penambahan dana bantuan sosial (bansos). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, paket stimulus diberikan agar ekonomi dapat dijaga momentumnya dan stabilitas perekonomian bisa terus diperkuat. Adapun stimulus itu ada lima paket. Yaitu, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Terkait tambahan bansos, rencananya diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar Rp 200 ribu untuk dua bulan. Targetnya, 18,3 juta penerima sasaran dari program kartu sembako. Karenanya, selain menerima bantuan tunai tersebut, penerima sasaran juga akan mendapatkan 10 Kg bantuan beras gratis untuk dua bulan.&nbsp;Total anggarannya yang disediakan mencapapi Rp 11,93 triliun. Terkait hal itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti agar bansos yang diberikan tepat sasaran. Oleh karena itu, penyaluran bansos kini sepenuhnya akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri yang biasa disapa Gus Ipul itu mengakui, selama ini terdapat beberapa program yang ditengarai kurang tepat sasaran. Hal ini mengacu pada data dari Dewan Energi Nasional (DEN) terkait Potensi Efisiensi jika Subsidi dan Bansos Tepat Sasaran. &ldquo;Misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran,&rdquo; tuturnya. Hal ini yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh presiden usai dilantik. Dia menginstruksikan agar sejumlah kementerian dan lembaga untuk melakukan konsolidasi data dengan ditengahi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah 3 bulan lebih konsolidasi dan uji petik, akhirnya Indonesia memiliki satu data terintegrasi secara resmi. DTSEN selanjutnya dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025.&nbsp;&ldquo;Dari sini, DTSEN wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,&rdquo; jelasnya. Berdasarkan konsolidasi data tersebut, Kemensos pun dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan ke-II akan sepenuhnya menggunakan DTSEN. Dalam prosesnya, dilakukan pula ground-checking untuk menemukan inclusion dan exclusion errors. &ldquo;Dari hasil ground-checking ada 1,8 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bansos, red), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,&rdquo; paparnya.&nbsp;Ke depan DTSEN juga akan terus dimutakhirkan. Pemutakhiran bakal dilakukan secara berkala tiap tiga bulan sekali. (mia)

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun selama Juni-Juli 2025.

Wanti-Wanti Presiden Prabowo untuk Tambahan Bansos Rp 200 Ribu untuk Warga Rentan dan Miskin, Jangan Salah Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/TPPS-Jrakah.jpg" alt="Kondisi Tempat Penampungan Pengungsian Sementara (TPPS) yang dipersiapkan untuk menampung pengungsi di Balai Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Kamis (12/11). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kondisi Tempat Penampungan Pengungsian Sementara (TPPS) yang dipersiapkan untuk menampung pengungsi di Balai Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Kamis (12/11). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga dua dukuh di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang termasuk kategori rentan, belum ada yang mau dievakuasi ke Tempat Penampungan Pengungsian Sementara (TPPS).  Menurut Kepala Desa Jrakah Tumar, warga yang masuk rentan, terutama di Dukuh Sepi dan Kajor yang masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi yang mempunyai jarak sekitar 3 hingga 3,5 kilometer dari puncak belum mau digeser ke TPPS Balai Desa Jrakah.  ”Hingga Kamis (12/11) warga di dua dukuh itu, belum mau dievakuasi ke tempat yang lebih aman di TPPS Balai Desa Jrakah. Warga masih perlu pemahaman tentang status Gunung Merapi. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa di ladang, tetapi tetap siaga jika Merapi erupsi,” kata Tumar seperti dilansir dari Antara, Kamis (12/11).  Pemerintah Desa bersama Tim Siaga Desa (TSD) Jrakah sudah memberikan sosialisasi soal perkembangan status Merapi yang dinaikkan menjadi siaga (level III) dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), sejak 5 November hingga sekarang. Namun, warga tetap menjaga kearifan lokal belum ada tanda-tanda soal bahaya Merapi.  ”Warga perlu sosialisasi atau penjelasan dari petugas yang memantau langsung dari BPPTKG. Warga meminta dan siap menerima penjelasan dari petugas BPPTKG sebagai bukti kondisi Merapi,” ujar Tumar.  Pemdes Jrakah menindaklanjuti hal tersebut dengan mengirimkan surat ke BPPTKG memohon untuk memberikan penyuluhan kepada warga di Jrakah terkait kondisi status Merapi. Kendati demikian, Relawan TSD bersama Pemerintah Desa Jrakah telah menyiapkan 24 ruangan di TPPS Balai Desa Jrakah untuk tempat penampungan sementara yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari puncak Merapi. Jumlah itu, mampu menampung 96 orang pengungsi sebelum mereka dipindahkan ke tempat pengungsian desa persaudaraan di Karanggeneng Boyolali Kota.  ”TPPS Balai Desa Jrakah untuk menampung sementara sebagai titik kumpul warga yang rentan dari permukiman KRB III itu, hingga kini masih kosong,” tutur Tumar.  Wilayah lain di Kecamatan Selo, Boyolali, yang mengevakuasi warganya di KRB III yakni Desa Klakah. Warga Desa Klakah yang rentan dievakuasi ke TPPS sebanyak 200 jiwa.  Menurut Kepala Desa Klakah Marwoto, warga yang rentan antara lain lansia, ibu hamil, balita, dan kaum disabilitas, sudah digeser ke TPPS Balai Desa Klakah sejak Rabu (11/11) siang hingga Kamis (12/11) yakni sebanyak 70 orang. Pihaknya tidak mengungsikan warga, tetapi hanya menggeser mereka yang rentan dari KRB III ke bawah yang lebih aman yang jaraknya sekitar 6,5 kilometer dari puncak Merapi.  Warga menempati ruangan dengan disekat-sekat ukuran 2 x 3 meter sebanyak 37 bilik untuk mencegah persebaran Covid-19. Jika TPPS Balai Desa Klakah penuh akan disiapkan lagi di gedung SMP Negeri 2 Selo untuk tempat penampungan sementara di wilayah Klakah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RMjOZ0R-xPI&ab_channel=jawapostvofficial

Warga Jrakah Boyolali Belum Mau Dievakuasi ke TPPS

warga rentan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#warga rentan

Berita Terkini

Tambah Rp 43,19 Miliar di Perubahan APBD 2025, Ini 5 Program Bansos yang Diperluas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk 24 Ribu Warga Rentan

Wanti-Wanti Presiden Prabowo untuk Tambahan Bansos Rp 200 Ribu untuk Warga Rentan dan Miskin, Jangan Salah Sasaran

Warga Jrakah Boyolali Belum Mau Dievakuasi ke TPPS

Download Aplikasi JawaPos.com